BAB II SEJARAH DAN PENGEMBANGAN PASAR MODAL INDONESIA. pembiayaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kebutuhan

BAB II SEJARAH DAN PENGEMBANGAN PASAR MODAL INDONESIA

A. Sejarah Pasar Modal Indonesia Dalam pembangunan ekonomi nasional suatu negara, diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kebutuhan pembiayaan pembangunan di masa mendatang akan semakin besar. Kebutuhan ini tidak akan dapat dibiayai oleh pemerintah saja melalui penerimaan pajak dan penerimaan lainnya.

27

Kadang kala pemenuhan

kebutuhan ini dapat diperoleh dari bantuan luar negeri. Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, Indonesia sering kali memperoleh pinjaman luar negeri untuk mendukung pembangunan nasional. Namun bagi pemerintah pinjaman luar negeri bukan merupakan cara yang strategis untuk pembangunan, potensi dana masyarakat Indonesia harus bisa dioptimalkan untuk digunakan. Untuk itu, dibentuk pasar modal yang dimaksudkan sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Fungsi strategis dan penting pasar modal membuat pemerintah amat berkepentingan atas perkembangan dan kemajuan pasar modal, karena berpotensi untuk penghimpunan dana secara masif,

27

Jusuf Anwar, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, cet 2 (Bandung: Alumni Bandung, 2007), Hal. 1.

Universitas Sumatera Utara

sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbesar volume kegiatan pembangunan. 28 Dalam era globalisasi, setiap negara harus tunduk pada peraturan ekonomi regional dan organisasi ekonomi dunia serta tidak bebas lagi atau terlarang menentukan aturan main yang bertentangan atau yang tidak sesuai dengan aturan internasioanl

yang telah disepakati. Misalnya,

dengan WTO, suatu negara terikat oleh hukum internasional dan tidak mungkin lagi membuat perundangan sendiri yang bertentangan dengan hukum internasional walaupun untuk tujuan yang baik, yaitu mengatur kepentingan negara sendiri oleh karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yang akan menghapai hukuman internasional yang serius. Alasan seperti inilah yang mendorong setiap negara akan berusaha melakukan efisiensi atau menghilangkan ekonomi biaya tinggi agar dapat bersaing ataupun melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, aliansi, dan kerajsama bilateral antarperusahaan dalam bentuk apa pun agar dapat menang dalam persaingan. Salah satu cara untuk menekan biaya tinggi adalah menggiring perusahaan swasta masuk ke pasar modal agar struktur modal perusahaan menjadi lebih baik, lebih efisien, dan lebih terkendali oleh masyrakat, serta privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghapuskan beban berat yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena kebanyakan BUMN menderita kerugian yang disebabkan oleh 28

M. Irsan Nasrudin, dkk., Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cet 5 (Jakarta: Kencana, 2008), Hal. 1.


salah urus. 29 Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan struktur permodalan adalah pencerminan dari perimbangan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri dari suatu perusahaan. 30 Untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan globalisasi ekonomi dan pembangunan nasional secara bersamaan, pasar modal sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan, harus dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi pasar. 31 Sistem ekonomi pasar di Indonesia dianggap hanya memakmurkan sebagian kecil golongan masyarakat. Di banyak negara tetangga, sistem ekonomi pasar berhasil memakmurkan sebagian besar rakyatnya, sehingga banyak negara yang sebelumnya beralih ke sistem ekonomi pasar sejak tahun 1988. 32 Negara yang menganut paham sosialis pun, seperti RRC, dalam kehidupan perekonomiannya sudah mengarah kepada praktik yang umum terdapat di negara kapitalis. 33 Hal ini berarti kegagalan di Indonesia dapat disebabkan oleh unsur manusianya yang tidak beres, pengelolaan negara yang salah urus, atau subsistem ekonomi yang tidak komplit, dan bukan kesalahan sistem ekonomi pasar itu sendiri. Mengingat pentingnya pasar modal bagi pembangunan nasional, pemerintah hendaknya melalui Bapepam mengatur pasar modal Indonesia dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara.

29

Mohammad Samsul, op. cit., Hal. 3 Jusuf Anwar, op.cit., Hal. 3. 31 Ibid, Hal. 2. 32 Mohammad Samsul, op.cit., Hal. 4. 33 Jusuf Anwar, op.cit. Hal. 3. 30


Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa periode. Pembagian tersebut dimaksudkan karena ada hal-hal khusus yang terjadi dalam periode perkembangannya baik dilihat dai sisi peraturan maupun dari sisi ekonomi, bahkan juga dari sisi politik dan keamanan. Adapun periode yang dimaksud adalah sebagai berikut :34 1. Periode Permulaan

(1878-1912)

2. Periode Pembentukan Bursa

(1912-1925)

3. Periode Awal Kemerdekaan

(1925-1952)

4. Periode Kebangkitan

(1952-1977)

5. Periode Pengaktifan Kembali

(1977-1987)

6. Periode Deregulasi

(1987-1995)

7. Periode Kepastian Hukum

(1995-sekarang)

8. Periode Menyonsong Independensi Bapepam Untuk lebih jelas perkembangan dinamika pasar modal Indonesia akan ditinjau pada masing-masing periode :

35

1. Periode Permulaan (1878-1992) Di Indonesia, kegiatan transaksi saham dan obligasi dimulai pada abad ke -19. Menurut buku Effectengids yang dikeluarkan Vereniging voor den Effectenhandel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880. Berhubung bursa belum dikenal, maka

34 35

M . Irsan Nasrudin, dkk., op.cit., Hal. 62. Ibid, Hal, 62.


perdagangan saham dan obligasi dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan resmi tentang transaksi tersebut tidak lengkap. 36 Menurut perkiraan, bahwa yang diperjualbelikan waktu itu adalah saham atau obligasi yang listing di bursa Amsterdam yang dimiliki oleh investor yang ada di Batavia, Surabaya, dan Semarang. 37 Dengan demikian, karena belum ada bursa resmi, dapat dikatakan bahwa periode ini adalah periode permulaan sejarah pasar modal Indonesia. 38 2. Periode Pembentukan Bursa (1912-1925) Perkembangan transaksi efek semakin meningkat, tetapi bursa yang resmi belum ada. Akhirnya, pada tanggal 14 Desember 1912, Amserdamse Effectenbueurs mendirikan cabang bursa di Batavia. Bursa ini merupakan bursa tertua keempat di Asia, setelah Bombay, Hongkong dan Tokyo. Bursa yang dinamakan Vereniging voor de Effectenhandel, memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan/perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia, obligasi yang diterbitkan pemerintah (propinsi dan kotapraja), sertifikat

saham perusahaan-perusahaan

Amerika yang diterbitkan oleh kantor administrasi di negeri Belanda serta efek perusahaan Belanda lainnya. 39 Pada saat awal terdapat 13 anggota bursa yang aktif (makelar) yaitu : Fa. Dunlop & Kolf; Fa. Gijselman & Steup; Fa. Monod & Co.; Fa. Adree Witansi & Co.; Fa. A.W. Deeleman; 36

Winarto, Jaso, ed., Pasar Modal Indonesia : Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ, (Jakarta: Sinar Harapan, 1997), Hal. 4. 37 Ibid, Hal. 5. 38 M . Irsan Nasrudin, dkk., op.cit., Hal 63. 39 http://www.kabarindonesia.com/berita/Perkembangan Pasar Modal Indonesia.htm., diakses tanggal 2 September 2010


Fa. H. Jul Joostensz; Fa. Jeannette Walen; Fa. Wiekert & V.D. Linden; Fa. Walbrink & Co; Wieckert & V.D. Linden; Fa. Vermeys & Co; Fa. Cruyff dan Fa. Gebroeders. 40 Setelah berdirinya Bursa Efek Batavia, maka periode ini pada tanggal 11 Januari 1925 terbentuk Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 1 Agustus 1925 terbentuk Bursa Efek Semarang. 41 3. Periode Awal Kemerdekaan (1925-1952) Perkembangan perdagangan efek pada periode ini berlangsung marak, namun tidak bertahan lama karena dihadapkan pada resesi ekonomi pada tahun 1929 dan pecahnya Perang Dunia II (PD II). Pada saat PD II, bursa efek di negeri Belanda tidak aktif karena sebagian saham-saham milik orang Belanda dirampas oleh Jerman. Hal ini sangat berpengaruh terhadap bursa efek di Indonesia. Keadaaan makin memburuk dan tidak memungkinkan lagi Bursa Efek Jakarta untuk beroperasi, sehingga pada tanggal 10 Mei 1940, Bursa Efek Jakarta resmi ditutup. Bursa Efek Surabaya dan Semarang telah lebih dulu ditutup. 42 Setelah tujuh bulan ditutup, pada tanggal 23 Desember 1940 Bursa Efek Jakarta kembali diaktifkan, karena selama PD II Bursa Efek Paris tetap berjalan, demikian pula halnya dengan Bursa Efek London yang hanya ditutup beberapa hari saja. Akan tetapi, aktifnya Bursa Efek

40

http://www.bapepam.go.id/old/profil/sejarah.htm., diakses tanggal 2 September 2010 41 M . Irsan Nasrudin, dkk., op.cit., Hal 64. 42 Ibid, Hal. 65.


Jakarta tidak berlangsung lama, karena Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, Bursa Efek Jakarta kembali ditutup.43 Pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan ke seluruh pelosok negeri, tetapi keadaan ekonomi begitu buruk. Republik Indonesia yang baru merdeka berada dalam kondisi keuangan yang amat memprihatinkan, sementara di sisi lain, operasionalisasi pemerintahan tidak dapat ditunda. Kesulitan itu masih ditambah dengan persoalan moneter. Di tengah-tengah masyarakat beredar tiga jenis mata uang yaitu, mata uang Republik, mata uang penjajahan Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. 44 Supaya roda pemerintahan dapat berjalan, pemerintah RI meminta persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) untuk melakukan pencarian pinjaman nasional. Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1946, pinjaman dari masyarakat mulai dihimpun. 45 Berdasarkan alasan itu, pada tahun 1947 pemerintah berencana untuk membuka kembali Bursa Efek Jakarta. Akan tetapi, rencana ini tertunda karena terhambat oleh situasi ekonomi yang memburuk. Sejak penyerahan kedaulatan kepada pemerintah RI oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949, beban utang luar negeri dan dalam negeri kian membengkak sehingga menyebabkan defisit yang sangat besar. 46 Keadaan tersebut membuat pemerintah Indonesia memprioritaskan

43

Ibid. Winarto, op.cit., Hal. 11. 45 M . Irsan Nasrudin, dkk., op.cit., Hal 66. 46 Winarto, op.cit., Hal. 12. 44


pembukaan kembali Bursa Efek Jakarta dalam program kerjanya, agar masyarakat tidak dirugikan. Untuk menunjang maksud itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Darurat No 13. Tahun 1953 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 1952 yang mengatur tentang Bursa Efek. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 289737/UU tanggal 1 November 1951 penyelenggaraan bursa diserahkan kepada Perserikatan Uang dan Efekefek (PPUE). Bank Indonesia (BI) ditunjuk sebagai penasihat dan selanjutnya dipilih pengurus. 47 4. Periode Kebangkitan (1952-1976) Tanggal 3 Juni 1952 seperti yang telah diputuskan oleh rapat umum PPUE, Bursa Efek Jakarta kembali dibuka secara resmi oleh Menteri Keuangan, Sumitro Djojohadikusumo. 48 Selanjutnya, pada tanggal 26 September 1952 merupakan salah satu tonggak sejarah pasar modal Indonesia, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Bursa. 49 Memasuki tahun 1958 keadaan perdagangan efek menjadi lesu karena beberapa hal :

50

1. Banyaknya warga Belanda yang meninggalkan Indonesia.

47

M . Irsan Nasrudin, dkk., op.cit., Hal 66-67. Ibid, Hal. 67 49 Ibid, Hal. 68 50 Marzuki Usman, et.al., ABC Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: LPPI/ IBI, 1994), Hal. 187. 48


2. Adanya nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda oleh pemerintah RI sesuai dengan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi. 3. Tahun 1960 Badan Nasionalisasi Persuahaan Belanda (BANAS) melakukan larangan memperdagangkan efek-efek yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia termasuk efek-efek dengan nilai mata uang Belanda (Nf). Kemudian kondisi ini diperparah dengan adanya sengketa Irian Barat dengan Belanda (1962) dan tingginya inflasi menjelang akhir pemerintahan Orde Lama (1966) yang mencapai 650%. Keadaan itu mengguncangkan sendi perekonomian dan kepercayaan masyarakat menjadi berkurang terhadap pasar modal. Akibatnya, Bursa Efek Jakarta ditutup dengan sendirinya. Kondisi ini berlangsung sampai tahun 1977. 51 5. Periode Pengaktifan Kembali (1977-1987) Pasar modal tidak menjalankan aktivitasnya sampai tahun 1977. Penutupan pasar modal Indonesia tersebut tidak lepas dari orientasi politik pemerintah Orde Lama yang menolak modal asing dalam kebijakan

nasionalisasi.

Setelah

pemerintahan

berganti

kepada

Pemerintahan Orde Baru, kebijakan politik dan ekonomi Indonesia tidak lagi konfrontatif dengan dunia Barat. Pemerintahan Orde Baru segera mencanangkan

pembangunan ekonomi secara sistematis dengan pola

target lima tahunan. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Barat 51

M . Irsan Nasrudin, dkk., op.cit., Hal 68.


untuk

membangun. Pertumbuhan mulai,

perekonomian bergerak.

Pemerintah pun berencana mengaktifkan kembali pasar modal.

52

Dengan surat keputusan direksi BI No. 4/16 Kep-Dir tanggal 26 Juli 1968, di BI di bentuk tim persiapan (PU) Pasar Uang dan (PM) Pasar Modal. Hasil penelitian tim menyatakan bahwa benih dari pasar modal di Indonesia sebenarnya sudah ditanam pemerintah sejak tahun 1952, tetapi karena situasi politik dan masyarakat masih awam tentang pasar modal, maka pertumbuhan Bursa Efek di Indonesia sejak tahun 1958 s/d 1976 mengalami kemunduran. Setelah tim menyelesaikan tugasnya dengan baik,

maka

dengan

surat

keputusan

Kep-Menkeu

No.

Kep-

25/MK/IV/1/72 tanggal 13 Januari 1972 tim dibubarkan, dan pada tahun 1976 dibentuk Bapepam (Badan Pembina Pasar Modal) dan PT Danareksa. Bapepam bertugas membantu Menteri Keuangan yang diketuai oleh Gubernur Bank Sentral. Dengan terbentuknya Bapepam, maka terlihat kesungguhan dan intensitas untuk membentuk kembali pasar uang dan pasar modal. Selain sebagai pembantu Menteri Keuangan, Bapepam juga menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai pengawas dan pengelola bursa efek. 53Akhirnya, pada tanggal 10 Agustus 1977, Presiden Soeharto meresmikan pasar modal di zaman Orde Baru. 54

52 53

Ibid., Hal. 68-69 http://www.bapepam.go.id/old/profil/sejarah_orba.htm., diakses tanggal 5 September

2010 54

Ibid, Hal 70.


Namun demikian, pengaktifan kembali pasar modal, tidak menyebabkan kegiatan di bidang pasar modal menjadi marak. Yang terjadi, justru munculnya sejumlah kendala di dalam kegiatan di bidang pasar modal. Perjalanan pasar modal Indonesia ternyata masih menentukan waktu dan proses yang cukup panjang untuk mencapai pasar modal yang maju dan modern. Berdasarkan catatan paling tidak ada lima persyaratan yang menghambat minat para pemilik perusahaan untuk masuk ke pasar modal, yaitu : 55 1. Persyaratan laba minimum sebesar 10 % dari modal sendiri bagi perusahaan yang ingin go public. Keuntungan itu harus diperoleh perusahaan selama dua tahun sebelum melakukan penawaran umum kepada

masyarakat.

Tentunya,

persyaratan

ini

memberatkan

perusahaan yang ingin go public. 2. Investor asing tidak mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilikan saham perusahaan yang ditawarkan di pasar modal Indonesia. Padahal, kalau melihat kondisi bangsa Indonesia yang saat itu berpendapatan pada kisaran US$ 1,000 per kapita, potensi investor asing lebih besar. Akibatnya, jumlah investor tidak berkembang dan volume serta nilai transaksi boleh dikatakan tidak beranjak maju. 3. Adanya batasan maksimum fluktuasi harga saham sebesar 4 % dari harga awal saham dalam setiap hari perdagangan di bursa. Batasan ini menjadikan pasar modal kita kurang menarik. Padahal kalau kita 55

I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, (Jakarta: Yayasan Sad Satria Bakti, 2000). Hal. 7.


cermati bursa-bursa di dunia, dinamikanya begitu tajam dan cepat. Dengan demikian, harga saham yang terbentuk bukan karena mekanisme pasar, karena ada batas pagu (plafond) fluktuasi harga saham. 4. Tidak adanya perlakuan yang sama untuk pajak atas penghasilan dari bunga deposito dan dividen. Akibatnya, menanamkan uang dalam bentuk deposito jauh lebih menarik ketimbang berinvestasi di pasar modal. 5. Belum dibukanya kesempatan bagi perusahaan untuk mencatatkan seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh di bursa. 6. Periode Deregulasi (1987-1995) Hambatan-hambatan yang merintangi perkembangan pasar modal telah disadari pemerintah. Pemerintah melakukan perombakan peraturan yang nyata-nyata menghambat minat perusahaan untuk masuk pasar modal dan investor untuk melakukan investasi pada pasar modal Indonesia. 56 Untuk mengatasi masalah itu pemerintah mengeluarkan berbagai deregulasi yang berkaitan dengan perkembangan pasar modal, yaitu : 57 1. Paket Kebijaksanaan Desember 1987 (Pakdes 1987) Pakdes 1987 merupakan penyederhanaan persyaratan proses emisi saham dan obligasi, dihapuskannya biaya yang sebelumnya dipungut

56

M . Irsan Nasrudin, dkk., op.cit., Hal 71. http://www.bapepam.go.id/old/profil/sejarah_orba.htm, diakses tanggal 8 September 2010 57


oleh Bapepam, seperti biaya pendaftaran emisi efek. Selain itu dibuka pula kesempatan bagi pemodal asing untuk membeli efek maksimal 49% dari total emisi. Pakdes 87 juga menghapus batasan fluktuasi harga saham di bursa efek dan memperkenalkan bursa paralel. Sebagai pilihan bagi emiten yang belum memenuhi syarat untuk memasuki bursa efek. 2. Paket Kebijaksanaan Oktober 1988 (Pakto 88) Pakto 88 ditujukan pada sektor perbankan, namun mempunyai dampak terhadap perkembangan pasar modal. Pakto 88 berisikan tentang ketentuan 3 L (Legal, Lending, Limit), dan pengenaan pajak atas bunga

deposito.

Pengenaan pajak ini berdampak positif terhadap perkembangan pasar modal. Sebab dengan keluarnya kebijaksanaan ini berarti pemerintah memberi perlakuan yang sama antara sektor perbankan dan sektor pasar modal.

3. Paket Kebijaksanaan Desember 1988 (Pakdes 88) Pakdes 88 pada dasarnya memberikan dorongan yang lebih jauh pada pasar

modal

dengan

membuka

peluang

bagi

swasta

untuk

menyelenggarakan bursa.


Deregulasi pada intinya adalah melakukan penyederhanaan dan merangsang minat perusahaan untuk masuk ke bursa serta menyediakan kemudahan-kemudahan bagi investor. 58 Jika selama masa 1984-1988 tidak satu pun perusahaan yang go public, tahun 1999 sejak deregulasi dilancarkan, pasar modal Indonesia benar-benar booming. Selama tahun 1989 terdapat 37 perusahaan go public dan sahamnya tercatat (listed) di BEJ. Sedemikian banyaknya perusahaan-perusahaan yang mencari dana lewat pasar modal, sehingga pada masa itu masyarakat luas pun berduyun-duyun untuk menjadi investor. Pasar modal mengalami kemajuan yang pesat. Perkembangan yang menggembirakan ini terus berlanjut dengan swastanisasi bursa. 59 1. 16 Juni 1989, berdiri PT Bursa Efek Surabaya (BES). 2. 2 April 1991, berdiri Bursa Paralel Indonesia (BPI). 3. 13 Juli 1992, berdiri PT Bursa Efek Jakarta (BEJ), yang menggantikan peran Bapepam sebagai pelaksana bursa. 4. 22 Juli 1995, penggabungan Bursa Paralel dengan PT BES.

7. Periode Kepastian Hukum (1995-sekarang) Dampak postitif dari kebijakan deregulasi telah menebalkan kepercayaan investor dan perusahaan terhadap pasar modal Indonesia. Puncak kepercayaan itu ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berlaku efektif sejak tanggal 1 58 59

M . Irsan Nasrudin, dkk., op.cit., Hal 71. Ibid., Hal. 73.


Januari 1996. Undang-undang ini dapat dikatakan sebagai undang-undang yang cukup komprehensif, karena mengacu pada aturan-aturan yang berlaku secara internasional. 60 Undang-undang ini dilengkapi dengan PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Kemudian ada beberapa keputusan menteri dan seperangkat peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam yang jumlahnya lebih dari 150 buah peraturan.61 Salah satu hal yang perlu dicermati dalam Undang-Undang Pasar Modal adalah diberikannya kewenangan yang cukup besar dan luas kepada Bapepam selaku badan pengawas. Undang-undang ini dengan tegas mengamanatkan kepada Bapepam untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kejahatan yang terjadi di bidang pasar

modal. Selain

itu, Bapepam merupakan Self Regulation

Organization (SRO) yang menjadikan Bapepam mudah untuk bergerak dan menegakkan hukum, sehingga menjamin kepastian hukum. 62 8. Periode Menyongsong Independensi Bapepam Menurut UUPM, Bapepam bertugas untuk mencipatakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Bapepam mempunyai 17 kewenangan yang

60

Ibid. Ibid. 62 Ibid, Hal. 73-74. 61


diberikan UUPM yang secara sederhana dikategorikan ke dalam tiga macam, yaitu kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan. Untuk mengekefktifkan independensi Bapepam menjadi suatu hal yang amat penting untuk menegakkan hukum secara konsisten, imparsial, dan adil. Posisi struktural Bapepam sebagai badan yang berada di bawah Departemen Keuangan menjadi titik perhatian. 63 Saat ini posisi struktural Bapepam membuka peluang pihak-pihak lain untuk melakukan intervensi demi kepentingan lain di luar soal penegakan hukum yang konsisten, tegas, adil dan imparsial. 64 Dengan demikian kinerja dan wibawa Bapepam akan lebih terjaga lagi. Persiapan menuju independensi Bapepam harus segera dilaksanakan, karena dasar hukum untuk mengimplementasikannya sudah ada, yaitu : 65 a. Amanat GBHN (1999-2004) Bab IV huruf b angka 8. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan standar internasional yang diawasi oleh lembaga independen. b. UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Penjelasan Pasal 34. Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan pengawasan terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya, yaitu asuransi, dana pensiun, sekuritas, perusahaan pembiayaan,

dan

badan-badan

lain

yang

menyelenggarakan

63

Ibid, Hal. 74-75. Ibid, Hal. 75. 65 Ibid, Hal. 75-76 64


pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya, kedudukannya berada di luar kendali pemerintah serta berkewajiban menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR. c. Amandemen UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah diselesaikan oleh Panitia Khusus DPR RI. Hasil amandemen tersebut menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus sudah terbentuk selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2010. Perkembangan terbaru berkaitan dengan independensi Bapepam yaitu mengenai pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti yang tersebut dalam poin huruf c di atas. UU No. 23 Tahun 1999 dan kemudian disempurnakan melalui UU No. 3 Tahun 2004 yang mengamanatkan fungsi pengawasan perbankan dan keuangan lainnya akan dialihkan ke Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) independen atau sering disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2004, OJK harus terbentuk selambat-lambatnya 31 Desember 2010 sebagai lembaga independen yang mengawasi lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, seperti perusahaan sekuritas, anjak piutang, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan pembiayaan, reksa dana, asuransi, dan dana pensiun serta lembaga lain yang berkegiatan mengumpulkan dana masyarakat. 66

66

http://adpi.or.id/news/Otoritas-jasa-keuangan, diakses tanggal 12 September

2010


Salah satu embrio OJK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang sekarang masih di bawah Kementerian Keuangan. Dengan adanya OJK maka Bapepam-LK akan lepas dari Kementerian Keuangan. Ide pembentukan OJK berasal dari pengalaman Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan. Alhasil, setelah munculnya krisis keuangan global dan ditambah dengan isu panas Bank Century maka pembentukan OJK semakin ramai dibicarakan. Bahkan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan bahwa sebelum 31 Desember 2010, OJK sudah harus terbentuk. 67 Oleh karena OJK merupakan hal yang baru dan berkembang dalam pasar modal Indonesia maka pembahasan mengenai OJK ini akan dibahas pada bagian selanjutnya yaitu Bab II bagian b mengenai Pengembangan Pasar Modal Indonesia.

B. Pengembangan Pasar Modal Indonesia 1. Pasar Modal Syariah Perkembangan pasar modal di negara-negara maju, termasuk di negara-negara muslim sekalipun, kiranya menarik untuk dicermati lebih lanjut. Hal demikian menjadi keharusan, selain terkait dengan semakin membesarnya peran pasar modal di dalam memobilisasi dana ke sektor riil,

juga

disebabkan

adanya

tuntutan

bahwa

sekuritas

yang

67

http://shiningsiko.multiply.com/journal/item/5/Dilema_Terlupakan_dari_Pem bentukan_Otoritas_Jasa_Keuangan, diakses tanggal 14 September 2010


diperdagangkan harus selaras dengan syariat Islam. 68 Hal demikian sependapat dengan hipotesa Fauzi bahwa masyarakat yang semakin terdidik akan semakin tidak suka menanamkan dana mereka di bank komersial karena bank komersial memberikan return yang relatif kecil, meskipun risikonya juga relatif kecil. Tetapi, justru di situlah masalahnya, masyarakat yang semakin paham akan pasar keuangan, semakin mengerti akan penilaian dan pengendalian risiko investasi, serta akan semakin berani memasuki area yang akan lebih beresiko. 69 Dalam konteks investasi syariah di pasar modal, pemahaman akan pengendalian risiko dan return saja tidak cukup, hal lain yang tak kalah penting untuk dipahami adalah pengenalan akan sekuritas-sekuritas mana yang selaras dengan syariah Islam. 70 Pada industri pasar modal, prinsip syariah telah diterapkan pada instrumen obligasi, saham dan fund (reksa dana). Adapun negara yang pertama kali mengintrodusir untuk menginmplementasikan prinsip syariah di sektor pasar modal adalah Jordan dan Pakistan, dan kedua negara tersebut telah menyusun dasar hukum penerbitan obligasi syariah. Selanjutnya, pada tahun 1978, pemerintah Jordan telah mengizinkan Jordan Islamic Bank untuk menerbitkan muqaradah bond act pada tahun 1981. Sementara

68

Adrian Sutedi, op. cit., Hal. 60. Iggie H. Achsien, Investasi Syariah di Pasar Modal : Menggagas Konsep dan Praktik Manajemen Portofolio Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), Hal. 15. 70 Adrian Sutedi, op.cit., Hal.60. 69


pemerintah Pakistan, baru pada tahun 1980 menerbitkan The Madarabas Company dan Madarabas Ordinance. 71 Obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan istilah sukuk. Sukuk berasal dari bahasa Arab “sak” (tunggal) dan “sukuk” (jamak), yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan. Sebuah sukuk mewakili kepentingan, baik penuh maupun proporsional dalam sebuah atau sekumpulan aset.72 Berbeda dengan konsep obligasi konvensional selama ini, yakni obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga, obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/ margin/ fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. 73 Untuk

investor muslim, Achsien berpendapat, investasi pada

saham (equity investment) memang sudah semestinya menjadi preferensi untuk menggantikan investasi pada interest yielding bonds atau sertifikat deposito, walaupun jika kemudian dinyatakan dalam fikih klasik bahwa ekuitas, dalam hal ini saham tidak bisa dipersamakan dengan instrumen keuangan

Islam,

seperti

kontrak

mudharabah.

Saham

dapat

diperdagangkan kapan saja di pasar sekunder, tanpa memerlukan

71

Ibid, Hal. 58. Cecep Makanul Hakim, Obligasi Syariah di Indonesia : Kendala dan Prospek, dikutip dari Adrian Sutedi, Segi-Segi Hukum Pasar Modal , (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2009), Hal. 58. 73 Adrian Sutedi, op.cit., Hal.58. 72


persetujuan dari perusahaan yang mengeluarkan saham, sementara mudharabah ditetapkan berdasarkan persetujuan rab al mal (investor) dan perusahaan sebagai mudharib untuk suatu periode tertentu. Karena batasan periode kontrak yang mengikat tersebut, yang kemudian menjadikan mudharabah sering kali dianggap tidak likuid. Sementara saham, memungkinkan untuk dijual kapan saja sehingga sudah pasti lebih likuid dan lebih atraktif, meskipun kemudian terjadi modifikasi untuk membuat kontrak keuangan Islam menjadi likuid 74. Tidak semua saham yang terdaftar di pasar modal memenuhi prinsip-prinsip syariah. Untuk itulah, Bursa Efek Jakarta yang saat ini namanya Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan Danareksa Investment Management mengembangkan suatu indeks untuk me-listing saham-saham mana saja yang layak dianggap memenuhi prinsip-prinsip syariah, indeks ini disebut juga Jakarta Islamic Index (JII). Saham-saham yang masuk dalam indeks ini adalah saham yang kegiatan emitennya tidak bertentangan dengan syariah, misalnya: 75 1. usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan terlarang; 2. usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional; 3. usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram; 74 75

Ibid, Hal. 59. Ibid, Hal. 60.


4. usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Perbedaan mendasar antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya, sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah. Secara umum, konsep pasar modal syariah disebutkan bahwa saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria syariah dan terbebas dari unsur ribawi, serta transaksi saham dilakukan dengan menghindarkan berbagai praktik spekulasi. 76

Spekulasi dilarang bukan karena ketidakpastian yang ada di hadapannya, melainkan tujuan/ niat dan cara orang mempergunakan ketidakpastian tersebut. Manakala seseorang meninggalkan sense of responsibility dan rule of law-nya untuk memperoleh keuntungan semata dari adanya ketidakpastian, itulah yang dilarang dalam konsep gharar dan maysir dalam Islam. Al gharar dan maysir sendiri adalah konsep yang sangat berkaitan dengan mudharat, negative result, atau bahaya (hazard). 77

76

Ibid, Hal. 63. http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi-syariah/1156-pasarmodal-syariah,diakses tanggal 21 September 2010 77


Di pasar modal, larangan syariah di atas mesti diimplementasikan dalam bentuk aturan main yang mencegah praktek spekulasi, riba, gharar dan maysir. Salah satunya adalah dengan menetapkan minimum holding period atau jangka waktu memegang saham minimum. Dengan aturan ini, saham tidak bisa diperjualkan setiap saat, sehingga meredam motivasi mencari untung dari pergerakan harga saham semata. Pembatasan itu memang meredam spekulasi, akan tetapi juga membuat investasi di pasar modal menjadi tidak likuid. Padahal bukan tidak mungkin seorang investor yang rasional betul-betul membutuhkan likuiditas mendadak sehingga harus mencairkan saham yang dipegangnya, sedangkan ia terhalang karena belum lewat masa minimum holding period-nya. Metwally, seorang pakar ekonomi Islam dan modelling economics mengusulkan minimum holding period setidaknya satu pekan. Selain itu Ia juga memandang perlu adanya celling price berdasarkan nilai pasar perusahaan. Lebih lanjut Akram Khan melengkapi, untuk mencegah spekulasi di pasar modal maka jual beli saham harus diikuti dengan serah terima bukti kepemilikan fisik saham yang diperjualbelikan. 78

Mengenai kekhawatiran bahwa penjualan saham di tengah masa usaha, akan menimbulkan kemungkinan gharar, seperti halnya jual beli ikan di dalam laut dapat diatasi dengan praktek akuntasi modern dan adanya kewajiban disclosure laporan keuangan kepada pemilik saham. Dengan berbagai model penilaian modern saat ini, investor dan pasar 78

Ibid.


secara luas akan dapat memiliki pengetahuan tentang nilai sebuah perusahaan, sehingga saham-saham dapat diperjual belikan secara wajar dengan harga pasar yang rasional. Dalam hal ini, market value tampaknya lebih mencerminkan nilai yang lebih wajar dibandingkan dengan book value. Dengan demikian dapat ditarik kjesimpulan bahwa sekuritas – sekuritas dapat diperjual belikan dengan menggunakan mekanisme pasar sebagai penentu harga, sehingga capital gain maupun profit sharing dari dividen dapat diperoleh.

79

Dalam perjalanannya, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan, sebagai gambaran bahwa setidaknya terdapat beberapa perkembangan dan kemajuan pasar modal syariah yang patut dicatat hingga tahun 2004, di antaranya adalah telah diterbitkan 6 (enam) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan industri pasar modal. Adapun keenam fatwa dimaksud adalah sebagai berikut :80

1. Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham. 2. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. 3. Fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah. 4. Fatwa

No.33/DSN-MUI/IX/2002

tentang

Obligasi

Syariah

Mudharabah. 79 80

Ibid. Adrian Sutedi, op.cit., Hal. 64.


5. Fatwa No.40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip syariah di Bidang Pasar Modal. 6. Fatwa No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Fatwa-fatwa tersebut di atas mengatur prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal, yang meliputi bahwa suatu efek telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah secara tertulis dari DSN-MUI. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh sertifikat/predikat syariah dari DSNMUI, yaitu bahwa calon emiten terlebih dahulu harus mempresentasikan, terutama struktur bagi hasilnya dengan nasabah/investor, struktur transaksinya, bentuk perjanjiannya, seperti perjanjuan perwaliamanatan, dan lain-lain. 81

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen pengawas perbankan dan lembaga keuangan, yang semestinya sudah ada pada 2002, sesuai amanat UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Namun dengan adanya UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 1999, pembentukan OJK diperpanjang dan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. OJK yang merupakan lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri

81

Ibid, Hal. 64.


perbankan, pasar modal , reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.

Secara teoritis, terdapat dua aliran (school of thought) dalam hal pengawasan lembaga keuangan yaitu : 82 1. Aliran yang berpendapat bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh satu institusi. 2. Aliran yang berpendapat bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh beberapa institusi. Di Inggris misalnya industri keuangannya diawasai oleh Financial Supervisory Authority (FSA), sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi. SEC misalnya mengawasi perusahaan sekuritas sedangkan industri perbankan diawasi oleh bank sentral (the Fed), FDIC dan OCC. Alasan dasar yang melatarbelakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut. Juga, seberapa dalam konvergensi di antara lembaga lembaga keuangan. 83 Hal ini berbeda dengan universal banking, yang dianut oleh antara lain negara-negara Eropa dan Jepang, yang membolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan non bank seperti investment banking dan asuransi. Di samping alasan sistem perbankan yang berlaku yang juga

82

http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/menyambut-ojkpilar.pdf ., diakses tanggal 23 September 2010 83 Ibid


menjadi dasar pertimbangan adalah seberapa dalam telah terjadi konvergensi pada industri keuangan. 84 Konvergensi yang dalam akan menyebabkan munculnya masalah kewenangan regulasi. Hal ini terjadi karena produk-produk yang dihasilkan lembaga-lembaga keuangan sudah sedemikian menyatunya sehinga sulit menentukan apakah suatu produk keuangan tertentu dihasilkan oleh industri perbankan sehingga diregulasi oleh bank sentral atau produk perusahaan sekuritas dan harus tunduk pada regulasi Bapepam. Dengan diserahkannya kewenangan pengawasan kepada satu institusi maka masalah kewenangan regulasi tersebut akan terpecahkan. 85

84 85

Ibid Ibid


Tabel 1. Struktur pengawasan sistem keuangan berdasarkan industri 86 Populasi Pasar Keterlibatan bank Negara (dalam Perbankan Asuransi modal sentral juta) Bangladesh 162,22 CB CB S Jerman

81,76

FSA

FSA

FSA

Ya

Prancis

65,45

FSA

FSA

FSA

Ya

Inggris

62,04

CPMA

Italia

60,34

CB

I

S

Ya

Spanyol

46,03

CB

I

S

Ya

Australia

22,38

FSA

FSA

FSA

Belanda

16,62

CB

IS

IS

Ya

Belgia

10,83

BSS

IS

BSS

Ya

Portugis

10,64

CB

I

S

Ya

Swedia

9,35

FSA

FSA

FSA

Ya

Austria

8,37

FSA

FSA

FSA

Ya

Denmark

5,54

FSA

FSA

FSA

Tidak

Finlandia

5,36

BSS

IS

BSS

Ya

Singapura

4,99

FSA

FSA

FSA

Tidak

Irlandia

4,46

CB

G

CB

Ya

Luksemburg

0,50

BS

I

BS

Tidak

86

CPMA CPMA

Ya

http://www.bisnis.com/artikel/2id3031.html, diakses tanggal 25 September

2010


Sumber : Bisnis Indonesia Ket : FSA

= Pengawasan Terpadu.

CB

= Bank Sentral.

B, I, S = Pengawas Khusus untuk perbankan (B), asuransi (I) dan pasar modal (S), bisa juga adalah kombinasi ketiganya. D

= Departemen Pemerintah.

CPMA = Consumer Protection and Market Authority.

Berkaitan dengan konvergensi yang menyebabkan masalah kewenangan regulasi seperti yang disebutkan di atas, Ketua BapepamLK, Fuad Rahmany selaku ketua Tim Penyusun RUU OJK menyatakan OJK akan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang selama ini cenderung muncul. Sebab dalam OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah. Selama ini, Bapepam-LK tidak hanya mengawasi tetapi juga membuat peraturan untuk perusahaan sekuritas atau efek. Hal ini berpotensi menimbulkan abuse of power sehingga pengaturan dan pengawasan harus dipisahkan. Meski OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan dalam satu tubuh, fungsinya tidak akan tumpang tinding, sebab OJK terdiri atas tujuh dewan komisioner. Ketua Dewan Komisioner akan membawahkan tiga anggota dewan komisioner yang masing-masing mewakili perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan nonbank (LKNB). Kewenangan pengawasan


perbankan oleh BI akan dikurangi, namun BI masih mendampingi pengawasan. Dengan demikian, jika selama ini mikro dan makro prudensialnya di BI, maka OJK akan fokus menangani mikro prudensialnya. Mengacu pada kajian di sembilan negara, Fuad dan tim perumus OJK akan membuat sistem pengawasan dan pengaturan baru yang mengarah pada Unified Supervisory Model seperti Financial Service Authority (FSA) yang telah disebutkan di atas. Dengan sistem ini, fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan, asuransi, dan pasar modal menjadi satu. Namun, fungsi moneter tetap ada di BI, seperti yang berlaku di Jerman. 87

Dari

segi industri, pembentukan OJK mempertegas fungsi

pengawasan produk. Misalnya, saat kasus Bank Century, Bank Indonesia beranggapan reksadana yang dijual Bank Century sudah didaftarkan ke Bapepam LK. Padahal Bapepam-LK tidak tahu-menahu soal reksadana, yang ternyata palsu tersebut. Hal ini dikarenakan jasa lembaga keuangan bank-bank seperti Bank Century juga telah berkembang pesat sehingga memungkinkan bank juga bergerak dalam perusahaan sekuritas, asuransi, dan dana pensiun. Kompleksitas inilah yang belum diawasi maksimal. Meski tugas pengawasan bank ada pada bank sentral dan sekuritas diawasi Bapepam-LK, tapi masih ada kebingungan untuk mempertegas kewenangan masing-masing Dengan adanya suatu lembaga pengawasan

87

http://www.adpi.or.id/news/Otoritas-jasa-keuangan, diakses tanggal 25 September 2010


berada pada satu atap seperti OJK, pengawasan terhadap lembagalembaga keuangan akan lebih efektif sehingga diharapkan kasus seperti Bank Century tidak akan terulang kembali. 88

C. Penggabungan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Burse Efek Surabaya (BES) menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) Sebelum tahun 2007 di Indonesia terdapat dua bursa efek yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). BEJ berawal dengan dibukanya sebuah bursa saham oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1912 di Batavia. Setelah sempat tutup beberapa kali karena terjadinya perang, BEJ kembali dibuka pada 1977 di bawah pengawasan Bapepam. Pada 13 Juli 1992, BEJ diprivatisasi dengan dibentuknya PT. Bursa Efek Jakarta. 89 Sedangkan BES sendiri merupakan bursa efek swasta pertama di Indonesia, yang didirikan pada tanggal 16 Juni 1989 berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.010/1989, oleh Menteri Keuangan waktu itu JB Sumarlin. Pendirian BES dimaksudkan untuk mendukung perkembangan ekonomi wilayah Indonesia bagian timur, dengan mengembangkan industri pasar modal di Surabaya dan Jawa Timur. 90

88

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=7096&coid=2&caid=19&gid=2, diakses tanggal 25 September 2010 89 http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Jakarta, diakses tanggal 25 September 2010 90 http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Surabaya, diakses tanggal 25September 2010


Pada tahun 2007 BES melakukan merger dengan melebur ke dalam Bursa Efek Jakarta yang selanjutnya berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Penggabungan ini menjadikan Indonesia hanya memilki satu pasar modal. 91 Langkah merger PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (BES) adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi pasar modal guna bersaing dengan bursa luar negeri. Hal ini dikarenakan bahwa perkembangan pasar modal di Indonesia pada saat itu dapat dikatakan lamban dan cenderung tertinggal dari kawasan Asia lainnya, baik dari segi jumlah emiten, produk investasi, minimnya investor lokal dan persaingan antar bursa di dalam negeri. Untuk itu dengan langkah merger yang dilakukan BEJ-BES ini untuk meningkatkan efisensi pasar modal nasional yang diharapkan dapat mendorong peningkatan daya tarik dan daya saing industri di tingkat internasional.

92

Dengan penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memudahkan investor sehingga investor tidak harus datang ke beberapa bursa untuk menentukan pilihan investasinya. Hal ini dikarenakan bahwa sebelum penggabungan BEJ-BES, produk-produk acuan pasar modal berada di BEJ sedangkan produk-produk derivatifnya berada di BES. Dari aspek operasional penghematan biaya operasional yang timbul akibat merger, 91

http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia, diakses tanggal 25 September 2010 92 http://www.antaranews.com/view/?i=1190303412&c=EKB&s=, diakses tanggal 25 September 2010


meliputi biaya penyediaan sistem dan sarana perdagangan, biaya penyediaan sistem internal, biaya penyediaan jaringan dan sarana komunikasi, biaya penyediaan band width, serta biaya data center. Selain itu, dari aspek pelaku, penggabungan bursa efek akan menghemat biaya emiten dan investor. Merger ini juga akan mempermudah untuk melakukan pengembangan produk yang akan diluncurkan di pasar. Jika ditinjau dari aspek bisnis, sasaran penggabungan BEJ dan BES adalah bursa hasil merger diharapkan mampu mengembangkan berbagai instrumen bursa, baik yang pada saat itu diperdagangkan maupun yang akan diperdagangkan, yakni meningkatnya jumlah emiten tercatat, maupun berkembangnya instrumen yang sudah mulai diperdagangkan saat itu dan menumbuhkan instrumen-instrumen baru yang dapat diperdagangkan di bursa hasil merger. 93

Dalam merger tersebut, BEI meningkatkan sistem komputerisasi dengan menggunakan teknologi yang modern dan yang sangat diperlukan, karena industri pasar modal adalah industri yang sangat cepat perubahannya, baik dari segi sistem dan teknologi, organisasi maupun variasi produk yang diperdagangkan. Kondisi tersebut mendorong industri pasar modal untuk selalu berinovasi dalam meningkatkan efisiensinya agar dapat bersaing di tingkat internasional. Tingkat efisiensi

93

http://economy.okezone.com/read/2010/09/02/278/369221/278/penutupantrading-floor-tak-berdampak-luas , diakses tanggal 25 September 2010


industri ini akan meningkatkan daya tarik dan daya saing industri di mata para pelaku pasar, baik lokal maupun internasional.

Komputerisasi merupakan upaya memodernisasi bursa. Dengan komputerisasi, papan perdagangan tunggal terpecah menjadi ratusan atau miliaran data perdagangan

yang masuk ke layar monitor yang bisa

diakses secara online dalam satu jaringan. Antrian pialang lenyap dari pandangan karena kemungkinan mengakses secara bersamaan ke papan perdagangan.

Lantai bursa tidak lagi dipadati oleh para pialang,

kecepatan perdagangan atau transaksi berlipat ganda, kecepatan transaksi berdurasi singkat. 94

Pada tanggal 1 September 2010, Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menghapus lantai perdagangan (trading floor). Dewasa ini, perdagangan di BEI sudah beralih ke remote trading yang telah dicanangkan sebagai pengganti dari floor trading. Dulunya sebelum terjadi komputerisasi, eksekusi transaksi bursa masih menggunakan spidol dan papan di lantai perdagangan. Akan tetapi, lantai perdagangan yang selama ini menjadi simbol tersebut dinilai mubazir dan tidak efektif lagi dewasa ini. Hal ini dikarenakan para Anggota Bursa (AB) lebih menikmati transaksi lewat remote trading (perdagangan jarak jauh) daripada berjejal di lantai bursa. 95 Selain itu, penggunaan lantai perdagangan sudah tidak efisien. Pasalnya, transaksi tersebut memakan waktu yang relatif lebih lama 94 95

M . Irsan Nasrudin, dkk., op.cit., Hal 85. http://www.bataviase.co.id/node/363215, diakses tanggal 27 September 2010


dibandingkan remote trading. Hal ini dikarenakan semua transaksi yang lewat floor harus diproses lagi di back office AB (anggota bursa) dulu sehingga prosesnya lama. Dengan adanya remote trading, transaksi bursa dapat diselesaikan hanya dalam beberapa detik saja. 96

D. Kegiatan dan Kelembagaan Pasar Modal Indonesia

Pada dasarnya, pasar modal menjembatani hubungan antara pemilik dana (investor) dan pengguna dana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pasar modal adalah wahana investasi bagi investor dan wahana sumber dana bagi pengguna dana. Peranan lain dari pasar modal adalah mengumpulkan dan mengerahkan tabungan masyarakat untuk keperluan investasi. Pasar modal tergolong dalam pengertian “financial market” yang bertujuan untuk mengadakan alokasi tabungan (saving) secara efeisien dari pemilik dana (saver) kepada pemakai dana terakhir (ultimate user). 97 Dengan meningkatnya investasi, maka kapasitas produksi akan meningkat, yang berarti menambah barang dan jasa yang diperlukan masyarakat serta memperluas lapangan kerja. Sektor swasta menjadi lebih kompetitif dan pasar modal yang maju terutama bagian sekuritasnya

96

http://www.inilah.com/read/detail/789731/bei-trading-floor-ke-remotetrading/, diakses tanggal 27 September 2010 97 Jusuf Anwar, op.cit., Hal. 121-122.


memungkinkan individu, bagaimanapun kecilnya kontribusi mereka, menikmati kemakmuran karena adanya sektor swasta yang kompetitif. 98 Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi tiga macam, yaitu pasar perdana, pasar sekunder, dan pasar paralel.

99

a. Pasar Perdana Pasar perdana adalah pasar saham dalam masa penawaran efek dan perusahaan penjual efek (emiten) kepada masyarakat untuk pertama kalinya. Dengan demikian, berarti kegiatan pasar modal yang berkaitan dengan penawaran umum berlangsung di pasar perdana atau pasar primer. Pasar perdana adalah penjualan perdana efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual dengan harga emisi sehingga perusahaan yang menerbitkan dana dari penjualan tersebut. b. Pasar Sekunder Pasar sekunder adalah titik sentral kegiatan pasar modal karena pada pasar sekunder terjadi aktivitas perdagangan yang mempertemukan penjual dan pembeli efek. Di pasar sekunder ini penerbit efek disebut investor jual sedangkan pembeli efek disebut pembeli. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek 98

Meir Kuhn, Financial Institutions and Markets, dikutip dari Jusuf Anwar, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, cet 2 (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2007), Hal. 122. 99 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait, dikutip dari Adrian Sutedi, Segi-Segi Hukum Pasar Modal , (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2009), Hal. 21.


tersebut. Jadi pasar sekunder adalah penjualan efek/sertifikat setelah pasar perdana berakhir. Pada pasar ini efek yang diperdagangkan dengan harga kurs. c. Bursa Paralel Bursa paralel merupakan bursa efek yang ada. Bagi perusahaan yang menerbitkan efek yang akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Bursa paralel merupakan alternatif bagi perusahaan yang go public memperjualbelikan efeknya jika dapat memenuhi syarat yang ditentukan pada bursa efek. Jadi, bursa paralel merupakan suatu sistem perdagangan efek yang terorganisir di luar Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan bentuk pasar sekunder, diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE), diawasi dan dibina oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Di dalam pasar modal terdapat lembaga-lembaga yang menjalani kegiatan-kegitatan pasar modal, yang antara lain sebagai berikut : 100 1.

Emiten Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.

2.

Perusahaan Publik Perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000

100

Adrian Sutedi, op. cit., Hal. 23-33


(tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 3.

Bapepam Badan pengawas pasar modal yang bertujuan mewujudkan tercipatanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodalnya dan masyarakat.

4.

Bursa Efek Bursa

efek

adalah

pihak

yang

menyelenggarakan

dan

menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek, pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. 5.

Lembaga Kliring Penjaminan Lembaga

kliring

dan

penjaminan

adalah

pihak

yang

menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelenggaraan transaksi bursa (Pasal 1 angka 9 UUPM), yaitu kontrak yang dibuat oleh anggota bursa efek, yaitu perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk memperdagangkan sistem dan atau saran bursa efek menurut peraturan bursa efek. 6.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) Lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakn kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.


7.

Reksa Dana Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

8.

Perusahaan efek Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek atau manajer investasi.

9.

Wakil Perusahaan Efek Wakil dari pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek atau manajer investasi.

10.

Perantara Pedagang Efek Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

11.

Penjamin Emisi Efek Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan perdagangan umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.


12.

Penasihat Investasi Penasihat investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa.

13.

Manajer Investasi Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya

berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang

berlaku. 14.

Investor atau pemodal Investor adalah pihak yang melakukan kegiatan investasi atau menanamkan modalnya di pasar modal. Investor yang dikenal di pasar modal terdiri atas investor perorangan dan kelembagaan.

15.

Lembaga Penunjang Pasar Modal 1) Kustodian Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dari harta lain yang berkaitan dengan efek dan jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hal-hal lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya (pasal 1 angka 8 UUPM).


2) Biro Administrasi Efek Biro administrasi efek adalah pihak berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. 3) Wali Amanat Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. 4) Bank Kustodian Bank kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan kolektif dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek. 5) Pemeringkat Efek Perusahaan pemeringkat efek adalah pihak yang menerbitkan peringkat-peringkat bagi surat utang (debt securities), seperti obligasi dan commercial paper. 16.

Profesi Penunjang Pasar Modal a) Akuntan Publik Akuntan publik adalah pihak yang memberikan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Akuntan publik berperan dalam mengungkapkan

informasi

keuangan

perusahaan

dan

memberikan pendapat mengenai kewajaran atas data yang disajikan dalam laporan keuangan.


b) Konsultan Hukum Konsultan hukum merupakan ahli dalam bidang hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi dan atau emiten. Peran konsultan hukum diperlukan dalam setiap emisi efek karena lembaga ini mempunyai fungsi untuk membuktikan pendapat dari segi hukum (legal opinion) mengenai keadaan emiten. c)

Penilai Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian terhadap aktiva perusahaan. Peran penilai adalah dalam menentukan nilai wajar dari harta milik perusahaan. Nilai ini diperlukan sebagai bagan informasi bagi para investor bagi para investor di dalam mengambil keputusan investasi.

d)

Penasihat Investasi Penasihat investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa.

e)

Notaris Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat aka otentik dan kewenagan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 101 Dalam pasar modal,

notaris merupakan pejabat umum yang

101

Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117)


berwenang membuat anggaran dasar dan akta perubahan anggaran dasar, termasuk pembuatan perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian antarpenjamin emisi efek, perjanjian perwaliamanatan, perjanjian agen penjual, dan perjanjian lain yang diperlukan.

E. Good Corporate Governance dalam Pengembangan Pasar Modal Indonesia Berbagai peristiwa yang terjadi beberapa waktu terakhir telah menjadikan corporate governance sebagai sebuah isu penting di kalangan para

eksekutif,

organisasi-organisasi

non

pemerintah

atau

non

governmental organization (NGO), para konsultan korporasi, akademisi, dan regulator (pemerintah) di berbagai belahan dunia. Isu-isu yang terkait corporate governance seperti perdagangan orang dalam (insider trading), transparansi, akuntabilitas, independensi, etika bisnis, tanggung jawab sosial (corporate social responsibility), dan perlindungan investor telah menjadi isu penting yang diperbincangkan di kalangan para pelaku usaha bahkan para pelaku usaha di negara kita. 102 Latar belakang dari aspek pasar modal, industri pasar modal telah menjadi salah satu barometer penting perekonomian suatu negara. Melalui industri ini lahir public listed companies

yakni perusahaan-

perusahaan yang diizinkan untuk menawarkan saham mereka kepada 102

I Nyoman Tjager, dkk., Corporate Governance-Tantangan dan Kesempatan bagi Komuitas Bisnis Indonesia, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2004), Hal. 18.


publik setelah proses penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) atau “going public”. Dengan sistem ini, para pemodal atau investor kecil dapat turut memiliki saham pada sebuah perusahaan terbuka. 103 Namun

industri pasar

modal

juga

menimbulkan

banyak

permasalahan mendasar. Sesuai dengan fungsinya, pasar

modal

mengubah nilai ekonomi suatu perusahaan menjadi nilai finansial (nilai pasar dari saham suatu perusahaan). Dan dengan sejumlah alasan, nilai finansial sebuah perusahaan terbuka dapat dicitrakan jauh di atas, sebaliknya

terjerumus

jauh

di

bawah,

nilai ekonominya

yang

sesungguhnya. Hal ini melahirkan tuntutan agar perusahaan-perusahaan terbuka tersebut dikelola dengan sebaik-baiknya, bagi kesejahteraan pihak-pihak

yang berkepentingan (stakeholders), terutama agar

kepentingan para pemegang saham minoritas (minority) terlindungi dengan semestinya. Perkembangan korporasi modern juga melatarbelakangi mengapa corporate governance kini menjadi keharusan.

Good Corporate

Governance pada dasarnya digunakan untuk menentukan arah dan pengendalian mengendalikan

kinerja

suatu

keputusan

perusahaan serta

seperti

tindakan

yang

memonitor akan

dan

diambil,

mempengaruhi implementasi strategi, memberi perlindungan terhadap

103

Ibid., Hal. 18.


hak-hak pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas, serta hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). 104 Pembahasan mengenai GCG tidak dapat dipisahkan dengan konsep dan sistem korporasi itu sendiri, serta kerterkaitan hubungan antar manajemen, Direksi, Dewan Komisaris, shareholders, dan stakeholders dalam suatu korporasi. Hal ini yang mengakibatkan GCG berkembang pesat. Setiap negara atau lembaga internasional memiliki definisi yang berbeda berkenaan dengan GCG. Beberapa definsi GCG, antara lain: a. Forum for Coporate Governance in Indonesia (FCGI) Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. 105 b. World Bank Good Corporate Governance merupakan suatu gabungan daripada hukum, peraturan, serta praktik-praktik usaha yang diterapkan dalam dunia korporasi, dengan tujuan untuk menarik masyarakat

104

Mas Ahmad Daniri, Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005), Hal. 7. 105 Forum for Good Corporate in Indonesia, Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan, (Jakarta: FCGI, 2000), Hal.3.


pemodal melaksanakan efisiensi, serta untuk eksistensi daripada usaha yang dimaksud. 106 c. Asian Development Bank Good Corporate Governance adalah suatu sistem, kebijakan, prosedur suatu perusahaan sebagai pedoman agar perusahaan tersebut memenuhi kewajiban hukum dan peraturan perundangundangan. 107 d. Cadbury Commitee Corporate Governance merupakan seperangkat peraturan yang merumuskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor,

pemerintah,

berkepentingan

karyawan,

lainnya

baik

dan

internal

pihak-pihak maupun

yang

eksternal

sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka. 108 e. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/MMBU/2002

Tentang

Penerapan

Praktik

Good

Coporate

Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang

saham

dalam

jangka

panjang

dengan

tetap

106

Bernei Carmody, Implementasi of Corporate Governance in Indonesia, ADB Corporate Governance Reform Project, pg. 5. 107 Ibid 108 I Nyoman Tjager dkk., op. cit, Hal.27.


memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. 109 Pada umumnya prinsip-prinsip utama dari GCG yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh OECD adalah sebagai berikut : 110 a. Transparansi (Disclosure and Transparency) Prinsip ini menekankan pada keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Dalam hal ini, hak-hak para pemegang saham harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya serta dapat ikut berperan serta serta dalam pengambilan

keputusan

mengenai

perubahan-perubahan

yang

mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi (accounting system) yang berbasiskan standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas; mengembangkan Information Technology System (ITS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi; mengembangkan enterprise risk management yang memastikan bahwa

109 110

Ibid., Hal. 225. Ibid., Hal. 49.


semua resiko signifikan telah diidentifikasikan, diukur dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas. b. Kewajaran (Fairness) Prinsip ini tercermin melalui keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, melalui keterbukaan informasi serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan (corporate conduct) dan/atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam serta konflik kepentingan. Hal ini direalisasikan dengan menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, dan komite, termasuk sistem remunerasi, penyajian informasi secara wajar dan pengungkapan

material

secara

penuh,

serta

mengedepankan

kesempatan kerja yang seimbangan (equal job opportunity). c. Akuntabilitas (Accountability) Prinsip ini terlihat melalui tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor secara seimbang. Hal ini merupakan bentuk


kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ secara efektif. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan

(financial

statement)

pada

waktu

yang

tepat;

mengembangkan komite audit dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris; mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra bisnis yang strategis; menjaga manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan menangani pertentangan (dispute); penegakan hukum melalui sistem penghargaan dan sanksi; serta menggunakan external auditor yang professional. d. Pertanggungjawaban (Responsibility) Suatu prinsip mengenai kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat; serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini diwujudkan melalui kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang; menyadari akan adanya

tanggung

jawab

sosial;

menghindari

penyalahgunaan

kekuasaan; menjadi professional dan menjunjung etika; serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat. Dalam hal ini perusahaan


harus menyadari bahwa dalam aktivitas operasionalnya sering menghasilkan eksternalitas negatif yang harus ditanggung masyarakat. e. Kemandirian (Independency) Prinsip di mana suatu perusahaan dikelola secara professional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Ditekankan bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, dewan komisaris, direksi, maupun pihak terkait lainnya yang mengelola kegiatan perusahan terbebas dari tekanan dan pengaruh baik dalam maupun dari luar perusahaan. Tujuan dari penerpan GCG yang paling utama adalah menaikkan nilai dari perusahaan tersebut, maksudnya adalah apabila suatu perusahaan menerpakan GCG maka tentunya nilai dari perusahaan itu akan naik dalam kaitannya dengan perusahaan terbuka tentunya akan banyak investor yang akan membeli saham perusahaan tersebut. Penerapan praktek GCG pada BUMN menjelaskan bahwa tujuan dari penerpan GCG adalah :

111

a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memilik daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. 111

Departemen Negara Badan Usaha Milik Negara, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara, Kep-117/M-MBU/2002, pasal 4.


b. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. c. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan sekitar BUMN. d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. e. Meningkatkan iklim investasi nasional. f. Mensukseskan program privatisasi. Manfaat dari penerapan GCG bagi kepentingan pemerintah dan keadaan ekonomi secara luas adalah : 112 a. Meningkatkan

kinerja

perusahaan

melalui

terciptanya

proses

pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan (menjaga going concern perusahaan). b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan rigrid (karena factor kepercayaan) yang pada akhirnya meningkatkan corporate value.

112

I Nyoman Tjager, op.cit., Hal. 5.


c. Mengembalikan kepercayaan investor publik untuk menanamkan modalnya. d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan deviden, khusus bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari hasil privatisasi. 113 e. Meningkatkan produktivitas perusahaan serta dapat mengukur target kinerja perusahaan. f. Mengurangi distorsi (management risk). Dengan adanya penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang baik dalam pasar modal, diharapkan emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI)

dapat mampu bersaing dengan emiten-

emiten yang ada di negara-negara lain. Selain itu, kepentingan stakeholders, khususnya para pemegang saham minoritas akan terjaga. Bagi masyarakat Indonesia, penerapan Good Corporate Governance (GCG) akan menambah kesejahteraan masyarakat dengan adanya prinsip tanggung

jawab

sosial

emiten-emiten

terhadap

masyarakat

dan

lingkungan. Pada akhirnya, praktek pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang baik di pasar modal akan memberikan dampak positif bagi semua lapisan, yakni perkembangan ekonomi yang akan membuka banyak lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup bangsa 113

Forum for Corporate Governance in Indonesia, op. cit., Hal. 4.


Indonesia serta peningkatan daya tarik investasi, dengan makin banyaknya investor dalam negeri maupun luar negeri yang akan bersedia menanamkan modalnya di pasar modal Indonesia.


BAB II SEJARAH DAN PENGEMBANGAN PASAR MODAL INDONESIA. pembiayaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kebutuhan

Recommend Documents