BAB II LANDASAN TEORI
II.1
Konsep Penghasilan Untuk Keperluan Perpajakan Penghasilan berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 4 ayat 1 adalah ”Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”. Dari pengertian diatas, definisi penghasilan mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis Yang dipakai dalam pengertian penghasilan sebagai objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa tanpa menghiraukan dari mana sumber tambahan kemampuan tersebut berasal dan untuk apa tambahan kemampuan itu dipergunakan. 2. Yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Tujuan dari tambahan ungkapan ” yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak” adalah untuk menyatakan bahwa tambahan kemampuan ekonomis itu baru dikenakan pajak apabila tambahan kemampuan ekonomis tersebut telah menjadi realisasi atau telah dicatat berdasarkan basis akuntansi yang dipakai oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
9
3. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Tambahan kemampuan ekonomis yang dikenakan pajak bukan saja yang didapat di Indonesia melainkan juga yang didapat di luar negeri, sehingga dimana pun penghasilan itu didapat oleh Wajib Pajak, merupakan objek pajak penghasilan di Indonesia. 4. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan Ungkapan ini dicantumkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian tentang dua hal, yaitu bahwa penggunaan penghasilan, baik untuk konsumsi atau ditabung, semua dikenakan pajak 5. Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Apabila Wajib Pajak menerima tambahan kemampuan ekonomis, tidak peduli diberi nama apa saja oleh Wajib Pajak dan sebagai akibat dari transaksi apa saja, maka tambahan kemampuan ekonomis tersebut tetap harus dihitung sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
II.1.1 Pengertian Pajak Dan Jenis Pajak Pajak adalah kewajiban setiap Wajib Pajak dalam bentuk pembayaran pajak yang dipungut oleh negara dan berdasarkan Undang-Undang. Ada berbagai pengertian pajak yang dikemukan oleh beberapa ahli perpajakan, antara lain: Adriani, seperti yang dikutip Zain ( 2003 ) mendefinisikan, ” Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang 10
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” ( h.10) Soemitro, seperti yang dikutip Mardiasmo (1999) mendefinisikan ” Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang ( yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal ( kontraprestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”( h.1) Dari berbagai definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut: 1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (Wajib Pajak membayar pajak ) ke sektor negara ( pemungutan pajak/ administrator pajak). 3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. 4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan ( kontraprestasi ) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak. 5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas negara/ Anggaran pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial ( fungsi mengatur/regulatif) 11
Jenis-jenis pajak dapat dikelompokan sebagai berikut: 1. Menurut golongannya, pajak terdiri dari: a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 2. Menurut sifatnya, pajak terdiri dari: a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 3. Menurut lembaga pemungut , pajak terdiri dari: a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
12
II.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan ( PPh ) merupakan sumber penerimaan negara dari pajak yang terbesar selain PPN. Untuk mempermudah Wajib Pajak untuk mempelajari dan memahaminya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya, maka Pemerintah terus menerus memperbaharui Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 Tentang PPh yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2000. Pajak Penghasilan ( PPh ) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dalam hal ini berarti bahwa subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Kemudian subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut secara administratif perpajakan, mendaftarkan diri ke Direktorat jendral Pajak disebut sebagai Wajib Pajak. Dalam hai ini Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajaknya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.
II.1.3 Subjek Dan Objek Serta Tarif Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 2, disebutkan siapa yang menjadi Subjek Pajak. Subjek Pajak penghasilan adalah Wajib Pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong atau memungut pajak yang terhutang atas objek pajak. Yang dimaksud dengan Subjek penghasilan yaitu:
13
1.
Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2.
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
3.
Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan, menggantikan yang berhak
Yang dimaksud Objek Pajak adalah apa yang dikenakan pajak. Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 4, menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan-penghasilan yang menjadi objek pajak antara lain: 1.
Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk, gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
2.
Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
3.
Laba usaha
4.
Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: a. Keuntungan
karena
pengalihan
harta
kepada
perseroaan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
14
b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota. c. Keuntungan
karena
likuidasi,
penggabungan,
peleburan,
pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha. d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan
atau
penguasaan
antara
pihak-pihak
yang
bersangkutan 5.
Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
6.
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7.
Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
8.
Royalti
9.
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10.
Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
15
11.
Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah
12.
Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13.
Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14.
Premi asuransi
15.
Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16.
Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Ketentuan tentang tarif pajak adalah ketentuan tentang cara menghitung besarnya pajak yang terhutang. Tarif pajak penghasilan biasanya merupakan persentase untuk diterapkan atas penghasilan neto untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 17 ayat 1 , tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri serta Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu:
16
Tabel 2.1 Tarif Pajak Orang Pribadi dalam negeri Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
5%
Di atas Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah ) s.d.
10%
Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) Di atas Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) s.d.
15%
Rp.100.000.000 ( seratus juta rupiah ) Di atas Rp.100.000.000 ( seratus juta rupiah) s.d.
25%
Rp.200.000.000 ( dua ratus juta rupiah ) Di atas Rp.200.000.000 ( dua ratus juta rupiah)
35%
Tabel 2.2 Tarif Pajak Badan dalam negeri Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah )
10 %
Diatas Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) s.d Rp
15 %
100.000.000 ( seratus juta rupiah ) Diatas Rp. 100.000.000 ( seratus juta rupiah )
30 %
II.1.4 Biaya Fiskal Dan Non Fiskal Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 6 ayat 1, menjelaskan tentang biaya-biaya yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak, atau lebih dikenal dengan biaya fiskal. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: 17
1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan. 2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 ( satu ) tahun. 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia 7. Biaya beasiswa, magang, pelatihan 8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat: a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan lelang Negara ( BUPLN ) atau adanya
perjanjian
tertulis
mengenai
penghapusan
piutang/
pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan 18
c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak.
Sedangkan menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 9 ayat 1, menjelaskan tentang biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak atau disebut juga biaya non fiskal, dimana biaya-biaya tersebut terdiri dari: 1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. 3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
19
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan 7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan , kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. 8. Pajak Penghasilan 9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atas orang yang menjadi tanggungannya. 10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. 11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan
20
Selain biaya-biaya tersebut diatas, terdapat objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan final. Penghasilan yang sudah dikenakan PPh yang sifatnya final tidak perlu lagi diperhitungkan sebagai objek pajak penghasilan, dan atas PPh final yang telah dipotong pihak lain atau telah dibayar sendiri tidak dapat diperlakukan sebagai kredit pajak. Rincian tarif dari PPh yang dikenakan PPh final tersebut adalah seperti pada tabel berikut ini:
Tabel 2.3 Tarif pajak yang dikenakan PPh final No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jenis Penghasilan
Tarif
Dari
Bunga Deposito, tabungan 20% Bunga Bunga dan premium SWAP 20% Bunga & Premium Bunga diterima anggota koperasi 15% Bunga Transaksi saham serta sekuritas lainnya di Bursa Efek 0,1% Bruto Saham Diterima Sendiri 0,5% Seluruh saham pendiri saat IPO Bunga Obligasi dengan kupon Diskonto obligasi dengan kupon 20% Bruto Bunga Diskonto Obligasi tanpa bunga 20% selisih lebih Pengalihan tanah dan atau Nilai tertinggi antara harga jual dan bangunan 5% NJOP Sewa tanah dan atau bagunan 10% Sewa bruto Jasa konsultan manajemen 4% Bruto-PPN Jasa Maklon Internasional 2,1% Biaya Pembuatan-bahan baku Penerbangan Luar Negeri 2,64% Bruto Pelayaran dalam negeri 1,2% Peredaran bruto Konstruksi pengusaha kecil 2% DPP PPN Bahan bakar minyak jenis premix, Super TT, dan gas oleh penyalur 0,3% Penjualan Hasil Tembakau 0,15% Harga bandrol Semen 0,25% DPP PPN Selisih lebih hasil revaluasi 10% Selisih lebih- kompensasi rugi
21
II.2
Konsep Penghasilan Berdasarkan Teori Akuntansi Menurut Standar Akuntansi Keuangan, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. Dalam menilai suatu kinerja perusahaan, dibutuhkan suatu alat ukur. Pada umumnya penghasilan bersih ( laba ) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain. Standar Akuntansi Keuangan Bab Pendahuluan Paragraf 70 (2002) mendefinisikan, ” Penghasilan ( income ) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari konstribusi penanaman modal. ” ( h. 18 ) Penghasilan ( income ) meliputi baik pendapatan ( revenues ) maupun keuntungan ( gain ). Untuk itu, dalam usaha untuk dapat menciptakan laba yang optimal, perusahaan harus dapat memberikan perhatian khusus terhadap unsurunsur yang berhubungan dengan Penghasilan bersih ( laba ). Dimana unsur-unsur tersebut terdiri dari pendapatan dan beban.
II.2.1 Pengertian dan Pengakuan Pendapatan Standar Akuntansi Keuangan (2002) mendefinisikan ” Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari konstribusi penanaman modal” (PSAK no.23) 22
Dari pengertian tersebut dapat disebut sebagai pendapatan jika memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah kenaikan jumlah aktiva atau penurunan jumlah kewajiban.
Sedangkan
syarat
kedua
adalah
penyerahan
barang
yang
diperdagangkan. Dengan demikian, jika terdapat kenaikan aktiva yang tidak diakibatkan oleh penyerahan barang maka tidak dapat dianggap sebagai pendapatan. Demikian pula dengan penurunan kewajiban. Penurunan kewajiban yang disebabkan oleh pelunasan kewajiban tidak termasuk dalam pengertian pendapatan. Transaksi yang dilakukan diukur dengan menggunakan suatu mata uang suatu negara dimana akuntansi
suatu badan usaha diselenggarakan dengan
standar akuntansi yang berlaku di negara tersebut. Didalam pengukuran pendapatan, setelah ditentukan satuan pengukurnya, selanjutnya perlu diketahui pula bagaimana mengukur besarnya pendapatan yang akan dicatat. Jumlah pendapatan harus diukur dengan nilai wajar yang diterima atau yang dapat diterima. Salah satu pengakuan pendapatan diakui berdasarkan prinsip realisasi. Prinsip ini menyatakan bahwa pendapatan diakui jika earning process telah selesai atau hampir selesai dan transaksi suatu pertukaran telah terjadi. Kriteria pengakuan dalam pernyataan ini biasanya diterapkan secara terpisah setiap transaksi
23
II.2.2 Pengertian dan Pengakuan Beban Standar Akuntansi Keuangan Bab Pendahuluan Paragraf 70 ( 2002 ) mendefinisikan ” Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.” (h.18) Dari pengertian tersebut bahwa untuk dapat disebut sebagai beban, dua syarat harus terpenuhi. Syarat pertama adalah pengorbanan ekonomis. Sedangkan syarat
kedua
adalah
pengorbanan
tersebut
telah
dimanfaatkan
untuk
menghasilkan pendapatan atau tidak mempunyai manfaat ekonomis lagi. Jika terdapat pengorbanan ekonomis tetapi belum dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan atau masih mempunyai manfaat ekonomis, maka pengorbanan ini bukan beban. Pengorbanan tersebut merupakan pengorbanan yang ditangguhkan dan akan diklasifikasikan sebagai aktiva dalam laporan keuangan. Pengakuan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan yaitu: 1. Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva ( misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aktiva tetap ). 2. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan ( matching of costs with 24
revenue ) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama: misalnya berbagai komponen beban yang membentuk beban pokok penjualan ( cost or expense of good sold ) diakui pada saat yang sama sebagai penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang. Namun demikian, penerapan konsep matching dalam kerangka dasar ini tidak memperkenankan pengakuan pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aktiva atau kewajiban. 3. Kalau manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Hal ini sering diperlukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aktiva, seperti aktiva tetap, goodwill, paten, merek dagang. Dalam kasus semacam ini, beban ini disebut penyusutan atau amortisasi. Prosedur alokasi dimaksudkan untuk mengakui beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat ekonomi aktiva yang bersangkutan. 4. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diketahui dalam neraca sebagai aktiva. 5. Beban juga diakui dalam pelaporan laba-rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aktiva, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi produk. 25
II.2.3 Penentuan Penghasilan Neto Tujuan utama pelaporan laba adalah memberi informasi pada yang berkepentingan mengenai hasil usaha perusahaan dalam periode tertentu. Penjualan, Harga Pokok Penjualan, Beban, Laba dan Rugi wajib diperhitungkan sedemikian rupa agar memberikan gambaran yang layak mengenai hasil usaha perusahaan untuk periode tertentu. Penjualan merupakan pendapatan dari total penjualan kepada pelanggan untuk periode bersangkutan. Harga Pokok Penjualan adalah saldo awal persediaan ditambah harga perolehan barang yang dibeli dikurangi jumlah persediaan akhir. Dalam tahap ini, penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan menghasilkan Laba Bruto. Beban usaha pada umumnya dilaporkan dalam dua (2) kategori yaitu beban penjualan dan beban umum dan adminnistrasi. Selisih antara laba bruto dengan beban usaha menghasilkan Laba Usaha. Pendapatan dan Beban Lain-lain, termasuk kelompok ini adalah macammacam pendapatan yang timbul dari aktivitas di luar usaha utama perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, pengertian Laba menurut akuntansi adalah : selisih pendapatan atas beban-beban yang bersangkutan dengan pendapatan tersebut yang diperoleh perusahaan.
26
II.3
Manajemen Pajak Lumbantoruan
seperti
dikutip
oleh
Suandy
(2003)
mendefinisikan
”Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. ” (h.7 ) Tujuan dari manajemen pajak yaitu untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan merupakan usaha untuk mencapai laba dan likuiditas yang diinginkan. Tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi antara lain perencanaan pajak ( Tax Planning ), pelaksanaan kewajiban perpajakan ( Tax Implementataion ), dan pengendalian pajak ( Tax Control )
II.3.1 Perencanaan Pajak ( Tax Planning) Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Dalam perencanaan pajak, setidak-tidaknya terdapat tiga (3) hal yang harus diperhatikan yaitu: 1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak ( Tax Planning) ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, buat Wajib Pajak merupakan resiko yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak. 2. Secara bisnis, masuk akal, karena perencanaan pajak itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh, maka perencanaan yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri. 27
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya.
II.3.2 Pelaksanaan kewajiban pajak ( Tax Implementation ) Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban itu telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan. Jika pelaksanaan kewajiban perpajakan menyimpang dari peraturan yang ada maka praktek itu telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak. Tujuan utama manajemen pajak sebenarnya adalah agar perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan.
II.3.3 Pengendalian Pajak (Tax Control) Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak.
28
II.3.4 Alat Manajemen Pajak Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu: 1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan Dengan mempelajari peraturan perpajakan kita dapat mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak Hal ini bisa dilakukan dengan mempelajari undang-undang, keputusan, dan surat edaran sebagai upaya untuk melihat celah-celah yang menguntungkan untuk melaksanakan penghematan pajak. 2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam perpajakan, karena tanpa informasi keuangan dalam pembukuan, jumlah pajak terutang tidak dapat dihitung. Demikian pula perencanaan pajak, sangat tergantung pula pada sistem pembukuan yang ada dalam perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus menyelengarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Demikian
pentingnya
pembukuan,
sehingga
Undang-Undang
Perpajakan mewajibkan pengusaha atau orang yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan. Dengan pembukuan, Wajib Pajak dapat menyajikan keteranganketerangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa guna menghitung jumlah pajak terutang berdasarkan ketentuan perpajakan
29
II.3.5 Macam – Macam Pengelakan Pajak Macam - macam pengelakan pajak yang biasa dilakukan , yaitu: 1. Penggeseran Penggeseran pajak ( shifting ) ialah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain. Ada dua jenis pergeseran yaitu: a. Penggeseran pajak ke depan Penggeseran ini terjadi apabila pabrikan menstransfer beban pajaknya kepada penyalur utama, pedagang besar, dan akhirnya kepada konsumen. b. Pergeseran pajak ke belakang Penggeseran ini terjadi bilamana beban pajak ditransfer dari konsumen atau pembeli melalui faktor distribusi kepada pabrikan 2. Kapitalisasi Kapitalisasi pajak adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli 3. Transformasi Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menangung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. Cara ini biasanya dilakukan oleh produsen sehingga kenaikan harga jual tidak menurunkan pangsa pasarnya. 4. Penyelundupan ( evasion ) Tax evasion merupakan merupakan penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Cara ini sering disebut penyelundupan atau penggelapan pajak.
30
5. Penghindaran ( avoidance ) Tax avoidance adalah penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang ada. Sebab itu, pengelakan pajak dengan cara ini bisa dikatakan legal. 6. Pengecualian Pengecualian pajak ( tax exemption ) adalah pengecualian pengenaan pajak yang diberikan kepada perseorangan atau badan. Pengecualian pengenaan pajak diberikan berdasarkan undang-undang
31
