BAB II LANDASAN TEORI II.1. Pajak Penghasilan Penghasilan yang telah diperoleh oleh setiap wajib pajak yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) wajib dikenakan pajak yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak bila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir tahun pajak. Berikut definisi dari beberapa ahli mengenai Pajak Penghasilan : a. Menurut Resmi (2003), adalah sebagai berikut : Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (p.74). b. Menurut Kesit (2001), adalah sebagai berikut : Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak (badan usaha) atas kegiatan yang dilakukan di Indonesia (p.1). c. Menurut Hartanto (2003), adalah sebagai berikut : Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atau dipungut hanya atas penghasilan (yang berasal dari harta atau modal), dan bukan pajak yang dipungut atau dikenakan atas harta dan modal (p.136). 8
d. Sementara itu, Standar Akuntansi Keuangan (2002) memnberikab definisi sebagai berikut : Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.
II.2. Konsep Dasar Penghasilan Untuk bisa menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar atau terutang oleh wajib pajak, terlebih dahulu harus ditentukan jumlah penghasilan dari wajib pajak yang bersangkutan. Terdapat 3 (tiga) konsep panghasilan yaitu : a. Konsep Ekonomi Berdasarkan konsep ekonomik kenaikan nilai sumber-sumber ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas atau tambahan kemampuan ekonomis dipandang sebagai penghasilan. Asal tahu sumber kenaikan nilai, daya beli atau tambahan kemampuan ekonomis itu sendiri dianggap tidak relevan, sehingga hadiah atau warisan yang diterima oleh suatu entitas misalnya, harus dipandang sehingga penghasilan (konsep ekonomik tentang penghasilan berbeda dengan konsep akuntansi, yang mendefinisikan penghasilan hanya terbatas pada keuntungan yang diperoleh dari harta atau modal dan imbalan yang diterima dari jasa tenaga kerja). b. Konsep Akuntansi Dalam konsep akuntansi menggunakan pendekatan transaksi konsep harga pertukaran sehingga dasar pengukuran penghasilan sebagai akibat harga nilai
9
atau perubahan nilai barang atau jasa yang didapat atau terjasi dalam suatu transaksi atau peristiwa dapat diakui sebagai suatu penghasilan. Suatu penghasilan termasuk keuntungan dianggap belum diperoleh atau belum derealisasikan sampai dengan penghasilan dan atau keuntungan dapat diasosiasikan dengan transaksi atau peristiwa tertentu yang bias mengakibatkan timbulnya penghasilan dan atau keuntungan tersebut. Artinya jasa sudah diberikan atau barang sudah harus dijual, diserahkan, ditukarkan, dan atau dikonversikan menjadi barang atau jasa yang lain terlebih dahulu sebelum jumlah penghasilan dan atau keuntungan dianggap telah diperoleh, atau dapat direalisasikan. Pada hakekatnya penghasilan adalah nilai barang dan jasa yang dikonsumsikan dalam suatu periode ditambah kenaikan nilai kekayaan modal dalam periode terkaitnya dalam mengukur perubahan nilai kekayaan atau modal konsep akuntansi harga pertukaran (harga histories atau nilai perolehan dan bukan nilai atau harga yang sekarang berlaku). c. Konsep Fiskal Undang-undang pajak penghasilan (No.17 Tahun 2000) Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam apapun. Subyek dan obyek pajak pajak penghasilan merupakan dua konsep yang menetukan jenis, saat, dan jumlah penghasilan beserta kewajiban pajaknya. Wajib pajak berkewajiban membayar pajak penghasilan melekat pada subyek pajak dan pajak atas penghasilan juga dipungut atau dikenakan
10
subyeknya. Namun dalam hal tertentu kewajiban untuk membayar pajak penghasilan yang dianggap melekat peda sumber atau obyeknya sehingga pajak penghasilan dipungut atau dikenakan pada sumber atau obyeknya.
II.3. Subyek Pajak Penghasilan Subyek pajak secara teoritis adalah pihak yang menjadi sasaran atau yang dimaksud oleh Undang-undang untuk membayar pajak atau memikul beban pajak. Dalam Undang-undang pajak penghasilan pasal 2 ayat (1) ada 4 pihak yang ditentukan sebagai subyek pajak yaitu : a. Orang pribadi Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2000 orang pribadi adalah manusia yang masih hidup. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. b. Badan Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2000 badan adalah orang pribadi atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha dengan nama dan dalam bentuk apapun yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, persero lainnya, BUMN/BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi politik dan organisasi sejenis lembaga bentuk usaha tetap dan organisasi bentuk usaha lainnya.
11
c. Bentuk Usaha Tetap Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: 1. Tempat kedudukan manajemen; 2. Cabang perusahaan; 3. Kantor perwakilan; 4. Gedung kantor; 5. Pabrik; 6. Bengkel; 7. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan; 8. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; 9. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 10. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari enem puluh hari dalam jangka waktu dua belas bulan; 11. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; 12. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;
12
Penghasilan yang bukan subyek pajak penghasilan, sesuai dengan pasal 3 Undang-undang pajak penghasilan yaitu : a. Badan perwakilan Negara asing; b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan yang bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; c. Organisasi-organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat : 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; 2. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
II.4. Obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang pajak penghasilan Tahun 2000 menentukan bahwa yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik 13
yang berasal dari indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU No.17 tahun 2000 obyek pajak penghasilan, termasuk: a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang di terima atau di peroleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini; b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; c. Laba usaha; d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk; 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota; 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha; 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
14
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; f. Bunga
termasuk
premium,
diskonto,
dan
imbalan
karena
jaminan
pengambalian utang; g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; h. Royalti; i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengguna harta; j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; n. Premi asuransi; o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; Menurut Undang-undang pajak penghasilan No.17 tahun 2000 pasal 2 butir (b) memberikan definisi sebagai berkut: Badan adalah sekumpulan dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana 15
pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Sesuai dengan Undang-undang pajak penghasilan No.17 tahun 2000 pasal 5 ayat (1) yang menjadi objek pajak penghasilan badan yaitu: a. Penghasilan dari usaha atau kegiatan badan usaha berikut harta yang dimiliki maupun yang dikuasainya. b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan di Indonesia dalam arti kantor pusat mempunyai hubungan langsung dengan konsumennya di Indonesia. c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh sepanjang terdapat hubungan efektif antara badan usaha dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Objek pajak penghasilan badan mencakup juga hal yang diuraikan dalam Undang-undang perpajakan No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat (1). II.4.1 Penghasilan yang bukan obyek pajak Penghasilan yang bukan obyek pajak diatur dalam pasal 4 ayat (3): a. 1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang di bentuk atau yang disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak; 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk
16
koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak bersangkutan; b. Warisan c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; d. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang wajib dibayar pajak atau pemerintah; e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa; f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyerataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat; 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut; 17
g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendidiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana di maksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan; i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya terbagi atas saham–saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi; j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha; k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut; 1. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. II.4.2. Obyek pajak penghasilan final Pajak penghasilan final diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undangundang No.17 tahun 2000. Pengenaan pajaknya dengan peraturan pemerintah, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya, jumlah pajak penghasilan final 18
baik yang dipotong sendiri atau dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Adapun penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final adalah sebagai berikut: a. Bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek (PP No.6 Tahun 2002). Yang dimaksud dengan obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek adalah obligasi korporasi dan obligasi pemerintah atau surat utang negara lebih dari satu tahun yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek Indonesia. Tarif pemotongan pajak penghasilan: 1. 20 % bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap 2. 20 % atau sesuai tarif dalam P3B (perjanjian penghindaraan pajak berganda), bagi wajib pajak penduduk atau berkedudukan diluar negeri. Dasar pengenaan pemotongan pajak penghasilan: 1. Bunga obligasi dengan kupon: jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. 2. Diskonto obligasi dengan kupon: selisih harga jual atau nilai nominal diatas harga perolehan obligasi, tidak termasuk kupon berjalan. 3. Diskonto obligasi tanpa bunga: selisih lebih harga jual atau nilai nominal diatas harga perolehan obligasi. 19
Pengecualian aturan: Pemotongan pajak penghasilan tidak bersifat final apabila penerima penghasilan adalah orang pribadi dalam negeri yang seluruh penghasilannya termasuk penghasilan bunga dan diskonto obligasi tersebut dalam satu tahun pajak tidak melebihi jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Tidak dilakukan pemotongan jika penerima penghasilan adalah: 1. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. 2. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 3. Reksadana yang terdaftar pada BAPEPAM selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. b. Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek (PP Nomor 41 Tahun 1994 dan PP Nomor 14 Tahun 1997). Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan: 1. 0,1 % dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. 2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5 % dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996.
20
3. Dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997, maka nilai saham sebagai dasar pengenaan tarif 0,5 % ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. c. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI (PP Nomor 131 Tahun 2000). Tarif yang dikenakan adalah sebesar 20 % dari jumlah bruto. Termasuk dalam pengertian bunga adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito atau tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Dikecualikan dari pemotongan ini adalah: 1. Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto dari Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. 2. Bunga data diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. 3. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto dari sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud
21
dalam pasal 29 undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun. 4. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kavling siap bangun untuk rumah sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri. d. Penghasilan berupa hadiah atas undian (PP Nomor 132 Tahun 2000). 1. Yang dimaksud dengan hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan bentuk apapun yang diperoleh orang pribadi atau badan yang diberikan melalui undian. 2. Besarnya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut adalah 25 % dari jumlah bruto hadiah undian. 3. Yang wajib memotong dan memungut pajak penghasilan adalah penyelenggara undian. e. Penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan (PP Nomor 5 Tahun 2000). 1. Sewa tanah dan bangunan yang dimaksud berupa: Tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung kantor, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang industri. 2. Tarif pemotongan pajak penghasilan final: Bagi orang pribadi dan badan adalah 10 % dari jumlah bruto.
f. Penghasilan jasa konstruksi (PP Nomor 140 Tahun 2000).
22
Pengusaha jasa kontruksi yang memenuhi kualifikasi usaha kecil (berdasarkan
sertifikat
yang
dikeluarkan
oleh
lembaga
yang
berwenang) serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp 1 Milyar (satu milyar rupiah). 1. Jika pengguna jasa berstatus sebagai pemotong pajak penghasilan final (badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, badan usaha tetap, dan orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan), maka pada saat pembayaran atau terutangnya uang muka dan termin, pengguna jasa tersebut harus memotong pajak penghasilan final sebesar: a) 4 % (empat persen) dari jumlah bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak badan usaha tetap penyedia jasa perencanaan konstruksi. b) 2 % (empat persen) dari jumlah bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak badan usaha tetap penyedia jasa pelaksanaan konstruksi. c) 4 % (empat persen) dari jumlah bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak badan usaha tetap penyedia jasa pengawasan konstruksi. 2. Jika pengguna jasa tidak berstatus sebagai pemotong pajak penghasilan final, maka pada saat menerima atau memperoleh uang muka dan termin, penyedia jasa harus membayar atau menyetorkan sendiri pajak penghasilan final ke kas Negara sebesar sebagaimana tersebut diatas. 23
g. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib pajak badan dalam Negeri berbentuk yayasan dan organisasi sejenis (PP Nomor 27 Tahun 1996 Dan PP Nomor 79 Tahun 1999). Pengertian pengalihan adalah penjualan, tukar menukar atau ruislag, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain termasuk dengan pihak
pemerintah
guna
pelaksanaan
pembangunan,
termasuk
pembangunan untuk kepentingan umum, baik yang memerlukan persyaratan khusus, maupun yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Dasar pengenaan pajaknya adalah: 1. Harga jual atau jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, tidak termasuk PPN atau 2. NJOP PBB (Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan) mana yang lebih tinggi dari keduanya. Besarnya tarif pajak penghasilan atas pengalihan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah 5 % dari DPP.
24
II.5. Tarif Pajak Penghasilan Sesuai dengan pasal 17 Undang-undang pajak penghasilan tahun 2000 besarnya tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut: TABEL 2.1 Tarif Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000
10 %
Diatas Rp. 50.000.000 s /d Rp. 100.000.000
15 %
Diatas Rp. 100.000.000
30 %
II.6. Pajak Penghasilan Terutang Bagi wajib pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan, Gunadi menyatakan bahwa penghasilan kena pajak dihitung dengan mengurangkan penghasilan sebagai objek pajak pasal 4 ayat (1) dengan biaya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang pajak penghasilan No.17 tahun 2000 dan perhitungan pajak penghasilan badan terutang ditentukan dari penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajak sesuai pasal 17 Undang-undang pajak penghasilan No.17 tahun 2000. Pada akhir tahun pajak, bagi wajib pajak dalam negeri diwajibkan untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan, kecuali atas penghasilan yang telah dipotong pajak dan bersifat final. Kemudian pajak yang terutang pada
25
akhir tahun pajak tersebut dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Pengertian kredit pajak, menurut Suandi (2002) adalah sebagai berikut: Kredit pajak adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan (STP) karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, ditambah dengan pajak yang dipotong, atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak terutang.
II.7. Laporan Keuangan Komersial II.7.1. Pengertian Dan Tujuan Menurut Zaki Baridwan Laporan Keuangan adalah merupakan ringkasan pembukuan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun yang bersangkutan. Adapun tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. II.7.2. Unsur Dan Kandungan Laporan Keuangan Komersial Unsur-unsur laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan) sebagai berikut: “Laporan Keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklafisikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. kelompok besar ini 26
merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus”. Menurut Niswonger, Warren, Reeve, Fess(2000) (yang diterjemahkan oleh Alfonsusu Sirait dan Helda Gunawan), memberikan definisi neraca sebagai berikut : “ Neraca adalah suatu daftar aktiva, kewajiban, dan modal pemilik perusahaan pada periode tertentu” (p.25). Kandungan dalam neraca meliputi: a. Aktiva, adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dimana manfaat ekonomi atas aktiva tersebut dimasa depan diharapkan agar diperoleh perusahaan. Aktiva terdiri atas aktiva lancar, ivestasi, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, aktiva lain-lain. b. Kewajiban, merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung menfaat ekonomi. Kewajiban terdiri atas hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. c. Ekuitas, adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas terdiri atas modal saham, agio saham, laba ditahan.
27
Laporan laba rugi yaitu ikhtisar dari pendapatan dan beban sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Kandungan yang terdapat dalam laporan laba rugi menurut Skousen, Stice yaitu penghasilan yang mencakup beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa maupun kerugian. Laporan perubahan ekuitas yaitu ikhtisar perubahan modal pemilik suatu perusahaan yang telah terjadi dalam suatu periode tertentu.24 Laporan perubahan ekuitas mengandung transaksi modal, saldo, akumulasi laba dan rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya dari rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis, agio, dan (dari) cadangan pada awal dan akhir periode. Catatan
atas
laporan
keuangan
menurut
Skousen,
Stice,
mengandung informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan pada peristiwa dan transaksi yang penting, informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. II.7.3. Penghasilan Dan Beban (Biaya) Menurut Akuntansi Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No.23, yang dimaksud dengan penghasilan yaitu: “Penghasilan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal”.
28
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku SAK pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, definisi beban ádalah sebagai berikut : beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar dan berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktivitas kas, persediaan dan aktiva tetap. Sedangkan kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang diakui menurut akuntansi yaitu: a. Beban diakui saat penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. b. Beban diakui dalam laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dari pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Biaya adalah aliran keluaran atau pemakaian aktiva suatu entitas, atau penambahan utang suatu entitas (atau kombinasi keduanya) selama satu periode, yang berasal dari pengiriman atau produksi barang, penyerahan jasa, atau pelaksanaan kegiatan utama perusahaan secara terus menerus.
29
II.8. Laporan Keuangan Fiskal II.8.1. Pengertian Laporan keuangan fiskal merupakan laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan dan biaya. II.8.2. Unsur Dan Kandungan Laporan Keuangan Fiskal Unsur laporan keuangan fiskal : a. Neraca fiskal. b. Perhitungan laba rugi dan perubahan laba yang ditahan. c. Penjelasan laporan keuangan fiskal. d. Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. e. Ikhtisar kewajiban pajak. Perhitungan laba rugi fiskal adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak selama satu tahun pajak yang disusun dari pembukuan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia. Dalam menyajikan perhitungan laba rugi fiskal, terdapat 6 hal yang perlu diperhatikan, yaitu: a. Harus dipisahkan antara penghasilan dan biaya dalam rangka usaha dengan penghasilan dan biaya diluar usaha. b. Harus memuat unsur-unsur penghasilan dan biaya wajib pajak. 30
c. Rincian penghasilan diakui menurut jenis atau sifat penghasilan, rincian biaya dilakukan menurut sifat atau tujuan biaya. d. Disusun dalam bentuk urutan ke bawah. e. Laba bersih mencerminkan seluruh pos laba dan rugi selama satu tahun. f. Koreksi masa lalu yang tidak mempengaruhi perhitungan pajak tahun sebelumnya disajikan sebagai penyesuaian atas saldo laba ditahan sehingga tidak memerlukan perbaikan SPT yang lalu. II.8.3. Penghasilan Dan Beban (Biaya) Menurut Undang-Undang Perpajakan Berdasarkan pasal 4 Undang-undang pajak penghasilan tahun 2000 yang dikenakan pajak adalah objek pajak yakni: penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun antara lain gaji, honorarium, laba usaha, bunga, dividen, royalti dan imbalan lainnya. Pengertian biaya menurut Undang-undang PPh No.17 tahun 2000 pasal 6 ayat 1 adalah merupakan pengorbanan ekonomis untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan.
31
Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible) dan dapat dipajaki (taxable) dalam menghitung penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap menurut Undangundang PPh No.17 tahun 2000 pasal 6 ayat 1 adalah sebagai berikut: a. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: 1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. 2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 4. Kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki atau digunakan
dalam
perusahaan
atau
yang
dimiliki
untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
32
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. 7. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan. 8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat : a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. b) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadialn Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. c) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan d) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. b. Apabila penghasilan bruto setelah dikurangi biaya fiskal didapat kerugian,
maka
kerugian
tersebut
dikompensasikan
dengan
penghasilan, mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. c. Kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurang berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (undeductible expenses) dan tidak dapat dipajaki (un taxable) dalam menghitung penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan
33
bentuk usaha tetap menurut Undang-undang PPh No.17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1 adalah sebagai berikut: a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
34
f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amal zakat atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. h. Pajak penghasilan, yang dimaksud dengan pajak penghasilan dalam ketentuan ini adalah pajak penghasilan yang terutang oleh pajak yang bersangkutan. i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan dibidang perpajakan. l. Pengeluaran
untuk
mendapatkan,
menagih,
dan
memelihara
penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan tidak boleh untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.
35
II.9. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal terjadi karena hal berikut ini : a. Perbedaan prinsip akuntansi. Beberapa prinsip akuntansi telah diakui secara umum tetapi tidak diakui dalam fiskal, yaitu: 1. Prinsip Konservatisme. Penilaian persediaan akhir dengan Lower of Cost or Market dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih diakui dalam akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam fiskal. 2. Prinsip harga perolehan. Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan atau biaya. b. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi. 1. Metode Penilaian Persediaan. Akuntansi komersial memperbolehkan memilih beberapa metode menghitung harga perolehan seperti average method, FIFO, LIFO. Dalam fiskal hanya diperbolehkan memilih dua metode, yaitu average dan masuk FIFO. 2. Metode penyusutan dan amortisasi. Dalam akuntansi memperbolehkan memilih metode penyusutan. Dalam fiskal pemilihan metode penyusutan lebih terbatas meliputi metode garis lurus dan saldo menurun untuk kelompok harta berwujud non-bangunan sedangkan untuk harta bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja.
36
3. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang
ditentukan
berdasarkan
metode
cadangan.
Dalam
fiskal
penghapusan fiskal dilakukan pada saat suatu piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. c. Perbedaan perlakuan dari pengakuan penghasilan dan biaya. 1. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam laporan keuangan fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. 2. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam laporan keuangan fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi. 3. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan, tetapi dalam fiskal, pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Prinsip-prinsip akuntansi yang menjadi fokus perbedaan tujuan pelaporan antara pelaporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal: a. Pengakuan penghasilan dan beban. Untuk pembayaran natura atau pengeluaran kenikmatan untuk karyawan, secara ekonomis pengeluaran ini merupakan unsur untuk memperoleh penghasilan tetapi perlakukan pajak terhadap pengeluaran ini tidak diperkenanakan sebagai beban pengurangan penghasilan. Demikian 37
halnya dengan penyusutan aktiva tetap diakui sebagai beban dimulai ketika tahun pengeluaran, walaupun aktiva tetap tersebut belum dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan. b. Konservatisme. Laporan keuangan komersial bersifat konservatif terhadap suatu transaksi yang belum teralisir menjadi suatu fakta. Dalam praktek akuntansi, sifat demikian diimplementasikan dengan pembentukan penyisihan atas resiko kerugian yang mungkin diderita, tanpa pengakuan atas suatu klaim atau potensi keuntungan yang belum direalisasikan. Dalam kasus ini, administrasi pajak kurang tertarik kepada estimasi dan perhitungan angka-angka yang belum terjadi secara nyata, tetapi lebih cenderung untuk menganut realitas dengan meneliti secara seksama tiap element pengurang basis pengenaan pajak. c. Realisasi. Penghasilan menurut prinsip akuntansi hanya dapat diakui setelah transaksi atau realisasi. Kekayaan yang masih dalam bentuk potensi tidak dapat dicatat sebagai penghasilan. Potensi tersebut akan beralih menjadi penghasilan hanya jika telah laku dijual. Dalam prinsip perpajakan penghasilan dicatat apabila telah terjadi transaksi penjualan. Hal ini ditunnjukan dalam pengertian penghasilan menurut pajak, pada kalimat “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh”. Berkaitan dengan konsep realisasi, pengertian “diterima” artinya sama dengan pengertian yang digariskan dalam stelsel kas, sedangkan “diperoleh” artinya sama dengan pengertian yang digariskan dalam stelsel akrual. 38
d. Materialitas. Akuntansi bisnis dimaksudkan untuk menyajikan data yang relevan dengan konsep materialitas ini. Sebagai contah, perusahaan membeli gelas dan alat-alat perlengkapan lainnya yang dapat digunakan lebih dari satu tahun, karena nilainya relatif kecil dan alasan kepraktisan, maka harga pembelian perlengkapan tersebut diakui sebagai biaya dan tidak dikapitalisasikan. Hal ini tidak berlaku dalam perpajakan karena perhitungan penghasilan kena pajak dilakukan berdasarkan fakta yang benar dan sesungguhnya. Dalam perpajakan tidak diperkenankan untuk mengabaikan data meskipun jumlahnya relatif kecil, dari jumlah rupiah terbesar sampai terkecil harus dimasukan dalam perhitungan. Ketidaktepatan perhitungan PKP sebagai akibat penyimpangan data merupakan kesalahan yang menyebabkan dikenakan sanksi perpajakan.
II.10. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal Menurut Achmad Tjahjono dan M. Fakhri Hussein (2001), definisi rekonsiliasi fiscal ádalah sebagai berikut : “Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian atas laba usaha menurut akuntansi komersial dengan akuntansi pajak dalam rangka menghitung besarnya laba usaha kena pajak”(p.557). Akuntansi perpajakan atau akuntansi pajak adalah membandingkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan ketentuan Undang-undang pajak penghasilan dan peraturan pelaksanaan, kemudian dibuat atau disusun persamaan dan perbedaannya. Perbedaannya diklasifikasikan antara beda tetap dan beda waktu. Pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan berlaku umum dan 39
menghasilkan
laporan
keuangan
komersial.
Untuk
tujuan
menghitung
penghasilan kena pajak, laporan keuangan komersial tersebut dilakukan koreksi fiskal menjadi laporan keuangan fiskal. Proses tersebut disebut rekonsiliasi laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal dapat berbeda dengan laporan keuangan komersial karena adanyan perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya. Perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu: a. Perbedaan
Tetap
(permanent
difference),
yakni
transaksi-transaksi
pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tapi tidak diakui oleh pajak (peraturan perpajakan) atau sebaliknya. Contohnya: penghasilan bunga dari bank, penghasilan dividen , penghasilan sumbangan atau hibah, biaya sumbangan, natura, biaya representasi yang tidak ada daftar nominatifnya. b. Perbedaan Waktu / Sementara / Temporer (time difference/temporary diferrence), yakni perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau biaya untuk penghitungan laba. Adanya suatu transaksi pendapatan atau biaya yang sudah diakui akuntansi tetapi menurut pajak belum dan sebaliknya. Contoh: biaya penyusutan aktiva tetap, amortisasi, pengakuan kerugian piutang dan kerugian penilaian persediaan.
40
