}.[ENTERI AG.{\{"{ REPLBLIK iIDOJESI.{
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ]E TAHTIN 2OO5 TENTANG PEMBENTUKAN 30 (TIGA PULUH) KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN/KOTA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
Mengingat
: 1. Keputusan
.
Memperhatikan
:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidane agama serta untuk menindaklanjuti beberapa undang-Undang tentang Pengembangan wilayah Kabupaten/Kota maka aipanaa.ry peritl membentuk Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang KeciudLrkan. Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah terakhir densan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002; 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nesara Republik Indonesia; 3. Peraturan Presiden Nomor i0 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan presiden Nomor 15 Tahun 2005; 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kecludukan. Tugas, Fungsi, Kewenangan, Snsunan organisasi dan 'fata Kerja Departemen Agama; 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 2002 tentang pokokpokok organisasi Kantor wilayah Departemen Agama provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; 6. Keputusan N{enteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor wilayah Departemen Agama provinsi cian Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 4g0 Tahun 2003; Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam sprat Nomor : B/245/M.PANl2l2005 tanggal 3 pebruari 2005.
JJ
aMEMUTUSKAN: Menetapkan
30 KEPUTUSAN MENTE,RI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN/ (TIGA PULUH) KANTOR DEPARTEME,N AGAMA KOTA.
BAB I DAN FI.'NGSI TUGAS KEDUDUKAN, Pasal
1
vertikal Departemen Agaula yattg Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota adalah instansi Kepala Kantor wilayah Departeureu berada di bawah dan bertanggunglu*ub langsung kepada Agama Provinsi. Pasal 2
tugas melaksanakan tugas pokok dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota mempunyai berdasarkan kebijakan Kepala fungsi Departemen Alama dalani wilayah kabupaten/kota, provinsi dan peraturan perundang-undangan yarlg Kantor wilayah Depirtemen Agama berlaku. Pasal
3
Pasal 2, Kantor Departenlett Agatrta Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Kabupaten/Kota menyelenggarakan. fungsi : kehidupart a. perumusan,n$, misi, J.itu t"t lukai telcris di bidang pelayanan dan birnbingan beragama di KabuPaten/Kota; masyarakat Islam, pelayanat] b. pembinaan, p"laya.run dan bimbingan di bidang- bimbingan dan keagamaan' haji dan urrrah, pengemban gan iakat dan wakaf, pendidikan agama Kristen, Katolik' Hindu dan pondok pesantren, pendidikan agama, bimbingan masyarakat ^Budha sesuai peraturan perundang-undangan yang beriaku; administrasi dan informasi keagamaan; c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaanpengawasan pro gram; d. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan masyarakat e. pelaksanaan hubungan dengan pemJrintuh daerah, insiansi terkait, dan lembaga rangka pelak-sanaan i,rgui Departemen Agama di Kabupaten/Kota'
iulam
BAB II
NAMADANJUMLAI-IKANDEPAGKABUPATEN/KOTA Pasal 4
(1)Nama30(tigapuluh)KantorDepartemerrAgamaKabupaten/Kotaadalahsebagaimana tercanturn pada lampiran I Keputusan ini'
34
(2) Tipologi 30 (tiga puluh) Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dimaksud dalam 4 ayat (t) adalah Tipologi IIi; plul _^. (3) Matrik tipologi 3o (tiga p"r"[ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dalam Pasai 4'ayat Q7 uaauu sebagaimana tersebut pua*
t*piran I Kepurusan
fflaksud
(4) Dengan penetapan (tiga puluh) Kantor Departemen Agama -30 Kabupaten/Kota melalui keputusan ini' maka tutuut organisasi runa.fuf Kabupaten/Kota seluruh Indonesia berjumlah 406 buah, terdiri dari : Kandepag Kabupaten/Kota Typologi ? I; 239 buah; b. Kandepag Typologi Ii; 69 buah; c. Kandepag fabupaten/J(ota Kabupaten/Kota Typolo$ Ui; 9g buah;
s
u s rrl
iABNIlIlIANr Pasal
s
Asr
5
Kantor DepartemenAgama I(abupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terdiri dari: a. Subbagian Tata Usahal b. Seksi Urusan Agama Islam dan penyelenggaraan Haji; c. Seksi Bimas Isram dan Kependidikan Islam ian pemberdayaan Masjid; d' Seksi Madrasah dan p-endiiikan Ag_amaagama Islam pada Sekorah Umum; e' Seksi pendidikan Keagamaan, bondok p;r";;.;;, pendidikan Agama Isiam pad,a Masyarakat, dan pemberdayaan Masjid ; f' Seksi Kependidikan Agama Islam dan pemberdayaan Masjid; g. Seksi Unrsan Agama Kristen; Ii. Seksi Pendidikan Agama Kristen; Fimbingan Masyarakat Kristen; i Seksi l.|rj Bimbingan f Penyelenggara Masyarakat Hindu; Il. Penyelenggara Bimbin ganZakatdan Wakaf; Bimbingan Masyarakat Katolik. Pasal 6
Susunan organisasi-]! (tisa puluh) Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota terdiri dari tipologi IIIA, IIIF,IIiJ dan IIIL. a. Tipologi IIIA, terdiri dari: 1. Sr-rbbagian Tata Usaha; 2. Seksi Urusan Agama Islam dan penyelenggaraan Haji; 3' Seksi Madrasah dan pendidikan agama umum; 4' Seksi Pendidikan Keagamaan' Pondokir-;-;;;;iekorah Pesantren, -------: pendidikan Agama Isiam pada Masyarakat dan pemberdayaan Masjid; Penyelenggara Bimbin gan Zakatdan Wakaf; 2 Kelompok 6. Jabatan Fungsional.
35
I
Tipologi IIIF, terdiri dari:
b.
1.
Subbagian Tata Usaha; 2. Seksi Ur.trun Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji;Masjid; 3:. Seksi Kependidlkan Agama Islam dan Pemberdayaan 4. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; 5. Penyelenggara Bimbin gan Zakatdan Wakaf;
6.
KelomPok Jabatan Fungsional'
Tipologi IIIJ, terdiri dari:
c.
1.
2. 3. 4. 5. 6. d.
Subbagian Tata Usaha; Haji; Seksi fur,rrun Agama Islam dan Penyele'ggaraan Masjid; Seksi Kependidi"kan Agama Islam dan Pemberdayaan Seksi Bimbingan Masyarakat Hindu; Penyelenggara Bimbin gan Zakatdan Wakaf;
KelomPok Jabatan Fungsional'
Tipologi IIIL, terdiri dari:
1. Subbagian Tata Usaha; 2. seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Kependidikan 3. Seksi Pendidikan Agama Kristen; 4. Seksi Urusan Agama Kristen; 5. Penyelenggara Bimbin gan Zakatdan Wakaf; 6. Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Katolik; 7. KelomPok Jabatan Fungsional'
Agama Islam;
Pasal 7
['
(1)SubbagianTataUsahamempunyaitugasnrelakukanpelayananteknisdarradnrirristrasi dan ortala, keuangau dan IKN' perencanaan dan informari k"agamuuln, k.p.gawaianketatausahaan dan kerumahtanggaan Humas dan Kerukunan Hidup umat Beragama' kepadaselurulrorganisasidan/atauSatuankerjadilirrgkungarrKantorDepartenretlAganra KabuPaten/Kota; penyerenggaraan Haji (urais dan Gara Haji) 'rcrnpuuyai (2) seksi Urusan Agama Isram dan kepenghuluan' keluarga sakinah' bidang ai UitnUi"g"u"n aun pelayanan tugas melakukan umat Islam, serta penyuluhan haji produk halal, iUadah sosial aun p"ng"-baigun kemitraln dok.t','"" dan perjalanan haji' perbekalan dan dan umrah, bimbingan jemaah daripetugai pasca haji; akomodasi haji, serta pembinaan KBIH dan
Agama Islam dan Pemberdayaan (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Kependidikan tugas melakukan pelayanan dan Masjid (Bimas Islarn dan Keperrauit; ,n..punyui sakinah, produk halal dan ibadah sosial bimbingan di bidang kepenghulu*;iau;,, keluarga pendidikan Agama Islam pada pra dan penyelenggaraan haji serta penyelenggaraan menengah, sekolah luar biasa' pendidikan sekolah, sekolah umum tingkat dasar dan dan pemberdayaan Aan penaidikan Agama Islam pada masyarakat keagamaan po.t masjid;
36
"n
...-FF
(4) Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kurikulum, ketenagaan dan kesiswa-an, sarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta supervise dan evaluasi pada raudhatui athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan pendidikan Agama lslam pada pra sekolah, sekolah umum tingkat dasar dan menengah serta sekolah luar biasa;
(5) Seksi Pendidikan Keagamaan, Pondok Pesantren, Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid (Peka Pontren dan Penamas) mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan di biding pendidikan diniyah, pendidikan salafiyah, kerjasama kelembagaan dan pengembangan potensi pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat, dan pemberdayian masjid;
(6) Seksi Kependidikan Agama islam dan Pemberdayaan Masjid (Kependais) mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan ai tiOang penyelenggaraan pendidikan pada raudhatul athfal, madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah menengah umum tingkat dasar dan menengah serta sekolah luar biasa, pendidikan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan Agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid;
(7) Seksi Urusan Agama Kristen mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang lembaga keagamaan, penyuluhan tenaga teknis keagamaan, dan p"n binuun pelayanan dan keesaan gereja;
(8) Seksi Pendidikan Agama Kristen mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengajaran, penyelenggaraan pendidikan, tenaga kependidikan, lembagu, dun sarana pendidikan; (9) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang lembaga dan sarana agama, penyuluhan, tenaga teknis keagamaan, pendidikan Agama Kristen dan supervisi pendidikan;
(10) Seksi Bimbingan Masyarakat Hindu mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang lembaga dan sarana agama, penyuluhan, tenaga teknis keagamaan, pendidikan Agama Hindu serta pemberdayaan umat; (11) Penyelenggara Zakat dan Wakaf mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat di bidang pembinaan lembaga dan pengemban gan zakat dan wakaf;
(12) Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai tugas menyelenggarakan pernberian pelayanan dan bimbingan di bidang keagamaan pada masyarakat Katolik.
aa )l
BAB IV KETE,NTUAN LAIN-LAIN Pasal 8
(tigapuluh) Kantor Departemen Agatna (1) Matrik tipologi dan susunan organisasi 30 sebagaimana tersebut dalam lampiran I' KabupaterVKota
Departemen Agama Kabupaten/ (2) Tipologi Bagan struktur organisasi 30 (tigapuluh) Kantor
' ' fota sebagaimana
tersebut dalam lampiran
II'
(2) pasar ini merupakan bagia. yarg tak (3) Lampiran sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan terpisahkan dari KePutusan ini'
suatu agama yang tidak rriem:llll (4) Pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah terhadap atau penyelenggara pada struktur organtsast syarat untuk diiampung'dalamlabatan seksi dilakukan dengan rnenunjuk seorang Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, {apat oleh dan berlanggungiawab kepada pengadministrasi pelalanan dan dikoordinasikan lanjut oleh Menteri Agama' k"p"utu Subbagian Tata Usaha yang diatur lebih
BAB V JABATAN KELOMPOK
FLTN GS
IONAL
Pasal 9
jabata' meraksanakan tugas sesuai dengan Kerompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas perundang-undangan yang berlaku' fungsional masing-masilg berdasarkan peraturan Pasal 10
jenjang jabatan fungsional jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam (1) t -' Kelompok yang berlaku; yurrg diatui berdasarkan peraturan perundang-undangan
pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh
(i)'
dikoordinasikan oieh pimpinan satuan organisasi yallg
pada ayat (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud bersangkutan;
pada ayat (1) ditentukal berdasarkan (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud kebutuhan dan beban kerja;
dimaksud pada ayat (4) Jenis dan jenjang jabatan.fungsional sebagaimana yang berlaku' berdasarkan p"iatutan perundang-undangan
38
(l)'
diatur
7 I
BAB VI TATA KERJA Pasal
11
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Departemen Agama Kabupaten/Kota dan pemerintah daerah serta instansi vertikal lainnya;
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja wajib mengembangkan pelaksanaan tata kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota kearah terciptanya perubahan paradigma dari fungsi menguasai kepada fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya;
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja wajib mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan visi, misi, kebijakan teknis dan rencana strategis yang telah ditetapkan serta menyusun dan memelihara tata hubungan kerja yang serasi baik intern maupun ekstren; (5) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota berfungsi sebagai penghubung Departemen Agama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pasal 12
Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja wajib melaksanakan pengawasan melekat, penilaian kinerja, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berjenjang dan berkala.
Pasal
13
Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi/satuan kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan kebijakan serta pembinaan karier pegawai dan penyempurnaan peiaksanaan tugas lebih lanjut. Pasal 14
(1) Para Kepala Seksi dan Penyelenggara Bimbingan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota melalui Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Subbagian Tata Usaha menampung laporan serta menyusun laporan berkala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. (2) Dalam menjalankan tugas para pejabat fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten{Kota, dan dalam teknis pelaksanaan tugas harus bertanggungjawab kepada Kepala Seksi/Penyelenggara Bimbingan yang bersangkutan.
Pasal
l5
Dalarn menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi/satuan kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal
l6
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja dibantu oleh Kepala Satuan Kerja bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing dan wajib mengadakan rapat berkala. BAB VI KE,TENTUAN PERALIHAN Pasal 17
(1) Dengan terbentuknya Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sesuai Keputusan ini, maka satuan kerja, pegawai, pembiayaan serta saranayang berada dalam wilayah Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota baru dan yang selama ini berada dalam kewenangan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang lama segera dialihkan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang baru;
(2) Pelaksanaan Keputusan
ini dilakukan
selambat-lambatnya dalam waktu
6 (enam)
bulan
sejak ditetapkan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
(l)
Perubahan. atas susunan organisasi dan tata kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/
Kota ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal J i'laret 200'r
AGAMA
MUHAM
40
_-_
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERIAGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
1B
TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN 30 (TIGAPULUH) MNTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN/KOTA
No I Tipologi ilt.A ilt.A ilt.A ilt.A ilt.A ilt.A ilt.A ilt.A ilt.A
I
2 4 q
6 7 B
I tz
lil.A ilt.A ilt.A
IJ
III.A
4A ta
ilt.A ilt.A ilt.A ilt.A ilt.A ilt.A
10 11
tc to 17 18 '19
20
zl aa zz 23 LA
lil.A lil.A ilt.A lil.A ilt. F ilI. F 1il. F
ilt.
F
1il. F lt
t.J
ilt.L
Kandepag Kab/Kota Kab. Bener Meriah Kota Pariaman . Dhamasraya Kab. Solok Selatan Kab. Pasaman Barat Kab. Muko-Muko Kab. Seluma Kab. Kaur
Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Selatan Kab. Belitung Timur Kota Banjar Kab. Tanah Bumbu Kab. Mamuju Utara Kab. Luwu Timur Kab. Sumbawa Barat Kab. Kolaka Utara Kab. Kep. Sula Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Timur Kota Tidore Kepulauan . Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Wakatobi Kab. Supiori Kab. Pakpak Bharat Kab. Konawe Selatan Kab. Rote Ndao
Kedudukan
Simpang Tiga Redelong Pariaman Pulau Punjung Padang Aro Simpang Empat Muko-Muko Tais Bintuhan
Mentok Koba
Toboali Manggar Raniar
Batulicin Pasangkayu Malili
Provinsi
Nanggroe Aceh Darussatam Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bangka Belitung Bangka Belitung Bangka Belitung Bangka Belitung Jawa Barat Kalimantan Selatan
SulawesiSelatan SulawesiSelatan Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tenggara Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Papua Sumatera Utara Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Timur Ditetapkan di Jakarta pada tanggsl j l-aret 2'jC)
4]
(! d-Y i:(! CU
o)
0) o).x
>--o o CF.Y c).:(tr o-c0N
C
(II
-o aa (o--l _o_oo
4 F
a)
\
w.
,YP-;F. v;
(oO0)
1a
o-
rrl rA Irl
rX
m
'7
FY<
-/'
o)
6-
IZ
t/
\_/
.aE
//-'
.t4 = cn
(i
Q rlJO .24 1"2
n-
L
-9o* o\-v
t:]
rl:t*a;
<.
a
rL
z) <( '1'
l-(fdr'r{
n-
(g "'
F *
14 Y -l\L-7= ,1
53
^.
Rr)A
*
Pr >&
I! P ZCq irr r'\ '+ \={ /<2, .4 -/-
(Y'
dv A ^/a'--l /1
c(o
.,
(o
;rr
c I (U
*1.
a
-v
'l .t
nn lrl \,/.
.4
OdLc
r>1
o+.=o ooo* LLL.Y
'-/-= FF
'J
4= I"
M F.4 s-1 ?-M .l
JF
a
qJo)QJX -C-c-C^! \)v>L
/1
l
_:==-; o o o
*),
(U
'6(U (U _Ytr o) o) ", o) co) c(tr b
c v
c(tt
OJ
o-
.:
n-O.ot
'--\
€ { (D
z frl
.9r?99 -dGl(n a( Gl
c{
(v
an
/'trl F'
,Z H
l!l
\
ltl
?€ rn-
n€3 Hr.Dtu t\/
4.,
1L
Ory y o)z o
E q.EEe E"+€s €l=5g i!!?,2'+i:?; + E gBe+ ' gggi -,F3s FF 5 r s5: ; $ ; 3 g s 5c! gcn -,?*f gtr, =-s\o 3r'- 3co "eo' 39 "e 3: 5: ""g sI "s9 3> "sI I =
d-v
(U
s= >r-o
c cizd o-mN
J
(U* 'o, 3 (g-
-o-" -o(o
(r#
(u (g
>a
xa-. (g\l .g -o
in
z
x*< Yi.rE >u< d *.. \Y rls
:= a
c(U
r-rr
(g
Va*{
d)
E o_
-(o
:r
€
(g
(D
(U
o
urt
9= gtr \
0)
trr
o_
F
2 tL Gft Hsa S j 62 EE$ag .= z6 =8;;F o (DZ .?9Qg'7 5',
.3
F
co\z
43
(o{ (o>
(o
CD
c(o; (U >,-o CFX o-ccN
CO
Y
(U
-(o = o>a (U-a-o(o @;
(o
-v.
a .2. Y
.;C E
in
z
XA< yrd> i-F? ./ H tV rn
i
I
'--
4av ^r; ;: <
c(g (o (U
-o
6
-o
E
0)
o_
i-* (q I c
(o (o (o
(:t
c
H
o)
Z ttl
e= (r)E
1'd.
z-
o-
F
-J stu { --i d-D ; = od.
'= Z O
:''F 62 co o-
44
\1.
E
iz
g
d-!z
i:o o o)c o crr.): (o >r-o s Clt o)
tj\
dEFi
C\J
mH
-E
o f(-\ -o(E
o
.ii ^l (E ri+ ll
--) e(!
EE -oo(u CI#
e
e
9'6 y,d 6 c.9 cD (6
.:2=
:lL
(l)
;o)
6(U
;e€
ti
*
LJ =6O-
f
(u
.-{ c o-Q)
',x wt=\/-:z E c c)
o-
€ (D
7 tr ri-i (n=
;F
dZt irdft
6?
'612 O o
&e € FCO\Z
€ E ^ -3 \z
45
