moralitas l 1 Undang-Undang PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG DALAM Nomor 1 Tahun 1974 Tentang MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP KASUS KORUPSI Perkawinan PENGADAAN KAPAL DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PEMDA PASAMAN BARAT (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.B/Tpk.2013/PN.Pdg)”. Wella Febrika¹, Uning Pratimaratri¹, Yetisma Saini¹ ¹Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta e-mail:
[email protected]
ABSTRACT Corruption is a very serious problem, it can interfere with a criminal offense the State's economy and attack the economic rights of the people. The ennectment of the Law on Combating Corruption is intended to accelerate the eradication of corruption in Indonesia. Corruption in Indonesia has increased from year to year. Corruption involves many state officials, political elite, as well as law enforcement. Formulation of the problem: (1) How does the application of the law by the Corruption Court Judge in the District Court against the case of Class IA Champaign No. 01 / Pid.B / Tpk.2013 / PN.Pdg? (2) Is consideration Corruption Court Judge in the District Court of Class IA Champaign in Decision No. 01 / Pid.B / Tpk.2013 / PN.Pdg? This study uses normative juridical approach. Limited sources of data used secondary data, the decision No. 01 / Pid.B / Tpk.2013 / PN.Pdg. Data collected by the study documents, then analyzed qualitatively. The conclusions of the study are: (1) The decision handed down by the judges already meet specific minimum criminal sanctions under Article 3 of Law No. 31 of 1999 as represented amended by Act No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption is imprisonment -masing for 4 years and 6 months and fined each of Rp.200,000,000, - (two hundred million rupiah) subsidiary 3 months in prison. (2) In consideration of the judge, verdict set by the panel of judges has been considered first both juridical considerations and sociological considerations. Keywords: Consideration, Decision, Court, Corruption. Latar Belakang Korupsi serius,
tindak
membahayakan
merupakan pidana
masalah
Korusi
di
Indonesia
terus
ini
dapat
menunjukkan peningkatan dari tahun
stabilitas
dan
ke tahun, baik dari jumlah kasus yang
keamanan masyarakat,membahayakan
terjadi
pembangunan sosial ekonomi dan juga
keuangan Negara. Kualitas tindak
politik, serta dapat merusak nilai-nilai
pidana korupsi yang dilakukan juga
demokrasi dan moralitas.
semakin sistematis dengan lingkup
1
maupun
jumlah
kerugian
yang
memasuki
kehidupan
seluruh
masyarakat.
aspek
direktur/komisaris/pejabat
pegawai
Kondisi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
tersebut menjadi salah satu faktor
atau Badan Usaha Milik Daerah
utama
penghambat
keberhasilan
(BUMD) (5,1 persen), dan terakhir
untuk
mewujudkan
masyarakat
kepala daerah (3,7 persen).1
Indonesia yang adil dan makmur.
Hasil
Menurut Indonesia Corruption
pengkajian
Transparency International (TI) pada
Watch (ICW) dampak kasus korupsi
tahun
selama
mengumumkan
tahun
2014,
lembaga
Indonesia
2013.
lembaga
ini
corruption
mengalami kerugian negara sebesar
perceptions index (CPI) terhadap 177
Rp 3,7 trilyun. Menurut ICW, modus
negara,
korupsi yang paling banyak dipakai
peringkat 114.2
selama 2014 yaitu penyalahgunaan
Indonesia
berada
pada
Ada berbagai hambatan yang
anggaran, dengan 71 kasus (23,05
menghadang
persen), penggelapan dengan 71 kasus
pemberantasan tindak pidana korupsi,
(23,05 persen), dan laporan fiktif
salah satu hambatan tersebut justu
sekitar 66 kasus (21,42 persen).
berasal dari aparat penegak hukum
Selain
modus mark
yang seharusnya berada di barisan
up (penggelembungan)
pendanaan,
terdepan dalam memberantas korupsi.
penyalahgunaan
wewenang,
Aparat penegak hukum, khususnya
itu
pemotongan
ada
anggaran,
kegiatan
hakim,
sering
susksesnya
kali
justru
proses
tidak
proyek fiktif, suap atau gratifikasi,
mendukung semangat anti korupsi.
pungutan liar dan anggaran ganda.
Tidak jarang hakim memutus atau
ICW juga menemukan enam jabatan
memberikan hukuman yang ringan
yang
korupsi.
kepada
terdakwa
pegawai
bahkan
dalam
sering
Pertama,
melakukan
pejabat
atau
kasus
korupsi
beberapa
kasus,
pemerintah daerah/kementerian (42,6 1
Hizbut Tahrir, Korupsi Masih Trendy, http://hizbut-tahrir.or.id/2014/08/22/ korupsi -masih-trendy.Diakses tanggal 10 September 2014. 2 Transparency International (TI), Korupsi Birokrasi dan Korupsi Politik di Indonesia Masih Tinggi, http://www. ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corr uption-perception-index-2013.Diakses tanggal 26 Oktober 2014.
persen). Kedua, direktur/komisaris/k onsultan/pegawai
swasta
(18,9
persen), ketiga, kepala dinas (8,6 persen). Keempat, anggota DPR atau DPRD
(7,5
persen), kelima,
2
terdakwa
dibebaskan
jeratan hukum.
dari
segala
TERHADAP KASUS KORUPSI
3
PENGADAAN
Hakim diberi wewenang oleh undang-undang memeriksa
untuk
serta
DINAS
PERHUBUNGAN KOMUNIKASI
menerima,
memutus
KAPAL
DAN
INFORMASI
PEMDA
suatu
PASAMAN BARAT (Studi Kasus
perkara pidana. Oleh karena itu hakim
Putusan Nomor 01/Pid.B/Tpk.2013/
dalam menangani suatu perkara harus
PN.Pdg)”.
dapat berbuat adil. Sebagai seorang
Metode Penelitian
hakim, dalam memberikan putusan
Jenis penelitian yang Penulis
kemungkinan dipengaruhi oleh hal
gunakan adalah penelitian hukum
yang pada dirinya dan sekitarnya
normatif atau kepustakaan. Penelitian
karena pengaruh dari faktor agama,
hukum normatif yang diteliti hanya
kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan
sebagainya
sehingga
bahan pustaka atau data sekunder
dapat
yang mencakup bahan hukum primer,
dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang
sehingga
pertimbangan
sekunder dan tersier.4
mempengaruhi
dalam
Sumber data yang digunakan
memberikan
terbatas data sekunder yaitu putusan
putusan.
No. 01/Pid.B/Tpk.2013/PN.Pdg. Data
Berdasarkan uraian di atas, maka
dikumpulkan dengan studi dokumen,
penulis tertarik untuk melakukan penelitian
hukum
kemudian dianalisis secara kualitatif.
dan
menuangkannya dalam sebuah karya
Penerapan Hukum oleh Hakim
tulis ilmiah yang berbentuk skripsi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
dengan judul “PERTIMBANGAN
di Pengadilan Negeri Klas I A
HAKIM PENGADILAN TINDAK
Padang terhadap Perkara
PIDANA
01/Pid.B/Tpk. 2013/PN.Pdg.
KORUPSI
DI
Pasal-pasal dapat dilihat dalam
PENGADILAN NEGERI KLAS I A
PADANG
MENJATUHKAN
No.
DALAM
surat dakwaan yang dibuat oleh
PUTUSAN
Penuntut Umum merupakan ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh
3
Winda Septiani, Analisa Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi (Study Putusan Nomor 13/Pidsus/2012/P.Tpk.Yk), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islama Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, hlm. 4.
terdakwa, dimana selanjutnya pasal4
3
Ibid, hlm. 52
pasal tersebut dijadikan dasar oleh
dakwaan subsider Penuntut Umum
hakim dalam pemidanaan. Pasal-pasal
tersebut.
ini
selalu
dihubungkan
dengan
Penerapan hukum oleh hakim
perbuatan terdakwa, penuntut umum
dalam menjatuhkan putusan pada
dan
perkara
hakim
berusaha
untuk
ini
telah
sesuai
dengan
membuktikan dan memeriksa melalui
peraturan perundang-undangan, pasal-
alat bukti tentang perbuatan terdakwa
pasal
telah atau tidak memenuhi unsur-
terdakwa
unsur yang dirumuskan dalam pasal-
terdakwa II Dondi Asmi telah sesuai
pasal yang didakwakan kepadanya,
dengan tindak pidana korupsi yang
dalam kasus ini terdakwa dinyatakan
dilakukannya.
terbukti secara sah dan meyakinkan
Selain
itu
bersalah melakukan tindak pidana
dijatuhkan
oleh
Pasal 3 Undang-undang Nomor 31
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di
Tahun 1999 sebagaimana diubah dan
Pengadilan Negeri Klas I A Padang
ditambah
sudah memenuhi ancaman pidana
Nomor
dengan 20
Tahun
Undang-undang 2001
tentang
yang
minimal
didakwakan
I
Wendri
kepada
Azma
Putusan
khusus
Majelis
dalam
dan
yang Hakim
Pasal
3
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang Nomor 31 tahun 1999
jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.
sebagaimana diubah dengan Undang-
Oleh karena seluruh unsur dari
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pasal 3 Undang-undang Nomor 31
Perubahan Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana diubah dan
tahun 1999 tentang Pemberantasan
ditambah
Tindak Pidana Korupsi, yang mana
Nomor
dengan 20
Tahun
Undang-undang 2001
tentang
ancaman
pidana
minimal
khusus
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor
jo Pasal 55 ayat(1) ke- 1 KUHP dalam
31 tahun 1999 sebagaimana diubah
dakwaan Subsider telah dipenuhi,
dengan Undang-undang Nomor 20
maka Terdakwa harus dinyatakan
Tahun
terbukti secara sah dan meyakinkan
Undang-undang Nomor 31 tahun 1999
bersalah melakukan tindak pidana
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
sebagaimana yang didakwakan dalam
Korupsi ini adalah paling singkat 1
2001
tentang
Perubahan
(satu) tahun dan denda paling sedikit
4
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
yang didasarkan pada faktor-faktor
rupiah), sedangkan mejelis hakim
yang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di
persidangan
Pengadilan Negeri Klas I A Padang
undang telah ditetapkan sebagai hal
menjatuhkan pidana penjara masing-
yang
masing selama 4 (empat) tahun 6
putusan.
(enam) bulan dan denda masing-
bersifat yuridis di antaranya:5
masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua
terungkap dan
harus
di
dalam
oleh
undang-
dimuat
di
dalam
Pertimbangan
yang
a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga)
Dalam
putusan
pengadilan
bulan kurungan.
No.01/Pid.B/Tpk/2013/Pn.Pdg
Penulis berpendapat putusan yang
hakim menggunakan dakwaan
dijatuhkan mejelis hakim Pengadilan
subsider yaitu Pasal 3 jo. Pasal
Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan
18 Undang-undang Nomor 31
Negeri Klas I A Padang telah sesuai
Tahun
dengan
Pemberantasan Tindak Pidana
perbuatan
yang
telah
1999
tentang
dilakukan oleh para terdakwa, dan
Korupsi
juga telah memenuhi rasa keadilan
diubah dan ditambah dengan
masyarakat.
Undang-undang
Pidana
Korupsi
Tahun
diambil
20
1999
Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal
No.01/Pid.B/Tpk.
55 ayat (1) Kitab Undang-
2013/PN.Pdg Adapun
Nomor
atas Undang-undang Nomor 31
di
Pengadilan Negeri Klas I A Padang dalam Putusan
telah
Tahun 2001 tentang perubahan
Pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak
sebagaimana
undang Hukum Pidana (KUHP), pertimbangan
oleh
terdakwa baik sebagai yang
dalam
melakukan,
menjatuhkan putusan pidana yaitu ada
melakukan
2 kategori, yaitu:
melakukan,
1. Pertimbangan
hakim
yang
yang
Bersifat
menyuruh atau
turut
telah
serta secara
melawan hukum memperkaya
Yuridis Pertimbangan
yang
bersifat
5
Juanda Maulud Akbar, Pertimbangan Hakim, http://juandamauludakbar.wordpress .com/2014/02/22/pertimbangan-hakim, diakses tanggal 4 Desember 2014.
yuridis adalah pertimbangan hakim
5
diri sendiri atau orang lain atau suatu
d. Barang-barang bukti.
korporasi
Mengenai barang bukti yang
menyalahgunakan kewenangan,
diajukan oleh Penuntut Umum
kesempatan, atau sarana yang
dan
ada padanya karena jabatan atau
dalam
persidangan,
kedudukan
hakim
dalam
yang
dapat
telah
dipertimbangkan majelis
perkara
ini
merugikan keuangan negara atau
sependapat sependapat dengan
perekonomian
barang bukti yang diajukan oleh
pengadaan
Negara kapal
pada Dinas
penuntut umum.
Perhubungan Komunikasi dan Informasi
Pemda
e. Pasal-pasal
Pasaman
dalam
Undang-
undang Pemberantasan Tindak
Barat.
Pidana Korupsi.
b. Keterangan saksi dan saksi ahli.
Pasal-pasal dapat dilihat dalam
Dari keterangan saksi dan saksi
surat dakwaan yang dibuat oleh
ahli
Penuntut
tersebut
para
terdakwa
Umum
merupakan
terbukti
menyalahgunakan
ketentuan hukum pidana yang
kewenangan
dan
kesempatan
dilanggar oleh terdakwa, dimana
atas jabatan yang ada padanya
selanjutnya pasal-pasal tersebut
yang berakibat Negara/daerah
dijadikan
dalam hal ini Pemerintah Daerah
dalam pemidanaan. Pasal-pasal
Pasaman
dirugikan
ini selalu dihubungkan dengan
sebesar Rp. 656.117.000,- (enam
perbuatan terdakwa, penuntut
ratus lima puluh enam juta
umum
seratus tujuh belas ribu rupiah).
untuk
Barat
c. Keterangan terdakwa. Dari
keterangan
dasar
dan
oleh
hakim
hakim
berusaha
membuktikan
dan
memeriksa melalui alat bukti terdakwa
tentang
perbuatan
tersebut dapat dilihat bahwa
telah
terdakwa
unsur-unsur yang dirumuskan
telah
korporatif
atau
tidak
terdakwa memenuhi
dengan berkata jujur, bersikap
dalam
baik
dan
didakwakan kepadanya, dalam
mengakui
kasus ini terdakwa dinyatakan
dipersidangan,
terdakwa kesalahannya.
terbukti
6
pasal-pasal
secara
sah
yang
dan
meyakinkan bersalah melakukan
e. Faktor
kebudayaan,
yakni
tindak pidana Pasal 3 Undang-
sebagai hasil karya cipta dan
undang Nomor 31 Tahun 1999
rasa yang didasarkan pada
sebagaimana
karsa
ditambah
diubah dengan
dan
Undang-
manusia
dalam
pergaulann hidup.
undang Nomor 20 Tahun 2001
Menurut penulis pertimbangan
tentang Pemberantasan Tindak
sosiologis ini menekankan kepada
Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat
kemanfaatan bagi masyarakat, di
(1) KUHP.
dalam memutus sebuah perkara dan
2. Pertimbangan
Non
mempertimbangkan layak tidaknya
Yuridis
seseorang dijatuhi
(Sosiologis) Faktor-
faktor
yang
hakim, tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.
oleh hakim dalam menjatuhkan
Majelis
putusan terhadap suatu perkara
Tindak
yaitu:6
dan terdakwa
buruk dari terdakwa serta nilai-
dengan
meringankan
ada
atau
perdamaian,
masyarakat,
terlebih
tujuan
Indonesia
yang
berlandaskan
Pancasila
harus
mengandung
unsur-unsur kemanusiaan,
yakni
lingkungan
dimana
hukum
tersebut
berlaku
atau
yang edukatif
bersifat dan
keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan Pidana pada para terdakwa juga perlu
diterapkan.
memperhatikan 6
dahulu
pemidanaan menurut hukum pidana
kesalahan, peranan korban. d. Faktor
II Dondi Asmi
mempertimbangkan
yang
memberatkan terdakwa.
tidaknya
pada
terhadap terdakwa I Wendri Azma
b. Memperhatikan sifat baik dan
c. Memperhatikan
Korupsi
01/Pid.B/TPK/2013/PN.Pdg
hidup di masyarakat.
hal-hal
Pidana
Pengadilan
menjatuhkan putusan pidana No.
tak tertulis dan nilai-nilai yang
maupun
hakim
Pengadilan Negeri Klas I A Padang
a. Memperhatikan sumber hukum
yang
juga
harus didasarkan oleh keyakinan
harus
dipertimbangkan secara sosiologis
nilai
pidana
Ibid
7
hal-hal
yang
memberatkan
maupun
yang
2) Para
meringankan dari para terdakwa guna
memberi
setimpal
pidana
dan
Adapun
yang
memberatkan
hal-hal
yang
maupun
yang
mempunyai
tanggungan keluarga; 3) Para terdakwa belum pernah
seadil-adilnya.
hal
terdakwa
dihukum; 4) Para terdakwa bersikap baik selama persidangan.
meringankan dari para terdakwa Simpulan
adalah sebagai berikut:
1. Penerapan
a. Hal-hal yang memberatkan :
Padang terhadap perkara Nomor:
dalam Pemberantasan Korupsi,
01/Pid.B/Tpk.2013/PN.Pdg.
perbuatan
Penerapan hukum oleh hakim
terdakwa terjadi penyimpangan atau
penyelewengan
dalam menjatuhkan putusan pada
pada
perkara ini telah sesuai dengan
pelaksanaan kegiatan pengadaan
peraturan
1 (satu) unit kapal penumpang
pasal-pasal
(passanger boat) pada Dinas
Pemda
sesuai
Pasaman Barat tersebut yang
ini
Pemerintah
Kabupaten
Putusan
yang
Padang sudah memenuhi ancaman pidana minimal khusus dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun
b. Hal-hal yang meringankan:
dan
itu
di Pengadilan Negeri Klas I A
seratus tujuh belas ribu rupiah).
bersalah
pidana
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Barat
ratus lima puluh enam juta
terdakwa
tindak
dijatuhkan oleh Majelis Hakim
sebesar Rp. 656.117.000,- (enam
1) Para
dengan
Selain
Daerah
Pasaman
didakwakan
korupsi yang dilakukannya.
kerugian
keuangan Negara/Daerah dalam hal
yang
dan terdakwa II Dondi Asmi telah
Kabupaten
mengakibatkan
perundang-undangan,
kepada terdakwa I Wendri Azma
Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
hakim
di Pengadilan Negeri Klas I A
mendukung program pemerintah
akibat
oleh
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Perbuatan para terdakwa tidak
dimana
hukum
1999 sebagaiman diubah dengan
mengaku
Undang-undang Nomor 20 Tahun
menyesali
2001 tentang Perubahan Undang-
perbuatannya;
undang Nomor 31 tahun 1999 8
tentang
Pemberantasan
Tindak
undang-undang
Pidana
Korupsi
pidana
tindak pidana korupsi.
yaitu
penjara masing-masing selama 4
pemberantasan
Pada pertimbangan sosiologis
(empat) tahun 6 (enam) bulan dan
majelis
denda
mempertimbangkan
masing-masing
sebesar
hakim
terlebih
dahulu tujuan
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta
pemidanaan menurut hukum pidana
rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan
Indonesia
yang
berlandaskan
kurungan.
Pancasila
harus
mengandung
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak
Pidana
Korupsi
unsur-unsur
di
yang
kemanusiaan,
bersifat
edukatif
dan
Pengadilan Negeri Klas I A Padang
keadilan, serta memperhatikan hal-
dalam
hal yang memberatkan maupun
Putusan
Nomor:
01/Pid.B/Tpk.2013/PN.Pdg.
yang
Putusan yang ditetapkan oleh majelis
hakim
meringankan
dari
para
terdakwa.
telah
Saran
dipertimbangkan terlebih dahulu
1. Perlunya peningkatan kualitas para
baik pertimbangan yuridis maupun
Hakim Pengadilan Tindak Pidana
pertimbangan sosiologisnya. Hal
Korupsi pada Pengadilan Negeri
tersebut
dari
Klas I A Padang agar memiliki
hakim
intergritas yang tinggi dan moral
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
yang baik sehingga para hakim
pada Pengadilan Negeri Klas I A
lebih profesional dan tidak tebang
Padang
pilih
dapat
pertimbangan
pada
dilihat majelis
perkara
Nomor:
atau
diskrimasi
dalam
01/Pid.B/TPK/2013/PN.Pdg
menjatuhkan pidana kepada pelaku
tersebut. Bahwa pada pertimbangan
tindak pidana korupsi.
yuridis
majelis
hakim
telah
2. Agar Majelis Hakim Pengadilan
mempertimbangkan terlebih dahulu
Tindak
dakwaan penuntut umum, tuntutan
Pengadilan Negeri Klas I A Padang
pidana, keterangan saksi dan saksi
untuk lebih memperberat pidana
ahli, keterangan terdakwa, barang-
yang
barang bukti dan pasal-pasal dalam
terdakwa tindak pidana korupsi
Pidana
dijatuhkan
Korupsi
kepada
pada
para
dalam hal ini pidana penjara dan
9
pidana
denda
dengan
Singkat, Cetakan Kelima, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
tujuan
menjadi suatu terapi pencegahan
Abdul Latif, 2011, Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Varia Peradilan, Mahkamah Agung RI.
bagi masyarakat khususnya para aparatur negara. DAFTAR PUSTAKA Buku
Peraturan Perundang-undangan
Andi Hamzah, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Renika Cipta, Jakarta.
Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).
Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Evi Hartanti, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Dan Statistik, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Khudzaifah Dimyati dkk, 2010, Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan, Komisi Yudisial Republik Indonesia. Leden Marpaung, 1992, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi.
Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidaa, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
, 2007, Tindak Pidana di Indonesia Normative, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, PT. Alumni, Bandung.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Moeljatno. 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. P. A. F. Lamintang, 2011, DasarDasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
Sumber Lain
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta.
Bil dkk, Compas.com, Hukuman Koruptor Terlalu Ringan, http://nasional.kompas.com/read /2013/09/09/1113063/Hukuman. Koruptor.Terlalu.Ringan Hizbut tahrir, korupsi masih trendy,
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
10
dalamhttp://hizbuttahrir.or.id/20 14/08/22/ korupsi -masih-trendy. diakses tanggal 10 September 2014.
Universitas Islama Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta.
Indonesia Negara terkorup nomor 3 survei Transparency International dalam http://www. antikorupsi.org/id/content/indon esia-terkorup-nomor-3surveitransparency-international diakses tanggal 9 September 2014. Juanda Maulud Akbar, Pertimbangan Hakim, http:// juandamauludakbar .wordpress .com/2014/02/22/ pertimbanganhakim. diakses tanggal 4 Desember 2014 Muntasir Syukri, Putusan Hakim Antara Transparansi, Akuntabilitas, dan Kualitas, dalam www.badilag.net/.../ putusan%20hakim,%20antara% 20transparansi/akuntabilitas/kual itas, diakses tanggal 17 September 2014. Rencana Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam http://www.kpk.go.id/modules/e ditor/doc/Strategic_plan_2008_t o_2011_id.pdf. diakses tanggal 8 September 2014. Transparency International (TI), Korupsi Birokrasi dan Korupsi Politik di Indonesia Masih Tinggi, http://www.ti.or.id/index .php/publication/2013/12/03/cor ruption-perception-index-2013. Diakses tanggal 26 Oktober 2014. Winda Septiani, Analisa Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi (Study Putusan Nomor 13/Pidsus/2012/P.Tpk.Yk), Fakultas Syariah dan Hukum
11
