Monitoring Pelaksanaan Kebijakan BOK dan Jampersal Di DIY, Papua dan NTT PMPK UGM dan UNFPA Laksono Trisnantoro Sigit Riyarto Tudiono
Pengantar • Mengapa melakukan Monitoring Kebijakan
Proses Kebijakan Penetapan agenda Evaluasi Kebijakan Monitoring Pelaksanaan
Perumusan Kebijakan
Pelaksanaan Kebijakan
Manfaat Monitoring Penetapan agenda Evaluasi Kebijakan Monitoring Pelaksanaan
Perumusan Kebijakan
Pelaksanaan Kebijakan
Siapa pelaku monitoring? Unit di dalam Kementerian Kesehatan/ Dinas Kesehatan
Lembaga peneliti kebijakan di luar yang independen
Tantangan Obyektifitas
Masyarakat, Media, Kelompok Penekan
Tujuan • Membahas hasil sementara monitoring BOK dan Jampersal di 3 Propinsi (Papua Barat, NTT dan DIY); • Mengidentifikasi hambatan dalam penelitian dan cara mengatasinya dan mendiskusikan protocol standar penelitian monitoring dan evaluasi; • Membahas prospek monitoring dan evaluasi kebijakan di tahun-tahun mendatang;
Outline Presentasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pendahuluan Permasalahan Metode Monitoring Instrumen monitoring Hasil Monitoring Analisis Aktor, Proses, Konten, Konteks Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan Hambatan dalam monitoring
Pendahuluan • Sebelum tahun 2004, masih lebih dari 70% penduduk Indonesia membayar langsung pelayanan kesehatan • Untuk itu diluncurkan program Jamkesmas terjadi penurunan penduduk yang membayar Out of Pocket.
• Namun karena MGD 4 dan 5 masih merupakan tantangan besar, maka diluncurkan tambahan program yaitu Jampersal: jaminan persalinan bagi non miskin • Kedua program adalah intervensi dari sisi “demand” • Intervensi sisi “supply” juga diperlukan pada awal tahun ini diluncurkan BOK ke puskesmas.
Lokasi Monitoring • Pusat dan daerah. – Akses Mudah: Kab Bantul, Kota Yogyakarta – Akses sulit: Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara dan Nias.
Permasalahan • Bagaimana pelaksanaan kebijakan BOK dan Jampersal di daerah penelitian? • Apa saja hambatan utamanya? • Bagaimana metode monitoring pelaksanaan kebijakan?
Metode Monitoring • Studi ini merupakan studi kualitatif dengan subyek: • • • • • •
Pasien dan keluarga pasien Staf Dinas Kesehatan Pengelola RS Dokter Bidan Staf Pemda
• Studi ini tidak bermaksud melakukan generalisasi dan data tidak merupakan representasi populasi • Studi ini mengeksplorasi fenomena-fenomena yang terjadi untuk mengidentifikasi variable yang menghambat pelaksanaan kebijakan
Responden Manggarai
Alor
1
Timor Tengah Selatan. 1
1
1
5
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
1 2 5
1 5 5
1 4 6
1 4 5
1 3 6
1 4 5
Study Location Bantul Informants
Manokwari
Kupang
Local Bureau of 1 Planning (Bappeda)
1
District Health office administrators Hospital administrators Primary Health Care staffs Obgyn Doctors Midwifes Patients/patients immediate families
6
Instrumen • Panduan wawancara dan diskusi: – Untuk melihat persepsi, harapan, kritik dan saran dari stakeholders
• Cek list untuk observasi: – Untuk triangulasi dan cross cek hasil wawancara dengan sumber data lain.
Hasil Monitoring: • BOK • Jampersal
Hasil Monitoring BOK • Pelaksanaan kurang berjalan lancar karena dana tidak segera bisa dicairkan. • Hambatan utama terletak pada: – Administrasi keuangan dan kesiapan SDM – Keengganan/ketidakpuasan penyedia pelayanan – Masih ada pembayaran dari pasien (di luar RS) – Akses ke layanan kesehatan tidak merata
Hambatan Administrasi Keuangan dan SDM untuk Program BOK • Karena prosedur administrasi yang "kompleks" dan "baru" penyaluran dan penyerapan tertunda • Kurangnya sumber daya manusia • Kurangnya pengetahuan dan pelatihan
Ditemukan di kedua tipe daerah (high and low access)
• Dana BOK tidak terdistribusi secara tepat waktu. Keterlambatan 6 – 7 bulan. • Yang sudah terdistribusi, Dana BOK dialokasikan sesuai dengan POA • Verifikasi penggunaan dilakukan oleh Dinas dan Puskemas, dan ini juga menyebabkan lamanya terdistribusi
• Pertemuan-pertemuan koordinasi sudah dilakukan (lebih sering di DIY dan NTT daripada di Manokwari) namun masalahmasalah belum banyak bisa diatasi. • BOK paling banyak diserap untuk kegiatan KIA (bidan paling banyak mendapatkan)
Beberapa pernyataan responden • Proses pencairan sekarang lebih lama dan rumit – “Kalau bisa seperti tahun lalu saja (bantuan sosial) sehingga cepat terserap” (Ka Dinkes Manggarai). – “Proses bolak-balik ke KPPN sangat merepotkan. Kadangkala harus diulangi lagi karena dianggap salah. Kenapa kita tidak diberi contoh prosedur sehingga tidak bolak balik salah?” (Ka Dinkes Soe).
Keengganan Penyedia Layanan • Kecukupan Dana – “yaa,..kalau dibilang cukup ya cukup…kurang ya kurang…tapi ngga apa apa yang penting cepat” (bidan RS Soe)
• Dari 5 puskesmas yang dikunjungi rata-rata per orang mendapat Rp 90 – 100 ribu rupiah per bulan. – “Namun sebagian tentu saja habis untuk membeli bensin dan makan selama kunjungan lapangan” (petugas gizi Puskemas Cancar, Manggarai).
Ringkasan Hasil Monitoring BOK dari aspek proses Absorption rate
On time delivery Easy to administer
DIY
Rendah
Tidak
Tidak
Papua Barat
Rendah
Tidak
Tidak
NTT
Rendah
Tidak
Tidak
Penyerapan BOK Alokasi
Penyerapan
DIY (Bantul)
2,025.000.000
765,750,000
Papua Barat (Manokwari)
4,750.000.000
132,500,000
NTT (Manggarai)
3,375,000,000
Data Agustus 2011, terus berubah
600,000,000
Hasil Monitoring Jampersal
Faktor-faktor yang menghambat Efektifitas Jampersal • Swasta tidak puas dan Sektor Publik Kewalahan • Kekhawatiran atas "baby boom" dan "isu moral"
Hanya ditemukan di DIY (High Access)
Ketidakpuasan sektor swasta • Rp 350 ribu dianggap kurang karena IBI minta Rp 600 ribu. • Hanya 33 dari 230 Bidan Praktek Swasta yang melakukan ikatan kerjasama dengan program Jampersal. • Ada dua RS swasta yang “menolak” menerima pasien Jampersal dirujuk ke RS Pemerintah RS pemerintah kewalahan risiko meninggal?
Akibat ketidakpuasan PPK? • “Saya mendapat laporan bahwa terjadi kenaikan kematian bayi di RS Daerah sebesar 30% dalam beberapa bulan belakangan ini” (Dinkes Bantul) • Hasil observasi: – Memang terdapat kenaikan jumlah ibu bersalin dan rujukan ke RS sebesar 3 kali lipat. Kematian bayi meningkat tetapi menurut wadir RSUD Bantul akibat ibu memang sudah terlambat dirujuk.
Isu “Moral” dan KB di Bantul • Program ini dikhawatirkan – “dapat mengganggu program KB” dan juga “mungkin akan digunakan orang yang status perkawinannya tidak jelas”.
• Usul: – “daripada program Jampersal yang akan menimbulkan masalah ledakan penduduk, lebih baik dananya dialihkan untuk Jamkesmas saja”.
Akses layanan tidak merata dan pasien masih membayar • Jampersal seolah “tidak diperlukan” hampir semua orang digratiskan • Pasien tetap membeli obat di luar RS • Hanya penduduk sekitar RS yang memanfaatkan • Jasa pelayanan tertunda hampir 1 tahun
Ditemukan di Papua Barat
Hasil Monitoring Jampersal Papua Barat • IBI Manokwari belum pernah mendengar Jampersal. • Bidan di Manokwari tidak keberatan dengan Rp 350 ribu asal cepat dicairkan • “ selama ini yang Jamkesmas 2010 saja baru satu bulan dibayar, jadi kami tidak mempercayai janji janji. Kalau diajak rapat malas kalau tidak ada realisasi dananya”
• Di RS Manokwari tidak ditemukan pasien Jampersal, dan kebanyakan berasal dari daerah yang radiusnya kurang dari 10 km • Akses ke Manokwari bisa mencapai 6 - 12 jam perjalanan atau pesawat
Hasil Monitoring Jampersal • Jampersal sangat sesuai dengan Revolusi KIA • Ada bidan kurang puas karena pendapatan berkurang • Pasien membeli obat • Hanya penduduk sekitar RS yang memanfaatkan • Jasa pelayanan tertunda 6 – 7
Ditemukan di NTT
Hasil Monitoring Jampersal – “Program ini memang baik karena sesuai dengan program kami yaitu Revolusi KIA yang pada intinya ibu-ibu melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai” (Ka Dinkes Propinsi NTT)
Hasil Monitoring Jampersal • “Sebenarnya program ini (Jampersal dan Jamkesmas) baik, asal uangnya datang tepat waktu” (bidan RS Johannes Kupang, bidan RSUD Soe dan RSUD Manggarai)
Ringkasan Hasil Monitoring Jampersal dari aspek proses Absorption rate
On time delivery Easy to administer
DIY
Cukup
Tidak
Ya
Papua Barat
Rendah
Tidak
Ya
NTT
Rendah
Tidak
Ya
Apakah ada petunjuk awal Jampersal akan memperburuk ketidak adilan geografis?
Hambatan Monitoring • Teknis perijinan dan keterbukaan subyek • Variasi antar “evaluator” tinggi karena ini adalah penelitian kualitatif • Akurasi data bervariasi antar daerah • Diperlukan informan daerah karena data sering harus dikonfirmasi ulang
• Berbagai lembaga lain mungkin sedang/sudah melakukan monitoring
Di Tahap ini
• Hasil monitoring akan diapakan?
Manfaat Monitoring Penetapan agenda Evaluasi Kebijakan Monitoring Pelaksanaan
Perumusan Kebijakan
Pelaksanaan Kebijakan
Diskusi • Apakah monitoring perlu diperluas ke seluruh wilayah Indonesia? Atau cukup dilakukan sampling? • Siapa yang akan melakukan? Bagaimana periodisasinya? Apakah tersedia dana? • Bagaimana metodenya? • Apakah monitoring ini akan dipergunakan untuk evaluasi kebijakan?
