*Moh. Taufan Kumangki, NIM : 271409017 **Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, MH, *** Zamroni Abdussamad, SH, MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial.
EFEKTIFITAS PASAL 82 s/d PASAL 87 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA TERHADAP KERJASAMA ANTARA DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
MOH. TAUFAN KUMANGKI MUTIA CHERAWATY THALIB ZAMRONI ABDUSSAMAD ABSTRAK Moh. Taufan Kumangki. Nim. 271 409 017. Efektifitas Pasal 82 s/d 87 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terhadap Kerjasama Antara Desa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo 2014. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa terhadap kerja sama antar desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan kerjasama antar desa. Wujud penelitian ini bersifat normatif dan empiris dengan harapan dapat mempermudah perolehan dua jenis data dari sumber data yang berlainan. Hasil penelitian ini adalah dimana pelaksanaan Pasal 82 s/d Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa terhadap kerja sama antar desa Bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa terhadap kerja sama antar desa bahwa di desa-desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki karakterisitik berbeda-beda. Ada desa yang memliki sumber daya alam yang memadai tetapi tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup atau sebaliknya, bahkan ada pula daerah yang tidak memiliki keduanya secara memadai. Sementara salah satu prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah prinsip pemerataan dan keadilan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau arah dari pelaksanaan otonomi dan pemberdayaan daerah adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di samping memberikan pelayanan terhadap masyarakat tersebut.Mencermati berbagai faktor-faktor yang secara umum dihadapi oleh Desa-desa, potensi, peluang dan tantangan dalam upaya membangun dan memberdayakan Desa-desa. Ditetapkannya Pola Tata Desa sebagai Pedoman Pengaturan Tata Ruang Fisik Desa, sebagai dasar dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang berskala tahunan sebagai dasar penyusunan APB Desa yang telah disinkronkan dengan rencana dan program-program Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui Desa. Kata Kunci. Peraturan, Kerjasama dan Desa *Moh. Taufan Kumangki, NIM : 271409017 **Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, MH, *** Zamroni Abdussamad, SH, MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dengan diperkuat adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Desa diluar desa gineologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat seperti adanya pasar tradisional desa mapun sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana *Moh. Taufan Kumangki, NIM : 271409017 **Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, MH, *** Zamroni Abdussamad, SH, MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial.
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Sebagai data awal bahwa sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) diluar upah pungut sehingga menandakan bahwa telah terjadi masalah dimana seharusnya pemerintah desa mendapat lebih banyak sumber pendapatan desa akan tetapi kenyataannya desa hanya mendapat 10% paling sedikit dari Pajak Daerah Retribusi Daerah itu sendiri, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian C (pengerukan/pengambilan tanah atau sirtu kali/gunug) dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya. Segala bentuk program maupun kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seperti yang tertuang dalam Pasal 82 s/d 87 PP 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa secara keseluruhan adalah untuk kepentingan rakyat. Pemerintah ditahun 2009 nanti akan melaksanakan program dimana desa akan menjadi laboratorium *Moh. Taufan Kumangki, NIM : 271409017 **Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, MH, *** Zamroni Abdussamad, SH, MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial.
pemerintahan dimana setiap satuan kerja yang akan diberikan dana penyertaan untuk melakukan pembinaan desa terfokus pada tiga sector unggulan pemerintah daerah, selain itu setiap satuan kerja juga akan berfungsi sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat ditingkat desa. Bahwa apa yang semata-mata keberpihakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terhadap rakyat dengan sementara merancang suatu produk hukum daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang kerjasama desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selain itu, yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah kebijakan pemerintah dalam mendongkrak ekonomi kerakyatan melalui penguatan ekonomi dari tingkat rendah seperti pemberdayaan tenaga kerja lokal melalui pelatihan-pelatihan
dan
kursus-kursus
ketrampilan,
penanggulangan
kemiskinan pada kawasan kota dan desa tertinggal melalui program PNPM revitalisasi pertanian dan pendirian koperasi desa serta hal-hal lain yang kesemuanya untuk mengantisipasi dampak dari adanya gejolak ekonomi, “Kalau ekonomi di tingkat bawah kita kuat maka sulit untuk terpengaruh oleh krisis global yang sekarang melanda negeri kita.” Kerjasama antar desa merupakan salah satu solusi untuk memperkuat otonomi desa agar kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat langsung dari tingkat bawah bisa terwujud dengan fokus pada pengembangan potensi desa menjadi sebuah kawasan berpotensi untuk mendukung pengembangan dan peningkatan ekonomi daerah. Seperti adanya kerjasama pembentukan *Moh. Taufan Kumangki, NIM : 271409017 **Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, MH, *** Zamroni Abdussamad, SH, MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial.
Organisasi kepemudaan “Perbengkelan” yang ada di Pontak dan desa soligil sehingga dari beberapa desa ini yang nantinya dapat menumbuhkembangkan wilayah kecamatan kaidipang dengan adanya kerjasama tersebut. (Sumber data. Humas Pemda Bolaang Mongondow Utara.2012). Persoalan pembangunan yang ada ditingkat masyarakat dapat terselesaikan secara parsitipasif. Selain itu, dengan adanya pelatihan ini diharapkan mampu menjadi sarana pemberdayaan dan pendidikan masyarakat untuk dirinya sendiri agar menjadi masyarakat yang otonom secara politik dan mandiri secara ekonomi. (MP, 21 November 2008 & Suara Publik). Sehingga jelaslah sudah bahwa pada kenyataannya kerjasama antara desa bisa menunjang hubungan harmonis antara desa dan tidak terjadi persaingan ditingkat pembangunan karena selama ini antara desa satu dengan desa lain terjadi beberapa masalah,olehnya dibutuhkan kerjasama antar desa seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan keberadaan kerjama antar desa ini diharapkan dapat menumbuhkembangnkan setiap aktifitas serta kerjasama desa dalam menunjang efektitas pasal 82 s/d pasal 87 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa dan peraturan menteri dalam negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang kerjasama desa terutama menyangkut kerjasama pemuda desa dalam bidang perbengkelan seperti contoh Keinginan mewujudkan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang maju, tercermin kuat dari pertemuan kepala desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka yang *Moh. Taufan Kumangki, NIM : 271409017 **Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, MH, *** Zamroni Abdussamad, SH, MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial.
menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Efektitas Pasal 82 s/d 87 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terhadap kerjasama antar desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara? Faktor-faktor apa yang menjadi kendala terhadap Efektifitas Pasal 82 s/d pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pelaksanaan kerjasama antar desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara? Metode Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kaidipang atas dasar pertimbangan bahwa daerah ini merupakan wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara . Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah : 1). Jenis data Wujud penelitian ini bersifat normatif dan empiris dengan harapan dapat mempermudah perolehan dua jenis data dari sumber data yang berlainan. 2). Sumber data a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi yang bersumber dari hasil penelitian berupa wawancara dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan efektifitas Pasal 82 s/d Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa. b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, referensi yang relevan dengan masalah yang diteliti. *Moh. Taufan Kumangki, NIM : 271409017 **Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, MH, *** Zamroni Abdussamad, SH, MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial.
Untuk lebih memudahkan pengumpulan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut : a. Angket (Kuisioner); dalam penelitian ini peneliti menggunakan angket yang bersifat terbuka dan tertutup sebagai penjabaran dari indikator variabel. b. Wawancara; penggunaan wawancara dimaksudkan untuk menggali soalsoal penting yang mungkin belum terjangkau oleh angket, ataupun ingin mendapatkan jawaban yang lebih detail atas suatu persoalan. Setelah data diperoleh baik primer maupun data sekunder, selanjutnya diolah dan dianalisa secara kualitatif untuk selanjutnya dideskripsikan. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Data Sekunder biasanya dilakukan dengan kualitatif belaka, dimana pada penelitian hukum sosiologis yuridis yang menelaah data sekunder, maka biasanya salah satu penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisa. sedangkan penanganan data primer dilakukan dengan secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil dan pembahasan *Moh. Taufan Kumangki, NIM : 271409017 **Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, MH, *** Zamroni Abdussamad, SH, MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial.
Pada dasarnya, kerja sama yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selaku badan hukum dan organ pemerintahan tingkat lebih rendah tidak hanya terbatas pada kerja sama dengan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara lainnya, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral, akan tetapi daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat pula melakukan kerja sama dengan pihak lain selain daerah, yang berarti meliputi semua bidang kerja sama yang dapat dilakukan oleh daerah baik sesama daerah (antar desa), organ-organ pemerintah desa, bahkan dengan seseorang, dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan bapak asisten 1 Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bapak Asripan Nani (8 Juli 2014), bahwa Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang pesat dalam berbagai dimensi menuntut pelayanan yang maksimal dari pemerintah desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang menempatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan pemerintah desa sebagai pihak
yang
bertanggung
jawab
terhadap
kesejahteraan
warganya.
Sehingganya memaksimalkan peraturan yang ada dengan melaksanakan dan memfasilitasi pemerintah desa Pontak dan pemerintah desa Soligir sebagai desa yang menjadi pilot project awal dalam pelaksanaan kerjasama antar desa dengan melihat potensi yang dimiliki kedua desa tersebut yang ditunjang dengan SDM dan SDA sehingga pemerintah daerah membangun suatu modal usaha perbengkelan yang terdiri dari pemuda di desa Pontak dan Soligir untuk sama-sama mengembangkan usaha perbengkelan dan hal ini dilakukan *Moh. Taufan Kumangki, NIM : 271409017 **Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, MH, *** Zamroni Abdussamad, SH, MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial.
dengan alasan karena di dua desa tersebut memang terjalin suatu hubungan silaturahim dan saling bergotong royong sehingga ini yang menjadi upaya pemerintah daerah sebagai wujud penunjang dari pelaksanaan hubungan kerjasama tersebut. Selain itu, berdasarkan data dari hasil wawancara langsung dengan bapak Asri Panani (1 Juni 2014) asisten 1 pemerintah daerah Kabupaten Bolmut terungkap bahwa peran Kepala Desa Pontak bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sudah efektif. Untuk itu lebih jelasnya maka peneliti buat dalam daftar tabel sebagai berikut: Tabel 1 Efektifitas Penerapan Pasal 82 s/d 87 PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara NO
1
2
NAMA DESA
PONTAK
SOLIGIR
KESIAPAN DESA
KATEGORI
SDM
SUDAH EFEKTIF
SARANA DAN PRASARANA
SUDAH EFEKTIF
KOORDINASI
SUDAH EFEKTIF
KEBERSAMAAN
SUDAH EFEKTIF
SDM
SUDAH EFEKTIF
SARANA DAN PRASARANA
SUDAH EFEKTIF
KOORDINASI
SUDAH EFEKTIF
KEBERSAMAAN
SUDAH EFEKTIF
Sumber Data : Pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2014.
Berdasarkan tabel di atas, maka informasi dan penjelasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut berdasarkan frekuensi atau capaian dari usaha *Moh. Taufan Kumangki, NIM : 271409017 **Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, MH, *** Zamroni Abdussamad, SH, MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial.
perbengkelan tersebut Berdasarkan tabel di atas, maka informasi dan penjelasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut berdasarkan kesiapan desa dengan melihat kesiapan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta kebersamaan Masyarakat sehingga berimplikasi pada efektifitas suatu program yang diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dimana pemerintah Daerah berharap bisa mencapai dari target tujuan kesejahteraan masyarakat pada umumnya sehingga hal ini menjadi langkah awal guna lebih mengefektifitkan penerapan Pasal 82 s/d 87 PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terutama kerjasama antara Desa. Hal ini dilakukan karena ada indikator terhadap pelakasanaan kerjasama antar desa tersebut, antara lain : Potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, hubungan kerjasama dan koordinasi antara desa dan data administrasi sebagai penunjang. Selain itu juga peneliti memperoleh informasi dari hasil wawancara dengan ketua Organisasi kepemudaan (perbengkelan) bapak Egi Monoarfa (15 juni 2014), bahwa dengan adanya kebersamaan kami antara desa pontak dan soligil serta dukungan dari pemerintah maka keinginan kami pemuda untuk bersatu padu membentuk kelompok usaha perbengkelan bisa terwujud karena kebersamaan dari kepalakepala desa sehingga terwujudlah kelompok kerjasama antara desa di desa soligir dan pontak Kesimpulan Hasil pembahasan sebelumnya maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut Bahwa Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa Terhadap Kerjasama Antar Desa di Kabupaten Bolaang *Moh. Taufan Kumangki, NIM : 271409017 **Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, MH, *** Zamroni Abdussamad, SH, MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial.
Mongondow Utara sudah terlaksana karena selama ini sudah ada upaya pemereintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merespon bantuan kelompok kepemudaan salah satu bentuk kerjasama antara desa guna menumbuhkembangkan kerjasama, kebersamaan, kekompakan sehingga tercipta wilayah desa yang efektif dan efisien. Bahwa dalam hal mencermati berbagai faktor-faktor yang secara umum dihadapi oleh kerjasama desa di kabupaten bolmut, antara lain : potensi, peluang dan tantangan dalam upaya membangun dan memberdayakan Desa-desa. Ditetapkannya Pola Tata Desa sebagai Pedoman Pengaturan Tata Ruang Fisik Desa, sebagai dasar dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desayang berskala tahunan sebagai dasar penyusunan APB Desa yang telah disinkronkan dengan rencana dan program-program Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui Desa. Saran Adapun saran-saran peneliti sebagai berikut Agar nantinya Pemerintahan Desa dapat melaksanakan peranan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maupun tugas-tugas pemerintahan lainnya serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, serta koordinasi dan kerjasama desa maka Lembaga Pemerintahan Desa perlu dibangun dan diberdayakan dan memiliki kelengkapan prasarana, sarana perkantoran dan sarana kelengkapan pemerintahan lainnya yang baik dan memadai. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, perlu diupayakan pemberdayaan kelembagaan, *Moh. Taufan Kumangki, NIM : 271409017 **Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, MH, *** Zamroni Abdussamad, SH, MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial.
pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan dan potensi sumber daya manusia lainnya, yang ditunjang dengan tersedianya prasarana/sarana kelengkapan yang memadai yang ditunjang dengan ketersediaan anggaran serta keberadaan data berdasarkan potensi desa. DAFTAR PUSTAKA Amrah Muslimah. 1982. Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah. Alumni. Bandung Ateng Syafrudin. 1985. Titik Berat Otonomi Daerah Pada Tingkat II dan Perkembangannya Anonim. 2001. Wajah Hukum di Era Reformasi. Citra Aditya Bakti. Bandung Aminuddin. 2001. Hukum Investasi Indonesia. Bahan Ajar. Fakultas Hukum. Makassar. Sinar Harapan. Jakarta Bagir Manan. 1994. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UndangUndang Dasar 1945 (Disertasi). Sinar Harapan. Jakarta Bambang Trisantono Soemantri. 2010. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fokusmedia.Bandung. HAW Widjaja. 2003. Otonomi Desa. Rajawali Pers. Jakarta. Soewito MD, 2007. Desa dan Kelurahan. Muamsa Aulia. Bandung. Taliziduhu Harahap. 1990. Pembangunan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Yayasan Karya Dharma. IIP Jakarta Sudodo Syueb. 2008. Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah. Laksbang Mediatama. Surabaya Widjaja, 2003. Otonomi Desa. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta *Moh. Taufan Kumangki, NIM : 271409017 **Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, MH, *** Zamroni Abdussamad, SH, MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial.
Yudha Pandu, 2008. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.Karya Gemilang. Jakarta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Bahan Bacaan Manado Post, 21 November 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa. Profil Kabupaten Bolmut. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35139/4/Chapter%20ll.pdf. 1/08/2014 http://madhienyutnyut.blogspot.com/2012/02/pengertian-efektifitas-menurutpara.html. 1/08/2014
*Moh. Taufan Kumangki, NIM : 271409017 **Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, MH, *** Zamroni Abdussamad, SH, MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial.
