MODUL MATERI UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KEPANGKATAN (UPKP) PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BADAN POM RI
REFORMASI BIROKRASI
2014
BAB I PENDAHULUAN 1.
Deskripsi Singkat Mata pelajaran ini membahas tentang Reformasi Birokrasi, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online, dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM.
2.
Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta diharapkan dapat memahami pentingnya Reformasi Birokrasi dan melaksanakan kegiatan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
3.
Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) Setelah mempelajari modul ini, para peserta mampu: a. Menjelaskan pengertian dan tujuan Reformasi Birokrasi. b. Memahami Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online. c. Menjelaskan proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan POM.
4.
Materi Bahasan Materi bahasan mata pelajaran ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan belajar, yaitu: a. Reformasi Birokrasi. b. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online. c. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM.
BAB II REFORMASI BIROKRASI A.
PENDAHULUAN Krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997, pada tahun 1998 telah berkembang menjadi krisis multidimensi yang mengakibatkan adanya tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera melaksanakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak itu, dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi, yang dikenal sebagai reformasi gelombang pertama. Dalam perkembangan pelaksanaan reformasi gelombang pertama, reformasi di bidang birokrasi mengalami ketertinggalan dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, pada tahun 2004, pemerintah telah menegaskan kembali akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, Reformasi Birokrasi gelombang pertama pada dasarnya secara bertahap mulai dilaksanakan pada tahun 2004. Pada pidato kenegaraan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-64 Kemerdekaan RI di depan Sidang DPR RI tanggal 14 Agustus 2009, Presiden menegaskan kembali tekad pemerintah untuk melanjutkan misi sejarah bangsa Indonesia untuk 5 (lima) tahun mendatang, yaitu melaksanakan reformasi gelombang kedua, termasuk Reformasi Birokrasi. Reformasi gelombang kedua bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari dampak dan ekor krisis yang terjadi 10 (sepuluh tahun) yang lalu. Pada tahun 2025, Indonesia diharapkan berada pada fase yang benar-benar bergerak menuju negara maju.
Gambar 1. Perbandingan Reformasi Birokrasi Gelombang I dan Gelombang II
Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2014 diharapkan sudah berhasil mencapai penguatan dalam hal: a. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. b. Kualitas pelayanan publik. c. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. d. Profesionalisme SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat, dan antara pusat dengan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Pada tahun 2019, diharapkan dapat terwujud kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM Aparatur semakin profesional, dan mind set serta culture set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. Pada tahun 2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Kondisi di atas dapat dikemukakan pada gambar berikut.
Gambar 2. Kondisi Birokrasi yang Diinginkan
B.
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengacu Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dapat diubah sesuai dengan perkembangan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Presiden. 1.
Tujuan Grand Design Reformasi Birokrasi Grand Design Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional selama kurun waktu 2010-2025 agar Reformasi Birokrasi di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi visi pembangunan nasional, arah kebijakan Reformasi Birokrasi, visi, misi, tujuan, dan sasaran Reformasi Birokrasi.
2.
Visi Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR.
3.
Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Arah kebijakan Reformasi Birokrasi adalah: a. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025). b. Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional 2010-2014).
4.
Visi Reformasi Birokrasi Visi Reformasi Birokrasi adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen
pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. 5.
Misi Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi memiliki beberapa misi sebagai berikut: a. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. b. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, pola pikir (mind set), dan Budaya Kerja (culture set). c. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif. d. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.
6.
Tujuan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti yang dikemukakan pada Tabel-1. Tabel 1. Area Perubahan dan Hasil yang Diharapkan
No 1 2
3 4
5
6
Area Perubahan Organisasi
Hasil yang diharapkan
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Tata laksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Peraturan Perundang- Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang undangan tindih dan kondusif. SDM Aparatur SDM Apatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera. Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
No 7 8
Area Perubahan
Hasil yang diharapkan
Pelayanan publik
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Pola pikir (mind set) Birokrasi dengan integritas dan kinerja dan Budaya Kerja yang tinggi. (culture set) Aparatur
7.
Sasaran Reformasi Birokrasi Sasaran Reformasi Birokrasi adalah: a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. c. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
8.
Prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi Beberapa prinsip dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai berikut: a. Outcomes oriented Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan dengan Reformasi Birokrasi harus dapat mencapai hasil (outcomes) yang mengarah pada peningkatan kualitas kelembagaan, tata laksana, peraturan perundang-undangan, manajemen SDM Aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, perubahan pola pikir (mind set), dan budaya kerja (culture set) aparatur. Kondisi ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membawa pemerintahan Indonesia menuju pada pemerintahan kelas dunia. b. Terukur Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dirancang dengan outcomes oriented harus dilakukan secara terukur dan jelas target serta waktu pencapaiannya. c. Efisien Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dirancang dengan outcomes oriented harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan profesional. d. Efektif Reformasi Birokrasi harus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan target pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi. e. Realistik Outputs dan outcomes dari pelaksanaan kegiatan dan program ditentukan secara realistik dan dapat dicapai secara optimal.
f.
g.
h.
i.
j.
9.
Konsisten Reformasi Birokrasi harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, dan mencakup seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk individu pegawai. Sinergi Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara sinergi. Satu tahapan kegiatan harus memberikan dampak positif bagi tahapan kegiatan lainnya, satu program harus memberikan dampak positif bagi program lainnya. Kegiatan yang dilakukan satu instansi pemerintah harus memperhatikan keterkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya, dan harus menghindari adanya tumpang tindih antar kegiatan di setiap instansi. Inovatif Reformasi Birokrasi memberikan ruang gerak yang luas bagi K/L dan Pemda untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertukaran pengetahuan, dan best practices untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Kepatuhan Reformasi birokrasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimonitor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus dimonitor secara melembaga untuk memastikan semua tahapan dilalui dengan baik, target dicapai sesuai dengan rencana, dan penyimpangan segera dapat diketahui dan dapat dilakukan perbaikan.
Strategi Pelaksanaan Langkah-langkah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi tingkat pelaksanaan, pelaksana, program, dan metode pelaksanaan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui 3 (tiga) tingkat pelaksanaan, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini. Tabel 2. Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tingkat Pelaksanaan Nasional
Makro
Meso
Keterangan Menyangkut penyempurnaan regulasi nasional yang terkait dengan upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Menjalankan fungsi manajerial, yakni menerjemahkan kebijakan makro dan mengkoordinir (mendorong dan mengawal) pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat K/L dan Pemda.
Tingkat Pelaksanaan Kementerian/ Lembaga/ Pemda
Mikro
Keterangan Menyangkut implementasi kebijakan/ program Reformasi Birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional yang menjadi bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi pada masingmasing K/L dan Pemda.
Pelaksana sebagai berikut:
Gambar 3. Pengorganisasian Reformasi Birokrasi
Peran Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional antara lain mengarahkan kebijakan, strategi, dan standar bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan kinerja operasi birokrasi. Peran Tim Reformasi Birokrasi Nasional antara lain merumuskan kebijakan dan strategi operasional Reformasi Birokrasi. Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional bertanggung jawab kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Tim Reformasi Birokrasi Nasional dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Independen. Sedangkan Tim Quality Assurance bertugas dalam memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Independen dan Tim Quality Assurance bertanggung jawab kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Tim Reformasi Birokrasi K/L dan Pemda berperan sebagai penggerak, pelaksana dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing K/L dan Pemda.
Pengorganisasian pelaksana Reformasi Birokrasi dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini. Tabel 3. Pelaksana Reformasi Birokrasi
Tingkat Pelaksanaan Nasional
Makro
Meso
Instansional (Kementerian/ Lembaga/Pemda)
Mikro
Penanggung jawab/Pelaksana Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Tim Reformasi Birokrasi Nasional Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional Tim Independen Tim Quality Assurance Tim Reformasi Birokrasi K/L/Pemda
Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui programprogram yang berorientasi pada hasil (outcomes oriented program). Program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tingkat pelaksanaannya sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini. Tabel 4. Perbandingan Program Antar Tingkat Pelaksanaan
Program Untuk Tingkat Makro a. Penataan Organisasi. b. Penataan Tata Laksana. c. Penataan Sistem. d. Manajemen SDM Aparatur. e. Penguatan Pengawasan. f. Penguatan Akuntabilitas Kinerja. g. Peningkatan Kualitas. h. Pelayanan Publik.
Program Untuk Tingkat Meso Program Untuk Tingkat Mikro a. Manajemen Perubahan. b. Konsultasi dan Asistensi. c. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
Program Untuk Tingkat Meso Program Untuk Tingkat Mikro a. b. c. d.
Manajemen Perubahan. Penataan Peraturan Perundang-undangan. Penataan dan Penguatan Organisasi. e. Penataan Tata Laksana. f. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. g. Penguatan Pengawasan. h. Penguatan Akuntabilitas Kinerja. i. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. j. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
C.
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI Pelaksanaan operasional Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB). Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari 1 (satu) tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya. Road Map Reformasi Birokrasi 20102014 ditetapkan dengan Peraturan MenPANRB Nomor 20 Tahun 2010. Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di K/L dan Pemda agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Ruang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 mencakup 3 (tiga) hal berikut: 1. Penguatan Birokrasi Pemerintah Terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. 2. Tingkat Pelaksanaan Ada 2 (dua) tingkat pelaksanaan, yaitu tingkat nasional dan tingkat instansional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksana makro menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sementara tingkat pelaksanaan meso menjalankan fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan mengkoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat K/L dan Pemda. Pada tingkat instansional (disebut tingkat pelaksanaan mikro) menyangkut implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda. 3. Program Program-program berorientasi hasil (outcomes oriented programs), baik pada tingkat makro, meso, maupun tingkat mikro sebagaimana dikemukakan pada tabel berikut ini:
Tabel 5. Program pada Tingkat Makro, Meso dan Mikro
Program Untuk Tingkat Makro a. Penataan Organisasi. b. Penataan Tatalaksana. c. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. d. Penguatan Pengawasan. e. Penguatan Akuntabilitas Kinerja. f. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Program Untuk Tingkat Meso a. Manajemen Perubahan. b. Konsultasi dan Asistensi. c. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. d. Knowledge Management.
Program Untuk Tingkat Mikro a. Manajemen Perubahan. b. Penataan Peraturan Perundang-undangan. c. Penataan dan Penguatan Organisasi. d. Penataan Tatalaksana. e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. f. Penguatan Pengawasan. g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja. h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. i. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
Hasil akhir dari pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada tingkat mikro dan makro akan mewujudkan tercapainya 3 (tiga) sasaran utama Reformasi Birokrasi yang dituangkan ke dalam 6 (enam) indikator kinerja utama (key performance indicators) keberhasilan Reformasi Birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel-6. Tabel 6. Sasaran dan Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi
Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Indikator IPK*) OPINI BPK Pusat. (WTP). Daerah. Integritas Pusat. Pelayanan Daerah. Publik. Peringkat Kemudahan Berusaha. Indeks Efektivitas Pemerintahan**) Instansi pemerintah yang akuntabel.
*) Skala 0 – 10 **) Skala – 2.5 s/d 2.5 Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014
Base line (2009) 2.8 42,17% 2.73% 6,64 6,46
Target (2014) 5.0 100% 60% 8,0 8,0
122
75
- 0,29
0,5
24%
80%
BAB III PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SECARA ONLINE
A.
PENDAHULUAN Untuk menilai dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta mengawal proses pencapaian tujuan, sasaran, dan keberhasilan pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional, telah ditetapkan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Petunjuk Teknis PMPRB secara Online diatur dalam PermenPANRB Nomor 31 Tahun 2012. Proses pencapaian tujuan dan sasaran RB Nasional dengan menggunakan model PMPRB disajikan pada gambar di bawah ini:
Gambar 4. Model PMPRB
Gambar di atas menyajikan penerapan PMPRB dalam mengawal proses pencapaian sasaran dan tujuan Reformasi Birokrasi. Monitoring dan evaluasi terhadap 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi dilakukan terhadap Komponen “Pengungkit” PMPRB yang terdiri dari 5 (lima) Kriteria, yaitu: 1) Kepemimpinan, 2) SDM Aparatur, 3) Perencanaan Strategis, 4) Kemitraan dan Sumber Daya, serta 5) Proses. Kelima kriteria tersebut dijabarkan lagi ke dalam 20 (dua puluh) sub kriteria dan 115 (seratus lima belas) pertanyaan. Kriteria Pengungkit PMPRB sudah mencakup 9 (sembilan) program Mikro Reformasi Birokrasi.
“Hasil yang diharapkan” dari program dan kegiatan Reformasi Birokrasi diukur dengan pemenuhan Indikator Kinerja Internal di dalam Komponen “Hasil”, Sub Kriteria “Hasil Kinerja Utama”. Hasil Kinerja Utama mencerminkan capaian yang diperoleh oleh instansi terkait dengan Renstra dan Roadmap Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan. Sub Kriteria “pemenuhan target indikator internal” bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kinerja instansi dalam memenuhi target indikator internal dengan menggunakan indikator yang terkait langsung dengan “Hasil yang diharapkan pada tingkatan mikro Reformasi Birokrasi”. Sub Kriteria “pemenuhan target indikator eksternal” menyangkut penilaian pencapaian IKU dari masing-masing K/L dan Pemda yang didapatkan dari IKU RPJMN 2010-2025 yang mendukung pencapaian keberhasilan Reformasi Birokrasi. Model PMRB tidak hanya dapat memantau kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi namun juga dapat mengukur kemajuan program perbaikan internal manajemen K/L dan Pemda sebagai bagian dari program Pendayagunaan Aparatur Negara. PMPRB mengadopsi model Common Assessment Framework (CAF) yang secara metodelogis sudah teruji dan diterapkan pada lebih dari 2.000 (dua ribu) intansi pemerintah di dunia, maka PMPRB lebih kredibel dalam memberikan informasi kepada pengambil keputusan untuk membuat dan mereview kebijakan nasional mengenai Reformasi Birokrasi. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil seharusnya mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran. Proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan dan pencapaian IKU instansi yang bersangkutan. Sistem penilaian PMPRB menilai kemajuan pelaksanaan Pengungkit (sebagai “cause”) dan Hasil (sebagai “effect”) berdasarkan bukti-bukti dengan menggunakan siklus kualitas PDCA (Plan, Do, Check, dan Action), serta mendorong pemberdayaan internal K/L untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Sistem PMPRB memiliki berbagai keunggulan, yaitu melihat proses Pengungkit yang mendorong tercapainya Hasil, dan juga adanya rencana perbaikan dan tindak lanjut sebagai proses perbaikan internal berkelanjutan bagi K/L dan Pemda. KemenPANRB melalui PMPRB dapat membantu dan memfasilitasi K/L dan Pemda untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, serta memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kekuatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.
B.
INFRASTRUKTUR PADA PMPRB ONLINE Aplikasi PMPRB Online merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis Web. PMPRB Online memanfaatkan teknologi Aplikasi Web-Based sehingga dalam implementasinya tidak diperlukan instalasi oleh pihak pengguna. Pengguna dan server dihubungkan dengan jaringan internet yang sudah tersedia di seluruh Indonesia. PMPRB Online akan memudahkan dan mempercepat proses PMPRB yang dilakukan oleh masing-masing K/L dan Pemda dalam hal Pengumpulan Data, Pengolahan Data, Evaluasi Data, dan Monitoring, serta memudahkan proses Saling Belajar (Bench Learning) secara Real Time Online. Infrastruktur dari PMPRB Online dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Gambar 5. Infrastruktur PMPRB Online
C.
PROSES PADA PMPRB ONLINE Proses yang terjadi pada aplikasi PMPRB Online sebagai berikut : 1. Server yang menyimpan database terletak di “PMPRB Resource Center” dan terhubung ke jaringan internet. 2. K/L dan Pemda menggunakan PC/Laptop/Tablet yang terhubung dengan jaringan internet, mengakses aplikasi PMPRB Online melalui browser seperti Firefox, IE, Google Chrome. 3. K/L dan Pemda melakukan pengisian Penilaian Mandiri yang selanjutnya data tersebut akan terkirim ke Database pusat.
4.
5.
Dari data hasil penilaian pelaksanaan RB oleh seluruh K/L dan Pemda, akan diperoleh Profil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik di tingkat instansional maupun nasional. KemenPANRB melalui Deputi Program dan RB berperan sebagai PMPRB Resource Center yang berfungsi melakukan Pengelolaan Data, Penilaian, Monitoring, dan Evaluasi, serta pembuatan Profil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik di tingkat instansional maupun nasional.
Proses pada PMPRB Online dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 6. Proses Dalam PMPRB Online
D.
MENJALANKAN APLIKASI PMPRB ONLINE Untuk dapat menggunakan PMPRB Online yang perlu disiapkan adalah: 1. Sebuah PC/Laptop/Tablet. 2. Koneksi dengan Internet. 3. OS Komputer: Windows, Linux, MacOS, Android atau yang lain. 4. Browser/Perambah: Forefox, Internet Explorer (IE), Google Chrome, Safari atau yang lain. Aplikasi PMPRB secara http://pmprb.menpan.go.id.
E.
PERAN PADA PMPRB ONLINE
Online
dapat
diakses
melalui
alamat
Pada aplikasi PMPRB Online ini setiap akun memiliki peran yang berbeda-beda. Peran akan menentukan cara berinteraksi dengan aplikasi PMPRB Online. Beberapa peran yang dikenal pada PMPRB Online sebagai berikut: 1. Menteri PANRB. 2. Menteri: Menteri dan Kepala Lembaga. 3. Gubernur. 4. Bupati. 5. Walikota. 6. Deputi: Dirjen, Sekjen, Sestama, Deputi K/L. 7. Deputi-rb: Deputi Program dan RB KemenPANRB/Ketua UPRBN. 8. Pmprb-rc : PMPRB-RC KemenPANRB. 9. Irjen/irtama/ir/ufpi. 10. Irda. 11. Asesor. 12. Responden. 13. Tqa : Team Quality Assurance.
F.
INTERAKSI PERAN DENGAN APLIKASI PMPRB ONLINE Interaksi terhadap PMPRB Online sesuai dengan masing-masing jenis perannya adalah: 1. Peran pmprb-rc (PMPRB-RC KemenPANRB) Peran pmprb-rc dimiliki oleh PMPRB-RC KemenPANRB. Seluruh aktifitas dan interaksi terhadap aplikasi PMPRB Online semua diinisialisasi oleh pmprb-rc. Pmprb-rc berfungsi menyiapkan akun-akun untuk K/L dan Pemda, memberikan informasi akun tersebut kepada Irjen/Irtama/Ir/Irda/Ufpi dari K/L dan Pemda bersangkutan serta membuat akun responden untuk melakukan pengisian survei yang dilakukan K/L dan Pemda. 2. Peran irjen/irtama/ir/irda/ufpi Pengguna dengan peran irjen/irtama/ir/irda/ufpi akan menerima informasi akun yang terdiri dari kode akun dan password sesuai K/L/Pemda. Dengan akun ini Irjen/Irtama/Ir/Irda/Ufpi dapat melakukan: a. Mensetup data Unit Kerja di K/L/Pemda, Mensetup Akun Asesor dan Penugasan Asesor. b. Melihat Penilaian Mandiri RB. c. Memasukkan Penilaian Eksternal. d. Melihat Penilaian Eksternal. e. Melihat Penilaian Rencana Aksi. f. Membuat akun pimpinan. g. Kemajuan penilaian mandiri. h. Panel.
3.
4.
Asesor Asesor yang telah ditunjuk oleh Irjen/Irtama/Ir/Irda/Ufpi bertanggung jawab untuk mengisi Penilaian Mandiri sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pada prinsipnya Asesor bertugas sebagai berikut: a. Memberikan penilaian sesuai dengan ketentuan. b. Menganalisis dan menilai bukti dan hasil survei. c. Memasukkan data Rencana Perbaikan. d. Membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi sesuai standar yang ada/format yang diberikan. e. Mencetak Lembar Penilaian. f. Menyampaikan laporan PMPRB ke irjen/irtama/ir/irda/ufpi. Pengisian PMPRB menyangkut Penilaian Mandiri komponen Pengungkit, komponen Hasil, dan memasukkan Data Rencana Perbaikan. Responden Responden yang telah ditunjuk berkewajiban untuk mengisi data survei internal sesuai dengan guiding question yang sudah ada dalam formulir survei internal.
G.
PROSES SETUP ORGANISASI DAN PENYIAPAN AKUN Aplikasi PMPRB Online akan digunakan oleh seluruh K/L dan Pemda, untuk itu diperlukan beberapa tahapan setup. Adapun tahapan setup Organisasi dan Penyiapan Akun ini adalah sebagai berikut: 1. Mengaktifkan Akun irjen/irtama/ir/irda/ufpi oleh pmprb-rc. 2. Mensetup Data Unit Kerja oleh irjen/irtama/ir/irda/ufpi. 3. Mensetup akun Asesor oleh irjen/irtama/ir/irda/ufpi. 4. Mensetup penugasan Asesor oleh irjen/irtama/ir/irda/ufpi.
H.
OUTPUT PMPRB ONLINE Contoh output yang dihasilkan oleh PMPRB Online berupa profil pelaksanaan reformasi birokrasi. 1. Profil untuk Informasi Publik. Profil yang ditampilkan untuk Informasi Publik yaitu : a. Profil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional. b. Profil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi K/L. c. Profil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Propinsi. d. Profil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Kabupaten/Kota. 2. Profil RB Nasional Realtime. Profil RB Nasional Realtime yaitu: a. Dashboard Nasional. b. Profil Pelaksanaan RB. i. Nasional. ii. Seluruh K/L.
c.
d.
e.
iii. K/L di bawah Kemenko Polhukam. iv. K/L di bawah Kemenko Perekonomian. v. K/L di bawah Kemenko Kesejahteraan Rakyat. vi. Seluruh Propinsi. vii. Seluruh Kabupaten/Kota. viii. Per K/L. ix. Per Propinsi. x. Per Kabupaten/Kota. Rekapitulasi PMPRB. i. Nasional. ii. Seluruh K/L. iii. K/L di bawah Kemenko Polhukam. iv. K/L di bawah Kemenko Perekonomian. v. K/L di bawah Kemenko Kesejahteraan Rakyat. vi. Seluruh Propinsi. vii. Seluruh Kabupaten/Kota. viii. Per K/L. ix. Per Propinsi. x. Per Kabupaten/Kota. Profil PMPRB i. Nasional. ii. Per K/L. iii. Per Propinsi. iv. Per Kabupaten/Kota. Perbandingan Profil PMPRB.
BAB IV PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN POM
A.
PENGAJUAN DOKUMEN USULAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN POM Badan POM mengajukan usulan Reformasi Birokrasi pada tahun 2009 dan tahun 2011.
B.
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN POM Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Badan POM telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Badan POM yang telah beberapa kali diubah sebagai berikut: 1. Surat Keputusan yang pertama kali ditetapkan yaitu Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.06.24.3574a tanggal 16 September 2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Badan POM. Secara keseluruhan Kepala Badan POM bertindak sebagai penanggung jawab dari proses Reformasi Birokrasi di Badan POM. Untuk memudahkan pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan POM, dibentuk kelompok kerja (Pokja) sebanyak 13 (tiga belas) Pokja yaitu: (1) Pokja I : Quick Wins-1 (Registrasi Obat dan Makanan CEPPATT). (2) Pokja II : Quick Wins-2 (Transparansi Sertifikasi Produk Impor Obat dan Makanan). (3) Pokja III : Quick Wins-3 (Quick Respon Pengawasan Obat dan Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya). (4) Pokja IV : Penilaian Kinerja Organisasi. (5) Pokja V : Postur Birokrasi 2025 dan Penataan Organisasi. (6) Pokja VI : Manajemen Perubahan. (7) Pokja VII : Penataan Sistem, Analisa Beban Kerja, dan Penataan Tatalaksana. (8) Pokja VIII : Penataan Sistem Manajemen SDM. (9) Pokja IX : Penguatan Unit Organisasi. (10) Pokja X : Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (11) Pokja XI : Pengawasan Internal. (12) Pokja XII : Pemantauan Implementasi RB. (13) Pokja XIII : Promosi dan Komunikasi RB.
2.
C.
Surat Keputusan yang terakhir ditetapkan pada tahun 2012 yaitu Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.24.11.12.7154 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tim Reformasi Birokrasi terdiri atas: 1) Tim Pengarah, 2) Tim Pelaksana, 3) Pokja, dan 4) Tim PMPRB. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, dibentuk Sekretariat. Tim Reformasi Birokrasi bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Pokja yang diatur dalam Keputusan ini terdiri dari 7 (tujuh) Pokja, yaitu: (1) Pokja I : Bidang Penataan Organisasi dan Tata Laksana. (2) Pokja II : Bidang Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. (3) Pokja III : Bidang Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur (4) Pokja IV : Bidang Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja. (5) Pokja V : Bidang Pelayanan Publik (Perkuatan Sistem Pengawasan Pre Market dan Post Market. (6) Pokja VI : Bidang Pola Pikir (Mind Set) dan Budaya Kerja (Culture Set). (7) Pokja VII : Bidang Promosi dan Komunikasi Reformasi Birokrasi. Tim PMPRB, meliputi Inspektur dan Asesor.
PROSES REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN POM Perjalanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM yaitu: 1. Tahun 2009 Badan POM telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Penetapan SK.Kepala Badan POM Nomor HK.00.06.24.3574a tanggal 16 September 2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Badan POM. Penyusunan Uraian Jabatan yang mengacu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan. Penyusunan Quick winss Reformasi Birokrasi Badan POM yaitu: a. Pelayanan Registrasi Obat Dan Makanan Cekatan, Efisien, Profesional, Pasti, Akuntabel, Tanggap dan Transparan (CEPPATT). b. Transparasi Sertifikasi Produk Impor Obat dan Makanan. c. Respon Pengawasan Obat dan Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM 2009-2014.
-
Penyelenggaraan Workshop Reformasi Birokrasi Badan POM pada tanggal 27 Oktober 2009, sekaligus dilakukan penyerahan dokumen usulan dan Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM kepada Asisten Deputi Program dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur-KemenPAN yang mewakili Tim Teknis Reformasi Birokrasi Nasional.
2.
Tahun 2010 Badan POM melakukan langkah perbaikan terhadap 5 (lima) area perubahan dengan menjabarkan menjadi 3 (tiga) Quick Wins, 10 (sepuluh) program kerja, 24 (dua puluh empat) kegiatan yang dilaksanakan oleh 13 (tiga belas) Pokja, yaitu antara lain: Pelayanan Satu Atap (One Roof Service) dengan meresmikan gedung pelayanan publik. Deregulasi tata laksana registrasi. SosialisasiQuality Management System (QMS) Awareness. Perencanaan dan pelaksanaan Opgabnas dan Opgabda produk ilegal. Pengembangan Sistem Laboratorium Badan POM.
3.
Tahun 2011 Beberapa kegiatan Reformasi Birokrasi Badan POM selama tahun 2011 antara lain: Simplifikasi jumlah Pokja Reformasi Birokrasi Badan POM dari 13 (tiga belas) menjadi 9 (sembilan) Pokja yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.243.05.11.2267. Penyusunan revisi dokumen usulan dan Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM, disesuaikan dengan perubahan kebijakan yang berlaku nasional antara lain Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015, PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi, PermenPANRB Nomor 7 s.d 15 Tahun 2011 (9 Buku Pedoman Reformasi Birokrasi). Penyusunan perbaikan Quick Wins Badan POM yaitu menjadi: a. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Pangan Low Risk secara Online. b. Peningkatan Transparansi, Efisiensi, dan Efektivitas Pelayanan Notifikasi Kosmetik Melalui E-Payment. Pada tanggal 14 September 2011 telah disampaikan revisi Dokumen Usulan dan Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM kepada Tim UPRBN. Penyusunan Evaluasi Jabatan disesuaikan dengan PermenPANRB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan. Pokja Penataan SDM memfasilitasi pelaksanaan FGD 23 (dua puluh tiga) unit kerja Pusat dan 4 (empat) Balai Besar/Balai POM sampling yang hasil akhirnya adalah Nomenklatur Jabatan, Desain Jabatan, serta Nilai dan Kelas Jabatan yang ada di Badan POM.
-
-
-
-
4.
Pada tanggal 13 Oktober 2011 dilakukan verifikasi/validasi nilai dan kelas jabatan Badan POM oleh Tim Evaluasi jabatan KemenPANRB dan BKN. Pada tanggal 2 November 2011 Berita acara Validasi Nilai dan Kelas Jabatan Badan POM telah ditandatangani oleh Deputi MenPANRB, Deputi BKN, dan Sekretaris Utama Badan POM. Pada tanggal 27 Oktober 2011, Tim UPRBN melakukan verifikasi lapangan di Badan POM Pusat dan tanggal 3 November 2011 di BBPOM Denpasar. Desk evaluation oleh Tim UPRBN terhadap Usulan Reformasi Birokrasi Badan POM mempunyai nilai 76% dan terhadap Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM mempunyai nilai 74%. Setelah dilakukan verifikasi lapangan, Nilai Usulan dan Roadmap RB Badan POM meningkat menjadi 90,45%. Penerapan Quality Management System (QMS) di seluruh Unit Kerja Badan POM Pusat dan Balai Besar/Balai POM. Penyusunan simulasi besaran tunjangan kinerja per kelas jabatan di Badan POM dan perhitungan dampak anggaran untuk diusulkan ke Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional melalui Tim UPRBN, DPR, dan Kementerian Keuangan.
Tahun 2012 Beberapa kegiatan Reformasi Birokrasi Badan POM pada tahun 2012 antara lain: Launching Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP), eregistration untuk produk pangan low risk, dan penyerahan sertifikat ISO 9001 kepada Badan POM, yang pelaksanaannya bertepatan dengan HUT Badan POM ke-11 pada tanggal 31 Januari 2012. Badan POM melakukan kembali evaluasi jabatan sehingga melakukan revalidasi Nilai dan Kelas Jabatan. Jabatan yang telah disetujui oleh KemenPANRB dan BKN dalam validasi ulang Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan sebanyak 43 (empat puluh tiga) jabatan, dituangkan dalam Berita Acara Nomor B/2890.1/D.III.PAN-RB/10/2012, Nomor 35/K/KS/X/2012, dan Nomor OR.04.08.2.243.10.12.6378 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Hasil Validasi Ulang Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan POM. Pada tahun 2012 telah dilakukan pembahasan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam rangka penilaian kinerja pegawai. Pokja Badan POM melakukan penyusunan Roadmap yang disesuaikan dengan matriks pada PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2011 untuk nantinya dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi oleh Tim Quality Assurance. Namun sejalan dengan ditetapkannya PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), maka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM
-
-
disesuaikan sesuai Peraturan tersebut, oleh Asesor PMPRB Badan POM. Penetapan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.11.12.7154 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden RI Nomor 108 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan POM, maka Badan POM menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.24.12.12.7694 Tahun 2012 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan POM.
SELESAI SELAMAT MENGIKUTI UJIAN DINAS ATAU UJIAN PENYESUAIAN KEPANGKATAN SEMOGA SUKSES
