PANCASILA
UUD 1945
Bhinneka Tunggal Ika
TUTORIAL DALAM RANGKA UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN PANGKAT BPOM-RI Oleh: Dr. M. Japar, M.Si.
Biodata Narasumber Nama
: Dr. M. Japar, M.Si
TTL
: Teluk Betung, 12 Februari 1966
Agama
: Islam
Alamat
: JL. Malaka III/3 No.112 Perumnas Klender, Jakarta Timur
E-mail
:
[email protected] [email protected]
Jabatan
: Lektor Kepala/IVC
Pendidikan
: 1. S1 PMP-KN IKIP JAKARTA lulus tahun 1990 2. S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia lulus tahun 1999 3. S3 Teknologi Pendidikan UNJ lulus tahun 2010
Pekerjaan
: 1. Dosen Prodi PPKn FIS Universitas Negeri Jakarta 1991-Sekarang 2. Dosen Program Pascasarjana UNJ sejak 2013 3. Kepala SMA Labschool Cinere, Depok 2004-2007 4. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FIS UNJ sejak 2014
PANCASILA
Mengapa Harus Belajar Pancasila ? Mengenal jatidiri bangsa
Memiliki pijakan sebagai warga negara
Menjaga eksistensi bangsa
PRINSIP-PRINSIP DASAR NEGARA INDONESIA
Telah ditemukan oleh peletak dasar (the founding fathers) pada saat menyiapkan kemerdekaan untuk menjawab pertanyaan fundamental: Di atas dasar apakah negara Indonesia merdeka ini didirikan?
Sejarah Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara A. SIDANG-SIDANG BPUPKI - Sidang I 29 Mei-1 Juni 1945 Tokoh yang berpidato Muh. Yamin, Supomo dan Soekarno tentang Dasar Negara - Sidang II 10-17 Juli 1945 Menghasilkan Piagam Jakarta, Pernyataan Indonesia merdeka, Pembukaan dan batang tubuh UUD
• B. SIDANG-SIDANG PPKI - Fungsi PPKI: 1. mewakili seluruh bangsa Indonesia 2. badan pembentuk negara RI 3. peletak dasar negara RI
- Menetapkan: 1. Piagam Jakarta menjadi Pembukaan UUD 1945 dengan perubahan 2. Rancangan hukum dasar (saat BPUPKI) disahkan -menjadi UUD Negara RI dengan perubahan 3. Memilih Soekarno sebagai presiden dan Moh Hatta sebagai wakil presiden 4. sebelum terbentuknya MPR kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan bantuan KNIP
Dimensi Idealistis
Dimensi Normatif
Dimensi Realistis
Tiga Dimensi Pancasila
Fungsi dan Kedudukan Pancasila
Dasar Negara Ideologi Negara Pandangan Hidup Bangsa Pemersatu Bangsa
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Prof. Dr. Notonogoro): Nilai Material: Sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia Nilai Vital: Sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan
Nilai Kerohanian: Sesuatu yang berguna bagi rohani manusia: Kebenaran (akal), Keindahan (rasa), Moral/Kebaikan (kehendak), dan Religius (keyakinan)
Pancasila sebagai dasar negara memiliki: Nilai Dasar: nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan Nilai Instrumental: nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum Nilai Praksis: nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan
Hubungan Pancasila dan UUD 1945
Nilai-nilai Pancasila diatur dalam pasal-pasal UUD 1945 Semua peraturan perundangan harus dijiwai dan sesuai dengan Pancasila, bila tidak batal demi hukum
CARA-CARA PENGAMANAN PANCASILA
PREVENTIF
REPRESIF
UUD 1945
Mengapa Harus Belajar UUD 1945 ? Memahami hak dan kewajiban warga negara Membangun warga negara yang taat hukum
Ikut mengontrol negara/pemerintah Ikut berpartisipasi dalam pembangunan
PENGERTIAN Konstitusi atau Undang-undang Dasar (bahasa latin: constitutio) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum pemerintahan yang dituangkan dalam dokumen tertulis.
Arti Kata Konstitusi Kata “konstitusi”, berasal dari bahasa Prancis constituer yaitu suatu ungkapan yang berarti membentuk.
Kata “konstitusi” lebih dikenal sebagai pembentukan, penyusunan atau pernyataan suatu negara Konstitusi: suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya suatu negara
Konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum termasuk dalam bentuk, struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya.
Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga negara.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Hukum Dasar UNDANG-UNDANG DASAR Mengatur 4 hal penting: 1. 2.
3. 4. Merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan.
Prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum Pembatasan kekuasaan organ-organ negara Mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara Mengatur hubungan kekuasaan antar lembagalembaga negara dengan warga negara
Ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia.
Mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada serta setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.
FUNGSI: Sumber hukum tertulis tertinggi Alat kontrol
KEDUDUKAN: Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2011 yang mengatur tata urutan perundangan RI: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Dinamika Pelaksanaan UUD 1945 Orde Baru: sakralisasi Pancasila dan UUD 1945 Orde Reformasi: desakralisasi Pancasila dan amandemen 4 kali
Muatan UUD 1945 1.Pembukaan UUD 1945 Alinea 1: Motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan kemerdekaan Alinea 2: Cita-cita bangsa Indonesia Alinea 3: Petunjuk/tekad pelaksanaan kemerdekaan Alinea 4: Tujuan/fungsi negara dan dasar negara 2. Pasal-pasal (37 Pasal)
Peraturan Perundang-undangan Terkait PNS Pasal 27 UUD 1945 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 8 Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Pasal 9 (1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah. (2) (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
Bhinneka Tunggal Ika
Mengapa Perlu Memahami Bhinneka Tunggal Ika?
satu
dua
tiga
• Sekitar 175 negara anggota PBB, hanya 12 negara yang penduduknya kurang lebih homogen
• Masalah kesukubangsaan merupakan masalah global
• Bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, bangsa yang mempunyai keanekaragaman agama, budaya, ras dan suku bangsa
TAP No. V/MPR/2000: Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat
Konstruksi Keragaman Kebudayaan Bangsa Indonesia • Budaya berkebun sederhana • Budaya berladang dan bersawah • Budaya bersawah • Budaya masyarakat kota • Budaya metropolitan
Aspek yang harus diperhatikan • Sumber-sumber konflik • Potensi untuk toleransi • Sikap dan pandangan dari suku atau golongan terhadap sesama suku bangsa atau golongan • Kondisi masyarakat yang menyangkut hubungan dan pergaulan antarsuku bangsa dan golongan tersebut berlangsung
Sumber-sumber Konflik • Bersaing dalam mendapat mata pencaharian yang sama • Memaksakan unsur-unsur kebudayaan kepada warga atau suku lain • Memaksakan konsep agama terhadap suku bangsa yang berbeda agama • Mendominasi suku bangsa lain secara politik • Bermusuhan secara adat
Keunggulan Bangsa Indonesia • Jumlah dan potensi penduduk • Keanekaragaman adat, bahasa, agama, seni • Wawasan Nusantara
• • • • • • •
Semangat Sumpah Pemuda Tatakrama dan keramah-tamahan Letak wilayah yang strategis Keindahan alan Potensi wisata Wilayah yang luas Matahari yang bersinar sepanjang hari
