MODUL MATERI UJIAN PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TERAMPIL KE AHLI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BADAN POM RI

MODUL MATERI UJIAN PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TERAMPIL KE AHLI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BADAN POM RI

MATA PELAJARAN

:

KEBIJAKAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PFM

`

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 2012

MODUL MATERI UJIAN PERPINDAHAN PFM

BAB I PENDAHULUAN A. Deskripsi Singkat Dalam Modul ini dibahas 2 hal utama, yaitu 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No:48/KEP/M.PAN/2002 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka Kreditnya 2. Keputusan Kepala Badan POM Nomor : KP.04.04.243.1056 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka Kreditnya B. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Setelah mempelajari modul ini para peserta diharapkan mampu mengetahui prinsip : 1. Tata Aturan Jabatan Fungsional Pengawas Obat dan Makanan 2. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan C. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) Setelah mempelajari modul ini, para peserta Diklat diharapkan dapat : 1. Memahami tentang tata aturan dan pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Obat dan Makanan . D. Materi Bahasan Materi bahasan mata pelajaran ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan belajar: 3. Tata Aturan Jabatan Fungsional Pengawas Obat dan Makanan 4. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

Konsep Dasar Sertifikasi

2


BAB II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NO:48/KEP/M.PAN/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN DAN ANGKA KREDITNYA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 48/KEP/M.PAN/8/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Menimbang

:

a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non partemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden nomor 3 Tahun 2002, antara lain ditetapkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen; b. bahwa dengan ditetapkannya Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 05/KEP/M.PAN/12/1999; c. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);


3


2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656); 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698); 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara T ahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai N egeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019); 13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 14. Keputusan presiden Nomor 101 tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi dan kewenangan, Susunan


4


organisasi dan tata kerja Menteri negara, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 02 tahun 2002 15. Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas Fungsi, kewenangan , Susunan Organisaasi dan tata kerja lembaga pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 02 tahun 2002. Memperhatikan : 1. usul kepala badan pengawas Obat dan makanan dengan suratnya Nomor HK. 00.05.24.0161 tanggal 28 Mei 2002; 2. Pertimbangan kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-30/V.45-9/87 tanggal 20 Juni 2002.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Pengawas Farmasi dan makanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan 2. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pusat 3. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Balai Besar adalah unit pelaksana teknis BPOM sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditetapkan 4. Balai Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Balai, adalah Unit Pelaksana Teknis BPOM sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditetapkan; 5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah instansi yang secara fungsional bertanggungjawab dalam pengawasan obat dan makanan dalam hal ini BPOM; 6. Pengawasan di bidang farmasi dan makanan, adalah rangkaian kegiatan dan tindak lanjutnya dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang farmasi dan makanan dengan tujuan agar masyarakat dapat memperoleh sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan yang berkhasiat/bermanfaat, melindungi masyarakat dari sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan


5


7. 8.

9.

10.

11.

12.

13.

makanan yang tidak memenuhi standar/persyaratan dan melindungi masyarakat dari penggunaan bahan berbahaya; Sediaan farmasi, adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika; Alat Kesehatan, adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat dan digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuh-kan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh; Perbekalan kesehatan rumah tangga, adalah alat, bahan atau campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum; Makanan, adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman; Bahan berbahaya, adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi; Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengav/as Farmasi dan Makanan dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya; Tim Penilai Angka Kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Farmasi dan Makanan. BAB II RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2 Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan termasuk dalam Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan.

(1)

(2)

Pasal 3 Pengawas Farmasi dan Makanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengawasan di bidang farmasi dan makanan pada unit kerja di lingkungan BPOM, Balai Besar dan Balai. Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4 Tugas pokok Pengawas Farmasi dan Makanan yaitu melaksanakan pengawasan farmasi dan makanan yang meliputi penyiapan perangkat lunak untuk pengawasan di bidang farmasi dan makanan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian sediaan


6


farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan.

BAB III UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Pasal 5 Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Farmasi dan Makanan, terdiri dari : a. Pendidikan, meliputi : 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; 2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan farmasi dan makanan, dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan atau Pelatihan (STTPL) atau sertifikat. b. Pengawasan farmasi dan makanan meliputi: 1. menyiapkan perangkat lunak untuk pengawasan farmasi dan makanan; 2. melaksanakan pemeriksaan di bidang,farmasi dan makanan; 3. melaksanakan pengujian di bidang farmasi dan makanan 4. melaksanakan penilaian di bidang farmasi dan makanan; 5. melaksanakan pemantauan di bidang farmasi dan makanan; 6. melaksanakan penyuluhan di bidang farmasi dan makanan; c. Pengembangan profesi, meliputi: 1. membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang farmasi dan makanan/bidang kesehatan; 2. mengembangkan teknologi tepat guna di bidang farmasi dan makanan; 3. merumuskan sistem pengawasan farmasi dan makanan; 4. membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pelayanan dan pengawasan farmasi dan makanan; d. Penunjang tugas pengawasan farmasi dan makanan, meliputi: 1. Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang pengawasan farmasi dan makanan; 2. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang farmasi dan makanan; 3. mengikuti seminar/lokakarya di bidang farmasi dan makanan/kesehatan; 4. menjadi an.ggota organisasi profesi bidang farmasi dan makanan; 5. menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan; 6. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; 7. memperoleh piagam kehormatan.

BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT Pasal 6


7


(1)

(2)

(3)

(4)

Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan terdiri dari Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat terampil dan Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat ahli. Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu: a. Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat terampil, terdiri dari: 1. Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana; 2. Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana Lanjutan; 3. Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia. b. Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat ahli, terdiri dari: 1. Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama; 2. Pengawas Farmasi dan Makanan Muda; 3. Pengawas Farmasi dan Makanan Madya; 4. Pengawas Farmasi dan Makanan Utama. Jenjang Pangkat dan golongan ruang Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu: a. Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana, terdiri dari: 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; 2. Pengatur, golongan ruang II/c; 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d. b. Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana lanjutan, terdiri dari: 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. c. Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia, terdiri dari: 1. Penata, golongan ruang III/c; 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Jenjang Pangkat dan golongan ruang Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu: a. Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama, terdiri dari: 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Pengawas Farmasi dan Makanan Muda, terdiri dari: 1. Penata, golongan ruang III/c; 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Pengawas Farmasi dan Makanan Madya, terdiri dari: 1. Pembina, golongan ruang IV/a; 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. d. Pengawas Farmasi dan Makanan Utama, terdiri dari: 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB V


8


RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

(1)

Pasal 7 Rincian kegiatan Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat terampil, sebagai berikut: a. Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana , yaitu: 1. mengumpulkan data untuk menyusun rencana lima tahunan; 2. mengumpulkan data untuk menyusun rencana tahunan; 3. mengumpulkan data untuk menyusun rencana tiga bulanan; 4. mengumpulkan data untuk menyusun rencana bulanan; 5. mengumpulkan data/literatur untuk menyusun juklak/juknis; 6. mengumpulkan data/literatur untuk menyusun rancangan pedoman; 7. menyiapkan rancangan pedoman; 8. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana laboratorium sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan; 9. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan; 10. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan; 11. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pengambilan contah sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan; 12. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pengawasan penklanan dan promosi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan; 13. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pemeriksaan kemasan dan penandaan, penanganan, penyimpanan dan transportasi bahan berbahaya; 14. menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan lalu lintas sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan; 15. membuat laporan pemeriksaan mingguan; 16. menyiapkan pedoman untuk menentukan jenis pengujian; 17. menyiapkan sarana dan prasarana pengujian, tingkat kesulitan I; 18. menyiapkan pedoman untuk menentukan metode pengujian; 19. menyiapkan laporan hasil pengujian; 20. merawat peralatan alat gelas untuk pengujian; 21. mengumpulkan data/literatur untuk membuat metode analisis; 22. mengumpulkan data/literatur untuk membuat dan menguji bahan baku pembanding; 23. mengemas bahan baku pembanding; 24. memformulasi dan memproduksi makanan hewan percobaan;


9


25. 26.

27.

28.

29.

30. 31. 32. 33. 34.

membuat laporan pengujian mingguan; menyiapkan bahan untuk melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian rekomendasi pendirian industri kosmetika, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan; menyiapkan bahan untuk melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian rekomendasi pendirian sarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan; menyiapkan bahan untuk melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian izin produksi sediaan farmasi,alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan; menyiapkan bahan untuk melaksanakan penilaian dalam rangka pendirian sarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan; menyiapkan bahan untuk melaksanakan penilaian dalam rangka pendirian sarana pelayanan obat; menyiapkan bahan untuk melaksanakan penilaian dalam rangka pengamanan bahan berbahaya; membuat laporan penilaian mingguan; menyiapkan materi pemantauan; dan mengumpulkan data hasil pemantauan.

b. Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana Lanjutan, yaitu: 1. mengolah data untuk menyusun rencana lima tahunan, tingkat kesulitan I; 1. mengolah data untuk menyusun rencana tahunan, tingkat kesulitan I; 2. menyiapkan rancangan rencana tahunan; 3. mengolah data untuk menyusun rencana tiga bulanan; 4. mengolah data untuk menyusun rencana bulanan; 5. mengolah data untuk menyusun juklak/juknis; 6. menganalisis data untuk menyusun juklak/juknis; 7. mengumpulkan data/literatur untuk menyusun rancangan peraturan; 8. mengumpulkan data/literatur untuk menyusun rancangan standar; 9. mengolah data untuk menyusun rancangan pedoman; 10. menyiapkan rancangan peraturan; 11. menyiapkan rancangan standar, 12. menyiapkan sasaran pelaksanaan studi kelayakan; 13. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan; , 14. melaksanakan pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah: tangga dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya, tingkat kesulitan I;


10


15.

16. 17. 18. 19.

20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

melaksanakan pengambilan contoh sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan I; menyiapkan bahan pelaksanaan penelusuran kasus; menyiapkan bahan pelaksanaan penyidikan kasus pelanggaran; mengumpulkan bahan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi terhadap pelanggaran; melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pengawasan lalu lintas sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan; membuat laporan pemeriksaan bulanan; mengelola contoh untuk pengujian; menyiapkan sarana dan prasarana pengujian, tingkat kesulitan II; melaksanakan pengujian mutu dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan ksehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan I; merawat peralatan instrumen pengujian, tingkat kesulitan i; melaksanakan kalibrasi alat pengujian, tingkat kesulitan menyiapkan rancangan metode analisis; melaksanakan pengujian metode analisis, tingkat kesulitan I; menyiapkan bahan untuk membuat bahan baku pembanding; menyiapkan bahan untuk memelihara dan merawat hewan percobaan; membuat laporan pengujian bulanan; menyiapkan bahan untuk penilaian pendirian industri farmasi; mengumpulkan dan memilah data untuk penilaian pemberian rekomendasi pendirian industri kosmetika, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan; menyiapkan bahan untuk sertifikasi cara produksi yang baik untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan; mengumpulkan dan memilah data untuk penilaian pemberian rekomendasi pendirian sarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan; mengumpulkan dan memilah data untuk penilaian pemberian ijin ' produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan; menyiapkan bahan untuk penilaian pendaftaran peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan; mengumpulkan dan memilah data untuk penilaian pendirian sarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan; mengumpulkan dan memilah data untuk penilaian pendirian sarana pelayanan obat;


11


39.

40.

41. 42. 43. 44. 45.

menyiapkan bahan untuk penilaian pemberian persetujuan penyaluran sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan; menyiapkan bahan untuk penilaian pemberianpersetujuan perizinan di bidang sediaan farmasi, alatkesehatan, perbekalan kesehatan rumah. tangga,bahan berbahaya dan makanan; menyiapkan bahan untuk penilaian pendaftaran peredaran bahan baku, simplisia dan bahan tambahan makanan; mengumpulkan dan memilah data untuk penilaian pengamanan bahan berbahaya; menyiapkan bahan untuk membuat laporan hasil penilaian; membuat laporan penilaian bulanan; dan mengumpulkan data pemantauan.

c. Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia yaitu: 1. mengolah data untuk menyusun rencana lima tahunan, tingkat kesulitan II; 2. menyiapkan rancangan rencana lima tahunan; 3. mengolah data untuk menyusun rencana tahunan, tingkat kesulitan II; 4. menganalisis data untuk menyusun rencana tahunan, tingkat kesulitan I; 5. menyiapkan rancangan juklak/juknis; 6. mengolah data untuk menyusun rancangan peraturan; 7. mengolah data untuk menyusun rancangan standar; 8. menganalisis data untuk menyusun rancangan pedoman; 9. mengolah data uji coba studi kelayakan; 10. mengolah data pelaksanaan studi kelayakan; 11. melaksanakan pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya, tingkat kesulitan II; 12. melaksanakan pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya, tingkat kesulitan I; 13. melaksanakan pemeriksaan penandaan, kondisi kemasan/wadah, isi dan cara penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan di peredaran; 14. melaksanakan evaluasi hasil dan pembuatan laporan kegiatan pemeriksaan penandaan, kondisi kemasan/wadah, isi dan cara penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan di peredaran;


12


15.

16.

17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36.

37.

38.

melaksanakan pengambilan contoh sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan II; melaksanakan pengawasan periklanan dan promosi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan I; melaksanakan penelusuran kasus, tingkat kesulitan I; melaksanakan penyidikan kasus pelanggaran tingkat kesulitan I; menjadi saksi biasa dalam proses pengadilan kasus pelanggaran; mengolah data dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi terhadap pelanggaran; melaksanaka pengawasan lalu lintas sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan; membuat laporan pemeriksaan triwulan; menyiapkan sarana dan prasarana pengujian, tingkat kesulitan III; melaksanakan pengujian mutu dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan II; merawat peralatan, instrumen pengujian, tingkat kesulitan II; melaksanakan kalibrasi alat pengujian, tingkat kesulitan II; melaksanakan pengujian metode analisis, tingkat kesulitan II; melaksanakan pengujian terhadap standar/persyaratan, tingkat kesulitan I; melaksanakan pengujian bahan baku pembanding, tingkat kesulitan I; melaksanakan perawatan dan pemeliharaan hewan percobaan; menyiapkan hewan percobaan; menyiapkan bahan untuk pelaksanaan akreditasi laboratorium; membuat laporan pengujian triwulan; mengumpulkan dan mengolah data untuk penilaian pendirian industri farmasi; mengumpulkan dan mengolah data untuk penilaian sertifikasi cara produksi yang baik sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan; melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pemberian rekomendasi pendirian sarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan, tingkat kesulitan I; melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pemberian izin produksi sediaan ifarmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan, tingkat kesulitan I; mengumpulkan dan memilah data untuk penilaian pendaftaran sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan;


13


39.

40. 41.

42.

43.

44. 45. 46. (2)

melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pendirian sarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan, tingkat kesulitan I; melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pendirian sarana dan prasarana pelayanan obat, tingkat kesulitan I; mengumpulkan dan memilah data untuk penilaian dalam rangka pemberian persetujuan penyaluran sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan; mengumpulkan dan memilah data untuk penilaian dalam rangka pemberian persetujuan perizinan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan; mengumpulkan dan memilah data untuk penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran bahan baku, simplisia, dan bahan tambahan makanan; membuat laporan penilaian triwulan; melaksanakan uji coba rancangan materi penyuluhan; dan melaksanakan penyuluhan langsung kepada individu.

Rincian kegiatan Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat ahli, sebagai berikut: a. Pengawas Farmasi Makanan Pertama, yaitu: 1. menganalisis data untuk menyusun rencana lima tahunan, tingkat kesulitan I; 2. menganalisis data untuk menyusun rencana tahunan, tingkat kesulitan II; 3. menyusun rancangan juklak/juknis; 4. menyajikan rancangan juklak/juknis; 5. menganalisis data untuk menyusun rancangan peraturan; 6. menganalisis data untuk menyusun rancangan standar; 7. menyusun rancangan pedoman; 8. melaksanakan uji coba desain studi kelayakan; 9. melaksanakan pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya, tingkat kesulitan I; 10. melaksanakan pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana laboratorium sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya, tingkat kesulitan I; 11. melaksanakan identifikasi dan penetapan obyek pemeriksaan sarana dan prasarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;


14


12.

13.

14.

15.

16.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

melaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan, serta pelaksanaan kegiatannya, tingkat kesulitan III; melaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan Kesehatan rumah tangga dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya, tingkat kesulitan II; melaksanakan indentifikasi contoh sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rurriah tangga, bahan berbahaya dan makanan yang akan diambil; melaksanakan pengambilan contoh sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan III; melaksanakan pengawasan penklanan dan promosi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan II; melaksanakan pemeriksaan kemasan dan penandaan, penanganan, penyimpanan dan transportasi bahan berbahaya; melaksanakan penelusuran kasus, tingkat kesulitan II; melaksanakan penyidikan kasus pelanggaran, tingkat kesulitan II; menjadi'. saksi biasa dalam proses pengadilan kasus pelanggaran; menganaiisis data, evaluasi dan menyiapkan rancangan surat penghargaan atau surat sanksi terhadap pelanggaran; membuat laporan pemeriksaan bulanan; memilih dan menetapkan jenis pengujian; melaksanakan pengujian mutu dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan III; membuat sertifikat pengujian; melaksanakan kalibrasi alat, tingkat kesulitan III; melaksanakan pengujian metode analisis, tingkat kesulitan III; melaksanakan pengujian terhadap standar/persyaratan, tingkat kesulitan II; melaksanakan pengujian bahan baku pembanding, tingkat kesulitan II; membuat sertifikat bahan baku pembanding; membuat manual akreditasi laboratorium; melaksanakan akreditasi lapangan; mengolah dan mengevaluasi data akreditasi dan membuat kesimpulan; membuat laporan pelaksanaan akreditasi laboratorium; membuat laporan pengujian bulanan; melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian pendirian industri farmasi, tingkat kesulitan I; melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian pemberian rekomendasi pendirian industri kosmetika, alat kesehatan,


15


38.

39.

40.

41.

42.

43. 44.

45.

46.

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan, .tingkat kesulitan I; melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian sertifikasi cara produksi yang baik sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan, tingkat kesulitan I; melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian pemberian rekomendasi pendirian sarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan, tingkat kesulitan II; melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pemberian ijin produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan, tingkat kesulitan II; melaksanakan penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan I; melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pendirian sarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan, tingkat kesulitan II; melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pendirian sarana pelayanan obat, tingkat kesulitan II; melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian pemberian persetujuan penyaluran sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan; melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian pemberian persetujuan perizinan di bidang sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan; melaksanakan penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran bahan baku cbat, simplisia dan bahan tambahan makanan, tingkat kesulitan I; melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian pengamanan bahan berbahaya, tingkat kesulitan I; mengevaluasi dan membuat laporan hasil penilaian; membuat laporan penilaian bulanan; mengumpulkan data untuk membuat pedoman penyuluhan; mentabulasi dan mengolah data untuk membuat pedoman penyuluhan; melaksanakan penyuluhan langsung kepada kelompok; dan membuat laporan hasil penyuluhan, tingkat kesulitan I.

b. Pengawas Farmasi dan Makanan Muda, yaitu: 1. menganalisis data untuk menyusun rencana lima tahunan, tingkat kesulitan II; 2. menyusun TOR rencana tahunan; : 3. menyusun raricangan rencana tahunan; 4. menyajikan rancangan rencana tahunan;


16


5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14.

15.

16.

17.

18. 19.

20. 21. 22. 23.

24. 25. 26.

27. 28.

menyusun rancangan rencana tiga bulanan; menyusun rancangan rencana bulanan; menyempumakan rancangan juklak/juknis; menyusun rancangan peraturan; menyusun rancangan standar; menyajikan rancangan pedoman; melaksanakan studi kelayakan; menyusun laporan pelaksanaan studi kelayakan; melaksanakan pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya, tingkat kesulitan II; melaksanakan pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana laboratorium sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya, tingkat kesulitan II; melaksanakan identifikasi dan penetapan obyek pemeriksaan sarana dan prasarana pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan; melaksanakan pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya, tingkat kesulitan III; melaksanakan identifikasi dan penetapan obyek pemeriksaan kemasan dan penandaan, penanganan, penyimpanan dan transportasi bahan berbahaya; melaksanakan penelusuran kasus, tingkat kesulitan III; melaksanakan pembinaan penanggung jawab sarana sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan serta sarana pelayanan kesehatan, tingkat kesulitan I; melaksanakan penyidikan kasus pelanggaran, tingkat kesulitan III; menjadi saksi biasa dalam proses pengadilan kasus pelanggaran; menjadi saksi ahli dalam proses pengadilan kasus pelanggaran, tingkat kesulitan I; menjadi saksi dalam rangka pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan; membuat laporan pemeriksaan triwulan; memilih dan menentukan metode pengujian; melaksanakan pengujian mutu dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan IV; membuat sertifikat pengujian; melaksanakan pengujian metode analisis, tingkat kesulitan IV;


17


29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

40.

41.

42.

43. 44. 45. 46. 47.

48. 49.

50. 51. 52. 53.

melaksanakan pengujian terhadap standar/ persyaratan, tingkat kesulitan III; menyusun rancangan bahan baku pembanding; melaksanakan pengujian bahan baku pembanding, tingkat kesulitan III; memformulasi dan memproduksi makanan hewan percobaan; mengembangbiakkan hewan percobaan; membuat kuesicner dalam rangka akrediiasi laboratorium; melaksanakan uji kemahiran (profesiensi) dalam rangka akreditasi laboratorium; melaksanakan uji kolaborasi dalam rangka akreditasi laboratorium; membuat laporan pengujian triwulan; melaksanakan pemeriksan dalam rangka penilaian pendirian industri farmasi, tingkat kesulitan II; melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pemberian rekomendasi pendirian industri kosmetika, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan, tingkat kesulitan II; melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk sertifikasi cara produksi yang baik sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan, tingkat kesulitan II; melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pemberian izin produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan, tingkat kesulitan III; melaksanakan penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan II; melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pendirian sarana pelayanan obat, tingkat kesulitan III; melaksanakan penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran bahan baku, simplisia dan bahan tambahan makanan, tingkat kesulitan II; melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian pengamanan bahan berbahaya, tingkat kesulitan II; melaksanakan penilaian dalam rangka penetapan harga obat dan alat kesehatan sektor pemerintah; menyiapkan data dalam rangka penilaian aspek ekonomi industri farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan; mengevaluasi dan membuat laporan hasil penilaian; melaksanakan penilaian laporan produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan; membuat laporan penilaian triwulan; membuat materi pemantauan; melaksanakan pemantauan; mengolah data pemantauan;


18


54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

membuat laporan hasil pemantauan; menyusun program dalam rangka membuat pedoman penyuluhan; membuat instrumen dalam rangka membuat pedoman penyuluhan; menganalisis data dan evaluasi serta menyusun laporan hasil identifikasi dalam rangka membuat pedoman penyuluhan; menyusun rancangan materi penyuluhan dalam bentuk alat peraga; menyempumakan rancangan materi penyuluhan dalam bentuk alat peraga; dan membuat laporan hasil penyuluhan, tingkat kesulitan II,

c. Pengawas Farmasi Makanan Madya, yaitu: 1. menyusun TOR rencana lima tahunan; 2. menyusun rancangan rencana lima tahunan; 3. menyajikan rancangan rencana lima tahunan; 4. menyempumakan rancangan rencana tahunan; 5. menyajikan rancangan peraturan; 6. menyajikan rancangan standar; 7. menyempumakan rancangan pedoman; 8. menyusun TOR pelaksanaan studi kelayakan; 9. menyusun desain studi kelayakan; 10. menyempumakan desain studi kelayakan; 11. melaksanakan pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya, tingkat kesulitan III; 12. melaksanakan identifikasi dan penetapan obyek pemeriksaan sarana dan prasarana laboratorium sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan; 13. melaksanakan pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana laboratorium sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan serta kegiatannya, tingkat kesulitan III; 14. melaksanakan identifikasi dan penetapan obyek penelusuran kasus; 15. melaksanakan penelusuran kasus, tingkat kesulitan IV; 16. melaksanakan pembinaan penanggung jawab sarana sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan II; 17. melaksanakan penyidikan kasus pelanggaran, tingkat kesulitan IV; 18. menjadi saksi biasa dalam proses pengadilan kasus pelanggaran; 19. menjadi saksi ahli dalam proses pengadilan kasus pelanggaran, tingkat kesulitan II; 20. m'emberikan supervisi kepada tenaga pemeriksa; 21. membuat laporan pemeriksaan tahunan; 22. membuat sertifikat pengujian; 23. mengkaji pustaka dalam rangka pembuatan metode analisis; 24. menyusun rancangan metode anaiisis; 25. menganalisis hasil pengujian metode analisis;


19


26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

38.

39.

40.

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

mengevaluasi metode anaiisis bersama tenaga ahli; melaksanakan pengujian terhadap standar/persyaratan, tingkat kesulitan IV; menganalisis hasil pengujian standar/persyaratan; mengevaluasi hasil pengujian standar/persyaratan; mengkaji pustaka untuk pembuatan dan pengujian bahan baku pembanding; menganalisis hasil pengujian bahan baku pembanding; mengevaluasi dan membahas rancangan bahan baku pembanding bersama tenaga ahli; membuat program akreditasi laboratorium; menilai uji validitas dalam rangka akreditasi laboratorium; membuat laporan pengujian tahunan; melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pendirian industri farmasi, tingkat kesulitan III; melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk sertifikasi cara produksi yang baik sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan, tingkat kesulitan III; melaksanakan penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan III; menganalisis hasil penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan; melaksanakan penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran bahan baku obat, simpiisia dan bahan tambahan makanan, tingkat kesulitan III; menganalisis hasil penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran bahan baku obat, simpiisia dan bahan tambahan makanan; melaksanakan pemeriksaan dalam: rangka penilaian pengsmanan bahan berbahaya, tingkat kesulitan III; menganalisis hasil penilaian pengamanan bahan berbahaya; mengevaluasi dan membuat laporan hasil penilaian; membuat laporan penilaian tahunan; mengevaluasi dan menganalisis hasil pemantauan; menyusun rancangan materi penyuluhan dalam bentuk brosur, leaflet, poster; menyempurnakan rancangan materi penyuluhan dalam bentuk brosur, leaflet, poster; melaksanakan penyuluhan melalui media elektronik; dan membuat laporan hasil penyuluhan, tingkat kesulitan III.

d. Pengawas Farmasi dan Makanan Utama yaitu: 1. menyempurnakan rancangan rencana lima tahunan; 2. menyempurnakan rancangan peraturan; 3. menyempurnakan rancangan standar;


20


4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14.

15.

16. 17. 18. 19. 20. (3)

(4)

melaksanakan identifikasi dan penetapan obyek pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan; melaksanakan pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya, tingkat kesulitan IV; melaksanakan lindak lanjut dalam rangka pemeriksaan sarana dan prasarana produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan; menjadi saksi ahli dalam proses pengadilan kasus pelanggaran, tingkat kesulitan III; menganalisis dan mengevaluasi laporan pemeriksaan; membuat sertifikat pengujian; menyempumakan metode analisis; menyempumakan hasil pengujian standar/ persyaratan; menganalisis dan mengevaluasi laporan pengujian; melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk sertifikasi cara produksi yang baik sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan, tingkat kesulitan IV; mengevaluasi dan membahas hasil penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan bersama tenaga ahli; mengevaluasi dan membahas hasil penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran bahan baku obat, simplisia, dan bahan tambahan makanan bersama tenaga ahli; mengevaluasi dan membahas hasil penilaian dalam rangka pengamanan bahan berbahaya bersama tenaga ahli; menganalisis dan mengevaluasi laporan penilaian; menyusun rancangan materi penyuluhan dalam bentuk naskah; menyempumakan rancangan materi penyuluhan dalam bentuk naskah; dan membuat iaporan hasil penyuluhan, tingkat kesulitan IV.

Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pengawas Farmasi dan Makanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini. Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pengawas Farmasi dan Makanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini. Pasal 8


21


Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Farmasi dan Makanan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal:7 ayat (1) dan (2), maka Pengawas Farmasi dan Makanan yang satu tingkat di atas atau satu tingkat dibawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja atau unit pelaksana teknis yang bersangkutan. Pasal 9 Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut: a. Pengawas Farmasi dan Makanan yang melaksanakan tugas Pengawas Farmasi dan Makanan di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. b. Pengawas Farmasi dan- Makanan yang melaksanakan tugas Pengawas Farmasi dan Makanan di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 10 Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari: a. Unsur utama; b. Unsur penunjang. Unsur utama terdiri dari: a. Pendidikan; b. Pengawasan farmasi dan makanan; c. Pengembangan profesi. Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengawas Farmasi dan Makanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d. Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut: a. Pengawas Farmasi. dan Makanan tingkat terampil sebagaimana, tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; b. Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat ahli adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. Pasal 11 Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat terampil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, dan untuk Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat ahli adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini, dengan ketentuan:


22


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan b. Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. Pengawas Farmasi dan Makanan yang akan naik jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pengawas Farmasi dan Makanan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan menjadi Pengawas Farmasi dan Makanan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 12 (dua belas) dari kegiatan pengembangan profesi. Pengawas Farmasi dan Makanan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat iebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. Pengawas Farmasi dan Makanan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan yang didudukinya atau pangkat yang dimiliki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat Iebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengawasan farmasi dan makanan. Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d setiap tahun sejak menduduki pangkat atau jabatannya, diwajibkan memperoleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pengawasan farmasi dan makanan. Pengawas Farmasi dan Makanan Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menauduki pangkat atau jabatannya, diwajibkan memperoleh sekurang- kurangnya 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan pengawasan farmasi dan makanan. Pasal 12 Pengawas Farmasi dan Makanan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang farmasi dan makanan/bidang kesehatan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut: a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama. b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu. Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB VI PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 13


23


(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Farmasi dan Makanan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. Pengawas Farmasi dan Makanan yang menurut perhitungan sendiri telah dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarki dapat mengusulkan penilaian dan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Pasal 14 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengawas Farmasi dan Makanan yaitu: a. Kepala BPOM atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Madya sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Utama di lingkungan BPOM, Balai Besardan Balai. b. Sekretaris Utama atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Muda di lingkungan BPOM. c. Kepala Balai Besar bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Muda di lingkungan Balai Besar. d. Kepala Balai bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Muda, dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia dilinakunaan Balai. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh: a. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan BPOM bagi Kepala BPOM, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai BPOM. b. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Sekretaris Utama bagi Sekretaris Utama BPOM, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Sekretaris Utama. c. Tim Penilai jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Balai Besar bagi Kepala Balai Besar, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Balai Besar. d. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Balai bagi Kepala Balai, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Balai.

Pasal 15 Keanggotaan Tim Penilai terdiri dari Pegawai Negeh Sipil dengan susunan sebagai berikut:


24


(4)

(5)

(6) (7)

(8)

(1)

(2)

(1)

(2)

e. Seorang Ketua merangkap anggota; f. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; g. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan h. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota. Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai, ditetapkan oleh: a. Kepala BPOM uniuk Tim Penilai BPOM; b. Sekretaris Utama BPOM untuk Tim Penilai Sekretaris Utama; c. Kepala Balai Besar untuk Tim Penilai Balai Besar; d. Kepala Balai untuk Tim Penilai Balai. Anggota Tim Penilai adalah Pengawas Farmasi dan Makanan atau pejabat lain dilingkungan BPOM, Balai Besar dan Balai yang menguasai bidang pengawasan farmasi dan makanan dengan ketentuan: a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/ pangkat Pengawas Farmasi dan Makanan yang dinilai; b. Memiliki keahlian atau kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pengawas Farmasi dan Makanan; dan c. Dapat aktif melakukan penilaian. Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun. Berdasarkan alasan yang sah, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dapat memberhentikan dan mengganti anggota Tim Penilai sebelum masa jabatannya berakhir. Apabila Tim Penilai Balai atau Tim Penilai Balai Besar belum dapat dibentuk karena sesuatu hal, maka penilaian angka kredit dapat dilakukan oleh Tim Penilai BPOM. Pasal 16 Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilaidalam 2 (dga) masa, jabatan berturut-turut, dapat diangkatkembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti. Pasal 17 Tata cara penilaian angka kredit dan tata kerja Tim Penilai ditetapkan oleh Kepala BPOM selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibebankan pada anggaran unit kerja masing-masing.

Pasal 18 Usul penetapan angka kredit diajukan oleh:


25


a. Sekretaris Utama kepada Kepala BPOM untuk angka kredit Pengawas Farmasi dan Makanan Madya sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Utama di lingkungan BPOM, Balai Besar dan Balai b. Kepala Biro Umum kepada Sekretaris Utama BPOM untuk angka kredit Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Muda dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia di lingkungan BPOM. c. Kepala Bidang terkait kepada Kepala Balai Besar untuk angka kredit Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Muda dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia di Balai Besar. d. Kepala Seksi terkait kepada Kepala Balai untuk angka kredit Pengawas Farmasi Makanan Pertama sampai dengan Pengawas Farmasi Makanan Muda dan Pengawas Farmasi Makanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia di Balai.

(1)

(2)

Pasal 19 Angka kredit yang ditetapkan o!eh pejabat berwenang, digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan.

BAB VII PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN Pasal 20 Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

(1)

Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Berijazah Diploma II, Diploma III sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala BPOM; b. Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan farmasi dan makanan dan memperoleh sertifikat tanda lulus;


26


(2)

(3)

d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan : (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala BPOM; b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang 11 l/a; c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan farmasi dan makanan dan memperoleh sertifikat tanda lulus; d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Penetapan jenjang jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud daiam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 22 Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 21, pengangkatan dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan harus : a. Sesuai dengan formasi jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. b. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk jenjang jabatannya.

(1)

(2)

(3)

Pasal 23 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat terampil atau Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat ahli dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22; b. Memiliki pengalaman melaksanakan kegiatan Pengawasan Farmasi dan Makanan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja ata u pelaksanaar. pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki, dan jenjang jabatan Pengawa s Farmasi dan Makanan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yany bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (2), diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang.


27


Pasal 24 Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat terampil yang memiliki/memperoleh ijazah Sarjana/Diploma IV dapat diangkat sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat ahli, sepanjang ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala BPOM dan memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan.

BAB IX PEMBEBASAN SEMENTARA. PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 25 Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Pengawas Rarmasi dan Makanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan pengawasan farmasi dan makanan, dan pengembangan profesi. Pengawas Farmasi dan Makanan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari kegiatan pengawasan farmasi dan makanan, dan pengembangan profesi. Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pengawas Farmasi dan Makanan juga dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; atau b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan; atau d. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. Pasal 26


28


(1)

(2)

Pengawas Farmasi dan Makanan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diangkat kembali pada jabatan semula; Pengangkatan kembali dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan prestasi di bidang pengawasan farmasi dan makanan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan.

Pasal 27 Pengawas Farmasi dan Makanan diberhentikan dari jabatannya apabila: a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), tidak dapat me.ngumpuikan : angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau c. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat. Pasal 28 Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karir, Pengawas Farmasi dan Makanan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB X PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

(1)

Pasal 29 Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah bertugas di bidang pengawasan farmasi dan makanan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan dengan ketentuan: a. Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat terampil harus memenuhi syarat : 1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatu'r Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; dan 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurangkurangnya bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. b. Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat ahli harus memenuhi syarat: 1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV; 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a; dan


29


(2)

(3)

3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar P enilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurangkurangnya 4. bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dalam pelaksanaan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan. Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Untuk Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat terampil sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini. b. Untuk Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.

BAB XI P EN UTUP Pasal 30 Petunjuk pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pasal 31 Apabila ada perubahan mendasar sehingga keputusan' ini tidak. sesuai lagi dengan perkembangan keadaah, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali. Pasal 32 Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 05/KEP/M. PAN/ 12/1999 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 33 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


30


BAB III KEPUTUSAN KEPALA BADAN POM NOMOR : KP.04.04.243.1056 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN DAN ANGKA KREDITNYA PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN I.

TUJUAN

1. Umum 1.1. Dalam rangka meningkatkan upaya pembinaan karir, kepangkatan, jabatan dan profesionalisme, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS; 1.2. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan Keputusan Menteri Negara PendayagunaanAparaturNegara Nomor 48/KEP/M. PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka Kreditnya serta petunjuk pelaksanaannya yaitu Keputusan Bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: HK.00.04.24 02905 dan Nomor: 21 TAHUN 2002; 1.3. Untuk menjamin keseragaman bahasa dan pengertian agar mempunyai persamaan persepsi, pola pikirdan tindakan dalam penerapan ketentuan guna kelancaran teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

2. Khusus Petunjuk teknis ini dijadikan pedoman yang lebih rinci bagi: 2.1. Pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam dan dari jabatan, kenaikan jabatan dan pangkat Pengawas Farmasi dan Makanan; 2.2. Pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit Pengawas Farmasi dan Makanan; 2.3. Tim Penilai Pengawas Farmasi dan Makanan; 2.4. Pejabat yang bertugas dalam pengembangan pegawai dan administrasi kepegawaian; 2.5. Pengawas Farmasi dan Makanan yang bertugas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan di pusat maupun di daerah;


31


II.

RUANGLINGKUP

1. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan ini merupakan pengembangan karir bagi pegawai negeri sipil yang bertugas di Badan Pengawas Obat dan Makanan, baik di pusat maupun di daerah. 2. Dalam Keputusan ini diatur hal-hal yang berkenaan dengan kedudukan dan tugas pokok, tanggungjawab dan wewenang, jenjang jabatan dan pangkat, bidang dan unsur kegiatan, angka kredit, penilaian dan penetapan angka kredit, pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam dan dari jabatan, kenaikan jabatan dan pangkat dan ketentuan lainnya bagi Pengawas Farmasi dan Makanan. 3. Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai ketentuan yang berlaku, dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai BPOM. III.

PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Pengawas Farmasi dan Makanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan di bidang farmasi dan makanan; 2. Pengawas Farmasi dan Makanan terdiri dari Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil dan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli; 3. Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil adalah Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional di bidang pengawasan farmasi dan makanan; 4. Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Pelaksana adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I, Golongan II/b, sampai Pengatur Tingkat I, Golongan II/d. 5. Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Pelaksana Lanjutan adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, Golongan III/a, sampai Penata Muda Tingkat I, Golongan III/b. 6. Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Penyelia adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing,


32


pengawas dan penilai pelaksanaan pekerjaan jabatan fungsional tingkat di bawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Penata, Golongan III/c, sampai Penata Tingkat I, Golongan III/d. 7. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli adalah Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis di bidang pengawasan farmasi dan makanan; 8. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama adalah jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, Golongan III/a, sampai Penata Muda Tingkat I, Golongan III/b. 9. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda adalah jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi professional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, Golongan III/c sampai Penata Tingkat I, Golongan III/d. 10. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya adalah jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi professional tingkat tinggi dengan kepangkatan Pembina, Golongan IV/a, sampai Pembina Utama Muda, Golongan IV/c. 11. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Utama adalah jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasionalyang mensyaratkan kualifikasi professional tingkat tertinggi dengan kepangkatan Pembina Utama Madya, Golongan IV/d, Pembina Utama, Golongan IV/e. 12. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah instansi yang berperan sebagai Pembina pejabat fungsional dalam bidang pengetahuan, keahlian dan keterampilan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan instansi yang banyak mengeluarkan kebijakan, peraturan, serta pedoman yang berkaitan dengan tugas-tugas pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan; 13. Pengawasan farmasi dan makanan adalah rangkaian kegiatan dan tindak lanjutnya dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang farmasi dan makanan dengan tujuan agar masyarakat memperoleh sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan yang berkhasiat dan atau bermanfaat, melindungi masyarakat dari sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan serta melindungi masyarakat dari penggunaan produkdan bahan berbahaya; 14. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetika; 15. Alat kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat dan digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,


33


menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh; 16. Perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) adalah alat, bahan atau campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum; 17. Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman; 18. Produk dan Bahan Berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biotogi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi, termasuk rokok dan prekursor narkotika dan psikotropika. 19. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengawas Farmasi dan Makanan dalam rangka pembinaan karir kepangkatan danjabatannya; 20. Pendidikan adalah program pendidikan yang berhubungan dengan fungsi pengawasan farmasi dan makanan, sehingga didapatkan peningkatan ilmu pengetahuan dan atau keterampilan dan atau perbaikan sikap dan perilaku yang berguna dalam peningkatan mutu pelaksanaan pengawasan farmasi dan makanan. 21. Pengembangan profesi Pengawas Farmasi dan Makanan adalah kegiatan pengawasan farmasi dan makanan dalam rangka pengembangan diri melalui ilmu pengetahuan, teknologi, keahlian, keterampilan dan bakat untuk meningkatkan mutu dan profesionalismeyang menghasilkan suatu inovasi/terobosan yang bermanfaat bagi profesi Pengawas Farmasi dan Makanan dalam pelaksanaan tugas; 22. Mengkaji hasil pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan menganalisa dan mengevaluasi pemanfaatan pengetahuan dan atau ketrampilan yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan sumber daya manusia di bidang pengawasan farmasi dan makanan; 23. Karya ilmiah adalah karya yang disusun oleh perorangan atau kelompok yang membahas suatu pokok bahasan dengan menuangkan gagasan tersebut secara sistematis melalui identifikasi, deskripsi dan analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya dalam bidang pengawasan farmasi dan makanan atau kesehatan; 24. Karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian, pengkajian, survei, evaluasi, tinjauan atau ulasan ilmiah yang berdasarkan kaidah ilmu yang membahas suatu pokok persoalan di bidang pengawasan farmasi dan makanan atau kesehatan;


34


25. Saduran adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau mengubah gagasan penulis asli; 26. Terjemahan adalah naskah yang berasal dari tulisan orang lain yang dialihbahasakan ke dalam bahasa lain; 27. Penulis utama adalah seseorang yang memprakarsai penulisan, merupakan pemilik ide tentang hal-hal yang akan ditulis, pembuatpokok-pokok tulisan, outline, penyusun serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut, sehingga nama yang bersangkutan tertera pada urutan pertama atau dinyatakan secara jelas sebagai penulis utama; 28. Penulis pembantu adalah orang yang memberikan bantuan kepada penulis utama misalnya dalam hal mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data, menyempurnakan konsep atau penambahan materi dan penunjang; 29. Membimbing adalah kegiatan yang bersifat memberi contoh, dorongan dan petunjuk kepada Pengawas Farmasi dan Makanan yang menduduki jabatan atau pangkat di bawahnya; 30. Seminar adalah suatu bentuk pertemuan ilmiah atau metode belajar untuk membahas masalah tertentu, saling bekerja sama dalam berfikir dan memberikan masukan guna pemecahan masalah dalam bidang pengawasan farmasi dan makanan untuk memperoleh suatu kesimpulan berdasarkan pendapat bersama; 31. Lokakarya adalah suatu bentuk pertemuan untuk membahas masalah tertentu dalam bidang pengawasan farmasi dan makanan atau kesehatan guna memperoleh hasil tertentu yang perlu ditindaklanjuti; 32. Penghargaan adalah kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, organisasi ilmiah nasional atau internasional; 33. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan dan etika profesi di bidang farmasi dan makanan atau kesehatan;

IV.

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

1. Rumpun Jabatan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan termasuk dalam Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan, yaitu rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta memeriksa pengimplementasian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran dan bahaya lain, keselamatan kerja, perlindungan kesehatan dan lingkungan, keselamatan proses produksi, barang danjasa yang dihasilkan dan juga hal-hal yang berhubungan dengan standar kualitas dan spesifik pabrik. 2. Kedudukan dan Tugas Pokok:


35


2.1. Pengawas Farmasi dan Makanan adalah jabatan karir Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan farmasi dan makanan pada unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan di pusat dan daerah. 2.2. Tugas pokok Pejabat Pengawas Farmasi dan Makanan adalah melaksanakan pengawasan farmasi dan makanan yang meliputi penyiapan perangkat lunak pengawasan farmasi dan makanan, pemeriksaan, pengujian, penilaian, pemantauan dan penyuluhan di bidang farmasi dan makanan, serta melaksanakan tugas di tempat yang mempunyai risiko tinggi dan atau rawan. 3. Tanggung Jawab Dan Wewenang 3.1. Tanggung jawab dan wewenang Pengawas Farmasi dan Makanan adalah menyelesaikan tugas sesuai dengan norma atau standar Pengawas Farmasi dan Makanan yang berlaku. 3.2. Menyelesaikan tugas berarti menyelesaikan tugas-tugas teknis fungsional pengawasan farmasi dan makanan. 4. Jenjang Jabatan dan Pangkat 4.1. Jenjang jabatan dan pangkat Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil sebagai berikut ANGKA KREDIT JENJANG

PANGKAT/

JABATAN

GOLONGAN

KENAIKAN PANGKAT

KUMU LATIF

UTAMA

PENUNJANG

MIN

(Min)

(Max)

Pengatur Muda Tk.I, ll/b

40

32

8

Pengatur, ll/c

60

48

12

Pengatur Tk. I, II/d

80

64

16

PFM

Penata Muda, III/a

100

80

20

Pelaksana Lanjutan

Penata Muda Tk.I, III/b

150

120

30

PFM

Penata, III/c

200

160

40

Penyelia

Penata Tk.I, III/d

300

240

60

NO

PFM 1 Pelaksana

2

3


36


4.2. Jenjang jabatan dan pangkat Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli sebagai berikut : ANGKA KREDIT JENJANG

PANGKAT/

JABATAN

GOLONGAN

NO

KENAIKAN PANGKAT

KUMU LATIF

UTAMA

PENUNJANG

MIN

(Min)

(Max)

PFM

Penata Muda, III/a

100

80

20

Pertama

Penata Muda Tk.I, III/b

150

120

30

PFM

Penata, III/c

200

160

40

Muda

Penata Tk.I, III/d

300

240

60

Pembina, IV/a

400

320

80

PFM

Pembina Tk.I, IV/b

550

440

110

Madya

Pembina Utama Muda, IV/c

700

560

140

Pembina Utama Madya, IV/d

850

680

170

Pembina Utama, IV/e

1050

840

210

1

2

3

4

PFM Utama

5. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan 5.1. Unsur kegiatan jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah: 5.1.1. Pendidikan 5.1.2. Pengawasan farmasi dan makanan 5.1.3. Pengembangan profesi 5.1.4. Penunjang tugas pengawasan farmasi dan makanan 5.2. Kegiatan yang dinilai untuk diberikan angka kredit meliputi: 5.2.1.

Unsur utama yang terdiri dari:

5.2.1.1 Pendidikan: 5.2.1.1.1 Pendidikan formal  Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar setingkat: 


SLTA

37




DII atau yang sederajat



Dlll / Akademi / Sarjana muda atau yang sederajat



DIV / S1 atau yang sederajat



Pasca Sarjana (S2) atau yang sederajat



Doktor (S3) atau yang sederajat

 Gelar/ijazah yang belum pernah digunakan untuk pengangkatan dan belum tercantum dalam keputusan kepangkatan/jabatan dapat diberikan angka kredit.  Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian adalah: 

Fotokopi ijazah atau STTB yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.



Ijazah yang diperoleh dari pendidikan di luar negeri, maka bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah foto copy ijazah dan Surat Keputusan Penyesuaian dari Menteri Pendidikan Nasional yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

 Bidang pendidikan formal yang menunjang kegiatan pengawas farmasi dan makanan ditetapkan oleh Kepala Badan. 5.2.1.1.2 Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan farmasi dan makanan dilaksanakan sebagai syarat untuk meningkatkan pengetahuan, penerapan konsep dan teori serta kemampuan pemecahan masalah secara sistematis serta peningkatan ketrampilan bagi Pengawas Farmasi dan Makanan.  Jenis, materi, modul pendidikan dan pelatihan fungsional bagi Pengawas Farmasi dan Makanan ditetapkan oleh Kepala Badan;  Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian adalah. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat;  Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang pengawasan farmasi dan makanan adalah lembaga yang diakui oleh Lembaga Administrasi Negara; (pelatihan teknis di BPOM belum diakui LAN)  Angka kredit yang dapat diberikan berdasarkan pada jumlah jam latihan yang tercantum pada


38


STTPL/sertifikat dan atau keterangan dari panitia penyelenggara. 5.2.1.2 Pengawasan farmasi dan makanan Unsur pengawasan farmasi dan makanan yang diberikan angka kreditnya yaitu meliputi kegiatan penyiapan perangkat lunak untuk pengawasan farmasi dan makanan; melaksanakan pemeriksaan; pengujian; penilaian; pemantauan; penyuluhan di bidang pengawasan obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, perbakalan kesehatan rumah tangga, produk dan bahan berbahaya, makanan serta melaksanakan tugas di tempat yang mempunyai risiko tinggi dan atau rawan. Rincian kegiatan Pengawas Farmasi dan Makanan: 5.2.1.2.1 Terampil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Petunjuk Teknis; 5.2.1.2.2 Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Petunjuk Teknis. 5.2.1.3. Pengembangan Profesi Unsur pengembangan profesi yang diberikan angka kredit yaitu: 5.2.1.3.1

Membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, produk dan bahan berbahaya serta makanan atau bidang kesehatan.

5.2.1.3.2 Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT serta makanan atau bidang kesehatan. 5.2.1.3.3 Merumuskan sistem pengawasan sediaan dan sarana di bidang obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, produk dan bahan berbahaya serta makanan atau bidang kesehatan 5.2.1.3.4 Membuat buku pedoman atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang pengawasan sediaan atau sarana obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, produk dan bahan berbahaya serta makanan atau bidang kesehatan 5.2.1.3.5


Memberikan bimbingan teknis di bidang pengawasan sediaan atau sarana obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT,

39


produk dan bahan berbahaya serta makanan atau bidang kesehatan. 5.2.1.4 Unsur Penunjang Unsur penunjang yang diberikan angka kredit yaitu: 5.2.1.4.1 Mengajar atau melatih yang berkaitan dengan bidang pengawasan farmasi dan makanan atau bidang kesehatan; 5.2.1.4.2 Menerjemahkan atau menyadur buku dan bahanbahan lain di bidang pengawasan farmasi dan makanan atau bidang kesehatan;(bukan merupakan tugas pokok) 5.2.1.4.3 Mengikuti seminar/lokakarya di bidang pengawasan farmasi dan makanan atau bidang kesehatan; 5.2.1.4.4 Menjadi anggota organisasi profesi di bidang pengawasan farmasi dan makanan atau bidang kesehatan; 5.2.1.4.5 Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional; 5.2.1.4.6

Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;

5.2.1.4.7

Memperoleh penghargaan atau tanda jasa.


40


LAMPIRAN II PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN MELALUI PENYESUAIAN / INPASSING I.

TUJUAN

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai tata cara atau pedoman yang tebih rinci bagi: 1. Pejabat yang berwenang melaksanakan pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing; 2. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memenuhi persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui Penyesuaian/inpassing. II.

KETENTUAN UMUM

Sesuai ketentuan pasal 29 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002 dan pasal 17 pasal 18 serta pasal 19 Keputusan Bersama Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor HK00.04.24.02905dan Nomor21 TAHUN 2002, menyatakan bahwa : 1. Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat datam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian / inpassing adalah: 1.1. Pada tanggal 16 Agustus 2002 masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan farmasi dan makanan. 1.2. Persyaratan Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil adalah sebagai berikut: 1.2.1 Berijazah serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajad; 1.2.2 Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk.l, Gol. ruang ll/b; dan 1.2.3 Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja atau Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 1.3. Persyaratan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli adalah sebagai berikut :


41


1.3.1 Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) / DiplomalV; 1.3.2 Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. ruang III/a; dan 1.3.3 Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja atau Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui Penyesuaian/inpassing dilakukan berdasarkan ratio antara beban kerja danjumlah tenaga yang tersedia serta sesuai formasi yang tersedia. 3. Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui Penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada tingkat pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Petunjuk Teknis yaitu sesuai dengan V untuk Terampil dan Lampiran VI untuk Ahli pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002. 4. Masa kerja dalam pangkat terakhir dihitung dengan pembulatan ke bawah sebagai berikut: 4.1. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun; 4.2. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1(satu) tahun; 4.3. 2(dua) tahun sampai dengan kurang dari 3(tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun; 4.4. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat), dihitung 3 (tiga) tahun; 4.5. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun. 5. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui Penyesuaian/inpassing ditetapkan oleh Sekretaris Utama a.n. Kepala Badan. 6. Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Pengawas Farmasi dan Makanan teriebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit dapat digunakan pangkat terakhir. 7. Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 April 2003, kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Farmasi dan Makanan ditetapkan dengan angka kredit, disamping memenuhi persyaratan lain sesuai peraturan perundangundangan yang beriaku. 8. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki, serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir, maka kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat berikutnya setelah


42


penetapan penyesuaian/inpassing dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan dan kepadanya diberikan angka kredit minimal untuk pangkat yang ditetapkan.

III.

JANGKA WAKTU INPASSING

Proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka Kredit melalui penyesuaian/inpassing dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2002 dan harus selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2003, serta perpanjangan masa pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003 dan harus setesai ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2004. IV.

TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN / INPASSING

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi ketentuan atau persyaratan untuk penyesuaian/inpassing diajukan kepada Kepala Badan oleh pimpinan unit kerja serendah-rendahnya pejabat eselon III, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: 1.1. Asli Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas dari atasan langsung serendah-rendahnya pejabat eselon III, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2002, yang bersangkutan masih melaksanakan tugas/kegiatan di bidang pengawasan farmasi dan makanan; 1.2. Fotocopy ijazah terakhir yang disahkan/ dilegalisir; 1.3. Foto kopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; 1.4. Foto kopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) satu tahun terakhir; 1.5. Asli Keputusan Penugasan/penempatan terakhir, atau yang dilegalisir 1.6. Asli Pemyataan Bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/ inpassing diatas materai Rp.6000,2. Persyaratan tersebut sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, wajib diperiksa kelengkapannya; dan 3. Selanjutnya usulan tersebut diteruskan kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Kepala Biro Umum c.q. Bagian Pengembangan Pegawai. 4. Bagian Pengembangan Pegawai wajib melakukan: 4.1. Pemeriksaan kelengkapan berkas beserta lampiran usulan sesuai yang dipersyaratkan; 4.2. Memverifikasi kebenaran dan keabsahan berkas beserta lampiran usulan;


43


4.3. Menilai tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, serta masa kerja pangkat terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan. 5. Bagian Pengembangan Pegawai selanjutnya membuat rancangan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui Penyesuaian/ inpassing. 6. Berkas beserta lampiran usulan yang telah memenuhi persyaratan dan rancangan keputusan oleh Bagian Pengembangan Pegawai, melalui Kepala Biro Umum diteruskan kepada Sekretaris Utama untuk mendapat penetapan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing. 7. Asli Keputusan Pengangkatan disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusan kepada: 7.1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta; 7.2. Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; 7.3. Kepala Biro Umum; 7.4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 7.5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat 7.6. Bendaharawan Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; 8. Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai ketentuan yang berlaku, dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai BPOM.

V.

KETENTUAN TEKNIS

1. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melakukan pekerjaan di bidang pengawasan farmasi dan makanan sebelum tanggal 16 Agustus 2002 adalah yang dapat diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing, selama memenuhi persyaratan lainnya. 2. Persyaratan Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil adalah berijazah serendah-rendahnya SLTA atau yang setingkat, pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk.l golongan ruang ll/b, dan setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja atau Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir. 3. Persyaratan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli adalah berijazah serendahrendahnya sariana (S1)/diploma IV, pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol ruang III/a; dan setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.


44


4. Angka kredit Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing besamya berdasarkan pada pendidikan, pangkat dan masa kerja pangkat terakhir sesuai Lampiran V dan VI Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara N0.48/KEP/M.PAN/8/2002, atau Lampiran VIII contoh 1a dan 1b Petunjuk Teknis. 5. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki, serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir, maka kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat berikutnya setelah penetapan penyesuaian/inpassing dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan dan kepadanya diberikan angka kredit minimal untuk pangkat yang ditetapkan. 6. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dengan tingkat hukuman disiplin sedang dan atau berat, tidak dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing. 7. Pegawai Negeri Sipil yang sebelum tanggal 16 Agustus 2002 tidak melaksanakan tugas dibidang pengawasan farmasi dan makanan, tidak dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing. 8. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan tidak dapat diusulkan untuk diangkat ke dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing. 9. Pegawai Negeri Sipil yang sedang dikenakan pemberhentian sementara tidak dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing. 10. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara (kecuali untuk cuti melahirkan anak) tidak dapat diusulkan untuk diangkat ke dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing. 11. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberi tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan farmasi dan makanan setelah tanggal 16 Agustus 2002 tidak dapat diusulkan untuk diangkat ke dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing. 12. Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh ijazah Dll, D III, S1 atau ijazah pendidikan lainnya, tetapi belum dilaporkan dan belum digunakan untuk mutasi kepegawaian. Maka yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing dengan angka kredit sesuai pendidikan terakhir pada SK Kenaikan pangkat. 13. Pegawai Negeri Sipil BPOM yang bekerja di luar bidang pengawasan farmasi dan makanan serta tidak menjabat sebagai pejabat struktural maupun fungsional lainnya, tidak dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing.


45


14. Pegawai Negeri Sipil BPOM yang menduduki jabatan tertentu di luar bidang pengawasan farmasi dan makanan, tidak dapat diangkat dalam dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing. VI.

LAIN-LAIN

Pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/ inpassing diharapkan telah memperhatikan perubahan struktur, tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan farmasi dan makanan. Sehingga Pengawas Farmasi dan Makanan yang telah diangkat melalui penyesuaian/inpassing, dapat terwadahi dalam struktur, tugas dan fungsi organisasi yang sesuai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/ inpassing selain berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan sesuai peraturan, juga berdasarkan penilaian dan pertimbangan pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Sehingga pimpinan unit kerja mempunyai tanggung jawab terhadap kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Setelah masa penyesuaian/inpassing dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka Kredit berakhir pada tanggal 31 Maret 2004, seluruh tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan menggunakan tata cara pengangkatan pertama kali atau perpindahan dari jabatan.


46


LAMPIRAN III PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN PERTAMA, PEMBEBASAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN, PENGANGKATAN KEMBALI DALAM DAN DARI JABATAN DAN KENAIKAN JABATAN ATAU PANGKAT PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN I.

TUJUAN

Petunjuk teknis ini dijadikan pedoman yang lebih rinci bagi: 1. Pejabat yang berwenang dalam pengangkatan pertama, pembebasan sementara pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam dan dari jabatan, kenaikan jabatan dan pangkat Pengawas Farmasi dan Makanan. 2. Pejabat yang bertugas dalam pengembangan pegawai dan administrasi kepegawaian. 3. Pengawas Farmasi dan Makanan yang bertugas dilingkungan BPOM, Balai Besar dan Balai

II.

UMUM

1. Pengangkatan pertama, pembebasan sementara, pemberhentian, pengangkatan kembali dalam dan dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan; 2. Pengangkatan pertama dan pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Petunjuk Teknis sesuai dengan Lampiran VII SKB Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor HK.00.04.24.02905dan Nomor 21 Tahun 2002.; 3. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara; 4. Pembebasan sementara dari jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Petunjuk Teknis sesuai dengan Lampiran VIII SKB Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor HK.00.04.24.02905 dan Nomor 21 Tahun 2002.; 5. Pemberhentian dari Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Petunjuk Teknis sesuai dengan Lampiran IX SKB Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan


47


Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor HK.00.04.24.02905 dan Nomor 21 Tahun 2002.; 6. Untuk dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan, harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan, sedangkan pangkat dan golongan ruang ditetapkan sama dengan pangkat dan golongan ruang yang terakhir dimiliki; 7. Sedangkan penetapan jenjang jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang, sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Petunjuk Teknis sesuai dengan Lampiran III untuk Terampil dan Lampiran IV untuk Ahli pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002.

III.

PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM dan Balai POM yang memenuhi persyaratan dan kompetensi dapat diusulkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan namun harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai jenjang jabatannya; 2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan harus sesuai dengan formasi yang tersedia; 3. Usul pengangkatan calon Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan ditandatangani atasan yang bersangkutan, selanjutnya diajukan kepada pejabat yang berwenang yaitu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Umum; 4. Atasan calon pejabat Pengawas Farmasi dan Makanan adalah: 4.1. Deputi atau pejabat lain setingkat Direktur yang ditunjuk olehnya atau Kepala Pusat pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; 4.2. Kepala Balai Besar POM atau Kepala Balai POM. 5. Persyaratan untuk Terampil adalah sebagai berikut: 5.1. Berijazah D-II atau D-III sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; 5.2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ll/b; 5.3. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan; 5.4. Telah memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan bagi jenjang jabatan/ kepangkatan; 5.5. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya baik dalam 1 (satu) tahun terakhir 6. Persyaratan untuk Ahli adalah sebagai berikut:


48


6.1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; 6.2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan III/a; 6.3. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan; 6.4. Telah memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan bagi jenjang jabatan/ kepangkatan; 6.5. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya baik dalam 1 (satu) tahun terakhir 7. Kelengkapan berkas setiap usulan adalah sebagai berikut : 7.1. Surat pemyataan bersedia diangkat sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan pada Lampiran VIII contoh nomor 6 Petunjuk Teknis; 7.2. Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas pada Lampiran VIII contoh nomor 7 Petunjuk Teknis; 7.3. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; (dihilangkan) 7.4. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir; 7.5. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir; 7.6. Fotokopi Sertifikat/STTPL yang dimiliki; 7.7. Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 1 (satu) tahun terakhir; IV. V.

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM dan Balai POM yang memenuhi persyaratan dan kompetensi dapat diusulkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan namun harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai jenjang jabatannya; 2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan harus sesuai dengan formasi yang tersedia; 3. Persyaratan untukTerampil adalah sebagai berikut: 3.1. Berijazah D-II atau D-III sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; 3.2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan II/b; 3.3. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan, 3.4. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan bagi jenjang jabatan/ kepangkatan; 3.5. Memiliki pengalaman melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;


49


3.6. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun. 3.7. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 4. Persyaratan untuk Ahli adalah sebagai berikut: 4.1. Berijazah serendah-rendahnya sarjana atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; 4.2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan III/a 4.3. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan; 4.4. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan bagi jenjang jabatan/kepangkatan; 4.5. Memiliki pengalaman melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; 4.6. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun. 4.7. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 5. Angka kredit yang tercantum pada SK Pengangkatan kedalam jabatan fungsional melalui perpindahan jabatan sesuai dengan tabel angka kredit perpindahan jabatan. 6. Kelengkapan berkas setiap usulan adalah sebagai berikut 6.1 Surat pemyataan bersedia diangkat sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan pada Lampiran VIII contoh nomor 6 Petunjuk Teknis 6.2 Surat Pemyataan telah memiliki pengalaman melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, diketahui oteh atasan langsung dan disahkan oleh Bagian Pengembangan Pegawai; 6.3 Penetapan angka Kredit (PAK) jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan bagi yang pernah menduduki jabatan tersebut; 6.4 Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan sebelumnya; (dihilangkan) 6.5 Fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir; 6.6 Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; (dihilangkan) 6.7 Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir; 6.8 Fotokopi STTPL yang dimiliki; 6.9 Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 1 (satu) tahun terakhir.


50


VI.

PEMBEBASAN SEMENTARA

1. Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan II/b sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia pangkat Penata, golongan III/c dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama pangkat Penata Muda, golongan III/a sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. 2. Pengawas Farmasi dan Makanan Madya pangkat Pembina, golongan IV/a sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi. 3. Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurangkurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan pengawasan farmasi dan makanan dan pengembangan profesi. 4. Pengawas Farmasi dan Makanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurangkurangnya 25 (dua puluh lima) dari kegiatan pengawasan farmasi dan makanan dan pengembangan profesi. 5. Dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 berupa penurunan pangkat, maka selama menjalani hukuman disiplin yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pokoknya tetapi kegiatan tersebut tidak dinilai angka kreditnya. 6. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; 7. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan; 8. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; 9. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 10. Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatan sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan kecuali karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diberhentikan pembayaran tunjangan jabatannya sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal keputusan.


51


11. Pengawas Farmasi dan Makanan yang ditugaskan di luar jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan apabila dalam masa penugasannya telah mencapai usia pensiun. Maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapatkan hak-hak kepegawaiannya, berdasarkan jabatan terakhir yang diduduki; 12. Kelengkapan berkas setiap usulan adalah sebagai berikut: 12.1. Fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir; 12.2. Fotokopi Surat Keputusan kenaikan jabatan yang terakhir 12.3. Fotokopi Surat Izin Belajar; diganti surat keputusan tugas belajar 12.4. Fotokopi Surat Penugasan di luar jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan; 12.5. Fotokopi Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin; 12.6. Fotokopi Surat Cuti di luartanggungan negara.

VII. ENGANGKATAN KEMBALI

1. Pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai jenjang jabatannya. 2. Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan apabila: 2.1. Masa bertaku hukuman disiplin telah berakhir. 2.2. Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan. 2.3. Telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan. 2.4. Telah diangkat kembali pada instansi semula. 2.5. Telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam bulan). 2.6. Dapat mengumpulkan kekurangan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. 2.7. Dapat mengumpulkan angka kredit minimal 12 dari pengembangan profesi untuk Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana pangkat Pembina, golongan lV/a sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan IV/d. 3. Jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki. 4. Kelengkapan berkas adalah sebagai berikut: 4.1. Surat pernyataan dari atasan kepala unit kerja bahwa tidak keberatan pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional farmasi dan makanan.


52


4.2. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan yang ditanda tangani atasan pejabat Pengawas Farmasi dan Makanan; atau 4.3. Surat pemyataan telah aktif kembali melaksanakan tugas jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan yang ditandatangani atasan pejabat Pengawas Farmasi dan Makanan. 4.4. Fotokopi surat keputusan pangkat terakhir; 4.5. Fotokopi surat keputusan pengangkatan/kenaikan jabatan yang terakhir; 4.6. Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 1 (satu) tahun terakhir. VIII. IX.

KENAIKAN JABATAN

1. Penetapan angka kredit digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan; 2. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dibebaskan sementara selama pembebasan tersebut dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan namun jabatannya tidak ikut dinaikkan; 3. Kenaikan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil dan Ahli sampai dengan jenjang jabatan Madya, ditetapkan oleh Kepala BPOM; 4. Kenaikan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya menjadi jenjang jabatan Utama, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Kepala BKN; 5. Kenaikan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan satu tingkat lebih tinggi wajib diusulkan oleh atasan pejabat Pengawas Farmasi dan Makanan yang bersangkutan apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 5.1. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir: 5.2. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi 5.3. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai jenjang jabatannya. 5.4. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3, sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir 6. Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat terampil yang memperoleh ijazah sarjana / Diploma IV dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat diangkat sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat Ahli dan memenuhi angka kredit minimal untuk tingkat Ahli. 7. Angka kredit yang tercantum pada Surat Keputusan Ahli adalah angka kredit pada lampiran VII. 8. Kelengkapan berkas kenaikan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan adalah sebagai berikut:


53


8.1. Fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir. 8.2. Fotokopi Surat Keputusan jabatan yang terakhir. 8.3. Fotokopi STTPL yang dimiliki; 8.4. Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 1 (satu) tahun terakhir; 8.5. Fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK). X.

KENAIKAN PANGKAT

1. Penetapan angka kredit digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat; 2. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dibebaskan sementara, selama pembebasan tersebut dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara reguler, apabila: 2.1. Pangkatnya belum mencapai pangkat tertinggi berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki; 2.2. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki; 2.3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 3. Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi wajib diusulkan oleh atasan pejabat Pengawas Farmasi dan Makanan yang bersangkutan apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 3.1. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; 3.2. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; 3.3. Mempunyai angka kredit sekurang-kurangnya 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi, untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pengawas Farmasi Ahli Madya Pembina Tk I, IV/b sampai Pengawas Farmasi Ahli Utama, IV/e; 3.4. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3, sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

4. Kelengkapan Berkas Kenaikan pangkat Pengawas Farmasi dan Makanan adalah sebagai berikut: 4.1. Fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir; 4.2. Fotokopi Surat Keputusan kenaikan jabatan yang terakhir. 4.3. Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir 4.4. Fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK).


54


5. Kenaikan pangkat ditetapkan dengan keputusan Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan II/b menjadi Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Pelaksana pangkat Pengatur, golongan II/c sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan III/a. 6. Kenaikan pangkat ditetapkan dengan keputusan Kepala Biro Umum setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk: 6.1. Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan III/a menjadi Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan III/b sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Penyelia pangkat Penata, golongan III/c 6.2. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan III/a menjadi Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan III/b sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Mudapangkat Penata, golongan III/c. 7. Kenaikan pangkat ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Utama setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk: 7.1. Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Penyelia pangkat Penata, golongan III/c menjadi Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan III/d; 7.2. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pangkat Penata, golongan III/c menjadi Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pangkat Penata Tingkat I golonganIII/d; 8. Kenaikan pangkat ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan III/d menjadi Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya pangkat Pembina, golongan IV/a sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan IV/b. 9. Kenaikan pangkat ditetapkan dengan keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan IV/b menjadi Pembina Utama Muda, golongan IV/c dan menjadi Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan IV/d sampai dengan Pembina Utama, golongan IV/e

XI.


PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

55


1. Pengawas Farmasi dan Makanan diberhentikan dari jabatannya apabila: 1.1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau 1.2. Pindah unit kerja di luar Badan Pengawas Obat dan Makanan. 1.3. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat 2. Setiap usulan pemberhentian dari jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan dilampirkan: 2.1. Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir; 2.2. Surat Keputusan kenaikan jabatan terakhir; 2.3. Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin; dan 2.4. Penetapan angka kredit (PAK).


56


LAMPIRAN IV PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN I.

TUJUAN

Petunjuk teknis ini dijadikan pedoman yang lebih rinci bagi: 1. Pejabat yang berwenang dalam rangka penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Farmasi dan Makanan. 2. Pejabat yang bertugas dalam pengembangan pegawai dan administrasi kepegawaian. 3. Pengawas Farmasi dan Makanan yang bertugas di lingkungan BPOM, Balai Besar dan Balai.

II.

UMUM

1. Tim Penilai angka kredit adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Farmasi dan Makanan dalam rangka membantu pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 2. Tim Penilai bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat, yaitu: 2.1. Kenaikan pangkat periode bulan April, sidang dilaksanakan selambatlambatnya awal bulan Desember tahun sebelumnya; 2.2. Kenaikan pangkat periode bulan Oktober, sidang dilaksanakan selambatlambatnya awal bulan Juni tahun yang sama; 3. Sidang Tim Penilai harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Tim Penilai, dibulatkan ke atas; 4. Setiap hasil sidang dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Penilaian dan Laporan Hasil Persidangan; 5. Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Tim Penilai dibebankan pada anggaran unit kerja masing-masing.

III.


TIM PENILAI

57


Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan terdiri dari: 1. Tim Penilai BPOM bagi Kepala BPOM selanjutnya disebut Tim Penilai BPOM. Tugasnya adalah membantu kepada Kepala BPOM atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Farmasi Makanan Madya dan Pengawas Farmasi Makanan Utama; Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap Tim Penilai lainnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPOM atau pejabat lain yang ditunjuk, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit. 2. Tim Penilai Sekretariat Utama bagi Sekretaris Utama BPOM selanjutnya disebutTim Penilai Sekretariat Utama. Tugasnya adalah membantu Sekretaris Utama BPOM atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Farmasi Makanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Farmasi Makanan Penyelia dan Pengawas Farmasi Makanan Pertama sampai dengan Pengawas Farmasi Makanan Muda di lingkungan BPOM dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama BPOM atau pejabat lain yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit. 3. Tim Penilai Balai Besar bagi Kepala Balai Besar POM selanjutnya disebutTim Penilai Balai Besar. Tugasnya adalah membantu Kepala Balai Besar dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Farmasi Makanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Farmasi Makanan Penyelia dan Pengawas Farmasi Makanan Pertama sampai dengan Pengawas Farmasi Makanan Muda di lingkungan Balai Besar dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Besar yang berhubungan dengan penetapan angka kredit. 4. Tim Penilai Balai bagi Kepala Balai POM selanjutnya disebut Tim Penilai Balai. Tugasnya adalah membantu Kepala Balai dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Farmasi Makanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Farmasi Makanan Penyelia dan Pengawas Farmasi Makanan Pertama sampai dengan Pengawas Farmasi Makanan Muda di lingkungan Balai dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai yang berhubungan dengan penetapan angka kredit. 5. Apabila Tim Penilai Balai Besar atau Tim Penilai Balai belum dapat dibentuk karena sesuatu hal, maka penilaian angka kredit dilakukan oleh Tim Penilai BPOM. 6. Persyaratan Tim Penilai adalah sebagai berikut: 6.1. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan/pangkat setingkat jabatan/pangkat Pengawas Farmasi dan Makanan yang dinilai;

dengan

6.2. Mempunyai keahlian dan kemampuan / kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengawas Farmasi dan Makanan;dan 6.3. Dapat aktif melakukan penilaian.


58


7. Susunan keanggotaan Tim Penilai berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang, terdiri dari: 7.1. Seorang Ketua merangkap anggota; 7.2. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; 7.3. Seorang Sekretaris merangkap anggota; 7.4. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota. 8. Jumlah anggota Tim Penilai yang merupakan pejabat Pengawas Farmasi dan Makanan harus lebih banyak dari pada anggota Tim Penilai yang bukan pejabat Pengawas Farmasi dan Makanan. 9. Apabila komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengawasan farmasi dan makanan. 10. Masa keanggotaan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode jabatan berikutnya. 11. Setelah 2 (dua) kali berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui periode tenggang waktu 1 (satu) periode jabatan; 12. Tim Penilai dapat diberhentikan atau diganti oleh pejabat yang berwenang sebelum periode jabatannya berakhir berdasarkan alasan yang sah; 13. Apabila terdapat anggota Tim Penilai yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai dapat mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai kepada Pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai. 14. Jabatan Tim Penilai akan gugur apabila yang bersangkutan pindah tugas atau pensiun atau meninggal dunia atau diberhentikan berdasarkan alasan yang sah, atau apabila yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan atau lebih; 15. Apabila terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti, atau yang bersangkutan dinonaktifkan sementara; 16. Tim Penilai yang jabatan/pangkat lebih rendah dari Pengawas Farmasi dan Makanan yang akan dinilai, maka Ketua Tim Penilai mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti, atau yang bersangkutan dinonaktifkan sementara; 17. Apabila dianggap perlu, pejabat yang berwenang dapat membentuk Tim Penilai Teknis setelah disetujui oleh Kepala Badan, dalam melakukan penilaian untuk bidang-bidang khusus. 18. Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan. 19. Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggungjawab kepada Ketua Tim Penilai.


59


IV.

SEKRETARIAT TIM PENILAI

1. Sekretariat Tim Penilai bertugas membantu Tim Penilai dalam melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian; 2. Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan dipimpin oleh sekretaris Tim Penilai yang merupakan pejabat struktural yang menangani urusan kepegawaian, yaitu: 2.1. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai untuk Tim Penilai BPOM; 2.2. Kepala Sub Bagian Jabatan Fungsional untuk Tim Penilai Sekretaris Utama; 2.3. Kepala Sub Bag Tata Usaha di Balai Besar untuk Tim Penilai Balai Besar; 2.4. Kepala Sub Bag Tata Usaha di Balai untuk Tim Penilai Balai. 3. Sekretariat Tim Penilai bertugas dan berfungsi sebagai: 3.1. Mengadministrasikan DUPAK dan PAK; 3.2. Meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan; 3.3. Membuat jadwal sidang; 3.4. Menyiapkan konsep Berita Acara Hasil Penilaian; 3.5. Menyusun Laporan Hasil Persidangan; 3.6. Membuat konsep PAK; 3.7. Melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data; 3.8. Memantau perolehan angka kredit Pengawas Farmasi dan Makanan setiap 6 (enam) bulan, apakah memenuhi persyaratan minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; 3.9. Memberikan laporan kepada Ketua Tim Penilai tentang Pengawas Farmasi dan Makanan yang tidak memperoleh angka kredit kumulatif minimum yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada waktunya dan atau pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan; 3.10. Meneruskan berkas DUPAK Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya dan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Utama kepada Sekretariat Tim Penilai BPOM; 3.11. Mengirimkan Asli PAK kepada BKN melalui Biro Umum u.p. Bagian Pengembangan Pegawai; 3.12. Mengirimkan tembusan PAK kepada: 3.12.1. Pengawas Farmasi dan Makanan yang bersangkutan; 3.12.2. Pimpinan unit kerja Pengawas Farmasi dan Makanan yang bersangkutan; 3.12.3. Sekretaris Tim bersangkutan;

Pengawas

Farmasi

dan

Makanan

yang

3.12.4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 3.12.5. Kepala Biro Umum u.p. Bagian Pengembangan Pegawai;


60


AMPIRAN V PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

I.

TUJUAN

Petunjuk teknis ini dijadikan pedoman yang lebih rinci bagi: 1. Pejabat yang berwenang dalam rangka penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Farmasi dan Makanan. 2. Pejabat yang bertugas dalam pengembangan pegawai dan administrasi kepegawaian. 3. Pengawas Farmasi dan Makanan yang bertugas di lingkungan BPOM, Balai Besar dan Balai.

II.

UMUM

1. Penilaian prestasi kerja dilakukan secara seksama oleh Tim Penilai setelah menurut perhitungan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi. 2. Penilaian prestasi kerja diajukan dengan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK), sebagaimana tercantum pada Lampiran IX untuk Terampil dan Lampiran X untuk Ahli. 3. DUPAK adalah suatu daftar tentang keterangan perorangan yang akan diusulkan penetapan angka kreditnya dan memuat unsur yang dinilai serta angka kreditnya. 4. Apabila pada satu unit kerja tidak terdapat Pengawas Farmasi dan Makanan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan butir kegiatan pada lampiran VI untuk Terampil dan Lampiran VII untuk Ahli, maka Pengawas Farmasi dan Makanan satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja. 4.1. Pengawas Farmasi dan Makanan yang melaksanakan tugas Pengawas Farmasi dan Makanan di atas jenjang jabatannya, diberikan angka kredit


61


80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan; 4.2. Pengawas Farmasi dan Makanan yang melaksanakan tugas Pengawas Farmasi dan Makanan di bawah jenjang jabatannya, diberikan angka kredit sama dengan angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan; 5. Pengawas Farmasi dan Makanan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka kelebihan angka kredit tersebut dapat dipehitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. 6. Pengawas Farmasi dan Makanan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan yang didudukinya atau pangkat yang dimilikinya, maka pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat. Jika kurang dari 20 % tidak memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi kenaikan jabatan/pangkat. 7. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan serta kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Farmasi dan Makanan: 7.1. Sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; 7.2. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. 8. Pengawas Farmasi dan Makanan yang akan naik jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pengawas Farmasi dan Makanan Madya pangkat Pembina Tk I, IV/b menjadi Pembina Utama Muda, IV/c sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Utama pangkat Pembina Utama, IV/e diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 12 (dua belas) dari kegiatan pengembangan profesi. 9. Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang ll/d ke bawah apabila memperoleh ijazah Starata 1 atau Diploma IV, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dan atau jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli, dengan ketentuan: 9.1. Bidang pendidikan/ijazah/Surat Tanda Belajar harus sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.kualifikasi yang ditetapkan; 9.2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir 9.3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 9.4. Sekurang-kurangnya memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.


62


III.

PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat dilakukan 2 (dua) kali setahun dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat, yaitu sebagai berikut: 1.1. Kenaikan pangkat periode bulan April, angka kredit ditetapkan selambatlambatnya bulan Januari tahun yang sama; 1.2. Kenaikan pangkat periode bulan Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya bulan Juli tahun yang sama; 2. Sedangkan penetapan angka kredit untuk pengangkatan, kenaikan jabatan dan keperluan lain seperti misalnya untuk pembebasan sementara dapat dilakukan setiap saat atau tidak terikat pada periode waktu tertentu. 3. Setiap usul penetapan angka kredit, dilampiri dengan berkas: 3.1. Surat pemyataan melakukan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan serta bukti fisiknya, sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Petunjuk Teknis sesuai dengan Lampiran III SKB Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor HK.00.04.24.02905dan Nomor 21 Tahun 2002. 3.2. Surat pemyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Petunjuk Teknis sesuai dengan Lampiran IV SKB Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor HK. 00.04.24.02905 dan Nomor 21 Tahun 2002. 3.3. Surat pemyataan melakukan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Pengawas Farmasi dan Makanan, sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Petunjuk Teknis sesuai dengan Lampiran V SKB Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor HK.00.04.24.02905 dan Nomor 21 Tahun 2002. 3.4. Salinan atau foto kopi ijazah/STTPL dan atau keterangan/ penghargaan yang pernah diterima yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 4. Setiap Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan wajib membuat Buku Kerja sebagai Bukti fisik kegiatan (format sesuai lampiran .....) 5. Buku Kerja ditanda tangani oleh atasan pemberi tugas. 6. DUPAK diajukan oleh: 6.1. Sekretaris Utama kepada Kepala BPOM untuk angka kredit Pengawas Farmasi dan Makanan Madya sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Utama di lingkungan BPOM, Balai Besar dan Balai 6.2. Kepala Biro Umum kepada Sekretaris Utama untuk angka kredit Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Muda di lingkungan BPOM.


63


6.3. Kepala Bidang terkait kepada Kepala Balai Besar untuk angka kredit Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Muda di Balai Besar. 6.4. Kepala Seksi terkait kepada Kepala Balai untuk angka kredit Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Muda di Balai. 7. DUPAK yang diajukan dilengkapi dengan surat pemyataan melakukan kegiatan bulanan dan enam bulanan. 8. Tata cara pengajuan DUPAK adalah sebagai berikut: 8.1. Setiap kegiatan yang dilakukan Pengawas Farmasi dan Makanan dicatat dan dibuat sesuai dengan formulir pada Lampiran VIII Petunjuk Teknis sesuai dengan Lampiran III. IV dan V SKB Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor HK. 00.04.24.02905 dan Nomor 21 Tahun 2002 atau XII, selanjutnya setiap bulan dilaporkan kepada pemberi tugas untuk disahkan dan diketahui oleh atasan langsung. 8.2. Setiap 6 bulan, Pengawas Farmasi dan Makanan membuat rekapitulasi laporan kegiatan sesuai dengan formulir pada Lampiran VIII Petunjuk Teknis sesuai dengan Lampiran III, IV dan V SKB Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor HK.00.04.24.02905 dan Nomor21 Tahun 2002., kemudian dilaporkan kepada pemberi tugas untuk disahkan dan diketahui oleh atasan langsung; 8.3. DUPAK disampaikan kepada Tim Penilai melalui Sekretariat Tim Penilai. 8.4. Sekretariat Tim Penilai meneliti atau menelaah kelengkapan berkas DUPAK 8.5. Jika DUPAK tersebut: 8.5.1. Lengkap, maka sekretariat meneruskan kepada Tim Penilai. 8.5.2. Tidak lengkap, dikembalikan kepada yang mengusulkan untuk dilengkapi; 9. Penetapan Angka Kredit (PAK) dibuat sesuai dengan formulir pada Lampiran VIII Petunjuk Teknis sesuai dengan Lampiran VI SKB Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor HK.00.04.24.02905dan Nomor21 Tahun 2002. ditetapkan oleh: 9.1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Madya sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Utama di lingkungan BPOM, Balai Besar dan Balai 9.2. Sekretaris Utama atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Muda di lingkungan BPOM


64


9.3. Kepala Balai Besar bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Muda di lingkungan Balai Besar. 9.4. Kepala Balai bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Muda di lingkungan Balai. 10. PAK disampaikan kepada: 10.1. Asli untuk Badan Kepegawaian Negara; 10.2. Tembusan disampaikan kepada: 10.2.1. Pejabat Pengawas Farmasi dan Makanan yang bersangkutan. 10.2.2. Pejabat yang menetapkan angka kredit. 10.2.3. Atasan Pejabat Pengawas Farmasi dan Makanan 10.2.4. Sekretariat Tim Penilai yang bersangkutan. 10.2.5. Kepala Biro Umum BPOM. 11. Setiap penanda tangan PAK harus menyampaikan spesimen tanda tangannya.

IV.

ANGKA KREDIT DAN CARA PENGHITUNGANNYA

1. Pengawas Farmasi dan Makanan yang telah mencapai angka kredit kumulatif melebihi yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, maka kelebihan angka kredit tersebut akan diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. 2. Pengawas Farmasi dan Makanan yang telah mencapai angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, maka pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari unsur kegiatan pengawasan farmasi dan makanan. 3. Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d setiap tahun sejak menduduki jabatan atau pangkatnya, diwajibkan memperoleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pengawasan farmasi dan makanan dan pengembangan profesi. 4. Pengawas Farmasi dan Makanan Utama Pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurangkurangnya 25 (dua puluh lima) dari kegiatan pengawasan farmasi dan makanan dan pengembangan profesi. (dihilangkan) 5. Pengawas Farmasi dan Makanan yang akan naik jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pengawas Farmasi dan Makanan Madya Pangkat Pembina


65


Tingkat I golongan ruang IV/b, Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e diwajibkan mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal sekurangkurangnya 12 (dua belas) yang berasal dari kegiatan pengembangan profesi. 6. Angka kredit kegiatan pengawasan farmasi dan makanan berasal dari: 6.1 Unsur Pendidikan Untuk Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan, maka Gelar/Ijazah diberikan angka kredit sebesar 100 untuk S1, 150 untuk S2 dan 200 untuk S3. Sedangkan bagi Pengawas Farmasi dan Makanan yang memperoleh gelar/ijazah jenjang pendidikan lebih tinggi setelah diangkat, maka angka kredit yang diberikan adalah selisih antara angka kredit gelar/ijazah yang lebih tinggi dengan angka kredit yang pernah diberikan untuk gelar/ ijazah sebelumnya. 6.1.1. Pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Pengawas Farmasi dan Makanan, 6.1.1.1.

Pendidikan Sarjana

Drs. Sardjono adalah PNS pendidikan sarjana biologi bertugas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan, maka yang bersangkutan diberi angka kredit dari unsur pendidikan sarjana sebesar 100 6.1.1.2.

Pendidikan Pasca Sarjana

Drs. Sardjono melanjutkan pendidikan pasca sarjana program mikrobiologi ijazah yang bersangkutan diberi angka kredit unsur pendidikan pasca sarjana sebesar 150. bukti fisik ijazah Oleh karena itu Drs. Sardjono mendapat tambahan angka kredit untuk ijazah pasca sarjana sebesar 150 – 50 = 50 6.1.2. Pendidikan formal yang tidak sesuai dengan bidang tugas Pengawas Farmasi dan Makanan 6.1.2.1.

Pendidikan D-III

Tukiran adalah PNS dengan pendidikan SLTA bertugas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/inpassing Kemudian Tukiran melanjutkan pendidikan D III di bidang ekonomi. Setelah Tukiran menyelesaikan pendidikannya maka ijazah D III bidang ekonomi diberikan angka kredit 3, berasal dari unsur penunjang, bukti fisik ijazah. 6.1.2.2.


Pendidikan Doktor

66


Dra. Ratih, MSc. adalah Pengawas Farmasi dan Makanan berpendidikan pasca sarjana bidang toksikologi. Dalam hal ini Dra. Ratih, MSc. Telah mendapat angka kredit dari ijazah pasca sarjana bidang toksikologi sebesar 150. Kemudian Dra. Ratih, MSc. Mengikuti pendidikan program doktor di bidang komunikasi. dan setelah menyelesaikan pendidikannya maka ijazah doktor bidang komunikasi diberikan angka kredit 15. bukti fisik ijazah Oleh karena itu angka kredit Dr. Ratih dengan ijazah doktor sebesar 150 + 15 =165 6.2 Unsur pengawasan farmasi dan makanan Rincian kegiatan pengawasan farmasi dan makanan terdiri Terampil dan Ahli 6.2.1

Kegiatan pengawasan farmasi dan makanan Terampil, contoh: 6.2.1.1 Sub Unsur

: Menyiapkan perangkat lunak pengawasan

Butir Kegiatan

: Mengumpulkan data/ literatur menyusun rancangan standar

Kewenangan

: PFM Pelaksana Lanjutan.

untuk

Aniek, pada Direktorat Standardisasi Produk Terapetik BPOM, ditugaskan untuk mengumpulkan data/literatur untuk membuat rancangan standar jarum suntik selama 6 jam; Tiap mengumpulkan informasi yang diperlukan baik berupa data atau pustaka guna mendukung kegiatan: penyusunan standar; evaluasi standar; atau revisi standar (angka kredit sebesar 0,040 setiap 4 jam) bukti fisik buku kerja. Memperoleh angka kredit 6/4 * 0,040.adalah 0,060

6.2.1.2 Sub Unsur Butir Kegiatan


: Melaksanakan pengujian di bidang farmasi dan makanan : Melaksanakan pengujian mutu dan keamanan sediaan farmasi, alkes, PKRT, bahan berbahaya dan makanan, yaitu tiap melaksanakan kegiatan pengujian mutu dan keamanan bahan dan sediaan farmasi, alkes, PKRT, narkotika, psikotropika, zat adiktif lain, prekursor, bahan berbahaya, rokok dan makanan terhadap blangko atau bahan 1 (satu) zat aktif (komponen), atau 1 (satu) jenis konsentrasi, atau 1 (satu) sampel atau sampel spike baku; Tingkat kesulitan II: Uji mikroskopik dan

67


makroskopik untuk simplisia tunggal dan ekstrak; (angka kredit sebesar 0,026 setiap 1 jam) bukti fisik buku kerja Kewenangan

: PFM Penyelia

Edi, pada Balai Besar POM Jakarta, ditugaskan untuk melakukan uji mikroskopik dan makroskopik simplisia tunggal dan ekstrak jamu A selama 2 jam. Memperoleh angka kredit 2 * 0,026 adalah 0,052 6.2.1.3 Sub Unsur

: Melaksanakan penilaian di bidang farmasi dan makanan

Butir Kegiatan

: Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian pendirian sarana distribusi sediaan farmasi, alkes, PKRT, bahan berbahaya dan makanan, yaitu tiap melakukan kegiatan seperti. Pemeriksaan persyaratan teknis; Pemeriksaan lapangan. Tingkat kesulitan I. Angka kredit 0,023 setiap jam

Kewenangan

: PFM Penyelia

Ratna, pada Balai POM Surabaya, mendapat tugas untuk melakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka pendirian PBF obat jadi PT X yang berlokasi di Jalan Raya Darmo Surabaya selama 3 jam. bukti fisik buku kerja, surat tugas. Memperoleh angka kredit 3 * 0,023 adalah 0,069 6.2.1.4 Sub Unsur

: Melaksanakan pemantauan farmasi dan makanan

di

bidang

Butir Kegiatan

: Mengumpulkan data pemantauan yaitu tiap mengumpulkan data untuk mendukung pelaksanaan pemantauan

Kewenangan

: PFM Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0,061 setiap 6 jam

Yanto, pada Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetika, mendapat tugas untuk mengumpulkan data guna mendukung pelaksanaan pemantauan efek samping kosmetika selama 12 jam bukti fisik buku kerja. Memperoleh angka kredit sebesar 12/6 *0,061 adalah 0,122


68


6.2.2

Kegiatan pengawasan farmasi dan makanan Ahli, contoh: 6.2.2.1 Sub Unsur

: Menyiapkan perangkat lunak pengawasan

Butir Kegiatan

: Menyusun rancangan standar yaitu tiap membuat konsep/rancangan standar/ persyaratan

Kewenangan

: PFM Muda, angka kredit 0,167 setiap 8 jam

Wati, Ssi, pada Direktorat Standardisasi Produk Pangan, diberi tugas untuk menyusun Standar Mie Instant selama 4 jam, bukti fisik buku kerja & rancangan standar. Memperoleh angka kredit sebesar 4/8*0,167 adalah 0,083 6.2.2.2 Sub Unsur

: Melaksanakan pemeriksaan farmasi dan makanan

di

bidang

Butir Kegiatan

: Melaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT, bahan berbahaya dan makanan yaitu Pemeriksaan terhadap pemenuhan ketentuan sarana dan prasarana produksi serta pelaksanaan pengadaan bahan, proses produksi, penyimpanan, penyaluran dan administrasinya pada tiap pabrik. Tingkat kesulitan II

Kewenangan

: PFM Muda angka kredit 0,066 setiap 3 jam

Dra. Siti, pada Balai POM Surabaya, ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan ke pabrik obat "A" yang memproduksi sediaan obat non-steril non-B laktam. Memperoleh angka kredit selama 7 jam, bukti fisik laporan dan buku kerja Memperoleh angka kredit 7/3*0,066 adalah 0,154 6.2.2.3 Sub Unsur Butir Kegiatan

: Melaksanakan pengujian di bidang Farmasi dan Makanan : Membuat program akreditasi laboratorium yaitu tiap membuat program/konsultasi program yang berkaitan dengan akreditasi laboratorium bukti fisik buku kerja, surat tugas dan laporan


69


Kewenangan

: PFM Madya angka kredit 0,060 setiap 2 jam

Ir. Budi pada Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, ditugaskan untuk membuat program akreditasi laboratorium Balai POM di Manado selama 15 jam, bukti fisik laporan dan buku kerja. Memperoleh angka kredit 15/2*0,060 adalah 0,450 6.2.2.4 Sub Unsur

: Melaksanakan penilaian di bidang farmasi dan makanan

Butir Kegiatan

: Mengevaluasi dan membahas hasil penilaian pendaftaran bersama tenaga ahli yaitu tiap melakukan evaluasi dan pembahasan hasil penilaian bersama tenaga ahli guna mengambil keputusan untuk kasus tertentu

Kewenangan

: PFM Utama angka kredit 0,098 setiap 2,5 jam

Dra. Santi, MSc. pada Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi, ditugaskan untuk mengevaluasi dan membahas hasil penilaian satu produk obat inovasi baru dengan tenaga ahli. Selama 15 jam, bukti fisik buku kerja Memperoleh angka kredit 15/2,5*0,098 adalah 0,588

6.2.2.5 Sub Unsur Butir Kegiatan

: Melaksanakan pemantauan farmasi dan makanan

di

bidang

: Membuat materi pemantauan yaitu tiap menyusun atau menalaah: protokol pemantauan; instrumen; Cek lis; Wawancara; Tabulasi; Diskusi Kelompok Terarah (DKT).

Kewenangan

: PFM Muda angka kredit 0,093 setiap 4,5 jam

Drs. Andi, pada Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetika, ditugaskan untuk membuat materi pemantauan efek samping kosmetika, selama 20 jam, bukti fisik buku kerja. Memperoleh angka kredit 20/4,5 * 0,093 adalah 0,413


70


6.2.2.6 Sub Unsur

: Melaksanakan penyuluhan farmasi dan makanan

di

bidang

Butir Kegiatan

: Menyusun rancangan materi penyuluhan dalam bentuk naskah yaitu tiap menyusun uraian substansi naskah yang akan disampaikan/ di informasikan.

Kewenangan

: PFM Utama angka kredit sebesar 1,083 setiap 27 jam

Dr. Sartono, MPh., Pengawas Farmasi dan Makanan Utama di Direktorat Pengawas narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, ditugaskan untuk menyusun naskah materi penyuluhan penyalahgunaan narkotika dan zatadiktif. Selama 20 jam, bukti fisik buku kerja. Memperoleh angka kredit 20/27*1,083 adalah 0,802

6.3 Unsur pengembangan profesi Unsur pengembangan profesi Pengawas Farmasi dan Makanan beserta contohnya adalah sebagai berikut: 6.3.1

Sub Unsur

: Membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang farmasi dan makanan

Butir Kegiatan

: Karya tulis ilmiah hasil penelitian, survei dan atau evaluasi di bidang farmasi dan makanan/bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Kewenangan

: Semua jenjang PFM

Dr. Ivan Nikholas MPh, Pengawas Farmasi dan Makanan Madya di Balai POM Denpasar, bersama-sama 3 (tiga) orang PFM lain, membuat Karya tulis ilmiah hasil survei di bidang harga obat. Memperoleh angka kredit bersama-sama sebesar 12,500 untuk:

6.3.2



Penulis Utama sebesar 60 yaitu: 60 x 12,500 = 7,500



Penulis Pembantu sebesar 40 yaitu: 40 x 12.500 = 1,667

Sub Unsur


: Memberikan bimbingan teknis di bidang pengawasan farmasi dan makanan kepada Pengawas Farmasi dan Makanan dibawah jenjang jabatannya.

71


Butir Kegiatan

: Memberi bimbingan teknis dibidang pengawasan farmasi dan makanan kepada Pengawas Farmasi dan Makanan dibawah jenjang jabatannya

Kewenangan

: Semua jenjang PFM setiap ......... ?

Mikhail TBN, SSi, MSi, seorang biolog yang menjabat PFM Madya di Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN), ditugaskan untuk melakukan bimbingan teknis pengujian mikrobiologi kepada tenaga penguji di Balai POM. Memperoleh angka kredit sebesar 0,020.

6.4 Unsur penunjang 6.4.1

Sub Unsur

: Menjadi anggota organisasi profesi bidang farmasi

Butir Kegiatan

: Sebagai pengurus aktif tingkat nasional

Kewenangan

: Semua jenjang PFM

Drs. Marzuki, MSc, seorang PFM Utama di Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi, tercatat dan menjadi pengurus aktif dalam organisasi Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI). Tiap tahun memperoleh angka kredit sebesar 1,000.

6.4.2

Sub Unsur

: Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

Kewenangan

: Semua jenjang PFM

Wati, Ssi, PFM Madya di Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Tiap tahun memperoleh angka kredit sebesar 0,500.

7. Penetapan jenjang jabatan dan angka kredit untuk pengangkatan pertama adalah sebagai berikut: Dra. Suryani adalah sarjana biologi, diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Maret 2000, ditugaskan pada Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Terapeutik. Setelah 1 (satu) tahun bertugas yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pada tanggal 30 Oktober 2003 Dra. Suryani diusulkan untuk diangkat ke dalam jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, maka pelaksanaan


72


pengangkatan Dra.Suryarii dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan adalah sebagai berikut: 7.1. Berdasarkan data tersebut di atas, Dra. Suryani adalah Pegawai Negeri Sipil yang sesuai Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas sudah aktif melaksanakan tugasnya terhitung mulai 1 Maret 2000 sampai dengan 30 Oktober 2003, yaitu 3 tahun 7 bulan. 7.2.

Perhitungan dan Penetapan angka kredit adalah sebagai berikut:

7.2.1. Ijazah sarjana Biologi

:

100

7.2.2. Sertifikat diktat 300 jam

:

3

7.2.3. Unsur kegiatan pengawasan farmasi & makanan

:

16

7.2.4. Pengembangan profesi

:

-

7.2.5. Penunjang tugas pengawasan farmasi & makanan :

1

7.2.6. Jumlah angka kredit yang diperoleh 7.3.

:

Dikeluarkan PAK atas nama Dra. Suryani sebesar :

120 120

7.4. Dengan demikian yang bersangkutan diangkat ke dalam jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama angka kredit 120

8. Penetapan jenjang jabatan dan angka kredit untuk perpindahan ke dalam jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah sebagai berikut: Drs. Arjuna, MSc., adalah Pasca Sarjana Mikrobiologi, dengan riwayat jabatan sebagai berikut: 

Calon Pegawai Negeri Sipil mulai tanggal 1 Maret 1990 – 28 Februari 1991, ditugaskan pada PPOMN (Pusat Pengujian Obat& Makanan Nasional).



1 Maret 1991 - 31 Maret 1995 PNS di PPOMN,



1 April 1995 - 30 Nopember 1999 dipindahkan ke Direktorat Obat Asli Indonesia, dan diangkat dalam jabatan Kepala Seksi.



1 Desember 1999 - 5 September 2003 dipindahkan kembali ke PPOMN dengan jabatan Kepala Seksi.



5 Oktober 2003 diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

8.1. Berdasarkan data tersebut di atas, Drs. Arjuna MSc., adalah Pegawai Negeri Sipil yang sesuai Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas sudah aktif melaksanakan tugas pengawasan farmasi dan makanan mulai 1 Maret 1990 sampai dengan 5 Oktober 2003, yaitu 13 tahun 7 bulan. 8.2.

Perhitungan dan Penetapan angka kreditnya adalah sebagai berikut:

8.2.1. Ijazah Pasca sarjana Biologi

:100,000

8.2.2. Sertifikat diktat

: 25,000

8.2.3. Unsur kegiatan pengawasan farmasi & makanan :111,665 8.2.4. Pengembangan profesi


: 40,000

73


8.2.5. Penunjang tugas pengawasan farmasi & makanan : 16,500 8.2.6. Jumlah angka kredit yang diperoleh 8.3.

:293,165

Dikeluarkan PAK atas nama Drs.Arjuna, MSc., sebesar 293,165

8.4. Dengan demikian yang bersangkutan diangkat ke dalam jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagai berikut: 8.4.1. Angka Kredit

: 293,165

8.4.2. Jabatan

: Pengawas Farmasi dan Makanan Muda terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2003

8.4.3. Pangkat/gol

: Pembina, IV/a

9. Pembebasan Sementara dan Pengangkatan Kembali, contoh: Drs. Djoko P., Apt adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, memiliki angka kredit terakhir sebesar 420. Yang bersangkutan akan diangkat dalam jabatan struktural sebagai Kasubdit Pemeriksaan Kosmetika. Oleh karena itu yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan. Setelah dua tahun yang bersangkutan diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, maka angka kreditnya diperhitungkan kembali sebagai berikut: 9.1.

Pangkatnya ditetapkan Pembina-golongan ruang IV/a

9.2. Jabatannya ditetapkan sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya dengan angka kredit 420 + 56,8 yaitu angka kredit yang diperoleh dari kegiatan pengawasan farmasi dan makanan selama menduduki jabatan struktural.


74

MODUL MATERI UJIAN PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TERAMPIL KE AHLI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BADAN POM RI

Recommend Documents