MODUL MATERI UJIAN PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TERAMPIL KE AHLI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA

MODUL MATERI UJIAN PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TERAMPIL KE AHLI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

MATA PELAJARAN:

PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

`

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 2012

MODUL MATERI UJIAN PERPINDAHAN PFM

DAFTAR ISI

Halaman Daftar Isi

....................................................

2

BAB I

Pendahuluan

....................................................

3

BAB II

Etika, Moral, dan Etiket

....................................................

4

....................................................

7

Bab IV Etika Pegawai Negeri Sipil

....................................................

10

Bab V

....................................................

17

BAB III Jiwa Korps dan Nilai-Nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil

Penegakan Kode Etik

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

2


BAB I PENDAHULUAN

1.

Deskripsi Singkat Dalam modul ini akan mendapatkan uraian pengertian mengenai etika, moral, dan etiket. Peserta dapat memahami pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil, Nilai-nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil, Etika Pegawai Negeri Sipil, termasuk Larangan dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil serta Penegakan Kode Etik.

2.

Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Setelah mempelajari modul ini para peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama.

3.

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) Setelah mempelajari modul ini, para peserta Diklat diharapkan dapat : a.

Menguraikan tentang pengertian etika, moral, dan etiket.

b.

Menjelaskan tentang pembinaan jiwa korps dan nilai-nilai dasar Pegawai Negeri Sipil.

4.

c.

Menguraikan Etika Pegawai Negeri Sipil.

d.

Menjelaskan Penegakan Kode Etik.

Materi Bahasan Materi bahasan mata pelajaran ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan belajar : a.

Etika, moral, dan etiket.

b.

Jiwa Korps dan Nilai-nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil.

c.

Etika Pegawai Negeri Sipil.

d.

Penegakan Kode Etik.


3


BAB II ETIKA, MORAL, DAN ETIKET

1. Etika Etika memiliki arti secara harfiah sebagai adat-istiadat atau kebiasaan hidup yang dianggap baik oleh kalangan masyarakat tertentu. Jika ditinjau dari sudut bahasa, maka etika dapat diartikan sebagai berikut : a. Ethos (Yunani), atau sama dengan watak kesusilaan atau adat. b. Mores (Latin), atau sama dengan cara hidup atau adat. c. Susila (Sansekerta), atau aturan hidup yang lebih baik. d. Akhlak (Arab), atau budi pekerti, atau kelakuan.

Etika dapat diartikan juga sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Etika juga lebih merupakan pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan pergaulan seseorang atau sesuatu organisasi tertentu. Dengan demikian, tergantung kepada situasi dan cara pandangnya, seseorang dapat menilai etika yang digunakan atau diterapkan itu bersifat baik atau buruk.

2. Moral Moral adalah kata yang cukup dekat dengan etika. Moral berasal dari bahasa Latin “mos” (jamak: “mores”), yang berarti kebiasaan, adat. Secara etimologi kata “moral” berarti adat kebiasaan. Secara harfiah, istilah moral sama dengan etika yang berarti adat istiadat, kebiasaan yang baik, tata cara hidup yang baik.

Moralitas adalah merupakan kesesuaian sikap dan perilaku seseorang dengan norma-norma yang ada, yang terkait dengan baik buruknya suatu perbuatan. Moralitas merupakan salah satu instrumen kemasyarakatan apabila suatu kelompok sosial menghendaki adanya penuntun tindakan (action guide) untuk segala pola hidup dan perilaku yang dikenal sebagai pola sikap dan perilaku yang bermoral. Moralitas dimaksudkan untuk menentukan seberapa jauh


4


seseorang memiliki dorongan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika.

3. Etiket Etiket berasal dari bahasa Inggris ‘etiquette’ yang berarti aturan untuk hubungan formal atau sopan santun. Pemakaian kata etiket, misalnya tampak pada kombinasi etiket pergaulan, etiket makan, dan sebagainya.

Etiket tidak sama dengan etika, meskipun ada kaitannya. Kaitan antara etiket dan etika adalah keduanya sama-sama menyangkut tentang perilaku manusia, dan keduanya bersifat normatif (etika mengacu pada norma kelaziman).

Perbedaan antara etika dengan etiket sebagai berikut : a. Etiket menunjukkan cara yang dianggap tepat dan diterima atas suatu tindakan yang harus dilakukan manusia dalam suatu kalangan tertentu, misalnya; dalam budaya tertentu jika menyerahkan sesuatu benda dengan tangan kiri dianggap melanggar etiket. Sebaliknya, etika berkaitan dengan apakah suatu tindakan boleh dilakukan atau tidak. Di sini etika memberi norma moral pada tindakan itu, misalnya; jangan berbohong, jangan mencuri, jangan korupsi merupakan norma-norma moral. b. Etiket hanya berlaku jika ada orang atau pihak lain yang menyaksikan suatu tindakan, misalnya ada aturan etiket yang mengatur kita makan (kita dianggap melanggar etiket, apabila kita makan sambil berbunyi atau dengan meletakkan kaki di atas meja, tetapi apabila saya makan sendiri, saya tidak dianggap melanggar etiket walaupun makan dengan cara seperti itu). Sebaliknya, etika berlaku baik ketika orang atau pihak lain yang menyaksikan maupun tidak. Larangan-larangan untuk mencuri, korupsi, atau menyontek, dan sebagainya, berlaku kapan saja apakah tindakan itu disaksikan orang lain atau tidak. c. Etiket bersifat relatif, tergantung pada anggapan kalangan atau budaya yang memberlakukan etiket. Misalnya makan dengan menggunakan tangan atau bersendawa waktu makan. Sebaliknya, etika lebih bersifat universal. Larangan-larangan korupsi, mencuri, menyontek, dan sebagainya berlaku pada semua kalangan dan budaya.


5


d. Etiket hanya bersifat lahiriah (dalam tindakan), sedangkan etika lebih bersifat kepribadian.


6


BAB III JIWA KORPS DAN NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

1.

Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk : a.

Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil.

b.

Mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat.

c.

Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang lingkup pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil mencakup : a.

Peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil. Etos kerja aparatur yang dimaksudkan disini adalah kegiatan atau upayaupaya

untuk

menggali

dan

menerapkan

nilai-nilai

positif

dalam

organisasi/instansi Pemerintah yang disepakati oleh para anggota (Pegawai Negeri Sipil) untuk meningkatkan produktivitas kerja. Lingkup kegiatan etos kerja aparatur adalah bersifat off job relation, artinya kegiatan


7


tersebut

berada

di

luar

kewenangan-kewenangan

formal

dalam

mendukung pencapaian tujuan organisasi. b.

Partisipasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan Pegawai Negeri Sipil.

c.

Peningkatan kerja sama antara Pegawai Negeri Sipil untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningingkatkan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil.

d.

Perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Untuk mewujudkan pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari, Kode Etik dipandang merupakan landasan yang dapat mewujudkan hal tersebut.

2.

Nilai-Nilai Dasar bagi Pegawai Negeri Sipil Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi : a.

Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b.

Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

c.

Semangat nasionalisme.

d.

Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

e.

Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-unwdangan.

f.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia.

g.

Tidak diskriminatif.

h.

Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

i.

Semangat jiwa korps.

Nilai-nilai dasar ini merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan yang berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil tanpa membedakan dimana yang bersangkutan bekerja. Nilai-nilai dasar ini wajib dijunjung tinggi karena


8


nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan Pemerintah.


9


BAB IV ETIKA PEGAWAI NEGERI SIPIL

1.

Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil Nilai-nilai etika yang harus ditaati oleh Pegawai Negeri Sipil, tercermin dalam kewajiban dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil. Kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut : a.

Mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil.

b.

Mengucapkan sumpah/janji jabatan.

c.

Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.

d.

Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

e.

Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

f.

Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil.

g.

Mengutamakan

kepentingan

negara

daripada

kepentingan

sendiri,

seseorang, dan/atau golongan. h.

Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.

i.

Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.

j.

Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.

k.

Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

l.

Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.

m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaikbaiknya. n.

Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.


10


o.

Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.

p.

Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan

q.

Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk : a.

Menyalahgunakan wewenang.

b.

Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.

c.

Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional.

d.

Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.

e.

Memiliki,

menjual,

membeli,

menggadaikan,

menyewakan,

atau

meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. f.

Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

g.

Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan.

h.

Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.

i.

Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.

j.

Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.

k.

Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

l.

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara : 1)

Ikut serta sebagai pelaksana kampanye.


11


2)

Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil.

3)

Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil lain; dan/atau

4)

Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: 1)

Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

2)

Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

n.

Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan

o.

Memberikan dukungan kepada calon KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara : 1)

Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

2)

Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

3)

Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

4)

Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.


12


2.

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur negara. Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan yang terbaik, adil dan merata kepada masyarakat. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, profesional, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah

Republik

Indonesia.

Agar

Pegawai

Negeri

Sipil

mampu

melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pembinaan jiwa korps akan berhasil dengan baik apabila diikuti dengan pelaksanaan dan penerapan kode etik dalam kehidupan sehari-hari Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya kode etik bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pembinaan Jiwa Korps, Nilai-nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil, dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara/dalam penyelenggaraan

Pemerintahan,

dalam

berorganisasi

(9

butir),

dalam

bermasyarakat (5 butir), serta terhadap diri sendiri (8 butir), dan sesama Pegawai Negeri Sipil (7 butir).


13


a.

Etika dalam Bernegara Etika dalam bernegara meliputi : 1)

Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2)

Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.

3)

Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4)

Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

5)

Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

6)

Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah.

7)

Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif.

8)

b.

Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Etika dalam Berorganisasi Etika dalam berorganisasi adalah : 1)

Melaksanakan tugas dan wewenang sesai ketentuan yang berlaku.

2)

Menjaga informasi yang bersitat rahasia.

3)

Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

4)

Membangun etos kerja untnk meningkatkan kinerja organisasi.

5)

Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.

6)

Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.

7)

Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.

8)

Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

9)

c.

Berorientasi pada upaya peningkatan kualias kerja.

Etika dalam Bermasyarakat Etika dalam bermasyarakat meliputi : 1)

Mewujudkan pola hidup sederhana.


14


2)

Memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.

3)

Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.

4)

Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.

5)

Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

d.

Etika terhadap Diri Sendiri Etika terhadap diri sendiri meliputi : 1)

Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.

2)

Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.

3)

Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

4)

Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap.

e.

5)

Memiliki daya juang yang tinggi.

6)

Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.

7)

Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

8)

Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Etika terhadap Sesama Pegawai Negeri Sipil Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil : 1)

Saling

menghormati

sesama

warga

negara

yang

memeluk

agama/kepercayaan yang berlainan. 2)

Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil.

3)

Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi.

4)

Menghargai perbedaan pendapat.

5)

Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil.

6)

Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil.


15


7)

Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya. Yang dimaksud dengan wadah Korps Pegawai Republik Indonesia adalah wahana Pembinaan jiwa korps dalam rangka, membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Siril dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari.


16


BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.

Sanksi moral dapat berupa : 1. Pernyataan secara tertutup. Pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup. Pengertian dalam ruang tertutup yaitu bahwa penyampaian pernyataan tersebut hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, pejabat yang menyampaikan pernyataan, serta pejabat lain yang terkait, dengan catatan pejabat terkait tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 2. Pernyataan secara terbuka. Pernyataan secara terbuka, dapat disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil, upacara bendera, media massa, dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu.

Dalam pemberian sanksi moral, harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil atau tindakan administratif lainnya oleh Pejabat yang berwenang menghukum, atas rekomendasi Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik.

Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, harus berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil).


17


Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

Untuk menegakkan kode etik dan memperoleh obyektivitas dalam menentukan seorang Pegawai Negeri Sipil melanggar kode etik, maka pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik. Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Dalam hal instansi Pemerintah mempunyai instansi vertikal di daerah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di daerah untuk menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik.

Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari : 1. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota. 2. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan 3. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.

Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.

Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melanggar kode etik. Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, Majelis Kode Etik disamping dapat memanggil dan memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, juga dapat mendengar pejabat lain atau pihak lain yang dipandang perlu.

Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai,


18


keputusan diambil dengan suara terbanyak. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, yaitu bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan.

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Ketentuan ini menegaskan bahwa yang memberikan sanksi moral kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kode etik adalah Pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. Sanksi moral hanya dapat diberikan apabila Majelis Kode Etik telah merekomendasikan bahwa yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar kode etik Pegawai Negeri Sipil.


19

MODUL MATERI UJIAN PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TERAMPIL KE AHLI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents