MITIGASI RISIKO PADA PROYEK PENGEMBANGAN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS (PPPs) INFRASTRUKTUR BANDAR UDARA DI INDONESIA R.U. Latief, R. Arifuddin and M. Fadhli Abstrak: Kapasitas pemerintah Indonesia untuk mengembangkan negara menjadi negara maju pada tahun 2025 seperti yang dicanangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2015 (disingkat MP3EI) menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah kemampuan finansial. Negara kepulauan seperti Indonesia perlu untuk dihubungkan dengan infrastruktur yang baik, utamanya bandar udara, yang memerlukan biaya yang sangat besar namun pemerintah belum sanggup untuk menanggungnya. Pemerintah muncul dengan konsep untuk membentuk kerjasama dengan pihak swasta yang dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Tujuan dari penelitian ini adalab untuk mengembangkan mitigasi risiko pada pengembangan infrastruktur bandar udara dan diharapkan dapat menjadi solusi bagi kesuksesan KPS di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data di beberapa bandar udara di Indonesia. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didasarkan pada survei lapangan sedangkan data sekunder didasarkan pada kajian berbagai literatur mengenai kesuksesan penerapan KPS di Indonesia dan luar negeri. Penemuan dan rekomendasi dari penelitian ini adalah respon risiko dan strategi untuk menyelesaikan setiap resiko yang teridentifikasi. Kata Kunci: Mitigasi Risiko, Respon Risiko, Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) 1. Pendahuluan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 20112025 (disingkat MP3EI) adalah sebuah rencana ambisius oleh Pemerintah Indonesia untuk mempercepat Indonesia menjadi sebuah negara maju yang sejahtera dan makmur secara merata bagi semua rakyatnya. Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250-USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0-4,5 triliun. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia didukung oleh potensi
demografi, kekayaan sumber daya alam serta posisi geografis Indonesia. 1. Potensi Demografi Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia. Penduduk yang besar dengan daya beli yang terus meningkat adalah pasar yang potensial, sementara itu jumlah penduduk yang besar dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terus membaik adalah potensi daya saing yang luar biasa. 2. Sumber Daya Alam Indonesia adalah negara yang kaya dengan potensi sumber daya alam, baik yang terbarukan (hasil bumi) maupun yang tidak terbarukan (hasil tambang dan mineral). Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus dapat dikelola seoptimal
mungkin, dengan meningkatkan industri pengolahan yang memberikan nilai tambah tinggi dan mengurangi ekspor bahan mentah. 3. Letak Geografis Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah dengan panjang mencapai 5.200 km dan lebar mencapai 1.870 km. Lokasi geografisnya juga sangat strategis (memiliki akses langsung ke pasar terbesar di dunia) karena Indonesia dilewati oleh satu Sea Lane of Communication (SLoC) , yaitu Selat Malaka, di mana jalur ini menempati peringkat pertama dalam jalur pelayaran kontainer global. Walaupun potensi ini merupakan keunggulan Indonesia, namun keunggulan tersebut tidak akan terwujud dengan sendirinya. Sejumlah tantangan harus dihadapi untuk merealisasikan keunggulan tersebut. Salah satu tantangan yang menghambat perkembangan ekonomi dan sosial Indonesia adalah kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur. Dalam edisi terbaru dari World Economic Forum, indeks Daya Saing Global ( GCI , 2013-2014 ), Indonesia menempati urutan ke-61 dari 148 negara dalam hal keadaan infrastruktur Negara. Kurangnya infrastruktur yang memadai menyebabkan biaya logistik Indonesia meningkat tajam , sehingga mengurangi daya saing dan daya tarik iklim investasi di negara itu . Menurut data yang diterbitkan oleh Kamar Dagang Indonesia dan Industri ( Kadin Indonesia ) sekitar 17 persen dari total pengeluaran perusahaan di Indonesia diserap oleh biaya logistik .
Masalah utama bagi pemerintah Indonesia untuk berinvestasi di infrastruktur negara adalah kurangnya sumber daya keuangan . Oleh karena itu , partisipasi sektor swasta baik asing maupun domestik - sangat diperlukan. Mekanisme pembiayaan melalui kerjasama sektor Pemerintah (public sector) dan sektor Swasta (private sector) disebut sebagai Public – Private Partnerships (PPPs). Pendekatan dalam pelaksanaan PPPs dalam pembiayaan proyek Bandar udara saat ini telah banyak dilaksanakan di beberapa Negara. Di Indonesia sendiri, telah direncanakan pembangunan lima bandara greenfield atau bandara baru yang akan dikerjasamakan dengan skema PPPs dalam waktu dekat yaitu Bandara baru di wilayah Jabodetabek, Bandara Yogyakarta yang baru, Bandara baru di Bali Utara, Bandara baru di Selatan Provinsi Banten, dan Bandara baru di Kertajati di wilayah Jawa Barat. Sampai saat ini belum ada pelaksanaan PPPs Bandar udara yang berhasil di Indonesia dikarenakan masih tingginya risiko bagi pihak swasta. Mitigasi risiko wajib untuk dilakukan untuk mengurangi peluang terjadinya risiko ataupun dampak dari sebuah risiko. 2. Proyek KPS Bandar Udara di Indonesia Bandar udara dapat didefinisikan sebagai salah satu atau lebih runway dan fasilitas yang melengkapi pesawat (taxiway, area apron) bersama dengan kesatuan terminal dan fasilitas untuk menurunkan penumpang dan kargo (Asian Development Bank, 2000). Operator bandar udara bertanggung jawab langsung pada ketentuan dan
pemeliharaan pada insfrastruktur bandar udara, dan ketentuan utama pelayanan, termasuk pencarian penumpang, dan keamanan, kebakaran, kebersihan dan pemeliharaan area terminal penumpang. Infrastruktur utama bandar udara terdiri atas terminal operasi, runway dan taxiway operations, fasilitas seperti; fasilitas teknik, kargo, fasilitas pemeliharaan pesawat, ARFF (Airport Rescue and Fire Fighting), bahan bakar, fasilitas logistik, administrasi, pelayanan lalu lintas pesawat, dan utilitas utama (Dewey & Lebouf, PPP Pulkovo Airport, 2010). Operasi bandar udara memperoleh pendapatan dari layanan pesawat, layanan armada, untuk menutupi pelayanan utama dari ketentuan bandar udara. Operator bandar udara juga mendapatkan pendapatan dari aktivitas pemasaran, pada biaya yang telah disepakati dan sewa dari kontrak, sewa property dan layanan seperti parkir pesawat. Infrastruktur inilah yang menjadi acuan bagi BAPPENAS untuk mengembangkan sektor bandar udara dalam bentuk KPS. Pendapatan potensial yang paling utama pada bandar udara sangat besar diperoleh dari pernerbangan internasional yang mengangkut penumpang dari dalam dan luar negeri. Proyeksi peningkatan jumlah penumpang menjadi faktor utama dalam peningkatan pengembangan infrastruktur bandar udara. 3. Mitigasi Risiko Risk response adalah tanggapan atau reaksi terhadap risiko yang dilakukan oleh setiap orang atau perusahaan dalam pengambilan keputusan, yang dipengaruhi oleh risk attitude dari pengambil keputusan
(Flanagan dan Norman, 1993). Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko yang muncul tersebut disebut tindakan mitigasi/penanganan risiko (risk mitigation). Risiko yang muncul kadangkadang tidak dapat dihilangkan sama sekali tetapi hanya dapat dikurangi sehingga akan timbul residual risk (sisa risiko). Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam menangani risiko, yaitu (Flanagan dan Norman, 1993) : 1. Menahan Risiko (Risk Retention) Sikap untuk menahan risiko sangat erat kaitannya dengan keuntungan (gain) yang terdapat dalam suatu risiko. Tindakan untuk menerima/menahan risiko ini karena dampak dari suatu kejadian yang merugikan masih dapat diterima (acceptable). 2. Mengurangi Risiko (Risk Reduction) Mengurangi risiko dilakukan dengan mempelajari secara mendalam risiko itu sendiri, dan melakukan usaha-usaha pencegahan pada sumber risiko atau mengkombinasikan usaha agar risiko yang diterima tidak terjadi secara simultan. Dengan melakukan tindakan ini kadangkadang masih ada risiko sisa (residual risk) yang perlu dilakukan penilaian (assessment). 3. Memindahkan Risiko (Risk Transfer). Sikap pemindahan risiko dilakukan dengan cara mengasuransikan risiko yang dilakukan dengan memberikan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Usaha atau pekerjaan yang risikonya tinggi dipindahkan kepada pihak yang mempunyai kemampuan menangani dan mengendalikannya.
4. Menghindari Risiko (Risk Avoidance) Sikap menghindari risiko adalah cara menghindari kerugian dengan menghindari aktivitas yang tingkat kerugiannya tinggi. Menghindari risiko dapat dilakukan dengan melakukan penolakan. Salah satu contoh penghindaran risiko pada proyek konstruksi, adalah dengan memutuskan hubungan kontrak (breach of contract). 4. Metode Penelitian Secara skematis metodologi penelitian dapat dilihat pada diagram alir (flowchart) sebagai berikut:
dengan PPP, infrastruktur bandara, serta alokasi risiko. Selain dari literatur buku, penulis juga mencari data dari internet. 2. Pengumpulan Data Primer Yaitu pengumpulan data dengan menggunakan metode pengumpulan informasi dengan cara melakukan survei dengan penyebaran kuesioner di beberapa sektor pemerintah dan swasta yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. 3. Pengumpulan Data Sekunder Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai jurnal dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait dengan proyek PPP infrastruktur bandara.
Mulai Studi Literatur Pengumpulan Data Sekunder Pengumpulan Data Primer
Rekapitulasi Data
5. Hasil dan Pembahasan Pada penelitian ini, dilakukan penyebaran kuesioner ke beberapa responden yang telah ditentukan yang relevan dengan materi penelitian ini. Berikut ini akan dijelaskan perihal profil dari para responden berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan di instansi/lembaga, tipe instansi/lembaga, dan pengalaman kerja di instansi. Profil Responden
Analisa dan Pembahasan: Alokasi Risiko PPP Infrastruktur Bandara di Indonesia Kesimpulan Selesai
Tabel 1. Badan Usaha Jenis Badan Usaha Frekuensi Persentasi Pemerintah 13 54,2% Swasta
11
45,8%
Total
24
100%
Sumber: Hasil Pengolahan Data
Diagram alir Penelitian
Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut: 1. Studi Literatur Yaitu pengumpulan data dengan cara mencari bahan-bahan literatur yang terkait
Berdasarkan penjelasan tabel di atas, dapat dilihat tabel responden terdiri dari dua jenis badan usaha, yaitu badan usaha pemerintah dan badan usaha swasta. Mayoritas responden bekerja di badan usaha pemerintah dengan presentase mencapai 54,2% atau sebanyak 13 responden dan 11 responden lainnya dengan prosentase
sebesar 45,8% bekerja di badan usaha swasta. Tabel 2 Jabatan Jabatan Frekuensi Persentasi Managing 3 12.5% director Section chief 4 16.7% Senior manager 12 50.0% Airport project 2 8.3% advisor Senior admin 3 12.5% Total 24 100% Sumber: Hasil Pengolahan Data Berdasarkan penjelasan tabel di atas, dapat dilihat mayoritas responden menjabat sebagai senior manager dengan prosentasi mencapai 50% atau sebanyak 12 responden, selanjutnya 4 responden menjabat sebagai section chief dengan prosentase sebesar 16,7%, sedangkan posisi managing director dan senior admin masing-masing sebanyak 3 responden dengan prosentase sebesar 12,5%, serta minoritas responden menjabat sebagai airport project advisor atau sebanyak 2 responden. Tabel 3 Tingkat Pendidikan Pendidikan Frekuensi Persentasi Diploma 1 4.2% S1 10 41.7% S2 13 54.2% Total 24 100% Sumber: Hasil Pengolahan Data Berdasarkan penjelasan tabel di atas, dapat dilihat mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan hingga S2 dengan prosentase mencapai 54,2% atau sebanyak 13 responden, selanjutnya 10 responden memiliki tingkat pendidikan sampai S1 dengan prosentase sebesar 41,7%, serta minoritas para responden memiliki tingkat pendidikan sampai diploma dengan
prosentase sebesar 4,2% atau hanya satu responden. Tabel 4 Pengalaman Kerja Pengalaman Frekuensi Persentasi Kerja < 5 tahun 6 25.0% 5-10 tahun 6 25.0% 11-20 tahun 7 29.2% > 20 tahun 5 20.8% Total 24 100% Sumber: Hasil Pengolahan Data Berdasarkan penjelasan tabel di atas, dapat terlihat lamanya pengalaman kerja para responden mulai di bawah 5 tahun hingga di atas 20 tahun. Mayoritas responden mempunyai pengalaman kerja 11-20 tahun dengan prosentase mencapai 29,2% atau sebanyak 7 responden, selanjutnya masingmasing 6 responden yang mempunyai pengalaman kerja di bawah 5 tahun dan 510 tahun dengan prosentase sebesar 25%, serta minoritas responden mempunyai pengalaman kerja lebih dari 20 tahun dengan prosentase sebesar 20,8% atau sebanyak 5 responden. Model Mitigasi Risiko Keberadaan risiko-risiko akan memberikan pengaruh terhadap pengembangan proyek PPP infrastruktur bandara sehingga memerlukan adanya tindakan-tindakan mitigasi untuk mengurangi dampak yang ditimbulkannya. Mitigasi risiko dapat dilakukan dengan mengurangi risiko (risk reduction), menahan risiko (risk retention), mengalihkan risiko (risk transfer) dan menghindari risiko (risk avoidance). Tindakan-tindakan mitigasi yang dilakukan dalam penelitian ini didapatkan dari hasil analisis, wawancara dengan pihak yang berkompeten (expert) dan dari penelitianpenelitian sebelumnya.
Mitigasi Risiko No
Variabel Risiko
1
Pembebasan Lahan
2
Desain sisi udara dan terminal
Respon Risiko
Rekomendasi Strategi
Retention
Sosialisasi aturan. Mengajak pemilik lahan untuk ikut berinvestasi. Solusi penggantian tanah non tunai.
Retention
Pemerintah menyediakan konsep pengembangan bandar udara yang jelas kepada swasta. Swasta menggunakan insinyur professional dan berpengalaman dalam proses membuat desain.
3
Kapasitas dan perluasan bandara
Retention
Swasta menggunakan tenaga ahli peramalan trafik penumpang untuk menentukan kapasitas bandar udara. Pemerintah membuat master plan dan RTRW pengembangan bandara dan mensosialisasikannya pada proses tender proyek KPS.
4
Perubahan dalam maskapai penerbangan
Reduction
Menggunakan tenaga ahli peramalan untuk mengembangkan skenario pertumbuhan penumpang dan rute perjalanan
5
Persaingan bandar udara
Retention
Swasta meningkatkan pelayanan dan promosi kepada pengguna bandar udara Pemerintah membuat regulasi mengenai jarak minimum antar bandar udara
6
Aliansi penerbangan
Retention
Pemerintah membuat regulasi mengenai teknis operasional aliansi maskapai penerbangan di dalam bandar udara.
7
Perkiraan biaya modal
Retention
Menggunakan tenaga professional dalam mengestimasi biaya
8
Budaya dan komposisi konsosioneri
Retention
Pemerintah sebagai regulator menetapkan standar minimum dari komposisi keahlian dalam konsosioneri . Pemerintah mengawasi jalannya pelaksanaan proyek untuk memastikan kualitas.
9
Pengaruh Institusi
Reduction
Sinkronisasi aturan terhadap institusi yang terkait dengan jalannya proyek. Pemerintah memberikan kompensasi kepada swasta apabila ada institusi yang mengganggu jalannya proyek
10
Efek TOR untuk Privatisasi
Reduction
Menyediakan dokumen TOR yang lengkap dan jelas
11
Tata kelola perusahaan
Retention
Membangun infrastruktur manajemen sebagai acuan kerja bagi badan usaha
seperti
SOP
12
Hubungan dengan pemerintah pusat
Retention
Sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
13
Kesinambungan kepemimpinan politik
Avoidance
Membangun ikatan stakeholder politik.
14
Aktivisme politik lokal
Avoidance
Memilih proyek manager yang mengerti mengenai dinamika politik lokal.
emosional
terhadap
semua
15
Permintaan
Retention
Membangun kualitas pelayanan yang baik terhadap penumpang dan maskapai penerbangan. Pemerintah menyediakan jaminan apabila terjadi penurunan pendapatan yang diakibatkan oleh tingkat permintaan yang berada dibawah tingkat yang telah disepakati.
16
Harga
Retention
Pemerintah dan swasta menentukan skenario harga sesuai kemampuan konsumen dan jumlah investasi
17
Eskalasi harga
Retention
Menggunakan estimator yang berkompeten dalam memperhitungkan penyesuaian harga pada saat masa inisiasi dan operasional akibat masa konsesi yang lama (multi years)
18
Kepegawaian
Retention
Memberikan pelatihan reguler terhadap staff
19
Serikat buruh
Retention
Melakukan koordinasi reguler dengan pimpinan serikat buruh
20
Koordinasi dengan agen pemerintah
Retention
Pihak swasta/badan usaha berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat di bandar udara seperti polisi, imigrasi, dan bea cukai
21
Klasifikasi dan perizinan
Retention
Pemerintah memfasilitasi dan membina badan usaha dalam rangka mendapatkan perijinan dan klasifikasi internasional
22
Pembagian Pendapatan
Retention
Membuat dan memilih bentuk kerjasama yang tepat tentang pembagian pendapatan dan alokasi risiko
23
Risiko politik dan risiko negara
Retention
Pemerintah memberikan jaminan terhadap investor apabila terjadi gangguan akibat keadaan politik dalam negeri.
24
Risiko Enclave / Sipil Militer
Retention
Pemerintah membuat regulasi terhadap penguasaan bandara oleh militer
6. Kesimpulan
Daftar Pustaka
Berdasarkan hasil analisis pengolahan data serta pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan: 1. Hasil penanganan respon risiko menurut responden gabungan pemerintah dan swasta, yaitu memikul (retention) risiko dengan prosentase mencapai 52%, selanjutnya sebagian responden masingmasing memilih mengurangi (reduction) risiko dan menghindari (avoidance) risiko dengan masing-masing prosentase sebesar 22% dan 19%, serta minoritas responden memilih untuk mengalihkan (transfer) risiko dengan prosentase sebesar (7%). 2. Rekomendasi strategi mitigasi risiko terhadap empat risiko tertinggi diuraikan sebagai berikut: a. Pembebasan lahan: sosialisasi aturan, mengajak pemilik lahan untuk ikut berinvestasi, penggantian tanah non tunai; b. Kapasitas dan perluasan bandara: menggunakan tenaga ahli peramalan trafik penumpang untuk menetukan kapasitas bandar udara, membuat master plan dan RTRW pengembangan bandar udara dan mensosialisasikannya pada proses tender proyek KPS; c. Desain sisi udara dan terminal: pemerintah menyediakan konsep pengembangan bandar udara yang jelas kepada swasta, sektor swasta menggunakan insinyur professional dan berpengalaman dalam proses membuat desain d. Perkiraan biaya modal: menggunakan tenaga profesional dalam mengestimasi biaya.
Adjisasmita, S. A. (2010). PPP Scheme in Airport, Jakarta. Asian Development Bank. (2000). Airport and Air Traffic Control, ADB. Philippines. Dewey and Lebouf (2006). PPP in Airport Infrastructure. University Press, Pulkovo. Craig, V. (2010). Risk and Due Diligence in Airport Privatization. Air Transport, Malaysia. Magagi, R. (2011). Increasing Trend Towards Airport PPPs in Emerging Markets. IFC’s Global Airport PPP Seminar, Dubai. Pemerintah Republik Indonesia. (2010). KPS dan Panduan Bagi Investor untuk Investasi, Bappenas. Jakarta. Rusdi, U. L., Pallu, S., Adisasmita, S. A., Aly, S. H., Suyuti, A. (2014). Risk Response Preference on Public Private Partnership (PPP) in Indonesia Airport Infrastructure Development. International Journal of Application or Innovation in Engineering and Management (IJAIEM). Volume 3, pp 120-124. Japan. Varkey, B. (2002) Public Private Partnership in Airport Development, Oxford University Press, New Delhi.
