Pembiayaan, Risiko, Mitigasi Risiko dalam Proyek-Proyek Energi dari Sampah
Pembiayaan Risiko Energi dari Sampah
Kerangka Presentasi • Dari mana Pembiayaan Energi dari Sampah
• Pembiayaan Energi dari Sampah dan Pembiayaan Bahan Bakar Fosil
• Mengapa Orang Berinvestasi di Energi “Energi dari Sampah”
• Risiko Bahan Bakar Tradisional versus Risiko Energi dari Sampah
• Peran PPA
3
Dari mana pembiayaan Energi menjadi Sampah? Peran Contoh/isu
Pembiayaan Grants
• Menyediakan insentif investasi dengan • Skema di EU ( € 5 to 50 million) • Projek percontohan “Enhanced Waste to memperkecil risiko • Mendanai biaya pengembangan risiko Energy Development” Pemerintah AS > US$100 juta
tinggi
Saham Investor
Ekuitas publik dan obligasi
Pembiayaan utang
Investasi awal untuk proyek bertujuan mendapatkan modal (capital gain swasta) atau pembangunan ekonomipemerintah Penggalanan dana oleh swasta melalui penawaran (hasil berdasarkan dividen/obligasi (hasil tetap)
Ekuitas membiayai utk aset & modal kerja menutup biaya kapital (cost of Capital)
4
Upaya dari Asosiasi WtE di Eropa untuk menstandardisasi penilaian masuk dalam daftar (listings)
Utk proeyk PLTSa diperlukan jangka krn tingginya biaya modal (capital cost). Bank di Indonesia tdk mempunyai akses utk pinjaman lebih dari 20th Peraturan Basel II & III Fin membutuhkan pesyaratan tambahan untuk mendapatkan hutang
• Dari mana Pembiayaan Energi dari Sampah
• Pembiayaan Energi dari Sampah dan dari Pembiayaan Bahan Bakar Fosil • Mengapa Orang Berinvestasi di Energi “Energi dari Sampah”
• Risiko Bahan Bakar Tradisional versus Risiko Energi dari Sampah • Peran PPA 5
Pembiyaan WtE dan Pemibiayaan Bahan Bakar Fosil ARUS KAS Energi dari Sampah VERSUS Bahan Bakar Fosil (FF)
NPVGE
>
NPVFF
BIAYA
Biaya Modal + Biaya operasional + biaya bahan bakar
WAKTU
Biaya Modal + Biaya operasional + biaya bahan bakar
Pembiayaan WtE dan Dari Pembiayaan Bahan Bakar Fosil Tantangan membiayai projek Energi dari Sampah… …adalah memindahkan kurva ini … BIAYA
…ke sini.
WAKTU
Waste to Energy Finance and from Fossil Fuel Finance
Untuk membuat WtE menjadi least cost option… Secara teoretis, pembiayaan WtE sebagai least cost option dapat dilakukan bila … …tabungan sebagai sumber penerimaan …. BIAYA
…akan cukup untuk meng-cover amortisasi pembiayaan.
Tabungan Savings
WAKTU
Tabungan
Pembiayaan WtE dan Dari Pembiayaan Bahan Bakar Fosil KETERSEDIAAN PEMBIAYAAN PROJEK Pembiayaan proyek bagi IPP biasa dan proyek berbasis gardu memiliki kurun pembayaran kembali 5 sampai 7 tahun. BIAYA
Jenis pembiayaan ini … ..akan membutuhkan tenor yang lebih lama (> 15 tahun)
WAKTU
• Dari mana Pembiayaan Energi dari Sampah
• Pembiayaan Energi dari Sampah dan dari Pembiayaan Bahan Bakar Fosil
• Mengapa Orang Berinvestasi di Energi “Energi dari Sampah”
• Risiko Bahan Bakar Tradisional versus Risiko Energi dari Sampah
• Peran PPA 10
Mengapa Orang Berinvestasi pada Energi “Waste to Energy”
Sektor Swasta untuk Keuntungan Keuangan dan Penciptaan Kemakmuran
Pemerintah untuk Pembanguna Ekonomi Berkelanjutan
11
Mengapa Orang Berinvestasi pada Energi “Waste to Energy” Least Cost Option (WASP) Negara
•Malaysia •Vietnam •Sri Lanka
Dampak Ekonomi • Terpapar pada volatilitas harga bahan bakar fosil; • Indonesia akan mendapatkan kenaikan GDP 0.5% pada 2008 kalau saja ia memiliki Waste to Energy 12%
Tindakan
Pembuat kebijakan nampaknya menyadari – namun tidak melihat hubungannya dengan energi terbarukan (IMF)
Portfolio Option
•Eropa •Meksico •(Sejak 2008) AS •Mengurangi keterpaparan bahan bakar fosil •Biaya makroekonomi 2000-04 kenaikan harga minyak di UE = €400 miliar •Melampaui total perkiraan investasi energi terbarukan yang diperlukan untuk memenuhi target UE 2020 / 20% Menerapkan Feed-in-Tariff berkisar dari US$0.09 sampai US$0.27/kWh (Jerman) untuk Energi Terbarukan untuk bergeser dari bahan bakar fosil
Energi Angin/Geo/WtE Menurunkan Generating Cost di Meksiko Mexico Generating Portfolio Risk/Return 0.50 0.46
Portfolio r eturn [kWh/cent]
0.42
Sponsored by: FCO, REEEP, UNEP, WB
Assumed KWH Gas: $.03/kWh Cost
Coal: $.04/kWh Gas: cents Wind: 3$.05/kWh
98% fossil most expensive
Coal: 4 cents Wind: 5 cents
Mix S 60% Fossil 17% Hydro 10% Wind 12% New geo
0.38 0.34 0.30 0.26
Mix P 40% Fossil 2% Nuclear 20% Wind 27% Hydro 12% Geo
Mix Q 98% Fossil 0% Wind 2% Geo
Mix N
20% Wind
2010 Mix 74% Fossil 2% Nuclear 20% Hydro 2% Geo
0.22 2000 Mix 67% Fossil 4% Nuclear 26% Hydro 2% Geo
0.18 0.14 0.10 0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
Risk: Portfolio Standard Deviation © Dr. Shimon
0.20 13
Skenario Risiko/Imbalan dari Tenaga Listrik Peran
Tipe pembiayaan
Reward
•
Pemerintah
•
Pengembang Modal risiko (Ekuitas)
Imbal hasil bervariasi (tinggi: 18 - 22%)
•
Investor
Imbal hasil bervariasi (Medium: 12 – 20%)
•
Pemberi pinjaman Modal utang Imbal hasil tetap (Rendah: dengan diskon)
Hibah/utang
Modal ekuitas Institusional
Pembangunan ekonomi
Utang memperbesar kinerja ekuitas projek Unleveraged Equity Return With Corporate Debt Leverage Project Finance Debt Leverage
12%
14% 20%
Hutang terkini bidang Energi – Proyek Pinjaman IPP
• Pricing for first lien tranches ranges from L+225 bps to L+525 bps; second lien pricing ranges from L+350 bps to L+1175 bps – spreads are tightening • Rasio utang terhadap kapitalisasi ada di kisaran 70% (dalam beberapa kasus 80%) • AS/Eropa: Second lien deals are marketed to a cross section of: traditional loan investors, cross-over accounts, and hedge funds. • Second lien transactions have played an important role in the syndicated loan market before 2008 at the expense of mezzanine lenders. Currently less important
Contents
• Dari mana Pembiayaan Energi dari Sampah
• Pembiayaan Energi dari Sampah dan dari Pembiayaan Bahan Bakar Fosil
• Mengapa Orang Berinvestasi di Energi “Energi dari Sampah”
• Risiko Bahan Bakar Tradisional versus Risiko Energi dari Sampah
• Peran PPA 16
Risiko dan Risiko “Waste to Energy” di Indonesia • • • – – • – • • • • • • • • •
Jenis-jenis Risiko Risiko Transmisi dan Distribusi Risiko Wholesale Market [Tidak di Indonesia] Kedaulatan dan Perundang-undangan [Aturan berubah] Valuta asing [Indexation, ketersediaan $, 1998] Risiko lingkungan dan perlindungan [kepemilikan lahan, amdal, Mitigasi Bencana] Komersial [Kontrak legal, PPA, risiko EPC, Startup, Operasi, Perbankan energi] Risiko Sumberdaya [baik Eksplorasi dan Eksploitasi] Risiko wilayah Izin Lahan [pemilik lahan/kehutanan] Lokasi (Kurangnya infrastruktur) dan risiko Exit [jalur transmisi panjang] Risiko PPA [Perubahan sepihak atas PPA dapat menyebabkan kerugian besar] Risiko Kinerja PLN [Apakah PLN akan memiliki arus kas untuk membayar tepat waktu] Risiko politik (pemda, pemerintah nasional) Risiko kapasitas manusia (kekurangan pakar secara nasional dan internasional) Risiko Re-Financing [karena tenor yang panjang] Risiko peraturan perbankan (Basel II dan III)
Mitigasi Risiko • •
Risiko Transmisi dan Distribusi Risiko Wholesale Market [Tidak di Indonesia]
• Di bawah regulasi saat ini Risiko Wholesale Market di Indonesia seharusnya tidak ada. PLN di bawah Peraturan Menteri harus membeli 100%. Masih ada kekurangan kapasitas yang akut. (dibutuhkan pertumbuhan kapasitas 8%) • Bank-bank tidak menerima PPA berdasarkan pembayaran untuk listrik dispatch. (Lebih suka dilakukan oleh PLN). Karena biaya modal tinggi, pembiayaan utang menjadi tinggi dan memerlukan pengembalian tepat waktu. Pembayaran berdasarkan dispatch akan membahayakan arus kas dari IPP dan karenanya tidak bisa diterima. • Di negara lain perbedaan antara “take or pay” dan “dispatch” diserap oleh Bank Energi 18
Mitigasi Risko Risiko Komersial: Perbedaan inti antara Kontrak Tradisional dan Waste to Energy Contracts terkait dengan perlunya perjanjian jangka panjang (lebih dari 15 tahun). Risiko terjadinya perubahan dalam kontrak tersebut pun terkait dengan lamanya kurun kontrak. Risiko komersial meliputi, namun tidak terbatas pada: – Kontrak legal, – Perjanjian konsesi dengan Pemerintah Daerah, – PPA dengan PLN, – Risiko EPC, Cost over run, eskalasi harga Mitigasi: Contractor liability – Startup, (Time overruns) • Mitigasi: Asuransi, Obligasi kinerja – Operasi (kinerja projek, pembayaran, risiko kedaulatan (perubahanperubahan dalam perundang-undangan) 19 dari Kemenkeu (PP 67/2005) – Mitigasi: Jaminan kinerja untuk PLN
Mitigasi Risiko Kedaulatan dan Perundang-undangan [Aturan Berubah] Investasi infrastruktur bersifat jangka panjang Investasi energi “Waste to Energy” bahkan lebih panjang lagi jangkanya. Selama 15 sampai 20 tahun kurun utang, perubahan yang dapat terjadi misalnya: • Pemda bisa mengubah peraturan daerah (pajak berlipat ganda untuk produksi energi) • Pemerintah nasional dapat bergeser dari sistem energi berbasis monopoli menjadi berbasis pasar seperti di Filipina atau AS • Pemerintah nasional dapat memutuskan untuk membuat listrik menjadi sektor keamanan dan operasi IPP yg tdk baik (Venezuela) 20 • PLN mengubah PPA-nya secara sepihak
Mitigasi Risiko • JAMINAN RISIKO PARSIAL/ASURANSI RISIKO POLITIK • Ketika lembaga pembiayaan lokal bersedia mendanai sebuah proyek pembangkit listrik, namun gentar dengan risiko jangka panjangnya, garansi risiko parsial (partial risk guarantee, PRG) bisa digunakan. PRG menyediakan sebuah dukungan asuransi ketika terjadi kejadian tertentu • Asuransi risiko politik (political risk insurance, PRI) dapat digunakan untuk melindungi lembaga pembiayaan dari risiko politik dan peraturan. PRI menyediakan asuransi terhadap tindakan politik tertentu dari pemerintah negara tuan rumah. Kejadian pemicu itu dapat berupa perubahan undangundang atau tindakan politik yang mengganggu arus kas projek. • MIGA, adalah sayap asuransi risiko politik dari Bank Dunia (www.miga.org) • Agen asuransi bilateral seperti OPIC (AS), NEXI (Jepang) menyediakan asuransi risiko politik
21
Mitigasi Risiko Foreign Exchange [Indexation, $ availability]
• Ingat krisis keuangan Asia 1998? • PLN dipaksa merenegosiasikan semua PPA-nya yang dinyatakan dalam US$ • Pemerintah Indonesia membayar lebih dari US$ 1,5 miliar untuk penyelesaian hukum
22
Menyepakati PPA dalam US$ dan bukan Rp adalah mengulang kesalahan yang sama.
Mitigasi Risiko Risiko lingkungan dan perlindungan [kepemilikan lahan, amdal, mitigasi bencana]
Mitigasi Dalam tenaga hidro, masyarakat ditawari pemilikan saham, atau xx cts per kWh yang diproduksi dari lokasi di mana mereka sebelumnya tinggal. Namun masih banyak pertanyaan yang tersisa. Bank Dunia meminta publikasi data perlindungan (website: Banyak bank swasta telah menandatangani Equator Principles (website: www.equator-principles.com) Rencana Manajemen Sosial dan Lingkungan bisa meminta pemantauan reguler Rencana Pengelolaan Bencana perlu menjadi bagian dari mitigasi (gempabumi, tanah longsor) 23
Contents
• Dari mana Pembiayaan Energi dari Sampah
• Pembiayaan Energi dari Sampah dan dari Pembiayaan Bahan Bakar Fosil
• Why People Invest in Waste to Energy Energy • Traditional Fuel Risks versus Waste to Energy Risks • Peran PPA
24
Peran dari Perjanjian Pemegang Saham (SA) • SA merupakan bungkus hukum perjanjian yang hidup antara pengembang swasta dan pemerintah daerah • Memberikan kepastian ~ bagi perbankan untuk melihat arus kas • Menggeser risiko di antara PLN, IPP, investor, pemberi pinjaman, pemerintah daerah • Memadukan ketentuan-ketentuan tipping fee, pembagian tarif dan keuntungan, jaminan, risiko kepatuhan, dll. • Membuat projek dapat dibiayai oleh pemberi pinjaman • Karena SA antara pemerintah daerah dan investor masih relatif baru bagi Indonesia: • Sebuah lingkungan peraturan yang ideal, akan memiliki suatu regulator (seperti Asosiasi Pemerintah Daerah) • Menetapkan ketentuan-ketentuan dasar untuk bagi keuntungan • Menetapkan dan merevisi tipping fee, tarif, pembagian keuntungan • Menentukan aturan yang adil untuk menangani kerugian dan keuntungan • Menyediakan forum resolusi sengketa awal
Peran dari Power Purchase Agreement • • • • •
PPA merupakan bungkus hukum perjanjian yang hidup antara pengembang swasta dan pemerintah daerah Memberikan kepastian ~ bagi perbankan untuk melihat arus kas Menggeser risiko di antara PLN, IPP, investor, lender, pemerintah daerah Memadukan ketentuan-ketentuan tipping fee, pembagian tarif dan keuntungan, jaminan, risiko kepatuhan, dll. Membuat projek dapat dibiayai oleh pemberi pinjaman
Karena PPA antara pemerintah daerah dan investor masih relatif baru bagi Indonesia: • Sebuah lingkungan peraturan yang ideal, akan memiliki: • suatu regulator (sekarang Kementerian ESDM) Untuk menetapkan ketentuan-ketentuan dasar bagi PPA standar Untuk menetapkan dan merevisi tarif Untuk menentukan aturan yang adil untuk interkoneksi dan tenaga listrik stand-by Menyediakan forum resolusi sengketa awal 26
Peran PPA Dilema Bank tentang Investasi di Pembangkit Listrik
Biaya Modal yang tinggi dengan depresiasi/amortisasi yang lama
Produk intangible yang dipengaruhi aturan hukum yang bisa diubah,
Namun modal produksi sudah pasti
Apa artinya bagi pemberi pinjamam?
Periksa kendali dan jaminan hukum setempat maupun di tingkat internasional ~ ~ Peran kunci bagi Bank Pembangunan Multilateral seperti WB, ADB dan IFC ~ ~ Ciptakan struktur; tegakkan kovenan dan struktur utang 27
Peran dari PPA dalam Mengurangi Risiko Proyek
PPA yang dirancang dengan baik mengurangi risiko bank Penting untuk menghilangkan ketidakpastian Menstabilkan arus penerimaan dengan menghapus risiko harga Memperpanjang amortisasi biaya modal yang lebih tinggi di awal Memitigasi risiko non-dispatch oleh PLN Menghapus risiko valuta asing PLN Risiko sumberdaya, risiko operasional tetap ada.
28
Apa yang Terjadi ketika PPA Sedikit Diubah? • Setiap perubahan PPA berikut membatalkan kesepakatannya: • Pembeli utilitas (seperti PLN) diperbolehkan untuk tidak mengambil membayar listrik @ its election • Perubahan undang-undang dikenakan atas penjual tanpa penyesuaian tarif • Pembeli utilitas (seperti PLN) menentukan Tanggal Dimulainya Operasi • Force majeure Untuk pembeli: membolehkan tidak terjadinya pembayaran dalam kejadian force majeure Untuk IPP, tidak termasuk masalah pemasok dan kegagalan sistem transimisi dari pembeli utilitas akibat kejadian force majeure Otoritas publik harus memverifikasi force majeure penjual • Penghapusan pemberitahuan pemberi pinjaman & hak untuk step-in • Resolusi sengketa netral diubah • Perubahan dari 1 tahun menjadi 1 minggu untuk waktu untuk mengangkat sengketa • Menghapuskan kalibrasi meter reguler • Pengabaian risiko pemerintah (soverign 29 risk) dielimenasi
Ekonomi Sirkuler
30
