MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
SAMBUTAN MENTERI PEKERJAAN UMUM PADA UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HARI BHAKTI PEKERJAAN UMUM KE 65 Tanggal, 3 Desember 2010
Seluruh keluarga besar Pekerjaan Umum yang saya hormati. Assalamu’alaikum Warokhmatullaahi Wabarokaatuh, Salam sejahtera bagi kita semua,
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas karunia, rakhmat dan ridho-Nya, pada hari ini kita dapat memperingati Hari Bhakti Pekerjaan Umum yang ke 65. Saya yakin, perjalanan panjang bhakti kita di bumi Nusantara ini telah menempa kita dalam memberikan sumbangsih terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara melalui pembangunan infrastruktur PU di berbagai wilayah dan daerah. Saya juga meyakini bahwa di tengah dinamika perjalanan bangsa, kita sebagai warga PU, akan selalu mengenang peristiwa heroik pada tanggal 3 Desember 1945. Pada tanggal yang bersejarah itu, telah gugur “tujuh martir” pahlawan Kementerian 1
PU yang dengan gagah berani mempertahankan Gedung Sate di Bandung yang menjadi pusat penyelenggaraan Pemerintah Republik Indonesia saat itu dan sekaligus menjadi simbol kedaulatan negara. Kenangan dan penghargaan terhadap patriotisme mereka, kita abadikan sebagai Hari Bhakti Pekerjaan Umum yang kita peringati setiap tanggal 3 Desember. Pada tahun 2010 ini, tema peringatan Hari Bhakti Pekerjaan Umum yang kita tetapkan adalah
“Dengan Semangat Juang Sapta Taruna Kita Tingkatkan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Membangun Infrastruktur Pekerjaan Umum”. Dengan tema ini, Saya mengajak seluruh jajaran PU untuk menjadikan momentum 3 Desember sebagai pemersatu kata dan perbuatan sekaligus sebagai pemacu semangat dan pengabdian kita baik di Pusat maupun di Daerah dalam melanjutkan tahapan pembangunan yang saat ini akan segera kita selesaikan tahun pertama dari program pembangunan jangka menengah kedua 2010-2014. Saya berharap dengan memaknai tema peringatan Hari Bhakti Pekerjaan Umum 2010 lebih dalam, akan meneguhkan hati, kata, dan perbuatan kita dalam meneladani semangat juang para Sapta Taruna untuk bekerja keras membangun bangsa dan negara bersama-sama. 2
Hadirin yang saya hormati, Di tengah keprihatinan kita terhadap kondisi masyarakat, khususnya di Wasior-Papua, Mentawai-Sumatera, Gunung Merapi Yogyakarta dan beberapa Kabupaten lainnya di Jawa Tengah, peringatan Hari Bhakti Pekerjaan Umum tahun ini kita peringati dengan suasana duka yang mendalam terhadap jatuhnya korban jiwa yang terjadi di lokasi bencana. Kejadian bencana yang tengah dirasakan tersebut membuktikan bahwa negara kita merupakan salah satu negara yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam maupun bencana yang dipicu oleh kegiatan manusia. Hasil riset Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2008 mencatat dari tujuh jenis bencana langganan di Indonesia, sejumlah kabupaten/kota memiliki potensi kerawanan tinggi. Dari seluruh kabupaten/kota yang ada, 119 daerah dengan kerawanan tinggi erosi, 147 daerah memiliki kerawanan tinggi banjir, dan 213 daerah berkerawanan tinggi gempa. Selain itu, 110 daerah rawan bencana gunung berapi, 149 daerah rawan akan kekeringan, 154 daerah berkerawanan tinggi longsor, dan 83 daerah rawan bencana tsunami. Kondisi ini kemudian ditambah pula oleh adanya fenomena perubahan 3
iklim (climate change), yang antara lain telah menyebabkan fenomena kekeringan pada daerah-daerah produksi pangan di beberapa wilayah Indonesia. Semua kejadian yang terkait dengan bencana tersebut sudah dapat dipastikan telah mengakibatkan kerusakan pada infrastrukur terutama infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga memerlukan upaya khusus untuk dapat menanggulanginya dengan cepat dan tepat.
Hadirin yang saya hormati, Selain kondisi alam dan fenomena bencana yang setiap tahun terjadi di tanah Nusantara, tantangan yang harus kita hadapi dalam pembangunan infrastruktur adalah masih terjadinya fenomena urbanisasi yang cukup tinggi dengan laju 4,4% per tahun akibat tingginya mobilitas penduduk. Diperkirakan pada akhir tahun 2014 jumlah penduduk perkotaan mencapai 53 – 54%. Tantangan lainnya adalah berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, dimana sejak bergulirnya era reformasi 1 (satu) dekade silam, telah terjadi pemekaran wilayah dengan adanya 7 (tujuh) provinsi baru, 135 kabupaten baru, dan 31 kota baru. Dengan demikian hingga saat ini di seluruh wilayah Nusantara terdapat 33 provinsi 4
dan 497 kabupaten/kota. Dengan meningkatnya permintaan pemerintah daerah dan masyarakat akan pembangunan infrastruktur, disamping tuntutan kebutuhan untuk menghadapi persaingan global, maka tugas membangun infrastruktur PU akan menghadapi tantangan yang makin berat di tengah terbatasnya sumber daya kita. Semakin kompleks dan besarnya tantangan yang dihadapi tersebut tentu harus menjadi perhatian khusus dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU. Semua tantangan tersebut di atas, secara arif dan bijak harus kita pandang sebagai bagian dari tugas besar kita baik di Pusat maupun di Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur PU. Saya yakin dengan warisan semangat juang Sapta Taruna di dada kita, maka kita akan mampu menghadapi semua tantangan tersebut dengan mencapai keberhasilan pada seluruh pembangunan infrastruktur PU yang kita selenggarakan.
Hadirin yang saya hormati, Beberapa catatan keberhasilan telah kita torehkan, antara lain dalam hal daya saing global dimana kontribusi infrastruktur jalan telah menaikan indeks daya saing Indonesia. Jika pada tahun 2009 Indonesia menempati urutan 54 dari 5
133 negara, pada tahun 2010 ini meningkat posisinya menjadi peringkat 44 dalam Global Competitiveness Index (GCI) atau naik cukup ‘signifikan’ sebesar 10 peringkat. Ada 12 faktor yang menentukan pada pemeringkatan GCI, diantaranya indeks infrastruktur. Diantara 7 (tujuh) faktor yang menjadi penilaian di bidang infrastruktur ini, ternyata yang paling menonjol adalah kenaikan pada faktor kualitas jalan, yaitu naik dari peringkat 94 (2009) menjadi peringkat 84 (2010). Infrastruktur jalan juga memberikan sumbangsih yang tidak kecil terhadap kinerja ekspor Indonesia yang meningkat tahun ini. Diperkirakan sampai bulan Desember 2010 ekspor non-migas kita dapat mencapai 113 Miliar Dollar US atau meningkat dibandingkan tahun yang lalu yang mencapai 97,49 Miliar Dollar US (BPS, 2010). Kenaikan ekspor Indonesia tersebut merupakan representasi dari semakin efisiennya biaya operasi kendaraan yang selama ini menjadi tulang punggung angkutan barang di Indonesia. Dukungan di bidang sumber daya air yang sangat terkait dengan upaya meningkatkan ketahanan pangan, dapat terlihat pada capaian perkembangan produksi padi dari tahun ke tahun dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk. 6
Untuk periode tahun 2005–2010 rata-rata kenaikan produksi padi adalah 4,49% dibandingkan dengan kenaikan penduduk yang berkisar 1,9 – 2,2% per tahunnya. Salah satu faktor yang menyebabkan terus meningkatnya produksi padi nasional ini adalah karena semakin baiknya sistem dan infrastruktur jaringan irigasi kita. Diharapkan Indonesia ke depan tidak saja memiliki ketahanan pangan yang semakin baik, tetapi mampu pula menjadi negara eksportir beras. Untuk target yang dicanangkan Millenium Development Goals (MDG’s) guna menurunkan proporsi rumah tangga yang tinggal di permukiman kumuh, juga telah terlihat hasilnya dengan penurunan dari 20% pada tahun 1993 menjadi 12,12% pada tahun 2009. Berbagai program pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan juga telah dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat seperti dalam pembangunan infrastruktur perdesaan, peningkatan kualitas permukiman, dan peningkatan pelayanan air bersih serta program-program pemberdayaan masyarakat yang telah berhasil memberikan andil dalam menurunkan angka kemiskinan dari 16,6% tahun 2007 menjadi 13% pada tahun 2010. 7
Di bidang penataan ruang, pada tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Terbitnya peraturan ini melengkapi peraturan pelaksanaan Undang-Undang Penataan Ruang dan diharapkan mampu mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang. Selain itu, saat ini dan ke depan kita akan terus mendorong agar pemerintah daerah menyelesaikan proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)-nya sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Hadirin yang saya hormati, Sebagaimana kita sadari bahwa ketersediaan infrastruktur yang berkualitas adalah faktor penentu bagi suatu kawasan atau daerah untuk dapat menarik investasi. Semakin menarik suatu negara bagi investor global dan domestik, maka kegiatan ekonomi akan tumbuh positif sekaligus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam RPJMN 2010-2014, Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam 5 (lima) tahun ke depan sebesar 6,3-6,8% per tahunnya yang akan membutuhkan investasi tidak kurang dari Rp. 2.150 trilyun. Salah satu sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan 8
ekonomi tersebut adalah pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan oleh masyarakat sendiri. Dampak dari pembangunan infrastruktur PU disamping mampu meningkatkan langsung kegiatan perekonomian, juga ditengarai dapat mendukung pertumbuhan pada sektor-sektor lainnya yang terkait. Begitu besarnya peran infrastruktur PU dalam perekonomian nasional menggambarkan pula beban tanggung jawab kita yang semakin berat. Kita harus menyadari bahwa keberhasilan Indonesia untuk menjadi negara yang diperhitungkan di dunia nanti, berada pada pundak saudara-saudara sekalian, insan PU dan dunia usaha konstruksi, baik di pusat maupun di daerah, termasuk yang sekarang sedang bekerja keras di lapangan. Pada tahun anggaran 2011, Negara telah memberikan kepercayaan kepada Kementerian PU untuk mengelola APBN pembangunan bidang pekerjaan umum dan permukiman sekitar Rp. 56,5 trilyun. Angka tersebut meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2010. Saya memperkirakan peningkatan alokasi anggaran tersebut juga terjadi di daerah yaitu melalui 9
APBD dan dana langsung yang diinvestasikan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur. Dengan bertambah besarnya alokasi tersebut, sudah barang tentu masyarakat akan menaruh harapan besar terhadap kualitas dan akuntabilitas hasil pembangunan infrastruktur yang kita selenggarakan. Semua ini menuntut semangat juang dan pengorbanan sebagaimana pernah ditunjukan oleh para pahlawan Sapta Taruna dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya mempertahankan kehormatan bangsa dan negara. Harapan masyarakat tentu tidak hanya menuntut kita mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan program tahunan sesuai Renstra dan RPJMN, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan ke depan yang makin kompleks melalui inisiatif yang inovatif dalam rangka mewujudkan infrastruktur yang andal dan dibutuhkan oleh masyarakat.
Hadirin yang saya hormati, Walaupun berbagai keberhasilan telah dicapai, kita sadari bersama bahwa pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman di Indonesia masih belum optimal. Begitu besarnya kebutuhan investasi bidang infrastruktur, yaitu sekitar 5-6% dari Produk Domestik Bruto (PDB), masih belum mampu 10
dipenuhi sepenuhnya baik oleh APBN maupun oleh APBD. Gap pendanaan pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat teratasi dengan melibatkan peran dunia usaha. Untuk memaksimalkan manfaat dana pembangunan infrastruktur yang terbatas tersebut, maka pemerintah harus mensinergikan sumber daya investasi yang ada. Disamping masalah pendanaan, permasalahan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini diidentifikasikan terdapat dua hal yang penting, yaitu sinkronisasi program dan domestic conectivity. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden dalam pengarahan beliau yang dinamakan “Directif Bogor” menekankan betapa pentingnya koordinasi dan
sinkronisasi penggunaan semua sumber daya pembangunan, khususnya antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karenanya, mekanisme pentahapan pembangunan infrastruktur di daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatannya perlu ditingkatkan substansinya. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten/Kota, Provinsi, dan di Pusat perlu diperbaiki guna
memperkuat
kualitas
substansi
11
dan
tingkat
kepastian penganggarannya sesuai dengan rencana yang disepakati bersama. Dengan upaya tersebut maka keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan menjadi lebih terjamin sehingga akhirnya dapat memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ke seluruh daerah. Semangat kesatuan dan kebersamaan yang dimiliki para pahlawan kita, termasuk para pahlawan Sapta Taruna, hendaknya dapat menjiwai semua pelaku pembangunan infrastruktur PU di seluruh Indonesia. Semangat kebersamaan ini seyogyanya diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat seperti tercermin pada upaya bersama dalam menjadikan dokumen perencanaan yang telah disepakati sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Dokumen perencanaan seperti RTRW Nasional, Pulau, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, RPJMN, RPJMD, dan Renstra seharusnya berperan sebagai basis
program dan anggaran masing-masing instansi pusat dan daerah yang kemudian dipadukan dan disinkronkan dalam suatu dokumen Rencana dan Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang 12
memuat tentang kesepakatan pendanaan bersama antara pusat dan daerah untuk pembangunan infrastruktur sesuai fungsi dan lokasi dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun. Dengan demikian, maka rencana kerja, program dan anggaran dari masing-masing instansi akan menjadi lebih terikat dan efektif mewujudkan pembangunan infrastruktur. Keberhasilan proses ini salah satunya ditentukan pula oleh bagaimana memaksimalkan peran
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sekaligus sebagai kepala daerah propinsi. Dalam jangka panjang
penyelenggaraan pembangunan yang sinergis tersebut akan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam mengisi kemerdekaan sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri negara ini.
Hadirin yang saya hormati, Dalam pembangunan infrastruktur PU, kita tidak dapat mengabaikan adanya peranan dunia usaha, baik pihak swasta penyedia infrastruktur maupun pengguna infrastruktur itu sendiri. Untuk ini pemerintah tengah mendorong peranan swasta melalui regulasi yang memberikan kemudahan dan fasilitasi dengan tetap berprinsip pada terselenggaranya akuntabilitas. Komitmen 13
Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus diperkuat terus untuk mendukung program Kerjasama Pemerintah Swasta (Public Private Partnership) yang sekarang sedang digalakkan, khususnya dalam bidang pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air baku, penyediaan air minum, pengolahan limbah, dan penyediaan perumahan. Dari sisi dunia usaha pengguna infrastruktur, pemerintah juga tengah memaksimalkan integrasi intermoda dan antarmoda agar selalu lancar dan murah dalam mendukung sentra produksi dan pasar domestik kita. Dengan keterlibatan dunia usaha ini, saya ingin ingatkan kembali tentang perlunya perencanaan antar sektor dan antar daerah dilakukan secara terkordinir melalui sinkronisasi program pembangunan yang melibatkan pihak swasta didalamnya. Oleh karenanya ke depan perlu diselenggarakan pula suatu forum untuk semua pemangku kepentingan pembangunan infrastruktur dimana didalamnya termasuk para pelaku sektor-sektor unggulan di kawasankawasan koridor ekonomi guna menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur yang efektif. Untuk mencapai tujuan yang saya uraikan tadi, diminta kepada semua jajaran PU di seluruh 14
tanah air, disamping harus bergerak cepat, bekerja keras dan bertindak tepat sebagaimana dinyatakan dalam motto PU, ke depan kita dituntut pula untuk bisa bekerja sama dan bersinergi dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur PU. Selanjutnya pada kesempatan ini saya juga menekankan kembali agar anggaran pemerintah yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien. Aparat PU harus mengutamakan perilaku hemat dalam mengelola keuangan. Dana APBN dan APBD agar dioptimalkan untuk keperluan belanja modal supaya dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Anggaran yang besar hendaknya disyukuri dan dihayati sebagai sarana perjuangan untuk berbakti kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.
Saudara-saudara peserta upacara yang saya hormati, Sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih kepada semua jajaran PU yang telah berhasil mewujudkan berbagai kemajuan dalam bidang pekerjaan umum yang mencerminkan wujud dari pengabdian Sapta Taruna kita. Saya mengucapkan pula selamat
kepada para penerima tanda jasa sebagai 15
bentuk penghargaan Pemerintah atas jasa, karya, dan pengabdian Saudara-saudara. Saya secara
pribadi dan selaku pimpinan Kementerian PU menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pejabat dan karyawan yang telah mengakhiri masa pengabdiannya dan memasuki masa purnabakti atas seluruh pengabdian dan bhaktinya yang telah diberikan kepada bangsa dan negara selama ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat Hari Bhakti Pekerjaan Umum ke 65, marilah kita berdoa, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rakhmat dan kekuatan-Nya kepada kita semua dalam mengemban tugas-tugas di masa-masa mendatang.
Wassalamu ’alaikum Warokhmatullaahi Wabarokaatuh. Menteri Pekerjaan Umum
DJOKO KIRMANTO
16
