KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN SELAKU KETUA DEWAN PENGARAH BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR: KEP. 3 4 /MENKO/POLHUKAM/06/2005 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN PENGARAH BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAK MASYARAKAT PROVINSI NAIVGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
Menimbang :
1. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengarah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam d m Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dipandang perlu untuk membentuk Sekretariat Dewan Pengarah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan hlasyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam d m Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengarah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Mengingat
:
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara; 2. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara; 3. Keputusan Presiden Nomor 63/M tanggal 15 April Tahun 2005 yang menetapkan Keanggotaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN
PERTAMA
: Membentuk Sekretariat Dewan Pengarah Badan Rehabilitasi dan
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAhlANAN SELAKU KETUA DEWAN PENGARAH BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN PENGARAH BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN hlASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAhl DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengarah, dengan struktur kelembagaan Sekretariat Dewan Pengarah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini;
KEDUA
: Untuk mendukung pelaksanaan tugas dari Sekretariat Dewan
Pengarah, dite tapkan susunan keanggo taan Sekretaria t Dewan Pengarah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I1 Surat Kepuh~sanini; KETIGA
: Sekretariat Dewan
Pengarah
terdiri dari Kelompok Pejabat Penghubung (Liaison Officers)Anggota Dewan Pengarah; dan Pelaksana Harian Sekretariat Dewan Pengarah;
KEEMPAT
: Kelompok Pejabat Penghubung (Liaison Officers) Anggota Dewan
Pengarah bertugas: 1. Melakukan konsultasi dan komunikasi dengan para Anggota Dewan Pengarah yang bersangkutan secara berkala, tentang berbagai masukan dan konsep arahan dalam pel-umusan, perencanaan dan pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disiapkan oleh Pelaksana Harian Sekretariat Dewan Pengarah; 2. Mengkomunikasikan arahan dan aspirasi dari Anggota Dewan Pengarah yang bersangkutan kepada Pelaksana Harian Sekretariat Dewan Pengarah untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam penyusunan konsepsi arahan dalam perumusan, perencanaan dan pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. Melakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, seperti kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, lembaga/negara donor, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat dan agama, kalangan dunia usaha, serta kalangan perguruan tinggi, dalam rangka 'penjaringan aspirasi dan kebutuhan yang perlu dijadikan masukan untuk diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Anggota Dewan Pengarah di dalam memberikan arahan dalam perumusan, perencanaan dan pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara; KELIMA
: Pelaksana Harian Sekretariat Dewan Pengarah bertugas:
1. Mempersiapkan dan menyusun konsep awal arahan Dewan Pengarah dalam perumusan, perencanaan dan pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang meliputi bidang politik,
hukum dan keamanan; bidang perekonomian; dan bidang kesejahteraan rakyat; 2. Dalam penyusunan konsep awal arahan Dewan Pengarah, Pelaksana Harian Sekretariat Dewan bertugas mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dari berbagai pihak terkait, terutama dari Kelompok Pejabat Penghubung;
3. Mempersiapkan bahan masukan untuk penyusunan kerangka arahan Dewan Pengarah yang akan dijadikan bahan pertimbangan dari Anggota Dewan Pengarah yang disampaikan melalui Pejabat Penghubung dari Anggota Dewan Pengarah yang bersangkutan; 4. Memberikan dukungan kepada Anggota Dewan Pengarah dan Kelompok Pejabat Penghubung di dalam melakukan konsultasi dengan pihak terkait yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka memperoleh masukan dan informasi bagi penyusunan konsepsi arahan Dewan Pengarah;
5. Melakukan pemantauan terhadap kemajuan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bahan masukan penyusunan konsepsi arahan Dewan Pengarah; 6. Melakukan evaluasi dan penilaian (nssessnrent) awal atas penjelasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana serta masukan-masukan dari pihak terkait lainnya kepada Dewan Pengarah, sebagai bahan perumusan arahan Dewan Pengarah; 7. Menyusun laporan secara berkala kepada Sekretaris Dewan Pengarah mengenai hasil-hasil pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Ace11 Darussalam dan Kepulauan Kias Provinsi Sumatera Utara.
KEENAM
: Pelaksana Harian Sekretariat Dewan Pengarah bertanggung jawab
kepada Sekretaris Dewan Pengarah. KETUJUH
: Kepala dan Wakil Kepala Pelaksana Harian Sekretariat Dewan
Pengarah dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibantu oleh Tim Inti (Core Team), yang terdiri atas pejabat dari Kementerian Negara PPN/Bappenas untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat Dewan.
KEDELAPAN
: Dengan mehpertimbangkan kebutuhan dan kepentingan untuk
mendukung kegiatan Dewan Pengarah, maka diperlukan komunil
KESEPULUH
:
KESEBELAS
: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan
Pengarah dibebad.an kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). KEDUABELAS : Surat Keputtlsan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemuciian hari terdapat ke.keliruan dalam Keputusan i d ; akan diadakan perubahan sebagaiman mestinya. Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 9 Juni 2003 MENTERI XOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMAKAN SELAKU KETUA DEWAN PENGARAH BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAICAT PROVINSI NANGG-ROEACEH DARUSSALAhl DAN UTARA,
. .
-.
.../'
Tembusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Presiden Republik Indonesia 2. Wakil Presiden Republik Indonesia 3. Sekretaris Dewan Pengarah 4. Para Anggota Dewan Pengarah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 5. Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 6. Ketua Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias 7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus; 9. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM D A N KEAMANAN SELAKU KETUA DEWAN PENGARAH BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : KEP. 34 /MENKO/POLHUKAM/06/2005 TANGGAL : 9 JUNI 2005
STRUKTUR ORGANISASI SEICFtETARIAT DEWAN PENGARAH BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN ICEHIDUPAN MASYAMCAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA ,+
-
I
-+
,"I
Dcwan Pengarah
Bidang Polhrlkam
1
Bidang Perekonomian
I
I!
Anggota .
----I
Anggota
Anggota Anggota
.I I -'
-
.
,
-
-
*.
.
rF
Anggota 1
Anggota
--
A
Anggota -
Bidang Kesra K;orTr
T
- -
.
Anggota
. I
Anggota
"
, , . . - , ~ Anggota
Anggota
Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 9 Juni 2005 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM D A N KEAMANAN SELAKU KETUA DEWAN PENGARAH BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH D A N KEHIDUPAN MASYARAKAT
UTARA,
.
,..
,
II
LAMPIRAN 11 SURAT KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN SELAKU KETUA DEWAN PENGARAH BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR :KEP. 34 /MENKO/POLHUKAM/06/2005 TANGGAL : 9 JUNI 2005
PEJABAT PENGHUBUNG ANGGOTA DEWAN PENGARAH 1.
Marsma TNI Sonny Budi Santoso, SIP, Staf Ahli Menlto Polhukam Bidang IPTEK /LH
2.
Dr. Ir. Koensattvanto ~ n ~ a s i h a r d j Dip.HE., o, M.Sc, Sekretaris Meneg PPN/Seltretaris Utama Bappenas
3. Drs. Djauharis Lubis, Staf Ahli Menko Kesra Bidang Otonomi Daerah I
4. Dr. Komara Djaja, Sekretaris Menko Perekonomian 5. Dr. Sojuangun Situmorang, Msi, Dirjen Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri 1
6. Dr. Mulia Nasution, Dirjen. Perbendaharaan Departemen Keuangan 7. Ir. Adi Sarwolto, MSc, Sahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Ekonomi dan Luar Neg er i
8. Drs. Marzuki Daud 9. Drs. Junjung Lubis, Kepala Perwakilan Provinsi Sumut di Jalcarta lo. Kombes Pol. Chafit, BA, Kabid Keuangan Polda NAD 11. dr. Saifuddin Ishak, MKes;.Pembantu Rektor N,Universitas Syiah Kuala . Walidin, MA, IAIN Ar-Raniry 12. ~ rWand 13. Dr. Hasballah M. Saad, Ketua FORKA dan Anggota Komnas HAM 14. Dr. Syahrizal Abbas, MA, Dosen IAIbT Ar-Raniry 15. Dr. Ir. Mirza Ir~,vansyah,MBA, MLA, Dosen Universitas Syiah Kuala
16. Prof. M. Hakim Nyak Pha, SH, Hakim Agung 17. Dr. Hekinus Manao, Direktur Informasi Akuntasi Departemen Keuangan 18. Jeliteng Pribndi, SE, MA, Dosen Universitas Syinh Kuala 11.
PELAKSANA H A W SEIUZETARIAT DEWAN PENGARAH
.'
Dr. Ir. Moch. Ikhwanuddin Mawardi, Sahli Meneg PPN Bidang PPKTI dan Kating
WAKIL KETUA PELAI(SANA HARTAN SEKRETARZAT: Drs. ~ b d uSyukur, l Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kesra I
9 .-
ANGGOTA BIDANG POLITIK, HUKUM DAN I W A N A N 1.
Ir. Usman Hasan, MSi, DPP HKTI
2.
Luqyan Tamanni, MEc,eYayasan Tazkia Cendekia
3. Dr. Hizir Sofyan, Dosen Universitas Syiah Kuala 4. Kombes Pol. Drs. Anjaya, MHum, Karo Renbang Polda NAD 5. Drs. Sutrisno, Msi, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana Depdagri I
Drs. Djadmiko, MSoc.Sc, A$ep Industri Pengolahan Pertanian Kemenko Perekonomian ANGGOTA BIDANG PEREI
Dr. Ir. Deddy Roosadiono, Kepala Biro Perencanaan, Departemen PU
2.
Dr. Ardi Prabowo, Kapus Sistem Informasi dan Teknologi, Dep. Keuangan
3. Ir. Rialdi Akhir Lubis, MSi, Kabid Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Sumut
4. Zulkifli A. Jalil, SE, MA, Yapasan Malem Putra
I
I
dr. Emil Agustiono, Mkes, Sahli Menko Kesra Bidang Telznologi Air Bersih Perumahan ANGGOTA BIDANG I(ESEJAHTERAAN RAKYAT a
1.
Drs. Bustami Usman, SH, MSi, Kabid Bappeda Provinsi NAD
2.
Mawardi Adami, SAg, Dosen IAIN Ar-Raniry
3. Drs. Arifin Syamaun, M.Ed, Anggota MPU NAD 4. Drs. Zaki Fuad Khalil, MA, Dosen IAINAr-Raniry
5. Saroziduhu Zebua, Tokoh Budayawan Nias TIM INTI (CORE T E N ) SEI(RETAIU4T DEWAN PENGARAH 1.
Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP, Kasubdit Pengembangan Kawasan Khusus, Bappenas
2.
Dr. Oktorialdi, MA, Kasubdit Kajian dan Informasi Regional, Bappenas
3. Dr. Punglv Sumadi, MCP, Pejabat.Fungsiona1 Perencana, Bappenas
,
Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 9 Juni 2005
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN SELAKU KETUA DEWAN PENGARAM BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI: WILAYAH DAN KEHIDUPAN'MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE-ACEH DARUSSALAM DAN I~EPULAU .AN:NIAS~OV:~N SUMATERA SI UTARA, ., . .
;.-.;>.;.,r
. 8
.: ,.
;
"..>
: . . i
..."
;
: ,, ..
,
..<-.',
. .
.
'\
I
