MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANANNOMOR: PER-16/MENKO/POLHUKAMI 12/2012 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANANREPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
a. bahwa dalam rangka penataan, pengelolaan dan penernuan kembali arsip secara cepat dan akurat, diperlukan pengaturan yang sistematis, terarah dan terencana dalam bentuk Kode Klasifikasi Arsip yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: 161M enko 1 Polh ukam 1 12/20 12 ten tang Kode Klasifikasi Arsi p Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia; b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan beberapa sub pokok masalah klasifikasi arsip fasilitatif dan klasifikasi arsip substantif yang belum termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia tersebut dalam diktum a, maka perlu dilakukan perubahan;
Mengingat
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksariaan Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Kementerian Negara; 4. Peraturan Presiden Nornor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi Eselon I Kernenterian Negara; 5. Peraturan
Menter: ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLlTlK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLlKINDONESIA -2-
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor Per-367 /Menko/Polhukam/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-14/Menko/Polhukam/12/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia; 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-15/Menko/Polhukam/12/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia; 8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-16/Menko/Polhukam/12/2012 tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia; MEMUTUSKAN Menetapkan:
PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERI KOORDINATOR NOMOR: PER-16/MENKO/POLHUKAM/12/2012 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANANREPUBLIK INDONESIA Pasal 1 Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia adalah kode yang digunakan untuk menentukan pengelompokan arsip dalam penyimpanannya berdasarkan kesamaan jenis dan isi atau keterkaitan isi an tara satu dengan yang lain di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, dengan memberikan kode pengenal sesuai dengan masalah yang terkandung di dalamnya.
Pasa12 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDA NG POLITlK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
-3Pasa12 Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia adalah dimaksudkan sebagai pedoman untuk pengelompokan berdasarkan pokok masalah dan sub pokok masalah yang dijadikan pedoman dalam penyimpanan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan akurat dengan cara memberikan kode klasifikasi dalam bentuk huruf dan nomor pada setiap naskah dinas yang masuk atau keluar di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Pasa13 Susunan Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia mengikuti sifat permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unsur yang ada dalam struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, yaitu: a. Klasifikasi Arsip Fasilitatif; b. Klasifikasi Arsip Substantif. Pasa14 a. Klasifikasi arsip fasilitatif adalah klasifikasi arsip yang berkaitan dengan kegiatan penunjang tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. b. Klasifikasi arsip substantif adalah klasifikasi arsip yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Pasa15 Kode Klasifikasi Arsip, baik klasifikasi arsip fasilitatif maupun klasifikasi arsip substantif terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu: a. Pokok masalah; b. Sub pokok masalah; c. Sub-sub pokok masalah. Pasa16 ...
MENTER IKOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
-4 Pasa16 a. Pokok masalah yang terdapat pada klasifikasi meliputi masalah: 1) Perencanaan (PR); 2) Kepegawaian (KP); 3) Administrasi Keuangan (KU); 4) Perlengkapan (PL); 5) Pengadaan Barang/Uasa (BJ); 6) Persidangan (SD); 7) Kehumasan (HM); 8) Organisasi dan Tata Laksana (OT); 9) Ketatausahaan (TU); 10) Perpustakaan (PS); 11) Produk Perundang-Undangan (PU); 12) Data dan Informasi (DI); 13) Pengawasan (PW).
arsip fasilitatif
b. Pokok Masalah yang terdapat pada Klasifikasi Arsip Substantif meliputi masalah: 1) Politik Dalam Negeri (DN); 2) Politik Luar Negeri (LN); 3) Hukum (HK); 4) Pertahanan Negara (HN); 5) Keamanan Nasional (KM); 6) Kesatuan Bangsa (KB); 7) Informasi Publik (IP); 8) Aparatur dan Reformasi Birokrasi (AP); 9) Perekonomian (PE); 10) Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SI); 11) Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SL). Pasal 7 1)
Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia menggunakan gabungan kode huruf dan angka. 2) Pokok Masalah ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
-52) 3) 4)
Pokok masalah diberi kode huruf ganda yang mengandung arti singkatan penyebutan pokok masalah. Sub pokok masalah diberi kode angka secara berurutan dari 00, 01, 02, 03, dan seterusnya. Sub-sub pokok masalah diberi kode angka secara berurutan dari 00.1,00.2, ...; 01.1, 01.2, ... ; 02.1, 02.2, ...; 03.1, 03.2, dan seterusnya yang diawali dengan 2 (dua) angka didepannya sesuai dengan kode sub pokok masalah. Pasa18
Untuk pemberian Kode Klasifikasi Arsip atau penomoran pada setiap naskah dinas, kode huruf untuk pengenal pokok masalah ditempatkan pada bagian pertama dari susunan kode, sedangkan kode angka untuk sub pokok masalah dan sub-sub pokok masalah ditempatkan pada bagian kedua dan bagian ketiga dari susunan kode. Pasa19 Apabila dalam pelaksanaan, unit organisasi menghadapi sub pokok masalah atau sub-sub pokok masalah yang belum tertampung dalam klasifikasi arsip yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini, dapat menambah sub pokok masalah atau sub-sub pokok masalah dengan pemberian kode nomor sebagai kelanjutan dari nomor terakhir dari tiap sub pokok masalah dan sub-sub pokok masalah yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini. Pasal 10 Rincian lengkap Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini. Pasal 11 ...
MENTER I KOORDINATOR BIDANG POLlTIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
-6 Pasal 11 Penyelenggaraan kearsipan pada unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia disesuaikan dengan Kode Klasifikasi Arsip yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini, serta dapat merinci lebih lanjut terhadap kode klasifikasi arsip sesuai keperluan unit organisasi. Pasal 12 Pad a saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-16/Menko/Polhukam/12/2012 tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pasal 13 Peraturan
Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Menteri ini dengan dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
memerin tahkan penempatannya
2014
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
-7 Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI
.
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
TAHUN
NOMOR
.
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2014 TANGGAL: 2014
KODE KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA 1.
KLASIFIKASIFASILITATIF PR
PERENCANAANDAN EVALUASI 00.
Program dan Anggaran 00.1
Rencana Strategis
00.2
Nota Keuangan dan RAPBN
00.3
Rencana Kerja (Renja)/Rencana -
Kerja Tahunan
(RKT)
Usulan Kegiatan Unit Organisasi
00.4
Hasi Pembahasan Program dan Anggaran Bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan
00.5
Rencana Kerja Anggaran Kcmcnteriarr/Lernbaga
00.6
Daftar Isian Pelaksanaan
00.7
Standar Biaya Umum
(RKA-K/L)
Anggaran (DIPA)
Standar Harga Satuan Barang/ Jasa 00.8
Isu-Isu Strategis
01.
Rapat Pembahasan Program dan Anggaran dengan DPR RI
02.
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 02.1
Pemantauan Anggaran
02.2
Evaluasi Pelaksanaan
Program/Kegiatan-Anggaran
02.3
Laporan Akuntabilitas
Kinerja
-
Kemajuan Pelaksanaan
Pengukuran
Program /Kegiatan-
Kinerja Kegiatan (PKK)
02.4
Pelaporan Insidental
02.5
Pengembangan
Instrumen
Pemantauan
dan Evaluasi
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITI~ HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
-2KP
KEPEGAWAIAN 00.
Pengadaan Pegawai 00. 1 Formasi
01.
02.
00.2
Penerimaan Pegawai
00.3
Pengumuman Kelulusan
00.4
Penempatan
Pengangkatan Pegawai 01.1
CPNS
01.2
PNS
o 1.3
Struktural
o 1.4
Fungsional Terten tu
01.5
Fungsional Umum
Pengembangan Pegawai 02.1
Ujian Dinas
02.2 Tugas Belajar Pegawai di Dalam Negeri dan Luar Negeri
03.
02.3
Ijin Belajar Pegawai di Dalam dan Luar Negeri
02.4
Penilaian Pegawai
02.5
Disiplin Pegawai
02.6
Penghargaan dan Tanda Jasa
02.7
Bimbingan Mental dan Spiritual dan Konseling
Mutasi Pegawai 03.1
Pindah Antar Instansi
03.2
Perbantuan Pegawai -
TNI Polri Sipil
03.3 04.
Pengangkatan Dalam Jabatan
Administrasi Pegawai 04.1
Kenaikan Gaji Pokok /Berkala
04.2
Identitas Pegawai
04.3
Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
04.4
Cuti
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLlTI~ HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
-3-
05.
04.5
Satuan Kerja Non Struktural
04.6
Kenaikan Pangkat Golongan
Kesejahteraan Pegawai 05.1
Kesehatan
05.2 AsuransijDana
Pensiun
05.3 Tunjangan Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Kinerja 05.4 Tabungan Perumahan
06.
05.5
Koperasi
05.6
Olahraga
05.7
Pakaian Dinas
05.8
Korpri
Pemberhentian/Pensiun
Pegawai
06.1
Pemberhentian Dengan HormatjPensiun
06.2
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
06.3
Pemberhentian Sementara
07.
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
08.
Pendidikan dan Latihan 08.1
Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Fungsional Teknis
08.2
LaporanjEvaluasi
Pendidikan dan Pelatihan
Struktural Fungsional Teknis
09.
08.3
Penyelenggaraan SosialisasijWorkshop
08.4
Praktek Kerja Lapangan
Penugasan Pegawai 09.1
Kelompok Kerja (Pokja)
09.2
Desk
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
-4 09.3 Tim 09.4
Satuan Tugas (Satgas)
09.5
Narasumber
10.
Tenaga Perbantuan
11.
Pengarusutamaan gender
KU ADMINISTRASIKEUANGAN 00.
Surat Perintah Membayar (SPM) 00.1
Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Persetujuan Pencairan Dana (SP2D). Penggantian Uang Persediaan (GU) Belanja Barang
00.2
Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Persetujuan Pencairan Dana (SP2D). Pembayaran Langsung (LS) Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Lain-lain
01.
02.
Pelaporan Pajak 01.1
Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21
01.2
Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 22
01.3
Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 23
01.4
Surat Setoran Pajak (SSP) PPn
01.5
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
01.6
Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)
Belanja Pegawai 02.1
Gaji Daftar Gaji Tanda Terima Gaji Slip Gaji Data Pendukung
02.2
Uang Makan Daftar Uang Makan
MENTERIKOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
-5Tanda Terima Uang Makan Data Pendukung 02.3
Tunjangan
Kinerja
Daftar Tunjangan Kinerja Tanda Terima Tunjangan Kinerja Slip Tunjangan
Kinerja
Data Pendukung 02.4
Uang lembur Daftar Uang Lembur Tanda Terima Uang Lembur Data Pendukung
03.
Pengelolaan APBN 03.1
Keputusan
Menteri tentang Penetapan
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pemegang Uang Muka Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pejabat Penandatanganan Bendahara
SPM
Penerimaan / Pengeluaran
Pengelola Barang 03.2
Peraturan
03.3
Pembukuan
Menteri Keuangan tentang APBN Anggaran
Buku Kas Umum (BKU) Buku Kas Pembantu (BKP) Buku zKartu Pengawasan Kredit Anggaran Rekening Koran Bank 03.4
Laporan Arus Kas Kaa/Register
Penutupan
Laporan Pendapatan
Kas
Negara
Laporan Keadaan Kredit Bulanan/Triwulanan/Semesteran Laporan Pertanggungjawaban
Anggaran
Bendahara
Pengeluaran
(LKKA)
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
-6 Beri ta Acara Pemeriksaan Kas 03.5
Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Komputer (ADK)
(LRA) termasuk
Arsip Data
Laporan Keuangan Bulanan Laporan Keuangan Triwulan Laporan Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Tahunan
03.6 04.
•
Unaudited
•
Audited
Revisi APBN
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 04.1
Petunjuk Manual Aplikasi SAI
04.2
Data Dukung Copy Surat Setor Bukan Pajak (SSBP) Copy Surat Perintah Membayar Perintah Pencairan Dana (SP2D)
(SPM) dan
Copy Surat
Copy Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) 04.3
Berita Acara Rekonsiliasi Bulanan Semesteran
05.
Pertanggungjawaban Keuangan Negara 05.1
Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal/Inspektorat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP) Tindak LanjutjTanggapan
05.2
LHP
Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP) Tindak Lanjut /Tanggapan LHP
05.3
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
oleh
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
-7 05.4
Dokumen Penyelesaian Keuangan Negara Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi
06.
Pinjaman Luar Negeri 06.1
PL
Hibah Luar Negeri
PERLENGKAPAN 00.
01.
02.
Analisis Kebutuhan Barang/ Jasa 00.1
Barang Bergerak
00.2
Barang Tidak Bergerak
00.3
Barang Inventaris Kantor Lainnya
00.4
Barang Habis Pakai
Inventarisasi
o 1.1
Barang Bergerak
o 1.2
Barang Tidak Bergerak
01.3
Barang Inventaris Kantor Lainnya
01.4
Barang Habis Pakai
Distribusi 02. 1 Barang Tidak Bergerak
03.
02.2
Barang Inventaris Kantor Lainnya dan Barang Habis Pakai
02.3
Barang Habis Pakai
Pemeliharaan/Perawatan 03. 1 Barang Tidak Bergerak
04.
03.2
Barang Inventaris Kantor Lainnya dan Barang Habis Pakai
03.3
Barang Habis Pakai
Penghapusan 04. 1 Rencana Penghapusan 04.2
Pelelangan
04.3
Pemusnahan
04.4
Hibah
MENTERI KOORDINATOR BlDANG POLITIK, HUKUM, DAN KF..AMANAN REPU BLIK INDONESIA
-805.
Pelaporan 05.1 Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Semester II Tahunan 05.2 Laporan Barang Tingkat Eselon I Semester I Semester II Tahunan 05.3 Laporan Barang Pengguna Semester I Semester II Tahunan
06.
Kendaraan 06.1 Pelayanan Operasional Kendaraan Dinas 06.2 Distribusi Kendaraan Dinas Administrasi Hak Pakai 06.3 Administrasi Pengemudi Kendaraan Dinas 06.4 Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
07.
Pelayanan Rumah Tangga Kantor 07.1 Pelayanan Rapat 07.2 Urusan Dalam Lainnya 07.3 Perawatan Taman dan Kebersihan Lingkungan Kantor
08.
Penawaran Barang/ Jasa Yang Ditolak 08.1 Penawaran Barang Yang Ditolak 08.2 Penawaran Jasa Yang Ditolak
BJ
PENGADAANBARANG/JASA 00.
Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya 00.1 Pelelangan Umum 00.2 Pelelangan Sederhana
MENTER I KOORDINATOIt InDANG POLiTIK, HUKUM, OAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
-9 00.3 Penunjukan Langsung 00.4 Pengadaan Langsung/Kontesy 01.
Sayembara
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 01.1 Pelelangan Umum 01.2 Pelelangan Terbatas 01.3 Pemilihan Langsung
02.
o l.4
Penunjukan Langsung
o 1.5
Pengadaan Langsung
Pengadaan Jasa Konsultasi 02.1
Seleksi Umum
02.2
Seleksi Sederhana
02.3 Penunjukan Langsung 02.4 SD
Pengadaan Langsung/Sayembara
PERSIDANGAN 00.
Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) 00.1 Rapat Paripurna Tingkat Menteri Terbatas 00.2 Rapat Paripurna Tingkat Menteri Khusus 00.3 Rapat Koordinasi Menko Polhukam dengan Eselon I Terkait Masalah Khusus
01.
Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I 01.1 Rapat Koordinasi Terbatas 01.2 Rapat Koordinasi Khusus
02.
Rapat Internal Staf (RIS) 02.1 Rapat Internal StafTerbatas 02.2 Rapat Internal Staf Khusus
03.
Rapat Konsultasi Kerja dengan DPR-RI
HM KEHUMASAN 00.
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 00.1 Penyediaan Informasi 00.2
Penerbitan dan Publikasi
MENTER! KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
- 10-
01.
02.
00.3
Daftar Alamat
00.4
Pemberitahuan/Himbauan
antar instansi
Peliputan dan Dokumentasi 01.1
Kegiatan Menko Polhukam
01.2
Kegiatan Kemenko Polhukam
Kerjasama Masyarakat 02.1
Permohonan Bantuan
02.2
Pemberian Bantuan
02.3
Penghargaan/Pengaduan/Laporan Kinerja Kemenko Polhukam
Masyarakat
tentang
OT ORGANISASIDAN TATA LAKSANA 00.
Organisasi dan Penyempurnaan) 00.1
Tata
Kerja (Pembentukan,
Perubahan,
Peta Jabatan
00.2 Analisis Jabatan 00.3
Evaluasi Jabatan
00.4
Standar Kompetensi Jabatan
01.
Analisis Beban Kerja (Penyusunan dan Penyempurnaan)
02.
Tata Laksana 02.1
Peta Jabatan
02.2
Sistem dan Prosedur Kerja Standar Operasional Prosedur
TU
02.3
Standarisasi Pelayanan
02.4
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
KETATAUSAHAAN 00.
Administrasi Pimpinan 00.1
Sarnbutarr/Pidato: Presiden Menteri Koordinator Sekretaris /Deputiy Staf Ahli Kemenko Polhukam
dan
MENTERl KOORDINATOR BlDANG POLlTIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBUK INDONESIA - 11 -
00.2
Surat Dinas MenterijSekretaris Kemenko Polhukam
KementerianjDeputijStaf
Ahli
00.3
Kegiatan kedinasan Menterij Sekretaris KementerianjDeputij Staf Ahli Kemenko Polhukam, yang meliputi: Rapat Dinas PertemuanjKegiatan Menteri PresidenjWakil Presiden
Koordinator
dengan
Kunjungan Kerja Pelantikan Pejabat Upacara Audiensi 00.4
Hasil analisisjtelaah
DeputijStaf Ahli Kemenko Polhukam
00.5
Laporan pelaksanaan kegiatan Sekretaris Deputij Staf Ahli Kemenko Polhukam
00.6
Surat Pribadi Ahli ten tang:
MenterijSekretaris
Kementerianj
KementerianjDeputijStaf
Ucapan terima kasih Ucapan selamat Pemberian cindera mata Permohonan maaf 00.7
Kegiatan non kedinasan Menteri Koordinator j Sekretaris KementerianjDeputijStaf Ahli, yang meliputi: Kegiatan sosial Perayaan hari besar nasionaljmanca
negara
Rapat non kedinasan 00.8
01.
Surat permintaan izin, tembusan kepada MenterijSekretaris KementerianjDeputijStaf Ahli Kemenko Polhukam ten tang penugasan atau kegiatan operasional yang berhubungan dengan tugas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Persuratan 01.1
Sarana Pencatatan Surat Masukj Keluar
01.2
Surat Pcngantar /Lcmbar Pengantar
01.3
Bukti Tanda Terima Surat Penggandaan dan Penjilidan
01.4
Rekap Surat Masuk Rekap Surat Keluar
MENTER I KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
- 12 02.
Kearsipan 02.1
Pengolahan Arsip Inventarisasi
arsip
Penertiban arsip Penyimpanany penataan arsip 02.2
Penyusutan
Arsip
Pemindahan
Arsip Inaktif
Pemusnahan
Arsip
Penyerahan Arsip ke ANRI
PS
02.3
Pemeliharaan
Arsip
02.4
Layanan Jasa Penggunaan Arsip
PERPUSTAKAAN 00.
Administrasi Perpustakaan 00. 1 Penawaran Bahan Pustaka 00.2
01.
02.
Hadiah
Pengelolaan Bahan Pustaka 01.1
Inventarisasi/
01.2
Katalogisasi
Daftar Koleksi
Pelayanan Bahan Pustaka 02. 1 Keanggotaan 02.2 Peminjamarr/Penggunaan
03. PU
Pemeliharaan dan Penghapusan Bahan Pustaka
PRODUK/RANCANGANHUKUM 00.
Produk/Rancangan
Hukum Lembaga Negara
00.1
Undang - Undang Dasar
00.2
Ketetapan MPR-RI
00.3
Undang-Undang
00.4
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
00.5
Peraturan
Pemerintah
00.6
Peraturan
Presiden
MENTERI KOORDINATOR BlDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
01.
02.
DI
00.7
Keputusan Presiden
00.8
Instruksi Presiden
00.9
Peraturan Daerah
Produk/Rancangan Hukum Pemerintah Non Kementerian
Kementerian
01.1
Peraturan Menteri
01.2
Keputusan Menteri
01.3
Instruksi Menteri
01.4
Surat Edaran Menteri
01.5
Peraturan/Keputusan
Kepala Lembaga/Badan
01.6
Peraturan/Keputusan
Direktur Jenderal
01.7
Peraturan/ Keputusan Gubernur
Produk/Rancangan Hukum Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan 02.1
Peraturan Menteri Koordinator
02.2
Keputusan Menteri Koordinator
02.3
Kesepakatan Bersama (MoU)
02.4
Direktif Menteri
02.5
Surat Edaran
02.6
Pengumuman
Koordinator
DATADAN INFORMASI 00.
Pengumpulan Data
01.
Pengolahan Data
02.
Penyajian Data
PW PENGAWASAN 00.
01.
Pengawasan Tahunan 00.1
Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT)
00.2
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
Pengawasan Internal 01. 1 Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)
dan
Lembaga
Bidang
MENTER! KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA - 14 -
02.
01.2
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
01.3
Pemantauan
Pengawasan Eksternal 02.1
03.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Akuntabilitas Kinerja 03.1
2.
Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas
Kinerja
KLASIFlKASISUBSTANTIF DN POLITIKDALAMNEGERI 00.
01.
02.
03.
Koordinasi dan Sinkronisasi Permasalahan Pemilu 00.1
Pemilu Presiden /Wakil Presiden
00.2
Pemilu Legislatif
00.3
Pemilu Gubernur /Wakil Gubernur
00.4
Pemilu Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota
Koordinasi dan Sinkronisasi Otonomi Daerah
Permasalahan
Desentralisasi
01.1
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
01.2
Otonomi Daerah
01.3
Pembentukan/Pemekaran
Daerah Provinsi
01.4
Pembentukarr/Pernekaran
Daerah Kabupaten /Kota
01.5
Permasalahan
Daerah / Kepala Daerah Tk. Provinsi
01.6
Permasalahan
Daerah/Kepala
Koordinasi dan Kelembagaan
Sinkronisasi
Daerah Tk. Kabupaten /Kota Permasalahan
02.1
Majelis Permusyawaratan
02.2
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
02.3
Partai Politik
Koordinasi dan Masyarakat Sipil
dan
Demokrasi
dan
Rakyat (MPR)
Sinkronisasi
Permasalahan
03.1
Lembaga Swadaya Masyarakat Nasional
03.2
Lembaga Swadaya Masyarakat Asing
Organisasi
MENTER I KOORDINATOR BIDANG l'OlJTIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
- 15 -
04.
LN
03.3
Lembaga Kekerabatan/Paguyuban
03.4
Yayasan
Koordinasi Khusus
dan Sinkronisasi
04.1
Papua
04.2
Aceh
04.3
Papua Barat
Permasalahan
Daerah Otonomi
POLITIKLUARNEGERI 00.
01.
02.
Koordinasi dan Sinkronisasi Permasalahan Strategi Politik Luar Negeri 00.1
Strategi Politik dan Hukum
00.2
Strategi Pertahanan
dan Keamanan
Koordinasi dan Sinkronisasi Permasalahan Kerjasama ASEAN 01.1
ASEAN
01.2
APEC
01.3
BIMP-EAGA
Koordinasi Regional 02.1
Asia
02.2
Pasifik
02.3
Afrika
dan
Sinkronisasi
Permasalahan
Bilateral
dan
02.4 Amerika 02.5 03.
Eropa
Koordinasi dan Sinkronisasi Internasional dan Multilateral 03.1
Internasional
03.2
Multilateral
Permasalahan
Organisasi
HK HUKUM 00.
Koordinasi dan Sinkronisasi Permasalahan Hukum Privat 00.1
Hukum Perdata
00.2
Hukum Dagang
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
- 16 01.
02.
Koordinasi dan Sinkronisasi Permasalahan Hukum Publik 01.1
Hukum Tata Negara
01.2
Hukum Administrasi Negara
01.3
Hukum Pidana
01.4
Hukum Internasional
Koordinasi dan Aparatur Hukum 02.1
Sinkronisasi
Permasalahan
Pemberdayaan
Polisi
02.2 Jaksa 02.3
Hakim
02.4 Advokat 03.
Koordinasi dan Sinkronisasi Permasalahan Kelembagaan Hukum 03. 1 Mahkamah Agung
04.
03.2
Kejaksaan
03.3
Kepolisian
Koordinasi dan Sinkronisasi Permasalahan Penegakan Hukum 04.1 Penyelesaian Kasus Hukum 04.2
05.
06.
Budaya Hukum
Koordinasi dan Sinkronisasi Permasalahan Hukum Internasional 05.1
Hukum Laut dan Dirgantara
05.2
Hukum Humaniter
Koordinasi dan Sinkronisasi (HAM) 06.1
Permasalahan Hak Asasi Manusia
Pemajuan HAM
06.2 Perlindungan dan Pemenuhan HAM 06.3 Pemantauan HAM HN PERTAHANANNEGARA 00.
Koordinasi dan Sinkronisasi Nasional
Permasalahan Strategi Pertahanan
00. 1 Doktrin Pertahanan 00.2
Strategi Pertahanan Nasional
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
- 17 01.
Koordinasi dan Sinkronisasi Permasalahan Intelijen Pertahanan 01.1 Intelijen Pertahanan 01.2 Ancaman Terhadap Negara
02.
Koordinasi dan Sinkronisasi dan Kerjasama Pertahanan 02.1
Permasalahan Potensi Pertahanan
Sistem Pertahanan Rakyat Semesta
02.2 Kerjasama Pertahanan 02.3 Alat Utama Sistem Persenjataan 03.
Koordinasi dan Sinkronisasi Permasalahan Wilayah Perbatasan 03.1
Darat
03.2 Laut 03.3 Udara 03.4 Tata Ruang Pertahanan KM KEAMANANNASIONAL 00.
Koordinasi dan Konvensional 00.1
01.
Sinkronisasi
Permasalahan
Kejahatan
Pencurian, Penipuan, Perampokan, Kekerasan Rumah Tangga, Pembunuhan Atau Kejahatan Susila
Koordinasi dan Sinkronisasi Permasalahan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara 01.1 Pertambangan Tanpa Ijin 01.2 Penangkapan Ikan Ilegalj fllegal Fishing 01.3 Penebangan Hutan Tanpa IjinjIllegal Logging
02.
Koordinasi dan Transnasional
Sinkronisasi
Permasalahan
Kejahatan
02. 1 Terorisme 02.2 Penyelundupan dan Perdagangan Manusia 03.
Koordinasi dan Sinkronisasi Permasalahan Kejahatan Luar Biasa 03.1 Narkoba 03.2 Pencucian Uang 03.3 Perompakan
MENTERI KOORDINATOIt BIDANG POLlTlK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA - 18 -
04.
03.4
Kejahatan Perbankan
03.5
Kejahatan Dunia Maya/Cyber
Koordinasi Kontijensi
dan
Crime
Sinkronisasi
Permasalahan
Konflik
dan
04. 1 Konflik Komunal
05.
06.
07.
04.2
Konflik Horizontal
04.3
Kontijensi
Koordinasi dan Sinkronisasi Permasalahan Obyek Vital Nasional 05.1
Energi
05.2
Sumber Daya Mineral
Koordinasi dan Sinkronisasi Permasalahan Intelijen Keamanan 06.1
Pengamanan
06.2
Analisis Pengolahan Data Intelijen
06.3
Pengawasan Warga Negara Asing
06.4
Pengawasan LSM Asing
Koordinasi Masyarakat
dan
Senjata Api dan Bahan Peledak
Sinkronisasi
Permasalahan
Bimbingan
07. 1 Perpolisian Masyarakat 07.2
Pengamanan
Swakarsa
KB KESATUANBANGSA 00.
Koordinasi dan Sinkronisasi Permasalahan Wawasan Kebangsaan 00.1
01.
02.
IP
Ideologi Kebangsaan
Koordinasi dan Sinkronisasi Permasalahan Harmonisasi So sial 01.1
Komunikasi Sosial dan Budaya
01.2
Harmonisasi Sosial
Koordinasi Masyarakat
dan
Sinkronisasi
Permasalahan
02.1
Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
02.2
Masyarakat Kawasan Tertinggal
Pemberdayaan
INFORMASIPUBLIK 00.
Koordinasi dan Sinkronisasi Permasalahan Media Massa
MENTERI KOORDINATOR BII)ANGPOLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
- 19 00. 1 Media Cetak
01.
00.2
Media Elektronik
00.3
Media Center
00.4
Media Penyiaran
Koordinasi dan Sinkronisasi
Permasalahan Teknologi Informasi
01.1
Kebijakan Teknologi Informasi
01.2
Pengembangan Informatika
02.
Aspirasi dan Opini Publik
03.
Pengelola Informasi dan Dokumentasi 03. 1 Permohonan Informasi 03.2
AP
Sengketa Informasi
APARATUR DAN REFORMASI BIROKRASI 00.
Koordinasi dan Sinkronisasi Aparatur Nasional
Permasalahan
Pendayagunaan
00.1 Akuntabilitas Aparatur
01.
PE
SI
00.2
Pelayanan Publik
00.3
Kelembagaan, SDM Aparatur
00.4
Ketatalaksanaan
Koordinasi dan Sinkronisasi
Permasalahan Reformasi Birokrasi
01.1
Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam
01.2
Program Reformasi Birokrasi Nasional
01.3
Pelaksanaan Refomasi Birokrasi KjL
PEREKONOMIAN 00.
Ekonomi Makro
01.
Ekonomi Mikro
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN ILMU PENGETAHUANDAN TEKNOLOGI(IPTEK) 00.
Sumber Daya Manusia (SDM)
01.
Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi (Iptek)
MENTER I KOORDINATOR BlDANG POLlTIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
- 20-
SL
SUMBER DAYA ALAM (SDA) DAN LINGKUNGAN HIDUP
00.
Sumber Daya Alam
01.
Lingkungan Hidup
MENTERI
KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, REPUBLIK
HUKUM, DAN KEAMANAN
INDONESIA,
