SAMBUTAN KUNCI MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN PADA PERTEMUAN BAKOHUMAS TINGKAT NASIONAL DAN ANUGERAH MEDIA HUMAS TAHUN 2013 Solo, 20 November 2013
Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika RI; Yth. Gubernur Jawa Tengah; Yth. Walikota Solo; Yth. Ketua Umum beserta Segenap Pengurus dan Anggota Bakohumas Pusat; Yth. Para Pejabat Humas Pemda dan Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia; dan Seluruh Peserta Pertemuan Bakohumas yang berbahagia.
2 Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul ditempat ini untuk
mengikuti
Pertemuan
Bakohumas
Tingkat Nasional dan Penyerahan Anugerah Media Humas Tahun 2013, dalam suasana gembira dan penuh rasa kekeluargaan.
Hadirin yang saya hormati, Saya sungguh berbahagia dapat hadir pada acara
yang
monumental
mengangkat
tema:
Memposisikan
”Peran
Citra
ini,
karena
Humas
Dalam
Pemerintah
di
Era
Keterbukaan Informasi“, yang sudah barang tentu sangat bersangkut paut dengan situasi yang akan kita hadapi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2014. Pada kesempatan ini saya akan memenuhi permintaan penyelenggara, untuk menyampaikan bahasan
dengan
Pemerintah
Dalam
topik:
“Peran
Humas
Menyosialisasikan
Isu
3 Bidang Polhukam Menuju Pemilu 2014”, yang saya harapkan akan dapat menjadi bahan masukan
dan
pertimbangan
bagi
para
pemangku kepentingan, terutama para pejabat hubungan masyarakat di tiap Kementerian/ Lembaga
dan
melaksanakan
Pemerintah tugas
dan
Daerah fungsi
dalam masing-
masing. Hal ini saya pandang sungguh penting, mengingat pengalaman pada setiap menjelang dan pelaksanaan pemilu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu mengalami peningkatan dinamika yang terkadang sulit dikelola dan dikendalikan.
Hadirin sekalian yang berbahagia, Sejak bergulirnya era reformasi pada tahun 1998, kita telah bersepakat untuk membangun kehidupan politik yang demokratis dengan mengedepankan transparansi. Era reformasi yang merupakan era baru keterbukaan bagi bangsa
Indonesia,
telah
ditandai
dengan
merebaknya kebebasan dalam segala bentuk,
4 seperti kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, dan juga kebebasan pers. Sejalan dengan transparansi dan kebebasan dimaksud, pemerintah bersama wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen bersepakat untuk
mengatur
legalitas
hukum
dengan
menerbitkan beberapa undang-undang sebagai pedoman bagi segenap elemen bangsa, dalam mengimplementasikan
hak
dan
kewajiban
masing-masing. Undang-Undang
Nomor
40
Tahun
1999
tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dibuat untuk menjamin kebebasan pers Indonesia, dan juga menjamin arus tebaran informasi yang cepat dalam volume yang besar, meskipun kadang kala tidak mengakses dari sumber yang benar dan tepat. Sedangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang lebih dikenal dengan Undang-
5 Undang KIP, menuntut adanya transparansi dalam penyelenggaraan negara, dimana setiap penyelenggara negara wajib membuka ruang bagi
publik
untuk
mengakses
informasi
dengan cepat, mudah dan murah. Hal
lain
yang
juga
menonjol
dan
pengaruhnya demikian besar terhadap kehidupan bermasyarakat,
berbangsa
dan
bernegara,
ialah maraknya media sosial yang tidak hanya sekadar sarana untuk mengakses informasi, tetapi juga menjadi penyebar informasi yang secara bebas dilakukan oleh orang perorang. Selain
membawa
informasi sebagai
yang
dampak
begitu
konsekuensi
besar
positif, dan
kemajuan
arus variatif
teknologi
informasi dan komunikasi, tentu juga memiliki dampak negatif bagi pihak-pihak yang belum memiliki
kesiapan
memperlakukan
hasil
kemajuan teknologi-teknologi. Dalam situasi seperti ini, maka peran Humas Pemerintah menjadi demikian penting untuk senantiasa mampu bersikap dan bertindak secara bijak,
6 dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsinya
sebagai beranda depan penyelenggara Negara dibidang informasi.
Peserta pertemuan yang saya banggakan, Berbeda dengan Humas Pemerintah pada masa Orde Lama dan Orde Baru yang fungsinya cenderung sebagai corong pemerintah, Humas Pemerintah pada era keterbukaan saat ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mempengaruhi
publik
untuk
berpartisipasi
dalam mendukung program-program pemerintah. Dalam
konteks
fungsi
seperti
ini,
Humas
Pemerintah sama sekali bukan mengemban peran pencitraan sebagaimana yang sering dipersepsikan berbagai kalangan. Disamping
menjadi
komunikator,
Humas
Pemerintah harus dapat mengemban tugas selaku
fasilitator
dalam
mengklarifikasi
berbagai isu yang timbul, sekaligus menggalang dukungan
publik
terhadap
program
dan
kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah bagi
7 kepentingan bangsa dan negara. Pelaksanaan peran
yang
demikian
tentu
harus
selalu
berpedoman pada peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang KIP. Era
demokratisasi
yang
terus
bergulir
menyebabkan sistem kekuasaan dan kewenangan cenderung menyebar ke berbagai pihak dan lapisan, termasuk kewenangan penyebaran informasi
yang
kadang
kala
menimbulkan
sorotan atau kritikan dari berbagai kalangan. Karenanya diperlukan sistem
pengawasan
yang baik dan benar, sehingga pesan yang disampaikan
kepada
masyarakat
tidak
menimbulkan tafsir yang salah. Sorotan dan kritikan terhadap pihak yang menyebarkan informasi, pemerintah,
terutama
menyangkut
seyogyanya
tidak
kinerja
diasumsikan
sebagai upaya menghambat kinerja pemerintah. Selaku bagian dari penyelenggara negara, kita harus mampu merubah paradigma lama dengan kebiasaan sebagai pemilik kekuasaan
8 dan kewenangan, menjadi salah satu simpul yang
hanya
mempunyai
sebagian
dari
kekuasaan dan kewenangan tersebut. Apabila prinsip ini dapat kita pegang teguh, maka sorotan atau kritikan terhadap program dan kinerja
penyelenggara
negara
akan
dapat
diminimalisir, walaupun sejatinya sorotan dan kritikian
tersebut
merupakan
bagian
dari
kontrol bagi pemerintah. Sorotan dan kritikan bagi penyelanggara dan penyelenggaraan negara yang disebarluaskan melalui media massa, saya katakan sebagai bagian dari pengawasan sebab hal tersebut dapat dijadikan pendorong semangat untuk bekerja
lebih
baik,
lebih
profesional
dan
akuntabel. Oleh sebab itulah Humas Pemerintah harus
selalu
memegang
prinsip
untuk
menjadikan media massa sebagai mitra kerja. Strategi kemitraan yang perlu dibangun oleh
segenap
jajaran
penanggung
jawab
kehumasan, bukan berarti untuk mengambil
9 keuntungan dalam penggunaan media massa, namun membangun komunikasi yang positif dan
interaktif
antara
Humas
Pemerintah
dengan media massa, sehingga teraksesnya informasi dari sumber yang tidak berkompeten, dapat dihindari dan ditiadakan.
Hadirin sekalian yang berbahagia, Sebagaimana
telah
saya
singgung
sebelumnya, bahwa penyebaran informasi yang dilakukan oleh pejabat humas Kementerian/ Lembaga, dimaksudkan agar setiap kebijakan dan program pemerintah memiliki akuntabilitas dan mendapat dukungan dari publik. Demikian pula dengan pesta demokrasi yang akan kita selenggarakan
pada
tahun
2014,
yaitu
pemlilhan Anggota DPR RI dan DPD RI serta pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Mengingat penyelenggaraan pemilu merupakan proses yang cukup panjang dan berkelanjutan, hingga
tiba
saatnya
bagi
rakyat
untuk
menentukan pilihannya, maka para pejabat
10 kehumasan pemerintah secara otomatis akan bekerja dalam tenggat waktu yang cukup lama pula. Hal ini dapat dilihat dari kinerja pejabat humas beberapa instansi pemerintah yang terkait langsung dengan proses penyelenggaraan pemilu,
yang
sudah
berlangsung
sejak
beberapa waktu lalu dengan intensitas yang cukup tinggi. Sebagai salah satu wujud pengamalan hak dan kewajiban rakyat, Pemilu 2014 bukanlah merupakan tujuan dari demokrasi, melainkan hanya menjadi sarana memilih wakil-wakil rakyat di parlemen dan menentukan pemimpin negara,
untuk
masa
lima
tahun
kedepan.
Disinilah letak pentingnya partisispasi masyarakat untuk menyukseskan Pemilu 2014. Jika kita menengok kebelakang, partisipasi masyarakat
pemilih
dalam
menggunakan
haknya cenderung mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Pada Pemilu 2009 tingkat partisipasi
pemilih
sebesar
71
persen,
11 menurun dibandingkan dengan Pemilu 2004 yang mencapai 84 persen. Sedangkan pada Pemilu 1999, dimana euforia reformasi sedang memuncak, mencapai
tingkat 93
persen.
partisipasi Penurunan
pemilih tingkat
partisipasi pemilih bukan hanya terjadi pada pemilu di tingkat nasional, tetapi juga pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di beberapa daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Fakta dan data yang saya sampaikan tadi, tentu memerlukan perhatian segenap komponen bangsa dalam menghadapi Pemilu 2014, agar kecenderungan penurunan tingkat partisipasi pemilih
tidak
semakin
membesar.
Apalagi
salah satu lembaga survei telah merilis hasil jajak pendapat yang kesimpulannya bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2014, akan mengalami penurunan hingga mencapai di bawah 50 persen dari jumlah rakyat yang memiliki hak pilih. Hal ini tentu harus dihindari, karena akan dapat menurunkan kualitas pemilu.
12 Tinggi rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu di satu negara, menunjukkan kuat lemahnya tatanan demokrasi dalam negara tersebut. Karena rakyat merupakan aktor penting dalam tatanan demokrasi, maka demokrasi menghendaki partisipasi sepenuhnya dari rakyat untuk suksesnya pemilu. Kondisi inilah yang kita harapkan akan terjadi pada Pemilu 2014.
Segenap peserta pertemuan yang saya banggakan, Pengalaman menunjukkan bahwa menjelang, saat dan pasca penyelenggaraan setiap pemilu, tedapat kecenderungan peningkatan suhu politik yang secara langsung atau tidak langsung, memiliki dampak terhadap aspek hukum dan keamanan. Karena itulah pesta rakyat sebagai salah satu wujud dari sistem perpolitikan nasional yang kita anut, harus dapat kita kelola dan dilaksanakan dengan tertib, lancar dan aman guna terhindar dari riak-riak politik yang bias berdampak terhadap gangguan keamanan dan ketertiban.
13 Humas Pemerintah yang tersebar mulai tingkat pusat hingga daerah, sudah barang tentu merupakan salah satu potensi besar yang dapat berfungsi secara optimal dalam pengelolaan situasi dimaksud. Peran sentral yang dapat dimainkan antara lain dengan penyebaran informasi yang benar, cepat dan tepat
mengenai
berbagai
hal
tentang
penyelenggaraan Pemilu 2014, melalui sinergitas yang dibangun bersama jajaran media massa. Dengan demikian kita harapkan situasi dan kondisi di bidang politik, hukum dan keamanan akan dapat terjamin dan terjaga dengan baik, selama berlangsungnya rangkaian penyelenggaraan Pemilu 2014. Saya
sangat
berharap
bahwa
melalui
Pertemuan Bakohumas Nasional ini, Saudara sekalian dapat menghasilkan satu kebulatan tekad
untuk
secara
bersama-sama
dapat
mencapai sasaran yang sama, yaitu suksesnya Pemilu 2014.
14 Selamat berkarya bagi negara dan bangsa yang kita cintai bersama. Sekian dan terimakasih.
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
DJOKO SUYANTO
