KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGA UDARA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR :
KP. 606 TAHUN 2015 TENTANG
PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTUR PENERBANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan fungsi pengendalian, pengawasan dan investigasi terhadap keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan
perlu dilakukan perencanaan sumber daya manusia Inspektur Penerbangan yang berkualitas dan profesional sesuai dengan kebutuhan;
b. bahwa
dimaksud Peraturan
berdasarkan
pada Direktur
pertimbangan
huruf
a,
Jenderal
sebagaimana
perlu
menetapkan
Perhubungan
Udara
tentang Perencanaan Sumber Daya Manusia Inspektur Penerbangan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98
Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013; 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Kementerian Perhubungan; 13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 90 Tahun 2014 tentang Hari dan Jam Kerja dilingkungan Kementerian Perhubungan; 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan; 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 118 Tahun 2015 tentang Inspector Training System bagi Inspektur Penerbangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Perhubungan Udara Nomor KP. 509 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencegahan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) bagi Inspektur Penerbangan; 19. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 522 Tahun 2015 tentang Standar Minimal Ruang Kerja dan Peralatan Penunjang Inspektur Penerbangan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN
DIREKTUR
JENDERAL
PERHUBUNGAN
UDARA TENTANG PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTUR PENERBANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA. Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Perencanaan Sumber Daya Manusia adalah proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada suatu organisasi dalam bentuk penyusunan formasi, pengembangan dan pemberhentian sumber daya manusia.
2. Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi kejadian terhadap keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.
3. Inspektur Angkutan Udara adalah personil yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan dan pengawasan terhadap pengendalian penyelenggaraan pelayanan angkutan udara. 4. Inspektur Bandar Udara adalah personil yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi terhadap kegiatan bidang operasi dan kelaikan fasilitas bandar udara.
5. Inspektur Keamanan Penerbangan adalah personil yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi terhadap penyelenggaraan bidang aviation security, bidang penanganan barang berbahaya, serta bidang PKP-PK dan Salvage.
6. Inspektur Navigasi Penerbangan adalah personil yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bidang Air Traffic Services (ATS), bidang Communication Navigasi Surveillance (CNS), bidang Aeronautical Information Services (AIS), bidang Procedure Of Air Navigation Services-Aircraft Operations (PANS-OPS), bidang Meteorologi Penerbangan (MET) dan bidang Pencarian dan Pertolongan (SAR).
7. Inspektur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara adalah personil yang diberi tugas, tanggung
jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kelaikudaraan, pengoperasian pesawat udara, dan medis penerbangan. 8. Formasi Pegawai Negeri Sipil adalah jumlah dan susunan pangkat yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
9. Analisis Beban Kerja adalah upaya menghitung beban kerja pada satuan kerja dengan cara menjumlah semua beban kerja dan selanjutnya membagi dengan kapasitas kerja perorangan persatuan waktu.
10. Beban Kerja adalah banyaknya jenis pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Inspektur Penerbangan profesional dalam satu tahun dalam satu kegiatan pengawasan dan pengendalian. 11. Pengembangan Sumber Daya Manusia Inspektur Penerbangan adalah seperangkat aktivitas yang sistematis dan terencana yang dirancang dalam memfasilitasi para Inspektur Penerbangan dengan kecakapan yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan
pekerjaan, baik saat ini maupun masa yang akan datang. 12. Inspector Training System adalah suatu program pelatihan terpadu yang disiapkan sebagai panduan untuk pengembangan dan pembinaan Inspektur Penerbangan mulai dari pengangkatan pertama dalam jabatan sebagai Inspektur Penerbangan sampai dengan diberhentikan.
13. Kompensasi Sumber Daya Manusia Inspektur Penerbangan adalah segala sesuatu yang diterima oleh pegawai dalam bentuk flnansial dan fasilitas penunjang sebagai imbalan atas jasa atau tenaga yang diberikan dalam jabatannya sebagai Inspektur Penerbangan. 14. Pola Karir Sumber Daya Manusia Inspektur Penerbangan adalah pola pembinaan yang menggambarkan alur pengembangan karir yang menunjukkan keterangan dan keserasian antara jabatan, pangkat, diklat kepemimpinan, diklat kompetensi, serta masa jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. 15. Pemberhentian Sumber Daya Manusia Inspektur Penerbangan adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan jabatannya sebagai Inspektur penerbangan. 16. Pengadaan Sumber Daya Manusia Inspektur Penerbangan adalah kegiatan untuk mengisi formasi Inspektur Penerbangan yang dibutuhkan.
17. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
18. Direktorat
Jenderal
adalah
Direktorat
Jenderal
adalah
Direktur
Jenderal
20. Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
Sekretaris
Perhubungan Udara. 19. Direktur
Jenderal
Perhubungan Udara.
Pasal 2
Perencanaan sumber daya manusia Inspektur Penerbangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berlaku untuk Inspektur Penerbangan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara. Pasal 3
Perencanaan sumber daya manusia Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. b. c.
Formasi sumber daya manusia Inspektur Penerbangan; Pengembangan sumber daya manusia Inspektur Penerbangan; dan Pemberhentian sumber daya manusia sebagai Inspektur Penerbangan. Pasal 4
(1)
Penyusunan perencanaan sumber daya manusia Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman dalam rangka pembinaan Inspektur Penerbangan yang lebih berkualitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian, pengawasan dan investigasi terhadap keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.
(2)
Maksud dan tujuan penyusunan perencanaan sumber daya manusia Inspektur Penerbangan yaitu: a.
untuk
menentukan
kualitas
dan
kuantitas
Inspektur Penerbangan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan;
b.
c. d.
untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia Inspektur Penerbangan pada masa sekarang maupun masa mendatang; untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; untuk pemenuhan Inspektur Penerbangan secara proporsional di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara;
e.
untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program
penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian Inspektur Penerbangan serta pedoman mutasi baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal; dan
f.
untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan penilaian kinerja Inspektur Penerbangan. Pasal 5
Formasi sumber daya manusia Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:
a.
tata cara perhitungan kebutuhan jumlah Inspektur Penerbangan; dan
b.
mekanisme pemenuhan Inspektur Penerbangan.
Pasal 6
(1)
Tata cara perhitungan kebutuhan jumlah Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan menyusun analisis beban kerja masing-masing Inspektur Penerbangan yang
meliputi perhitungan jumlah kebutuhan Inspektur Angkutan Udara, Inspektur Bandar Udara, Inspektur Keamanan Penerbangan, Inspektur Navigasi Penerbangan, serta Inspektur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.
(2)
Hasil perhitungan kebutuhan jumlah Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disiapkan dalam perencanaan pemenuhan Inspektur Penerbangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3) Perencanaan sebagaimana
pemenuhan Inspektur Penerbangan dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan
evaluasi setiap tahun.
(4) Analisis beban kerja Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah indikator obyek pengendalian, pengawasan dan investigasi, waktu efektif kerja dalam 1 (satu) tahun, serta frekuensi pengendalian, pengawasan dan investigasi kejadian.
(5) Ketentuan waktu efektif kerja dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :
a. jam kerja efektif per hari = 1 hari x 5,5 jam = 5,5 jam atau 330 menit;
b. jam kerja efektif per minggu = 5 hari x 5,5 jam = 27,5 jam atau 1650 menit;
c. jam kerja efektif per bulan = 19 hari x 5,5 jam = 105 jam atau 6300 menit; dan d. jam kerja efektif per tahun = 228 hari x 5,5 jam = 1250 jam atau 75.000 menit.
(6) Tata cara perhitungan Inspektur Penerbangan di
kebutuhan jumlah Lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
(7)
Hasil analisis beban kerja Inspektur Penerbangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. Pasal 7
Mekanisme pemenuhan inspektur penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:
a. b.
pengadaan calon Inspektur Penerbangan; dan peningkatan kompetensi Inspektur Penerbangan.
Pasal 8
Pengadaan
calon
Inspektur
Penerbangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat dilakukan melalui: a. pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil; dan b. pengadaan pegawai dengan perjanjian kerja.
Pasal 9
(1)
Pengadaan calon Inspektur Penerbangan melalui pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
8
huruf
a
dilakukan
oleh
Direktorat Jenderal bersama dengan Kementerian negara
yang meyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan calon Inspektur Penerbangan sampai dengan pengangkatan menjadi Inspektur Penerbangan. (2)
Persyaratan pengadaan jabatan calon Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
(3) Calon Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi
persyaratan
administrasi berhak mengikuti ujian penyaringan.
(4) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
a. tes kompetensi dasar; dan b. tes kompetensi bidang. Pasal 10
(1) Materi tes kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dan pengolahan hasil tes
kompetensi
dasar
dilaksanakan
sepenuhnya
oleh
Kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur.
(2) Materi tes kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Kementerian negara yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan berdasarkan
di bidang pendayagunaan aparatur materi yang disusun oleh
Direktorat Jenderal.
(3) Pengolahan hasil tes kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur.
Pasal 11
Pengadaan calon Inspektur Penerbangan melalui pengadaan pegawai dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat dilakukan apabila:
a. ketersediaan jumlah Inspektur Penerbangan terbatas; dan/atau
b. belum tersedianya sumber daya manusia Inspektur Penerbangan. Pasal 12
Peningkatan kompetensi Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan Inspektur Penerbangan melalui pendidikan formal dan non formal.
Pasal 13
(1) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan peningkatan kompetensi Inspektur Penerbangan melalui jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal. (2)
Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan peningkatan kompetensi Inspektur Penerbangan yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang di luar pendidikan formal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal maupun non formal. Pasal 14
Pengembangan sumber daya manusia Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a. pendidikan dan pelatihan Inspektur Penerbangan berbasis kompetensi; b. pengaturan kompensasi Inspektur Penerbangan; dan c. pengaturan pola karir Inspektur Penerbangan.
Pasal 15
Pendidikan dan Pelatihan Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan melalui Inspector Training System (ITS) yang meliputi pelatihan wajib dan pelatihan spesialisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
Pengaturan kompensasi Inspektur penerbangan sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
14
huruf
b
dilakukan
melalui
penetapan sebagai jabatan fungsional tertentu, peningkatan kelas jabatan, serta pemenuhan fasilitas kerja dan penunjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 17
(1)
Pola karir Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dapat dilakukan secara berjenjang vertikal, horizontal dan diagonal.
(2)
Pola karir berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari jenjang jabatan terendah sampai dengan jabatan tertinggi secara berurutan.
(3)
Pola karir secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peningkatan jenjang dari terampil ke ahli sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
(4)
Pola karir secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peralihan dari jabatan fungsional umum dan/atau jabatan fungsional tertentu lainnya ke jabatan Inspektur Penerbangan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
(5)
Pola karir secara diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpindahan pegawai dari jabatan struktural ke jabatan Inspektur Penerbangan atau sebaliknya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Pasal 18
(1)
Pemberhentian sebagai Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas pemberhentian dari jabatan Inspektur Penerbangan dan pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil.
(2) Pemberhentian dari jabatan Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Inspektur Penerbangan beralih jabatan atau melakukan pelanggaran kewajiban sebagai Inspektur Penerbangan.
(3)
Pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Inspektur Penerbangan mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil, memasuki batas usia pensiun, dan/atau melakukan pelanggaran disiplin pegawai.
(4)
Prosedur pemberhentian sebagai Inspektur Penerbangan dari jabatan Inspektur Penerbangan dan pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
Pemberhentian Inspektur Penerbangan dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat dilakukan apabila: a. kontrak kerja tidak diperpanjang atau masa berlaku perjanjian kerja telah habis;
b. c.
mengundurkan diri dari jabatan Inspektur Penerbangan; melakukan pelanggaran kewajiban sebagai Inspektur
d.
telah terpenuhi kebutuhan Inspektur Penerbangan dari
Penerbangan; dan Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 20
Sekretaris
Direktorat
Jenderal
melakukan
evaluasi
perencanaan sumber daya manusia Inspektur Penerbangan setiap 2 (dua) tahun sekali.
Pasal 21
Direktur
Jenderal
melakukan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan Peraturan ini.
Pasal 22
Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 15 OKTOBER 2015
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TTD
SUPRASETYO
Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :
1. 2. 3. 4. 5.
Menteri Perhubungan; Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Humas,
HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk. I / (IV/b) NIP. 19660508 199003 1 001
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
: KP 606 TAHUN 2015
Tanggal
: 15 OKTOBER 2015
TATA CARA PERHITUNGAN
KEBUTUHAN JUMLAH INSPEKTUR PENERBANGAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
A. Rumus Penghitungan Jumlah Kebutuhan Inspektur Penerbangan I. Inspektur Angkutan Udara
Hal - hal yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut: a. Inspektur angkutan udara melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara, antara lain terdiri dari proses merencanakan program pengendalian dan pengawasan, melakukan analisis dan evaluasi badan usaha angkutan udara dan pelayanan jasa angkutan udara, serta menyusun laporan kegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang angktan udara;
b. Jenis kegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu: inspeksi, evaluasi, dan ijin usaha.
c. Untuk mempermudah perhitungan kebutuhan Inspektur Angkutan Udara berdasarkan analisis beban kerja, maka klasifikasi beban kerja kegiatan pengendalian dan
pengawasan di bidang angkutan udara dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perhitungan beban kerja Inspektur Angkutan Udara Kantor Pusat dan beban kerja Inspektur Angkutan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Pusat dalam melakukan pengawasan di wilayah operasi bandar udara di seluruh Indonesia.
d. Indikator perhitungan kebutuhan jumlah Inspektur Angkutan Udara sebagai berikut:
1) Obyek pengawasan terdiri dari :
a) b) c) d) e) f) g)
jumlah rute penerbangan dalam dan luar negeri; frekuensi penerbangan dalam dan luar negeri; tipe pesawat penerbangan dalam dan luar negeri; jadwal penerbangan dalam dan luar negeri; nomor penerbangan dalam dan luar negeri; slot time penerbangan dalam dan luar negeri; flight approval berjadwal dan tidak berjawal dalam dan luar negeri;
h) extra flight penerbangan luar negeri; i) charterflight penerbangan luar negeri; j) delay manajemen;
k) code share badan usaha angkutan udara niaga untuk rute penerbangan dalam dan luar negeri;
1) kelayakan dokumen rute penerbangan berjadwal; m) izin terbang lintas (overflying) berjadwal luar negeri; n) designated airlines nasional dan asing;
o) angkutan haji dalam negeri dan luar negeri;
p) badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga luar negeri;
q) badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga dalam negeri;
r) badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri;
s) badan usaha pengguna tenaga kerja asing; t) badan usaha pengguna hak angkut dan
kerjasama
angkutan udara;
u) v) w) x) y)
bandar udara yang melaksanakan FAL; rute perintis; tarif penumpang angkutan udara niaga berjadwal; agen penjualan umum; dan Notice of Airport Capacity (NAC).
2) Objek pengendalian terdiri dari: a) izin usaha; b) izin kegiatan;
c) izin agen penjualan umum angkutan udara asing ( General Sales Agent -GSA); d) izin SIUAUNB parsial; dan e) izin SIUAUNB komprehensif.
e. Dari perumusan tersebut maka dapat dilakukan perhitungan jumlah kebutuhan dengan rumus sebagai berikut :
1) Hitung per masing - masing waktu yang diperlukan pada objek yang diawasi dengan rumus sebagai berikut : Jumlah objek yang diawasi x waktu rata-rata per obyek 2) Jumlahkan waktu pada masing - masing objek pengawasan untuk mendapatkan total waktu keseluruhan yang diperlukan 3) Bagikan total waktu keseluruhan yang diperlukan dengan jumlah jam per tahun (1250 jam) dengan rumus sebagai berikut :
Total waktu keseluruhan : 1250 jam = jumlah inspektur yang diperlukan 4) Lakukan pembulatan berapapun angka dibelakang koma, karena hal ini dilakukan dalam rangka menghitung orang. II. Inspektur Navigasi Penerbangan
Hal - hal yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut : Navigasi Penerbangan melakukan pengawasan a. Inspektur (inspeksi, audit, pengamatan dan pemantauan) terhadap personel navigasi penerbangan, prosedur dan fasilitas di bidang navigasi penerbangan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan dengan melihat pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang telah ditetapkan.
b. Unit pelayanan navigasi penerbangan terdiri atas unit pelayanan
navigasi penerbangan di bandar udara, unit pelayanan navigasi pendekatan, dan unit pelayanan navigasi penerbangan jelajah. Unit pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara terdiri dari TWR,
AFIS
perhitungan
dan
AS.
Sehingga
kebutuhan
penyusunan
Inspektur
Navigasi
perumusan
Penerbangan
ditetapkan berdasarkan unit pelayanan tersebut.
c. Untuk mempermudah perumusannya maka mengacu pada wilayah kerja 10 (sepuluh) Kantor Otoritas Bandar Udara. Dalam hal ini bukan berarti untuk memenuhi kebutuhan Inspektur
Navigasi Penerbangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara tetapi untuk pemenuhan kebutuhan seluruh Indonesia.
d. Untuk
layanan
ACC
dengan
benchmarking
adalah
pada
Bandar Udara Soekarno-Hatta, layanan APP benchmarking adalah
Bandar Udara Surabaya, tower dengan benchmarking Bandar Udara Lampung dan AFIS dengan Bandar Udara Cilacap. Untuk unattended karena tidak ada layanan navigasi penerbangan maka tidak dilakukan pengawasan.
e. Dari bandar udara yang dijadikan benchmarking tersebut akan
dijadikan dasar atau acuan dalam menetapkan jumlah personel navigasi, jumlah peralatan / fasilitas telekomunikasi penerbangan, prosedur yang ada di bandara tersebut untuk layanan lainnya dengan jenis yang sama.
f. Dari beberapa bandar udara sebagai benchmarking tersebut maka ditetapkan perumusan sebagai berikut : Unit Layanan Navigasi
No.
Objek Yang Diawasi
Penerbagan ACC
1 2 3 4
Personel
navigasi
TWR
AFIS
210
130
45
8
4
1
18
4
3
3
komunikasi
86
21
14
6
fasilitas
8
4
1
bantu
18
4
5
3
penerbangan Fasilitas pengamatan penerbangan Fasilitas bantu navigasi penerbangan Fasilitas
APP
8
-
penerbangan 5
Prosedur
-
pengamatan penerbangan 6
Prosedur
fasilitas
7
Prosedur
fasilitas
86
21
14
6
8
komunikasi penerbangan Prosedur operasional ACC/APP/TWR/AFIS
1
1
1
1
navigasi penerbangan
g. Frekuensi pengawasan dalam satu tahun ditetapkan sebagai berikut:
3. Unit TWR
3 kali dalam satu tahun 2 kali dalam satu tahun 2 kali dalam satu tahun
4. Unit AFIS
1 kali dalam satu tahun
1. Unit layanan ACC 2. Unit layanan APP
Disamping hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan dilakukan pengawasan secara insidentil. Ketentuan pengawasan yang dilakukan adalah :
1. Personel navigasi penerbangan membutuhkan waktu 2 hari; 2. Fasilitas pengamatan penerbangan membutuhkan waktu 5 hari;
3. Fasilitas bantu navigasi penerbangan membutuhkan waktu 5 hari;
4. Fasilitas
komunikasi
penerbangan
membutuhkan
waktu
2 hari;
5. Prosedur
fasilitas pengamatan penerbangan membutuhkan
waktu 3 hari;
6. Prosedur fasilitas bantu navigasi penerbangan membutuhkan waktu 3 hari;
7. Prosedur fasilitas komunikasi penerbangan membutuhkan waktu 1 hari;
8. Prosedur operasional membutuhkan waktu 2 hari; 9. Prosedur fasilitas komunikasi, pengamatan dan bantu navigasi
penerbangan terdiri dari prosedur pemasangan, prosedur pengoperasian dan prosedur pemeliharaan, sedangkan prosedur pengoperasian unit layanan terdiri dari 20 prosedur. h. Dari perumusan tersebut maka dapat dilakukan perhitungan jumlah kebutuhan dengan rumus sebagai berikut: 1. Hitung per masing - masing total waktu yang diperlukan pada objek yang diawasi dengan rumus sebagai berikut : Jumlah objek yang diawasi x hari x jam efektif / hari (5,5 jam) x jumlah prosedur
2. Jumlahkan total waktu pada masing - masing objek pengawasan untuk mendapatkan total waktu keseluruhan yang diperlukan. 3. Bagikan total waktu keseluruhan dengan jumlah jam pertahun (1250 jam) dengan rumus sebagai berikut : Total waktu keseluruhan :1250 jam = jumlah inspektur yang diperlukan 4. Lakukan pembulatan berapapun angka dibelakang koma, karena hal ini dilakukan dalam rangka menghitung orang.
5. Perhitungan tersebut dilakukan untuk masing - masing unit layanan.
i. Dari rumusan tersebut diatas selanjutnya dilakukan perhitungan
terhadap jenis unit layanan navigasi penerbangan yang ada di Indonesia berdasarkan wilayah pengawasan pada 10 (sepuluh) Kantor Otoritas Bandar Udara.
III. Inspektur Bandar Udara
1. Inspektur Bandar Udara Bidang Operasi
Hal - hal yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut:
a. Inspektur Bandar Udara bidang operasi melakukan pengawasan (audit, investigasi, dan evaluasi), dan pengendalian (pengujian dalam rangka penerbitan, perpanjangan, peningkatan, dan validasi) lisensi/rating personel dan/atau sertifikat organisasi di bidang operasi bandar udara. Selain itu Inspektur Bandar Udara bidang
operasi
turut
melakukan
memberikan
tindakan
korektif
terhadap hasil laporan kegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang operasi bandar udara, dan inspektur bandar udara dapat memberikan sanksi atas tidak terpenuhinya peraturan operasi bandar udara.
b. Untuk mempermudah perhitungan kebutuhan Inspektur Bandar Udara bidang operasi berdasarkan analisis beban kerja, maka klasifikasi beban kerja kegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang operasi bandar udara dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perhitungan beban kerja Inspektur Bandar Udara bidang operasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan beban kerja Inspektur Bandar Udara bidang operasi di Kantor Otoritas Bandar Udara yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Pusat dalam melakukan pengawasan di wilayah operasi bandar udara di seluruh Indonesia.
c. Indikator perhitungan kebutuhan jumlah Inspektur Bandar Udara bidang operasi - Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai berikut : 1) Sertifikat/ register Bandar udara (airport ARC 4, ARC 3, ARC 2, register bandar udara khusus/register waterbase, register heliport/airport ARC1); 2) Sertifikat Lembaga Diklat Personel Bandar Udara ( initial dan audit perpanjangan); 3) Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan (initial dan audit perpanjangan); 4) Lisensi Personel Bandar Udara (teknik bandar udara, elektronika bandar udara, listrik bandar udara, mekanikal
bandar udara, AMC, GSE operator, marshaller, garbarata, HLO);
5) Izin Badan Usaha Bandar Udara (initial dan perpanjangan); 6) Izin Jasa Kebandarudaraan (initial dan perpanjangan); 7) Izin Operasi Penyelenggaraan Bandar Udara (initial dan perpanjangan);
8) Sertifikat kegiatan jasa terkait bandar udara (initial dan perpanjangan);
9) Three Letter Code Bandar Udara (initial); 10) Perubahan status bandar udara khusus ke umum atau penggunaan bandara khusus menjadi umum (initial); 11) Evaluasi level of service bandar udara dalam rangka penyesuaian tarif (initial);
12) Perumusan teknis peraturan perundang-undangan (perumusan teknis peraturan baru, kajian revisi peraturan); 13) ITS untuk Inspektur (training plan, training programme, training record);
14) OJT untuk Inspektur (OJT program, evaluasi dan pelaporan OJT);
15) ITS
Administration
(administrasi,
dokumentasi,
pemuktahiran training record, kordinasi pelaksanaan OJT Inspektur); dan
16) OJT Instruktur untuk Inspektur (bimbingan dan pelatihan OJT Inspektur).
d. Indikator perhitungan kebutuhan jumlah Inspektur Bandar Udara bidang operasi - Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai berikut :
1) Penetapan
2)
3) 4)
5)
(penggunaan
bandar udara
khusus
untuk
umum terdiri dari: inspeksi, pengamatan, dan pemantauan); Izin (pengusahaan bandar udara komersial dan kegiatan jas terkait bandar udara terdiri dari: inspeksi, pengamatan, pemantauan); Pengesahan (aerodrome manual, AEP, buku pedoman SMS yang terdiri dari: inspeksi, pengamatan, dan pemantuan); Rekomendasi (ketinggian gedung/ bangunan dalam KKOP terdiri dari pengamatan dan pemantauan, teknis pembangunan heliport terdiri dari inspeksi, pengamatan, pemantauan); Lisensi Personel (perpanjangan rating terdiri dari: teknik
bandar udara, elektronika bandar udara, listrik bandar udara, mekanikal bandar udara, AMC, GSE operator, marshaller, garbarata, HLO); dan 6) ITS Administration (administrasi, dokumentasi, pemuktahiran training record, kordinasi pelaksanaan OJT Inspektur).
e. Dari analisis beban kerja berdasarkan objek kerja Inspektur Bandar Udara bidang operasi, dapat dilakukan perhitungan jumlah kebutuhan dengan rumus sebagai berikut : 1) Hitung masing-masing waktu yang diperlukan pada objek yang diawasi dengan rumus sebagai berikut : Jumlah objek yang diawasi x waktu rata-rata per obyek 2) Jumlahkan waktu pada masing-masing objek pengawasan untuk mendapatkan total waktu keseluruhan yang diperlukan
3) Bagikan total waktu keseluruhan yang diperlukan dengan jumlah jam per tahun (1250 jam) dengan rumus sebagai berikut :
Total waktu keseluruhan : 1250 jam = jumlah inspektur yang diperlukan
4) Lakukan pembulatan berapapun angka dibelakang koma, karena hal ini dilakukan dalam rangka menghitung orang. 2. Inspektur Bandar Udara Bidang Kelaikan Fasilitas
Hal - hal yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut:
a. Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan fasilitas melakukan pengawasan (audit, investigasi, dan evaluasi) dan pengendalian
(pengujian dalam rangka penerbitan, perpanjangan) izin dan sertifikat fasilitas bandar udara dan/atau organisasi di bidang kelaikan fasilitas bandar udara. Selain itu Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan fasilitas turut melakukan memberikan
tindakan
korektif
terhadap
hasil
laporan
kegiatan
pengendalian dan pengawasan di bidang kelaikan fasilitas bandar udara, dan Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan
fasilitas dapat memberikan sanksi atas tidak terpenuhinya peraturan kelaikan fasilitas bandar udara.
b. Untuk
mempermudah
Bandar
Udara
perhitungan
bidang
kelaikan
kebutuhan
fasilitas
Inspektur
bandar
udara
berdasarkan analisis beban kerja, maka klasifikasi beban kerja kegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang kelaikan fasilitas bandar udara dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perhitungan beban kerja Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan
fasilitas
bandar
udara
Kantor
Pusat
Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara dan beban kerja Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan fasilitas bandar udara di Kantor
Otoritas Bandar Udara yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Pusat dalam melakukan pengawasan di wilayah operasi bandar udara di seluruh Indonesia.
c. Indikator perhitungan kebutuhan jumlah Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan fasilitas - Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai berikut:
1) Penetapan (penetapan lokasi bandara baru, rencana induk bandara eksisting);
2) Izin (izin peletakan lokasi fasilitas bangunan yang tidak sesuai dengan rencana induk, rekomendasi ketinggian bangunan di dalam KKOP);
3) Penerbitan bukti laik prasarana bandar udara (prasarana sisi udara, prasarana sisi darat); 4) Penerbitan sertifikat baru peralatan dan utilitas bandar
udara
(peralatan
bantu
pendaratan
visual,
peralatan
kelistrikan bandar udara, peralatan mekanikal bandar
udara, peralatan pemeliharaan bandar udara, peralatan sistem informasi dan elektronika bandar udara, peralatan
pelayanan darat pesawat udara (GSE), utilitas bandar udara);
5) Perumusan
teknis
peraturan
perundang-undangan
(rumusan teknis peraturan baru, kajian revisi peraturan); 6) Perumusan dokumen teknis (rumusan kerangka acuan kerja, revisi kerangka acuan kerja, perumusan rancangan kerja dan spesifikasi teknis); 7) Pengesahan dokumen teknis pembangunan dan pengembangan bandar udara (rancangan teknik terinci prasarana bandar udara dan/atau gambar rencana pembangunan dan pengembangan prasarana bandar udara, rencangan teknik terinci prasarana bandar udara dan/atau gambar rencana pembangunan dan pengembangan peralatan dan utilitas bandar udara, rekomendasi penerbitan dan/atau pencabutan izin mendirikan bangunan bandar udara (IMBBU), persetujuan teknis usulan pembangunan /pengembangan prasarana bandar udara danaAPBN);
8) Pengawasan teknis kelaikan fasilitas bandar udara (evaluasi teknis, penelitian/pemeriksaan teknis hasil kegiatan dana APBN, audit kelaikan fasilitas bandar udara);
9) ITS untuk Inspektur/ training manager ITS (training plan, training programme, training record); 10) OJT untuk Inspektur/ OJT manager (OJT program, evaluasi dan pelaporan OJT);
11) ITS Administration (administrasi, dokumentasi, pemutakhiran training record, koordinasi pelaksanaan OJT inspektur); dan
12) OJT Instruktur untuk Inspektur (bimbingan dan pelatihan OJT Inspektur). d. Indikator perhitungan kebutuhan jumlah Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan fasilitas - Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai berikut : 1) Penetapan (lokasi bandar udara umum: pengamatan dan pemantauan, bandar udara international: inspeksi dan pengamatan); 2) Izin (membangun bandar udara umum: inspeksi dan pengamatan, membangun bandar udara khusus: inspeksi dan pengamatan); 3) Rekomendasi (ketinggian gedung/bangunan dalam KKOP: pengamatan, teknis pembangunan heliport: inspeksi, pengamatan); 4) Uji ulang dalam rangka perpanjangan sertifikat peralatan dan utilitas bandar udara (peralatan bantu pendaratan visual, peralatan kelistrikan bandar udara, peralatan mekanikal bandar udara, peralatan pemeliharaan bandar udara, peralatan sistem informasi dan elektronika bandar udara, peralatan pelayanan darat pesawat udara (GSE), utilitas bandar udara); 5) ITS Administration (administrasi, dokumentasi, pemutakhiran training record, koordinasi pelaksanaan OJT inspektur); dan 6) OJT Instruktur untuk Inspektur (bimbingan dan pelatihan OJT Inspektur).
e. Dari analisis beban kerja berdasarkan objek kerja Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan fasilitas, dapat dilakukan perhitungan jumlah kebutuhan dengan rumus sebagai berikut:
1) Hitung masing-masing waktu yang diperlukan pada objek yang diawasi dengan rumus sebagai berikut :
Jumlah objek yang diawasi x waktu rata-rata per obyek 2) Jumlahkan waktu pada masing-masing objek pengawasan untuk mendapatkan total waktu keseluruhan yang diperlukan
3) Bagikan total waktu keseluruhan dengan jumlah jam pertahun (1250 jam) dengan rumus sebagai berikut : Total waktu keseluruhan : 1250 jam = jumlah inspektur yang diperlukan
4) Lakukan pembulatan berapapun angka dibelakang koma, karena hal ini dilakukan dalam rangka menghitung orang.
IV. Inspektur Keamanan Penerbangan
Hal - hal yang menjadi dasar pertimbangan pada Inspektur Keamanan Penerbangan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai berikut :
a. Inspektur Keamanan Penerbangan melakukan pengawasan (audit) terhadap Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) , Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU), Regulated Agent dan Lembaga diklat di bidang keamanan penerbangan serta melaksanakan pengendalian terhadap penerbitan lisensi, seritfikasi, penyusunan, tabulasi dan evaluasi personel, bimbingan teknis dan pembinaan personel, penerbitan dan evaluasi izin serta kerjasama internasional. b. Indikator beban kerja Inspektur Keamanan Penerbangan : 1. Audit dilakukan 1 kali dalam setiap 3 tahun, sedangkan investigasi terkait dengan PKP-PK dan Salvage serta investigasi terkait dengan barang berbahaya dilakukan di setiap kejadian; 2. Jumlah Badan Usaha Bandar Udara (BUBU); 3. Jumlah Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU); 4. Jumlah Regulated Agent; 5. Jumlah Badan Diklat;
6. 7. 8. 9. 10. 11.
Jumlah penerbitan per tahun; Jumlah penyusunan per tahun; Jumlah Bimtek per tahun; Jumlah pengesahan per tahun; Jumlah penerbitan dan evaluasi per tahun; dan Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama per tahun.
internasional
c. Dari perumusan tersebut maka dapat dilakukan perhitungan jumlah kebutuhan dengan rumus sebagai berikut : 1. Hitung masing - masing waktu yang diperlukan pada objek yang diawasi dengan rumus sebagai berikut : Jumlah objek yang diawasi x waktu rata-rata per obyek 2. Jumlahkan waktu pada masing-masing objek pengawasan untuk mendapatkan total waktu keseluruhan yang diperlukan.
3. Bagikan total waktu keseluruhan dengan jumlah jam pertahun (1250 jam) dengan rumus sebagai berikut : Total waktu keseluruhan : 1250 jam = jumlah inspektur yang diperlukan
4. Lakukan pembulatan berapapun angka dibelakang koma, karena hal ini dilakukan dalam rangka menghitung orang. Hal - hal yang menjadi dasar pertimbangan pada Inspektur Keamanan Penerbangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara adalah sebagai berikut :
a. Inspektur Keamanan Penerbangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan (inspeksi, survey dan test) terhadap Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) , Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU), Regulated Agent dan Lembaga diklat di bidang keamanan penerbangan dan juga melaksanakan pengendalian terhadap evaluasi lisensi personel. b. Indikator beban kerja inspektur keamanan penerbangan : 1. Inspeksi, survey dan test dilakukan secara berkala per tahun; 2. Jumlah Badan Usaha Bandar Udara (BUBU); 3. Jumlah Badan Usaha Bandar Udara (BUAU); 4. Jumlah Regulated Agent; 5. Jumlah Lembaga Diklat; dan 6. Jumlah evaluasi lisensi per tahun. c. Dari perumusan tersebut maka dapat dilakukan perhitungan jumlah kebutuhan dengan rumus sebagai berikut :
1. Hitung per masing - masing total waktu yang diperlukan pada objek yang diawasi dengan rumus sebagai berikut : Jumlah objek yang diawasi diperlukan 2. Jumlahkan
total
waktu
x
pada
waktu rata-rata obyek yang
masing
-
masing
objek
pengawasan untuk mendapatkan total waktu keseluruhan yang diperlukan
3. Bagikan total waktu keseluruhan dengan jumlah jam pertahun (1250 jam) dengan rumus sebagai berikut :
Total waktu keseluruhan : 1250 jam = jumlah inspektur yang diperlukan
4. Lakukan pembulatan berapapun angka dibelakang koma, karena hal ini dilakukan dalam rangka menghitung orang. V. Inspektur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara
Hal - hal yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut: a. Inspektur
kelaikudaraan
dan
pesawat
udara
melakukan
pengawasan (audit dan investigasi) terhadap pesawat sebagai obyeknya dengan berpedoman pada Staff Instruction (SI) 8400 Flights Operation Inspector's Handbook.
b. Staff Instruction (SI) 8400 memberikan pedoman sebagai berikut: 1. Cabin Safety Inspector mempunyai standar kerja 30 pesawat dan 30 organisasi untuk 1 (satu) orang Flight Operation Inspector,
2. Flight Operation Inspector mempunyai standar kerja 10 pesawat dan 30 organisasi untuk 1 (satu) orang Flight Operation Inspector, dan
3. Flight Operation Officer Inspector mempunyai standar kerja 40 pesawat dan 40 organisasi untuk 1 (satu) orang Flight Operation Inspector.
c. Sesuai dengan Airworthiness Inspector Manual mempunyai standar kerja 5 pesawat dan 5 organisasi untuk 1 (satu) orang Airworthiness Inspector,
d. Dari perumusan tersebut maka dapat dilakukan perhitungan jumlah kebutuhan Inspektur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dengan rumus sebagai berikut:
1. Hitung jumlah pesawat yang dilakukan pengawasan oleh Inspektu Penerbangan.
2. Bagikan dengan standar kerja rata-rata yang ada. 3. Lakukan pembulatan berapapun angka dibelakang koma,
karena hal ini dilakukan dalam rangka menghitung orang. e. Untuk Inspektur Medis Penerbangan perhitungan analisa beban kerja berdasarkan jumlah obyek kerja dan waktu.
f. Yang menjadi obyek pengawasan Penerbangan adalah : 1. 2. 3. 4.
Medical Examiner; Fasilitas Kesehatan; Operator Penerbangan; dan Flying School.
pada Inspektur Medis
g. Dari perumusan tersebut dapat dilakukan perhitungan jumlah kebutuhan Inspektur Medis Penerbangan dengan rumus sebagai berikut:
1. Hitung jumlah obyek kerja yang dilakukan pengawasan; 2. Hitung total waktu rata-rata yang diperlukan untuk mengawasi satu obyek per tahun;
3. Hitung waktu yang diperlukan untuk masing-masing obyek dengan cara :
Jumlah objek yang diawasi x waktu rata-rata per tahun 4. Jumlahkan total waktu yang didapatkan;
5. Bagikan total waktu keseluruhan dengan jumlah jam pertahun (1250 jam) dengan rumus sebagai berikut :
Total waktu keseluruhan : 1250 jam = jumlah inspektur yang diperlukan
6. Lakukan pembulatan berapapun angka dibelakang koma, karena hal ini dilakukan dalam rangka menghitung orang. B. Perhitungan Keseimbangan Persediaan Dan Kebutuhan
Kebutuhan formasi yang telah dihitung, selanjutnya diperbandingkan dengan persediaan (bezettingj pegawai yang ada. Perbandingan antara kebutuhan dengan persediaan akan memperlihatkan kekurangan, kelebihan, atau kecukupan dengan jumlah yang ada. Oleh karena itu, dalam pengambilan kebijakan dalam formasi keseimbangan antara kebutuhan dan persediaan agar ditabulasikan sebagai berikut :
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Inspektur Penerbangan PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM INSPEKTUR NO
JENIS
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
INSPEKTUR
INSPEKTUR
KEBUTUHAN
KELEBIHAN
KEKURANGAN
INSPEKTUR
INSPEKTUR
INSPEKTUR
PENERBANGAN
PENERBANGAN
PENERBANGAN
(5 TAHUN)
SAAT INI
1
2
3
4
1
Inspektur Angkutan Udara
27
65
147
219
68
135
47
185
2
Inspektur Navigasi Penerbangan
5
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
6
7
8
9
0
6
7
-
38
10
8
7
7
6
-
72
23
18
16
12
3
67
22
17
14
10
4
138
45
36
25
17
15
Inspektur Bandar 3
Udara :
a. Inspektur Bandar
Udara Bidang Operasional
b. Inspektur Bandar
Udara Bidang Kelaikan
Fasilitas
-
2
1
3
4
102 26
395 251
23
138
97
224
51 0
5
6
7
Inspektur 4
Keamanan
Penerbangan : a. Inspektur AVSEC
b. Inspektur PKP-PK
dan
293
98
76
54
41
24
225
92
70
42
12
9
115
47
30
16
10
4
127
45
32
24
16
10
184
133
48
37
26
13
9
10
10
3
3
3
1
0
-
Salvage c.
Inspektur Dangerous Good
Inspektur 5
Kelaikudaraan dan
Pengoperasian Pesawat Udara :
a. Inspektur Kelaikaudaraan
b. Inspektur Pengoperasian c. Inspektur Medis
-
Penerbangan
keterangan:
1) Persediaan (kolom 3) adalah bezetting atau Inspektur Penerbangan yang ada. 2) Kebutuhan (kolom 4) adalah merupakan total Inspektur Penerbangan yang dibutuhkan dari hasil penghitungan. 3) Kelebihan (kolom 5) adalah persediaan Inspektur Penerbangan melebihi kebutuhan yang ada yaitu kolom 3 dikurangi kolom 4. 4) Kekurangan (kolom 6) adalah kebutuhan lebih besar dari persediaan yang ada yaitu • kolom 4 dikurangi kolom 3. 5) Perencanaan kebutuhan SDM Inspektur Penerbangan - 5 tahun
(kolom 7) adalah proyeksi pengadaan SDM Inspektur Penerbangan selama 5 tahun yang disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan SDM Inspektur Penerbangan.
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TTD
SUPRASETYO
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Humas,
HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk. I / (IV/b) NIP. 19660508 199003 1 001
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
: KP 606 TAHUN 2015
Tanggal
: 15 OKTOBER 2015
HASIL ANALISIS BEBAN KERJA INSPEKTUR PENERBANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 1.
HASIL ANALISIS BEBAN KERJA INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA KANTOR PUSAT DAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
WAKTU NO
KEGIATAN
HASIL
JUMLAH
KERJA/OUTPUT
SATUAN
RATA-
RATA
(JAM)
1
2
3
4
5
JUMLAH
JUMLAH
WAKTU
ORANG
YANG
YANG
DIBUTUH
DIBUTUH
KAN
KAN
7
8
6
laporan hasil 1
pemantauan
pemantauan
terhadap kegiatan angkutan udara haji dalam negeri
kegiatan angkutan haji dalam negeri (berangkat dan pulang)
15
Laporan
1
Laporan
laporan inspeksi kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga luar negeri
25
Laporan
laporan inspeksi kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga dalam negeri
25
Laporan
Inspeksi terhadap kegiatan angkutan udara perintis
laporan Inspeksi kegiatan angkutan udara perintis
15
Laporan
inspeksi standar pelayanan
laporan inspeksi standar pelayanan
minimal Badan
minimal Badan
Usaha Angkutan Udara Niaga berjadwal
Usaha Angkutan Udara Niaga berjadwal
20
Laporan
pemantauan tarif
laporan pemantauan tarif
pemantauan 2.
3.
4.
5.
6.
7.
terhadap kegiatan angkutan udara haji luar negeri inspeksi terhadap kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga luar negeri inspeksi terhadap kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga dalam negeri
penumpang
angkutan udara niaga berjadwal
200.5
3007.5
2.406
328
328
0.2624
68.5
1712.5
1.37
70
1750
1.4
53.5
802.5
0.642
laporan hasil pemantauan
terhadap kegiatan angkutan haji luar negeri
penumpang
angkutan udara niaga berjadwal
10
Laporan
0.568 35.5
710
41.5
415
0.332
1
2
pemantauan
terhadap rencana 8.
pengguna tenaga
kerja asing
9.
inspeksi terhadap penggunaan hak angkut dan kerjasama angkutan udara
3
4
5
pemantauan
terhadap rencana
10
Laporan
10
Laporan
laporan inspeksi penggunaan hak angkut dan kerjasama angkutan
11.
inspeksi kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri
inspeksi kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri
15
Laporan
12
inspeksi kegiatan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri
laporan inspeksi kegiatan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri
15
Laporan
13.
inspeksi pemegang ijin usaha angkutan udara niaga berjadwal / tidak berjadwal
laporan inspeksi pemegang ijin usaha angkutan udara niaga
15
Laporan
14.
inspeksi pemegang ijin kegiatan angkutan udara bukan niaga
inspeksi pemegang ijin kegiatan angkutan udara bukan niaga
15
Laporan
15.
inspeksi ijin usaha Agen Penjualan Umum
laporan inspeksi ijin usaha Agen Penjualan Umum
15
Laporan
pemantauan
laporan
20
Laporan
penggunaan
pemantauan
kapasitas Bandar Udara yang
penggunaan
tertuang dalam Notice Airport Capacity yang ada (existing NAC) sebagai dasar pengalokasian
kapasitas Bandar Udara yang tertuang dalam Notice Airport Capacity yang ada (existing NAC) sebagai dasar pengalokasian slot
slot time
time penerbangan
penerbangan bagi
bagi Badan Usaha Angkutan Udara
Angkutan Udara
Nasional dan
Nasional dan
Perusahaan
Perusahaan
Angkutan Udara Asing
Angkutan Udara Asing
0.332
44.5
445
0.356
159.5
1595
1.276
41.5
622.5
0.498
53.5
802.5
0.642
56.5
847.5
0.678
56.5
847.5
0.678
26.5
397.5
0.318
31.5
630
0.504
udara
Laporan
Badan Usaha
415
pengguna tenaga
10
16.
41.5
kerja asing
laporan inspeksi terhadap FAL
inspeksi terhadap
8
laporan
FAL
10.
7
6
1
2
3
4
5
6
7
8
melakukan analisa dan 17
evaluasi
Laporan analisa dan
penambahan /pen
evaluasi
90
dokumen
90
dokumen
10
dokumen
27
2430
1.944
27
2,430
1.944
18
180
0.144
3
102
3
51
0.0408
3
51
0.0408
3
30
0.024
3
45000
36
gurangan rute
penerbangan dalam negeri melakukan
analisa dan evaluasi 18
penambahan/ pengurangan
Laporan analisa dan evaluasi
frekuensi
penerbangan dalam negeri melakukan analisa dan
19
evaluasi
Laporan analisa dan
perubahan tipe
evaluasi
pesawat
penerbangan dalam negeri melakukan analisa dan 20
evaluasi jadwal penerbangan setiap periode (summer dan winter) dalam negeri
0.0816
Laporan analisa dan evaluasi
34
dokumen
17
dokumen
17
dokumen
10
dokumen
15000
dokumen
melakukan analisa dan 21
evaluasi
perubahan jadwal penerbangan dalam negeri
Laporan analisa dan evaluasi
melakukan analisa dan 22
evaluasi
perubahan nomor penerbangan dalam negeri
Laporan analisa dan evaluasi
melakukan analisa dan
23
evaluasi terhadap slot time yang
Laporan analisa dan
akan ditukarkan
evaluasi
(swap) dan/atau dipindah tangankan (transfer)
melakukan analisa dan evaluasi
24
persetujuan terbang (flight approval)
berjadwal dalam negeri
Laporan analisa dan evaluasi
melakukan analisa dan evaluasi 25
penundaan operasi penerbangan dalam negeri
4
3
2
1
Laporan analisa dan evaluasi
20
dokumen
2
dokumen
20
dokumen
25
dokumen
30
dokumen
7
6
5
8
3
60
0.048
3
6
0.0048
3
60
0.048
3
75
0.06
3
90
0.072
3
420
0.336
3
90
0.072
3
90
0.072
melakukan analisa dan evaluasi rencana 26
code share badan
Laporan analisa dan
usaha angkutan udara niaga
evaluasi
untuk rute
penerbangan dalam negeri melakukan analisa dan evaluasi dokumen 27
dan rencana
Laporan analisa dan
kelayakan pembukaan rute penerbangan berjadwal luar negeri
evaluasi
melakukan analisa dan 28
evaluasi
Laporan analisa dan
penambahan / pen
evaluasi
gurangan rute
penerbangan luar negeri melakukan analisa dan evaluasi 29
penambahan /pen gurangan
Laporan analisa dan evaluasi
frekuensi
penerbangan luar negeri melakukan analisa dan 30
evaluasi jadwal penerbangan setiap periode (summer dan winter) luar negeri
Laporan analisa dan evaluasi
140
dokumen
30
dokumen
30
dokumen
melakukan analisa dan 31
evaluasi
Laporan analisa dan
perubahan tipe
evaluasi
pesawat
penerbangan luar negeri
melakukan
analisa dan 32
evaluasi
perubahan jadwal penerbangan dalam negeri
Laporan analisa dan evaluasi
2
1
33
melakukan analisa dan evaluasi
perubahan nomor penerbangan luar negeri
4
3
Laporan analisa dan evaluasi
30
dokumen
20
dokumen
4000
dokumen
40
dokumen
50
dokumen
20
dokumen
30
dokumen
7
6
5
8
3
90
0.072
3
60
0.048
3
12000
9.6
3
120
0.096
3
150
0.12
3
60
0.048
3
90
0.072
melakukan analisa dan evaluasi 34
pertukaran slot time (slot swap) dan/atau pemindah tanganan slot time (slot transfer) luar negeri
Laporan analisa dan evaluasi
melakukan analisa dan evaluasi 35
persetujuan terbang (flight approval) berjadwal luar negeri
Laporan analisa dan evaluasi
melakukan analisa dan evaluasi rencana
36
code share
Laporan analisa dan
perusahaan penerbangan /
evaluasi
airlines untuk
rute penerbangan luar negeri melakukan analisa dan 37
evaluasi izin
Laporan analisa dan
terbang lintas (overflying) berjadwal luar negeri
evaluasi
melakukan
analisa dan
evaluasi terhadap penunjukan 38
(designated airlines) badan usaha angkutan
Laporan analisa dan evaluasi
udara nasional untuk melaksanakan
penerbangan ke dan dari negera mitra melakukan
analisa dan
39
evaluasi terhadap penunjukan (designated airlines) perusahaan penerbangan/air lines asing untuk melaksanakan
penerbangan ke dan dari Indonesia
Laporan analisa dan evaluasi
2
1
melakukan analisa dan evaluasi 40
penerbangan tambahan (extra flight) penerbangan luar negeri
3
Laporan analisa dan evaluasi
4
5
20
dokumen
25
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
4
dokumen
4
dokumen
5
dokumen
5
dokumen
6
7
8
3
60
0.048
3
75
0.06
106
106
0.0848
32
32
0.0256
77
308
0.2464
15
60
0.048
61
305
0.244
110
550
0.44
melakukan analisa dan evaluasi 41
penerbangan charter (charter flight penerbangan luar negeri
Laporan analisa dan evaluasi
melakukan analisa dan
42
evaluasi dokumen
Ijin Usaha Angkutan Udara Niaga Bejadwal
Laporan analisa dan evaluasi
melakukan analisa dan 43
evaluasi dokumen
Ijin Kegiatan Angkutan Udara dan Non Niaga
Laporan analisa dan evaluasi
melakukan analisa dan 44
evaluasi dokumen
Laporan analisa dan
Ijin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal
evaluasi
melakukan analisa dan evaluasidokumen 45
Ijin Agen Penjualan Umum (General Sales Agent/GSA)
Laporan analisa dan evaluasi
Perusahaan
Angkutan Udara Asing melakukan analisa dan 46
evaluasi
penambahan rute lampiran
Laporan analisa dan evaluasi
SIUAUNB Parsial melakukan analisa dan 47
evaluasi
Laporan analisa dan
perubahan rute lampiran
evaluasi
SIUAUNB
komprehensif TOTAL WAKTU KERJA
TOTAL ORANG YANG DIBUTUHKAN
80559
64.4472
Dapat disimpulkan untuk Jumlah Kebutuhan Inspektur Angkutan Udara Kantor
Pusat dan Kantor Otoritas Bandar Udara berdasarkan perhitungan di atas sebanyak : 65 orang
2.
HASIL ANALISIS BEBAN KERJA INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN - KANTOR PUSAT DAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
a. Inspektur Navigasi Penerbangan untuk Pelayanan ACC (Pusat pengendali lalu lintas penerbangan) Objek yang diawasi
No
Jumlah
Jam / hr
Hari
Jumlah
Total waktu
1
2
1
Personil navigasi penerbangan Fasilitas pengamatan penerbangan Fasilitas bantu navigasi penerbangan Fasilitas komunikasi penerbangan Prosedur fasilitas pengamatan penerbangan
210
2
6
8
5
6
18
5
6
86
2
6
8
3
6
3
432
6
Prosedur fasilitas bantu navigasi penerbangan
18
3
6
3
972
7
Prosedur
86
1
6
3
1548
1
2
6
20
240
2 3 4 5
3
fasilitas
4
komunikasi
penerbangan 8 Prosedur operasional unitPelayanan ACC Total pegawai yang dibutuhkan
5
6
7 -
-
-
-
2520 240
540 1032
7524
Jumlah jam / tahun
1250
Total pegawai yang dibutuhkan
6.0192
Pembulatan
7
Objek Pelayanan ACC yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 2 objek.
Jumlah kebutuhan personil :
2 objek dikalikan 7 pegawai per objek pelayanan ACC =14
b. Inspektur Navigasi Penerbangan untuk Unit Pelayanan APP Objek yang diawasi
No 1 1 2
3 4
5 6 7
8
2
Personil navigasi penerbangan Fasilitas pengamatan penerbangan Fasilitas bantu navigasi penerbangan Fasilitas komunikasi penerbangan Prosedur fasilitas pengamatan penerbangan
Prosedur fasilitas bantu navigasi penerbangan Prosedur fasilitas komunikasi penerbangan Prosedur operasional unit layanan APP
Total pegawai yang dibutuhkan Jumlah jam / tahun Total pegawai yang dibutuhkan Pembulatan
Jumlah
Har
Jam
i
/hr
Jumlah
Total
waktu
3
4
5
130
2
6
4
5
6
4
5
6
21
2
6
4
3
6
3
216
4
3
6
3
216
21
1
6
3
378
1
2
6
20
240
6 -
-
-
_
7 1560 120 120
252
3102 1250 2.4816 3
Objek Pelayanan APP yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 33 objek. Jumlah kebutuhan personil :
33 objek dikalikan 3 pegawai per objek pelayanan APP = 99
c. Inspektur Navigasi Penerbangan untuk Unit layanan TOWER / TWR No
Objek yang diawasi
Jumlah
Jam / hr
Hari
Jumlah
Total waktu
1
2
Personil
1
navigasi
3
4
5
45
2
6
1
5
6
3
5
6
14
2
6
1
3
6
3
54
5
3
6
3
270
14
1
6
3
252
1
2
6
20
240
6
7 540
-
penerbangan
Fasilitas pengamatan penerbangan Fasilitas bantu navigasi penerbangan
2 3 4
Fasilitas
komunikasi
30
-
90
-
168
-
penerbangan Prosedur
5
fasilitas
pengamatan penerbangan 6
Prosedur
fasilitas
bantu
navigasi penerbangan 7
Prosedur
fasilitas
komunikasi penerbangan 8 Prosedur operasional unit layanan TWR Total pegawai yang dibutuhkan Jumlah jam / tahun Total pegawai yang dibutuhkan
1644 1250 1.3152
Pembulatan
2
Objek Pelayanan TOWER yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 21 objek. Jumlah kebutuhan personil :
21 objek dikalikan 2 pegawai per objek pelayanan TOWER = 42
d. Inspektur Navigasi Penerbangan untuk Pelayanan AFIS Objek yang diawasi
No
Jumlah
Hari
Jam / hr
Jumlah
Total
waktu 1
2
1
Personil navigasi penerbangan Fasilitas pengamatan penerbangan Fasilitas bantu navigasi penerbangan Fasilitas komunikasi penerbangan Prosedur fasilitas pengamatan penerbangan
8
Prosedur
navigasi
3
3
6
3
162
komunikasi
6
1
6
3
108
1
2
6
20
2 3 4 5 6
fasilitas
3
bantu
4
-
5 2 -
6 6 -
3
5
6
6
2
6
-
-
-
7 -
-
-
-
96 -
90 72
-
penerbangan 7
Prosedur
fasilitas
penerbangan 8 Prosedur operasional wwt layanan AFIS Total pegawai yang dibutuhkan Jumlah jam / tahun
Total pegawai yang dibutuhkan Pembulatan
120 648 1250 0.5 1
Objek Pelayanan AFIS yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 64 objek. Jumlah kebutuhan personil :
64 objek dikalikan 1 pegawai per objek pelayanan AFIS = 64
Total Kebutuhan Inspektur Navigasi Penerbangan untuk seluruh pelayanan di Kantor Pusat dan Kantor Otoritas Bandar Udara sejumlah : 219 orang.
3.
HASIL ANALISIS BEBAN KERJA INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN
a.
Hasil Analisis Beban Kerja Inspektur Keamanan Penerbangan Kantor Pusat
1) Inspektur Keamanan Penerbangan Bidang AVSEC Tugas
Pekerjaan
Output
Waktu/Objek (Jam) /tahun
1
2
3
4
Jumlah
Total
objek
Waktu
5
6
Keb Personil Total 7
Badan Usaha Bandar Udara
(BUBU) Audit
190
Laporan
432
63
27,360
22
14,400
12
2,592
3
Badan Usaha
Angkutan Udara 100
(BUAU)
Pengawasan
Audit
Laporan
432
Regulated Agent (RA) Audit
18
Laporan
432
Lembaga Diklat Bidang Keamanan Penerbangan Audit
Penerbitan Lisensi Personil Keamanan
33
6
32
Laporan
432
11
4,608
4
Lisensi
184
173
31832
25
Lisensi
184
2
368
1
Data
910
1
910
1
Laporan
564
7
3,948
4
Penerbangan Penerbitan Lisensi Personil Fasilitas Keamanan
Penerbangan Penyusunan,
Pengendalian
Tabulasi dan Evaluasi Personil
Fasilitas Keamanan
Penerbangan Bimbingan Teknis dan Pembinaan Personil Fasilitas Keamanan
Penerbangan
Sertifikasi Fasilitas Keamanan
Sertifikat
170
68
11,560
10
Sertifikat
346
20
6,920
6
Sertifikat
542
14
7,588
7
Sertifikat
542
3
1,626
2
Surat
542
5
2,710
3
Surat
542
2
1,084
1
Laporan
1278
3
3,834
4
Penerbangan Sertifikasi
Lembaga Diklat Bidang Keamanan Penerbangan
Sertifikasi Airport Security Programme (ASP)
Sertifikasi Aircraft Operator Security Programme (AOSP) Penerbitan dan Evaluasi Izin
Regulated Agent Penerbitan dan Evaluasi Izin
Known Consignor Kerjasama Internasional
(MoU Int, Training Int, Sidang Int)
Jumlah inspektur penerbangan yang dibutuhkan
Dapat
disimpulkan
untuk
Jumlah
105
Kebutuhan
Inspektur
Keamanan
Penerbangan bidang AVSEC Kantor Pusat berdasarkan perhitungan di atas sebanyak : 105 orang
2) Inspektur Keamanan Penerbangan Bidang PKP-PK dan Salvage
Tugas
Pekerjaan
2
1
Waktu/Objek (Jam) /tahun
Jumlah
Total
Objek
Waktu
4
5
0
190
432
63
0
2
Laporan
432
Laporan
Output
3
6
Keb Personil Total 7
Badan Usaha Bandar Udara
(BUBU) Audit
Pengawasan
Laporan
27,360
22
1
288
1
346
2
692
1
Lisensi
359
69
24,843
20
Sertifikat
346
2
692
1
Lembaga Diklat Bidang PKP-PK Audit
Investigasi Terkait PKP-PK
dan Salvage Penerbitan Lisensi Personil PKP-PK dan
Salvage Pengendalian Sertifikasi
Lembaga Diklat Bidang PKP-PK
Sertifikasi
Airport Emergency Plan
Sertifikat
349
4
1,396
2
Sertifikat
285
3
855
1
Sertifikat
408
10
4,080
4
(AEP) Sertifikasi Kendaraan PKPPK
Sertifikasi
Kategori Pelayanan PKPPK
Jumlah Inspektur Penerbangan yang diperlukan
Dapat
disimpulkan
Penerbangan
untuk
bidang
PKP-PK
Jumlah dan
Kebutuhan Salvage
52
Inspektur
Kantor
Pusat
Keamanan berdasarkan
perhitungan di atas sebanyak : 52 orang
3) Inpektur Keamanan Penerbangan Bidang Penanganan Barang Berbahaya Tugas
Pekerjaan
1
2
Output
3
Waktu/Objek (Jam) /tahun
Jumlah
Total
Keb Personil
Objek
Waktu
4
5
6
7
0
100
432
33
14,400
12
0
2
Total
Badan Usaha
Angkutan Udara (BUAU) Audit
Pengawasan
Laporan
Lembaga Diklat Bidang Penanganan Barang Berbahaya Audit
Laporan
432
1
288
1
Investigasi Terkait Penanganan Barang Berbahaya
Laporan
346
2
692
1
Lisensi
184
86
15824
13
Data
1108
1
1,108
1
Laporan
564
7
3,948
4
Sertifikat
346
2
692
1
Surat
542
21
11,382
10
Penerbitan Lisensi Personil
Penanganan Barang Berbahaya Penyusunan, Tabulasi dan Evaluasi Personil
Pengendalian
Penanganan Barang Berbahaya Bimbingan Teknis dan Pembinaan Personil
Penanganan Barang Berbahaya Sertifikasi
Lembaga Diklat Bidang Penanganan Barang Berbahaya Penerbitan dan Evaluasi Izin
Angkut DG
Jumlah inspektur keamanan penerbangan yang dibutuhkan
43
Dapat disimpulkan untuk Jumlah Kebutuhan Inspektur Keamanan Penerbangan bidang penanganan Barang Berbahaya Kantor Pusat berdasarkan perhitungan di atas sebanyak : 43 orang.
b. Hasil Analisis Beban Kerja Inspektur Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara
1) Inspektur Keamanan penerbangan pada Bidang AVSEC
Tugas
Pekerjaan
2
1
Output
3
Waktu/ Objek (Jam) /tahun
Keb
Jumlah
Total
objek/th
Waktu
5
6
7
4
Personil
Total
Badan Usaha Bandar
Udara (BUBU) Inspeksi Survey Test
190
Laporan
335
190
63,650
51
349
190
66,310
54
219
190
41,610
34
0
100
335
100
33,500
27
349
100
34,900
28
219
100
21,900
18
0
18
335
18
6,030
5
349
18
6,282
6
219
18
3,942
4
0
32
335
32
10,720
9
349
32
11,168
9
219
32
7,008
6
Lisensi
184
259
47656
38
Lisensi
184
2
368
1
Laporan Laporan
Badan Usaha
Angkutan Udara (BUAU) Inspeksi
Survey Pengawasan
Test
-
Laporan Laporan
Laporan
Regulated Agent (RA) Inspeksi Survey
Laporan
Laporan Laporan
Test
Lembaga Diklat Bidang Keamanan Penerbangan Inspeksi Survey
Pengendalian
-
0
-
Laporan Laporan
Laporan
Test
0
0
Recurrent/ Evaluasi Lisensi Personil Keamanan
Penerbangan Recurrent/Evaluasi Lisensi Fasilitas Keamanan
Penerbangan
Jumlah inspektur penerbangan yang dibutuhkan
290
Dapat disimpulkan untuk Jumlah Kebutuhan Inspektur Keamanan Penerbangan bidang AVSEC Kantor Otoritas Bandar Udara berdasarkan perhitungan di atas sebanyak : 290 orang.
2) Inspektur Keamanan Penerbangan bidang PKP-PK dan Salvage
Keb
Tugas
Pekerjaan
Output
Waktu/Objek (Jam) /Tahun
Jumlah
Total
objek/ th
Waktu
0
190
335
190
63,650
51
349
190
66,310
54
219
190
41,610
34
0
2
335
2
670
1
349
2
698
1
219
2
438
1
359
15
Personil
Total
Badan Usaha Bandar -
Udara (BUBU) Inspeksi Survey Pengawasan
Test
Laporan Laporan Laporan
Lembaga Diklat Bidang PKP-PK Inspeksi Survey Test
-
Laporan Laporan Laporan
Recurrent/ Evaluasi Pengendalian
Lisensi Personil PKP-
Lisensi
PK dan Salvage
Jumlah Inspektur Penerbangan yang dibutuhkan
5,313
5
199
Dapat disimpulkan untuk Jumlah Kebutuhan Inspektur Keamanan Penerbangan bidang PKP-PK dan Salvage Kantor Otoritas Bandar Udara berdasarkan perhitungan di atas sebanyak : 199 orang.
3) Inspektur Keamanan Penerbangan Bidang Penanganan Barang Berbahaya
Pekerjaan
Tugas
Output
Waktu/Objek (Jam)
Jumlah
Total
Keb
objek/th
Waktu
Personil
Total
2
1
3
Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) Inspeksi Survey
Pengawasan
Laporan Laporan
Lembaga Diklat Bidang Penanganan Barang Berbahaya Inspeksi Survey
0
100
335
100
33,500
27
349
100
34,900
28
219
100
21,900
18
0
2
335
2
670
1
349
2
698
1
219
2
438
1
184
129
23736
19
-
Laporan Laporan Laporan
Test
5
-
Laporan
Test
6
7
4
Recurrent/ Evaluasi Pengendalian
Lisensi Personil
Penanganan Barang Berbahaya
Lisensi
Jumlah Inspektur Penerbangan yang dibutuhkan
95
Dapat disimpulkan untuk Jumlah Kebutuhan Inspektur Keamanan Penerbangan bidang penanganan Barang Berbahaya Kantor Otoritas Bandar Udara berdasarkan perhitungan di atas sebanyak : 95 orang.
4.
HASIL ANALISIS BEBAN KERJA INSPEKTUR BANDAR UDARA Hasil Analisis Beban Kerja Inspektur Bandar Udara Kantor Pusat
a.
1) Inspektur Bandar Udara Bidang Operasi Jumlah
No.
Objek Yang Diawasi
Objek Yang
Waktu RataSatuan
Diawasi 1
I.
2
3
4
Jumlah
Jumlah
Rata/Tahun (Jam)
Waktu Yang Diperlukan (Jam)
5
6
7
9600
7.68
6720
5.376
5760
4.608
960
0.768
3840
3.072
Orang Yang Dibutuhkan
Sertifikat/ Register Bandar Udara
1
Airport ARC 4
15
Airport ARC 3
15
Airport ARC 2
20
2
Udara Bandar Udara
3
4
Bandar
Bandar
Udara
640
448
288
Register Bandar Udara
Khusus/ Register
5
Bandar
Udara
192
Waterbase 5
Heliport/
Register Heliport / Airport Arc 1 II.
60
Bandar
64
Udara
Sertifikat Lembaga Diklat Personel Bandar Udara
1
Initial
4
Lembaga
240
960
0.768
2
Audit Perpanjangan
4
Lembaga
240
960
0.768
III.
Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan
1
Initial
3
Lembaga
192
576
0.4608
2
Audit Perpanjangan
3
Lembaga
192
576
0.4608
8
Group (25 Rating)
56
448
0.3584
Group (25 Rating)
56 560
0.448
1120
0.896
1120
0.896
280
0.224
IV.
Lisensi Personel Bandar Udara
1
Teknik Bandar Udara
2
Elektronika Bandar Udara
10
Listrik Bandar Udara
20
Group (25 Rating)
56
20
Group (25 Rating)
56
Group (25 Rating)
56
3
4
5
Mekanikal Bandar Udara AMC
5
1
6
2
3
4
5
40
Group (25 Rating)
56
Group (25 Rating)
56
Group (25 Rating)
56
Group (25 Rating)
56
GSE Operator
15 7
Marshaller
8 8
Garbarata
8
9
V.
HLO
7
2240
1.792
840
0.672
448
0.3584
448
0.3584
240
0.192
216
0.1728
256
0.2048
240
0.192
256
0.2048
240
0.192
640
0.512
960
0.768
48
480
0.384
120
1200
0.96
Izin Badan Usaha Bandar Udara
2
1
Initial
2
Perpanjangan
VI.
6
3
Badan Usaha Badan Usaha
120
72
Izin Jasa Kebandarudaraan
4
1
Initial
2
Perpanjangan
VII.
Badan Usaha
5
Badan
Usaha
64
48
Izin Operasi Penyelenggaraan Bandar Udara
4
1
Initial
2
Perpanjangan
VIII
5
Badan Usaha Badan Usaha
64
48
Sertifikat Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara
1
Initial
2
Perpanjangan
IX.
10
20
Badan Usaha Badan Usaha
64
48
Three Letter Code Bandar Udara
1
X.
Initial
10
Lokasi
Perubahan Status Bandara Khusus Ke Umum Atau
Penggunaan Bandara Khusus Menjadi Umum
1
Initial
10
Bandar Udara
1
XI.
2
3
4
5
6
7
1200
0.96
7200
5.76
14400
11.52
Evaluasi Level Of Service Bandar Udara
Dalam Rangka Penyesuaian Tarif
1
Initial
10
Bandar Udara
120
XII
Perumusan Teknis Peraturan
Perundang-Undangan 1
Rumusan Teknis Peraturan Baru
2
Kajian Revisi Peraturan
4
Peraturan
1800
8
Peraturan
1800
XIII
ITS Untuk Inspektur (Training Manager ITS)
1
Training Plan
2
Plan
96
192
0.1536
2
Training Program
2
Program
96
192
0.1536
3
Training Record
96
0.0768
XIV
OJT untuk Inspektur (OJT Manager)
1
OJT Programme
12
240
0.192
2
Evaluasi Dan
12
48
0.0384
48
0.0384
48
0.0384
4224
3.3792
2
Record Database
Program
48
20
Evaluasi
Pelaporan OJT
Dan
4
Pelaporan
XV
ITS Administration
1
Administrasi, Dokumentasi,
12
Pemu takhiran
Laporan Database
4
Training Record 2
Administrasi.Dokume ntasi, Koordinasi Pelaksanaan OJT
12
Laporan/ Evaluasi
4
Inspektur XVI
OJT Instructor untuk
Inspektur 1
Bimbingan dan Pelatihan OJT
11
Lokasi
384
Inspektur
Total Kebutuhan Inspektur Operasi DBU
56.0576
Dapat disimpulkan untuk Jumlah Kebutuhan Inspektur Bandar Udara bidang Operasi Kantor Pusat berdasarkan perhitungan di atas sebanyak : 57 orang.
2) Inspektur Bandar Udara Bidang Kelaikan Fasilitas
Jumlah
Objek Yang Diawasi
No.
Waktu Rata-
Rata/Tahun (Jam)
Diawasi
I.
Penetapan
Penetapan lokasi (bandar udara baru)
5
1
Rencana Induk (Bandara Eksisting)
10
2
II
Izin
1
Izin perletakan lokasi fasilitasebangunan yang tidak sesuai dengan
Jumlah
Satuan
Objek Yang
lokasi
Waktu Yang Diperlukan (Jam)
Jumlah
Orang Yang Dibutuhkan
1250
6250
5
12500
10
bandar 1250
udara
10
lokasi
600
6000
5
50
lokasi
100
5000
4
24
4800
rencana induk
2
III
Rekomendasi ketinggian bangunan di dalam KKOP
Penerbitan Bukti Laik Prasarana Bandar Udara
1
Prasarana Sisi Udara
2
Prasarana Sisi Darat
200
Jenis prasarana
3.84
Jenis 24
200
I.
4800
prasarana
3.84
Penerbitan Sertifikat Baru Peralatan Dan Utilitas Bandar Udara
1
Peralatan Bantu Pendaratan
150
Peralatan
8
1200
0.96
100
Peralatan
8
800
0.64
100
Peralatan
8
800
0.64
100
Peralatan
8
800
0.64
60
Peralatan
8
480
0.384
200
Peralatan
8
1600
1.28
50
Utilitas
8
400
0.32
Visual 2
Peralatan Kelistrikan Bandar Udara
3
Peralatan Mekanikal
Bandar Udara 4
Peralatan Pemeliharaan Bandar Udara
5
Peralatan Sistem Informasi dan Elektronika Bandar Udara
6
Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (GSE)
7
Utilitas Bandar Udara
II
Perumusan Teknis
Peraturan Perundang-
Undangan Rumusan Teknis Peraturan
12
Peraturan
1800
24
Peraturan
1800
Rumusan Kerangka Acuan Kerja
300
Revisi Kerangka Acuan Kerja
300
21600
17.28
43200
34.56
dokumen
2400
1.92
dokumen
2400
1.92
Baru
Kajian Revisi Peraturan III
Perumusan Dokumen Teknis
Perumusan Rancangan
dokumen
24
120
0.096
Bandar
200
30000
24
100
5000
24
120
0.096
36
3600
2.88
Kerja dan Spesifikasi Teknis IV
Pengesahan Dokumen Teknis Pembangunan Dan Pengembangan Bandar Udara
Rancangan Teknik Terinci
150
Udara
Prasarana Bandar Udara
dan/atau Gambar Rencana Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Bandar Udara
Rancangan Teknik Terinci
50
Bandar Udara
Prasarana Bandar Udara
dan/atau Gambar Rencana Pembangunan dan Pengembangan Peralatan dan utilitas Bandar Udara Bandar
Rekomendasi Penerbitan
dan/atau Pencabutan Izin
Udara
Mendirikan Bangunan Bandar Udara (IMBBU)
Persetujuan Teknis Usulan Pembangunan/Pengembang
100
Bandar Udara
an Prasarana Bandar Udara Dana APBN
Pengawasan Teknis Kelaikan Fasilitas Bandar Udara Evaluasi Teknis
Penelitian (Pemeriksaan) Teknis Hasil Kegiatan Dana
50
laporan
16
800
0.64
100
Laporan/
24
2400
1.92
24
1200
0.96
Evaluasi
APBN
Audit Kelaikan Fasilitas Bandar Udara
50
Laporan/ Evaluasi
3
4
5
6
7
Training Plan
2
Plan
48
96
0.0768
Training Program
2
Program
48
96
0.0768
96
0.0768
2
1
VI
ITS untuk Inspektur (Training Manager ITS)
Record 2
Training Record VII
48
Database
OJT untuk Inspektur (OJT Manager)
OJT Program
12
Program
4
48
0.0384
Evaluasi dan Pelaporan OJT
12
Evaluasi
4
48
0.0384
4
48
0.0384
4
48
0.0384
2112
1.6896
dan
Pelaporan VIII
ITS Administration
Administrasi.dokumentasi,
12
pemutakhiran training
Laporan Database
record
Administrasi.dokumentasi, koordinasi pelaksanaan OJT Inspektur IX
12
Laporan/ Evaluasi
OJT Instructor untuk
Inspektur Bimbingan dan Pelatihan OJT Inspektur
11
Lokasi
To al Kebutu han
192
Inspet:tur Kelaikan Fasilitas DBU
97
Dapat disimpulkan untuk Jumlah Kebutuhan Inspektur Bandar Udara bidang Kelaikan Fasilitas Kantor Pusat berdasarkan perhitungan di atas sebanyak : 97 orang.
b. Hasil Analisis Beban Kerja Inspektur Bandar Udara Kantor Otoritas Bandar Udara 1) Inspektur Bandar Udara Bidang Operasi Jumlah Jumlah No.
Objek Yang Diawasi
Objek Yang
Satuan
Waktu Rata-
Waktu
Jumlah
Rata/Tahun (Jam)
Yang Diperlukan (Jam)
Orang Yang Dibutuhkan
5
6
7
224
672
4.48
112
1456
10.3936
112
1456
10.3936
112
1456
10.3936
112
1456
10.3936
112
1456
10.3936
40
640
5.344
Diawasi
2
1
3
4
Penetapan I.
1
Penggunaan Bandar Udara Khusus untuk
Umum (Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) II.
1
Bandar 25
Udara
Izin
Pengusahaan Bandar Udara Komersial
(Inspeksi, Pengamatan,
Bandar 116
Udara
Pemantauan)
2
III.
1
2
Kegiatan Jasa terkait Bandar Udara (Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)
Bandar 116
Pengesahan Aerodrome Manual
(Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)
Bandar 116
AEP (Inspeksi, Pengamatan,
Bandar Udara
Buku Pedoman SMS
(Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) IV.
1
Udara
116
Pemantauan)
3
Udara
Bandar 116
Udara
Rekomendasi
Ketinggian Gedung / Bangunan dalam KKOP (Pengamatan,
167
Bandar Udara
Pemantauan)
2
Teknis Pembangunan Heliport (Inspeksi, Pengamatan,
162
Heliport
56
1680
7.2576
14.5
Group (25 Rating)
56
224
0.6496
Pemantauan)
V.
Lisensi Personel Bandar
Udara (Perpanjangan Rating)
1
Teknik Bandar Udara
2
1
2
Elektronika Bandar
3
4
5
6
7
13.5
Group (25 Rating)
56
168
0.6048
20.5
Group (25 Rating)
56
336
0.9184
18.5
Group (25 Rating)
56
224
0.8288
12.5
Group (25 Rating)
56
168
0.56
46
Group (25 Rating)
56
896
2.0608
15.5
Group (25 Rating)
56
224
0.6944
56
224
0.56
56
168
0.5152
4
48
0.384
4
48
0.384
Udara
3
4
Listrik Bandar Udara
Mekanikal Bandar Udara
5 AMC
6
GSE Operator
7
Marshaller
Group 12.5
8 Garbarata
(25 Rating) Group
11.5 9
HLO
VI.
(25 Rating)
ITS Administration
Administrasi, dokumenta
si, pemutakhiran training record
10
120
Laporan Database
Administrasi,dokumenta
si, koordinasi 11
pelaksanaan OJT Inspektur
120
Laporan/ Evaluasi
Total Kebutuhan Inspektur Operasi Kantor Otoritas Bandara
77.2096
Dapat disimpulkan untuk Jumlah Kebutuhan Inspektur Bandar Udara bidang Operasi Kantor Otoritas Bandar Udara berdasarkan perhitungan di atas sebanyak : 78 orang.
2)Inspektur Bandar Udara Bidang Kelaikan Fasilitas Jumlah No.
Objek Yang Diawasi
Waktu Rata-
Jumlah Objek Yang Diawasi
Satuan
20
Bandar
Jumlah
Waktu Yang Orang Yang Rata/Tahun Diperlukan Dibutuhkan (Jam) (Jam)
Penetapan Lokasi Bandar Udara
Umum (Pengamatan,
112
2240
1.792
56
2240
1.792
112
14560
11.648
112
14560
11.648
40
5200
4.16
56
2800
2.24
Udara
Pemantauan) Bandar Udara
40
International (Inspeksi. Pengamatan, Pemantauan) II.
Bandar Udara
Izin
Membangun Bandar
130
Bandar Udara
Udara Umum
(Inspeksi, Pengamatan Pemantauan)
Membangun Bandar
130
Bandar Udara
Udara Khusus
(Inspeksi, Pengamatan Pemantauan) III.
Rekomendasi
Ketinggian Gedung / Bangunan dalam KKOP (Pengamatan, Pemantauan) Teknis Pembangunan Heliport (Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) IV
130
Bandar Udara
50
Heliport
1500
Peralatan
9000
7.2
1000
Peralatan
6000
4.8
1000
Peralatan
6000
4.8
1000
Peralatan
6000
4.8
Uji Ulang Dalam Rangka Perpanjangan Sertifikat Peralatan
Dan Utilitas Bandar Udara Peralatan Bantu
Pendaratan Visual Peralatan Kelistrikan Bandar Udara
Peralatan Mekanikal Bandar Udara Peralatan Pemeliharaan Bandar Udara
2
1
5
Peralatan Sistem
3
4
5
6
7
600
Peralatan
6
3600
2.88
2000
Peralatan
6
12000
9.6
500
Utilitas
6
3000
2.4
4
480
0.384
4
480
0.384
192
21120
16.896
Informasi dan Elektronika Bandar Udara 6
Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara
(GSE) 7
Utilitas Bandar Udara
V
ITS Administration
Administrasi,dokumen
tasi, pemutakhiran training record
120
Laporan Database
Administrasi, dokumentasi, koordinasi
120
pelaksanaan OJT Inspektur VI
Laporan/ Evaluasi
OJT Instructor untuk
Inspektur Bimbingan dan Pelatihan OJT
110
Lokasi
Inspektur
Total Kebutuhan Inspektur Kelaikan Fasilitas DBU
87.424
Dapat disimpulkan untuk Jumlah Kebutuhan Inspektur Bandar Udara bidang Kelaikan Fasiltas Kantor Otoritas Bandar Udara berdasarkan perhitungan di atas sebanyak : 88 orang.
5. HASIL ANALISIS BEBAN KERJA INSPEKTUR KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA - KANTOR PUSAT DAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
a. Inspektur Pengoperasian Pesawat
1). Cabin Safety Inspector
Jumlah No
Inspektur 1
Jumlah Objek Kerja
Nama Jabatan
Standar Kerja Rata-
Pegawai
Rata
Yang Diperlukan
AOC 121
547
Pesawat
1 FOI
30
Pesawat
18.23333333
AOC 135
312
Pesawat
1 FOI
30
Pesawat
10.4
AOC 137.0C91,
260
Pesawat
1 FOI
30
Pesawat
8.666666667
Awak Kabin
(Cabin Safety Inspector)
Pilot School dan FASI 37.30
Total Kebutuhan Pegawai
Staff Instruction 8400
Dapat
disimpulkan
untuk
Jumlah
Kebutuhan
Cabin
Safety
Inspector
berdasarkan perhitungan di atas sebanyak : 37,30 = 38 orang. 2). Flight Operation Inspector Jumlah No
1
Jumlah Objek Kerja
Nama Jabatan
Standar Kerja RataRata
Pegawai Yang Diperlukan
Inspektur Operasi
AOC 121
547
Pesawat
1 FOI
10
Pesawat
54.7
Pesawat Udara
AOC 135
312
Pesawat
1 FOI
10
Pesawat
31.2
(Flight
AOC 137.0C 91,
260
Pesawat
1 FOI
10
Pesawat
26
60
Pesawat
1 FOI
10
Pesawat
6
Operation Inspector)
Pilot School dan FASI Simulator
Total Kebutuhan Pegawai
117.90
Ref. Staff Instruction 8400
Dapat
disimpulkan
untuk
Jumlah
Kebutuhan
Flight Operation
berdasarkan perhitungan di atas sebanyak : 117,90= 118 orang
Inspector
3) Flight Operation Officer Inspector Jumlah No
Standar Kerja Rata-
Jumlah Objek Kerja
Nama Jabatan
Rata
1
Pegawai Yang Diperlukan
Inspektur Operasi Pesawat Udara (Flight Operation Officer
AOC 121
547
Pesawat
1 FOI
40
Pesawat
13.675
AOC 135
312
Pesawat
1 FOI
40
Pesawat
7.8
Inspector)
AOC
260
Pesawat
40
Pesawat
6.5
137.0C 91, Pilot School dan FASI
1 FOI
Total Kebutuhan Pegawai
27.98
Dapat disimpulkan untuk Jumlah Kebutuhan Flight Operation Officer Inspector berdasarkan perhitungan di atas sebanyak : 27,98 = 28 orang Ref. Staff Instruction 8400
b. Inspektur Kelaikudaraan Jumlah No
Jumlah Objek Kerja
Nama Jabatan
Inspektur
AOC 121
547
Standar Kerja Rata-Rata
Pesawat
5
Pesawat
109.4
5
Pesawat
62.4
5
Pesawat
52
Inspector
Kelaikudaraan 1
1
Pegawai Yang Diperlukan
Pesawat Udara
(Airworthiness Inspector)
AOC 135
312
Pesawat
1
Inspector AOC
260
Pesawat
1
Inspector
137,OC
91/Pilot School dan FASI
Total Kebutuhan Pegawai
223.80
Ref. Airworthiness Inspector Manual
Dapat
disimpulkan
untuk
Jumlah
Kebutuhan
Inspektur
berdasarkan perhitungan di atas sebanyak : 223,80 = 224 orang
Kelaikudaraan
c. Inspektur Medis Penerbangan Kebutuhan
Waktu/Objek (Jam) /Tahun
Jumlah
Laporan
150
16
2400
2
Laporan
150
2
300
1
Laporan
150
30
4500
4
Laporan
150
24
3600
3
Output
Pekerjaan
Tugas
Objek
Total Waktu
Personil Total
Medical Examiner
(dokter) Audit
Fasilitas kesehatan Audit
Pengawasan dan Operator Pengendalian Penerbangan Audit
Flying School Audit
Jumlah Inspektur Penerbaiigan yang diperlukan
10
Dapat disimpulkan untuk Jumlah Kebutuhan Inspektur Medis Penerbangan berdasarkan perhitungan di atas sebanyak : 10 orang
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TTD
SUPRASETYO
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Humas,
•
HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk. I / (IV/b) NIP. 19660508 199003 1 001
