MENENTUKAN BESARNYA NILAI SEWA PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN M. Suparmoko Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur

Vol. 5 No. 2 Oktober 2017 ISSN: 2252-6226

MENENTUKAN BESARNYA NILAI SEWA PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN M. Suparmoko Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur Email: [email protected]

Silvana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

ABSTRAK Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sektor di luar kehutanan yang berperan meningkatkan produksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlahnya semakin banyak serta penghasilan dan kebutuhannya juga semakin meningkat, maka kebutuhan untuk menggunakan kawasan hutan sebagai ajang kegiatan ekonomi di luar sektor kehutanan juga terus meningkat. Pemerintah menyadari bahwa kebutuhan untuk menggunakan kawasan hutan yang selalu meningkat itu sangatlah penting, tetapi mempertahankan kawasan hutan pada luasan tertentu (minimum 30% luas pulau atau luas Daerah Aliran Sungai) merupakan suatu keharusan demi menjaga keberlanjutan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Dengan analisis yang telah dilakukan, maka layak kalau tarif pinjam pakai kawasan hutan ditigkatkan dari nilainya sekarang yang sekitar Rp.1.500/Ha/tahun. Kalau dianggap 30% dari rente ekonomi dapat ditangkap oleh Pemerintah sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak, maka nilai pinjam pakai kawasan dapat ditentukan sekitar 30% dari harga kayu gergajian per meter kubik (m3). Kata Kunci: Nilai Sewa, Hutan Indonesia ABSTRACT In order to meet the needs of sectors outside of forestry that play a role in increasing the production of goods and services to meet the needs of the growing community, as well as the need to use forest areas as an arena for economic activities outside the forestry sector also continues to increase. The Government recognizes the need to use the everincreasing forest area is very important, the minimum forest area of a certain area (minimum 30% of the islands or the area of the watershed) is a unity in order to maintain the sustainability of the forest function as a buffer for life. With the analysis, rate of borrowing use of forest area is boosted from the present value which is around Rp.1.500 / Ha / year. If 30% of the economic rents can be captured by the Government as a source of non-tax state revenues, then the value of the use of the area can be determined about 30% of the price of sawn timber per cubic meter (m3). Keyword: Rent Value, Indonesian Forest

Jurnal Ekonomika dan Manajemen | 113


memfokuskan

PENDAHULUAN Konsep pembangunan berkelanjutan

pembahasannya

pada

sumberdaya alam hutan sebagai salah satu

sebagai kendaraan yang akan membawa

modal

setiap insan Indonesia ke taraf hidup yang

penunjang kehidupan. Sejak awal tahun

lebih baik (materiil dan spirituil) belum

1970-an hutan Indonesia di samping sektor

dapat

pertambangan

terealiasasikan

dengan

baik.

alami

yang

berperan

telah

sebagai

benar-benar

Kesadaran akan perlunya pembangunan

dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan

berkelanjutan yang sesungguhnya adalah

pembangunan nasional dan hasilnya cukup

sejalan dengan konsep ekonomi hijau

menggembirakan.

mencakup

Hutan memiliki multi fungsi baik sebagai

keseimbangan

pembangunan

3

dimensi

berkelanjutan

yaitu

penyedia pangan, air

dan obat-obatan,

keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial

maupun sebagai sumber jasa lingkungan

dan keberlanjutan lingkungan (khususnya

seperti penyedia sistem transportasi air,

hutan). Keseimbangan dan sinergi di antara

konservasi keanekargaman hayati, tanah

ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan

dan air, pencegah banjir, perosot CO2

tersebut

sebagai

merupakan

jeruji

roda

salah satu

gas

rumah

kaca;

pembangunan berkelanjutan. Apabila salah

sehingga kalau keberadaa hutan terganggu

satu atau lebih

sampai batas tertentu, maka fungsi hutan

jeruji pembangunan

berkelanjutan tersebut lemah dan tidak

tersebut

berdaya,

menimbulkan gangguan kehidupan bagi

maka

berkelanjutan

roda tidak

pembangunan akan

mampu

akan

menurun

dan

dapat

semua makhluk termasuk manusia.

menggelinding dengan baik, yang berakibat

Hasil penelitian tentang peranan kehutanan

sasaran

berkelanjutan

bagi sektor-sektor lain di Indonesia oleh

Indonesia yaitu masyarakat adil, makmur

Nur Arifatul Ulya (2008); Arifatul Ulya dan

dan sejahtera tidak akan tercapai.

Syariful Yunardy, menunjukkan bahwa

pembangunan

Dalam melaksanakan pembangunan

peranan sektor kehutanan dalam menunjang

harus disadari bahwa ada 4 macam modal

pertumbuhan sektor-sektor non-kehutanan

pembangunan yang terlibat di dalamnya

berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan

yaitu

trend yang mula-mula tinggi, kemudian

modal

manusia,

modal

buatan

manusia, modal alami atau modal ciptaan

menurun dan sedikit meningkat kembali.

Tuhan, dan modal sosial. Makalah ini akan



Sektor-sektor lain di luar sektor kehutanan

yang

turut

(lahan kompensasi) paling tidak 2 x (dua

memanfaatkan

kali) luas kawasan yang akan digunakan

kawasan hutan untuk kegiatan produktif

sebagai pinjam pakai kawasan hutan.

antara lain adalah sektor pertanian termasuk

Dalam

sektor perkebunan dan sektor peternakan,

mendapatkan

sektor

pertambangan,

pinjam pakai kawasan hutan, sehingga

jalan,

sektor

sektor

mudah

kompensasi

untuk

ditempuhlah jalan lain yaitu dengan cara

permukiman. Dalam rangka pemenuhan

semacam ganti kerugian yaitu menyerahkan

kebutuhan sektor di luar kehutanan yang

sejumlah uang sebagai pengganti kawasan

berperan meningkatkan produksi barang

yang harus disediakan dalam rangka pinjam

dan

pakai

guna

masyarakat

dan

lahan

tidaklah

sektor

jasa

perlistrikan

prasarana

kenyataannya

memenuhi

yang

kebutuhan

jumlahnya

kawasan

kepada

Kementerian

semakin

Kehutanan.

Uang

banyak serta penghasilan dan kebutuhannya

kompensasi

atas

juga semakin meningkat, maka kebutuhan

kawasan

untuk menggunakan kawasan hutan sebagai

penerimaan negara bukan pajak (PNBP)

ajang kegiatan ekonomi di luar sektor

atas penggunakan kawasan hutan (PKH)

kehutanan

atau PNBP-PKH.

juga

terus

meningkat.

Pemerintah menyadari bahwa kebutuhan

hutan

Sejak

tahun

pengganti

sebagai

dipinjam-pakainya tersebut

2008,

merupakan

Kementerian

untuk menggunakan kawasan hutan yang

Kehutanan telah memberlakukan pungutan

selalu meningkat itu sangatlah penting,

PNBP-PKH. Tetapi dengan berkembangnya

tetapi mempertahankan kawasan hutan pada

waktu dan perkembangan perekonomian,

luasan tertentu (minimum 30% luas pulau

PNBP-PKH -2008 dirasakan sudah saatnya

atau luas Daerah Aliran Sungai (DAS))

untuk direvisi, karena tarif dan penerimaan

merupakan suatu keharusan demi menjaga

PNBP-PKH tersebut sudah tidak memadai

keberlanjutan

lagi baik sebagai sumber pendapatan negara

penyangga

fungsi

hutan

kehidupan

maupun

sebagai

disebutkan di muka.

kegiatan

ekonomi.

Dalam rangka mempertahankan fungsi

dirasakan

lingkungan hutan tersebut, setiap usaha

penyesuaian

yang memerlukan kawasan hutan sebagai

mekanisme pemungutan PNBP-PKH oleh

ajang

kegiatan ekonomi dan sosial di luar sektor

kegiatannya,

seperti

sebagai

diwajibkan

telah

untuk

menyediakan kawasan hutan pengganti

perlunya

instrumen Oleh untuk

terhadap

tarif

pengatur sebab

itu

melakukan maupun

kehutanan.



TINJAUAN PUSTAKA

peminjam pakai kawasan hutan sudi

Filosofi Pungutan Lingkungan

melakukan rehabilitasi kawasan tersebut

Pada umumnya setiap jenis pungutan,

yang

meliputi

reklamasi

lahan

dan

termasuk pajak, retribusi dan tarif pinjam

revegetasi lahan yang terganggu atau yang

pakai kawasan hutan memiliki fungsi ganda

rusak

yaitu

Oleh karena itu dalam (PP No. 2/2008)

fungsi

anggaran

atau

budgeter

akibat

kegiatan

(budgetary function) dan fungsi pengaturan

terkandung

(regulatory function). Fungsi anggaran dari

pemrakarsa kegiatan non-kehutanan untuk

sebuah pungutan adalah bahwa pengenaan

melaksanakan tuntutan Undang-Undang

pungutan

No.

merupakan sumber keuangan

41

unsur

non-kehutanan.

Tahun

negara bagi Pemerintah Pusat atau sumber

mengembalikan

keuangan

terganggu

daerah

bagi

Pemerintah

insentif

1999 kondisi

mendekati

bagi

guna

segera

hutan

kondisi

para

yang semula.

Kabupaten/Kota dan Provinsi. Di samping

Dengan kata lain (PP No. 2/2008) lebih

itu pengenaan pungutan juga memiliki

menekankan kepatuhan dalam pelaksanaan

fungsi untuk mengatur atau mengalokasikan

peraturan perundang-undangan dan kurang

kegiatan dalam perekonomian.

memberikan tekanan pada aspek anggaran sebagai sumber keuangan negara. Sebagai contoh adalah tarif PNBP

Pungutan sebagai insentif Mengenai mana fungsi pungutan

untuk area kawasan hutan yang terganggu

yang akan diutamakan tergantung pada

secara

filosofi yang dianut oleh Pemerintah

pertambangan batu bara sehingga tetap

negara yang bersangkutan. Sebagai alat

merupakan cekungan / lubang tanah yang

untuk mengatur pungutan dapat bersifat

ternganga (sebagai void) (L3), diberikan

memberikan insentif dan dapat ula bersifat

bobot pengenaan tarif PNBP yang relatif

dis-insentif.

ringan (bobot - 2) karena secara teknis

Sebagai

contoh

dalam

permanen

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

memang

2008 (PP No. 2/2008) tentang jenis dan

dilakukan reklamasi.

tarif

peneriman

negara

bukan

pajak

oleh

benar-benar

Demikian

pula

kegiatan

tidak

dapat

untuk

lahan

(PNBP) yang berasal dari kawasan hutan

terganggu tipe L1 yaitu area kawasan

untuk kepentingan pembangunan di luar

hutan yang terganggu oleh penggunaan

kegiatan kehutanan terkandung filosofi

kawasan hutan untuk sarana - prasarana

tentang kepatuhan melaksanakan tuntutan

penunjang yang bersifat permanen seperti

peraturan perundang-undangan agar pihak

untuk

jalan,

perumahan,

dan

sarana



pengolahan dikenai beban tarif yang paling

Fungsi pungutan yang kedua adalah

ringan (bobot - 1) karena memang tidak

sebagai

akan direhabilitasi menjadi hutan kembali

penerimaan negara di samping fungsinya

selama masa penambangan beroperasi.

sebagai alat pengatur. Pada umumnya

Untuk area bukaan tambang akan selalu

untuk negara sedang berkembang sifat

ada karena akan selalu ada tambahan areal

pungutan

lebih

sebagai

sumber

yang dibuka untuk ditambang, akan tetapi

penerimaan

negara

dibanding

dengan

untuk setiap areal

fungsinya sebagai alat pengatur. Dalam hal

bukaan tambang

sumber

pendapatan

atau

umumnya bersifat jangka pendek (1 – 2

pajak

tahun)

karena akan segera diurug atau

sebagai pungutan yang dipaksakan oleh

direklamasi. Oleh karena itu areal bukaan

negara kepada wajib pajak dengan balas

tambang akan ditemukan sepanjang jangka

jasa yang tidak langsung dapat ditunjuk,

waktu

namun

misalnya seperti pajak penghasilan dan

berubah-ubah

pajak perseroan dibayar oleh wajib pajak

tergantung pada penambahan areal bukaan

bukan atas dasar jasa yang diberikan oleh

dan kegiatan reklamasi lahan di kawasan

pemerintah. Sedangkan retribusi adalah

tersebut. Karena itu untuk areal bukaan

pungutan yang balas jasanya langsung

tambang juga dikenai bobot tarif yang

dapat ditunjuk seperti retribusi pasar,

cukup ringan (bobot -1).

retribusi

penggunaan

dengan

luasan

kawasan,

yang

Kemudian untuk area terganggu tipe L2 yaitu area terganggu akibat penggunaan

misalnya,

jalan,

pajak

retribusi

didefinisikan

parkir

dan

sebagainya. Untuk pungutan tarif pinjam pakai

kawasan hutan yang bersifat temporer dan

kawasan

yang

dilakukan

pungutan itu adalah pendapatan negara

penimbunan

bukan pajak (PNBP), jadi balas jasanya

material (waste dump) dikenai bobot tarif

harus jelas dan dapat langsung ditunjuk,

yang relatif berat (bobot - 4) agar supaya

yaitu karena meminjam pakai kawasan

rehabilitasi

hutan milik negara, maka perlu dikenakan

secara

reklamasi

teknis

seperti

lahan

dapat area

(reklamasi

dan

revegetasi) di areal waste dump tersebut segera dilaksanakan untuk menghindari pungutan tarif PNBP yang relatif mahal.

sudah

ditegaskan

bahwa

pungutan retribusi. Dalam keadaan di mana negara sangat

membutuhkan

dana

untuk

membiayai kegiatannya, lebih-lebih yang Pungutan sebagai sumber keuangan

anggarannya selalu mengalami defisit

negara dan insentif/disinsentif

seperti

APBN

kita

sekarang

ini



(2012 dan masih akan berlanjut lagi) yang

jasa lingkungan yang dimiliki oleh hutan

selalu ditutupi dengan penambahan utang

harus dikembalikan pula.

negara,

maka

pertimbangan

pungutan

Bagi kawasan hutan terganggu yang

sebagai salah satu sumber penerimaan

dapat

negara adalah wajar dan perlu.

insentif dengan pungutan yang bobotnya

(PP No. 2/2008) tentang jenis dan

direhabilitasi

harus

diberikan

relatif ringan (bobot 1-4) dan bagi luasan

tarif atas PNBP dari penggunaan kawasan

hutan

hutan untuk kegiatan di luar sektor

direhabilitasi dikenakan disinsentif atau

kehutanan,

semacam hukuman

sebenarnya

tidak

hanya

terganggu

yang

tidak

dapat

(pungutan dengan

menekankan pada pengaturan dan insentif,

bobot relatif berat, yaitu bobot – 5 dan

namun

bobot > 5). Dengan demikian reklamasi

sebagai

juga

tetap ada

sumber

pertimbangan

penerimaan

negara

diharapkan

akan

cepat

dilaksanakan,

walaupun aspek penerimaan negara tidak

sehingga

tersingkap dengan tegas, sehingga akan

perlu dikenai pungutan yang tinggi (bobot

menghasilkan penerimaan negara yang

- 4) agar

relatif lebih kecil, terutama pada lahan

luasan area yang tidak dapat direkllamasi

terganggu tipe L3 yang luasnya relatif

(void) akan dipersempit.

tetap dan untuk waktu yang lama. Dalam penggunaan

rangka kawasan

segera direklamasi, sehinga

Unsur

penertiban hutan

areal penimbun waste dump

yang

pungutan

lain

dalam

retribusi

pengenaan

adalah

jasa/pelayanan atau pengorbanan

besarnya yang

berkelanjutan, baik unsur budgeter dan

diberikan oleh negara atau Pemerintah

unsur regulasi sebaiknya diakmodasikan

kepada si pembayar retribusi. Dalam kasus

dengan sebaik-baiknya. Unsur budgeter

retribusi

dimaksudkan agar pengenaan pungutan

usaha perdagangan, layanan kesehatan

menghasilkan penerimaan negara yang

pada PUSKESMAS dan rumah sakit

cukup berarti atas dasar jasa/pelayanan

pemerintah

pemerintah yang diberikan seperti dalam

dipungut sesuai dengan nilai jasa yang

hal perijinan pinjam pakai kawasan hutan

diberikan oleh negara kepada pembayar

untuk kegiatan non-kehutanan. Namun

retribusi. Dalam kasus pinjam pakai

disisi lain supaya kondisi hutan pada

kawasan hutan,

kawasan

Pemerintah

tersebut

relatif

dapat

pelayanan parkir, kios untuk

dan

sebagainya,

retribusi

jasa yang diberikan berupa

pengorbanan

dikembalikan seperti semula maka unsur



kawasan hutan yang semestinya masih

prinsipnya

berbentuk hutan yang mempunyai fungsi

lingkungannya

sebagai pendukung kehidupan dengan

sehingga siapa yang menggunakannya

semua jasa lingkungan dan sumberdaya

harus mengembalikannya pada saat pinjam

alam yang ada didalamnya diubah menjadi

pakai

lahan

memberikan

terbuka

pertambangan

untuk

kegiatan

atau penggunaan lain

hutan

harus

disetujui

penyangga kehidupan hilang. Dengan jasa

hutan.

yang berupa pengorbanan tersebut, maka pemrakarsa

jasa

dengan

cara

pengganti

atau

membayar dana tertentu demi untuk mempertahankan

kalau

semua

dipertahankan,

baik

lahan

sehingga semua fungsi hutan sebagai

layak

dan

Pada

hutan

prinsipnya

dan

kawasan

untuk

sektor

pinjam-pakai

kehutanan sudah ada ketentuan pungutan

kawasan hutan dikenai pungutan pinjam –

hutan yang disebut dengan Provisi Sumber

pakai kawasan hutan sebagai PNBP. Jadi

Daya Hutan (PSDH) yang dikaitkan

kalau

diberikan

dengan hasil eksploitasi sumberdaya alam

selamanya (kasus void tambang misalnya)

di kehutanan, dan Dana Reboisasi (DR)

karena

dapat

yang dikaitkan dengan revitalisasi jasa

dikembalikan ke dalam kondisi yang

lingkungan hutan. Oleh karena itu jumlah

mendekati

lahan

dari kedua jenis pungutan tersebut harus

diganggu, maka pungutan yang tinggi

sesuai dengan nilai sumberdaya alam dan

(bobot > 5) layak pula dikenakan pada

jasa

pemrakarsa pinjam pakai kawasan hutan

eksploitasi hutan.

pengorbanan

lahan

hutan

keadaan

itu

tidak

sebelum

lingkungan

yang

hilang

akibat

tersebut. Rente ekonomi Penentuan

Besarnya

Tarif

PNBP

Pinjam Pakai Kawasan Bagaimana menentukan pungutan

Nilai sumberdaya hutan yang masih ada di tempatnya disebut dengan rente ekonomi. Berdasarkan

data

perhitungan

rente

atau tarif terkait dengan eksploitasi di

ekonomi kayu hutan sejak tahun 1989

lahan hutan yang dipinjam pakai untuk

sampai dengan tahun 2010.

kegiatan di luar kegiatan kehutanan? Pada



Tabel 1. Rente Ekonomi Beberapa Daerah Studi, 1989-2010 No.

Unit Rent (Rp) % 102.594 40,56% 1.010.610 35,98% 303.183 35,98% 229.632 33,66% 1.017.000 35,96% 547.659 33,66% 228.000 32,57% 128.000 21,33% 428.000 47,55% 476.503 31,07%

Tahun Studi 1989 2004 2004 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2002

13,06%

2006

10,33%

2006

43,55%

2006

53,92%

2006

33,38%

2006

31,47%

2006

56,86%

2006

53,92%

2006

39,50%

2006

40,32%

2006

39,50% 26,35%

2006 2010 790,48% 35,93% 36,92% 10,33% 56,86%

Lokasi Studi Jenis kayu Harga (Rp) 1 Indonesia Campuran 252.905 2 Konawe Jati 2.809.000 3 Konawe Kayu rimba 842.700 4 Batanghari Kayu rimba 682.261 5 Blora Jati 2.828.311 6 Blora Campuran 1.627.150 7 Berau Meranti 700.000 8 Berau Keruing 600.000 9 Berau Bangkirai 900.000 10 Madina Kayu rimba 1.533.720 Bolaang 11 Mangondow Meranti 720.000 94.103 Bolaang Kayu 12 Mangondow rimba 875.000 90.400 Bolaang 13 Mangondow Kayu indah 1.390.000 605.400 Bolaang 14 Mangondow Rotan 937.500 505.555 Minahasa 15 Selatan Meranti 900.000 300.422 Minahasa Kayu 16 Selatan rimba 875.000 275.422 Minahasa 17 Selatan Kayu indah 1.390.000 790.422 Minahasa 18 Selatan Rotan 937.500 505.555 Tapanuli 19 Selatan Meranti 1.450.000 572.889 Tapanuli Kayu 20 Selatan rimba 1.225.000 483.992 Tapanuli 21 Selatan Kayu indah 1.350.000 533.379 22 Bantaeng Campuran 600.000 158.101 Jumlah unit rent sumberdaya hutan (dlm %) Rata-rata arithmatic unit rent SDA Hutan Rata-rata tertimbang Unit Rent 25.426.047 9.386.821 Terendah Range Unit Rent Tertinggi

Sumber: Perhitungan PDRB Hijau di masing-masing kabupaten oleh Pusat Perencanaan Kehutanan, Baplan, Departemen Kehutanan.



Diperoleh rata-rata (arithmatic mean)

karena

nilai

rente

ekonomi

itu

angka rente ekonomi per unit produk kayu

mencerminkan nilai sumberdaya hutan

bulat sekitar 35,93% dari nilai kayu bulat

yang masih ada di tempatnya atau yang

dan

disebut

dengan

rata-rata

terimbang (weighted average).

Angka

value). Dengan menggunakan data hasil

nilai

perhitungan dari 21 penelitian di berbagai

sumberdaya hutan yang hilang akibat

tempat dan untuk berbagai tahun seperti

penebangan hutan untuk pembukaan lahan

pada Tabel 1 didapatkan

pertambangan

ekonomi berkisar

rente

sekitar

36,92%

ekonomi

ini

merupakan

yang harus dibayarkan

kepada pengelola hutan yaitu pemerintah,

dengan nilai tegakan (stumpage

nilai rente

pada 35,93% sampai

36,92% dari harga kayu bulat.

Tabel 2: Struktur Biaya Produksi Kayu Gergajian, Kabupaten Bantaeng, 2012 URAIAN

2008

2009

(Rp)

(Rp)

2.010 Rp

%

1

Harga Kayu gergajian

796.348

869.850

900.000

1,00

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Biaya Produksi Kayu Biaya Umum Biaya Pembinaan Hutan Biaya Sarana dan Prasarana Biaya Eksploitasi Hutan Biaya Pemasaran Biaya Penyusutan Biaya Lain-lain Biaya penggergajian Biaya total (baris 2 + baris 10) Laba kotor (baris 1 - baris 11) Laba layak 15% dari biaya total (Skenario I)

352.163 113.258 128.300 21.236 61.938 15.927 7.079 4.424 218.668 570.831 225.517 85.625

384.667 123.712 140.143 23.196 67.655 17.397 7.732 4.833 238.851 623.518 246.332 93.528

398.000 128.000 145.000 24.000 70.000 18.000 8.000 5.000 247.130 645.130 254.870 96.770

,44 ,14 ,16 ,03 ,08 ,02 ,01 ,01 ,27 ,72 ,28 ,11

14

baris 11 Rente ekonomi (Skenario I)

139.892

152.804

158.101

,18

15 16

Laba layak 25 % dari biaya total (Skenario II) Rente II)I) ekonomi (Skenario II)

142.708 82.809

155.880 90.453

161.283 93.588

,10

17 18

Laba layak 30 % x biaya total (Skenario III) Rente ekonomi (Skenario III)

171.249 54.268

187.055 59.277

193.539 61.331

,07

Sumber: Bapeda dan BPS Kabupaten Bantaeng, Hasil Bimbingan Teknis Penyusunan PDRB Hijau, Makasar April – Juni 2012. Catatan: Rente ekonomi per unit di Kabupaten Bantaeng sekitar 17,57% bila dihitung dari harga kayu gergajian, dan 25,67% bila dihitung dari harga kayu bulat. *) Harga kayu bulat atas dasar perkiraan yaitu mengurangkan biaya penggergajian dari harga kayu gergajian.



Tetapi berhubung data harga kayu

26,35%)

x

17,57%

=

23,96%.

Ini

gergajian bulat untuk tahun 2012 tidak

merupakan skenario I. Jadi nilai rente

tersedia dan yang ada adalah data harga

ekonomi kayu hutan rata-rata sebesar

kayu gergajian, maka nilai rente ekonomi

23,96% dari harga kayu gergajian. Skenario

harus dihitung berdasarkian data harga kayu

II dengan asumsi laba layak sebesar 25%

gergajian. Dengan menggunakan data harga

dari biaya produksi, akan mengakibatkan

kayu gergajian

nilai

produksi

dengan struktur biaya

rente

ekonomi

menjadi

sebesar

yang terdapat di Kabupaten

(35,93% : 26,35%) x 10% = 13,63%; dan

Bantaeng, ditemukan nilai rente ekonomi

skenario III dengan asumsi laba layak 30%

kayu di Kabupaten Bantaeng.

dari biaya produksi akan membuat nilai

Sebesar 17,57% dari harga kayu gergajian (Lihat Tabel 2).

Karena dari

rente ekonomi menjadi sebesar (35,93% : 26,35%) x 7% = semuanya dihitung dari

perhitungan rente ekonomi berdasar atas

harga kayu gergajian.

harga kayu bulat di Kabupaten Bantaeng

Dengan data harga kayu gergajian pada

ditemukan setinggi 26,35% dari harga kayu

tahun 2012 seperti yang tampak pada Tabel

bulat, maka nilai rente ekonomi setinggi

3 di bawah ini, maka akan dapat diperoleh

35,93% dari harga kayu bulat harus

nilai rente ekonomi masing-masing jenis

disesuaikan menjadi atas dasar harga kayu

kayu

gergajian dengan cara berikut: (35,93% :

tampak pada Tabel 4.

dalam nilai rupiah seperti yang

Tabel 3. Daftar Harga Kayu Gergajian di Indonesia Per m3 (Juli 2012) No.

Ukuran

Merbau

Bangkirai

Keruing

1

5 x 7 x 400 cm

4.500.000

5.600.000

4.500.000

2

6 x 20 x 400 cm

7.000.000

7.600.000

3

8 x 12 x 400 cm

6.000.000

7.000.000

5.300.000 KRUING4.900.000

4

8 x 20 x 400 cm

7.000.000

7.600.000

5.300.000

Sumber: Pusat Kayu Kalimantan, Papua, Sulawesi dan Sumatera. Secara kasar harga kayu rata-rata Rp 6.025.000/m3

Atas dasar data sampel harga kayu

4.500.000 = Rp 1.078.200 sampai dengan

pada Tabel 3.a, dapat disimpulkan bahwa

23,96% x p. 7.600.000 = Rp 1.820.000 per

rente ekonomi kayu hutan berdasarkan atas

meter

Skenario I berkisar antara 23,96 x Rp.

tengahnya menjadi Rp 1.449.100/m3 kayu.

kubik (m3) atau

diambil

titik



Tabel 4. Rente Ekonomi Kayu di Indonesia per m3 (Juli 2012) Skenario I (Laba layak 15% dari biaya produksi) dalam Rupiah No.

Ukuran

Merbau

Bangkirai

Keruing

1

5 x 7 x 400 cm

1.078.200

1.341.760

1.078.200

2

6 x 20 x 400 cm

1.677.200

1.820.960

1.269.880

3

8 x 12 x 400 cm

1.437.600

1.677.200

1.174.040

4

8 x 20 x 400 cm

1.677.200

1.820.960

1.269.880

Sumber: Dihitung dengan mengalikan persentase rente ekonomi per unit (23,96%) dengan harga masingmasing jenis kayu. Lihat: Pusat Kayu Kalimantan, Papua, Sulawesi dan Sumatera.

Tabel 5. Skenario II (Laba layak 25% dari biaya roduksi) No.

Ukuran

Merbau

Bangkirai

Keruing

1

5 x 7 x 400 cm

613.350

763.280

613.350

2

6 x 20 x 400 cm

954.100

1.035.880

722.390

3

8 x 12 x 400 cm

817.800

954.100

667.870

4

8 x 20 x 400 cm

954.100

1.035.880

722.390

Sumber: Dihitung dengan rente ekonomi 13,63%

Tabel 6. Skenario III (laba layak 30% dari biaya produksi per m3) No.

Ukuran

Merbau

Bangkirai

Keruing

1

5 x 7 x 400 cm

429.750

534.800

429.750

2

6 x 20 x 400 cm

668.500

725.800

506.150

3

8 x 12 x 400 cm

573.000

668.500

467.950

4

8 x 20 x 400 cm

668.500

725.800

506.150

Dengan Skenario III (Tabel 6), rente

akan berkisar menjadi 40 x Rp 577.775

ekonomi berkisar antara Rp 429.750/m3

=Rp 23.111.000 /tahun. Perlu diketahui

sampai Rp 725.800/m3 dan diambil titik

bahwa rente ekonomi ini baru berdasarkan

tengahnya dipeoleh angka Rp 577.775/m3.

atas volume kayu yang ditebang tanpa

Dengan perkiraan produksi kayu 40 m3/Ha,

memperhatikan nilai jasa lingkungan hutan.

maka total rente ekonomi per hektar hutan



antara

Nilai Jasa Lingkungan Hutan Hutan

disamping

menghasilkan

lain

menahan

adalah banjir,

kemampuan kemampuan

hutan hutan

sumberdaya alam seperti kayu dan produk

memberikan tata air, mengkonservasi tanah

hutan non-kayu, hutan juga menghasilkan

dan air, merosot karbon, sebagai wadah

jasa lingkungan yang walaupun tidak

keanekaragaman hayati, dan masih banyak

mengenal transaksi pasar, mengenal nilai

lagi jasa lingkungan lainnya. Perhatikan

jasa

Tabel

lingkungan.

Dengan

ditebangnya

7

yang

menyajikan

berbagai

hutan, maka tidak hanya kayu hutan yang

sumberdaya alam dan jasa lingkungan

hilang, tetapi juga jasa lingkungan hutan

hutan baik pada hutan primer maupun hutan

turut

sekunder dan hutan lindung.

hilang.

Seperti

telah disebutkan

sebelumnya bahwa jasa lingkungan hutan

Tabel 7: Rata-rata Nilai Jasa Hutan (US$/ha/thn), 2005 Nilai Jasa Hutan

Jenis Nilai Jasa Hutan yang Dihasilkan

Hutan Lindung

Hutan Primer

Hutan Sekunder

Nilai Ekonomi Total

4.266,60

2.703,28

2.621,15

Atas dasar penggunaan

4.035,22

2.579,51

2.523,21

Nilai penggunaan langsung

2.531,96

1.416,35

1.200,65

786,31

787,01

692,79

1,98

2,03

2,03

367,54

621,83

500,34

Konsumsi air

1.376,13

5,49

5,49

Nilai penggunaan tak langsung

1.503,25

1.163,16

1.322,56

536,73

536,73

517,88

Penyerap karbon

70,67

84,81

353,37

Pencegah banjir

687,44

333,22

316,56

Transportasi air

74,86

74,86

74,86

Keanekaragaman hayati

133,56

133,56

59,90

Atas dasar bukan penggunaan

231,38

123,76

97,94

97,83

43,90

38,04

133,56

79,87

59,90

Kayu Kayu bakar Produk hutan non-kayu

Konservasi air dan tanah

Nilai opsi Nilai keberadaan

Sumber: Data Bintang Simangunsong dan NRM dimodifikasi oleh Suparmoko, 2005



Dengan menggunakan rasio antara

bersifat terlalu sulit dipahami oleh para

nilai jasa lingkungan yang ditunjukkan

ahli di luar bidang ekonomi.

oleh nilai penggunaan tidak langsung

Jadi kalau

saja, tampak bahwa nilai jasa lingkungan

gergajian yang ada di pasaran kayu

atau nilai penggunaan tidak langsung

berasal dari hutan primer, maka nilai

setinggi 191% dari nilai kayu bulat untuk

rente ekonomi ditambah dengan nilai jasa

hutan lindung dan hutan sekunder, serta

lingkungan akan tampak seperti pada

148% untuk hutan primer. Angka ini

Tabel 8 di bawah ini.

diasumsikan

semua kayu

tidak memasukkan nilai non-guna, karena

Tabel 8. Nilai Royalty Kayu dan Non Kayu di Indonesia per Ha dalam Rupiah (Juli 2012) No.

Ukuran

Merbau

Bangkirai

Keruing

1

5 x 7 x 400 cm

106.868.949

132.992.470

106.868.949

2

6 x 20 x 400 cm

166.240.588

180.489.781

125.867.874

3

8 x 12 x 400 cm

142.491.932

166.240.588

116.368.411

4

8 x 20 x 400 cm

166.240.588

180.489.781

125.867.874

Sumber: Hasil perhitungan dan sudah memasukkan nilai rente ekonomi sumberdaya hutan dan nilai jasa lingkungan atau nilai guna tidak langsung hutan.

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai

ekonomi

hutan

yang

dikembalikan pada alam antara

Rp

harus

adalah berkisar

106.868.949

sampai

Ha hutan; atau diambil nilai tengahnya akan sama dengan Rp 143.679.365/Ha area hutan.

Rp

Walaupun angka rente ekonomi dan

180.489.781 per Ha hutan berdasarkan

nilai

angka-angka harga kayu dan non-kayu

mencerminkan nilai hutan per hektarnya,

tahun 2012 dan menurut Skenario I dengan

dan semestinya nilai tersebut dibayar oleh

asumsi setiap hektar lahan hutan dapat

pengusaha yang membuka lahan hutan,

dipanen

sebanyak

40

m3 kayu

dan

tetapi

jasa

lingkungan

dalam

hutan

kenyataannya

benar

pungutan

pengusaha menerima balas jasa investasi

lingkungan tersebut belum pernah dapat

sebesar 15% dari biaya produksinya, maka

ditangkap seluruhnya oleh Pemerintah,

nilai pungutan yang semestinya

karena

dibayar

selalu

oleh peminjam pakai kawasan hutan antara

Pemerintah

Rp 106.868.949 sampai Rp 180.489.781 per

menentukan

ada dan

tarik

ulur

pengusaha pungutan

antara dalam hutan



yang harus dibayar oleh para pengusaha

seperti yang disinggung di atas. Bahkan

yang meminjam pakai kawasan hutan.

pengalaman di Cameroon terkait dengan

Dodik Nurokhmat mencatat bahwa IMF

rente ekonomi diusulkan agar margin laba

pernah mendorong Pemerintah Indonesia

yang layak tidak setinggi suku bunga kredit

untuk dapat menangkap 60% dari nilai rente

bank yang berlaku di pasar, melainkan

ekonomi yang seharusnya, sehingga nilai

sebesar 50% untuk kayu bulat dan 70%

rente ekonomi tersebut dapat ditangkap

untuk produk olahan termasuk premi risiko

sebesar 60% x Rp 143.679.365 = Rp 86 207

perusahaan dan ini harus dibahas bersama

619 .

antara pemerintah dan para pengusaha.. Dalam kenyataannya telah diterapkan

PSDH 10% dari harga jual kayu dan DR

Nilai SDA (tambang) di bawah kawasan

sebesar US$ 16/m3 kayu atau Rp. 144.000

hutan

pada kurs US$ Rp. 9.000 untuk disetor ke

Umumnya ada tumpang tindih antara

kas Negara. Maka nilai pungutan PSDH

kawasan hutan dan lokasi bahan tambang.

dan

dapat

Hutan dikelola oleh Kemeterian Kehutanan

(Rp

dan bahan tambang meskipun terrletak di

1.449.100/m3 x 40 m3) + (40 m3 x Rp

dalam tanah di bawah kawasan hutan

144.000) = Rp 5.796.400 + Rp 5.760.000 =

dikelola oleh Kementerian Pertambangan.

Rp 11.566.400/Ha luas areal hutan pinjam

Eksploitasi bahan tambang juga harus

pakai. Dengan demikian masih ada celah

dikenakan pungutan pajak dan retribusi

untuk mengenakan pungutan tambahan

yang semuanya harus sesuai dengan nilai

dalam bentuk PNBP pinjam pakai kawasan

rente

hutan untuk penggunaan di luar sektor

tambang ditambah dengan nilai kerusakan

kehutanan sebesar Rp 86.207.619 – Rp

fungsi lingkungan terkait dengan kegiatan

11.566.400/Ha = Rp

Rp 74.641.219

pertambangan. Karena eksploitasi bahan

menurut Skenario I. Angka ini sangat tinggi

tambang berada dibawah ranah pengelolaan

bila dibandingkan dengan tarif pinjam pakai

oleh Kementerian Pertambangan, maka

kawasan hutan menurut (PP No. 2/2008)

pembayaran pajak dan retribusi termasuk

yang nilai dasarnya hanya sebesar Rp

pungutan lainnya yang terkait dengan bahan

3.120.000/Ha.

tambang dan harus masuk kedalam PNBP

DR

untuk

diperkirakan

mencapai

Sebenarnya ekonomi

tahun

yang

143.679.365/Ha

2012 10%

besarnya tercantum masih

x

nilai sebesar

rente RP

tetap

ekonomi

menjadi

masing-masing

wewenang

bahan

Kementerian

Pertambangan.

diperdebatkan Jurnal Ekonomika dan Manajemen | 126


Oleh sebab itu, maka tarif pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan lain di luar

sektor

kehutanan

memperhitungkan bahan

tambang

tidak

kekayaan yang ada

perlu

termasuk di

dalam,

Pembangunan di Luar Kehutanan, Jakarta, 2008

Kegiatan

Kementerian Kehutanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,Jakarta 1999/

meskipun berada dalam areal hutan yang Nurrochmat, Dodik Ridho, Strategi Pengelolaan Hutan: Upaya Menyelamatkan Rimba yang Tersisa, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

dipinjam pakaikan.

KESIMPULAN Dengan analisis di atas, maka layak kalau tarif pinjam pakai kawasan hutan ditigkatkan dari nilainya sekarang yang

PDRB Hijau Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, BAPEDA Kabupaten Bantaeng

sekitar Rp.1.500/Ha/tahun. Kalau dianggap 30% dari rente ekonomi dapat ditangkap oleh

Pemerintah

sebagai

sumber

penerimaan negara bukan pajak, maka nilai

Salim, HS. H, Hukum Pertambangan, PTRajaGrafindo

Persada,

Jakarta,

2010

pinjam pakai kawasan dapat ditentukan sekitar 30% dari harga kayu gergajian per meter kubik (m3).

Daftar Pustaka Kementerian Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 (PP No. 2/2008) tentang Jenis dan Tarif Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berasal dari Kawasan Hutan Untuk Kepentingan

Suparmoko, M. dan Dodik Nurrochmat, “Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sektor Kehutanan”, Jurnal Ekonomi Lingkungan, Volume 12/No 1, halaman 65-83. Ulya, Nur Arifatul, ”Analysis Keterkaitan Sektor Kehutanan dengan Sektor Perekonomian Lainnya”, Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Volume 5 Nomor 1, Maret 2008


MENENTUKAN BESARNYA NILAI SEWA PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN M. Suparmoko Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur

Recommend Documents