( I"· ' •.
.,.
~
" -I
···,,
·~ ~~-1)
REPUBLIK INDONESIA
Ii It
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA DAN :
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK SINGAPURA DALAM KERJA SAMA ELECTRONIC GOVERNMENT
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ini dibuat oleh dan antara KEMENTERIAN PENOAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (selanjutnya disebut sebagai "KEMENPAN-RB") dan KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBUK SINGAPURA (selanjutnya disebut sebagai "MCI"), selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Plhak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".
11
MENGINGAT bahwa salah satu misi dari KEMENPAN-RB adalah untuk meningkatkan kualitas penyetenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik melalui pengaturan sistem electronic government yang efektif dan efisien. MENGINGAT bahwa misi MCI adalah untuk mengawasi perkembangan sektor informasi dan komunikasi yang dinamis untuk membangun bangsa dengan masyarakat yang sating terhubung serta meraih kualitas hidup yang lebih baik.
·-- -
--
MERWUK kepada Persetujuan Dasar mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1974. MENGAKUI bahwa kedua Pihak memiliki kepentingan strategis yang sama dan menyepakati kerangka kerja yang luas untuk kerja sama di bidang electronic Government (selanjutnya disebut "e-Govemmenf'), atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan, serta untuk mempromosikan kemajuan lebih lanjut dalam pengembangan e-Govemment dan layanan digital untuk Republik Indonesia dan Republik Singapura. KEDUA PIHAK TELAH MENCAPAI KESEPAHAMAN SEBAGAI BERIKUT:
PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA 1. Kedua Pihak akan berusaha untuk bekerjasama di bidang eGovemment sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut "MSP"). Untuk tujuan tersebut, Para Pihak dapat bersama-sama mengidentifikasi satu atau lebih proyek e-Govemment untuk dikerjasamakan. 2. Untuk setiap proyek e-Govemment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, kedua Pihak dapat menentukan ruang lingkup kerja sama yang terdiri dari: (a) berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam kegiatan terkait eGovemment yang diselenggarakan o&eh masing-masing Pihak untuk memperkuat kerja sama bilateral; dan (b) bidang lain yang menjadi kepentingan bersama mengenai eGovemment yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
3. Untuk tujuan melaksanakan kegiatan-kegiatan dibawah MSP ini, lembaga pelaksana untuk Singapura adalah Info-Communications Development Authority of Singapo19 (sebuah badan yang dibentuk dibawah the Info-Communications Development Authority of Singapore Act).
PASAL.2 PERJANJIAN KHUSUS Untuk pelaksanaan MSP ini, Para Pihak dapat, sesuai dengan ketentuan hukum di masing-masing negara Para Pihak, dapat menandatangani perjanjian terpisah untuk pelaksanaan proyek yang ditentukan bersama atau aktivitas sesuai dengan ruang lingkup MSP ini. Perjanjian-perjanjian tersebut akan merinci tugas dan tanggung jawab Para Pihak, keter1ibatan pihak ketiga, dan pengaturan administrasi dan keuangan sesuai kesepakatan bersama.
PASAL3 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 1. Hak terhadap kekayaan intelektual, ataupun yang menyangkut, setiap dokumen atau bahan yang diberikan oleh satu Pihak kepada Pihak lain dibawah MSP akan tetap menjadi milik Pihak yang memberikan dokumen atau bahan. Hak-hak tersebut akan diatur dan dilindungi oleh Pihak yang menerima dokumen atau bahan. 2. Masing-masing Pihak akan mengupayakan untuk melindungi, dalam wilayahnya, hak kekayaan intelektual Pihak lainnya sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di negara Pihak pertama. 3. Bila terdapat kekayaan intelektual baru yang merupakan hasil dari pengaturan, program ataupun proyek yang dilaksanakan dibawah MSP ini, Para Pihak akan mendiskusikan dan menyepakati mengenai kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam seluruh kekayaan intelektual baru sebelum dimulainya pengaturan, program atau proyek dan akan membentuk perjanjian terpisah untuk pengaturan, program atau proyek tersebut.
PASAL.4 BIAYA, PENGELUARAN DAN SUMBER DAYA 1. Kecuali ditentukan sebaliknya secara tertulis oleh kedua Pihak, masing-masing Pihak akan menanggung biaya dan pengetuarannya masing-masing, dan menyediakan sumber daya masing-masing untuk pelaksanaan MSP ini dan segala hal yang berkaitan.
2. Semua kegiatan atau proyek yang diatur dibawah MSP ini akan tergantung ketersediaan dana dan sumber daya lain dari masingmasing pada saat itu.
PASAL5 KERAHASIAAN
1. Setiap Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data lainnya yang diterima untuk pelaksanaan MSP ini dan wajib menggunakan dokumen tersebut, informasi, dan data lainnya hanya untuk maksud dan tujuan dari MSP ini. 2. Dalam hal berakhimya MSP ini, ketentuan Pasal ini wajib tetap bertaku ter1epas dari pengakhiran MSP ini.
PASAL6 PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap perbedaan yang timbul dari penafsiran, pelaksanaan dan/atau penerapan MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak tanpa melibatkan Pihak ketiga atau pengadilan internasional.
PASAL 7 KERANGKA HUKUM
Kegiatan kerjasama yang akan dilakukan di bawah MSP ini akan dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing negara yang bertaku. MSP ini tidak menciptakan atau dimaksudkan untuk menimbulkan hak yang dapat diberiakukan ataupun menimbulkan kewajiban hukum yang mengikat terhadap salah satu Pihak.
PASAL8
PENANGGUHAN 1. Setiap Pihak berhak untuk alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat, untuk menghentikan sementara, baik seluruhnya atau sebagian, pelaksanaan Mou ini. 2. Penangguhan akan ber1aku segera setelah pemberitahuan tertulis diberikan kepada Pihak lain mefalui saluran diplomatik.
PASAL9
AMANDEMEN Mou ini dapat ditinjau kembali atau diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak. Setiap perubahan akan mulai bertaku pads tanggal yang dapat ditentukan bersama oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.
PASAL 10
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN 1. MoU ini akan mulai ber1aku pada tanggal penandatanganannya. 2. MoU ini wajib tetap ber1aku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dari tanggal penandatanganan, dan dapat diperbaharui untuk periode 3 (tiga) tahun berturut-turut masing-masing dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak. 3. Setiap Pihak dapat mengakhiri MoU ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis ke Pihak lain setidaknya 6 (enam) bulan sebelumnya. 4. Pengakhiran MoU ini tidak mempengaruhi keabsahan dan bertakunya setiap proyek, program dan kegiatan yang sedang ber1angsung dan yang dibuat berdasarkan MoU ini.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani MoUini. Dibuat datam rangkap dua di Singapura pada tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu lima belas dalam bahasa lnggris dan Indonesia, semua naskah memitiki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal perbedaan penafsiran atas Mou ini, maka naskah bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA
YUDDY CHRISNANDI Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
YAACOB IBRAHIM Menteri Komunikasi dan lnfonnatika
II
r
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF ADMINISTRATIVE AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
11.
ON ELECTRONIC GOVERNMENT COOPERATION
THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING is made by and between the MINISTRY OF ADMINISTRATIVE AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (hereinafter referred to as ·KEMENPAN-RB"), and the MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE (hereinafter referred to as "MCr), collectively referred to as "both Parties" and individually as "Party".
Ii 11.
NOTING that one of the missions of KEMENPAN-RB is to improve the quality of government administration and public services through the setting up of effective and efficient electronic Government systems. NOTING that the mission of MCI is to oversee the development of a vibrant infocomm sector so as to build a nation of connected people and achieve a better quality of life.
11
REFERRINGto the Basic Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore signed in Singapore on 29th of August 1974. RECOGNISING that both Parties share similar strategic interests and agree on a broad framework for cooperation in the area of electronic Government (hereinafter referred to as "a-Government"), on the basis of equality and mutual
l1J
benefit, to promote further advancements in the development of a-Government and digital services to the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore. Both parties have reached the following understandings:
ARTICLE 1 PURPOSE OF COOPERATION 1.
Both Parties will endeavour to collaborate in the field of e-Govemment in accordance with this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as this •MolJ•). For this purpose, both Parties may jointly identify one or more e-Govemment projects for collaboration.
2.
For each e-Govemment project identified under Article 1, both Parties may detennine their scope of collaboration which may indude: (a) the sharing of their respective experiences and knowledge on the development of E-Govemment, with the purpose of strengthening bilateral cooperation between the parties; and (b) Other areas that become mutual interest between the Parties and mutually agreed by the Parties.
3.
For the purposes of carrying out of activities under this MoU, the implementing agency for Singapore will be the Info-Communications Development Authority of Singapore (a statutory board fonned under the Info-Communications Development Authority of Singapore Act).
ARTICLE2 SPECIFIC AGREEMENTS For the implementation of this MoU, the Parties may, within the limits of the respective laws of each Party, enter into separate agreements for the execution of mutually identified projects or activities within the scope of this MoU. These agreements will detail the respective roles and responsibilities of the Parties, involvement of third Parties and other financial and administrative arrangements as mutually agreed.
AR11CLE3 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1.
The title to, and intellectual property rights in, or in relation to, any document or material supplied by one Party or the other Party under this Mou will remain with the Party supplying the document or material. Such titte and rights will be respected and protected by the Party receiving the document or material.
2.
Eadl Party will use reasonable endeavour to protect within its territory, the intellectual property rights of the other Party in accordance with the domestic laws in force in the first-mentioned Party's country.
3. If any new intellectual property is created as a result of any arrangement. programme or project carried out under this MoU, the Parties will discuss and agree on the ownership of the intellectual property rights in all such new intellectual property prior to the commencement of the arrangement, programme or project and have this agreement documented in a separate agreement for that arrangement, programme or project.
ARTICLE4 COSTS. EXPENSES AND RESOURCES
1.
Unless otherwise decided in writing by both Parties, each Party will bear its own costs and expenses, and provide its own resources for the implementation of this Mou and any matter related thereto.
2. Any activity or project organised under this MoU will always be subject to the availability of funds and other resources of each Party at the material time.
ARTICLES CONFIDENTIALITY
1.
Each Party shall maintain the confidentiality of documents, information, and other data received for the implementation of this MoU and shall use such documents, information and other data only for the purpose and objectives of this MoU.
2.
In the event of the termination of this MoU, the provisions of this paragraph shall remain in effect notwithstanding the termination of this MoU.
ARTICLE&
DISPUTE SETI'L.EMENT Any differences arising from the interpretation, implementation and/or application of this MoU shall be settled amicably through consultations and negotiations between the Parties without reference to any third Party or international tribunal.
ARTICLE7 LEGAL FRAMEWORK Cooperative activities to be carried out under this MoU will be conducted in accordance with the applicable laws and regulations of each country. This MoU neither creates nor is intended to create any enforceable rights or impose any legally binding obligations on either Party.
ARTICLES SUSPENSION 1.
Each Party reserves the right for reasons of national security, national interest, public order or public health to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this MoU;
2.
The suspension shall be effective immediately after written notification has been given to the other Party through diplomatic channels.
ART1CLE9
AMENDMENTS This MoU may be reviewed or amended at any time by mutual written consent of the Parties. Any amendments will come into effect on such date as may be jointly determined by the Parties and will form an integral part of this Mou.
ARTICLE 10 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION 1.
This. MoU shall come into force on the date of its signing;
2.
This MoU shall remain in force for a period of 3 (three) years from the date of its signing, and may be renewed for a successive periods of 3 (three) years each by mutual written consent of the Parties;
3.
Either Party may terminate this MoU at any time by giving to the other Party written notification at least 6 (six) months in advance;
4.
The Tennination of this Mou will not affect the validity and duration of any ongoing projects, programs and activities made under this MoU.
IN WITNESS WHEREOF. the undersigned duly authorised representatives of the Parties have signed this MoU. Done in duplicate in Singapore on this twenty eighth day of July, in the year of two thousand and fifteen in English and Indonesian languages, all text being equally authentic. In the event of any divergences of interpretation, the English text will prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
YUDOY CHRISNANDI Minister for Administrative and Bureaucratic Reform
YAACOB IBRAHIM
Minister for Communications and Information
