REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM KERJA SAMA ANTARA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK INDONESIA DAN THE WORLD FOOD PROGRAMME TENTANG KERJA SAMA Dl BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA
Memorandum Kerja Sarna ("MKS") ini diadakan antara:
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana (dalam Bahasa Indonesia "Badan Nasional Penanggulangan Bencana" selanjutnya disebut "BNPB");
dan
The World Food Programme, sebuah organisasi yang didirikan melalui resolusi bersama Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konferensi Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang berkantor pusat di Via Cesare Giulio Viola, 68/70 Parco de Medici, Roma 00148, ltalia, yang dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya untuk Indonesia (selanjutnya disebut "WFP").
(Secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak", dan bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak")
BAHWA, sejalan dengan Kemitraan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang mencakup penanggulangan bencana, WFP berniat untuk bekerja sama dengan BNPB dalam upaya memperkuat ketahanan nasional dan daerah terhadap perubahan iklim, ancaman, guncangan, dan bencana alam;
BAHWA, di dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019, BNPB memiliki tanggung jawab yang meningkat untuk kesiapsiagaan logistik, yang merupakan bagian besar dari pelaksanaan mandat penanggulangan bencana nasional yang diemban BNPB;
BAHWA, dengan menimbang pentingnya kerja sama internasional dan peran lembaga-lembaga internasional di bidang penanggulangan bencana, Para Pihak berkeinginan untuk bekerja sama yang saling menguntungkan di bidang penanggulangan bencana;
BAHWA, Memorandum Kerja Sarna ini akan memfasilitasi terjalinnya kerjasama yang erat di antara Para Pihak;
BAHWA, Rencana Aksi Program Kerjasama ("CPAP") 2016-2020, yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan WFP, yang diwakili oleh Kantor WFP untuk Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2016, mengatur bahwa Pemerintah Indonesia dan WFP harus menyusun Dokumen Kegiatan untuk menjelaskan semua kegiatan yang akan dilaksanakan di bawah CPAP secara terperinci;
Mengacu pada Persetujuan Dasar antara Pemerintah Indonesia dan Organisasi Pertanian dan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Program Pangan Dunia mengenai Bantuan dari Program Pangan Dunia yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan WFP pada tanggal 28 Mei 1968;
OLEH KARENA ITU, Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:
PASAL 1 TUJUAN 1.1
Tujuan dari MKS ini adalah untuk memperkuat kapasitas tanggap darurat Pemerintah Indonesia dan memastikan dukungan kapasitas kesiapsiagaan dan tanggap darurat serta dukungan teknis pengelolaan logistik dan sistem rantai pasok WFP terhadap Pemerintah Indonesia di dalam keadaan darurat atas dasar sikap saling menguntungkan, saling menghormati, dan kesepahaman di antara Para Pihak.
PASAL2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA 2.1
Ruang lingkup kerja sama yang diatur berdasarkan MKS ini adalah: a.
Meningkatkan kesiapsiagaan nasional untuk tanggap darurat dalam pengelolaan logistik dan sistem rantai pasok; b. Membagi keahlian dalam program-program pelatihan dan simulasi mengenai pengelolaan logistik dan manajemen rantai pasok darurat; c . Membantu mengembangkan program-program kapasitas teknis dan strategis dalam bidang pengelolaan logistik dan sistem-sistem rantai pasok; d. Mendukung struktu·r-struktur koordinasi nasional dan internasional dalam tanggap darurat, apabila dipandang perlu.
2 .2
Para Pihak akan memberi tahu satu sama lain apabila pihak-pihak ketiga akan dilibatkan di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bawah MKS ini.
2.3
Perincian pelaksanaan Perjanjian ini harus ditetapkan di dalam dokumen kegiatantersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari MKS ini.
PASAL3 PENGATURAN KEUANGAN 3.1
Kegiatan-kegiatan kerja sama berdasarkan MKS ini akan bergantung pada ketersediaan dana dan personel.
3.2
Perincian anggaran tiap kegiatan berdasarkan Perjanjian ini akan disepakati oleh Para Pihak di dalam dokumen kegiatannya masingmasing.
3.3
Tidak ada dana yang akan diberikan atau dialihkan langsung dari WFP ke BNPB.
PASAL4 KEWAJIBAN Masing-masing Pihak bertanggung jawab atas kerugian atau kecelakaan terhadap dirinya sendiri atau karyawan, agen, atau sub-kontra ktornya dalam pelaksanaan MKS ini, termasuk kerugian atau kerusakan barang-barang/hak milik, cedera, kecacatan, atau kematian individu. Masing-masing Pihak akan bertanggung jawab atas klaim dari pihak-pihak ketiga sehubungan dengan kehi langan atau kerugian terhadap barang-barang/hak milik, cedera, kecacatan, kematian individu, atau semua kerusakan lain yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaiannya atau tindakan atau kelalaian karyawan, agen, atau sub-kontraktornya, dalam pelaksanaan MKS ini.
PASALS PEMBATASAN KEGIATAN WFP tidak akan melibatkan diri ke dalam kegiatan apa pun yang tidak sejalan dengan sifat tidak memihak, netral, dan internasional dari semua tugasnya atau yang tidak sesuai dengan semangat MKS ini. WFP harus menjalankan semua kegiatan berdasarkan MKS ini sesuai dengan semua regulasi, aturan, kebijakan, dan prosedur internalnya.
PASAL6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 6.1
Masing-masing Pihak akan memegang semua hak kekayaan intelektual atas semua materi, publikasi, gambar, data, dan teks yang disajikan Pihak tersebut kepada Pihak lainnya selama kerja sama yang diketahui berdasarkan Perjanjian ini dan seluruh isi MKS ini tidak dianggap sebagai pengalihan hak tersebut atau lisensinya.
6.2
Perlindungan atas hak-hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan MKS ini akan diatur di dalam pengaturan-pengaturan khusus yang akan dibuat oleh Para Pihak.
PASAL7 KERAHASIAAN Para Pihak tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh Pihak yang lain, menerbitkan ataupun memindahtangankan kepada pihak ketiga informasi rahasia yang diterima atau dibuat di dalam kerangka kerja MKS ini, apabila kerahasiaan informasi tersebut disyaratkan oleh Pihak yang lain terse but.
PASAL8 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAlK 8.1
Para Pihak dengan ini menegaskan ketaatannya pada asas tata kelola pemerintahan yang baik dalam melaksanakan MKS ini.
8.2 .
BNPB akan bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
8.3.
WFP harus menegakkan standar-standar perilaku yang mengatur kinerja semua pejabat, karyawan, agen, kontraktor, dan subkontraktornya, yang mencakup larangan atas praktik-praktik korupsi, kecurangan, atau kolusi dalam kaitannya dengan pemberian dan tata usaha segala sumber daya yang diadakan menurut MKS ini, sebagaimana diatur di dalam Regulasi dan Peraturan WFP, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, Kebijakan Antipenipuan dan Antikorupsi WFP (WFP/EB.A/2015/5-E/1 ).
PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Semua perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan MKS ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi di antara Para Pihak.
PASAL10 PERU BAHAN MKS ini dapat diubah sewaktu-waktu dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak. Perubahan tersebut akan berlaku pada tanggal yang disetujui oleh Para Pihak dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari MKS ini.
PASAL11 MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN 11.1
MKS ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak. MKS ini tetap berlaku sampai 31 Desember 2020, kecuali diakhiri lebih awal secara tertulis oleh salah satu Pihak sesuai dengan ketentuanketentuan dari Perjanjian ini.
11 .2
Masing-masing Pihak dapat mengakhiri MKS ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang lain 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
11 .3
Pengakhiran MKS ini tidak akan memengaruhi pelaksanaan dan validitas semua kegiatan atau program yang masih berlangsung berdasarkan MKS ini sampai dengan penyelesaian kegiatan dan program tersebut, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
PASAL12 HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN HUKUM Hak lstimewa dan Kekebalan Hukum WFP berdasarkan MKS ini akan ditafsirkan dan sejalan dengan Persetujuan Dasar antara Pemerintah Indonesia dan Organisasi Pertanian dan Pangan Perserikatan BangsaBangsa untuk Program Pangan Dunia mengenai Bantuan dari Program Pangan Dunia yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan WFP pada tanggal 28 Mei 1968.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani MKS ini.
DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada /o Jqti 02.. OIT dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris. Kedua naskah memiliki keotentikan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa lnggris yang berlaku .
UNTUK BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS UTAMA
UNTUK THE WORLD FOOD PROGRAMME
ANTHEA WEBB PERWAKILAN DAN COUNTRY DIRECTOR UNTUK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF COOPERATION BETWEEN THE NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE WORLD FOOD PROGRAMME CONCERNING COOPERATION ON DISASTER MANAGEMENT
The present Memorandum of Cooperation ("MOC") is entered into between:
The National Disaster Management Authority (BNPB) of the Republic of Indonesia, a ministerial level institution responsible in the field of disaster management (in Bahasa Indonesia "Badan Nasional Penanggulangan Bencana", hereinafter referred to as "BNPB" with its address at Gedung Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur);
and
The World Food Programme, an international organisation established through joint resolutions of the General Assembly of the United Nations and the Conference of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations, with its headquarters at Via Cesare Giulio Viola, 68/70 Parco de Medici, Rome 00148, Italy, acting through its country office for Indonesia (hereinafter referred to as "WFP").
(Each respectively referred to herein as "Party", and collectively as the "Parties")
WHEREAS, in line with the United Nations Partnership for the National Medium-Term Development Plan (RPJMN 2015-2019), in terms of disaster management, WFP intends to collaborate with BNPB in strengthening
national and local resilience to climate change, disasters;
hazards, shocks and
WHEREAS, the 2015-2019 Indonesian Disaster Management Plan assigns increased responsibility for logistics preparedness to BNPB, representing a significant operationalization of BNPB's national disaster management mandate;
WHEREAS, taking into account the importance of international cooperation and the role of international organizations in the field of disaster management, the Parties are desirous to cooperate in the field of disaster management based on mutual benefits for both Parties;
WHEREAS, recogmzmg that this MOC will facilitate a close cooperation between the Parties;
WHEREAS, the Country Programme Action Plan (2016-2020) (the "CPAP") signed by the Government of the Republic of Indonesia and WFP, represented by its Indonesian Country Office, on 26 August 2016, provides that both Parties shall prepare Project Document for detailed activities under the CPAP;
Referring to the Basic Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the United Nations/FAO World Food Program Concerning Assistance from the World Food Program signed by the Government of Indonesia and WFP on 28 May 1968;
I
NOW THEREFORE, the Parties agree as follows:
I
i. '
I
I
ARTICLE 1 PURPOSE The purpose of this MOC is to strengthen the Government of the Republic of Indonesia emergency response capacity and ensure WFP emergency preparedness, response capacity and technical support on logistics management and supply-chain systems to the Government of Indonesia in emergency situation on the basis of mutual benefit, respect, and understanding between the Parties.
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION 2.1
The scope of cooperation under this MOC is to:
a. Enhance the national preparedness for emergency response in
lI l
b. c.
d.
logistics management and supply-chain system; Share expertise in training and simulation programs on emergency logistics management and supply-chain management; Assist in developing technical and strategic capacity programs in the field of logistics management and supply-chain system; Support national and international coordination structures in emergency response, if deemed necessary.
2.2
The Parties shall inform each other when third parties are to implement activities under this MOC.
2.3
Details of the implementation of this MOC shall be stipulated in separate project document, which shall form an integral part of this Moe.
ARTICLE 3 FINANCIAL ARRANGEMENTS 3.1
The cooperative activities under this MOC will be subject to the availability of funds and personnel.
3.2
Budget details of each project under this MOC will be agreed by the Parties in the respective specific project documents.
3.3
No funds will be committed or transferred directly from WFP to BNPB.
ARTICLE4 LIABILITY
4.1
Each Party is responsible for any loss or casualty to itself or its own employees, agents, or subcontractors in the performance of this MOC, including loss of or damage to property, personal injury, disability or death. Each Party shall be responsible for claims by third parties in relation to loss of or damage to property, personal injury, disability, death, or any other damage caused by its actions or omissions or the actions or omissions of any employee, agent, or subcontractor thereof, in the performance of this MOC.
ARTICLE 5 LIMITATION OF ACTIVITIES
WFP shall refrain from any activity incompatible with the impartial, neutral and international nature of its duties or inconsistent with the spirit of this MOC. WFP shall carry out the activities under this MOC in accordance with its internal regulations, rules, policies and procedures.
ARTICLE 6 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
6.1
Each Party shall retain the intellectual property rights in all materials, publications, images, data and texts that the Party introduces to the other Party during the collaboration foreseen under this MOC and nothing herein shall be deemed a transfer thereof or a license there from.
6.2
The protection of any intellectual property rights resulting from the implementation of this MOC will be provided in specific arrangements to be concluded between the Parties.
ARTICLE 7 CONFIDENTIALITY
Neither Party shall publish nor transfer to a third party confidential information received or created within the framework of this MOC, of which confidentiality is required by the other Party, without prior written consent of the other Party.
ARTICLE 8 GOOD GOVERNANCE
8 .1
The Parties hereby affirm their adherence to the principle of good governance in implementing this MOC.
8.2
BNPB shall act in accordance with the prevailing legislations of Indonesia.
8.3.
WFP shall maintain standards of conduct governing the performance of its officers, employees, agents, contractors and sub-contractors, including the prohibition of corrupt, fraudulent or collusive practices in connection with the granting and administration of any resources provided pursuant to this Agreement, as set forth in WFP Regulations and Rules, including, without limitation, WFP's Anti-Fraud and AntiCorruption Policy (WFP/EB.N2015/5-E/1 ).
ARTICLE 9 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute arising out of the interpretation or implementation of the MOC shall be settled amicably by negotiations and mutual consultations between the Parties.
ARTICLE 10 AMENDMENT
This MOC may be amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such amendment shall come into effect on a date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this MOC.
ARTICLE 11 ENTRY INTO EFFECT, DURATION AND TERMINATION
11.1
This MOC shall become effective upon signature by the Parties. It shall remain in force until 31 December 2020, unless terminated earlier in writing by either party in accordance with the terms of this MOC.
11.2
Either Party may terminate this MOC at any time on 60 (sixty) days written notice to the other party prior to the intended date of termination.
11.3
The termination of this MOC shall not affect the implementation and validity of any on-going projects or programs under this MOC until their completion of such projects or programs, unless otherwise agreed to by the Parties.
ARTICLE 12 PRIVILEGES AND IMMUNITIES
The Privileges and Immunities of WFP under this MOC will be interpreted and construed in light of the Basic Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the United Nations/FAG World Food Program Concerning Assistance from the World Food Program signed by the Government of the Republic of Indonesia and WFP on 28 May 1968.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this MOC.
DONE in duplicate in Jakarta on 10 .JulY .:J..0\1 , in Indonesian and English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE WORLD FOOD PROGRAMME
y Ruswandi SECRETARY GENERAL
Anthea Webb REPRESENTATIVE AND COUNTRY DIRECTOR
