Jurnal Hukum Undiknas Vol 2 No 2 (2015)
MEMBANGUN CITRA BISNIS MELALUI PENEGAKAN HUKUM BISNIS DI INDONESIA
Oleh
Ni Putu Sawitri Nandari Universitas Pendidikan Nasional Denpasar
Abstrak Pembangunan citra bisnis yang baik diperlukan aturan-aturan hukum yang baik pula disamping etika bisnis dan budaya bisnis. Pemerintah Indonesia telah bersamasama organisasi baik organisasi bisnis maupun organisasi masyarakat berusaha memegang peranan penting dalam menciptakan kondisi ekonomi dan bisnis yang sehat dan kuat. Melalui pembentukan dan penegakkan hukum bisnis yang baik, diharapkan dapat menggugah kesadaran moral dan etika mengenai kegiatan bisnis yang sehat. Pelaku bisnis dalam menjalankan praktek bisnis harus berlaku sesuai dengan martabat manusia, kejujuran dan kepercayaan. Kejujuran adalah pangkal kepercayaan yang merupakan dasar hubungan bisnis jangka panjang. Hal ini pula merupakan tuntutan bisnis yang mutlak pada era globalisasi. Kata Kunci: Membangun, Citra Bisnis, Penegakan, Hukum Bisnis
Abstract Good business image development necessary legal rules that good anyway in addition to business ethics and business culture. The Indonesian government has together organizations both business organizations and civil society organizations trying to
125
Jurnal Hukum Undiknas Vol 2 No 2 (2015)
play an important role in creating economic and business conditions are healthy and strong. Through the establishment of the rule of law and good business, is expected to arouse awareness about the moral and ethical sound business activities. Business people in running the business practices should apply in accordance with human dignity, honesty and trust. Honesty is the base of the trust which is the basis for long-term business relationship. It is also an absolute business demands in the era of globalization. Key words: Build, Business Image, Enforcement, Business Law
PENDAHULUAN erkembangan perekonomian suatu Negara tidak terlepas perubahan keadaan perekonomian
P dunia. Dampak perubahan tersebut sangat bervariasi tergantung pada tingkat keterbukaan,
struktur dan kepekaan dari suatu perekonomian. Indonesia sebagai salah satu Negara yang menganut sistem perekonomian tersebut tidak terlepas pula dari pengaruh arus perekonomian dunia, terutama yang berkaitan dengan harga migas, kurs valuta asing, suku bunga, pinjaman luar negeri dan investasi swasta langsung. Dalam sistem ekonomi yang mengarah kepada globalisasi tersebut persaingan antar negara khususnya dalam bidang perdagangan dan investasi akan semakin ketat. Ini berarti bahwa Indonesia perlu melakukan tindakan-tindakan penyesuaian dan perbaikan, baik melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, sarana hukum bisnis, profesionalisme maupun pengembangan ekonomi keluar melalui penetrasi pasar yang lebih aktif dan luas. Proses globalisasi serta perkembangan ekonomi yang terus berjalan telah banyak membawa pengaruh, baik positif maupun negatif kepada kehidupan ekonomi masyarakat dengan segala implikasinya. Dalam hubungan ini kerangka dasar dunia bisnis atau perdagangan yang sehat dan kuat diharapkan dapat menangkal semua pengaruh yang negatif dan sekaligus memanfaatkan peluang yang timbul dari perkembangan yang sangat dinamis. Sejak Orde Baru, Era Globlisasi sampai era persaingan pasar bebas menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) selalu meletakkan preoritas pembangunan pada bidang ekonomi, maka para pelaku bisnis telah menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi di bidang Bisnis khususnya di Indonesia. Pemerintah telah menciptakan iklim ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Perkembangan dunia bisnis di Indonesia yang mengutamakan fasilitas, hubungan-hubungan istimewa, koneksi, kolusi, nepotisme, tidak akan langgeng dan dapat menyebabkan kebangkrutan dunia bisnis itu senidiri, sehingga membawa ke rugian bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Hal ini terbukti pada waktu diadakan kebijakan uang ketat (time money policy) perusahan-perusahaan banyak yang kolaps, menjadi kredit macet dan bank-bank bermasalah. Kemudian akibat krisis moneter yang berkepanjangan dan meluas menjadi krisis ekonomi, politik, hukum dan moral membawa pengaruh terhadap dunia usaha. Dunia usaha semakin terpuruk bahkan mengalami kebangrutan.
126
Jurnal Hukum Undiknas Vol 2 No 2 (2015) Dalam hubungan ini masyarakat pada dasarnya cukup peka dan tanggap terhadap berbagai hal yang dianggap menyimpang, penjurus kepada praktek-praktek bisnis yang tidak wajar dan tidak etis tersebut. Sikap demikian menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya mengharapkan bisnis yang semakin maju, tetapi tetap menghindahkan hukum bisnis dan norma-norma lainnya yangberlaku dalam kegiatan bisnis dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan semua pihak. Pada dasarnya masyarakat beranggapan bahwa basis kegiatan bisnis adalah etika bisnis yang didalamnya antara lain menyangkut masalah moral yang diwujudkan dalam perbuatan yang manusiawi, bertanggungjawab, jujur dan etis1. Hal-hal inilah yang sebenarnya dituntut dalam setiap kegiatan bisnis dalam rangka membangun citra bisnis nasional.
PEMEBAHASAN Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Bisnis 1.
Istilah dan Pengertian Secara konvensional, dalam dunia ilmu hukum, khususnya yang berkenaan dengan masalah bisnis yang banyak dibicarakan orang hanyalah “Hukum Dagang” semata-mata. Istilah “Hukum Dagang” disebut juga “Hukum Perniagaan” (Comercial Law) dan ada juga yang menyebut “Trade Law”2. Istilah Hukum Dagang dimaksud biasanya mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebar dimana-mana yang menyangkut dengan dan perdagangan tetapi tidak diatur dalam KUHD, misalnya ketentuan tentang pasar modal,penanaman modal, jual beli komersial, HAKI, Kepailitan, perdagangan Internasional dan lain sebagainya. Karena itu, kesemua bidang tersebut tidak dapat terjangkau dengan istilah “Hukum Dagang” tetapi dapat dijangkau dengan istilah “Hukum Bisnis”. Sementara dengan istilah “Hukum Bisnis” (Business Law) merupakan istilah yang sudah sangat popular dan sering kali dipakai, bukan saja dalam dunia hukum yang bersifat nasional tetapi juga kalangan internasional. Bukan saja dipakai dalam praktek bisnis tetapi juga dalam akademisi. Dari istilah hukum bisnis itu dapat dijelaskan bahwa hukum bisnis itu tidak lain merupakan hukum yang berkenaan dengan suatu “Bisnis”. Bisnis itu secara umum berarti suatu kegiatan dagang, industri atau keuangan.. Semua kegiatan itu dihubungkan dengan produksi dan pertukaran barang atau jasa serta urusan-urusan keuangan yang bertalian dengan kegiatan bisnis3. Bisnis dapat pula diartikan sebagai perusahaan komersial, profesi atau perdagangan yang didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan4. Hukum Bisnis juga diartikan sebagai suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari pra entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu5.
1
Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, 2011, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Salemba Empat, Jakarta, hal.8 Ibid, hal.12 3 Abdurrahman, A., 1991, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.150 4 Mayana, Ranti Fauza, 2004, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, Grasindo, Jakarta, hal.52 5 Munir Fuady, 2002. Pengantar Hukum Bisnis. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal.12 2
127
Jurnal Hukum Undiknas Vol 2 No 2 (2015) 2.
Ruang Lingkup Hukum Bisnis
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang ruang lingkup dari hukum bisnis itu menurut para pakar hukum bisnis dapat diuraikan sebagai berikut6: A.
Schuit, Steven R, dalam Dutch Business Law (Belanda), yang berisi hal-hal sebagai berikut : 1. Moratorium and Bankruptcy 2. 3.
The Profession (Legal, Accounting, Tax). Choisce of Law, Jurisdition, Enforcement of Foreign Juggements.
4. 5.
Contract. Real Property Transaction.
6. Agents, Distributors, Commission Agents. 7 . Company Law. 8. 9.
Accounting, Filing, and Auditing Requirements. Work Councils.
10. Mergers, Take over and joint Ventures. 11. EEC and Dutch Antitrust. 12. Invesment Incentives and Business Regulations. 13. Exchange Control. 14. Banking Institutions and Finance Companies. 15. Capital Raising ad Finacing Controct. 16. Foreign Trade. 17. Oil and Gas. 18. Industrial and Intelectual Property Rights. 19. Product Regulations and Product liability. 20. Insurance Practices. 21. Zoning, Building pem, its and Environmental Regulations.. 22. Labour. 23. Social Security 24. Taxation. B. Corley, Robert N., dalam Prinsiple of Business Law (USA), berisi hal-hal sebagai berikut : 1. Contract. 2. 3.
The Uniform Commercial Code. Creditors Rights (berisikan Debitor-creditor Relationship, Suretyship, Bunkruptcy).
4. 5.
Agency and Employment Business Organizations.
6.
Property.
Dalam bidang hukum bisnis, ektensi dan perubahan hukum cukup tinggi. Karena bisnis sendiri berkembang cukup pesat. Bahkan sedemikian pesatnya, sehingga menyebabkan hukum bisnis seringkali tertinggal dari kepentingan masyarakat, sehingga perlu perubahan policy atau
6
128
__________,1996, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal.3
Jurnal Hukum Undiknas Vol 2 No 2 (2015) perundang-undangan yang ada. Dari pengertian dan ruang lingkup hukum bisnis, bahwa di Indonesia hukum bisnis itu meliputi sub-sistem hukum yang terdiri dari7: 1. Hukum Perusahaan (Perusahaan perseorangan, PT, CV, Fa, Koperasi). 2. 3.
Organisasi Masyarakat Usaha (Kadin dan anggota-anggotanya). Hukum Perbankan.
4. 5.
Hukum Ekspor-Inpor. Hukum Pajak.
6. 7.
Hukum Keuangan dan Accounting. Hukum Ketenagakerjaan.
8. 9.
Hukum Dagang Internasional. Real Estate (property).
10. Hukum Penanaman Modal. 11. Hukum Contrak Nasional dan Internasional. 12. Hak Milik Intelektual (Hak Cipta, Merek dan Paten). 13. Asuransi. 14. Makelar, Komisioner, Agen, Distributor. 15. Surat-surat berharga. 16. Hukum Pengangkutan (Darat, Laut dan Udara). 17. Hukum Perindustrian. 18. Hukum Lingkungan. 19. Hukum Kepailitan. 20. Pasar Modal, Jont Venture, Leasing, Modal Ventura.
PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN DAN MENEGAKAN HUKUM BISNIS DI INDONESIA ang dimaksud dengan membangun disini ialah mengadakan perusahaan dan pembentukan
Y kerangka landasan hukum bisnis untuk menciptakan suasana yang kondusif terhadap pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang sehat dan kuat dalam rangka menghadapi persaingan pasar bebas di era globalisasi ini. Sedangkan penegakan hukum bisnis berarti melaksanakan atau menerapkan ketentuan-ketentuan hukum secara konsisten serta mencegah dan menindak segala bentuk perbuatan yang menjurus kepada perbuatan pelanggaran hukum dan perbuatan-perbuatan curang lainnya dalam rangka menjaga citra bisnis sebagai profesi luhur. Kondisi perekonomian umumnya dan dunia bisnis khususnya yang pernah mengalami ini harus segera di bangun kembali. Pemerintah memegang peran penting dalam hal melaksanakan reformasi secara konsisten dan konsekuen khususnya di bidang ekonomi, bisnis dan hukum. Setiap perubahan, pembaharuan dan perbaikan baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hukum harus dilandasi aturan-aturan hukum sehingga dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman, sehingga
7
Ibid.
129
Jurnal Hukum Undiknas Vol 2 No 2 (2015) dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan bersama. Hakekat tujuan hukum itu adalah untuk ketertiban, keamanan, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan umum. Agar hukum dapat mencapai tujuannya, maka hukum harus dimanfaatkan dan difungsikan dengan baik dan benar. Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial, pengayom dan sasaran pembangunan perlu dilaksanakan dan ditegakkan sebaik-baiknya. Hukum harus diletakkan di atas segala-galanya atau yang disebut dengan “Supremasi Hukum”. Supremasi hukum adalah hukum di atas segala-galanya. Cita-cita hukum adalah identik dengan cita-cita Negara dan rakyat Indonesia seperti yang terkandung dalam pembukaan maupun batang tubuh UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum bukan Negara kekuasaan”. Sekarang persoalannya bagaimana peran pemerintah dalam mengatur perekonomian dan kegiatan bisnis untuk mencapai kesejahteraan bersama sesuai ketentuan padal 33 UUD 1945 ?. Peran pemerintah dan masyarakat disini adalah tetap mempertahankan dan melaksanakan secara jujur dan efektif bagaimana peraturan-peraturan itu dapat dilaksanakan dalam rangka membangun citra bisnis dan pertumbuhan perekonomian yang sehat. Adapun peraturan-peraturan yang dimaksud adalah: 1.
Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persaingan yang sehat adalah persaingan yang tidak merugikan pihak-pihak lain di dalam kegiatan bisnis dan sesuai dengan norma-norma hukum dan etika bisnis. Lawan dari persaingan sehat adalah persaingan usaha tidak sehat atau persaingan curang (Unfair Competition). Praktek yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat adalah praktek monopoli. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum8. Monopoli itu merupakan kegagalan pasar untuk mencapai efisiensi. Masyarakat mempermasalahkan monopoli karena pihak perusahaan monopoli dapat menentukan harga yang tinggi dengan jumlah produk dapat diatur, sehingga akan merugikan pihak konsumen dan perusahaan pesaing lainnya.
2.
Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menegah. Alternatif lain untuk mengupayakan pemerataan usaha yang tidak selalu dikuasai oleh perusahaan besar, maka pemerintah telah mewujudkan suatu peraturan tentang usaha mikro, kecil dan menengah untuk menjamin keberadaan pengusaha tersebut, sehingga usahanya terhindar dari pencaplokan perusahaan besar yang serakah. Disamping itu diharapkan adanya kemitraan antara perusahaan mikro, kecil dan menengah dengan perusahaan besar dalam bentuk pola bapak anak angkat disamping mengembangkan kemandirian suatu usaha. Pengertian usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar adalah sebagai berikut: a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha b.
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
8 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
130
Jurnal Hukum Undiknas Vol 2 No 2 (2015) cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU ini. c.
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih
d.
atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU ini. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.9 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
3.
Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tujuan diberlakukannya undang-undang Kepailitan dan PKPU adalah untuk membantu pelaku bisnis dalam menyelesaikan ketidak mampuan untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.
4.
Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Perlu diatur bahwa konsumen akan dijamin oleh undang-undang untuk memperoleh barang atau jasa yang memiliki kualitas tertentu yang memenuhi standar, dengan harga yang tidak berbeda jauh antara merek yang satu dengan merek yang lain. Kesadaran dan kepatuhan pada standar mutu perlu di tumbuh kembangkan, baik pada pelaku-pelaku bisnis maupun pada seluruh masyarakat konsumen. Kebersamaan mereka dalam taat standar itu akan turut menentukan citra bisnis dan tertib usaha niaga di Indonesia. Terhadap produsen dan penyalur/pedagang serta pengusaha-pengusaha perantara yang memproduksi, memperdagangkan dan memasok barang yang kualitasnya menyimpang dari standar, perlu dikenakan sanksi yang bersifat edukatif dan persuasif, sehingga tidak akan ada peluang bagi pelaku bisnis yang berbuat curang dalam aspek penerapan standar. Kepercayaan konsumen untuk memperoleh kualitas tertentu apabila member barang atau jasa yang memenuhi standar, benar-benar merupakan barometer bagi produsen untuk mengembangkan bisnisnya dalam iklim persaingan yang kompetitif.
5.
Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam rangka membangun citra bisnis dan pertumbuhan perekonomian yang sehat, maka undang-undang HKI tidak kalah pentingnya dengan undang-undang tersebut diatas karena HKI merupakan perlindungan terhadap sebuah ciptaan atau sebuah hasil karya dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan hasil karya sastra, sehingga hasil karya orang lain tersebut tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
9
Pasal 1 ayat (1, 2, 3 dan 4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
131
Jurnal Hukum Undiknas Vol 2 No 2 (2015)
PENUTUP embangunan ekonomi dan bisnis dalam era reformasi saat ini dan era persaingan pasar bebas
P menuju Masayarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mengembalikan kondisi ekonomi dan bisnis agar dapat berjalan dengan stabil. Pemerintah memegang peran yang sangat penting dan strategis untuk membangun kembali citra bisnis yang baik. Segala kekeliruan, kesalahan, penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa dan pengusaha (konglomerat) dalam menjalankan kekuasaan dan praktek-praktek bisnis yang tidak sehat hendaknya disadari bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat, bangsa dan negara bahkan dunia bisnis itu sendiri. Dalam era persaingan pasar bebas tidak ada tempat bagi pemerintah dan pelaku bisnis untuk tidak mematuhi dan menegakkan aturan-aturan hukum bisnis dan etika bisnis. Hal ini merupakan syarat mutlah yang tidak bisa di tawar-tawar lagi. Oleh karena itu pemerintah diharapkan mampu untuk menegakkan hukum bisnis sesuai sengan prinsip-prinsip dan sistem demokrasi ekonomi Pancasila. Dengan terbentuknya Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menegah, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan lain di bidang bisnis diharapkan pula dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap setiap pelaku ekonomi dan bisnis, konsumen, karyawan, masyarakat luas serta dapat menggairahkan iklim usaha, sehingga semakin banyak orang terdorong untuk ikut terjun dalam kegiatan produktif yang menunjang pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.
DAFTAR PUSTAKA Buku Abdurrahman, A., 1991, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, Pradnya Paramita, Jakarta. Adrian Sutedi, 2009, Segi-Segi Hukum Pasar Modal , Ghalia Indonesia, Jakarta. Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, 2011, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Salemba Empat, Jakarta. Mayana, Ranti Fauza, 2004, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, Grasindo, Jakarta, Munir Fuady, 2002. Pengantar Hukum Bisnis. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal.12 ___________,1996, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bhakti, Bandung Undang-Undang Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
132
