Memaknai Kemerdekaan dengan Pengabdian

12 KESEKTAMAAN

Badan POM Serius Tangani Obat & Makanan Ilegal Pada Jumat 31 Juli 2015, Balai Besar POM (BBPOM) di Medan melakukan pemusnahan Obat dan Makanan Ilegal hasil pengawasan selama tahun 2014. Produk yang dimusnahkan berjumlah 244 item, yang terdiri dari 121 item obat tradisional (OT) tanpa izin edar (TIE)/mengandung bahan kimia obat (BKO), 119 item kosmetika TIE, dan 4 item pangan TIE. Temuan ini merupakan hasil pengawasan di tujuh sarana di Sumatera Utara dengan nilai keekonomian mencapai lebih dari 2,75 miliar rupiah. Selanjutnya, Kamis 20 Agustus 2015, bertempat di halaman kantor BBPOM di Pekanbaru dilakukan pemusnahan sejumlah 4.460 item produk Obat dan Makanan tidak memenuhi ketentuan (TMK) hasil pengawasan di wilayah Pekanbaru selama tahun 2013 hingga pertengahan tahun 2015. Produk yang dimusnahkan terdiri atas 243 item pangan TIE, 164 item obat dan OT mengandung BKO, 425 item kosmetika TIE, dan 3.628 item obat keras yang dijual di sarana yang tidak memiliki kewenangan. Masih di bulan Agustus, pemusnahan ketiga dilakukan oleh Balai POM (BPOM) di Serang. Temuannya berupa 2.269 item produk Obat dan Makanan Ilegal senilai lebih dari 5,9 miliar rupiah dari hasil pengawasan BPOM di Serang selama pertengahan tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2015. Selain itu, dalam acara yang dihadiri oleh Roy Sparringa Kepala Badan POM, Kepala BPOM di Serang, dan Rano Karno selaku Gubernur Banten ini juga dilakukan pemusnahan terhadap 135 item bahan baku dan kemasan produk serta 24 item alat produksi yang berhasil diamankan oleh petugas BPOM di Serang. “Ini menyedihkan karena kita membakar 13 milyar di tengah krisis ekonomi, namun pemusnahan ini harus dilakukan untuk menyelamatkan banyak orang dari risiko kesehatan akibat Obat dan Makanan Ilegal”, tandas Rano. Secara nasional, produk yang dimusnahkan selama tahun 2015 oleh BB/BPOM di berbagai daerah, termasuk di Medan, Pekanbaru, dan Serang sudah mencapai lebih dari 27 miliar

rupiah. “Ini merupakan bukti keseriusan kami dalam melakukan pengawasan”, ujar Roy dalam salah satu konferensi persnya. Diakui oleh Roy, banyaknya produk Obat maupun Makanan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) atau ilegal beredar di suatu daerah salah satunya disebabkan oleh faktor kestrategisan lokasi sebagai wilayah perdagangan. Seperti Provinsi Riau yang secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Hal ini menyebabkan risiko masuknya produk Obat dan Makanan Ilegal dari negara lain ke wilayah Riau menjadi tinggi. Demikian pula halnya Serang dengan wilayah yang luasnya mencapai ± 8.800 km2 dan memiliki garis pantai sepanjang 517 km, menjadikan akses bagi para pelaku usaha “nakal” untuk memproduksi dan memasarkan produknya secara mudah dan luas. Badan POM beserta BB/BPOM di seluruh Indonesia memiliki tugas berat dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayahnya masing-masing. Untuk

itu, Kepala Badan POM meminta kepada petugas Badan POM dan BB/BPOM agar dapat lebih berperan aktif membantu Pemerintah Daerahnya untuk mengembangkan strategi dan memberikan bimbingan teknis dalam Pengawasan Obat dan Makanan. “Dibutuhkan sinergi dengan masyarakat dan kerja sama lintas sektor agar dapat menyelesaikan masalah ini sampai ke akarnya”, tegas Roy. Terkait dengan produk Obat dan Makanan Ilegal dan/atau TMK ini, Badan POM tidak bosan menghimbau kepada masyarakat untuk turut berperan mengawal pengawasan dengan lebih waspada sebelum mengonsumsi Obat dan Makanan. Masyarakat juga diminta untuk menginformasikan hal-hal yang terkait Obat dan Makanan Ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya kepada Badan POM melalui contact center HALOBPOM di nomor 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, e-mail [email protected], atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) BB/BPOM di seluruh Indonesia.@

Penanggung Jawab: Sekretaris Utama Badan POM. Redaktur: Budi Djanu Purwanto, SH., MH. Editor: Dra. Nany Bodrorini, Apt; Sandhyani ED, S.Si., Apt; Nelly L Rachman, S.Sos. Desain Grafis: Dra. Sri Mulyani, Apt.; Yanuar Rahman, S.Ikom; Moch. Rahardi Putranto Sekretariat: Rika Kania, S.Si., Apt., MPP ; Christina W. Zega, S.Sos.; Ristanti Kuntarsih, A.Md; Dian Hermawati, S.Farm., Apt; Fathan Nur Hamidi, S.Sos.I. Alamat Redaksi: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan POM RI Jl. Percetakan Negara No.23, Jakarta Pusat Telp. 021-4263333 Fax. 021-4209221 email: [email protected]

Redaksi WARTA POM menerima tulisan dari luar. Bagi yang dimuat akan memperoleh souvenir menarik dari WARTA POM. Pertanyaan, komentar tanggapan, kritik dan saran menegenai isi WARTA POM dapat disampaikan ke radaksi melalui email: [email protected] atau Fax: 021-4209221

POM JULI-AGUSTUS.indd 1

Edisi: Juli - Agustus 2015

Memaknai Kemerdekaan dengan Pengabdian

WARTA POM

WARTA POM . JULI - AGUSTUS 2015

Media Internal Badan POM

Sejarah mencatat 70 tahun silam Indonesia Merdeka dari belenggu penjajah. Perjuangan hidup-mati berkobar tiada henti selama 3,5 abad melawan intimidasi asing yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Gerakan pemberontakan terhadap penjajah bergelora seantero negeri dipimpin oleh para tokoh nasional maupun tokoh agama. Dukungan pun datang dari kerajaankerajaan nusantara dengan mengerahkan balatentaranya untuk melawan penjajah demi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Politik devide et impera, perpaduan strategi politik, militer, dan ekonomi yang awalnya mampu memecah belah suku bangsa mulai disadari oleh para elemen bangsa. Era Kebangkitan Nasional pada tahun 1899-1942 menjadi titik terang bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Masa ini ditandai dengan dua

peristiwa penting yaitu berdirinya Boedi Oetomo, 20 Mei 1908 dan ikrar Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Pertama kalinya kebangkitan ini memicu lahirnya gerakan masif lainnya tanpa berafiliasi pada Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA). Persatuan menjadi benang perekat antar kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat hingga mengantarkan Indonesia meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Untuk itu, kita sebagai warga negara sudah sepatutnya meneruskan perjuangan para pendiri negeri dengan pengabdian nyata guna menyempurnakan kemerdekaan yang hakiki. Pasalnya perjuangan kemerdekaan tak berhenti sampai di situ, karena sejatinya kemerdekaan adalah bebas dari segala

bentuk ketertindasan akibat penjajahan asing maupun penjajahan dari bangsa sendiri. Dalam pidatonya pada HUT Proklamasi tahun 1963, Bung Karno mengingatkan bahwa perjuangan melawan penjajahan asing lebih mudah ketimbang perjuangan menghadapi bangsa sendiri. Semangat perjuangan melawan kemiskinan, kebodohon, dan ketidakadilan harus terus berkobar hingga ibu pertiwi tersenyum bangga di kancah dunia. Banyak cara untuk mengisi kemerdekaan, antara lain dengan melakukan tindakantindakan positif guna mencapai tujuan Indonesia yang bermartabat. Badan POM sebagai institusi pemerintah turut mendorong terciptanya Indonesia sehat, cerdas, dan sejahtera melalui peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima disertai pengambilan kebijakan yang tepat, turut menjadi perhatian utama Badan POM. @


23/09/2015 13:47:59

2 COVER STORY

COVER STORY

Revolusi Mental Pilar “Good Governance”

DAFTAR ISI

Ayo Kerja! Dirgahayu Republik Indonesia!!!

BPOM BPOM

COVER STORY...........HAL 4 Wujudkan Good Governance Badan POM Tanda Tangani Pakta Integritas dengan Asosiasi OBAT DAN NAPZA.............HAL 5 Workshop on the Development of a Mutual Recognition Arrangement of Bioequivalence Study Reports

BPOM

OTKOS & PRODUK KOMPLEMEN......................HAL 6 WASPADA, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbahaya

BPOM

KESEKTAMAAN.................HAL 11 Badan POM Serius Tangani Obat & Makanan Ilegal



Semangat kemerdekaan juga terasa di lingkungan Badan POM dan Balai Besar/Balai POM (BB/ BPOM) di seluruh Indonesia. Pegawai BBPOM di Mataram bersemangat memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan menggelar berbagai acara permainan dan perlombaan yang mengedepankan semangat kebersamaan dalam team work yang kompak serta membangkitkan semangat kebangsaan. Perlombaan yang diadakan, diantaranya seperti menyusun ‘puzzle’ Lambang Negara Garuda Pancasila dan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia, membaca naskah Proklamasi dan Pancasila, vocal group lagu kebangsaan, mengumpulkan permen dalam tepung, karet gelang secara estafet, serta tenis meja ganda bebas. BBPOM di Bandung juga menggelar berbagai ajang perlombaan sejak tanggal 13– 14 Agustus 2015. Kegiatan ini diikuti secara antusias oleh seluruh pegawai di lingkungan BBPOM di Bandung. Bentuk perlombaan yang dilakukan antara lain lomba memasak antar bidang dengan bahan dasar ikan, dilanjutkan dengan lomba kereta buta, lempar bola pingpong, menyusun menara dari gelas plastik, tebak gambar, dan masih banyak lagi. Balai POM di Manokwari turut memeriahkan kegiatan Gebyar Pameran Budaya yang diadakan oleh pemuda desa binaan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) Pasir Putih di Distrik Manokwari Timur, 15 Agustus 2015. Kegiatan yang bertujuan melestarikan dan mengangkat budaya daerah serta menggali talenta masyarakat setempat tersebut dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-70. Selain Manokwari, Balai POM di Kupang dan BBPOM di Jayapura juga berpartisipasi merayakan hari

kemerdekaan dengan mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah masing-masing. Pada kegiatan tersebut, BB/BPOM tetap menjalankan tugas untuk mengedukasi masyarakat dengan membangun stand dan melakukan edukasi terkait keamanan pangan serta contoh produk-produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan. Kegiatan wajib dalam perayaan hari Proklamasi RI adalah upacara bendera 17 Agustus 2015 di kantor Badan POM dan BB/ BPOM di seluruh Indonesia. Kegiatan upacara diikuti oleh seluruh pejabat struktural beserta pegawai di lingkungan Badan POM. Momen upacara ini menjadi istimewa, terutama bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2015 karena tugas sebagai pelaksana upacara diembankan kepada mereka. Selain itu, melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja para aparatur negara untuk mendukung Gerakan Nasional 70 tahun Indonesia Merdeka, sesuai dengan tema HUT Republik Indonesia Ke-70 yang diusung tahun ini yaitu “Ayo Kerja!”. Gerakan Nasional “Ayo Kerja” merupakan perwujudan praktis dari gerakan revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak awal pemerintahannya. Maka, sejalan dengan tema “Ayo Kerja!” yang didengungkan oleh Presiden kita, marilah kita maknai dengan semangat baru untuk terus meningkatkan etos kerja di berbagai bidang, khususnya yang menjadi tugas utama Badan POM, yaitu memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang berbasis risiko serta meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.@

Tuntutan masyarakat dan persaingan global yang semakin tinggi membuat bangsa Indonesia harus melakukan perubahan agar mampu berkompetisi dengan negara lain. Melihat kondisi tersebut, Presiden Jokowi mencetuskan kembali gerakan revolusi mental yang pernah digagas Presiden Soekarno dalam pidato kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1957. Menurut Bung Karno, revolusi mental adalah jalan menuju perubahan fundamental yang meliputi cara berpikir, cara bekerja, dan cara hidup yang lebih baik untuk kebangkitan bangsa. Gerakan ini dicanangkan secara resmi oleh Presiden Jokowi bertepatan dengan HUT KORPRI ke-43 pada 1 November 2014. Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus menjadi pelopor revolusi mental guna mewujudkan good governance yang merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Sasarannya meliputi tiga aspek yaitu perubahan mindset dan culture set dalam pelayanan publik, struktur organisasi yang efisien, dan budaya kerja yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan gotong royong. Abdi negara sepatutnya memahami tugas dan fungsinya dalam melaksanakan penataan birokrasi sehingga menjadi birokrat yang bersih, kompeten, dan melayani untuk kejayaaan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Badan POM sebagai instansi pemerintah, mendukung gerakan revolusi mental dengan melakukan internalisasi “Revolusi Mental Badan POM dalam Optimalisasi Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan”. Pada 6 Juli 2015, Sekretaris Utama Badan POM, Reri Indriani melakukan sosialisasi revolusi mental kepada seluruh unit eselon 2 di Pusat maupun Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia sebagai tindak lanjut internalisasi revolusi mental oleh Kepala Badan POM, Roy Sparringa saat Rapat Evaluasi Nasional pada tanggal 2-5 Desember 2014 di Lampung. Penjabaran revolusi mental dan Nawacita Presiden Republik Indonesia itu tertuang dalam visi misi serta Renstra 2015–2019 Badan POM. Revolusi mental sebagai perubahan mendasar dalam cara berpikir dan cara merasa yang diterjemahkan dalam perilaku dan tindakan nyata keseharian dalam kehidupan di berbagai aspek baik perilaku politik, perilaku ekonomi,

perilaku pendidikan, perilaku kerja, dan perilaku sosial kemasyarakatan pada akhirnya akan memberikan efek positif terhadap masyarakat sebagai stakeholder utama Badan POM. Langkah revolusi mental perlu dilakukan dengan strategi yang tepat, konsisten, bertahap dan komprehensif melalui instrumen penerapan sistem manajemen SDM aparatur yang berbasis sistem merit, penguatan kepemimpinan pada masing-masing instansi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, transparansi pengelolaan pelayanan publik, serta penguatan fungsi pengawasan. Selama bulan Juli-Agustus 2015, sosialisasi revolusi mental telah dilakukan di sejumlah Balai Besar/Balai POM (BB/BPOM). Balai POM di Manokwari menjadi balai pertama yang menyelenggarakan sosialisasi revolusi mental, 10 Juli 2015. Kepala Balai POM di Manokwari, Bosar M. Pardede di hadapan seluruh pegawai menyampaikan revolusi mental yang dilakukan secara berkesinambungan dengan peningkatan kinerja merupakan motor penggerak reformasi birokrasi. Optimalisasi kinerja pengawasan Obat dan Makanan juga menjadi fokus dalam sosialisasi revolusi mental yang dilaksanakan Balai POM di Kendari pada tanggal 13 Juli 2015 yang dipimpin oleh Kepala Balai POM di Kendari, Adilah Pababbari. Diharapkan kegiatan ini dapat memacu Balai POM di Kendari untuk selalu dan terus memperbaiki birokrasi dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat seperti pelayanan perizinan dan pemberdayaan masyarakat seperti pembimbingan, penyuluhan, dan edukasi. Sementara itu, BBPOM di Bandung melakukan sosialisasi revolusi mental pada 13 Juli 2015. Revolusi mental dimulai dari diri sendiri dan lingkungan dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya menjadi lebih melayani, produktif, akuntabel, dan profesional demi kepentingan bangsa. Pada kesempatan itu dilakukan juga sosialisasi terkait penggunaan media sosial dalam rangka Public Awareness Campaign. Pemanfaatan media sosial seperti facebook dan twitter harus dioptimalkan untuk

3

menjalin hubungan baik pemerintah dengan masyarakat. Kepala Balai POM di Batam, Setia Murni di dalam kegiatan internalisasi gerakan revolusi mental di Balai POM di Batam pada tanggal 14 Juli 2015. menyampaikan bahwa dengan pemahaman revolusi mental ini, diharapkan komitmen setiap warga Balai POM di Batam untuk menghasilkan kinerja terbaik dalam menjalankan tugas pengawasan Obat dan Makanan. Pada 14 Juli 2015, BBPOM di Mataram melaksanakan kegiatan internalisasi revolusi mental dan pengendalian gratifikasi. Untuk mewujudkan hal tersebut harus dilaksanakan 3 strategi secara konsisten yaitu melihat, bergerak dan menyelesaikan. Pengendalian gratifikasi juga penting diperhatikan sebagai salah satu bagian dari gerakan revolusi mental. Kepala Balai POM di Palu, Safriansyah pada saat bersamaan menyampaikan ada tiga proses pembelajaran manusia Indonesia yakni meninggalkan paradigma lama yang tidak relevan, mempelajari, serta mempraktekkan paradigma baru. Menurutnya masyarakat berpendidikan saat ini semakin kritis dan menginginkan pelayanan publik yang berkualitas. BBPOM di Palembang pada 27 Juli 2015 melaksanakan sosialisasi revolusi mental. Kepala BBPOM di Palembang, Indriaty Tubagus menyampaikan bahwa revolusi mental dapat berjalan baik dengan modal dasar berupa SDM unggul dan lingkungan strategis. Berikutnya Balai POM di Ambon menyelenggarakan sosialisasi revolusi mental pada 3 Agustus 2015. Kepala Balai POM di Ambon, Sandra M P Linthin memberikan motivasi kepada seluruh pegawai untuk mengubah pola pikir tradisional agar dapat bekerja melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Revolusi mental harus menjadi komitmen seluruh jajaran pegawai Badan POM untuk berkontribusi nyata mewujudkan visi dan misi pemerintah kabinet kerja 2014-2019 yakni Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dengan demikian tujuan revolusi mental menuju kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya bangsa Indonesia dapat dinikmati oleh setiap elemen bangsa.@


23/09/2015 13:48:00

COVER STORY

4

OBAT DAN NAPZA 5

Wujudkan Good Governance

Badan POM Tanda Tangani Pakta Integritas dengan Asosiasi

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Badan POM bersama Asosiasi Gabungan Pengusaha Obat dan Makanan menandatangani pakta integritas yang disaksikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI pada tanggal 24 Agustus 2015 di Aula Gedung C Badan POM. Turut menandatangani Pakta Integritas adalah Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia, Asosiasi Industri Pengolahan Susu, Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia, Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan Coklat Indonesia, Asosiasi Perusahaan Produk bernutrisi untuk Ibu dan Anak, Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia, Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan, Asosiasi Industri Minuman Ringan, Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia, Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman, Asosiasi Teh Indonesia, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia,



Asosiasi Pengolah Saribuah Indonesia, Asosiasi Roti Biskuit dan Mi, Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, International Pharmaceutical Manufactur Group, GP Farmasi, GP Jamu, GP Obat Tradisional, Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, dan Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia. Kepala Badan POM, Roy Sparringa menyampaikan bahwa pakta integritas ini merupakan komitmen antara Badan POM dengan para pengusaha Obat dan Makanan sebagai upaya pencegahan KKN. Sejak awal Badan POM telah berkomitmen untuk mencegah terjadinya praktek KKN dengan menerbitkan Peraturan Kepala BPOM No 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi sebagai penjabaran dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penandatanganan pakta integritas ini bertujuan untuk mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang bersih dan melayani masyarakat, serta peningkatan pencegahan terjadinya tindak pidana KKN di lingkungan Badan POM, sebagaimana tertuang dalam Nawacita ke-2

yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih efektif demokratis. Revolusi mental melalui peningkatan kapasitas, akuntabilitas kinerja juga terus diupayakan untuk mencipatakan Badan POM yang bersih dan bebas KKN. Sektetaris Jenderal KPK, Himawan Adinegoro mengapresiasi Badan POM sebagai inisiator dalam penandatanganan pakta integritas dengan asosiasi pengusaha sebagai mitra kerjanya. Kegiatan ini merupakan yang pertama kali di Kementerian/Lembaga, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan produk yang terkait dengan kepentingan rakyat. “KPK sangat mengapresiasi upaya Badan POM yang sangat berani ini sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap program pencegahan KKN oleh KPK,” ujarnya. Menurutnya saat ini merupakan era transparansi di mana semua perilaku dapat diketahui oleh publik. Oleh karena itu sudah saatnya semua pihak terutama pemerintah dan stakeholder terkait berkolaborasi untuk mewujudkan good governance. Penandatanganan pakta integritas ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kepentingan masyarakat.@

Workshop on the Development of a Mutual Recognition Arrangement of Bioequivalence Study Reports Kepala Badan POM, Roy Sparringa membuka Workshop on the Development of a Mutual Recognition Arrangement of Bioequivalence Study Reports yang diselenggarakan oleh EU ARISE. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Ambara, Jakarta Selatan pada Senin, 24 Agustus 2015 ini membahas tentang BE study report. Acara yang dilaksanakan selama 2 hari dan diikuti oleh sekitar 40 peserta dari negara-negara Anggota ASEAN (ASEAN Member State) ini merupakan pertemuan antara Badan POM dengan negara-negara Anggota ASEAN dalam rangka harmonisasi ASEAN untuk Bioequivalency study report. Indonesia mendukung pembahasan lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pengulangan studi bioekivalensi. Untuk itu, pada semester kedua tahun 2016 direncanakan penandatanganan perjanjian bersama (MRA) antara negara anggota ASEAN. Negara anggota ASEAN juga telah menyetujui Mutual Recognition Arrangement (MRA) di bidang inspeksi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), format laporan pengujian bioekivalensi, kriteria seleksi sediaan

komparator, serta checklist dan kriteria inspeksi untuk uji bioekivalensi. Pedoman dan implementasinya selalu dibahas dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan global. Dalam sambutannya Kepala Badan POM, Roy Sparringa menjelaskan bahwa atas nama Pemerintah Republik Indonesia, disampaikan

penghargaan yang besar kepada EU ARISE, para ahli, dan fasilitator untuk dukungannya yang terus-menerus untuk ASEAN, terutama selama proses harmonisasi di bidang farmasi. Dengan semangat persatuan ASEAN dan komitmen jangka panjang, diharapkan pengembangan MRA dapat diterima dan berlaku di negara-negara anggota ASEAN.@

BBPOM di Bandung Kawal Kasus Pabrik Obat Ilegal

Sabtu, 1 Agustus 2015, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, melaksanakan kunjungan reses ke kantor Kepolisian Resort Kabupaten Bandung di Soreang. Dede berkunjung untuk mengetahui lebih mendalam kasus temuan pabrik obat ilegal yang memproduksi tablet Carnophen beberapa waktu lalu. Kapolres Kabupaten Bandung yang diwakili oleh Kasat Reskrim, AKP Wisnu, menjelaskan kronologis temuan kegiatan pabrik ilegal

tersebut. Berawal dari kecurigaan terhadap sebuah ruko tempat olahraga yang disewa seseorang, yang pada siang hari terlihat sepi dan gelap, namun ketika malam hari ramai oleh kegiatan yang mencurigakan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan kegiatan mengemas jutaan tablet Carnophen yang dicurigai ilegal. Temuan tersebut kemudian dikembangkan dan berhasil menemukan lokasi yang berbeda untuk memproduksi tablet dan puluhan bahan baku pembuat obat. Kepala Balai Besar POM (BBPOM) di Bandung yang didampingi Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan serta 3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM di Bandung menjelaskan bahwa BBPOM di Bandung mendukung penuh pengungkapan kasus ini. Hasil uji laboratorium BBPOM di Bandung menunjukkan bahwa tablet sampel barang bukti positif mengandung bahan aktif Karisoprodol, Parasetamol, dan Kofein.

BBPOM di Bandung juga akan memberikan keterangan ahli terkait kasus tersebut yang dibutuhkan oleh Penyidik Polres Bandung sebagai kelengkapan berkas ke Pengadilan. Dede Yusuf menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Polres Kabupaten Bandung yang berhasil mengungkap kasus ini, juga kepada BBPOM di Bandung atas kerjasama sinergisnya. Ini merupakan pengungkapan pabrik obat ilegal terbesar yang menghasilkan jutaan tablet ilegal. Dede juga meminta kepada masyarakat, ketua RT/RW agar selalu mewaspadai jika ada pengontrak rumah melakukan kegiatan yang serupa. Sebagaimana diketahui obat carnophen dan seluruh obat yang mengandung karisoprodol telah dicabut izin edarnya oleh Badan POM. Obat yang awalnya diindikasikan sebagai obat pelemas otot yang bekerja secara sentral ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat karena memiliki efek penenang dan penghilang kecemasan.@


23/09/2015 13:48:02

6 OTKOS & PRODUK KOMPLEMEN

OTKOS & PRODUK KOMPLEMEN 7

WASPADA, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbahaya Hasil pengawasan Badan POM dari bulan November 2014 hingga Agustus 2015, menemukan adanya 50 jenis produk obat tradisional (OT) dan suplemen kesehatan (SK) stamina pria mengandung bahan kimia obat (BKO), dimana 21 produk dengan izin edar fiktif dan 4 produk tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar. “BKO untuk meningkatkan stamina pria yang ditambahkan dalam OT, didominasi oleh sildenafil dan turunannya, biasanya masyarakat awam mengenal BKO ini dengan nama Viagra. Penggunaan sidenafil dan turunannya harus di bawah pengawasan dokter, bila penggunaannya tidak tepat dapat menimbulkan efek bahaya seperti kehilangan penglihatan dan pendengaran, stroke, serangan jantung, bahkan kematian”, demikian disampaikan Kepala Badan POM, Roy Sparringa di hadapan wartawan pada tanggal 24 Agustus 2015. Beberapa produk OT dan SKO mengandung BKO tersebut antara lain Ever Joy, Gagah Perkasa, Jamparing, Milado, Maxio, Soprima dan

Purwoceng Xtra. “Sebagai tindak lanjut terhadap hasil temuan, dilakukan penarikan produk OT dan SK mengandung BKO tersebut dari peredaran dan dilanjutkan dengan pemusnahan. Pada tahun 2015 ini, pemusnahan dilakukan terhadap produk jadi senilai 59,8 miliar rupiah dan bahan baku senilai 63,5 miliar rupiah. Lalu, terhadap 25 item hasil temuan yang telah terdaftar, nomor izin edarnya dibatalkan. Selama dua tahun terakhir, 16 kasus peredaran OT mengandung BKO berhasil diungkap dan telah diajukan ke pengadilan. Bila terdapat cukup bukti maka akan dilanjutkan ke proses hukum”, jelas Roy lebih lanjut. Roy menegaskan kepada pelaku usaha

untuk tidak memproduksi atau mengedarkan obat tradisional maupun suplemen kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan masyarakat diminta agar lebih waspada serta tidak mengonsumsi produk-produk sebagaimana tercantum dalam lampiran peringatan/public warning ini ataupun yang sudah diumumkan dalam peringatan/public warning sebelumnya. Jika masyarakat menemukan hal-hal yang mencurigakan terkait produksi dan peredaran OT dan SK secara ilegal, dapat menghubungi Contact Center HALOBPOM 1-500-533. Laporan dan peran aktif dari masyarakat turut mendukung pengawasan yang dilakukan Badan POM.@

BBPOM di Makassar Ringkus Peracik Kosmetika Ilegal Usai libur bersama Idul Fitri 1436 H, tepatnya pada Senin 27 Juli 2015, Tim PPNS BBPOM di Makassar langsung melakukan operasi bersama dengan Korwas PPNS Polda Sulselbar terhadap toko di kawasan Karuwisi di Makassar, berdasarkan pengembangan kasus dan adanya informasi tentang peracik kosmetika ilegal. Pada saat operasi tersebut, pelaku tertangkap tangan sedang melakukan peracikan kosmetika whitening cream dengan memakai bahan yang diduga bahan yang dilarang, selain itu juga ditemukan kosmetika tanpa izin edar (TIE) dan mengandung bahan berbahaya sebanyak 110 item dengan rincian 30 karton besar produk jadi dan 2 drum bahan baku kosmetika, 5 karton

kemasan dos, 3 karton kemasan pot, dengan nilai keekonomian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Keseluruhan barang bukti sebanyak 1 truk tersebut kemudian diangkut ke BBPOM di Makassar untuk diamankan. Semoga dengan terbongkarnya pemasok/ distributor kosmetika ilegal tersebut dapat memutus mata rantai peredaran kosmetika TIE di wilayah Sulawesi Selatan, sehingga masyarakat dapat terlindung dari

penggunaan kosmetika yang belum terjamin keamanannya. @

Seminar Ilmiah Tanaman Obat Kelor

“Kekuatan Budaya Nusantara untuk Kesehatan Dunia”

POS POM MERAUKE Sidak Distributor Obat

Petugas POS POM Merauke melakukan sidak ke beberapa sarana distribusi pangan dan pemeriksaan ke sarana distribusi obat,

29-30 Mei 2015. Pada sidak tersebut selain ditemukan pangan kedaluwarsa di beberapa toko/kios, juga ditemukan beberapa item produk obat tradisional (OT) mengandung bahan kimia obat (BKO), OT dengan nomor registrasi fiktif, dan kosmetika tanpa izin edar (TIE). Total ditemukan 12 item (823 kemasan) produk tidak memenuhi syarat (TMS) dengan nilai keekonomian lebih dari 17 juta rupiah. Temuan tersebut kemudian diamankan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang



berlaku. Menurut pemilik, produk TMS tersebut diperoleh dari Surabaya, selain itu produk juga dibawa oleh pegawai freelance dari Jawa. Melihat hasil temuan tersebut, maka Kepala Balai Besar POM (BBPOM) di Jayapura terus memerintahkan kepada koordinator POS POM Merauke untuk semakin mengintensifkan pengawasan di Kab. Merauke dan kabupaten-kabupaten di sekitar Papua Selatan untuk mencegah beredarnya produk TMS di masyarakat. Selain pengawasan, POS POM Merauke juga diminta untuk intens menyampaikan penjelasan tentang bahaya kosmetika dan OT yang TMS kepada masyarakat melalui penyuluhan dan talkshow di media.@

Berkat kandungan senyawa kimia yang berkhasiat serta kekayaan nutrisi, vitamin, dan asam amino yang dimilikinya, oleh para ilmuan, kelor sering disebut sebagai pohon ajaib atau miracle tree. Bahkan, pada tahun 2008, kelor mendapatkan anugerah “plant of the year” dari National Institute of Health (NIH) Amerika Serikat. Melihat potensi manfaatnya yang begitu besar, Badan POM dalam hal ini Direktorat Obat Asli Indonesia, tergerak untuk menggali lebih dalam dan mengenalkan kelor agar penggunaan empiris, keamanan, serta manfaat kelor diketahui lebih luas oleh masyarakat melalui Seminar Ilmiah Tanaman Obat Kelor pada

tanggal 12 Agustus 2015. Diikuti lebih kurang 250 orang peserta dari sektor industri obat tradisional, pemerintah, komunitas klinik, asosiasi, dan akademisi di bidang farmasi, seminar ilmiah ini membahas mengenai penggunaan empiris, budi daya tanaman, keamanan dan manfaat, ekstraksi dan formulasi serta peluang pasar kelor. “Penyampaian informasi dan pengetahuan mengenai obat asli Indonesia termasuk tanaman obat kelor, merupakan salah satu bentuk dukungan Badan POM kepada pelaku usaha di bidang obat tradisional, yaitu industri dan UMKM obat tradisional”, demikian disampaikan Kepala

Badan POM, Roy Sparringa saat membuka rangkaian kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Obat Asli Indonesia yang bertajuk “Kekuatan Budaya Nusantara untuk Kesehatan Dunia”. “Seminar ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kompetensi pelaku usaha di bidang obat tradisional untuk dapat mengembangkan produknya agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional”, lanjutnya. Setidaknya ada 6 orang narasumber hadir untuk menyampaikan materi tentang tanaman obat kelor, diantaranya Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Eko Baroto Walujo yang menyampaikan materi “Etnofarmakognosi Tanaman Kelor” dan Praktisi Medis Fenny Yunita yang menyampaikan materi “Pengalaman Praktisi Medis dalam Penggunaan Tanaman Obat Kelor pada Pengobatan”. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sumbangsih kepada Profesi Apoteker baik di instansi pemerintah, komunitas klinik, maupun sektor swasta sebagai upaya sosialisasi pemanfaatan obat tradisional yang aman, tepat, dan rasional. @


23/09/2015 13:48:05

8 PANGAN & BAHAN BERBAHAYA

PANGAN & BAHAN BERBAHAYA 9

Berkeliling Mengawasi Keamanan Pangan Pangan merupakan kebutuhan mendasar manusia yang harus terpenuhi baik secara kuantitas maupun kualitas. Pangan sehat berpengaruh pada tumbuh kembang dan kecerdasan seseorang yang akan menentukan kualitas SDM suatu bangsa ke depan. Untuk itu, Badan POM secara aktif mengembangkan berbagai strategi pengawasan sebagai upaya melindungi masyarakat dari pangan yang mengandung bahan berbahaya. Salah satu terobosannya dengan mengoperasikan mobil laboratorium keliling guna menguji dan mendeteksi adanya kandungan bahan berbahaya dalam pangan yang dijual di sejumlah sarana umum. Peluncuran delapan mobil laboratorium keliling pertama kali dilakukan oleh Kepala Badan POM, Husniah Rubiana Thamrin pada 7 September 2009. Pada tahap pertama, delapan unit mobil laboratorium keliling ini beroperasi di Jakarta. Hingga saat ini mobil laboratorium keliling berjumlah puluhan armada yang tersebar di Balai Besar/Balai POM (BB/BPOM) seluruh Indonesia. Tercatat periode Juli-Agustus 2015 telah dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan menggunakan mobil laboratorium keliling di 11 BB/BPOM yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Ambon, Sulawesi, dan Papua. Di Pulau Sumatera, BBPOM di Pekanbaru mendatangi wilayah Bagansiapiapi yang merupakan sentra penghasil ikan terbesar di Provinsi Riau. BBPOM di Pekanbaru berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir guna mengambil sampel dari pasar ramadhan dan pasar tradisional untuk diuji di mobil laboratorium keliling. Hasil uji menunjukkan dari 38 sampel ditemukan 7,9% sampel berupa kerupuk ikan positif mengandung bahan berbahaya rhodamin B. Sementara itu BPOM di Jambi melakukan pengawasan pangan jajanan Ramadhan (takjil) dengan mobil laboratorium keliling pada tanggal 22 Juni s/d 10 Juli 2015. Yang menjadi target pengawasan adalah 31 Pasar



Bedug di Kota Jambi dan 18 Pasar Bedug di Kabupaten. Hasil rapid test kit terhadap 427 sampel, terdeteksi 21 sampel (4,92%) yang tidak memenuhi syarat (TMS) dengan rincian sembilan sampel cendol pink, delima dan es pohon cemara positif rhodamin B. Sedangkan enam sampel mie kuning basah positif formalin dan boraks, lima sampel mie kuning basah positif formalin, dan satu sampel kerupuk telunjuk positif boraks. Di Jawa, BBPOM di Jakarta mengoperasikan tiga mobil laboratorium keliling di pusat-pusat penjualan pangan buka puasa di 5 wilayah yaitu Lokasi Binaan JU-40 di Jalan Kelapa Puan, Kelapa Gading Jakarta Utara, kawasan Senen dan Kramat Jakarta Pusat, Jalan Balai Pustaka Raya Jakarta Timur, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dan kawasan Kota Tua. Dari 123 sampel hasil pengawasan pada 6 Juli 2015 ditemukan 9,75% sampel mengandung pewarna tekstil rhodamin B pada sirup dan kolang-kaling, formalin ditemukan pada lemang bakso, serta beberapa olahan tahu dan cumi. BBPOM di Bandung turun ke jalan dengan mobil laboratorium keliling pada tanggal 29 Juni dan 1 Juli 2015. Dari 120 sampel yang diuji ditemukan 1,67% sampel berupa lontong yang mengandung boraks, 1,67% sampel berupa pacar cina yang mengandung rhodamin B, 2,5% sampel berupa mie positif boraks dan formalin, 0,83% sampel berupa gula es cincau positif rhodamin B, 0,83% sampel berupa agaragar rumput laut mengandung formalin dan 0,83% sampel berupa kue cente manis positif rhodamin B. Kegiatan pengawasan pangan juga semakin diintensifkan oleh BBPOM di Surabaya pada tanggal 3 Juli 2015 bertempat di Jl. Karangmenjangan. Petugas laboratorium keliling melakukan sampling berbagai jenis takjil yang dijual seperti bakso, cincau, sirup berwarna merah dan kuning, tahu bakso, kerupuk puli, kerupuk bawang, sate usus, sate kikil, dan es batu. Berdasarkan uji sampel yang dilakukan menggunakan rapid test kit dari 35 sampel ditemukan 5,7% makanan TMS karena diduga mengandung boraks, yaitu kerupuk puli dan kerupuk bawang. BBPOM di Surabaya juga menjelajah

Kabupaten Bangkalan dalam intensifikasi pengawasan pangan bulan Ramadhan pada tanggal 6-8 Juli 2015. Kegiatan berlangsung di pasar Bancaran, pasar Lemah Dhuwur, pusat penjualan takjil sekitar alun-alun dan Pecinan Kabupaten Bangkalan. Dari 75 sampel makanan yang diuji menunjukkan sebanyak 34,7% sampel mengandung bahan berbahaya yaitu boraks dan rhodamin B, formalin, dan methanyl yellow. Berlanjut ke Pulau Dewata, BBPOM di Denpasar menggelar intensifikasi pengawasan pangan selama bulan Juli untuk menjamin produk pangan yang beredar aman dari bahan berbahaya terlebih saat konsumsi pangan meningkat jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan serta bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Target pengawasan adalah pasar tradisional dan penjual pangan takjil di Kabupaten Jembrana, tepatnya di pasar tradisional kota Jembrana, pasar Tegalcangkring dan pusat penjualan pangan takjil di desa Loloan Barat dan Loloan Timur. Dari 93 sampel pangan yang diuji, ditemukan 25,8% sampel mengandung rhodamin B dan 3,2% sampel mengandung boraks. Sementara itu menghadapi harga ikan yang melonjak tinggi akibat cuaca buruk yang melanda kota Ambon, BPOM di Ambon pada tanggal 4 Juli 2015 memantau ikan dan pangan mentah lain seperti ikan asin, mie basah, tahu, bakso dan tauge di pasar Transit Passo Kota Ambon sebagai langkah antisipatif. Pasalnya kondisi ini kerapkali dimanfaatkan oknum pedagang untuk memperoleh

keuntungan dengan membubuhkan formalin pada ikan. Namun berdasarkan hasil uji, semua negatif formalin. BPOM di Ambon juga melakukan sidak pangan takjil di pasar Benaya Masohi, Maluku Tengah. Dari hasil uji terhadap 21 sampel seluruhnya negatif bahan berbahaya. Bergeser ke Sulawesi, BPOM di Kendari bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Kendari, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Stasiun Karantina Ikan Kendari dan Satpol PP menggelar sidak ke sejumlah pasar ikan yang ada di Kota Kendari pada tanggal 1 Juli 2015. Beberapa tempat yang dikunjungi yaitu Pasar Kota, Pasar Basah Mandonga, dan Hypermart. Berdasarkan hasil uji sebanyak 38 sampel yang terdiri dari ikan segar, ikan kering, cumi kering, bakso dan terasi tidak ditemukan bahan berbahaya. Masih di Indonesia Tengah, BPOM di Palu mengunjungi Pasar Inpres Manonda Palu sebagai pasar yang telah diintervensi BPOM di Palu sejak dua tahun lalu dalam program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Tim Terpadu yang terdiri

dari Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan serta Badan Ketahanan Pangan Kota Palu melakukan inspeksi bersama terhadap bahan pokok seperti ikan segar, ikan kering, ayam potong, tahu, mie basah serta kolang kaling yang berpotensi menggunakan pengawet formalin. Sebanyak 17 sampel yang diuji tidak ditemukan kandungan formalin. Secara terpisah juga dilakukan sampling di Pasar Tua (Bambaru) terhadap sebanyak 11 jenis komoditi pangan dengan hasil uji juga tidak ditemukan kandungan formalin. Dari hasil pengawasan tersebut dan hasil wawancara dengan beberapa pedagang pasar mengisyaratkan bahwa pelaku usaha sudah semakin sadar dan patuh terhadap aturan yang berlaku serta memahami risiko penggunaan bahan berbahaya tersebut bagi kesehatan. Di Timur Indonesia, Tim BPOM di Manokwari mengunjungi kecamatan terjauh di Manokwari, yaitu Prafi yang berjarak 80 km ditempuh melewati hutan dan pegunungan dengan waktu sekitar

2 jam lebih. Dalam pemeriksaan yang dilakukan, banyak ditemukan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) tidak memenuhi syarat label dan kemasan, serta kedaluwarsa. Pengawasan terhadap pangan takjil berupa makanan khas daerah sebanyak delapan sampel dengan hasil seluruhnya negatif boraks, formalin, methanyl yellow dan rhodamin B. Pengawasan takjil sekaligus penyuluhan juga dilakukan BBPOM di Jayapura pada 10 hari terakhir Ramadhan di Pasar Youtefa dan Waena. Sebanyak 53 sampel yang diambil kemudian diuji dengan menggunakan rapid tes kit di mobil laboratorium keliling. Hasil pengujian seluruhnya memenuhi syarat (MS) dan tidak mengandung bahan berbahaya. Petugas juga membagikan leaflet kepada para pedagang dan pembeli sebagai bentuk penyebaran informasi dan menambah pengetahuan agar masyarakat dapat melindungi diri dari bahan berbahaya yang dilarang seperti boraks, formalin, rhodamin B dan methanyl yellow.@

Dissemination Workshop on RASFF Technical Assistance “Disadari atau tidak, satu jenis makanan yang kita konsumsi dapat tersusun dari bahanbahan yang berasal dari beberapa negara di benua yang berbeda. Sebagai contoh pada satu potong ayam goreng keju, ayam bisa berasal dari Belgia, mentega berasal dari Irlandia, lada berasal dari Indonesia, tepung berasal dari Perancis. Oleh karena itu, upaya menciptakan keamanan pangan tidak cukup hanya dilakukan pada tingkat nasional, namun perlu dibangun komunikasi dan koordinasi keamanan pangan secara global.” Ilustrasi tersebut disampaikan oleh Carolin Krejci dalam materi Trace-back and trace-forward in outbreak investigations, yang disampaikan pada Dissemination Workshop on RASFF Technical Assistance. Diseminasi kegiatan Technical Assistance tersebut dilaksanakan melalui INRASFF Working Group Meeting di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2015 . Pertemuan ini dihadiri oleh anggota INRASFF working group yang merupakan perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan POM serta kementerian lain yang terkait, yaitu Kementerian Keuangan. Materi diskusi berfokus pada pengembangan

INRASFF LCCP di daerah dan juga mengenai Risk Communication during Food Safety Emergency. Narasumber pada pertemuan tersebut adalah Halim Nababan (Direktur Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Badan POM) dan Carolin Krejci (Department Head, Food Law, Food Safety and Food Quality, Federal Ministry of Health). Halim Nababan membawakan materi mengenai Developing INRASFF System in Local Government, sedangkan Carolin Krejci membawakan presentasi mengenai Trace-back and traceforward in outbreak investigations. Indonesia Rapid Alert System for food and Feed (INRASFF) merupakan salah satu tools dalam pengawasan pangan modern yang lebih menekankan pada pengawasan post-market yang kuat dan komprehensif. Hal tersebut menjadi penting untuk mengatasi tantangan perdagangan bebas di pasar global, dimana peningkatan aktivitas perdagangan pangan lintas negara dapat meningkatkan risiko penyebaran patogen melalui makanan dan minuman yang diperdagangkan (foodborne pathogen). Implementasi INRASFF di Indonesia sebagai salah satu program unggulan dalam Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) dilaksanakan

berdasarkan Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 23 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional. Pengembangan INRASFF di Indonesia tidak terlepas dari dukungan Uni Eropa melalui Technical Assistance dalam Better Training for Safer Food (BTSF) pada Tahun 2009, 2010 dan 2015 serta Trade Support Programme 2011. Pada Tahun 2015, Technical Assistance dilaksanakan pada tanggal 27-31 Juli 2015. Technical Assistance ini bertujuan untuk mengkaji ulang implementasi INRASFF sejak tahun 2010 serta strategi INRASFF dalam menghadapi pasar bebas ASEAN, termasuk di dalamnya penguatan National Contact Point (NCP), Competent Contact Point (CCP), dan Local Competent Contact Point (LCCP). Uni Eropa mendukung penerapan INRASFF dalam rangka perlindungan konsumen terhadap produk pangan dan pakan yang berisiko terhadap kesehatan. Implementasi INRASFF secara komprehensif dan sinergis mutlak dilakukan, khususnya kolaborasi dalam INRASFF Working Group (NCP, CCP, dan LCCP) harus terus ditingkatkan sehingga perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang berisiko menjadi lebih baik.@


23/09/2015 13:48:05

10 KESEKTAMAAN

KESEKTAMAAN 11

“Ganesa Awards” Apresiasi ITB atas Kontribusi Kepala Badan POM teknologi, dan seni. Ada 6 kategori penghargaan yang diberikan yaitu Ganesa Prajamanggala Bakti Adiutama, Ganesa Wira Adiutama, Ganesa Widya Jasa Adiutama, Ganesa Wirya Jasa Adiutama, Ganesha Widya Jasa Utama, dan Ganesa Wirya Jasa Utama. Keenam penghargaan tersebut dianugerahkan langsung oleh Rektor ITB kepada 50 orang penerima penghargaan. Dalam paparannya, Rektor ITB mengatakan bahwa kegiatan riset dan teknologi harus seiring dan terkait erat dengan kegiatan industri dan kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, pengembangan riset dan teknologi dapat memberikan manfaat yang optimal. Pemberian penghargaan “Ganesa Awards” ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dan pengakuan kepada tokoh-tokoh di Indonesia, baik pejabat pemerintah, kalangan akademisi, kalangan industri, maupun tokoh masyarakat

Merupakan tradisi tahunan bagi Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk memperingati hari lahir Technische Hogeschool (TH) atau sekolah tinggi teknik di Bandung pada tahun 1920 silam. Peringatan hari lahir TH, yang sekarang telah berkembang menjadi ITB, sekaligus merupakan peringatan akan adanya Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia (PTTI). Pada hari Jumat, 3 Juli 2015 ITB menggelar Sidang Terbuka dalam rangka memperingati hari jadi PTTI ke-95 di Aula Barat ITB. Dalam peringatan kali ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo hadir untuk menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul ‘Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pembangunan Kemaritiman Indonesia’. Setelah orasi ilmiah, ITB memberikan penghargaan kepada beberapa tokoh yang dinilai telah berperan besar dalam pembangunan bangsa serta pengembangan ilmu pengetahuan,

yang telah menunjukkan kontribusi berarti bagi pembangunan bangsa, dan yang aktif dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni baik di kancah nasional maupun internasional. Diantara penerima penghargaan tampak Indroyono Soesilo, Menteri Koordinator Kemaritiman dengan anugerah Ganesa Prajamanggala Bakti Adiutama. Sementara Kepala Badan POM, Roy Sparringa menerima penghargaan Ganesa Wirya Jasa Utama bersama dengan 6 tokoh lainnya. Secara khusus, Rektor ITB mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. “Mari terus berkarya, mengembangkan ilmu dan teknologi agar mampu mendukung pembangunan bangsa dan bermanfaat besar bagi masyarakat Indonesia”.@

Menpan RB Apresiasi Dedikasi dan Loyalitas Kerja ASN Badan POM

Pada hari ketiga setelah libur lebaran, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi

melakukan inspeksi mendadak ke kantor Badan POM, Jumat, 24 Juli 2015. Menpan RB yang didampingi langsung oleh Kepala Badan POM, Roy Sparringa beserta jajarannya melakukan sidak secara acak dengan berkelliling ke beberapa unit kerja, seperti laboratorium, dan gedung pelayanan publik di Badan POM. Sidak dilakukan sambil berbincang dan bertanya kepada pegawai yang

sedang bekerja. “Sidak kali ini dilaksanakan juga dalam rangka silaturahmi setelah Hari Raya Idul Fitri dan untuk memantapkan perubahan mindset Aparatur Sipil Negara yang lebih berdisiplin. Hal ini mengingat stigma masyarakat yang berkata bahwa sehabis libur lebaran banyak kantorkantor pemerintah kosong dan stafnya tidak masuk.” “Inspeksi mendadak di Badan POM membuktikan bahwa stigma masyarakat tersebut tidak benar. Terbukti dari absensi dan aktifitas kegiatan di kantor Badan POM sudah kembali berjalan normal seperti sebelum liburan lebaran. Hal ini juga membuktikan bahwa negara senantiasa hadir di dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Yuddy lebih lanjut. @

SESPIMTI POLRI Perkuat Pengawasan Obat dan Makanan

BPOM

BPOM

Yuk Tingkatkan Kompetensi melalui Diklat Auditor “Tuntutan pengawasan intern semakin kompleks. Perubahan paradigma pengawasan yang menekankan fungsi assurance dan consulting menuntut peningkatan kompetensi auditor untuk terus dilaksanakan secara berkesinambungan”, demikian disampaikan Zulaimah, Inspektur Badan POM saat membuka kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) dalam rangka Peningkatan Kompetensi Auditor Inspektorat Badan POM. “Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor adalah mampu untuk mengaudit dan mengevaluasi manajemen risiko yang diterapkan Badan Pengawas Obat dan Makanan”, lanjut Zulaimah.

Diklat yang mengangkat topik “Mengaudit Proses Manajemen Risiko” ini dilaksanakan selama 2 hari, tepatnya pada tanggal 2-3 Juli 2015 di Jakarta. Dalam pembukaan diklat tersebut, Direktur Eksekutif Yayasan Pendidikan Internal Audit Sudar Kendarto menyampaikan “Catur Dharma” Auditor Intern, yang menyatakan bahwa auditor haruslah mampu untuk: 1. Mengevaluasi dan meningkatkan manajemen organisasi; 2. Mengevaluasi dan meningkatkan internal control organization; 3. Mengevaluasi dan meningkatkan good corporate government;



4. Mengevaluasi dan meningkatkan kegiatan anti fraud/korupsi/kecurangan. Selama diklat, peserta diajak belajar dan berdiskusi secara kelompok untuk mengeksplorasi berbagai risiko dan aspek terkait lainnya atas suatu kegiatan mengenai bagaimana penerapan manajemen risiko dan bagaimana melakukan audit atas proses manajemen risiko. Setelah diklat berakhir, peserta diharapkan mampu mengenali risiko, memahami proses manajemen risiko, mampu untuk mengembangkan program dan prosedur audit berdasarkan konsep risiko dan mampu melakukan audit yang berhasil atas proses manajemen risiko.@

Sebanyak 7 orang peserta kuliah profesi di Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) mengunjungi Badan POM pada Jum’at 10 Juli 2015. Mewakili Kepala Badan POM, Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA, T. Bahdar J. Hamid yang didampingi oleh Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan, Hendri Siswadi, menerima kunjungan dalam diskusi yang bertajuk Penyidikan Obat dan Makanan.

Dalam paparannya, T. Bahdar J. Hamid menyampaikan bahwa obat dan makanan merupakan salah satu industri strategis yang harus mendapat perhatian khusus karena menyangkut aspek kesehatan manusia dan aspek perekonomian bangsa. Oleh karena itu, pengawasan obat dan makanan penting dilakukan untuk mengawal peredaran obat dan makanan yang aman. Dukungan lintas sektor juga sangat dibutuhkan Badan POM, terutama POLRI dalam upaya penegakan

hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Menanggapi hal tersebut, SESPIMTI POLRI sangat mendukung upaya Badan POM dalam pengawasan obat dan makanan karena Badan POM memiliki peran yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Terlebih jika dibandingkan POLRI, coverage pengawasan Badan POM saat ini belum mencapai kabupaten/kota bahkan kecamatan, sehingga perlu kerjasama lintas sektor dengan POLRI di bidang penegakan hukum. Sinergitas dengan Kepolisian dapat diperkuat tidak hanya dengan penindakan tetapi juga pencegahan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat. Dalam upaya pengawasan obat dan makanan khususnya peredaran produk ilegal dan palsu melalui online, Badan POM bisa memanfaatkan kerjasama dengan Divisi Cyber Crime Mabes POLRI untuk melakukan pengusutan pelaku guna proses penegakan hukum. Tindakan preventif juga penting dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. POLRI melalui Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) siap membantu Badan POM dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat agar lebih selektif mengonsumsi obat dan makanan yang aman. POLRI memberikan saran kepada Badan POM untuk lebih intens dalam melakukan operasi pasar di berbagai daerah.@


23/09/2015 13:48:07

Memaknai Kemerdekaan dengan Pengabdian

Recommend Documents