MAKNA PEMBERIAN PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS PEMBUATAN AKTA MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

LEX HUMANA Jurnal Hukum dan Humaniora Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016; 51-68

p-ISSN: 2460-5689 e-ISSN: 2460-5859

MAKNA PEMBERIAN PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS PEMBUATAN AKTA MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS GIVING MEANING OF EXTENSION BY LAW NOTARY DEED IN MAKING POSITIONS BY LAW NOTARY Ririk Eko Prasetyo, M.Khoidin dan Ermanto Fahamsyah Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember Abstrak Pemberian penyuluhan hukum oleh notaris mengandung makna lebih luas/umum. Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN menyatakan notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan pembuatan akta. Namun, makna pemberian penyuluhan hukum oleh notaris mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan/kekaburan norma mengenai kewenangan notaris. UUJN sendiri tidak menjelaskan mengenai batasan-batasan berkaitan dengan pemberian penyuluhan hukum oleh notaris. Bahkan di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN hanya menyatakan cukup jelas. Sehingga norma mengenai pemberian penyuluhan hukum oleh notaris memberikan ruang untuk di interprestasi oleh berbagai pihak. Tujuan penyuluhan hukum untuk memberikan pemahaman/nasehat hukum oleh notaris kepada klien dengan penjelasan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan notaris dalam menjalankan jabatannya berkaitan dengan pemberian penyuluhan hukum adalah berbeda dengan penegak hukum lainnya seperti, hakim, jaksa, polisi, dan pengacara/advokat. Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Notaris, Akta dan Kepastian Hukum.

Abstrack The provision of legal counseling by a notary implies a wider/general. Article 15 paragraph (2) letter e uujn said notary authorities provide information law with respect certificate. But, meaning the provision of information law by a notary has resulted in the obscurity/vagueness a norm regarding the authority notary. Uujn own t elaborate about restrictions pertaining to the provision of information law by a notary. Even within explanation to sec 15 paragraph (2) letter e uujn only state quite clear. So that a norm on the counseling law by a notary give space for in interprestasi by various parties. The purpose of counseling law to provide understanding/advice law by a notary to the client with the explanation that in accordance with the proviVolume 1, Nomor 1, Oktober 2016

51

Makna Pemberian Penyuluhan Hukum oleh Notaris Pembuatan Akta...

sions laws and regulations. While the notary in run his position pertaining to the provision of information law is different with law enforcement such as, judge, prosecutor, police, and lawyer/ advocate. Keywords: Counseling law, notary, deed and legal certainty.

Pendahuluan Kehidupan sehari-hari pasti membutuhkan adanya suatu alat bukti tentang hal-hal yang penting, misalnya tentang terjadinya suatu peristiwa/tindakan, kesepakatan atau perjanjian. Alat bukti yang paling wajar hanyalah saksi, dimana saksi itu adalah orang yang pada waktu perubahan/tindakan hukum itu berlangsung, saksi yang bersangkutan ikut hadir, orang itu dihadapan untuk memberikan kesaksian tentang apa yang mereka alami, dengar dan/atau lihat. Alat bukti autentik yang memiliki kekuatan sempurna salah satunya dibuat oleh notaris. Notaris awalnya diatur dalam Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Peraturan Jabatan Notaris) yang diundangkan pada tanggal 26 Januari 1860 dalam Staatsblad Nomor 3, mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860 (selanjutnya disebut PJN). Kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang bersifat umum. Notaris dalam perkembangannya, diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang merupakan pengganti undang-undang peninggalan jaman kolonial. UUJN juga merupakan bentuk unifikasi sebagian besar undangundang yang mengatur mengenai kenotariatan dan untuk menyesuaikan perkembangan hukum dalam masyarakat, khususnya di bidang hukum perdata. Wewenang notaris sebagai seorang pejabat umum yang membuat akta autentik dapat pula ditemukan dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk di nyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian

52

LEX HUMANA, Jurnal Hukum dan Humaniora

Ririk Eko Prasetyo, M.Khoidin dan Ermanto Fahamsyah

hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Untuk menjamin adanya prinsip tersebut, berdasarkan konsideran UUJN dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau pejabat yang berwenang. Alat bukti yang terkuat, terpenuhi, dan mempunyai peranan penting berupa akta autentik untuk menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Notaris mempunyai peran yang sangat unik. Bagi masyarakat, notaris muncul sebagai sosok yang mempunyai kewenangan publik, penyuluh, dan pemberi nasehat. Dalam menjalankan jabatannya secara profesional dirasakan semakin penting karena kedudukan notaris sebagai pejabat umum berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat dalam memberikan bantuan pelayanan atau jasa. Apabila hal tersebut tidak diberikan secara baik atau profesional, maka nantinya terdapat pihak yang dirugikan sebagai akibat hukum dari kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat oleh notaris. Kewenangan notaris secara khusus dalam membuat akta autentik juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta dibawah tangan, mengesahkan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan akta risalah lelang. Berkaitan dengan pemberian penyuluhan hukum oleh notaris, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, bahwa notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum dan penjelasan-penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehubungan dengan pembuatan akta autentik yang akan, sedang dan/atau dibuat sampai sempurnanya akta. Makna pemberian penyuluhan hukum oleh notaris sehubungan dengan pembuatan akta autentik dalam ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan/kekaburan norma mengenai kewenangan notaris. Menurut Penulis norma kabur merupakan makna dari suatu isi yang terdapat di dalam pasal tidak ditetapkan secara persis, sehingga lingkupnya tidak jelas. Ketentuan demikian dinamakan “blanket norm” dan sering ada unsur kesengajaan, agar norma tidak mudah ketinggalan jaman dan dapat mencakup perbuatan yang lebih luas. Di dalam UUJN sendiri tidak menjelaskan mengenai batasan-batasan berkaitan dengan pemberian penyuluhan hukum oleh notaris. Bahkan di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN hanya menyatakan cukup jelas. Sehingga norma mengenai pemberian penyuluhan hukum oleh notaris memberikan ruang untuk di interprestasi oleh berbagai pihak. Sedangkan notaris dalam menjalankan jabatannya berkaitan dengan pemberian penyuluhan hukum adalah berbeda dengan penegak hukum lainnya seperti, hakim, jaksa, polisi dan pengacara/advokat. Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016

53


Disatu sisi dari segi kewenangan notaris dalam pemberian penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta autentik oleh notaris belum dilakukan secara optimal. Sehingga kadang kala terdapat suatu akta yang nilai ke-autentikannya masih diserahkan kepada hakim untuk di nilai. Seharusnya notaris dalam menjalankan jabatannya bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dari segi tujuan dari pemberian penyuluhan hukum oleh notaris agar dalam menjalankan jabatannya membuat akta autentik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan kepastian hukum bagi klien yang membutuhkan akan alat bukti, sehingga dengan demikian memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis mengambil permasalahan untuk dikaji lebih lanjut sebagai berikut: (1) Apa makna pemberian penyuluhan hukum oleh notaris dalam pembuatan akta menurut Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN ? (2) Apa tujuan pemberian penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris sehubungan dengan pembuatan akta autentik ? (3) Bagaimana konsepsi kedepan tentang pemaknaan pemberian penyuluhan hukum oleh notaris sehubungan dengan pembuatan akta ? Metode Penelitian Pada pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Dengan pengkajian tersebut diharapkan akan mempunyai alur pemikiran yang tepat dan mempunyai kesimpulan akhir yang dapat dipertangggungjawabkan secara ilmiah. Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode penelitian dalam karya ilmiah ini adalah yuridis normatif (legal research). Dalam menyempurnakan keakuratan pembahasan pada karya tulis ilmiah ini, diperlukan adanya beberapa pendekatan penelitan yang bertujuan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum untuk dicari jawabnya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubun-

54



gan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pembahasan 1. Makna Pemberian Penyuluhan Hukum Bagi Notaris Notaris mempunyai peran yang sangat unik. Bagi masyarakat, notaris muncul sebagai sosok yang mempunyai kewenangan publik, penyuluh, dan pemberi nasehat. Jabatan notaris mempunyai dua ciri dan sifat yang esentiil, yaitu ketidakmemihakan (impartiality) dan kemandirian atau ketidaktergantungan (indenpendency) di dalam memberikan bantuan kepada para kliennya. Akta autentik merupakan salah satu alat bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat/ pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1867 dan 1868 KUH Perdata. Mengamati makna ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN dahulu diatur dalam PJN dan dihubungkan dengan Pasal 1867 dan Pasal 1868 KUH Perdata tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa: • Akta autentik merupakan alat bukti tertulis; • Memuat tentang semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh semua peraturan umum atau atas permintaan dari para klien notaris; dan • Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. UUJN merupakan bentuk unifikasi sebagian besar undang-undang yang mengatur mengenai kenotariatan dan untuk menyesuaikan perkembangan hukum dalam masyarakat, khususnya di bidang hukum perdata. Sedangkan notaris menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) UUJN menyatakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris secara umum miliki kewenangan sebagai pejabat umum menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016

55


kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan kewenangan notaris secara khusus dalam membuat akta ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta dibawah tangan, mengesahkan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan akta risalah lelang. Berkaitan dengan pemberian penyuluhan hukum oleh notaris, telah diatur pula dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, bahwa notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum dan penjelasan-penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehubungan dengan pembuatan akta yang akan, sedang dan/atau dibuat sampai sempurnya akta. Dari segi istilah penyuluh ialah: (a) proses, cara, perbuatan menyuluh; (b) penera ngan; dan (c) pengintaian; penyelidikan. Penyuluhan adalah turunan dari kata exstension yang dipakai secara luas dan umum dalam bahasa Indonesia. Penyuluhan berasal dari kata dasar suluh yang berarti pemberi terang ditengah kegelapan. Dalam bahasa Belanda penyuluhan disebut Voorlichting yang berarti memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya, dalam bahasa Inggris dan Jerman mengistilahkan penyuluhan sebagai pemberian saran atau Beratung yang berarti seseorang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang tetapi seseorang tersebut yang berhak untuk menentukan pilihannya. Aturan hukum yang dirumuskan dalam bahasa, seringkali merupakan rumusan yang terbuka maupun rumusan yang kabur. Dengan alasan tidak efektifnya hukum memiliki sebab-sebab yuridis dan nonyuridis. Para praktisi atau pengemban hukum di negara-negara berkembang, mengingat adanya ketidak-lengkapan sumber-sumber hukum, acap mengalami kesulitan mencari dan menemukan aturan hukum mana yang seharusnya berlaku dalam suatu situasi konkrit. Lebih lagi mengalami kesulitan untuk memastikan bagaimana semua aturan yang tersedia dan ditemukan yang ada seharusnya ditafsirkan dan dimaknai. Pengertian-pengertian itu lalu dianalisis dan ditelaah apakah pengertianpengertian itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari pengertian-pengertian itu. Dengan demikian perlu adanya interprestasi terhadap hukum yang berlaku. Dengan memberikan deskripsi, melakukan analisis, dan sistemasi terhadap hukum yang berlaku timbullah asumsi bahwa sebenarnya pengertian hukum tersebut sejak semula telah ditetapkan. Kegiatan interprestasi ini dilakukan dalam rangka mendapatkan pengertian yang lebih jelas atau lebih dalam. Makna pemberian penyuluhan hukum oleh notaris sehubungan dengan pem buatan akta dalam ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan/kekaburan norma mengenai kewenangan notaris. Menurut Penulis norma 56



kabur merupakan makna dari suatu isi yang terdapat di dalam pasal tidak ditetapkan secara persis, sehingga lingkupnya tidak jelas. Ketentuan demikian dinamakan “blanket norm” dan sering ada unsur kesengajaan, agar norma tidak mudah ketinggalan jaman dan dapat mencakup perbuatan yang lebih luas. Di dalam UUJN sendiri tidak menjelaskan mengenai batasan-batasan berkaitan dengan pemberian penyuluhan hukum oleh notaris. Bahkan di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN hanya menyatakan cukup jelas. Sehingga norma mengenai pemberian penyuluhan hukum oleh notaris memberikan ruang untuk di interprestasi oleh berbagai pihak. Sedangkan notaris dalam menjalankan jabatannya berkaitan dengan pemberian penyuluhan hukum adalah berbeda dengan penegak hukum lainnya seperti, hakim, jaksa, polisi dan pengacara/advokat. Harus dihindarikan dari adanya norma kabur dalam artian norma bersangkutan tidak jelas isi dan lingkupnya. Terkait itu, norma atau kata-kata beserta makna dari suatu norma dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN yakni kewenangan notaris secara khusus memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta yang ditetapkan harus jelas dan tidak memberikan peluang untuk ditafsirkan dalam pengertian yang berbeda-beda. Untuk itu, norma hukum yang dibentuk perlu menghindari hal-hal seperti adanya penggunaan kata-kata yang samar-samar, mengandung dwiarti/bermakna ganda, penggunaan konsep yang sama dengan kata yang berbeda dan konsep yang berbeda dengan kata yang sama. Penggunaan kata-kata yang berulang-ulang dan panjang. Kata-kata yang dipergunakan seharusnya juga mencakup bidang secara keseluruhan (cover the entire domain). Dengan kata lain, norma dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN terkait dengan makna pemberian penyuluhan hukum oleh notaris haruslah bersifat memaksa dan tidak lagi memberikan peluang penafsiran yang berbeda-beda. Sehingga diupayakan untuk menghindari penggunaan konsep yang sama dengan kata yang berbeda dan konsep yang berbeda dengan kata yang sama (use regorously consistent language). Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN yakni pemberian penyuluhan hukum oleh notaris sehubungan dengan pembuatan akta harus mempunyai makna tertentu yang jelas. Sehingga tidak menjadi sebab peluang untuk terjadinya penafsiran. Untuk mencegah terjadi norma kabur adalah meletakkan konsep terpenting pada akhir kalimat (put the most important concept at the end of the sentence), menghindari pemasukan kata melalui acuan (avoid incorporation by reference), serta menggunakan acuan internal (make internal references correctly). Penempatan konsep terpenting di akhir kalimat akan memudahkan pembaca norma memahami makna dan maksud dari norma

Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016

57


bersangkutan. Adanya pemasukan kata melalui acuan akan dapat menimbulkan norma bersangkutan menjadi terpenggal-penggal dan orang yang membacanya menjadi terbebani untuk menemukan norma dalam produk hukum lain yang dijadikan acuan. Berdasarkan uraian diatas, norma penyuluhan hukum oleh notaris dalam pembuatan akta mengandung makna lebih luas/umum, notaris dalam menjalankan jabatannya hanya sebatas penetapan perjanjian dari suatu perbuatan dan peristiwa hukum di dalam masyarakat sehubungan dengan pembuatan akta. Apabila dilihat dari segi makna penyuluhan hukum lingkupnya bisa mencakup jalur litigasi maupun non litigasi. Secara umum, norma dikategorikan menjadi norma umum (algemeen) dan norma individual (individueel) serta norma yang abstrak (abstract) dan norma yang konkret (concrete). Perbedaan antara yang umum dan yang individu didasarkan pada mereka yang terkena aturan tersebut (adressat), ditujukan pada orang atau sekelompok orang yang tidak tertentu atau ditujukan kepada orang atau sekelompok orang yang tertentu. Sedangkan perbedaan antara norma abstrak dengan konkret didasarkan pada hal yang diatur dalam norma tersebut, untuk peristiwa-peristiwa yang tidak tertentu atau untuk peristiwa-peristiwa tertentu. Terhadap norma kabur yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum kemudian menyebabkan untuk di interprestasi dan penafsiran. Memaknai pasal-pasal secara tekstual, gramatikal, tidak menyentuh tujuan apa yang hendak dicapai dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam memberikan penafsiran, jika diurut berdasarkan prioritas interprestasi, maka interprestasi teleologis mendapat urutan pertama, kemudian disusul oleh interprestasi historis, lalu interprestasi gramatikal hingga yang terakhir adalah interprestasi sistematis. Demikian berdasarkan teori kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN memberikan ruang untuk diinterprestasi, karena mengandung makna lebih luas/umum. Pemberian penyuluhan hukum oleh notaris hanya sebatas satu subyek hukum bagi orang perorangan (person) maupun badan hukum (rechtpersoon) dalam hal ini sehubungan dengan pembuatan akta, berbeda dengan penyuluhan hukum yang diberikan penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi dan pengacara/advokat. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan cita-cita hukum yang diharapkan oleh masyarakat. 58



2. Tujuan Pemberian Penyuluhan Hukum Bagi Notaris Kehidupan sehari-hari pasti membutuhkan adanya suatu alat bukti tentang hal-hal yang penting, misalnya tentang terjadinya suatu peristiwa/tindakan, kesepakatan atau perjanjian. Alat bukti yang paling wajar hanyalah saksi, dimana saksi itu adalah orang yang pada waktu perubahan/tindakan hukum itu berlangsung, saksi yang bersangkutan ikut hadir, orang itu dihadapan untuk memberikan kesaksian tentang apa yang mereka alami, dengar dan/atau lihat. Pertimbangan hukum diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan ratio legis, secara formil dan sederhana tentunya dengan melihat bagian menimbang sebuah undang-undang, karena bagian tersebut menjadi ruh bagi seluruh materi batang tubuh yang ada di dalamnya. Maksud dan tujuan lahirnya UUJN untuk menjamin suatu kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Ketetapan di dalam konsideran menimbang terkandung 2 (dua) hal yakni, pertama, negara hukum dan kedua, untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban serta perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Tujuan penyuluhan hukum agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan. Pemahaman seseorang tentang hukum beranekaragam dan sangat tergantung pada apa yang diketahui dari pengalaman yang dialaminya tentang hukum. Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan yang menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat alat bukti berupa akta autentik atas permintaan klien. Sehingga harus dipahami dan dimengerti, notaris dalam menjalankan jabatannya merupakan sebagian tugas negara yang mempunyai kewenangan utama untuk membuat akta autentik atas permintaan klien digunakan sebagai alat bukti yang sempurna, dalam hal ini notaris diperkenankan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta autentik demi tercapainya kepastian hukum agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Demikian berdasarkan teori kepastian hukum, guna memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Maka positivisme hukum mengindentifikasi hukum dengan peraturan perundang-undangan agar kepastian hukum diperoleh


59


sehingga orang tau dengan pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Dalam hal ini, tentunya harus di dukung aparatur hukum yakni notaris dalam menjalankan jabatannya sehubungan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, penetapan dan peristiwa hukum, sehingga dengan demikian konsistennya penyelenggaraan hukum ini disebut dengan kepastian hukum. Profesi notaris merupakan pekerjaan unik. Undang-undang memberikan kewenangan kepada notaris selaku pejabat umum untuk membuat suatu dokumen berupa akta notaris di bidang hukum perdata. Oleh karena notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara, maka notaris dianggap sebagai bagian dari penguasa. UUJN termasuk rubrik undang-undang organik dan materi yang diaturnya termasuk dalam bidang hukum publik sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah sebagian besar peraturan yang bersifat memaksa (dwingend recht). Jabatan atas kewenangan publik ini merupakan dasar dari pekerjaan notaris yang bidangnya berada di dalam konteks hukum privat. Notaris mempunyai peran yang sangat unik. Bagi masyarakat, notaris muncul sebagai sosok yang mempunyai kewenangan publik, penyuluh, dan pemberi nasehat. Jabatan notaris mempunyai dua ciri dan sifat yang essentiil, yaitu ketidakmemihakan (impartiality) dan kemandirian atau ketidaktergantungan (indenpendency) di dalam memberikan bantuan kepada para kliennya. Merupakan credo, suatu keyakinan, bahwa kedua ciri tersebut melekat pada dan indentik dengan perilaku notaris di dalam menjalankan jabatannya. Demikian berdasarkan teori utilitas (kemanfaatan) dari Jeremy Bentham yang pada prinsip segala sesuatu perbuatan yang menghasilkan kesenangan, kebaikan/ kebahagian, dan untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan/kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Menurut Penulis, teori utilitas (kemanfaatan) dalam memberikan pemahaman/nasehat hukum dengan penjelasan-penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehubungan dengan pembuatan akta autentik yang akan, sedang dan/atau dibuat sampai sempurnya akta diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi kepentingan klien, masyarakat dan notaris. Sehingga hukum sudah sepantasnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi faedah bagi masyarakat dan jangan sampai merugikan orang lain, maka tujuan hukum ialah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya, dengan adanya pemberian pemahaman/nasehat hukum oleh notaris baik bagi orang perorangan (person) maupun badan hukum (rechtpersoon) merupakan tujuan utama daripada hukum dalam hal ini tentunya berkaitan dengan notaris dalam menjalankan jabatannya membuat alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuhi sesuai dengan sistem perundang-undangan di bidang 60



hukum pembuktian. Mengenai pemberian penyuluhan hukum oleh notaris kepada klien yang berkepentingan sehubungan dengan pembuatan akta autentik yang akan, sedang dan/atau dibuat sampai sempurnya akta. Dengan adanya pemahaman/nasehat hukum tersebut oleh notaris diharapkan dapat terciptanya kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan manfaat bagi klien, masyarakat dan notaris. Agar tindakan hukum yang hendak dituliskan/dituangkan atau dikonstatir dalam akta notaris, tidak melanggar peraturan perundang-undangan sehingga dapat memenuhi ketentuan sebagaimana akta autentik. Meskipun pemahaman/nasehat hukum yang diberikan kemudian diterima oleh klien dengan penjelasan tersebut tetap menjadi keterangan klien. 3. Konsep Tentang Pemaknaan Pemberian Penyuluhan Hukum Bagi Notaris Adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat atas jabatan notaris merupakan suatu hal yang prinsipiil yang membuktikan adanya suatu otonomi moral yang diberikan masyarakat kepada lembaga notariat. Justru dengan adanya lembaga notariat sangat diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam arti luas. Bantuan yang diberikan oleh notaris kepada pihak yang menunjuknya, sekaligus telah pula membantu pihak lain dari yang menunjuknya. Hal mana hanya dimungkinkan apabila para pihak mempercayai notaris yang diyakini akan tidak berpihak di dalam menjalankan jabatannya, sehingga keadilan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan dari klien akan tercapai. Maksud dan tujuan lahirnya UUJN untuk menjamin suatu kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Ketetapan di dalam konsideran menimbang terkandung 2 (dua) hal yakni, pertama, negara hukum dan kedua, untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban serta perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Berkaitan dengan pemberian penyuluhan hukum oleh notaris, telah diatur pula dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN yang menyatakan memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Di dalam UUJN sendiri tidak menjelaskan mengenai batasan-batasan berkaitan dengan pemberian penyuluhan hukum oleh notaris. Bahkan di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN hanya menyatakan cukup jelas. Makna pemberian penyuluhan hukum oleh notaris sehubungan dengan pembuatan akta dalam ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan/kekaburan norma mengenai kewenangan notaris. Menurut Penulis norma Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016

61


kabur merupakan makna dari suatu isi yang terdapat di dalam pasal tidak ditetapkan secara persis, sehingga lingkupnya tidak jelas. Ketentuan demikian dinamakan “blanket norm” dan sering ada unsur kesengajaan, agar norma tidak mudah ketinggalan jaman dan dapat mencakup perbuatan yang lebih luas/umum. Sehingga norma mengenai pemberian penyuluhan hukum oleh notaris memberikan ruang untuk di interprestasi oleh berbagai pihak. Sedangkan notaris dalam menjalankan jabatannya berkaitan dengan pemberian penyuluhan hukum adalah berbeda dengan penegak hukum lainnya seperti, hakim, jaksa, polisi, dan pengacara/advokat. Di dalam konstelasi semacam alat bukti autentik, notaris mengambil tempat yang penting. Suatu posisi otonomi dimana bantuan yang diberikan oleh seorang notaris di dalam pengadaan alat bukti yang terkuat untuk mengurangi ketidakpastian di bidang hukum pembuktian. Pemberian penyuluhan hukum oleh notaris pembuataan akta atas permintaan klien. Apabila dibandingkan dengan hakim, jaksa, polisi, serta pengacara/ advokad dalam hal penyuluhan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, Hakim berdasarkan Berdasarkan Pasal 1 angka (1) dan 5 juncto Pasal 18 juncto Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan pejabat negara yang merupakan alat kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Selanjutnya Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan kegiatan bantuan hukum harus dilakukan secara lebih terpadu dan transparan bersama kegiatan penyuluhan hukum. Dalam hal ini program bantuan hukum mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu: (a) tujuan kemanusiaan dalam rangka meringankan beban hidup golongan masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka juga dapat menikmati kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. (b) tujuan peningkatan kesadaran hukum diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kadar kesadaran hukum, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat. Kedua, Jaksa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa jaksa melaksanakan fungsi pemerintah di bidang penuntutan. Dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf a menyebutkan bahwa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Ketiga, Polisi berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 62



2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa kepolisian bertugas untuk menjalankan urusan pemerintah di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara ketentuan Pasal 1 angka (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat menyebutkan bimbingan penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dan penerangan kepada individu atau kelompok secara terus-menerus dengan maksud agar terjadi perubahan perilaku atau sikap yang berguna bagi diri pribadi maupun kelompok atau masyarakat. Keempat, Pengacara/Advokat berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Berdasarkan uraian diatas, makna pemberian penyuluhan hukum oleh notaris apabila dibandingkan dengan hakim, jaksa, polisi dan pengacara/advokat adalah berbeda. Sedangkan pemberian penyuluhan hukum oleh notaris dalam pembuatan akta autentik atas permintaan klien yang datang agar kehendak atau keinginannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris, dimana perbuatan hukum klien tersebut berada dalam lingkup hukum perdata/privat, maka Penulis memandang bahwa lebih tepat untuk menggunakan istilah kewajiban notaris memberikan pemahaman/nasehat hukum dengan penjelasan-penjelasan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap klien. Notaris dalam pemberian penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta yang konotasinya berbeda dan condong lebih luas/umum makna yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN sehingga dapat menimbulkan kekaburan norma apabila dipahami notaris dalam menjalankan jabatannya hanya sebatas pembuatan akta. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN hanya menyatakan cukup jelas, tidak memberikan batasan-batasan berkaitan dengan pemberian penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Harus dibatasi agar makna dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN agar tidak luas/umum apabila dibandingkan dengan penegak hukum lainnya berkaitan dengan penyuluhan hukum seperti hakim, jaksa, polisi dan pengacara/ advokat yang dapat diberikan mulai proses dari litigasi maupun nonlitigasi. Penggunaan bahasa dalam norma hukum tidak menggunaan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. NaVolume 1, Nomor 1, Oktober 2016

63


mun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan. Pembangunan hukum sebagai sarana ketertiban dan kesejahteraan masyarakat yang berintikan keadilan dan kebenaran, harus dapat berperan mengayomi masyarakat serta mengabdi pada kepentingan masyarakat. Materi hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum, menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional, kepatuhan hukum serta tanggung jawab sosial pada setiap warga negara termasuk penyelenggara negara salah satunya adalah notaris yang mendapat kewenangan dari negara untuk menjalankan jabatannya. Dasar psychologis ditambah dengan dasar sosiologis yaitu adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat atas jabatan notaris merupakan suatu hal yang prinsipiil yang membuktikan adanya suatu otonomi moral yang diberikan masyarakat kepada notaris. Justru dengan adanya lembaga notariat sangat diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam arti luas. Bantuan yang diberikan oleh notaris kepada pihak yang menunjuknya, sekaligus telah pula membantu pihak lain dari yang menunjuknya. Hal mana hanya dimungkinkan apabila para pihak mempercayai notaris yang diyakini akan tidak berpihak di dalam menjalankan jabatannya, sehingga keadilan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan dari para pihak akan tercapai. Agar supaya kepentingan masyarakat akan dipenuhinya oleh tugas jabatan notaris dengan kwalifikasi tersebut diatas dapat dilakukan semaksimal mungkin, sehingga dengan demikian tercapai kepastian hukum diperlukan seperangkat peraturan perundang-undangan mengandung adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Asas hukum merefleksikan hubungan antara nilai, dasar pemikiran, moral dan kesusilaan disatu pihak dengan pihak lain yaitu hukum positif. Dalam bentuknya yang formil, struktur dari asas hukum oleh Meuwissen dikatakan, bahwa di dalam hukum positif suatu asas hukum memiliki struktur formil yang membedakannya dengan penampilan dari nilai, norma, ideologi dan peraturan. Suatu nilai adalah gejala yang berkaitan dengan hal-hal yang diungkapkan dengan “sesuatu yang baik” atau “seharusnya baik”, sedangkan norma merupakan wilayah dari “seharusnya”. Suatu norma merupakan penghalusan dari konkretisasi nilai dan dinyatakan dengan pengertian “apa yang seharusnya” serta dilaksanakan secara nyata. Nilai secara struktural adalah dasar dari norma. Pada norma orang selayaknya hanya berpikir tentang bagaimana seharusnya ia berperilaku. Muatan 64



dari norma ditentukan oleh penghargaan akan nilai-nilai dimana keputusan yang diambil adalah untuk menuju pada arah yang benar dan dianggap adil oleh suatu masyarakat. Konkretisasi dari nilai-nilai yang bermuatan dengan unsur politik, secara struktural nilai-nilai yang hidup di dalam suatu masyarakat merupakan dasar dari norma maupun ideologi. Terkait itu, asas hukum yang dijadikan dasar dari suatu peraturan perundangundangan pada asasnya adalah norma, nilai dan ideologi. Suatu asas akan mereferensikan pada suatu keharusan, suatu larangan atau kewenangan yang mendasarkan pada nilai, moral, norma dan ideologi. Dari sini untuk mengetahui adanya peralihan yang terjadi disatu pihak nilai, norma dan ideologi ke pihak lain yaitu peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan/ketetapan-ketetapan. Dengan demikian suatu asas hukum mengkonkretisasikan nilai, norma dan ideologi dalam hubungannya dengan hukum serta mengaktifkan dan menstimulir secara nyata peraturan hukum positif dalam pengambilan suatu keputusan/ketetapan. Dalam suatu norma, fungsi asas hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan peraturan-peraturan atau mencari jalan keluar disamping diperlukan untuk memberikan pengertian mengenai latar belakang (dasar hukum) suatu ketentuan perundang-undangan. Demikian pendapat Dworkin dalam Peter Mahmud Marzuki mengatakan asas hukum adalah dasar pemikiran yang mempunyai pengaruh pada norma perilaku yang menentukan berlakunya suatu norma hukum. Norma perilaku adalah norma-norma sosial yang mengarahkan tindakan-tindakan dari para anggota dari suatu masyarakat. Kesimpulan dan Saran Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh beberapa kesimpulan: Pertama, makna pemberian penyuluhan hukum oleh notaris dalam pembuatan akta menurut undang-undang jabatan notaris terdapat kekaburan norma yang lingkup cakupannya lebih luas/umum sebagaimana penyuluhan hukum yang dimiliki oleh hakim, jaksa, polisi, dan pengacara/advokat yang bisa melalui jalur litigasi maupun non litigasi dalam hal penyuluhan hukum. Sedangkan pemberian penyuluhan hukum oleh notaris lingkupnya hanya sebatas sebelum, saat, dan/atau dibuat sampai sempurnanya akta. Kedua, Tujuan pemberian penyuluhan hukum oleh notaris dengan pemahaman/nasehat hukum kepada klien diberikan penjelasan agar tindakan hukum yang hendak dituliskan/dituangkan atau dikonstatir dalam akta notaris, tidak melanggar peraturan perundang-undangan sehingga dapat memenuhi ketentuan sebagaimana akta autentik. Meskipun pemahaman/


65


nasehat hukum yang diberikan kemudian diterima oleh klien, penjelasan tersebut tetap menjadi keterangan klien. Demikian pemberian penyuluhan hukum harapan yang hendak dicapai untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi klien, masyarakat dan notaris. Ketiga, makna kewenangan notaris secara khusus sehubungan dengan pemberian penyuluhan hukum dalam pembuatan akta, seharusnya pemberian pemahaman/nasehat hukum kepada klien dengan penjelasan akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar makna yang terdapat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN lingkup cakupannya tidak seluas penyuluhan hukum sebagaimana yang dimiliki oleh hakim, jaksa, pengacara/advokat dan polisi yang bisa melalui jalur litigasi maupun non litigasi dalam hal penyuluhan hukum. Saran yang dapat diberikan: Pertama, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu proses pembuatan undang-undang harus memperhatikan bahasa yang akan digunakan sebagai norma agar tidak menimbulkan multitafsir. Bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri sehingga norma hukum yang akan digunakan harus bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan. Kedua, Seharusnya dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN memberikan penjelasan dalam hal notaris menjalankan jabatannya sehubungan dengan pemberian penyuluhan hukum. Agar makna yang terdapat dalam ketentuan pasal tersebut cakupannya tidak luas/umum sebagaimana penyuluhan hukum yang di miliki oleh penegak hukum lainnya seperti: hakim, jaksa, polisi dan pengacara/advokat. Ketiga, Bagi notaris sebelum menyusun, membacakan dan menanda-tangani dalam pembuatan akta seharusnya memberikan pemahaman/nasehat hukum sehingga dengan penjelasan kepada klien terlebih dahulu agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian dapat memberikan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Daftar Pustaka Buku: Daniel Panjaitan, 2007. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Eddy O.S Hiereij, 2009. Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana. Jakarta: Erlangga.

66



G.H.S. Lumban Tobing, 1983. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga. Herlien Budiono, 2013. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Peter Mahmud Marzuki, 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. ________, 2015. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group. Peraturan Perundang-Undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790. Kode Etik Notaris. Makalah/Artikel/Karya Ilmiah: A. Hamid S. Atamimi, 1997. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Jakarta: Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Herowati Poesoko, 2014. Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember. _________, 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris. Jember: Makalah Seminar diselenggarakan Oleh Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember. Ririk Eko Prastyo, 2015. Prinsip Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank. Jember: Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember. Internet: file:///C:/Users/user/Downloads/S2-2013-310408-chapter1%20(1).pdf, Peranan Notaris/ PPAT Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Properti, diakses pada tanggal 17 April 2016 pukul 11: 18 WIB. I Made Arya Utama, Hukum Lingkungan (Sistem Hukum Perijinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan),https://bo HYPERLINK “https://books.


67


google.co.id/books?id=RfbUxeZiHhAC&pg=PA168&lpg=PA168&dq=norm a+kabur+menurut+arief+sidharta”dq=norma+kabur+menurut+arief+sidharta, diakses pada tanggal 13 Mei 2016 pukul 12:45 WIB. Wikipedia, http://kbbi.web.id/suluh, diakses pada tanggal 9 Mei 2016 pukul 1: 00 WIB. Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Penyuluhan, diakses pada tanggal 13 Mei 2016 pukul 12:12 WIB.

68


MAKNA PEMBERIAN PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS PEMBUATAN AKTA MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Recommend Documents