MAKALAH PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DESA DAN KELURAHAN MELALUI KOLABORASI PUSTAKAWAN DAN PARTISIPASI KARYA SISWA UNTUK PERPUSTAKAAN
Disusun Oleh: Puspita Kusumawardani
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017
1
KATA PENGANTAR
Dalam rangka mengikuti lomba pemilihan pustakawan berprestasi terbaik tingkat Provinsi pada Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca Tahun 2017, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Provinsi Banten, yang selanjutnya penulis membuat makalah tentang pengembangan perpustakaan desa dan kelurahan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon penulis Ibu Dra. Hj. Nur Fatmah yang telah mendukung penulis untuk mengikuti lomba pustakawan ini serta Ibu Kepala Bidang Perpustakaan Ibu Linda, SH yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan makalah ini dapat memberikan manfaat bagi instansi serta dapat terus berkembang dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai pengembangan perpustakaan. Terima kasih pula kepada seluruh panitia lomba yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti lomba dalam menambah pengalaman serta pengetahuan penulis dalam bidang kepustakawanan. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sebagai penyempurnaan makalah pengembangan perpustakaan desa dan kelurahan ini.
Cilegon, 8 Agustus 2017 Penulis
2
ABSTRAK
Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran inovasi program dan strategi bagi pengembangan perpustakaan desa dan kelurahan. Analisis strategi dilakukan di Kota Cilegon Provinsi Banten. Dengan melihat masalah yang ada, serta analisis SWOT dihasilkan strategi bahwa dengan kolaborasi perpustakaan serta partisipasi pemuda dalam memberikan karyanya untuk perpustakaan diasumsikan dapat mengembangkan perpustakaan. Dari hasil kunjungan di salah satu perpustakaan sekolah yang pernah menjuarai tingkat nasional, perpustakaan tidak hanya sebagai tempat buku-buku, namun perpustakaan merupakan pusat kegiatan kesiswaan secara kreatif dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Jika diterapkan pada perpustakaan desa dan kelurahan, dapat diupayakan untuk bagaimana menarik karya-karya siswa dan pemuda lingkungan sekitar untuk berpartisipasi dalam menambah koleksi perpustakaan desa dan kelurahan. Selain itu, kolaborasi perpustakaan desa dan kelurahan perlu dilakukan dengan tingkat pusat, daerah maupun sekolah. Kolaborasi di perpustakaan desa dan kelurahan membutuhkan pustakawan yang bisa menggerakkan pihak-pihak yang terkait. Di Kota Cilegon kolaborasi antara pustakawan perpustakaan umum daerah kota dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik dalam upaya rencana penetrasi aplikasi inlislite 3 ke seluruh perpustakan kelurahan. Setelah berkolaborasi dengan Dinas Kominfo, Pustakawan kota berencana berkolaborasi dengan lurah dengan cara Pustakawan kota diperbantukan pada perpustakaan kelurahan yang menjadi pilot project untuk membenahi perpustakaan kelurahan bersama pengelola perpustakaan kelurahan sampai perpustakaan kelurahan bisa berkembang secara mandiri. Rencana berikutnya, kolaborasi dengan Rumah Peradaban Banten yang telah membina 3 kelurahan dalam kegiatan sosialnya untuk bersamasama mensinkronisasikan kegiatan yang mempunyai visi misi yang sama dalam hal kepustakawanan. Rumah Peradaban Banten telah berkolaborasi dengan karyawan PT. Krakatau Posco dalam upaya memberikan 1 jam Corporate Social Responsibility (CSR) pada kegiatan mengajar bahasa Inggris gratis dan story telling kepada anak-anak desa. Kolaborasi tersebut direncanakan dapat disambung kembali dengan kolaborasi pustakawan dalam memberikan bimbingan kepada pemustaka untuk mendatangkan narasumber praktisi sosial dan pihak perusahan tersebut serta pada kegiatan lainnya yang memungkinkan diadakan kolaborasi. Kata Kunci : perpustakaan desa, perpustakaan kelurahan, kolaborasi, kerjasama perpustakaan, pengembangan perpustakaan, karya siswa, inlislite, pustakawan, CSR 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................i ABSTRAK ....................................................................................................................ii DAFTAR ISI.................................................................................................................iii I. PENDAHULUAN ..................................................................................................1 A. Latar Belakang ..................................................................................................1 B. Identifikasi Masalah ..........................................................................................2 C. Tujuan dan Sasaran ...........................................................................................2 II. PEMBAHASAN .....................................................................................................3 A. Landasan Teori/ Dasar Pemikiran .....................................................................3 B. Penyelenggaraan Perpustakaan Desa dan Kelurahan .......................................4 C. Rencana Pengembangan Perpustakaan Desa dan Kelurahan............................7 1. Analisis SWOT ...........................................................................................8 2. Strategi Pengembangan Kepustakawanan Perpustakaan Desa/Kelurahan. 9 III. KESIMPULAN DAN SARAN...............................................................................22 DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………...24
4
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Desa merupakan mata rantai terlemah jika sistem pemerintahan diibaratkan sebagai
mata rantai dari mulai pusat, daerah dan desa/kelurahan. Padahal, Desa dan Kelurahanlah yang menjadi pertautan terakhir dengan masyarakat yang akan membawa ke tujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama. Perpustakaan desa dan kelurahan adalah lembaga layanan publik yang berada di desa dan kelurahan. Sebuah unit yang dikembangkan dari, oleh dan untuk masyarakat tersebut, bertujuan untuk memberikan layanan dan memenuhi kebutuhan warga yang berkaitan dengan informasi, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan rekreasi kepada semua lapisan masyarakat. Secara umum, pada tataran legalitas formal, status dan program pengembangan perpustakaan secara umum di Indonesia sudah mengalami perubahan yang cukup baik, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Begitu juga dengan Perpustakaan Desa/Kelurahan, lahirnya Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan, dimana aspekaspek pengembangan perpustakaan dan kepustakawanan sudah dikaji dan diatur rapi secara terperinci dalam pasal-pasal perundang-undangan tersebut. Sebagai bentuk respon terhadap amanat undang-undang tersebut, Berbagai pihak terutama yang terkait langsung dengan bidang perpustakaan juga telah berusaha untuk mengimplementasikan keputusan tersebut melalui program perpustakaan di tingkat desa/ kelurahan. Namun demikian secara operasional peran penting perpustakaan belum dapat diaktualisasikan secara optimal. Kota Cilegon, menurut data hasil pembinaan kelurahan tahun 2017, masih ada beberapa perpustakaan kelurahan yang belum beroperasi secara optimal. Dalam penyelenggaraannya banyak kendala-kendala yang muncul antara lain disebabkan kompetensi SDM yang belum memadai, masih rendahnya minat baca masyarakat, terbatasnya jumlah koleksi dan yang paling dominan adalah masalah terbatasnya anggaran dalam pengembangan perpustakaan itu sendiri. Walaupun perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dan strategis sebagai partner dalam mendukung tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi pada kenyataannya pengalokasian dana untuk pengembangan perpustakaan masih sangat 5
memprihatinkan. Karena permasalahan ini sifatnya mendasar, hal ini tentu memiliki dampak langsung pada seluruh program pengembangan perpustakaan pada semua jenis dan tingkat, terutama pada tingkat perpustakaan desa/kelurahan. Pada level perpustakaan desa dan kelurahan, permasalahan tersebut tentu lebih terasa dampaknya. Banyak desa-desa dan kelurahan yang bahkan belum memiliki perpustakaan dikarenakan tidak adanya anggaran. Dari 82.505 desa yang ada di Indonesia, baru 21.467 desa yang sudah memiliki perpustakaan (Perpustakaan Nasional, 2017). Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas perlu dilakukannya suatu strategi untuk mengembangkan perpustakaan desa dan kelurahan sehingga perpustakaan desa dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam makalah ini penulis akan mengerucutkan pembahasan menuju bagaimana strategi pengembangan perpustakaan desa dan kelurahan mengingat hingga saat ini banyak perpustakaan desa dan kelurahan yang belum berkembang. B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan perpustakaan desa dan kelurahan, antara lain: 1.
Terbatasnya anggaran untuk pengadaan koleksi perpustakaan
2.
Terbatasnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
3.
Rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan
4.
Belum adanya mobil atau motor perpustakaan keliling kelurahan
5.
Tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai
6.
Belum semua desa dan kelurahan memiliki gedung perpustakaan sendiri
C. Tujuan dan sasaran 1. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah : a.
Menganalisis permasalahan-permasalahan dalam pengembangan perpustakaan desa dan kelurahan.
b.
Menganilisis penyebab perpustakaan desa dan kelurahan sulit berkembang.
c.
Menganalisis strategi yang dapat dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan/ hambatan dalam pengembangan perpustakaan desa dan kelurahan
2. Sasaran Sasaran dalam pengembangan perpustakaan desa dan kelurahan antara lain: 6
a.
Masyarakat Desa dan Kelurahan
b.
Pemerintah Desa dan Kelurahan
c.
Pemerintah Kabupaten/ Kota
d.
Pemerintah Provinsi
e.
Pemerintah Pusat sebagai Pembina
7
BAB II PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
A.
Landasan Teori Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pada
tatanan legalitas perpustakaan desa/kelurahan sudah diatur keberadaannya dan merupakan bagian dari perpustakaan umum yang berada di wilayah desa/kelurahan pada suatu kecamatan kabupaten/kota suatu daerah. Selain itu, jauh sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 f yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia”. Dalam hal ini desa/kelurahan sebagai bagian terkecil tempat berkumpulnya masyarakat suatu wilayah mempunyai hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Ada beberapa aturan yang melandasi adanya perpustakaan desa/kelurahan yaitu sebagai berikut: 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: a.
Pasal 1, dijelaskan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
b.
Pasal 4, dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dijelaskan dalam pasal 10 bahwa Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah
8
menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Urusan Pemeritahan Kabupaten/Kota kepada Desa. a.
Termaktub dalam pasal 2 ayat 1, Jenis Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa salah satunya yaitu Bidang Arsip dan Perpustakaan. Urusan yang diatur antara lain masalah : Pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa, serta Pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.
b.
Dan apabila dalam pelaksanaan urusannya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan (dalam pasal 6 ayat 3).
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa / Kelurahan, dan dijelaskan pada pasal 7 bahwa : a.
Kepala Desa/Kepala Kelurahan atau tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala
Desa/Kepala
Kelurahan
merupakan
Pembina
Perpustakaan
Desa/Kelurahan. b.
Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
dapat
memfasilitasi
Pemerintah
Desa/Kelurahan dalam membina Perpustakaan Desa/Kelurahan. c.
Pemerintah
Daerah
dapat
membina
penyelenggaraan
Perpustakaan
Desa/Kelurahan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan. B.
Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan Salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan membaca guna
mencerdaskan kehidupan masyarakat desa/kelurahan adalah perpustakaan, oleh karena itu maka secara umum tujuan penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah : 1.
Untuk menunjang program wajib belajar
2.
Menunjang program kegiatan pendidikan seumur hidup bagi masyarakat
3.
Menyediakan buku - buku pengetahuan maupun keterampilan untuk mendukung keberhasilan kegiatan masyarakat di berbagai bidang, misalnya:
Pertanian ( yang produktif ) 9
4.
Perikanan, peternakan, perindustrian
Pengolahan, pemasaran
Kewirausahaan
Buku anak-anak dan lain-lain
Menggalakkan minat baca masyarakat dengan memanfaatkan waktu luang untuk membaca agar tercipta masyarakat kreatif, dinamis, produktif dan mandiri.
5.
Menyimpan dan mendayagunakan berbagai dokumen kebudavaan sebagai sumber informasi, penerangan, pembangunan dan menambah wawasan pengetahuan masyarakat pedesaan dan kelurahan.
6.
Memberikan semangat dan hiburan yang sehat dalam pemanfaatan waktu senggang dengan hal – hal yang bersifat membangun.
7.
Mendidik masyarakat untuk memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka secara tepat guna dan berhasil guna.
Dalam hal penyelenggaraannva, setiap desa/kelurahan, seyogyanya dapat berperan sebagai berikut : 1.
Menumbuhkan, membina dan mengembangkan prakarsa dan swadaya masyarakat desa/kelurahan di bidang perpustakaan;
2.
Menampung, mengarahkan dan menyalurkan prakarsa swadaya masyarakat desa/kelurahan
tersebut
dalam
perwujudan/pelaksanaan
penyelenggaraan
perpustakaan desa/kelurahan dengan saling berperan serta sesuai kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing. Adapun penanggungjawab pelaksanaan perpustakaan desa/kelurahan yaitu : 1.
Kepala Desa/Kelurahan secara fungsional adalah penanggung jawab pelaksana penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan.
2.
Pelaksana kegiatan sehari-hari atas perpustakaan desa/kelurahan dilakukan oleh pengurus perpustakaan desa/kelurahan.
3.
Dalam
melaksanakan
tugasnya
pengurus
perpustakaan
desa/kelurahan
menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada kepala desa/kelurahan.
Bila dilihat dari Pedoman Standar Nasional Perpustakaan, ketentuan maupun persyaratan dan ketentuan penyelenggaraan perpustakaan desa dan kelurahan adalah sebagai berikut: 1.
Kerjasama perpustakaan.
10
Kegiatan pemanfaatan layanan perpustakaan secara bersama untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbasis koleksi perpustakaan dengan sistem tertentu. Untuk mengoptimalkan layanan, perpustakaan mengembangkan kerjasama dengan sesama perpustakaan di lingkungan instansi.
2.
Koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan meliputi semua informasi dalam bentuk karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. Jumlah koleksi sekurang-kurangnya meliputi: koleksi anak (500 judul); koleksi remaja/dewasa (1.000 judul); koleksi referensi anak (50 judul); koleksi referensi remaja/dewasa (50 judul); surat kabar yang dilanggan (1 judul); majalah yang dilanggan (1 judul); dan koleksi audio visual (1judul). Perpustakaan memiliki jenis koleksi anak, koleksi remaja, dewasa, koleksi referensi, surat kabar dan majalah. Koleksi perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat. Usia koleksi diharapkan memiliki koleksi terbaru ( lima tahun terakhir) sekurang-kurangnya 10% dari jumlah koleksi keseluruhan. Perpustakaan menyediakan bahan perpustakaan referensi. Koleksi bahan perpustakaan referensi sekurang-kurangnya terdiri dari ensiklopedia dan kamus. Bahan perpustakaan diseleksi dan diolah dengan sederhana. Proses pengolahan bahan perpustakaan dilakukan melalui pencatatan dalam buku induk, deskripsi bibliografis, dan klasifikasi. Bahan
perpustakaan
dirawat
dengan
mengendalikan
kondisi
koleksi
perpustakaan dengan menjaga temperatur, cahaya dan kelembaban ruangan serta melakukan perbaikan bahan pustaka yang sudah rusak secara sederhana.
3.
Tenaga Perpustakaan. Perpustakaan memiliki tenaga sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Kepala perpustakaan sekurang-kurangnya berlatar belakang pendidikan SLTA dan yang sederajat. 11
Tenaga pengelola perpustakaan sekurang-kurangnya berlatar belakang pendidikan SLTP dan yang sederajat. Pembinaan
tenaga
pengelola
perpustakaan
dengan
cara
mengikuti
seminar/workshop kepustakawanan.
4.
Layanan Perpustakaan; jasa yang diberikan kepada pemustaka sesuai dengan misi perpustakaan. Jam buka perpustakaan sekurang-kurangnya 6 jam per hari. Perpustakaan menyelenggarakan jenis layanan sekurang-kurangnya meliputi: layanan sirkulasi, layanan membaca ditempat, layanan referensi, dan penelusuran informasi. Frekuensi peminjaman koleksi sekurang-kurangnya 0,125 per eksemplar per tahun (jumlah transaksi pinjaman dibagi dengan jumlah seluruh koleksi perpustakaan).
5.
Pelestarian bahan perpustakaan; kegiatan pemeliharaan dan perbaikan bahan perpustakaan baik dalam bentuk fisik asli maupun dalam bentuk alih media.
6.
Sarana dan Prasarana. Gedung; Luas ruangan/gedung perpustakaan sekurang-kurangnya 56 m2 dan Memenuhi standar kesehatan, kenyamanan dan keselamatan. Lokasi perpustakaan terletak dalam satu gedung dengan kantor desa/kelurahan atau di tempat yang berdekatan dengan gedung kantor desa/kelurahan. Ruang perpustakaan sekurang-kurangnya meliputi ruang koleksi, dan ruang baca. Perpustakaan mempunyai sarana layanan sekurang-kurangnya meliputi: rak buku ( 3 buah); rak majalah (1 buah); meja baca (4 buah); meja kerja (1 buah); kursi baca (8 buah); perangkat komputer (1 unit).
7.
Pengorganisasian. Perpustakaan desa/kelurahan merupakan satuan organisasi perpustakaan yang dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan. Struktur organisasi berada di bawah kepala desa. Struktur organisasi perpustakaan sekurang-kurangnya terdiri dari : kepala desa, kepala perpustakaan, unit layanan pembaca.
12
Struktur Organisasi Perpustakaan Desa/kelurahan
Kepala Desa / Lurah Kepala Perpustakaan Unit Layanan Pembaca
Pengorganisasian perpustakaan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel. Indikator keberhasilan pengelolaan perpustakaan diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat. Pengorganisasian perpustakaan memiliki prosedur yang baku. 8.
Status kelembagaan; Status kelembagaan perpustakaan desa/kelurahan di bawah wewenang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah, tanpa eselon.
9.
Pengelolaan Perpustakaan a) Perencanaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan. b) Perpustakaan menyusun rencana kerja dan program kerja. c) Perpustakaan memiliki kebijakan pengelolaan dengan mengacu pada rencana kerja dan program kerja. Kebijakan perpustakaan desa terintegrasi dengan kebijakan kelurahan.
10. Pengembangan perpustakaan a) Kebijakan
daerah
dalam
pengembangan
perpustakaan
menjadi
kewenangan pemerintah desa/kelurahan. b) Pengaturan, pengawasan. dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan menjadi kewenangan pemerintah desa/kelurahan. c) Pengembangan
perpustakaan
pembudayaan kegemaran membaca.
13
diarahkan
untuk
mendukung
d) Pengembangan perpustakaan desa menjadi tanggung jawab kepala desa/lurah yang berkedudukan di desa/kelurahan dan dipimpin oleh seorang kepala. e) Perpustakaan desa/kelurahan menyelenggarakan kerja sama antar perpustakaan. 11.
Pengawasan a) Pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan. b) Supervisi dilakukan oleh kepala perpustakaan dan pemerintah daerah secara teratur dan
berkesinambungan
untuk
menilai efisiensi,
efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan. c) Pengawasan perpustakaan dilakukan oleh masyarakat berupa saran perbaikan. d) Perpustakaan menyediakan kotak saran untuk menampung pengaduan atau saran masyarakat. e) Kepala perpustakaan menyelesaikan setiap saran
atau
pengaduan
masyarakat sesuai kewenangannya. 12.
Pelaporan a) Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada Kepala Desa. b) Pelaporan dibuat secara berkala dan mengacu pada tugas dan fungsi perpustakaan. c) Pelaporan berfungsi sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indikator kinerja.
13.
Anggaran a) Anggaran perpustakaan secara rutin tersedia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). b) Anggaran dari sumber lain yang tidak mengikat.
C.
Rencana Pengembangan Perpustakaan Desa dan Kelurahan Keberadaan perpustakaan desa dan kelurahan menjadi garda terdepan dalam
mewujudkan visi Perpustakaan Nasional RI, yaitu menuju Indonesia cerdas melalui gemar membaca melalui perpustakaan. Visi tersebut sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa 14
penyelenggaraan negara bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Desa/kelurahan sebagai pemerintahan dengan lingkup wilayah terkecil memiliki peran strategis membudayakan kegemaran membaca karena lebih terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun dalam penyelenggaraannya, banyak ditemui kendala terkait dalam berbagai aspek. Diantaranya adalah aspek biaya, sumber daya manusia dalam mengelola (tenaga dan kompetensi kepustakawanan), koleksi yang dimiliki serta aspek geografis yang juga turut menjadi faktor penghambat pengembangan perpustakaan desa dan kelurahan secara optimal. Dalam melakukan rencana pengembangan perpustakaan desa, diperlukan sebuah analisis dan strategi sebagai dasar pembuatan kebijakan yang akan diambil. 1. Analisis SWOT Analisis SWOT merupakan teknik yang paling sering digunakan dalam melakukan analisis suatu kondisi. Teknik tersebut biasa digunakan dalam mengembangkan sebuah organisasi atau institusi. Ada empat pilar dalam analisis SWOT, yaitu kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan hambatan (threat). Berikut ini adalah hasil analisis SWOT terkait dengan rencana pengembangan perpustakaan desa/kelurahan. a. Kekuatan (strength) -
Lingkup masyarakat lebih kecil sehingga umumnya bersifat homogen dilihat dari pendidikan dan pekerjaan.
-
Lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
b. Kelemahan (weakness) -
Sumber daya manusia tidak memadai, baik dari segi jumlah tenaga pengelola maupun kompetensi kepustakawanan yang dimiliki.
-
Anggaran yang tersedia jumlahnya sangat terbatas.
-
Sebagian besar desa dan kelurahan belum memiliki gedung/ruangan khusus yang digunakan untuk perpustakaan termasuk didalamnya sarana dan prasarana yang memadai.
-
Koleksi yang ada masih sangat minim.
-
Pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan masih seadanya.
c. Peluang (opportunity) -
Pilihan terhadap sumber informasi bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil sangat terbatas, sehingga perpustakaan desa dan kelurahan bisa menjadi sumber informasi yang sangat penting bahkan mungkin satusatunya. 15
-
Potensi pemanfaatan perpustakaan oleh seluruh lapisan masyarakat sangat besar karena secara umum masyarakat desa dan kelurahan masih senang meminjam buku daripada membeli buku.
-
Adanya aturan Undang-Undang Nomor 3 Perpustakaan
Desa/Kelurahan
mengenai
Tahun 2001 tentang
pembentukan
organisasi
perpustakaan desa/kelurahan yang dapat dibentuk dari organisasi kelembagaan di masyarakat yang belum banyak diterapkan oleh semua perpustakaan desa/kelurahan. -
Adanya bantuan dana 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan desa/kelurahan yang belum dimanfaatkan untuk perpustakaan desa/kelurahan.
-
Adanya dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang belum dimanfaatkan secara menyeluruh oleh perpustakaan desa/kelurahan.
-
Adanya jam CSR karyawan yang belum dimanfaatkan untuk tenaga perpustakaan desa dan kelurahan.
d. Hambatan (threat) -
Wilayah geografis Indonesia serta belum meratanya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat pedalaman membuat akses ke sebagian pedesaan cukup sulit. Hal ini menjadi salah satu sulitnya melakukan pembinaan bagi perpustakaan desa/kelurahan
-
Pola pikir masyarakat yang tradisional cenderung memilih pengetahuan yang didapat secara turun-temurun sebagai pedoman hidupnya. Umumnya masyarakat desa tidak lagi tergerak untuk memperoleh pengetahuan baru yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan mereka
2. Strategi Pengembangan Kepustakawanan Perpustakaan Desa/Kelurahan Pengembangan kepustakawanan merupakan kegiatan untuk memperoleh cara baru guna meningkatkan nilai tambah dari berbagai aspek pelaksanaan kegiatan kepustakawanan yang sedang atau sudah berjalan sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal, efektif dan efisien. Dalam pengembangan kepustakawanan, ada tiga aspek perpustakaan yang akan dikembangkan, yaitu : a. Pendidikan Menurut UU no. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, tenaga perpustakaan adalah pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan (pasal 29 ayat (1)). Pengertian pustakawan menurut UU no, 43 Tahun 2007 adalah 16
“seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan” (pasal 1 butir 8). Didalam definisi tersebut terkandung makna bahwa pustakawan diwajibkan untuk memiliki kompetensi kepustakawanan baik yang diperoleh melalui pendidikan (S1 perpustakaan atau yang lebih tinggi) dan pelatihan kepustakawanan (diklat fungsional dan teknis kepustakawanan). Pengembangan kompetensi tidak hanya diperuntukkan bagi pustakawan semata. Tenaga teknis perpustakaan juga memerlukan pengembangan kompetensi terutama yang berkaitan dengan teknis pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Dengan kompetensi yang dimiliki diharapkan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sesuai dengan standar perpustakaan di tingkat desa/kelurahan. b. Pengelolaan perpustakaan Pengelolaan perpustakaan mencakup 3 hal, yaitu pengembangan koleksi perpustakaan, pengolahan bahan perpustakaan, dan pelestarian bahan perpustakaan. Dalam pengembangan koleksi bahan perpustakaan hal yang paling utama adalah keterpakaian bahan perpustakaan untuk dimanfaatkan pemustaka.
Sebagaimana
Ranganathan
mencetuskan
lima
prinsip
perpustakaan, yaitu : -
Books are for use (setiap buku harus digunakan)
-
Every reader his book (Setiap pembaca harus ada bukunya)
-
Every books its reader (setiap buku harus ada pembacanya)
-
Save the time of the reader (menghemat waktu pemustaka)
-
Library is growing organism (perpustakaan merupakan organisme yang bertumbuh) Dari lima prinsip tersebut di atas, tersirat bahwa hal terpenting dalam
pengembangan koleksi adalah pemanfaatan bahan perpustakaan. Dalam perencanaan pengadaan bahan koleksi, pustakawan harus mengenali betul karakter dari pemustaka yang menjadi target potensial. Hal ini dapat dilihat dari profesi mayoritas pemustaka yang dalam hal ini adlaah penduduk desa/kelurahan, usia penduduk dan juga kebutuhan akan informasi tertentu yang dipesan oleh pemustaka.
17
Perpustakaan yang baik adalah perpustakaan mampu memenuhi kebutuhan informasi perpustakaan secara cepat dan tepat. Hal ini berkaitan dengan pengolahan bahan perpustakaan. Perpustakaan memiliki standar yang baku terkait pengelompokan bahan perpustakaan ditinjau dari isi dan juga jenisnya. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pustakawan menemukan informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka sehingga dapat menghemat waktu pemustaka. Bahan perpustakaan merupakan koleksi yang harus dijaga dan dirawat dengan perlakuan khusus. Perlakuan khusus terhadap bahan perpustakaan dimaksudkan agar usia bahan perpustakaan dapat bertahan lebih lama. Namun dalam tataran perpustakaan desa, pelestarian dalam hal konservasi dapat dikesampingkan mengingat besarnya biaya dan tingkat kesulitan dalam menerapkannya sangat tinggi. Namun upaya perlakuan khusus seperti pengaturan suhu ruangan, pencahayaan, dan lain-lain tetap perlu dilakukan. c. Layanan perpustakaan Ujung tombak dari penyelenggaraan perpustakaan adalah layanan pemustaka. Dengan layanan yang baik, maka pemustaka akan senang dalam memanfaatkan keberadaan perpustakaan. Oleh karena itu, layanan prima menjadi suatu keharusan bagi perpustakaan di segala jenis dan tingkatannya.
Berdasarkan uraian permasalahan, analisis SWOT dan lingkup pengembangan perpustakaan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kami merumuskan strategi yang dapat dijadikan solusi atas permasalahan-permasalahan dalam pengembangan perpustakaan desa, yaitu : 1. Kerjasama perpustakaan Di Kota Cilegon telah berkembang di tiga (3) kelurahan konsep kerjasama yang diusung Rumah Peradaban Banten yaitu pemberdayaan karyawan PT. Krakatau Posco dan relawan lainnya dalam memberikan 1 jam Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk pendidikan gratis Bahasa Inggris dan Korea serta Kegiatan Story Telling kepada anak-anak desa. Ini merupakan pencerahan
logis
bahwa
kerjasama
akan
berdampak
positif
bagi
pengembangan perpustakaan desa. Kegiatan sosial dari Rumah Peradaban yang mempunyai konsep terapan pendidikan Saemaul Undong dari Korea Selatan berbasis swadaya masyarakat bisa menjadi kesempatan bagi 18
perpustakaan desa dan kelurahan untuk bekerja sama dalam mengembangkan perpustakaan. Ada beberapa program yang bisa jadi dapat disinkronisasikan dengan
Rumah
Peradaban
Banten
jika
nanti
dilakukan
kerjasama
perpustakaan. Apabila program kerjasama dapat diimplementasikan ke seluruh kelurahan se-Kota Cilegon sebanyak 43 Kelurahan, maka saling bertukar solusi melalui kerjasama ini akan memperkecil hambatan dan tantangan yang selama ini dihadapi oleh Perpustakaan Desa dan Kelurahan.
2. Penyiapan
sumber
daya
manusia
bagi
pengelolaan
perpustakaan
desa/kelurahan. Untuk menyelenggarakan perpustakaan desa/kelurahan, diperlukan seorang pustakawan dan dua orang tenaga teknis perpustakaan. Pustakawan dapat juga merangkap sebagai Kepala Perpustakaan yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan desa/kelurahan. Untuk itu, perlu adanya inisiatif dari Pemerintah Daerah dan Perpustakaan Nasional untuk bekerjasama dalam menyiapkan anggaran guna melaksanakan pelatihan kepustakawanan di tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan agar mempercepat pertumbuhan jumlah pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan di seluruh Indonesia. Dengan kerjasama yang dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota maka diharapkan penyerapan tenaga perpustakaan desa/kelurahan dapat semakin besar. 3. Pembangunan
gedung/ruangan
khusus
perpustakaan
di
lingkungan
pemerintah desa/kelurahan. Pembangunan gedung/ruangan khusus perpustakaan serta sarana dan prasarana standar perpustakaan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Hal ini dapat juga diatasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat baik melalui penggalangan dana maupun tenaga dalam melakukan pembangunan gedung. Selain mengandalkan APBD dan partisipasi masyarakat, pemerintah desa/kelurahan juga dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan BUMN maupun swasta melalui dana bantuan Corporate Social Responsibility (CSR). Namun untuk dapat menjalin kerjasama perlu juga dilakukan pelatihan terkait dengan strategi untuk menjalin kerjasama tersebut.
19
Jika belum memungkinkan untuk pembangunan gedung perpustakaan, dapat dimanfaatkan ruangan yang ada. Dengan adanya aplikasi inlislite versi 3, koleksi digital dapat dimaksimalkan melalui kerjasama dengan perpustakaan umum daerah yang juga bermitra dengan Perpustakaan Nasional RI dalam memanfaatkan aplikasi inlislite. Tampilan perpustakaan desa dan kelurahan minimal bisa dalam bentuk perpustakaan digital. Perpustakaan desa dan kelurahan hanya perlu sarana dan prasarana komputer serta jaringan untuk mengakses koleksi perpustakaan bagi pemustaka. Selain itu, bisa juga dalam bentuk mobil perpustakaan keliling kelurahan yang didapat dari dana DPWKel (Kota Cilegon) yang bersumber dari 5% APBD, karena sampai saat ini belum dimanfaatkan untuk perpustakaan desa dan kelurahan. 4. Koleksi perpustakaan Perpustakaan Desa dan Kelurahan selama ini menghadapi keterbatasan koleksi, karena keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran
pengadaan
koleksi
tersebut
dapat
dilakukan
kerjasama
pengembangan koleksi perpustakaan desa dan kelurahan dengan perpustakaan sekolah. Gerakan Karya Siswa untuk Perpustakaan Desa dan Kelurahan mungkin bisa dijadikan solusi keterbatasan koleksi yang ada di perpustakaan desa dan kelurahan. Para siswa dituntut untuk menulis cerita rakyat menurut karangan dan imajinasinya sendiri sehingga cerita rakyat anak-anak sekarang dapat menjadi cerita rakyat yang bersejarah untuk puluhan tahun mendatang. Hal ini tentu saja tidak terbatas pada kerjasama dengan perpustakaan sekolah saja. Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten/Kota harus melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan terlebih dahulu untuk mengadakan materi menulis cerita rakyat. Di tingkat SD ada pembelajaran Pintar Menulis, sehingga dapat disisipkan kegiatan menulis bagi seluruh siswa SD Kelas 6 untuk membuat cerita rakyat sebagai salah satu syarat kelulusan. Tentu tidak mudah untuk bekerjasama, namun tidak ada salahnya untuk dicoba. Selain membantu memperkaya koleksi perpustakaan sekolah, karya siswa juga dapat memperkaya perpustakaan desa dan kelurahan di mana mereka berada. Koleksi lainnya dalam bentuk digital juga dapat diperoleh melalui kerjasama dengan Perpustakaan yang telah mempunyai koleksi digital. Dengan program aplikasi Inlislite versi 3 dari Perpustakaan Nasional RI akan memudahkan perpustakaan yang bermitra dengan Perpustakaan Nasional RI untuk saling 20
tukar-menukar koleksi. Selain itu pemberian bantuan koleksi bahan perpustakaan dapat dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Umum Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
5. Mendorong
pemanfaatan
bahan
perpustakaan
dengan
melakukan
workshop/seminar tentang pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pekerjaan utama di wilayah perpustakaan desa dan kelurahan. 6. Pendekatan tugas pokok pustakawan sebagai pemimpin perpustakaan Salah satu upaya mempromosikan perpustakaan adalah dengan mengadakan seminar atau workshop dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pekerjaan mereka. Sebagai contoh, di wilayah desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, perpustakaan dapat membuat workshop dengan menggunakan koleksi perpustakaan desa yang ada sebagai sumber referensinya. Dengan cara demikian, masyarakat akan menilai bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka dapat memanfaatkan buku koleksi yang ada di perpustakaan. Setelah kesadaran itu timbul, maka dengan sendirinya kesadaran akan pentingnya informasi dengan membaca akan meningkat sehingga membaca menjadi sebuah kebutuhan.
21
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Perpustakaan desa/kelurahan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi Perpustakaan Nasional RI menjadikan masyarakat Indonesia gemar membaca. Penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan tidak dapat dikesampingkan, dan bisa jadi ujung tombak pembangunan gerakan masyarakat Indonesia Membaca. Masyarakat
Desa/Kelurahan
masih
terus
mengembangkan
swadaya
masyarakat di berbagai bidang. Hal itu didukung dengan dana stimulan 1 Milyar 1 Kelurahan dengan besaran 5% APBD Kabupaten/Kota. Dana tersebut selain untuk membangun infrastruktur fisik, bisa dimanfaatkan pula dengan pembangunan dan pengembangan perpustakaan desa/kelurahan. Namun pada kenyataannya belum semua
desa/kelurahan
memanfaatkan
dana
tersebut
untuk
pengembangan
perpustakaan desa/kelurahan. Tentu saja, tugas pustakawan dalam hal ini hendaknya bisa memanfaatkan kondisi tersebut dengan menyampaikan kepada pimpinan akan solusi pengembangan perpustakaan desa/kelurahan melalui alokasi dana kelurahan tersebut. Selain itu, masalah tenaga perpustakaan desa/kelurahan yang belum ada atau masih kurang, dapat dibentuk dari tokoh masyarakat yaitu RT/RW atau Tim Penggerak PKK. Apabila di dalam alokasi anggaran desa/kelurahan sebesar 5% APBD Kabupaten/ Kota tersebut sudah direncanakan sebuah kegiatan pengembangan perpustakaan desa/kelurahan, dapat diusulkan di dalamnya mengenai pembentukan pengelola perpustakaan desa/kelurahan berikut honorarium pelaksanaan kegiatannya. Selain dana dari APBD, pustakawan juga dapat mendampingi kelurahan untuk berupaya berkolaborasi dengan pihak lain seperti BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, tokoh masyarakat agar dapat mendukung pengembangan perpustakaan di desa/kelurahan. Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perpustakaan desa. Namun, tanpa komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan pihak yang mempunyai dana CSR tersebut, pengembangan perpustakaan desa/kelurahan akan menjadi absurd.
22
B. Saran 1. Pengembangan perpustakaan desa/kelurahan seyogyanya merujuk kepada peraturan perundangan serta Stnadar Nasional Perpustakaan yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI. 2. Pengembangan kompetensi tenaga perpustakaan di desa haruslah menjadi salah satu prioritas pengembangan sumber daya perpustakaan di Indonesia. 3. Perlunya upaya pembinaan dari Perpustakaan Umum Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan dapat lebih optimal. 4. Perlunya pengembangan potensi masyarakat desa melalui pemberdayaan perpustakaan secara optimal. 5. Pustakawan di Perpustakaan Daerah, sebagai perpanjangan tangan dari Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Nasional harus aktif menyampaikan aturan maupun solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam mengembangkan perpustakaan desa/ kelurahan. 6. Pustakawan juga harus jeli melihat peluang terhadap situasi terkini di luar, dengan sering berkoordinasi lintas sektoral akan ditemukan solusi pemecahan masalah baik dana maupun tenaga perpustakaan desa. 7. Pustakawan sebagai pemimpin perpustakaan harus mempunyai daya untuk mempengaruhi, mampu menggerakkan desa/kelurahan untuk bersama-sama membangun perpustakaan desa/kelurahan, juga mempunyai bargaining power kepada stakeholder utama (Walikota/Bupati), stakeholder internal (pimpinan perpustakaan daerah dan seluruh stafnya) dan stakeholder eksternal (perusahaan swasta dan badan pemerintah pemilik CSR). 8. Agar dilakukan kolaborasi antara pustakawan daerah, perpustakaan desa dan kelurahan, Rumah Peradaban Banten, Komunitas peduli minat baca, perusahaan yang memiliki dana CSR dan sumbangan tenaga relawan CSR. 9. Agar dilakukan gerakan karya siswa untuk perpustakaan desa dan kelurahan untuk memperkaya koleksi perpustakaan desa dan kelurahan 10. Agar dilakukan kolaborasi pustakawan daerah dengan Dinas Kominfo sebagai bentuk realisasi program smart city sampai ke tingkat kelurahan berupa aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Inlislite 3 dan layanan TIK Perpusnas RI lainnya.
23
DAFTAR PUSTAKA
Djuharie, O. Setiawan. 2001. Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi. Bandung: Yrama Widya. Eryono, Muhammad Kailani. 2015. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Edited by Sulistyo Basuki. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. Indonesia. 2010. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. LAN RI. 2014. Koordinasi dan Kolaborasi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI. RI, Perpustakaan Nasional. 2015. Jabatan Fungsional Dan Angka Kreditnya. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. Setiarso, Bambang. 2010. Pengkajian Pengembangan Perpustakaan Dokumentasi Dan Informasi. Edited by Soekarman Kartosedono. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. Soetomo. 2008. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR. Suprihati. 2010. Peraturan Perundang-Undangan Perpustakaan Dan Peraturan Terkait. Edited by Supriyanto. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. Wasistiono, Sadu. 2007. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: CV. FOKUSMEDIA.
24
