29 Oktober 2012
1. PENDAHULUAN
2
LATAR BELAKANG Terdapat 3 (tiga) landasan hukum dalam penyusunan RKA-K/L, yaitu: (i) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; khususnya pada Bab III Penyusunan dan Penetapan APBN Pasal 14; (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L; serta (iii) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L. Ketiganya belum sepenuhnya dapat memberikan panduan secara teknis dalam penyusunan RKA-K/L yang sesuai dengan kebutuhan database Kementerian PU.
3
TUJUAN DAN TANTANGAN Tujuan Menyempurnakan Kertas Kerja RKA-K/L khususnya untuk tahun 2013, dalam hal Struktur Kertas Kerja, penerapan Bagan Akun Standar (BAS), penerapan KPJM, beserta tata cara input datanya. Dengan demikian RKAK/L dapat dimanfaatkan secara maksimal menjadi database profil program dan anggaran tahunan untuk berbagai keperluan, termasuk dalam rangka pengendalian dan evaluasi program. Tantangan Perlu mengubah kebiasaan penyusunan RKA-K/L yang dilakukan selama ini, untuk menghasilkan dokumen anggaran dan database yang lebih baik.
4
RUANG LINGKUP PENGATURAN
1. Struktur Kertas Kerja RKA-K/L; 2. Penggunaan Akun Belanja; 3. Pengisian Volume Output; 4. Penulisan Lokasi Pekerjaan; 5. Input Prakiraan Maju/Penerapan KPJM; 6. Penyusunan RKA-K/L untuk Kegiatan Tertentu; 7. Penyusunan Rencana Penyerapan dan Data Dukung.
5
2. LANDASAN HUKUM DAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
6
LANDASAN HUKUM [1] 1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. PP No.90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 3. PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; 4. PP No.73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu; 5. Keppres No.42 Tahun 2002 jo. Keputusan Presiden No.72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. PMK No.112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga; 7. PMK No.81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
7
LANDASAN HUKUM [2] 8. PMK No.95/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013; 9. PMK No. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013; 10. PMK No.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran; 11. PMK No.92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; 12. PMK No.248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 13. PMK No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar; yang dirinci dan dimutakhirkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.Per-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar; 8
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN 1. Mengetahui dasar alokasi anggaran Satker; 2. Kegiatan yang akan dilaksanakan beserta target sasaran Output kegiatan; 3. Mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; 4. Rincian biaya dalam rangka pencapaian Output kegiatan yang dibatasi dalam hal iklan layanan masyarakat; 5. Rincian biaya dalam rangka pencapaian output kegiatan yang dibatasi dan tidak diperbolehkan; 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk Masukan/Output Non-SB; 7. Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan (Swakelola atau Kontraktual). 9
3. PENYERAGAMAN STRUKTUR KERTAS KERJA RKA-K/L
10
STRUKTUR ANGGARAN DALAM PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
11
PENGERTIAN UMUM (1) Program: penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi K/L yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I atau unit K/L yang berisi Kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur; (2) Kegiatan: penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu K/L yang berisi komponen Kegiatan untuk mencapai output dengan indikator kinerja yang terukur; (3) Output: prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan; (4) Suboutput: pada hakekatnya merupakan output; dinyatakan sebagai Suboutput adalah output-output yang mempunyai kesamaan dalam jenis dan satuannya; (5) Komponen: tahapan/bagian dari proses pencapaian output; (6) Subkomponen: kelompok-kelompok detil belanja, yang disusun dalam rangka memudahkan dalam pelaksanaan Komponen; (7) Detil Belanja: rincian kebutuhan belanja dalam tiap-tiap jenis belanja yang berisikan item-item belanja. 12
KESALAHAN UMUM STRUKTUR KERTAS KERJA [1]: KESALAHAN PENGGUNAAN SUB-OUTPUT
Sub-Output digunakan untuk input judul pekerjaan, yang berbeda jenis dengan Output induknya
13
KESALAHAN UMUM STRUKTUR KERTAS KERJA [2]: KESALAHAN PENGGUNAAN SUB-KOMPONEN
Sub-komponen digunakan untuk penulisan lokasi pekerjaan; bukan merupakan kelompok dari detil belanja
14
KESALAHAN UMUM STRUKTUR KERTAS KERJA [3]: BELUM DILAKUKANNYA STANDARDISASI KODE OUTPUT
Kode Output tidak seragam
15
KESALAHAN UMUM STRUKTUR KERTAS KERJA [4]: TERSEBARNYA KOMPONEN 1 (SATU) OUTPUT
Bagian-bagian dari1 (satu) kesatuan output, seharusnya disatukan/dikumpulkan
16
STRUKTUR KERTAS KERJA DAN PERUNTUKKANNYA PROGRAM
UNIT ESELON I
KEGIATAN
Penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu K/L
OUTPUT
Barang atau jasa yang dihasilkan. Merupakan salah satu ukuran kinerja kegiatan atau bagian yang berkinerja, yang didukung oleh kesatuan komponen pembentuknya. Lokasi pekerjaan (kabupaten/kota) menggunakan Lokasi sebagai atribut Output
SUB OUTPUT
Pada hakekatnya merupakan output, namun lebih spesifik. Uraiannya dapat digunakan untuk menjelaskan dukungan terhadap Program Nasional Lintas Sektor, misalnya Dukungan MP3EI, dll.
KOMPONEN
Tahapan/bagian dari proses pencapaian output
SUB KOMPONEN
Digunakan untuk input judul paket-paket pekerjaan (swakelola/kontraktual)
AKUN / DETIL
Pembebanan rincian pekerjaan kedalam akun yang tepat dengan mengacu pada pengaturan Bagan Akun Standar yang berlaku
17
STANDARDISASI KODE OUTPUT 1) Output Layanan Perkantoran (kode: 994); 2) Kendaraan Bermotor (995); 3) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (996); 4) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (997); 5) Gedung / Bangunan (998);
6) Output Cadangan (blokir) (999).
18
PERTIMBANGAN PENULISAN RINCIAN PEKERJAAN TIDAK ADA STANDAR PENULISAN RINCIAN PEKERJAAN…! Penulisan rincian pekerjaan yang tidak detil, dengan rincian lebih detil dalam RAB, akan mempermudah dalam melakukan revisi anggaran; Penulisan rincian pekerjaan secara detil dapat dilakukan untuk pekerjaan rutin tahunan yang penghitungan kebutuhannya dilakukan berdasarkan Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK), agar mempermudah penyusunan Kertas Kerja pada tahun-tahun mendatang, termasuk untuk melakukan review angka dasar (baseline).
19
4. PANDUAN PEMILIHAN AKUN BELANJA
20
TEMUAN BPK UNTUK KEGIATAN TAHUN 2011 TERHADAP KESALAHAN PEMBEBANAN JENIS BELANJA 1. Pengelompokan Jenis Belanja pada saat penganggaran tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, antara lain penganggaran belanja modal yang belum sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dan atas realisasi belanja modal tersebut belum dicatat sebagai aset tetap; 2. Penganggaran belanja barang tidak sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dan realisasi belanja konsultan dengan kode akun 52 yang dapat diklasifikasi sebagai aset tetap belum dicatat sebagai aset tetap.
21
PENGERTIAN TIAP JENIS BELANJA [1/2] Belanja Pegawai: pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Barang: pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. 22
PENGERTIAN TIAP JENIS BELANJA [2/2] Belanja Modal: Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Bantuan Sosial: merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
23
BEBERAPA HAL YANG PERLU PERHATIAN Pemilihan jenis belanja harus benar-benar didasarkan atas karakteristik pekerjaan yang akan dilakukan;
Pemilihan jenis belanja juga harus keperluan audit dan pelaporan keuangan;
mempertimbangkan
Pemilihan pembebanan pada jenis belanja modal harus mempertimbangkan pencatatan dan pengelolaan asset kedepan; Penggunaan bantuan sosial harus benar-benar selektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PMK 81/PMK.05/2012). Agar dapat terus mengikuti pemutakhiran peraturan-peraturan terkait penerapan Bagan Akun Standar.
24
5. PANDUAN PENGISIAN VOLUME OUTPUT
25
PERMASALAHAN PENGISIAN VOLUME OUTPUT
26
CARA INPUT VOLUME OUTPUT [1]: PADA SAAT PEREKAMAN SUB-OUTPUT
27
CARA INPUT VOLUME OUTPUT [2]: HITUNG OTOMATIS DARI ITEM KOMPONEN UTAMA
28
BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 1. Input Total Volume pada Level Sub-Output; Perlu disiplin melakukan pengecekan kembali/update terhadap isian total volume Output, terutama bila terjadi penambahan atau pengurangan target volume dalam rincian pekerjaannya.
2. Penghitungan Otomatis terhadap Komponen Utama; • Penulisan satuan volume detil pekerjaan harus sama dengan satuan volume Output, misalnya volume Output “Kawasan” namun ditulis “Kws”; • Harus dipastikan bahwa detil pekerjaan yang akan dihitung termasuk dalam komponen utama; • Tidak berlaku untuk Satuan Output lebih dari 5 (lima) huruf.
29
PEMERIKSAAN VOLUME OUTPUT PADA MENU LAPORAN DALAM APLIKASI RKA-K/L DIPA
Volume Output
30
6. PANDUAN PENULISAN LOKASI PEKERJAAN
31
KETERBATASAN DALAM APLIKASI RKA-K/L [1/2]
“Lokasi” dalam menu rekam Output lebih untuk menunjukkan Lokasi Satker, namun dapat digunakan untuk menunjukkan lokasi pekerjaan.
32
KETERBATASAN DALAM APLIKASI RKA-K/L [2/2]
Sebagian besar alokasi di DKI Jakarta (Pusat) diperuntukkan bagi investasi di daerah lain
33
KEBERAGAMAN CARA PENULISAN LOKASI PEKERJAAN PADA DETIL PEKERJAAN
Cara Penulisan: di bawah akun dan dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan (fisik dan pendukung)
34
KEBERAGAMAN CARA PENULISAN LOKASI PEKERJAAN PADA SUB KOMPONEN DAN DETIL PEKERJAAN
Cara Penulisan: lokasi Kab/Kota menggunakan header di bawah komponen, detil lokasi di bawah akun
Cara Penulisan: lokasi Kab/Kota menggunakan header di bawah komponen, detil lokasi di bawah akun
35
KEBERAGAMAN CARA PENULISAN LOKASI PEKERJAAN PADA JUDUL PAKET PEKERJAAN
Penulisan lokasi yang diulang, dengan header di bawah komponen dan dalam rincian pekerjaan di bawah akun
Penulisan lokasi yang diulang, dengan header di bawah komponen dan dalam rincian pekerjaan di bawah akun
36
KEBERAGAMAN CARA PENULISAN LOKASI PEKERJAAN PADA DETIL PEKERJAAN
Cara Penulisan: di bawah akun, namun dengan pola penulisan lokasi Kab./Kota yang belum seragam
37
HASIL PENGGUNAAN LOKASI OUTPUT SEBAGAI LOKASI PEKERJAAN
Lokasi pekerjaan dengan menggunakan “Lokasi Output”
Konsekuensi: melakukan pengulangan perekaman Output untuk lokasi kabupaten/kota yang berbeda 38
7. PANDUAN INPUT PRAKIRAAN MAJU
39
CONTOH KESALAHAN DALAM INPUT PRAKIRAAN MAJU
Output Layanan Perkantoran hanya ditulis untuk TA. 2013
?
40
INPUT PRAKIRAAN MAJU SAAT PEREKAMAN OUTPUT
41
INPUT PRAKIRAAN MAJU SAAT PEREKAMAN KOMPONEN
42
PEMERIKSAAN PRAKIRAAN MAJU PER OUTPUT PADA MENU FORM KPJM APLIKASI RKA-K/L STRUKTUR ANGGARAN DAN PERUNTUKKANNYA Prakiraan maju per Output
43
8. PENYUSUNAN RKA-K/L UNTUK KEGIATAN TERTENTU
44
INPUT KEGIATAN DENGAN ALOKASI DARI PNBP
Output Kegiatan PNBP
Klik untuk memilih sumber pendanaan dari PNBP
45
INPUT TARGET PENDAPATAN DARI PNBP
Menu untuk Input Data Pendapatan PNBP
Perekaman Data Target PNBP 46
PEREKAMAN OUTPUT UNTUK DEKON-TP
Jenis Kewenangan untuk Satker SKPD
47
9. TAHAPAN PENYUSUNAN DAN CONTOH KERTAS KERJA
48
TAHAPAN PENYUSUNAN KK RKA-K/L [1]: UPDATE APLIKASI RKA-K/L
49
TAHAPAN PENYUSUNAN KK RKA-K/L [2]: INPUT SATUAN KERJA
Masukkan kode Satker Atau Klik di sini untuk pencarian Satker
Pencarian dengan menuliskan kode atau nama Satker
50
TAHAPAN PENYUSUNAN KK RKA-K/L [3]: PEMILIHAN OUTPUT
Memilih Output
Output Non SBK
Output dengan SBK
51
TAHAPAN PENYUSUNAN KK RKA-K/L [4]: PEREKAMAN KODE INISIATIF BARU
Klik untuk memilih Jenis Kegiatan Baseline atau Inisiatif Baru
52
TAHAPAN PENYUSUNAN KK RKA-K/L [5]: PEREKAMAN LOKASI OUTPUT/PEKERJAAN
Klik untuk memilih Lokasi Output/Pekerjaan
53
TAHAPAN PENYUSUNAN KK RKA-K/L [6]: PEREKAMAN JENIS KEWENANGAN
Klik untuk memilih Jenis Kewenangan
54
TAHAPAN PENYUSUNAN KK RKA-K/L [7]: VOLUME OUTPUT
Akan terisi begitu data volume Output diinput pada level Sub-output Volume Output dari atau dengan memanfaatkan penghitungan otomatis dari item komponen utama
55
TAHAPAN PENYUSUNAN KK RKA-K/L [8]: TAHUN AWAL DAN AKHIR OUTPUT
Diisi sesuai tahun awal dan akhir dilaksanakannya pekerjaan-pekerjaan di bawah Output berkenaan
Volume Output dari
56
TAHAPAN PENYUSUNAN KK RKA-K/L [9]: VOLUME KPJM
Pengisian volume KPJM disesuaikan dengan tahun akhir Output, kecuali untuk Kegiatan Prioritas Nasional
57
TAHAPAN PENYUSUNAN KK RKA-K/L [10]: PEREKAMAN SUB-OUTPUT
Uraian Sub-output dapat digunakan untuk menjelaskan dukungan terhadap Program Lintas Sektor, misalnya Dukungan MP3EI.
Input total volume Output per lokasi
58
TAHAPAN PENYUSUNAN KK RKA-K/L [11]: PEREKAMAN KOMPONEN
Sifat Komponen: Utama atau Pendukung
Harus dipastikan tercontreng ()
59
TAHAPAN PENYUSUNAN KK RKA-K/L [12]: PEREKAMAN SUB-KOMPONEN
Input judul Paket Pekerjaan (Swakelola/Kontraktual)
60
TAHAPAN PENYUSUNAN KK RKA-K/L [13]: PEREKAMAN AKUN Klik untuk Pilih Akun
61
TAHAPAN PENYUSUNAN KK RKA-K/L [14]: PEREKAMAN KODE KPPN Klik untuk Pilih KPPN
62
TAHAPAN PENYUSUNAN KK RKA-K/L [15]: PEREKAMAN SUMBER PENDANAAN Klik untuk Pilih Sumber Pendanaan
63
TAHAPAN PENYUSUNAN KK RKA-K/L [16]: INPUT REGISTER PHLN Klik untuk Pilih Register PHLN
64
TAHAPAN PENYUSUNAN KK RKA-K/L [17]: INPUT CARA HITUNG PHLN
Cara Hitung untuk Pendanaan melalui PHLN KPPN akan terisi otomatis Input keterangan persentase PHLN dan RM Pendamping
Untuk pendamping dari Pinjaman LN
65
TAHAPAN PENYUSUNAN KK RKA-K/L [18]: CATATAN AKUN DAN CATATAN BLOKIR
Tidak harus diisi/diisi oleh petugas Ditjen Anggaran
66
TAHAPAN PENYUSUNAN KK RKA-K/L [19]: PERIKSA CATATAN ERROR PADA PEREKAMAN AKUN
Keterangan kesalahan/ kekurangan input data
67
TAHAPAN PENYUSUNAN KK RKA-K/L [20]: PEREKAMAN DETIL PEKERJAAN
Pilih awal waktu pelaksanaan pekerjaan
Input detil / item pekerjaan
Input Otomatis untuk item yang memiliki SBM
Input volume dan harga satuan item pekerjaan
68
TAHAPAN PENYUSUNAN KK RKA-K/L [21]: PROSES VALIDASI
Data Valid. Proses Validasi berhasil
69
TAHAPAN PENYUSUNAN KK RKA-K/L [22]: INPUT DATA KPA
Pencarian Satker
70
CONTOH KERTAS KERJA YANG MENGIKUTI PANDUAN TEKNIS
71
CONTOH KERTAS KERJA UNTUK PEKERJAAN SWAKELOLA NON-FISIK
Nama Paket Swakelola pada level Sub-Komponen
72
CONTOH KERTAS KERJA UNTUK PEKERJAAN FISIK
Lokasi pekerjaan (Kab./Kota) sebagai atribut Output Nama Paket Swakelola pada level Sub-Komponen Lokasi pekerjaan (Kab./Kota) sebagai atribut Output Nama Paket Kontraktual pada level Sub-Komponen
Detil pekerjaan, dimungkinkan sama dengan nama Paket Pekerjaan
73
10. PENYUSUNAN RENCANA PENYERAPAN DAN DATA DUKUNG
74
PENYUSUNAN RENCANA PENYERAPAN
Pilihan cara penghitungan
Diisi sesuai dengan rencana penyerapan anggaran yang realistis namun menantang
75
KELENGKAPAN DATA DUKUNG [1/2] 1) Hasil cetakan Kertas Kerja RKA-K/L dan Arsip Data Komputer-nya (ADK); 2) Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB); 3) Gender Budget Statement (GBS) apabila berkenaan dengan ARG; 4) Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum (RBA BLU) apabila berkenaan dengan Satker BLU; 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) apabila satuan biaya yang tercantum dalam KK RKA-K/L tidak terdapat dalam Standar Biaya;
76
KELENGKAPAN DATA DUKUNG [2/2] 6)Data pendukung untuk pembangunan/renovasi bangunan/ gedung negara, berupa: • Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat, untuk yang mengubah struktur bangunan. • Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari konsultan perencana setempat dan SPTJM KPA, untuk yang tidak mengubah struktur bangunan.
7)Data dukung teknis dalam suatu kasus tertentu antara lain: peraturan perundangan/keputusan pimpinan K/L yang mendasari adanya kegiatan/output, surat persetujuan dari Menteri PAN dan RB untuk alokasi dana satker baru, dan lain sebagainya; 8)Data dukung terkait lainnya sehubungan dengan alokasi suatu output. 77
TERIMA KASIH..
