LAPORAN STUDI BANDING PELAYANAN PUBLIK DAN APLIKASI SIADPA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG Dasar: 1. Rapat Kerja Daerah (Rakerda Peradilan Agama Jawa Barat Tahun 2012). 2. Surat
Pengadilan
Tinggi
Agama
Bandung
Nomor
W10-
A/1245/HM.01.1/V/2012, perihal Kegiatan Studi Banding Pengadilan Agama Tulungagung.
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 05 s/d 09 Juni 2012. Peserta : Para Ketua, Wakil, Panitera/Sekretaris dan Operator SIADPA/IT pada Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung; Materi Studi Banding : pelayanan Public dan Implementasi aplikasi Siadpa pada Pengadilan Agama Tulungagung, dengan kajian study Banding : a. Strategi dan kebijakan pimpinan dalam pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pola one stop service dengan SOP nya. b. Strategi dan kebijakan pimpinan dalam pengimplementasian Aplikasi SIADPA.
A. PENDAHULUAN Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cepat, tepat dan biaya rendah, dibutuhkan Pola Penerapan “ONE STOP SERVICE” atau pelayan public atau pelayanan prima pada masyarakat pencari keadilan yang berbasis teknologi infomasi.
Sebagai pemenuhan rasa tanggung jawab diatas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung merasa perlu mengadakan study banding yang sudah menerapkan hal tersebut diatas. Pada hal ini Pengadilan Agama Tulung Agung telah membangun suatu sistem “ONE STOP SERVICE & EDUCATION” yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang berpusat pada satu meja (Receptionis).
B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bandung khususnya maupun pada pihak lain yang berkepentingan terhadap hasil studi banding ini. Harapan kami laporan ini secara keseluruhan dapat bermanfaat bagi pimpinan atau sedikit banyak sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Karena anggaran untuk studi banding ini sebagai bukti otentik, bahwa kegiatan studi banding telah dilaksanakan.
C. KEGIATAN STUDI BANDING Pengadilan Agama Tulungagung Diterima oleh 5 (lima) orang pejabat, yaitu : a. Bapak H. Supangkat S.H., M.Hum, sebagai Ketua Pengadilan Agama Tulungagung. b. Bapak Drs. Drs. Saherudin, sebagai Koordinator Wilayah. c. Bapak Drs. Aam Amarullah, M.H, sebagai wakil Ketua Pengadilan Agama Tulungagung. d. Bapak Drs. H. Machsun, S.H., M.H., sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tulungagung. e. Bapak Alwie S.H, Sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Tulungagung. Informasi yang diperoleh dari pejabat tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Pengadilan agama tulungagung telah melaksanakan pelayanan public dengan cepat, tepat dan biaya ringan dengan menerapkan pola “ONE STOP SERVICE &
EDUCATION” yang berbasiskan teknologi informasi, dengan rincian sebagai berikut : 1.1.
Penggunaan SIADPA di Meja I meliputi : -
Pengentrian mengisikan
gugatan/permohonan blangko,
dari
para
pihak
yang
telah
lalu Receptionis memerintahkan dengan
menggunakan SKUM untuk membayar biaya perkara ke Bank yang masih berada di lingkungan gedung Pengadilan agama tersebut. Setelah membayar di bank, kemudian struk tersebut diserahkan kepada petugas Receptionis yang selanjutya dicetak SKUM-nya di Meja I, kemudian surat gugatan/permohonan dicetak serta diberi nomor registrasi perkara dan selanjutnya ditandatangani oleh Penggugat /Pemohon di Meja Receptionis. Setelah ditandatangani, Penggugat/ Pemohon diberi Kartu Antrian Sidang yang harus dibawa setiap kali sidang, kemudian selesai bisa pulang. -
Meja I diberi delegasi penuh untuk membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Sidang, Penetapan Hari sidang (PHS) dan membuat relaas panggilan pertama yang langsung diberikan kepada pihak yang mendaftarkan pada saat pendaftaran yang telah dibuatkan oleh Meja 1.
-
Petugas Meja I mencetak PMH, P4, PHS, Relaas Panggilan, Ikhtisar Perkara Baru, Jurnal Biaya Perkara dan Kartu Antrian Sidang yang telah tertera jadwal sidang yang pertama.
-
PMH, PPS, PHS dan surat gugatan/permohonan serta relaas panggilan yang sudah dicetak kemudian disatukan dalam Map yang selanjutnya ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk proses selanjutnya ke dalam berkas perkara.
-
Selanjutnya berkas perkara tersebut diserahkan kepada Majelis yang telah ditentukan.
1.2.
Meja II menerima Ikhtisar Perkara Baru dari Meja I untuk pencatatan di Buku Register Perkara.
1.3.
Pada proses persidangan, para pihak menyerahkan antrian sidangnya kepada
petugas antrian sidang
yang selanjutnya sebagai
urutan
persidangan dan dimasukkan dalam informasi antrian sidang pada layar LCD. 1.4.
Meja III menerima berkas yang telah diputus pada hari itu, kemudain dicatat dalam SOP kontrol akta cerai. Setelah Putusan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) pada hari itu juga Akta Cerai di cetak dan bisa langsung diambil oleh para pihak.
1.5.
Berkas yang telah selesai diminutasi kemudian diserahkan kepada petugas arsip
1
2
3
4
5
Gb. 1. Recepsionist, 2. Antrian Sidang, 3. Survey Layanan Kepuasan Publik, 4. Info Akta Cerai, 5. Info perkara.
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG RECEPTIONIS
MEJA 1
PARA PENCARI KEADILAN
ANTRIAN SIDANG
JURUSITA PENGGANTI
INFO AKTA CERAI
PANITERA PENGGANTI DOKUMEN REGISTER PERKARA
MEJA 2
TOUCH SCREEN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
HAKIM MEJA 3
INFO PERKARA ARSIP DOKUMEN AKTA CERAI
Database SIADPA Keterangan : Pihak Alur Perkara Data base Publikasi Layanan Masyarakat
2. Untuk
percepatan
pelayanan
Pengadilan
Agama
Tulungagung
juga
memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi berupa: 2.1. Layar sentuh/Touch Screen untuk mencari Informasikeadaan perkara yang diinginkan dengan cara memasukkan nama (lengkap atau panggilan) atau nama mertuanya. 2.2. Layar sentuh/Touch Screen untuk mencari informasi keadaan perkara yang diinginkan dengan memilih menu (profil peradilan, statistik perkara, jadwal sidang dan proses perkara) dengan memasukkan nomor perkara yang diinginkan. 2.3. Informasi perkara melalui website Pengadilan Agama Tulungagung: www.pa-tulungagung.go.id
D. KESIMPULAN 1. Kunjungan studi banding ke Pengadilan Agama Tulungagung berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan, dan tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya; 2. Dalam melaksanakan selama kegiatan, didukung sepenuhnya oleh seluruh pegawai Pengadilan Agama Tulungagung. 3. Secara keseluruhan tentang implementasi SIADPA Di Pengadilan Agama Tulungagung sebenarnya tidak berbeda dengan yang ada di Pengadilan Agama lainnya, hanya di Pengadilan Agama Tulungagung sudah dilaksanakan oleh seluruh pegawai yang pada akhirnya mempunyai database yang lengkap guna menunjang pada pelayan publik. 4. Tersedianya sarana prasarana layanan publik yang mendukung di Pengadilan Agama Tulungagung meliputi: a) Layar Sentuh Informasi Infoperkara. b) Sistem Antrian yang terkoneksi ke Sistem SIADPA. c) Layar Sentuh Informasi Akta Cerai.
d) Layar Informasi Jadwal Sidang. e) Layar Survey Kepuasan Pelayanan Publik. 5. Kebijakan Pimpinan yang tegas dalam pengunaaan Teknologi Informasi khususnya Sistem
Informasi
Administrasi
Perkara
(SIADPA)
sangat
menunjang
laju
peningkatan pelayanan publik. 6. Dengan slogan “One Stop Service & Education” maka pelayanan di Pengadilan Agama Tulungagung berjalan secara efektif dan efesien, tetapi ada beberapa pola-pola yang tidak sesuai dengan yang dirumuskan dalam pola bindalmin. 7. Sarana dan prasarana sangat mendukung terhadap berjalannya sistem SIADPA
E. REKOMENDASI
-
Kegiatan Studi Banding sangat diperlukan dalam rangka memotivasi kinerja dan
memperkuat
komitmen
pembaharuan
yang
ada
sehingga
perlu
direncanakan (diprogramkan) secara berkesinambungan setiap tahunnya. -
Pengadaan sarana yang menunjang pelayanan informasi Publik dimasukan dalam DIPA 2013 layar seperti halnya pengadaan LCD, monitor layar sentuh, mesin Antrian sidang, dan alat penunjang lainnya bagi peradilan tingkat pertama khususnya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
-
Merekomendasikan untuk segera membentuk TIMDA (Tim Daerah) SIADPA beserta payung hukumnya
-
Mendorong kepada PTA Bandung untuk memberikan agenda pertemuan TIMDA per tahun selama 4 kali
-
Telah
dibentuk
Komunitas
SIADPA
Jabar
di
internet,
htpp://e-bindalmin.badilag.net yang didalamnya terdapat folder khusus Jawa Barat dan Grup facebook Riungmungpulung Laskar SIADPA Jawabarat. -
Perlu ditekankan kembali tentang wajibnya penggunaan SIADPA dalam penyelesaian perkara di tingkat pertama baik Meja 1, Kasir, Meja 2, Meja 3, JSP, PP, PANMUD, WAPAN dan PANSEK yang ditegaskan dalam surat.
-
Aplikasi SIADPA ini wajib di pelajari, dipahami dan di kawal oleh Wakil Panitera selaku penanggung jawab Aplikasi dalam terbentuknya hasil, baik Database maupun Infoperkara dan lain sebagainya yang menjadi tujuan pelayanan publik.
-
Database SIADPA secara total tahun 2012 di targetkan bulan Agustus 2012 (LIPA, KIPA, RIPA) menjadi 100% Valid.
Tulungagung, 9 Juni 2012 Penyusun Laporan, 1. Para Ketua Pengadilan Agama Se-Jawabarat 2. Para Wakil ketua Pengadilan Agama Se-Jawabarat 3. Para Pansek Pengadilan Agama Se- Jawabarat 4. Para Operator SIADPA/IT Se- Jawabarat
