LAPORAN KEGIATAN PEMANTAPAN TPK DAN WORKSHOP PENGEMBANGAN KURIKULUM DALAM RANGKA BANTUAN TEKNIS TIM PENGEMBANG KURIKULUM PROVINSI

LAPORAN KEGIATAN PEMANTAPAN TPK DAN WORKSHOP PENGEMBANGAN KURIKULUM

DALAM RANGKA BANTUAN TEKNIS

TIM PENGEMBANG KURIKULUM PROVINSI

PUSAT KURIKULUM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2008

KATA PENGANTAR

Pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan berimplikasi kepada peran Pusat Kurikulum di masa datang. Dengan diberikannya kewenangan kepada satuan pendidikan untuk menyusun dan menetapkan kurikulum operasional masing-masing, maka diperlukan layanan dan bantuan profesional agar masing-masing satuan pendidikan mampu mengembangkan kurikulumnya.

Berkaitan dengan hal itu, mulai tahun 2007 yang lalu Pusat Kurikulum memfokuskan kegiatan kepada pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis dan pengembangan modelmodel kurikulum sebagai referensi bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulumnya. Kegiatan tersebut mencakup penelitian dan pengembangan dan untuk mendorong pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, yang dirinci ke dalam 10 program, yaitu: (1) Pengembangan model KTSP, (2) Pendampingan pengembangan KTSP,

(3)

Pengembangan

profesionalisme

Pengembang

KTSP,

(4)

Monitoring

pelaksanaan SI, SKL, dan KTSP, (5) Pengembangan model-model kurikulum inovatif, (6) Pengembangan model-model kurikulum layanan khusus, (7) Kajian kebijakan kurikulum, (8) Penyusunan bahan ajar, (9) Bantuan teknis profesional TPK provinsi melalui jaringan kurikulum, (10) Bantuan teknis profesional TPK Kabupaten/Kota.

Secara umum kegiatan Bantuan teknis profesional TPK Provinsi melalui jaringan kurikulum dimaksudkan untuk memberdayakan Tim Pengembang Kurikulum provinsi secara terus menerus agar dapat melakukan pembinaan secara kontinu kepada TPK kabupaten/kota dan juga kepada satuan pendidikan di wilayah binaannya.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi Pusat Kurikulum dan para pemerhati pendidikan. Jakarta, Desember 2008 Kepala Pusat Kurikulum

Dra. Diah Harianti, M.Psi NIP. 131 286 957

1

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

ABSTRAK ................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... A. Latar Belakang ......................................................................... B. Tujuan ...................................................................................... C. Ruang Lingkup ......................................................................... D. Hasil yang Diharapkan .............................................................

BAB II PELAKSANAAN A. Tim Pelaksana Kegiatan .......................................................... B. Strategi Pelaksanaan Kegiatan ................................................ C. Tahapan Kegiatan, Tempat dan Hasil yang Dicapai ................ BAB III HASIL KEGIATAN TIAP DAERAH ...............................................

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................

2

ABSTRAK Permendiknas No. 24 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan mengamanatkan, bahwa semua satuan pendidikan dasar dan menengah paling lambat pada tahun ajaran 2009/2010 harus menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Pusat Kurikulum telah membentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) dalam wadah jaringan kurikulum di setiap provinsi dan kabupaten/kota, untuk mengatasi keberagaman kemampuan dan meningkatkan akselerasi penyusunan KTSP pada satuan pendidikan. Jaringan Kurikulum merupakan subsistem dari

Jaringan

pengembangan

Penelitian kurikulum.

dan

Pengembangan

Program

tahun

(Jarlitbang)

2008

Pendidikan

merupakan

khususnya

kelanjutan

dalam

program

kerja

pemberdayaan yang bersifat pemberian bantuan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas yang berfokus pada pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) pada 33 provinsi. Keberadaan TPK provinsi berdasarkan pada Surat Edaran Mendiknas N0. 33/MPN/SE tahun 2007 tentang sosialisasi KTSP, dimana provinsi dan kabupaten/kota harus memiliki TPK yang bertugas melakukan sosialisasi dan pelatihan pengembangan KTSP sesuai dengan tingkat satuan pendidikan masing-masing. Legalitas tugas dan fungsi TPK tingkat Provinsi telah dituangkan dalan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (gubernur) atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sbb: (1) NAD dengan SK Gubernur, No. 423.5/320/2007 tanggal 23 Juli 2007; (2) Sumut dengan SK Kepala Dinas Pendidikan No. 421.3/268. Disdiksu/2008 tanggal 14 Pebruari 2008; (3) Riau dengan SK Kepala Dinas Pendidikan No. 772/KPTS/KEP/2007 tanggal 2 Oktober 2007; (4) Kep Riau dengan SK gubernur No. 287/2007 tgl 11 September 2007; (5) Sumbar dengan SK Gubernur No. 420/270/2007 tanggal 24 Juli 2007; (6) Jambi dengan SK Gubernur

No

257/Kep.Gub/D.Pendidikan/ 2007 tgl 2 Juli 2007; (7)

No.

Sumsel dengan

SK Kadis

08/KPTS/Diknas/2007 tanggal 8 Juni 2007; (8) Babel dengan SK Kadis No. 423.5/0810/P 2008 tanggal 10 maret 2008; (9) Bengkulu dengan SK kadis No. 4235/0532a/Diknas/2007 tanggal 25 Mei 2007; (10) Lampung dengan SK gubernur No. G/514/III.11/HK/2007 tanggal 2 Oktober 2007; (11) Banten dengan SK gubernur No. 423.5/Kep.468-Huk/2007 tanggal 20 nJuni 2007; (12) DKI dengan SK Kadis Dikmenti No.174/2004 tanggal 7 September 2004; (13) Jabar dengan SK kades No. 008/159A/Dikmenti/2007 tanggal 24 April 2007; (14) Jateng dengan SK Kadis No. 420/33417/2007 tanggal 4 Oktober 2007; (15) Yogyakarta dengan SK Kadis No. 221/2008 tanggal 29 maret 2008; (16) Jatim dengan SK Gubernur No 421/108.04/2007 tgl 17 Agustus 2007; (17) Bali dengan SK Kadis No. 423.5/1996/Dispendik/ tanggal 20 April 2007; (18) NTB dengan SK Gubernur No 105/2007 tanggal 10 Mei 2007; (19) Kaltim dengan SK Gubernur No 420/K.375108.04/2007 tgl 17 Agustus 2007; (20) Kalimantan Barat dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 697 Tahun 2007; (21) Kalsel dengan SK kadis No. Kep.099/PP/Disdik 2007; (22) Kalteng dengan SK Kadis No.421.1/716/Dikmen/2007 tanggal 3 Mei 2007; (23) Sulut dengan dengan SK gubernur No.267 tahun 2007 tanggal 7 November 2006; (24) Sulsel dengan SK gubernur No. 188.4/2007 tanggal 7 Mei 2007; (25) Sulteng dengan SK Kadis No. 423.5/1234/PKJ/PDP 28 Februari 2007; (26) Gorontalo dengan SK Kadis No. 1884/Dikpora/2032/SEK/2008, April 2008; (27)

3

Sulbar, dengan SK gubernur N0. 136 tahun 2008; (28) Sultra dengan SK Gubernur No 177/2007 tgl 16 Mei 2007; (29) NTT dengan SK gubernur No 254/KEP/HK/2006 tanggal 1 September 2006; (30) Maluku Utara dengan SK Gubernur No. 17o/KPTS/MU/2007 tanggal 17 September 2007; (31) Maluku dengan SK gubernur No 181 tahun 2007 tanggal 4 Juli 2007; (32) Papua dengan SK Kepala Dinas Pendidikan dan

Pengajaran No. 188.4/1506 tanggal 25 Juli 2007; dan (33) Papua barat

dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 pada tanggal 14 Maret 2008. Program bantuan teknis bertujuan untuk

memantapkan program kerja TPK tingkat provinsi,

membekali kemampuan TPK dalam pengembangan kurikulum, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan TPK tingkat provinsi untuk melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan kepada TPK di tingkat Kabupaten/Kota dan juga kepada satuan pendidikan di wilayahnya. Di setiap provinsi diikuti oleh 28 orang TPK yang terdiri dari unsur: Dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan pengawas dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB serta perguruan tinggi. Hal-hal yang dipaparkan dan didiskusikan adalah sebagai berikut: (1) Fungsi dan tugas TPK provinsi;(2) Masalah dan kendala yang ditemui TPK di daerah; (3) Pengembangan KTSP dan seluruh perangkatnya ; (4) SK/KD Muatan Lokal; (5) Penilaian; (6) Sekolah Bertaraf Internasional dan Sistem Satuan Kredit Semester; (7) Monitoring dan Evaluasi kurikulum; serta (8) menyusun rencana tindak atau action plan yang akan dilakukan sepanjang tahun pembelajaran 2008/2009. Pada saat penyelenggaraan bantuan teknis umumnya kegiatan berjalan lancar, baik dalam pemaparan maupun diskusi. Namun menurut TPK sejak dikeluarkannya SK pembentukan TPK belum ada tugas yang jelas bahkan umumnya belum pernah ada pertemuan rutin yang difasilitasi oleh Dinas Provinsi. Biasanya TPK yang aktif adalah TPK perjenjang yang ada di subdin Dinas Pendidikan. TPK dari pendidikan Menengah Umum biasanya pemahamannya lebih baik dibandingkan dengan dari SD karena menurut mereka pertemuannya rutin dan beberapa kali ikut pelatihan di Jakarta dari Direktorat terkait. Permasalahan umum yang dihadapi TPK provinsi antara lain sulitnya menjangkau seluruh kabupaten yang jaraknya jauh dan sulit transportasi dari provinsi terutama di Papua.

4

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” Dalam rangka melaksanakan perundangan tersebut, pada tahun 2005 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai perangkat peraturan yang diajadikan acuan secara operasional bagi seluruh institusi dalam melaksanakan berbagai kebijakan yang terkait dengan lingkup pendidikan. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, pada tahun 2006 pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Mendiknas Nomor 22, tentang Standar isi, Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Nomor 24 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan dan implikasinya terhadap pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah. Salah satu butir yang tertuang dalam peraturan menteri tersebut ialah bahwa semua satuan pendidikan dasar dan menengah paling lambat pada tahun ajaran 2009/2010 harus sudah menetapkan dan mulai menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di bawah kordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Depatermen Agama. Untuk itu, maka perlu dilakukan strategi penyebaran informasi atau sosialisasi yang memungkinkan setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat berperan dengan baik. Dengan memerhatikan berbagai peraturan perundangan di atas maka Pusat Kurikulum sebagai salah satu pusat yang berada di bawah Badan Litbang Depdiknas merupakan institusi yang bertanggungjawab dalam pengembangan kurikulum perlu melakukan berbagai upaya agar daerah mampu berperan aktif dalam rangka pengembangan kurikulum yang dimaksud. Salah satu dari kegiatan yang dimaksud adalah pembentukan jaringan kurikulum. Pembentukan jaringan kurikulum di setiap daerah merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih untuk mengatasi keberagaman kemampuan dan meningkatkan akselerasi penyusunan KTSP di daerah. Adanya jaringan kurikulum di setiap daerah diharapkan mampu membantu Pusat Kurikulum dan khususnya pihak Dinas Pendidikan serta sekolah/madrasah dalam rangka pengembangan kurikulum.

5

TPK dalam wadah jaringan kurikulum di setiap provinsi merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih untuk mengatasi keberagaman kemampuan dan meningkatkan akselerasi penyusunan KTSP di daerah. Adanya jaringan kurikulum di setiap daerah diharapkan mampu membantu Pusat Kurikulum dan khususnya pihak Dinas Pendidikan serta sekolah/madrasah dalam rangka pengembangan kurikulum. Tahun 2008 ini merupakan kelanjutan program kerja pemberdayaan yang bersifat pemberian bantuan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas yang berfokus pada pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di daerah, di mana pada tahun 2007 bantuan teknis kepada tim pengembang kurikulum yang telah dilakukan adalah pembentukan dan pemberdayaan ketenagaan. Di samping itu, agar tim pengembang kurikulum tingkat provinsi dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya

dalam memberikan bimbingan kepada TPK kabupaten/kota,

maka diperlukan sinergisitas antara pusat dan daerah. Untuk itu, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah perlu melakukan pemberdayaan kepadaTPK secara berkelanjutan

dalam

rangka

pembinaan

dan

evaluasi

pengembangan

serta

pelaksanaan program/kegiatan TPK kabupaten/ kota yang menjadi wilayah binaan teknisnya. Hal ini sejalan dengan surat edaran Mendiknas nomor 33/MPN/SE/2007 kepada semua pimpinan Unit Utama di lingkungan Depdiknas, Gubernur, dan Bupati/Walikota agar di setiap provinsi dibentuk tim sosialisasi KTSP yang terdiri atas unsur widyaswara, dosen, dan anggota TPK provinsi maupun pihak-pihak lain yang memahami dan mampu melaksanakan pengembangan KTSP. Tugas utama tim ini melakukan sosialisasi KTSP dan melatih serta membina secara terus menerus pengembangan KTSP oleh satuan pendidikan. Oleh karena itu, mengingat pentingnya peran TPK tersebut perlu adanya upaya pembentukan, pemantapan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas TPK baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota agar TPK tersebut dapat melaksanakan programnya secara efektif, efisien, dan berkualitas. Sehubungan dengan itu,

Pusat Kurikulum perlu melakukan program kegiatan di

daerah kepada TPK provinsi melalui kegiatan bantuan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas TPK. Bantuan teknis yang dimaksud adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan TPK tingkat provinsi untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada TPK di tingkat Kabupaten/Kota.

6

Dengan serangkaian kegiatan yang intensif dan menyeluruh diharapkan TPK memperoleh tambahan modal dasar dalam melaksanakan layanan di bidang pendidikan pada umumnya dan dalam pengembangan, pelaksanaan serta penilaian kurikulum pada khususnya. Karenanya, kegiatan bantuan teknis kali ini merupakan kegiatan yang strategis dan penting. Dengan rapat kerja ini Puskur bukan untuk campur tangan TPK provinsi, dan juga bukan mencoba bersikap sebagai lembaga yang lebih melainkan untuk mendengar sendiri bagaimana “kiprah” TPK di sana. Dan, tentunya Puskur ingin membantu bagi TPK provinsi yang membutuhkan sehingga terjalin kemitraan yang lestari. Legalitas tugas dan fungsi TPK tingkat Provinsi telah dituangkan dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Gubernur) atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di masing-masing provinsi.

B. Tujuan Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk

memberdayakan Tim Pengembang

Kurikulum provinsi secara terus menerus agar dapat melakukan pembinaan secara kontinu kepada TPK kabupaten/kota dan juga kepada satuan pendidikan di wilayah binaannya. Secara khusus kegiatan ini bertujuan agar TPK provinsi: 1. Memperoleh kesamaan persepsi dan pemahaman tentang pengembangan kurikulum. 2. Memperoleh kesamaan persepsi dan pemahaman tentang teknik, bentuk dan jenis monitoring dan evaluasi kurikulum. 3. Melaporkan program kerja yang telah direncanakan. 4. Membuat desain monitoring dan evaluasi KTSP yang terjadi di kabupaten/kota. 5. Mengidentifikasi kebutuhan materi pemberdayaan bantuan teknis pengembangan kurikulum pada tahun 2009.

C. Ruang Lingkup Lingkup kegiatan pemberdayaan TPK di 33 provinsi berfokus pada dua subjek materi, yaitu: 1) pengembangan kurikulum, dan 2) evaluasi kurikulum. Namun secara rinci materi yang dibahas adalah sebagai berikut. 1. Fungsi dan tugas TPK provinsi 2. Masalah dan kendala yang ditemui TPK di daerah 3. Analisis Konteks dan Pengembangan KTSP dan seluruh perangkatnya

7

4. Pengembangan SK/KD Muatan Lokal 5. Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi 6. Sekolah yang Bertaraf Internasional 7. Sistem Satuan Kredit Semester 8. Penilaian, KKM, dan pelaporan hasil penilaian 9. Workshop perancangan kegiatan monitoring dan evaluasi 10. menyusun rencana tindak atau action plan yang akan dilakukan sepanjang tahun pembelajaran 2008/2009.

D. Hasil yang Diharapkan Melalui kegiatan ini akan dihasilkan 33 laporan dari masing-masing propinsi berkenaan dengan: 1. Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum di 33 provinsi 2. Informasi tentang pelaksanaan program kerja TPK tahun 2007. 3. Pengembangan KTSP dan perangkatnya 4. Program kerja TPK untuk 2008 terutama berkaitan dengan rencana Monev KTSP 5. Informasi tentang kebutuhan materi pemberdayaan tahun 2009.

8

BAB II PELAKSANAAN

A. Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan ini adalah Pusat Kurikulum dan TPK provinsi yang terdiri dari unsur Dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan pengawas dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB serta perguruan tinggi. .

B. Strategi Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Bantuan Teknis Tim Pengembang Kurikulum Provinsi melalui jaringan kurikulum dilaksanakan dalam bentuk workshop, rapat koordinasi, kajian konsep, kajian kebutuhan, dan seminar.

C. Tahapan Kegiatan, Tempat dan Hasil yang Dicapai Tahapan kegiatan, tempat dan hasil yang dicapai pada kegiatan Bantuan Teknis Tim Pengembangan Kurikulum Provinsi melalui jaringan Kurikulum adalah sebagai berikut. 1. Penyusunan rencana kegiatan dilakukan Pebruari 2008 di Cisarua – Bogor. Pada kegiatan ini dihasilkan program kerja dan panduan pemantapan TPK dan workshop pengembangan kurikulum dalam rangka bantuan teknis TPK provinsi serta pembentukan tim pelatih TPK. (hasil terlampir print out dan file) 2. Rapat persiapan dengan seluruh Dinas Pendidikan provinsi yang diselenggarakan Maret 2008 di Bogor dalam rangka koordinasi pelaksanaan pemberdayaan TPK di provinsi. Hasil kegiatan berupa naskah program kerja dan hasil inventarisasi kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan di daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. (hasil terlampir print out dan file) 3. Pemantapan TPK provinsi yang dilaksanakan bulan Juni dan Juli 2008 di 33 provinsi. Hasil kegiatan berupa terlatihnya TPK provinsi secara terus menerus dalam rangka membina dan melakukan bantuan teknis kepada TPK kabupaten/ kota dan satuan pendidikan di wilayah binaannya. Secara rinci hasil kegiatan ini adalah diperoleh informasi pelaksanaan program kerja TPK tahun 2007, terpahaminya sejumlah kajian yaitu Fungsi dan tugas TPK provinsi, Masalah dan kendala yang ditemui TPK di daerah, Analisis Konteks dan Pengembangan KTSP dan seluruh perangkatnya, Pengembangan Muatan Lokal, Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi, Konsep penjaminan mutu Sekolah yang Bertaraf Internasional, konsep Sistem Satuan Kredit Semester di Sekolah menengah,

9

Penilaian, KKM, dan laporan hasil penilaian, Workshop perancangan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta tersusunnya rencana tindak atau action plan yang akan dilakukan sepanjang tahun pembelajaran 2008/2009. Hasil kegiatan ini dituangkan dalam laporan pelaksanaan pemantapan TPK dan workshop pengembangan kurikulum dalam rangka bantuan teknis TPK provinsi di 33 provinsi. ( 33 laporan masing-masing provinsi terlampir print out dan fle) 4. Penyusunan laporan akhir dilakukan Desember 2008 di Puskur.

Hasil berupa

laporan akhir kegiatan Bantuan Teknis Tim Pengembang Kurikulum Provinsi melalui Jaringan Kurikulum.

10

BAB III HASIL KEGIATAN TIAP DAERAH

Hasil kegiatan ini berupa laporan dari 33 provinsi berkenaan dengan pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) tingkat provinsi dan informasi tentang pelaksanaan program kerja TPK dan kebutuhan materi pemberdayaan berikutnya.

Adapun laporan dari 33

provinsi diuraikan berikut ini.

Bidang Pendidikan Menengah 1.

Provinsi Jambi Pembentukan TPK provinsi Jambi dilegalkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Jambi dengan SK Gubernur No. 257/Kep.Gub/D.Pendidikan/ 2007 tgl 2 Juli 2007. Kegiatan pemantapan TPK dan workshop pengembangan kurikulum dalam rangka bantuan teknis TPK Provinsi Jambi relatif berjalan lancar hal ini tidak terlepas dari keseriusan pihak dinas pendidikan setempat dan TPK yang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan. Secara umum pemahaman KTSP yang dimiliki para TPK sudah baik karena mereka sudah sering mendapatkan pelatihan sebelumnya. Kendala kecil yang ditemui adalah ruang tempat kegiatan sering berpindah pindah karena padatnya kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan. Disamping itu juga banyak peserta yang sering meninggalkan tempat berkaitan dengan kegiatan yang pelaksanaan dan pesertanya melibatkan beberapa TPK. Beberapa saran TPK yaitu mereka mengharapkan adanya program yang jelas dan terjamin keterlaksanaannya, adanya pertemuan rutin TPK untuk saling tukar informasi, pelaksanaan monitoring oleh TPK, serta pembuatan website TPK.

2.

Provinsi Riau Pembentukan TPK di Provinsi Riau dilegalkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Riau dengan SK Kepala Dinas Pendidikan

No. 772/KPTS/KEP/2007

tanggal 2 Oktober 2007. Kemampuan TPK yang menjadi peserta workshop bervariasi, namun umumnya mereka dari guru-guru pilihan yang sudah sering mendapat pembekalan atau pelatihan mengembangkan KTSP, sehingga mereka merasa sudah bisa mengembangkan. Sampai dengan guru yang baru beberapa kali mendapatkan pelatihan. Kondisi Ini dapat diketahui dari informasi pejabat dinas setempat dan juga berdasarkan diskusi dengan para peserta sendiri. Hal ini dikuatkan dari bahan/materi yang sudah dimiliki peserta yang berasal juga dari Puskur. Kondisi ini mungkin yang menyebabkan sebagian peserta, terutama SD, SMP, SMA, cenderung kurang serius

11

dan menganggap kegiatan kurang penting. Kurang seriusnya peserta juga terlihat dari enggannya mereka memperbaiki dokumen kurikulum sekolah mereka sesuai hasil pemaparan dan diskusi, walaupun dokumen yang ada masih jauh dari sempurna, baik untuk muatan nasional maupun lokal. Selama pemaparan berlangsung pertanyaan banyak berkisar pada hal-hal berikut: Keberadaan SI untuk kelompok PAUD, SKM dan SBI, Bentuk rapor yang sering gonta ganti serta cara pengisiannya, Muatan lokal dan penilaiannya, Pengembangan Diri dan penilaiannya, dan Pembelajaran terpadu

3.

Provinsi Jawa Timur Pembentukan TPK di Jawa Timur dilegalkan oleh Surat Keputusan gubernur dengan SK Gubernur No 421/108.04/2007 tgl 17 Agustus 200707. Secara umum kegiatan jaringan kurikulum dalam rangka bantuan teknis TPK Provinsi di Jawa Timur berjalan lancar. Menurut TPK program TPK belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena belum ada koordinasi yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan terkait dengan para anggota TPK Provinsi tersebut. Di samping itu juga keberadaan dari TPK Provinsi belum didukung oleh dana dari APBD. Selama kegiatan bantuan teknis beberapa hal yang menghambat pelaksanaan antara lain terkadi beberapa pergantian personil TPK tahun 2007 karena pindah tugas, pada saat yang bersamaan sedang disibukkan oleh persiapan pengumuman ujian nasional untuk SMP, dan terjadinya pemadaman listrik. Untuk mengatasi hambatan di atas maka kegiatan tetap dilaksanakan dengan mengoptimalkan peserta yang ada. Kemudian untuk mengatasi lampu padam maka kegiatan penggunaan peralatan elektronik seperti laptop dan in-focus tidak dapat digunakan selama kegiatan. Oleh karena itu, kegiatan dialihkan dengan membuat tugas kepada peserta. Tugas peserta adalah membuat laporan program kerja tahun 2007dan 2008, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi TPK Provinsi yang berkaitan dengan KTSP, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi TPK Provinsi pada tahun 2009, menyusun desain monitoring dan evaluasi, membuat rencana tindak (action plan). Kemudian setelah listrik sudah menyala, maka acara presentasi dilanjutkan kembali.

4.

Provinsi Kalimantan Timur TPK provinsi Kalimantan Timur

dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur

Kalimantan Timur No. 420/K.375/2007 Tahun 2007–2011. Materi yang dipaparkan

12

pada pemantapan TPK propinsi meliputi : kebijakan dari Dinas Pendidikan Propinsi, need assessment , kebijakan Puskur termasuk hasil-hasil kegiatan tahun 2007, paparan jaringan kurikulum , diskusi fokus tentang peran, fungsi, tugas dan problematika TPK Provinsi, Pengembangan dan evaluasi kurikulum, pengembangan mulok , pemantapan KTSP termasuk Silabus dan RPPnya serta program tindak lanjut. Pada saat kegiatan Tidak semua anggota TPK bisa hadir dalam pemantapan dan workshop pelatihan untuk Bintek TPK propinsi karena ada persiapan PON tgl 8 Juli 2008 di Samarinda dan sertivikasi guru. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu TPK sudah satu tahun terbentuk, namun belum bekerja secara optimal karena Tupoksi belum jelas. Selain itu dengan

adanya sosialisasi KTSP oleh Pusat

Kurikulum langsung ke TPK kabupaten/kota, maka TPK yang dibentuk di propinsi otomatis tidak jalan dan ketingggalan informasi. Sebagai saran, agar pada saat Bintek TPK Kab/kota Puskur memberdayakan

TKP propinsi. Hasil yang dicapai dalam

kegiatan ini adalah Identifikasi masalah dan kebutuhan, Program tindak lanjut, serta Perbaikan dokumen 1 KTSP dan dokumen 2 KTSP

5.

Provinsi Nusa Tenggara Barat Pembentukan TPK di Nusa Tenggara Barat (NTB) dilegalkan oleh Surat Keputusan gubernur dengan SK Gubernur No 105/2007 tgl 10 Mei 2007. Pada saat kegiatan bantuan teknis, TPK yang hadir ternyata bukan hasil pembentukan tahun 2007, sehingga program TPK tahun yang lalu (2007) belum dijalankan. Sebagian dari peserta

tergolong baru dalam hal informasi KTSP, sebagian dari mereka sudah

sering mengikuti sosialisasi atau pelatihan sejenis. Dengan begitu kondisi ini menyebabkan pemahaman TPK yang hadir sangat bervariasi. Keadaan ini sempat membuat tim Puskur agak bingung memilih strategi, apakah mulai dari awal atau memberi penguatan. Pada akhirnya yang dipaparkan secara pleno adalah materi atau informasi yang diperlukan bagi sebagian besar peserta. Sedangkan bagi peserta yang membutuhkan informasi khusus diskusi dilakukan secara individual. Selama kegiatan berlangsung pertanyaan yang banyak diajukan dan didiskusikan berkisar tentang Muatan Lokal (mata pelajaran yang sesuai dijadikan muatan lokal berdasarkan aturan yang berlaku), Pengembangan Diri (program-program pengembangan diri yang bisa diangkat,

program

untuk

pendidikan

khusus,

proses

penentuan

kegiatan

ekstrakurikuler yang akan diikuti siswa sesuai bakat dan minat mereka, fungsi guru bimbingan dan konseling dalam mengisi komponen pengembangan diri pada rapor), Fungsi dan tugas TPK, SBI (keunggulan SBI dari sekolah reguler dalam hal proses pembelajaran dan penilaian), serta cara menilai sikap. Kendala selama kegiatan yaitu

13

pada hari keempat, listrik ditempat workshop padam cukup lama, sehingga peserta tidak dapat melanjutkan pekerjaan mereka. Akhirnya pertemuan diakhiri dengan hasil seadanya. 6.

Provinsi Papua Pembentukan TPK di Papua dilegalkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran No. 188.4/1506 tanggal 25 Juli 2007. Unsur dalam TPK Provinsi Papua yaitu Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Nara Sumber, Tim Pengembang KTSP, Tim Pengembang Mata Pelajaran, dan Tim Sekretarian sebanyak 65 orang. Hasil yang dicapai dari kegitan ini adalah informasi pelaksanaan program kerja TPK tahun 2007, terpahaminya sejumlah kajian yaitu Fungsi dan tugas TPK provinsi, Masalah dan kendala yang ditemui TPK di daerah, Analisis Konteks dan Pengembangan KTSP dan seluruh perangkatnya, Pengembangan Muatan Lokal, Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi, Konsep penjaminan mutu Sekolah yang Bertaraf Internasional, konsep Sistem Satuan Kredit Semester di Sekolah menengah, Penilaian, KKM,

dan laporan hasil penilaian, Workshop perancangan kegiatan

monitoring dan evaluasi, serta tersusunnya rencana tindak atau action plan yang akan dilakukan sepanjang tahun pembelajaran 2008/2009 ke tingkat kabupaten maupun satuan pendidikan. Dari 28 TPK yang pernah menjadi instruktur dalam pelatihan sebanyak 13 orang, hanya 9 orang yang memiliki seluruh dokumen UUSP, PP 19, permen 22,23,24 dan memilikinya sendiri. Sedangkan tentang permendiknas tentang standar yang lain belum memiliki dan belum pernah membaca. Ada 7 orang belum tahu KTSP dengan alasan belum pernah mengikuti pelatihan.

Hambatan dalam

kegiatan ini yaitu peserta yang diudang memiliki kemampuan bervariasi. Ada kesulitan tim TPK Provinsi untuk melakukan pendampingan ke kabupaten karena sulitnya medan dan biaya yang mahal menuju daerah. 7.

Provinsi Sulawesi Tenggara Sudah adanya SK Gubernur tentang pembentukan TPK provinsi Sulawesi Tenggara No 177/2007 tgl 16 Mei 2007. Unsur dalam TPK Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Nara Sumber, Tim Pengembang KTSP, Tim Pengembang Mata Pelajaran, dan Tim Sekretarian. Hasil yang dicapai dari kegitan ini adalah informasi pelaksanaan program kerja TPK tahun 2007, terpahaminya sejumlah kajian yaitu Fungsi dan tugas TPK provinsi, Masalah dan kendala yang ditemui TPK di daerah, Analisis Konteks dan Pengembangan KTSP dan seluruh perangkatnya,

14

Pengembangan Muatan Lokal, Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi, Konsep penjaminan mutu Sekolah yang Bertaraf Internasional, konsep Sistem Satuan Kredit Semester di Sekolah menengah, Penilaian, KKM,

dan laporan hasil penilaian,

Workshop perancangan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta tersusunnya rencana tindak atau action plan yang akan dilakukan sepanjang tahun pembelajaran 2008/2009. Dari 22 orang TPK yang hadir 7 orang pernah menjadi instruktur dalam pelatihan, hanya 5 orang yang memiliki seluruh dokumen UUSP, PP 19, permen 22,23,24 dan memilikinya sendiri, Sedangkan tentang permendiknas yang berhubungan dengan Standar nasional Pendidikan yang lain hampir semua belum memiliki dan belum pernah membaca. Ada 7 orang TPK belum tahu tentang KTSP dengan alasan belum pernah mengikuti pelatihan. Hambatan dalam kegiatan ini adalah TPK memiliki kemampuan bervariasi. Ada yang sudah terlibat sebagai tim jarkur dari tahun 1994, ada yang telah memperoleh pelatihan namun ada yang belum pernah memperoleh pelatihan tentang KTSP. TPK juga menyatakan belum ada jadwal kerja yang baik dan rencana selanjutnya dikhawatirkan tidak berjalan dengan baik karena kurang danya koordinasi dengan dinas.

Bidang Pendidikan Dasar 8.

Provinsi Jawa Barat Kegiatan pemantapan TPK dan workshop pengembangan kurikulum dalam rangka bantuan teknis tim pengembang kurikulum provinsi di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan

selama lima hari dari tanggal 17 – 21 Juni 2008 di kantor Dinas

Pendidikan Propinsi Jawa Barat. Adapun pesertanya terdiri dari dari 28 orang TPK (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PLB, dan dinas pendidikan. Sedangkan, petugas pusat berjumlah 3 orang, yaitu Ariantoni, M Surya, dan Anggraeni. Provinsi Jawa Barat sudah terbentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) yang terdiri atas unsur Dinas Pendidikan, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB. Secara umum, TPK Kabupaten/Kota yang terbentuk sudah baik dan telah memiliki program kerja karena adanya bimbingan dan bantuan dari TPK Provinsi. Hal ini dikemukakan oleh bapak Endang Hermawan sebagai kepala bidang pendidikan dasar dalam sambutannya. Kegiatan TPK yang telah dilakukan dimulai dari analisis kebutuhan layanan sosialisasi dan pelatihan KTSP serta penyusunan program pertemuan rutin TPK provinsi,

15

evaluasi kegiatan TPK provinsi dan perencanaan kegiatan tahun yang akan datang. Adapun kegiatan ini didanai oleh APBD/APBN. Rencana selanjutnya adalah dengan meningkatkan kemampuan TPK dengan melakukan pelatihan, pertemuan rutin, dan studi banding, lalu melakukan pendampingan/sosialisasi di Kabupaten/Kota, dan melakukan monitoring, evaluasi dan pengembangan kurikulum untuk mengetahui keterlaksanaan KTSP di tingkat satuan pendidikan (SD, SMP, SMA,SMK,SLB). Pelaksanaan Bantuan Teknis Tim Pengembang Kurikulum (TPK) melalui Jaringan Kurikulum di Provinsi Jawa Barat secara umum berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Adapun peserta pelatihan yang terdiri dari anggota TPK sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini. Ini terlihat dari banyaknya peserta yang bertanya untuk mengetahui informasi dari pelaksanaan KTSP sehingga dapat disosialisasikan pada TPK Kabupaten/Kota. Pertanyaan yang banyak muncul yaitu tentang penerapan SKS (Sistem Kredit Semester) dalam hal waktu dan kelulusannya walaupun ini masih berbentuk draf. Semua peserta dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB, berperan aktif dalam kerja kelompok menyusun rencana Program Kerja yang akan datang. Banyak harapan yang bisa diperoleh dari kinerja TPK untuk Provinsi Jawa Barat ini. Sikap selalu berusaha mencari informasi, dan terbuka terhadap pengetahuan baru, yang ditunjukkan oleh para peserta diharapkan dapat memajukan pendidikan sehingga lebih baik lagi di masa yang akan datang. 9.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kegiatan pemantapan TPK dan workshop pengembangan kurikulum dalam rangka bantuan teknis tim pengembang kurikulum provinsi di Provinsi DIY dilaksanakan selama lima hari dari tanggal 17 – 21 Juni 2008 di kantor Dinas Pendidikan Propinsi DIY Jl. Cendana no. 9 Yogyakarta. Adapun pesertanya terdiri dari dari 28 orang TPK (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PLB, dan dinas pendidikan. Sedangkan, petugas pusat berjumlah 3 orang, yaitu Drs. Ambari Sutardi, MA., Mulyadi, SE., dan Dra. Tuty Herawati Provinsi DIY sudah terbentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) yang terdiri atas unsur Dinas Pendidikan, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB. Secara umum, TPK DIY yang terbentuk sudah baik dan telah memiliki program kerja karena adanya bimbingan dan bantuan dari TPK Provinsi. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Drs. K. Baskara Aji Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan mewakili Kepala Dinas Pendidikan prov. DIY dalam sambutannya.

16

Kegiatan TPK yang telah dilakukan dimulai dari analisis kebutuhan layanan sosialisasi dan pelatihan KTSP serta penyusunan program pertemuan rutin TPK provinsi, evaluasi kegiatan TPK provinsi dan perencanaan kegiatan tahun yang akan datang. Adapun kegiatan ini didanai oleh APBD/APBN. Rencana selanjutnya adalah dengan meningkatkan kemampuan TPK dengan melakukan pelatihan, pertemuan rutin, dan studi banding, lalu melakukan pendampingan/sosialisasi di Kabupaten/Kota, dan melakukan monitoring, evaluasi dan pengembangan kurikulum untuk mengetahui keterlaksanaan KTSP di tingkat satuan pendidikan (SD, SMP, SMA,SMK,SLB). Semua peserta dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB, berperan aktif dalam kerja kelompok menyusun rencana Program Kerja yang akan datang. Banyak harapan yang bisa diperoleh dari kinerja TPK untuk Provinsi DIY ini. Sikap selalu berusaha mencari informasi, dan terbuka terhadap pengetahuan baru, yang ditunjukkan oleh para peserta diharapkan dapat memajukan pendidikan khususnya di Prov. DIY dan masyarakat luas pada umumnya, sehingga lebih baik lagi di masa yang akan datang. Pada gilirannya nanti, seluruh masyarakat di Indonesia pendidikan semakin maju. Pelaksanaan Bantuan Teknis Tim Pengembang Kurikulum (TPK) melalui Jaringan Kurikulum di Provinsi DIY secara umum berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Adapun peserta pelatihan yang terdiri dari anggota TPK sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini. Ini terlihat dari banyaknya peserta yang bertanya untuk mengetahui informasi dari pelaksanaan KTSP sehingga dapat disosialisasikan pada TPK Kabupaten/Kota. Pertanyaan yang banyak muncul yaitu tentang UAN (Ujian Akhir Nasional) dalam hal waktu dan kelulusannya dikaitkan dengan penyusunan KTSP yang telah disusun oleh Satuan Pendidikan.

10. Provinsi Kepulauan Riau Kegiatan pemantapan TPK dan workshop pengembangan kurikulum dalam rangka bantuan teknis TPK propinsi dilaksanakan di Propinsi Kepulauan Riau selama 5 hari kerja pada tanggal 24 - 28 Juni 2008 bertempat di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang Jalan Basuki Rachmat 4 Tanjung Pinang. Tujuan kegiatan ini adalah untuk (1) melakukan sosialisasi KTSP dan perangkatnya kepada pemangku kepentingan pendidikan di daerah baik di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota, dan Sekolah, (2) Memberikan bantuan profesional tentang KTSP dan perangkatnya kepada pemangku kepentingan pendidikan di daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten/Kota dan Sekolah, (3) Membentuk dan menguatkan tim sosialisasi

17

baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan (4) Menyusun desain, strategi sosialisasi dan pelatihan KTSP dan pembelajaran. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini menghasilkan rencana program kegiatan TPK, materi yang akan dilatihan dan perkiraan sumber dana untuk kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang akan dilakukan untuk Jangka Pendek yang meliputi: a. Penyusunan program kerja TPK Provinsi dan Kabupaten/Kota b. Mensosialisasikan KTSP dan perangkatnya kepada pemangku pendidikan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan. c. Mengadakan loka karya, workshop, dan pelatihan d. Melakukan pendampingan terhadap TPK Kab/Kota dan TPK Satuan Pendidikan e. Rapat Kerja TPK Sedangkan untuk Rencana Jangka Menengah adalah: a. Pendampingan TPK kabupaten/kota, pada satuan pendidikan b. Penyusunan perangkat pendukung KTSP antara lain: bahan ajar, model pembelajaran, muatan lokal, pengembangan diri, penilaian,

remedial dan

pengayaan. c. Rapat kerja TPK Untuk Rencana Jangka Panjang meliputi: a. Pendampingan TPK kabupaten/kota, pada satuan pendidikan b. Peningkatan profesionalisme TPK Provinsi dan Kabupaten/Kota c. Studi banding antar TPK Provinsi d. Rapat kerja TPK e. Evaluasi dan Penyempurnaan Pelaksanaan Program Kerja TPK Sedangkan materi yang akan dilatihkan meliputi: a. Untuk Satuan Pendidikan PAUD (TK) : - Sosialisasi KTSP - Penyusunan KTSP (Dokumen I dan II) - Bimbingan Teknis Model-model pembelajaran di PAUD b. Untuk Satuan Pendidikan SD/MI : - Sosialisasi KTSP - Bimbingan Teknis Pengembangan SK, KD Mulok - Bimbingan Teknis Model-model pembelajaran di SD - Bimbingan Teknis Model Pembelajaran Tematik (Silabus dan RPP) c. Untuk Satuan Pendidikan SMP/MTs :

18

- Bimbingan Teknis penyusunan KTSP (Dokumen I dan II) - Bimbingan Teknis Evaluasi - Bimbingan Teknis Pengembangan SK, KD Mulok - Bimbingan Teknis Penyampaian Model Pembelajaran IPA dan IPS terpadu - Pelatihan Guru SMP satu Atap - Bimbingan Teknis SBI d. Untuk Satuan Pendidikan SMA/MA : - Bimbingan Teknis Penyusunan KTSP (Dokumen I dan II) - Bimbingan Teknis Evaluasi - Bimbingan Teknis Program Pengembangan Diri - Bimbingan Teknis Pengembangan SK, KD Mulok - Bimbingan Teknis Sistem SKS - Bimbingan Teknis SBI e. Untuk Satuan Pendidikan SMK : - Bimbingan Teknis penyusunan Silabus dan RPP - Bimbingan Teknis Evaluasi - Bimbingan Teknis SI dan SKL Produktif - Bimbingan Teknis Penentuan KKM - Bimbingan Teknis SBI f. Untuk Satuan pendidikan SLB : - Bimbingan Teknis Model Pembelajaran Tematik (Silabus dan RPP)

Sumber pembiayaan kegiatan ini diharapkan akan diperoleh dari anggaran yang ada baik dari APBN maupun APBD.

11. Provinsi Sumatera Utara Kegiatan Bimbingan Teknis dan Workshop TPK di Propinsi Sumatera Utara dilaksanakan selama 5 hari mulai dari tanggal 24-28 Juni 2008 di ruang aula SMKN2 dinas Propinsi Sumatera Utara

telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tujuan

pelaksanaan kegiatan. Peserta terdiri dari 28 orang TPK dan 6 orang panitia, nara sumber terdiri dari Ariantoni N.Priowicaksono, (Puskur).

Pembukaan Acara Jarkur, 23 Juni 2008 Acara yang sedianya dibuka oleh wakil kepala dinas berhubung berhalangan wakil kepala dinas harus membuka acara tentang Sosialisasi KTSP di kab. Sergie. Jadi

19

yang membuka acara adalah Kasubdin Bidang Standar nasional Pendidikan. Harapan yang ingin dicapai: 1. Tim Propinsi Sumatera Utara harus lebih aktif lagi dalam pelaksanaan KTSP. 2. Perlu adanya evaluasi yg obyektif dalam kesiapan SDM , fasilitas sekolah, Komitmen semua stake holder dlm pelaksanaan KTSP 3. KTSP disusun oleh setiap Satuan Pendidikan sehingga mempermudah lembaga pendidikan dan guru dlm mengembangkan potensinya 4. Satuan pendidikan sudah siap dan mampu menyiapkan dokumennya sendiri. 5. Pemahaman guru tentang KTSP sangat penting untuk merubah paradigma lama ke paradigma baru 6. Bagi satuan pendidikan yang masih mengadopsi contoh model diharapakan dapat segera mengadaptasi dan selanjutnya dapat menyusun sendiri. 7. Untuk memepercepat

kerja Jaringan Kurikulum dapat memberdayakan LPMP,

P4TK, KKG, MGMP dll Kegiatan Jarkur ( Jaringan Kurikulum ) merupakan tugas penting dari Puskur membantu Tim Pengembang Kurikulum dari Dinas Propinsi ke Kab/Kota Peserta akan diberikan sertifikat/ Surat Keterangan yang akan diberikan oleh Puskur dan ditandatangani langsug oleh Kapuskur atas nama Kepala Balitbang. Jumlah peserta pada saat pembukaan: PAUD = 1 org, SD = 2 org, SMP = 5 org, SMA = 6 org, SMK= 2 org, dan PLB= 1 org,

Dinas Pendidikan dan TPK berharap kerjasama ini akan terus berlanjut dan komunikasi antara puskur dengan TKP akan terjalin secara harmonis.

12. Provinsi Kalimantan Tengah Kegiatan Bimbingan Teknis dan Workshop TPK di Propinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan selama 5 hari mulai dari tanggal 17-21 Juni 2008 di ruang sidang dinas Propinsi Kalimantan Tengah

telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tujuan

pelaksanaan kegiatan. Peserta terdiri dari 28 orang TPK dan 6 orang panitia, nara sumber terdiri dari A. Buchori Ismail N.Priowicaksono,dan staf skretariat Nening daryati (Puskur).

Pembukaan Acara Jarkur, 18 Juni 2008 Acara yang sedianya dibuka oleh kepala dinas jadinya cara di buka oleh Kasubdin Bidang Standar nasional, berhubung Kadis harus membuka acara tentang Himpunan PAUD Indonesia di Asrama Haji.

20

Harapan yang ingin dicapai:

1. Tim Propinsi Kalteng harus lebih aktif lagi dalam pelaksanaan KTSP. 2. Perlu adanya evaluasi yg obyektif dalam kesiapan SDM , fasilitas sekolah, Komitmen semua stake holder dlm pelaksanaan KTSP 3. KTSP disusun oleh setiap Satuan Pendidikan sehingga mempermudah lembaga pendidikan dan guru dlm mengembangkan potensinya 4. Satuan pendidikan sudah siap dan mampu menyiapkan dokumennya sendiri. 5. Pemahaman guru tentang KTSP sangat penting untuk merubah paradigma lama ke paradigma baru 6. Bagi satuan pendidikan yang masih mengadopsi contoh model diharapakan dapat segera mengadaptasi dan selanjutnya dapat menyusun sendiri. 7. Untuk memepercepat kerja Jaringan Kurikulum dapat memberdayakan LPMP, P4TK, KKG, MGMP dll Kegiatan Jarkur ( Jaringan Kurikulum ) merupakan tugas penting dari Puskur membantu Tim Pengembang Kurikulum dari Dinas Propinsi ke Kab/Kota Peserta akan diberikan sertifikat/ Surat Keterangan yang akan diberikan oleh Puskur dan ditandatangani langsug oleh Kapuskur atas nama Kepala Balitbang. Jumlah peserta pada saat pembukaan: PAUD = 1 org, SD = 2 org, SMP = 5 org, SMA = 6 org, SMK= 2 org, dan PLB= 1 org,

Dinas Pendidikan dan TPK berharap kerjasama ini akan terus berlanjut dan komunikasi antara puskur dengan TKP akan terjalin secara harmonis.

13. Provinsi Sulawesi Selatan Pelaksanaan kegiatan pemantapan TPK dan workshop pengembangan kurikulum dalam rangka bantuan teknis

TPK

propinsi di Propinsi

Sulawesi Selatan

dilaksanakan selama 5 hari kerja pada ttanggal 17 – 21 Juni 2008 bertempat di Aula lantai III Dinas Pendidikan Propinsi Sulsel Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Makasar. Tujuan kegiatan ini adalah untuk (1) melakukan sosialisasi KTSP dan perangkatnya kepada pemangku kepentingan pendidikan di daerah baik di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota, dan Sekolah, (2) Memberikan bantuan profesional tentang KTSP dan perangkatnya kepada pemangku kepentingan pendidikan di daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten/Kota dan Sekolah, (3) Membentuk dan menguatkan tim sosialisasi

21

baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan (4) Menyusun desain, strategi sosialisasi dan pelatihan KTSP dan pembelajaran. Kegiatan ini dibuka oleh Wakadis Dinas Pendidikan Propinsi Sulsel yaitu Bp. Drs. H. Muh. Saleh Gottang M.Pd. Kegiatan ini diikuti oleh 28 peserta yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Pengawas, Kepala sekolah, dan guru. Hasil legiatan ini adalah rencana program kerja TPK untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Rencana kegiatan jangka pendek mencakup kegiatan-kegiatan sbb (1) Pembentukan TPK Kabupaten/Kota, (2) Penyusunan program kerja TPK Provinsi dan Kabupaten/Kota, (3) Mensosialisasikan KTSP dan perangkatnya kepada pemangku pendidikan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan, (4) Menyelenggarakan workshop

penyusunan

KTSP

di

tingkat

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota,

(5)

Menyelenggarakan Bimtek penyusunan KTSP pada setiap jenjang pendidikan di tingkat Provinsi, (6) Melakukan pendampingan terhadap TPK Kab/Kota dan TPK Satuan Pendidikan, (7) Rapat Kerja TPK, (8) Monitoring dan evaluasi kegiatan TPK. Sedangkan untuk program kerja jangka menengah mencakup (1) Pendampingan TPK kabupaten/kota, gugus dan satuan pendidikan, (2) Penyusunan perangkat pendukung KTSP antara lain: bahan ajar, model pembelajaran, muatan lokal, pengembangan diri, penilaian, sks, remedial dan pengayaan, (3) Rapat kerja TPK, (4) Monitoring dan evaluasi. Untuk rencana program jangka panjang

adalah (1) Pendampingan TPK

kabupaten/kota, gugus dan satuan pendidikan, (2) Peningkatan profesionalisme TPK Provinsi dan Kabupaten/Kota, (3) Studi kerja antar provinsi, (4) Pembentukan Forum Komunikasi Tim Pengembang Kurikulum, (5) Rapat kerja TPK, (6) Monitoring dan evaluasi. Untuk materi Sosialisasi dalam rangka kegiatan pemantapan TPK Propinsi mencakup hal-hal sbb (1) Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, (2) Peningkatan profesionalisme anggota Tim Pengembang Kurikulum (TPK) baik propinsi maupun kabupaten/kota, (3) Pola dan Strategi Sosialisasi /Pelatihan KTSP di Semua satuan pendidikan, (4) Pendampingan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di semua satuan pendidikan pada kabupaten/kota, (5) Penyusunan

program

Tim

Pengembang

Kurikulum

(TPK)

pada

tingkat

kabupaten/kecamatan/gugus, (6) Validasi KTSP SMA, SMK, dan SLB oleh tim TPK provinsi dan KTSP SD, SMP oleh tim TPK kabupaten/kota, (7) Pemantauan dan evaluasi.

22

Sedangkan dana yang diharapkan untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan pemantapan TPK Propinsi Sulawesi Selatan bersumber dari anggaran yang ada baik APBN maupun APBD. 14. Provinsi Maluku Provinsi Maluku terdiri dari wilayah kepulauan yang saling berjauhan, sehingga transportasi menjadi kendala utama dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan dari Pusat, termasuk juga dalam hal ini bidang pendidikan. Walaupun pada tingkat Provinsi sudah terbentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) melalui SK Gubernur Maluku No. 181/2007, namun pada daerah tingkat Kabupaten/ Kota baru terbentuk 3 TPK dari 11 Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Maluku. Adapun unsur-unsur TPK terdiri dari perwakilan Pemda, Dinas Pendidikan, Bappeda, UNPATTI, LPMP, Kepala Sekolah dan Guru dari berbagai satuan pendidikan. Kegiatan TPK ini sudah dimulai melalui monitoring berupa penjaringan data keterlaksanaan KTSP di seluruh daerah kabupaten/ kota wilayah provinsi Maluku. Kegiatan ini didanai oleh APBD. Rencana selanjutnya adalah workshop penyusunan KTSP untuk semua jenjang pendidikan dan monitoring/ evaluasi pelaksanaan KTSP untuk mengetahui keterlaksanaannya beserta kendala-kendalanya. Pada umumnya, pelaksanaan Bantuan Teknis Tim Pengembang Kurikulum (TPK) melalui Jaringan Kurikulum di Provinsi Maluku, berlangsung lancar sesuai dengan yang direncanakan. Walaupun Dinas Provinsi Maluku menghadapi kendala geografis sulitnya mencapai kabupaten-kabupaten kepulauan di wilayahnya, namun tetap berkomitmen untuk menjalankan program monitoring

pelaksanaan KTSP di

wilayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Program Jaringan Kurikulum tetap bisa berlangsung biarpun dengan keterbatasan sarana transportasi yang ada. Di samping itu, peserta pelatihan yang terdiri dari anggota TPK pada umumnya cukup bersemangat dan bergairah dalam mengikuti pelatihan. Hal ini ditunjukkan dengan aktivitas proaktif para peserta untuk mencari segala informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan KTSP. Permasalahan yang dibahas lebih pada azas legalitas pembentukan TPK Provinsi dalam hubungannya dengan TPK Kabupaten/Kota, apalagi dalam hubungan ini, TPK Provinsi berfungsi membina dan mendampingi TPK Kab./Kota

dalam

penerapan

dan

pengembangan

KTSP

di

wilayahnya.

Bagaimanapun, sesuai dengan Surat Edaran Mendiknas no. 33 tahun 2007, menyatakan bahwa TPK Provinsi mempunyai tugas membantu dan mendampingi TPK Kab./ Kota di wilayahnya masing-masing.

23

Secara umum, semua peserta dari jenjang PAUD/TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB, turut aktif dalam kerja kelompok menyusun rencana Program berikutnya yang akan datang. Banyak harapan yang bisa diperoleh dari kinerja TPK untuk Provinsi Maluku ini. Sikap selalu berusaha mencari informasi, dan terbuka terhadap pengetahuan baru, yang ditampilkan oleh para peserta diharapkan merupakan modal yang potensial untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya, dan khususnya di Provinsi Maluku. Amin.

15. Provinsi Gorontalo Kegiatan pemantapan TPK dan workshop pengembangan kurikulum dalam rangka bantuan teknis tim pengembang kurikulum provinsi di Provinsi Gorontalo dilaksanakan selama lima hari dari tanggal 23 – 28 Juni 2008 di kantor Dinas Pendidikan Propinsi Gorontalo. Adapun pesertanya terdiri dari dari 28 orang TPK (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK) dan dinas pendidikan. Sekolah Luar Biasa belum ada di provinsi Gorontalo karena memang Gorontalo ini provinsi baru (Pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara). Sedangkan, petugas pusat berjumlah 3 orang, yaitu Drs. Ambari Sutardi, MA.; Mulyadi, SE., dan Pipin Purwanti, S. Sos. Provinsi Gorontalo sudah terbentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) yang terdiri atas unsur Dinas Pendidikan, (PAUD,SD,SMP,SMA, SMK) sejak digulirkanya KTSP pada tahun 2007. Secara umum, TPK Gorontalo yang terbentuk sudah baik dan telah memiliki program kerja karena adanya bimbingan dan bantuan dari TPK Provinsi. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Dinas Pendidikan mewakili Kepala

Dinas Pendidikan Prov. Gorontalo dalam sambutannya. Kegiatan TPK yang telah dilakukan dimulai tahun 2007 yaitu sejak sosialisasi dan pelatihan KTSP serta penyusunan program pertemuan rutin TPK provinsi, evaluasi kegiatan TPK provinsi dan perencanaan kegiatan tahun yang akan datang. Adapun kegiatan ini didanai oleh APBD/APBN. Rencana selanjutnya adalah dengan meningkatkan kemampuan TPK dengan melakukan pelatihan, pertemuan rutin, dan studi banding, lalu melakukan pendampingan/sosialisasi di Kabupaten/Kota, dan melakukan monitoring, evaluasi dan pengembangan kurikulum untuk mengetahui keterlaksanaan KTSP di tingkat satuan pendidikan (SD, SMP, SMA,SMK). Pelaksanaan Bantuan Teknis Tim Pengembang Kurikulum (TPK) melalui Jaringan Kurikulum di Provinsi Gorontalo secara umum berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Adapun peserta pelatihan yang terdiri dari anggota TPK sangat

24

antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini. Ini terlihat dari banyaknya peserta yang bertanya untuk mengetahui informasi dari pelaksanaan KTSP sehingga dapat disosialisasikan pada TPK Kabupaten/Kota. Pertanyaan yang banyak muncul yaitu tentang UAN (Ujian Akhir Nasional) dalam hal waktu dan kelulusannya dikaitkan dengan penyusunan KTSP yang telah disusun oleh Satuan Pendidikan. Semua peserta dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK berperan aktif dalam kerja kelompok menyusun rencana Program Kerja yang akan datang. Banyak harapan yang bisa diperoleh dari kinerja TPK untuk Provinsi Gorontalo ini. Sikap selalu berusaha mencari informasi, dan terbuka terhadap pengetahuan baru, yang ditunjukkan oleh para peserta diharapkan dapat memajukan pendidikan khususnya di Prov. Gorontalo dan masyarakat luas pada umumnya, sehingga lebih baik lagi di masa yang akan datang. Pada gilirannya nanti, seluruh masyarakat di Indonesia pendidikan semakin maju.

Bidang Pendidikan Layanan Khusus 16. Provinsi Sumatera Barat Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan telah dilakukan beberapa waktu yang lalu bukannya tidak menyisakan suatu permasalahan yang sudah diantisipasi sebelumnya, yaitu bagaimana substansi kurikulum dapat disebarkan luaskan secara cepat dan tepat mengena pada target penggunanya. Untuk itu Pusat Kurikulum telah merancang serangkaian cara dan pendekatan guna menjawab permasalahan yang berkembang saat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan diterapkan. Diantara cara cara

itu

ialah

mengembangkan

sistem

jaringan

kurikulum

beserta

tim

pengembangnya, isinya yang secara sistemis dapat diakses, dimanfaatkan oleh para pengguna kurikulum tingkat satuan pendidikan. Provinsi dianggap sebagai unit yang mempunyai posisi strategis dalam mengembangkan dan mengimplementasikan konsepsi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Untuk itu dalam kegiatan ini mengupayakan agar dicapai tentang kesamaan persepsi dan pemahaman tentang pengembangan kurikulum termasuk dengan teknik, bentuk dan jenis monitoring dan evaluasi kurikulum, membuat desain monitoring dan evaluasi KTSP yang terjadi di kabupaten/kota dan meminta untuk mendapatkan infrmasi tentang program kerja yang telah direncanakan. Penyamaan persepsi ini sangat penting guna sistem dapat terangun dengan baik dan dapat diaplikasikan dalam semua satuan pendidikan di Kabupaten, di wilayah Provinsi di Sumatera Barat. Permasalahan yang ditemui ialah masih adanya kesimpangsiuran tentang peran Tim Pengembang Kurikulum yang

25

berada dalam Jaringan Kurikulum dimana sejauh ini hanya dipahami secara sepihak. Pemahaman antara satu dan lain petugas berbeda baik dilihat dari segi perencanaan dan penugasan. Diantaranya Tim Pengembang Kurikulum Provinsi dalam perannya mendua dimana ada TPK yang melaksanakan tugas berdasarkan acuan satuan kerja (Satuan Kerja Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang dibentuk oleh kepala dinas serta mempunyai anggaran yang cukup memadai dan ada yang berdasarkan permintaan pembentukkan oleh Pusat kurikulum (TPK usulan Puskur ini menjangkau TK/PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan Pendidikan Khusus) dimana ini tidak mendapatkan dana, meskipun beberapa anggotaTPK ini dilibatkan secara aktif dalam Satuan Kerja KTSP. Menduanya pola yang memberi pengaruh pada dinamika kerja yang waktu itu merupakan salah satu permasalahan yang dicoba untuk diatasi untuk disatukan. Demikian juga permasalahan eksistensi TPK dalam perannya di satuan pendidikan disikapi dengan kurang serius. Permasalahan nya ialah Satker KTSP ini mengacu hanya pada target SMA dan SMK sesuai dengan peran Dinas Pendidikan Provinsi. Usulan Puskur agar program TPK Provinsi Sumatera Barat menyatu baik dalam perencanaan , pendanaan dan pelaksanaan serta evaluasi programprogramnya dari TK/PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan Diksus. Peraturan dan surat edaran menteri nampaknya perlu dicermati lagi dengan memberi penguatan baik pada Dinas Provinsi dan

Dinas Kabupaten dalam

peran keduanya memberikan

/mensosialisasikan KTSP agar surat edaran menteri no 33 tidak disikapi secara kaku dan akhirnya tidak memberdayakan surat edaran itu sendiri. Pembinaan-pembinaan yang lebih bersifat teknis oprasional tentang KTSP masih dirasakan perlu diberikan pada TPK Provinsi sehingga kemampuan mereka dapat diandalkan dalam meberikan pendampingan/bantuan teknis pada semua satuan pendidikan dan guru. Monitoring yang akan dilaksanakan seyogyanya juga menjaring informasi tentang bagaimana KTSP dilakukan guru di proses pembelajaran sesungguhnya di kelas, bagaimana keseluruhan komponen sistem Standar Nasional Pendidikan dapat berpadu di satuan pendidikan secara harmoni. 17. Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan peraturan menteri No.22 tentang Standar Isi, No.23 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan No.24 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, bahwa semua satuan pendidikan dasar dan menengah paling lambat tahun ajaran 2009/2010 harus sudah menetapkan dan mulai menerapkan KTSP. Pembentukan jaringan kurikulum di setiap daerah merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih untuk mengatasi keberagaman kemampuan dan

26

meningkatkan akselerasi penyusunan KTSP di daerah. Dengan adanya TPK diharapkan sosialisasi KTSP dan pembinaan secara terus menerus pengembangan KTSP dapat cepat tersebar dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Untuk itu perlu dilakukan upaya pembentukan, pemantapan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas TPK baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten/kota agar TPK dapat melaksanakan programnya secara efektif, efisien, dan berkualitas. Melalui pelaksanaan workshop pengembangan kurikulum dalam rangka bantuan teknis Tim Pengembang Kurikulum Propinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat memberdayaan secara terus menerus Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Propinsi agar dapat melakukan pembinaan secara kontinu kepada TPK kabupaten/kota dan juga kepada satuan pendidikan di wilayah binaannya. Selain itu untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang pengembangan kurikulum, teknik, bentuk, serta jenis monitoring dan evaluasi kurikulum, melaporkan program kerja yang telah dilaksanakan, dan mengidentifikasi kebutuhan materi pemberdayaan bantuan teknis pengembangan kurikulum pada tahun 2009. Kegiatan ini melibatkan peserta dari unsur Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan, kepala sekolah, dan guru dari satuan pendidikan dasar dan menengah. Strategi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemaparan materi, diskusi serta tanya jawab, dan workshop antara lain mengenai: 1) program kerja TPK Propinsi (kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan TPK tahun 2007 dan 2008) untuk masing-masing kelompok satuan pendidikan, 2) menyusun program kerja TPK Propinsi untuk tahun 2009, 3) mengidentifikasi kebutuhan materi pemberdayaan bantuan teknis TPK tahun 2009, 4) mengidentifikasi instrumen monitoring dan evaluasi, 5) menyusun analisis konteks penyusunan KTSP, 6) menyusun model penyelenggaraan sistem SKS. Kemudian hasil workshop tersebut di presentasikan oleh masing-masing kelompok satuan pendidikan. Hasil yang dicapai pada kegiatan pemantapan TPK dan Workshop pengembangan kurikulum dalam rangka bantuan teknis Tim Pengembang Kurikulum Propinsi Sumatera Selatan, antara lain 1) Need Assesment TPK propinsi Sumatera Selatan, 2) Laporan program kerja TPK Sumatera Selatan tentang kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan selama tahun 2007, 2008, dan 2009., 3) Identifikasi materi untuk tahun 2009, 4) Analisis konteks penyusunan KTSP, 5) Contoh Silabus dan RPP yang dibuat oleh peserta, 6) contoh model penyelenggaraan sistem SKS. Dari hasil diskusi, tanya jawab, serta workshop diperoleh data dan informasi bahwa TPK di propinsi Sumatera Selatan sangat berperan aktif dalam pengembangan

27

kurikulum. Hampir seluruh TPK sudah pernah mengikuti pelatihan mengenai kurikulum. Selain itu sebagian besar TPK Propinsi juga sudah pernah menjadi instruktur dalam bidang pendidikan antara lain dalam penyusunan silabus, RPP, KKM, pengembangan bahan ajar, penilaian, dll. Hal-hal yang perlu diperdalam antara lain mengenai kebijakan baru pemerintah mengenai pendidikan yang perlu dicermati lebih lanjut. Hal tersebut perlu dibahas bersama sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman mengenai kebijakan pada setiap personel TPK Propinsi Sumatera Selatan.

18. Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu terletak di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan, memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung. Secara administratif, provinsi ini terdiri dari 8 (delapan) kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Muko-Muko, Lebong dan Kapahyang serta Kota Bengkulu yang sekaligus merupakan ibu kota provinsi ini. Bengkulu juga memiliki obyek wisata yang beragam, baik wisata alam, budaya maupun sejarah. Wisata alamnya antara lain Bukit Kaba di Curup, Bukit Belerang Semaleko di Lebong Selatan, Bunga Raflesia Arnoldi di Taba Pananjung. Rekreasi pantainya antara lain pantai Panjang Nala di Gading Cempaka, pantai pasir putih Pulau Baai di Selebar, danau di Selebar, danau Tes di Lebong Selatan, cagar alam Pagar Gunung di Kepahyang, cagar alam Lubuk Tapi di Pino, dan sebagainya. Wisata budayanya antara lain kesenian Tabot, tarian rakyat Enggano, dan kerajinan kain Besurek. Bahkan seni Tabot ini menjadi penghias dan ciri khas Kota Bengkulu. Wisata sejarahnya meliputi rumah peninggalan Bung Karno, Benteng Malborough, dan monumen Thomas Par di Teluk Segara. Peserta yang terlibat adalah pimpinan dan staf Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu dan pengurus/anggota TPK Propinsi Bengkulu. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakadis (Drs. Gitar Sirait). Pada pembukaan Wakadis menyampaikan pentingnya kegiatan Jarkur ini, sehingga TPK diminta hadir tepat waktu dan mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Apabila ada permasalahan bisa didiskusikan dengan Tim Puskur. Dan hendaknya kegiatan ini tidak berhenti sampai disini, tapi harus ada tindaklanjutnya. Artinya TPK harus bergerak dan menjalin kerjasama dengan Puskur. Selain itu TPK Propinsi mempunyai kewajiban melakukan pembinaan dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Propinsi Bengkulu dan juga dengan instansi terkait.

28

Strategi yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah dengan berbagai metode, di antaranya ceramah, urun pendapat, kerja kelompok, ekspose, dan diskusi terfokus. Permasalahan yang muncul antara lain: ada banyak versi SK tentang TPK di Provinsi Bengkulu yaitu SK yang dikeluarkan oleh Gubernur atas permintaan dari Direktorat TK/SD, SK yang dikeluarkan oleh Gubernur atas permintaan dari Puskur serta SK Jaringan Kurikulum dan TPK Propinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Kepala Dinas. banyak peserta bukan dari TPK propinsi, baik TPK bentukan Direktorat maupun TPK bentukan Puskur. Hal inilah yang menyebabkan informasi KTSP harus diberikan penjelasan pada teman-teman yang baru bergabung dengan TPK propinsi. program atau rencana kegiatan yang disusun TPK pada awal pembentukan ternyata belum bisa dilaksanakan karena kendala komitmen dan kepedulian Dinas untuk menindaklanjuti dan memfasilitasinya. Ada peserta dari kelompok SMP yang menyatakan akan mengkaji ulang rencana penerapan SBI di sekolahnya, setelah mendengarkan paparan tentang SBI dari Tim Puskur. Peserta itu menyatakan terdapat beberapa faktor dari sekolah yang belum dapat/layak untuk menjadi SBI. Mengingat TPK Propinsi Bengkulu belum menyusun dan melaksanakan program secara baik maka harus segera dievaluasi pada tahun mendatang. Selain itu, harus tetap dijalin hubungan koordinasi dan kerjasama baik dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Propinsi Bengkulu maupun dengan instansi terkait lainnya. 19. Provinsi Banten Bantuan teknis pengembangan kurikulum ini dimaksudkan untuk memberdayakan TPK pada tingkat provinsi Banten agar dapat melakukan sekaligus membina secara berkesinambungan kepada TPK kabupaten/kota maupun satuan pendidikan di wilayah binaannya berkaitan dengan pengembangan dan penerapan KTSP. Kegiatan ini tercakup dalam kegiatan Jaringan Kurikulum yang pada dasarnya ingin membentuk suatu sistem atau jaringan yang bersifat permanen antara Pusat Kurikulum dengan TPK Dinas Pendidikan pada tingkat provinsi, sehingga diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan untuk memecahkan permasalahan yang berkembang pada tingkat provinsi. TKP pada tingkat provinsi Banten telah terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 423.5/Kep.468 Huk/2007 tertanggal 20 Juni 2007 beranggotakan 22

29

orang TPK dan diketuai oleh Kasubdin Bina Program Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Bagi provinsi yang telah membentuk TPK bantuan teknis menyangkut pemantapan dan peningkatan kapasitas TPK dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan KTSP dan mendisain kurikulum inovatif yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan IPTEK dan seni. TPK terdiri atas unsur Dinas Pendidikan, pengawas, kepala sekolah, dan guru yang memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan pendidikan. Kegiatan Jaringan Kurikulum di provinsi Banten ini diikuti oleh 31 orang TPK dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, masing-masing diwakili oleh TPK yang terpilih dan memiliki pengalaman mengikuti pelatihan baik dilakukan oleh pusat maupun daerah. Kegiatan yang telah dilakukan TPK provinsi adalah sosialisasi KTSP, kegiatan pelatihan dan pembinaan secara terus menerus kepada satuan pendidikan serta melakukan evaluasi dan monitoring kurikulum sebagai wujud pemberdayaan TPK. Kegiatan sosialisasi kurikulum masih bersifat sektoral dan dilakukan secara bertahap mengingat anggaran yang dimiliki Dinas Pendidikan belum memadai untuk melakukan seluruh program kerja TPK. Keanggotaan TPK pada tingkat provinsi Banten mencakup lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi Banten. Permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah antara lain menyangkut: koordinasi TPK karena keanggotaannya dibentuk melalui lintas kabupaten/kota, penyusunan KTSP belum diawali dengan analisis konteks, sekolah-sekolah masih banyak yang mengadaptasi dan bahkan mengadopsi KTSP, merubah paradigma guru, masingmasing unit membentuk TPK sendiri, pemahaman guru terhadap pengembangan KTSP belum mendalam. Permasalahan utama yang berkaitan dengan keberadaan TPK adalah belum diberdayakannya TPK pada tingkat provinsi, serta belum ditunjang dengan dana yang memadai untuk melakukan kegiatan yang telah diprogramkan, sehingga keberadaan TPK kurang efektif. Keberadaan TPK sudah sangat kuat mengingat Surat Keputusan disahkan oleh Gubernur sehingga secara teoritis program kerja TPK mendapat dukungan anggaran yang memadai dan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Namun dalam kenyataannya keberadaan TPK belum maksimal dalam melakukan tugas dan fungsinya.

20. Provinsi DKI Jakarta

30

21. Provinsi Bali Pemantapan dan bantuan teknis pengembangan kurikulum ini dimaksudkan untuk memberdayakan TPK provinsi Bali agar dapat melakukan sekaligus membina secara berkesinambungan kepada TPK kabupaten/kota maupun satuan pendidikan di wilayah binaannya berkaitan dengan pengembangan dan penerapan KTSP. Kegiatan ini tercakup dalam kegiatan Jaringan Kurikulum yang pada dasarnya ingin membentuk suatu sistem atau jaringan yang bersifat permanen antara Pusat Kurikulum dengan TPK Dinas Pendidikan pada tingkat provinsi, sehingga diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan provinsi Bali untuk memecahkan permasalahan yang berkembang khususnya pada satuan pendidikan. TPK Dinas Pendidikan tingkat provinsi Bali telah terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No. 423.5/1996/Dipendik tertanggal 20 April 2007 beranggotakan 48 orang TPK dan diketuai oleh Drs. A.A. Ketut Sujana. Bagi provinsi yang telah membentuk TPK bantuan teknis ini menyangkut peningkatan kapasitas TPK dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan KTSP dan model kurikulum inovatif yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan IPTEK dan seni. TPK yang terbentuk terdiri atas unsur Dinas Pendidikan, pengawas, kepala sekolah, dan guru, bahkan TPK pada tingkat Dinas Pendidikan Kecamatan telah terbentuk. Kegiatan ini diikuti oleh 28 orang TPK dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, masing-masing diwakili oleh TPK yang terpilih dan memiliki pengalaman mengikuti pelatihan baik dilakukan oleh pusat maupun daerah. Kegiatan yang telah dilakukan TPK provinsi adalah sosialisasi KTSP, kegiatan pelatihan dan pembinaan secara terus menerus kepada satuan pendidikan serta melakukan evaluasi dan monitoring kurikulum sebagai wujud pemberdayaan TPK. Permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah antara lain menyangkut: penyusunan KTSP belum diawali dengan analisis konteks, menentukan bentuk dan jenis penilaian kelas yang sesuai dengan pencapaian kompetensi,

merubah

paradigma guru, pemahaman terhadap kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri apakah masuk dalam rancagan SKS, pemahaman format rapor belum padu, dan perbedaan persepsi antar TPK berkaitan dengan pengembangan KTSP, serta sekolah belum dapat menentukan model kurikulum yang sesuai dengan kebutuhannya. Permasalahan utama yang berkaitan dengan keberadaan TPK adalah belum ditunjang dengan dana yang memadai

31

Saat ini Dinas Pendidikan provinsi sedang berupaya membentuk UPTD yang khusus menangani hal-hal teknis terutama menyangkut pengembangan kurikulum dan pembelajaran, sehingga dimasa mendatang UPTD ini menjadi unit yang strategis dalam menangani hal-hal teknis.

22. Provinsi Kalimantan Barat Propinsi Kalimantan Barat dilewati oleh garis katulistiwa, yakni di atas kota Pontianak, ibukota propinsi ini. Secara administratif, propinsi Kalimantan Barat sebelah utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia), sebelah timur berbatasan dengan propinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan sebelah barat dibatasi Selat Karimata dan Laut Cina Selatan. Daerah Kalimantan Barat memiliki banyak sungai, yang sangat bermanfaat untuk sarana transportasi sampai ke daerah pedalaman. seperti sungai Sambas, Kapuas, sungai Pawan, sungai Jelai, sungai Landak dan lain-lain. Di antara sungai Kapuas dan anakanak sungainya terdapat dataran tinggi yang bernama Wadi, sedangkan mulai dari Sambas, Pontianak, Ketapang dan sekitarnya merupakan dataran rendah yang luas dan berawa-rawa tadi ditutupi hutan-hutan lebat. Penduduk daerah Kalimantan Barat sebagian besar adalah suku Dayak yang tinggal di daerah pedalaman, serta suku bangsa Melayu yang mendiami kota-kota di tepi sungai maupun daerah pantai. Selain itu juga penduduk pendatang bukan asli, yakni suku bangsa Bugis, Jawa, Madura serta bangsa asing terutama Cina, dan sedikit bangsa asing lainnya. Pengaruh Cina sangat besar hal ini terlihat banyaknya bangunan rumah model Cina terutama di kota Pontianak, Singkawang dan kabupaten Sambas. Juga banyak barang-barang dari Cina seperti piring-piring, guci, tempayan yang sampai dipergunakan sebagai alat dalam upacara adat. Kegiatan Bantuan Teknis TPK Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan pada tanggal 23-27 Juni 2008, bertempat di Aula Unit Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pendidikan (UPPTP) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, JI. Sutan Syahrir No. 7 Pontianak. Peserta yang terlibat adalah pimpinan dan staf Dinas Pendidikan Propinsi dan anggota/pengurus TPK Propinsi Kalimantan Barat. Acara dibuka oleh Kepala Unit Penelitian dan pengembangan Teknologi Pendidikan (UPPTP) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat (Drs. Andreas Muhratin, M.Si). Adapun strategi kerja yang ditempuh adalah dengan berbagai metode, diantaranya ceramah, urun pendapat, kerja kelompok, ekspose, dan diskusi terfokus. Pelaksanaan kegiatan Bantuan Teknis TPK di Provinsi Kalimantan Barat tidak ada

32

hambatan berarti sehingga dapat berjalan lancar karena beberapa dukungan, antara lain: (a.) TPK Provinsi Kalimantan Barat cukup kuat karena ditetapkan oleh Gubernur dan telah menyusun program dan melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi dan pelatihan, (b.) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat telah memfasilitasi suatu ruangan khusus di Lantai 5 sebagai tempat operasional TPK terutama dalam rangka menunjang program kerja dan kegiatan TPK, dan (c.) Kepengurusan dan keanggotaan TPK sudah cukup lengkap dilihat dari jenis dan jenjang pendidikan. Mengingat TPK Propinsi Kalimantan Barat sudah menyusun dan sekaligus melaksanakan program kerja pada tahun 2007-2008 maka keadaan ini harus dipertahankan dan kalau perlu ditingkatkan kegiatan-kegiatannya. Selain itu, harus tetap dijalin hubungan koordinasi dan kerjasama baik dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat maupun dengan instansi terkait lainnya.

23. Provinsi Nusa Tenggara Timur Peningkatan kualitas pendidikan di provinsi NTT mengacu kepada tiga tugas utama Departemen Pendidikan Nasional, yaitu: upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan, dan peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan. Peningkatan dan pengembangan kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagai pelaksana pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran mandiri, studi lanjut ataupun pelatihan, dan pemberdayaan dalam tugas (in service training). Berkaitan dengan pengembangan kurikulum satuan pendidikan dan peningkatan kemampuan guru dalam pengembangan kurikulum, diperlukan adanya wadah bagi peningkatan kemampuan itu, yang secara sistemik diwujudkan dalam bentuk jaringan kurikulum dan secara kelembagaan dalam Tim Pengembang Kurikulum. Kegiatan pemantapan TPK dan workshop pengembangan kurikulum dalam rangka bantuan teknis tim pengembang kurikulum provinsi secara umum bertujuan untuk memberdayakan secara terus menerus Tim Pengembang Kurikulum provinsi agar dapat melakukan pembinaan secara kontinu kepada TPK kabupaten/kota dan juga kepada satuan pendidikan di wilayah binaannya. Kegiatan ini dilaksanakan mulai hari pada tanggal 17 – 21 Juni 2008 bertempat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Jl. Jenderal Soeharto, No. 57 Kupang. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri atas unsur pengawas, kepala sekolah, guru, dan dari dinas pendidikan dan dilaksanakan dengan cara pemaparan, diskusi, tanya jawab, workshop, dan presentasi hasil workshop.

33

Kegiatan ini telah menghasil sejumlah data dan informasi tentang Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum tingkat provinsi; Informasi tentang pelaksanaan program kerja TPK tahun 2007; Program kerja TPK untuk 2008 terutama berkaitan dengan rencana Monev KTSP, Informasi tentang kebutuhan materi pemberdayaan tahun 2009. Pembentukkan TPK Provinsi NTT telah dikukuhkan dengan surat keputusan Gubernur NTT. Tim ini bertugas sebagai fasilitator dan motivator dalam mendampingi satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum.

Sampai saat ini tim ini telah

melakukan berbagai kegiatan antara lain membantu Dinas Pendidikan Provinsi NTT dalam melaksanakan sosialisasi Permendiknas Nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006, pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan di NTT, dan menyusun bahan ajar lokal serta melakukan monitoring dan layanan konsultasi dalam pengembangan kurikulum walaupun belum tersedia anggaran khusus. Jumlah sekolah yang telah mengikuti pelatihan KTSP di provinsi NTT telah mencapai 76%, diharapkan sisanya akan ditularkan oleh peserta yang telah mengikuti TOT ditingkat provinsi.

24. Provinsi Sulawesi Tengah Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan telah dilakukan beberapa waktu yang lalu bukannya tidak menyisakan suatu permasalahan. Tetapi semua permasalahan itu sudah diantisipasi sebelumnya, yaitu bagaimana substansi kurikulum dapat disebarkan luaskan secara cepat dan tepat mengena pada target penggunanya. Untuk itu Pusat Kurikulum telah merancang serangkaian cara dan pendekatan guna menjawab permasalahan yang berkembang saat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan diterapkan. Diantara cara cara itu ialah mengembangkan sistem jaringan kurikulum beserta tim pengembangnya, isinya yang secara sistemis dapat diakses, dimanfaatkan oleh para pengguna kurikulum tingkat satuan pendidikan. Provinsi

dianggap

sebagai

unit

yang

mempunyai

posisi

strategis

dalam

mengembangkan, menyebarkan dan mengimplementasikan konsepsi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Untuk itu dalam kegiatan ini mengupayakan agar dicapai tentang kesamaan persepsi dan pemahaman tentang pengembangan kurikulum termasuk dengan

teknik, bentuk dan jenis monitoring dan evaluasi kurikulum,

membuat desain monitoring dan evaluasi KTSP yang terjadi di kabupaten/kota dan meminta untuk mendapatkan infrmasi tentang program kerja yang telah direncanakan. Penyamaan persepsi ini sangat penting guna sistem dapat terangun dengan baik dan dapat diaplikasikan dalam semua satuan pendidikan di Kabupaten, di wilayah Provinsi di Sulawesi Tengah. Program TPK Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2007 belum

34

dilakukan, dan tidak ada informasi program seperti apa jika pernah direncanakan dan dilakukan. Pemahaman KTSP yang beragam diantara peserta TPK (Tim Pengembang Kurikulum Sendiri). Namun demikian TPK Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai Tim yang cukup memadai yang terdiri dari Widyaiswara, Guru , kepala sekolah dan tenaga kependidikan yang berpengalaman dan unsur birokrasi. Beberapa permasalahan yang mengemuka ialah bahwa KTSP disosialisasikan pada tahun 2006 dan 2007 ke kabupaten-kabupaten , setelah itu menjadi kendor tidak ada tindak lanjutannya. Disamping itu adanya KTSP yang menyebar disekolah khususnya SD , tetapi ternyata isinya hanya SK dan KD saja. Ini dapat diartikan bahwa masih ada sekolah yang belum dapat membedakan mana KTSP dan mana Standar isi dan standar kompetensi lulusan yang sesungguhnya sudah terdapat dalam Standar Nasional Pendidikan. Dan masih ada sejumlah permasalahan yang harus disikapi dicermati agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaannya baik saat ini maupun untuk masa-masa mendatang seperti keterbatasan pemahaman tentang penilaian, ketersediaan buku serta sarana dan prasarana yang terbatas. Standar Nasional Pendidikan nampaknya masih perlu disosialisasikan dalam tataran sangat oprasional sehingga dapat disikapi dengan memdai dan dapat dilaksanakan di satuan pendidikan. Konfersi dan modifikasi, mengkreasikan, pencarian informasi materi yang sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan , alat praktek, dalam menunjang pelaksanaan pembelajaran

perlu

dikembangkan lebih lanjut. Percepatan penyebaran Standar Nasional Pendidikan, buku elektronik yang telah dilakukan oleh Depdiknas perlu lebih digiatkan lagi tidak hanya melalui internet saja tetapi dapat dikirim, dan atau dibawa langsung pada tingkat provinsi dan kabupaten bahkan pada satuan pendidikan.

25. Provinsi Maluku Utara Upaya pembentukan Provinsi Maluku Utara merupakan hasil perjuangan panjang seluruh lapisan masyarakat selama kurang lebih 42 tahun. Sejak tanggal 1 September 1957 pada waktu DPRD peralihan mengeluarkan Keputusan membentuk Provinsi maluku Utara sebagai Provinsi Perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat kepangkuan NKRI. Beralihnya pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru dan peristiwa G.30 S/PKI tahun 1965 mengakibatkan semakin tidak jelasnya nasib perjuangan pembentukan Provinsi Maluku Utara. Pada era reformasi, semangat perjuangan tetap terpatri menjadi suatu akomulasi kebutuhan atas kehadiran sebuah Provinsi Maluku Utara. Setelah melalui tahapan pembahasan di DPR-RI maka pada tanggal 4 Oktober 1999 Rancangan Undang-undang Pembentukan Provinsi Maluku Utara disyahkan menjadi Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999.

35

Sejalan dengan era reformasi pula, otonomi daerah telah mengimbas ke bidang pendidikan khususnya dalam pengembangan kurikulum. Sebagai perwujudan dalam pengembangan kurikulum itulah, Pusat kurikulum bermaksud memberikan pelatihan dan memberdayakan TPK pada tingkat provinsi Maluku Utara agar dapat melakukan sekaligus membina secara berkesinambungan kepada TPK kabupaten/kota maupun satuan pendidikan di wilayah binaannya berkaitan dengan pengembangan dan penerapan KTSP. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian

Tata Usaha, dalam

sambutannya antara lain dikatakan”... hasil UN untuk tingkat SMP dan SMA sangat menggembirakan. Oleh karena itu perlu dipertahankan untuk UN berikutnya. Harapan kedepan hasil pelatihan seperti ini hendaknya ditindakalanjuti dan disebarluaskan ke kabupaten/kota, sehingga TPK provinsi dan TPK kab/kota terjalin kerja sama yang baik dan memiliki persepsi yang sama. Secara umum pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan target yang diharapkan. Kendala-kendala yang dihadapi relatif dapat diatasi. Berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab yang dilakukan Tim Puskur, terkesan TPK Provinsi masih kurang memahami materi-materi yang berkaitan dengan KTSP. Pemberdayaan TPK Provinsi belum optimal, hal ini dapat terlihat dari tidak adanya kegiatan yang dilakukan selama SK TPK yang ditandatangani pada tahun 2007, kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi sesama TPK tingkat Provinsi. Nampaknya masih perlu penguatan yang lebih terprogram dan terencana dari Pusat Kurikulum

mengingat

pemahaman

mereka

terhadap

KTSP

dan

komponen-

komponennya belum sebagaimana yang diharapkan. Waktu yang pendek dan dana terbatas nampaknya perlu ada modofikasi kerja agar program pemantapan TPK dapat terlaksana secara menyeluruh.

Bidang Kurikulum Pendidikan Non Formal 26. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam TPK provinsi NAD sudah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NAD No. 800/J.1/414/2007 pada tanggal 23 Pebruari 2007 di Banda Aceh. TPK Provinsi NAD berjumlah 269 orang terdiri dari unsur : Dinas; Pengawas; Guru (SD/MI, SMP/MTSn, SMA/MAN/SMK/MAK; Kepsek (SD/MI, SMP/MTSn, SMA/MAN/SMK/MAK; LPMP, dan Perguruan Tinggi. Kegiatan pemantapan TPK dan workshop pengembangan kurikulum dalam rangka bantuan teknis kepada TPK provinsi bertujuan untuk memberdayakan secara terus

36

menerus TPK provinsi agar dapat melakukan pembinaan secara kontinu kepada TPK kabupaten/kota dan satuan pendidikan di wilayah binaannya. Lingkup kegiatan pemberdayaan TPK provinsi berfokus pada dua subjek materi, yaitu: pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum. Di samping itu juga disajikan materi tentang Pedoman

Penjaminan

Mutu

Sekolah

Bertaraf

Internasional

dan

Model

Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS). Kegiatan ini dibuka oleh Kasi Kurikulum Dikmen dan pada hari kedua Ka Dinas Pendidikan Provinsi NAD hadir memberikan sambutan/pengarahan (terlampir). Dalam sambutannya Ka Dinas mengatakan bahwa peranan TPK Provinsi sangat besar dalam meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi NAD, Dinas juga sudah mengedarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No. 33 tahun 2007 tentang Sosialisasi KTSP ke kabupaten/Kota, sejak tahun 2006 hingga sekarang Dinas mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sosialisasi KTSP kepada kepala sekolah dan guru-guru di provinsi dan kabupaten/kota, dan pendidikan di Aceh mengacu pada UU No 11 tentang pemerintahan Aceh. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini penyamaan persepsi tentang pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum serta peserta mendapat wawasan mengenai kriteria sekolah bertaraf internasinal dan SKS. Secara umum kegiatan ini berjalan lancar dan mencapai target hasil yang diharapkan. Peserta sangat antusias dan merespon dengan baik setiap materi yang disajikan terutama berkaitan dengan SKS dan sekolah bertaraf internasional serta KTSP. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya tanggapan dan pertanyaan yang mereka sampaikan. Bahkan Ka Dinas ikut menyimak penyajian SKS secara penuh. Ketika penyajian Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) terjadi diskusi yang “hangat” dengan Guru dari SMP Negeri 6 Banda Aceh yang berstatus SSN dan menggunakan bahasa Inggris dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu. Guru tersebut merasa Pedoman yang disajikan kurang sesuai dengan apa yang Ia pahami tentang SBI dari Panduan Direktorat SMP.

27. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kegiatan pemantapan dan workshop pengembangan kurikulum dalam rangka bantuan teknis TPK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung selama 5 hari. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari sebelumnya, tahun 2007 sebagai respon atas Surat Edaran Mendiknas nomor 33 tahun 2007.

37

Tujuan kegiatan ini adalah memberdayakan Tim Pengembang Kurikulum provinsi Kepulauan Bangbka Belitung, agar dapat melakukan bantuan dan sekaligus pembinaan secara berkesinambungan kepada TPK kabupaten/kota maupun kepada satuan pendidikan di wilayah binaannya. Lebih khusus lagi adalah untuk menyamakan persepsi tentang pengembangan kurikulum, teknik dan bentuk monitoring serta evaluasi kurikulum, program kerja TPK, instrumen monitoring dan evaluasi KTSP, serta kebutuhan materi pemberdayaan. Ujud kegiatan pemberdayaan TPK provinsi ini adalah dengan sharing tentang: mekanisme jaringan kurikulum, Pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum, analisis konteks pengembangan kurikulum KTSP, membahas model Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Sekolah Kategori Mandiri (SKM), pelaksanaan monitoring dan evaluasi KTSP di sekolah, serta melakukan presentasi pengembangan model kurikulum KTSP yang ada di daerah ini. Kendala terbesar yang dihadapi selama ini, adalah masalah dana operasional. Selama ini kegiatan sosialisasi KTSP diselenggarakan oleh dinas. Masing-masing bidang dasar, menengah dan kejuruan maupun PAUD berjalan sendiri-sendiri. Mereka bukan atas nama TPK, sehingga belum ada koordinasi yang baik dengan dinas, alias TPK masih mandul. Akhirnya dapat dinilai bahwa perlunya koordinasi TPK provinsi dengan pihak Puskur, Dinas Pendidikan setempat, Pemda dan sekolah agar misi dari TPK baik di provinsi maupun di Kabupaten atau Kota dapat berjalan dengan sukses.

28. Lampung Sebagai bentuk konsistensi pembinaan Tim Pengembang Kurikulum tiap Provinsi, Pusat Kurikulum pada tahun 2008 melakukan kegiatan pemantapan bai TPK di 33 Provinsi di Indonesia. Kegiatan pemantapan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pada TPK dalam rangka sosialisasi dan dan pelatihan bagi TPK Kabupaten/Kota. Selain pemantapan TPK Provinsi, dalam kegiatan ini juga bertujuan untuk melihat kinerja TPK tiap Provinsi

berkaitan dengan program kerja dan pembinaan TPK

provinsi kepada TPK Kabupaten/Kota. Karena tugas utama TPK Provinsi adalah melakukan sosialisasi KTSP dan melatih serta membina secara terus menerus pengembangan KTSP pada satuan pendidikan. Mengingat pentingnya peran TPK

38

tersebut perlu adanya upaya pembentukan, pemantapan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas TPK baik di tingkat provinsi. Tim Pengembang Kurikulum Provinsi Lampung sudah dibentuk pada tahun 2007 dengan SK Gubernur Provinsi Lampung saat itu. Dari hasil pemantapan ini ditemukan kenyataan bahwa TPK Provinsi Lampung walaupun mempunyai SK Gubernur akan tetapi tidak jelas kedudukannya. TPK Provinsi belum memiliki ruangan khusus, tidak mempunyai program yang jelas, kegiatan yang ada lebih bersifat individu, tidak mencerminkan kegiatan tim. Sebagian anggota TPK malah dilibatkan oleh Direktorat terkait atas nama pribadi untuk melakukan sosialisasi KTSP ke daerah lain. Fungsi TPK tidak seperti yang diinginkan karena tidak adanya koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan setempat. Dampaknya adalah TPK Provinsi Lampung belum memiliki alokasi dana tersendiri, legalitas TPK Provinsi Lampung juga masih menjadi kendala karena adanya restrukturisasi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang sangat tinggi, dalam satu (1) tahun ada 3 kali penggantian kepala dinas pendidikan.

29. Provinsi Jawa Tengah Pusat Kurikulum melakukan program kegiatan di daerah kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) provinsi melalui kegiatan bantuan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas TPK. Bantuan teknis yang dimaksud adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan TPK tingkat provinsi untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada TPK di tingkat Kabupaten/Kota. Tugas utama tim ini melakukan sosialisasi KTSP dan melatih serta membina secara terus menerus pengembangan KTSP oleh satuan pendidikan. Mengingat pentingnya peran TPK tersebut perlu adanya upaya pembentukan, pemantapan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas TPK baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota agar TPK tersebut dapat melaksanakan programnya secara efektif, efisien, dan berkualitas. Selama pelaksanaan kegiatan jaringan kurikulum di Provinsi Jawa Tengah, Kami menemukan hal yang terkait dengan kegiatan ini antara lain: tupoksi TPK belum jelas, TPK Provinsi belum memiliki ruangan khusus, kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan KTSP yang melibatkan TPK Provinsi masih atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah karena TPK Provinsi Jawa Tengah belum memiliki alokasi dana tersendiri, legalitas TPK Provinsi Jawa Tengah juga masih menjadi kendala karena adanya restrukturisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sehingga SK TPK

39

Provinsi Jawa Tengah yang telah ditandatangi Kepala Dinas pada tahun 2007 sedang diajukan ke Gubernur Jawa Tengah untuk perbaikan.

30. Provinsi Kalimantan Selatan Kegiatan jaringan Kurikulum bertujuan untuk keseluruh

Indonesia.

Kegiatan

Jaringan

mempermudah informasi kurikulum kurikulum

di

Provinsi

Kalimantan

Selatandilaksanakan tanggal 17 s/d 21 Juni 2008. Kegiatan dilakukan oleh 28 peserta yang mencakup peserta dari guru, kepala sekolah, pengawas dan dinas pendidikan. Kegiatan Jaringan kurikulum Pelaksanaan kegiatan Jaringan kurikulum Provinsi Kalimantan Selatan berjalan di tempat, hal ini karena tidak tersedianya dana kegiatan untuk melakukan monitoring ataupun sosialisasi KTSP. Surat keputusan tentang pembentukan TPK sebetulnya sudah resmi ditandatangani oleh kepala dinas Pendidikan Provinsi namun pada kenyataannya SK ini tidak diketahui oleh anggota TPK karena sesama anggota TPK tidak pernah melakukan pertemuan. Kegiatan yang pernah ada adalah kegiatan yang bersamaan dengan sosialisasi dari Direktorat SMP, sehingga kelompok TK,SD, SMA dan PLB

sama sekali tidak

berjalan. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 14 Kabupaten mencakup Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kabupaten BaritoKuala, Kabupaten Hulusungai Tengah, kabupaten Hulusungai Selatan, Kabupaten Hulu sungai Utara, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanahlaut, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjarbaru, Kota Banjar masin Hal-hal yang dibutuhkan dan direncanakan oleh TPK Provinsi adalah: Perludiadakan pertemuan berkala selama 3 bulan sekali, Pada jenjang SD, SMK dan SMA menyatakan bahwa perlu ada sosialisasi KTSP di 13 Kabupaten Kota, Monitoring melibatkan 13 Kabupaten /Kota dan workshop melibatkan 13 Kabupaen/Kota. Pada jenjang SMP perlu dilakukan teknik-teknik evaluasi yang efektif dalam masing-masing mata pelajaran sesuai karakteristik bahan ajar, engayaan tentang model-model mengajar, mendalami pelaksanaan remedial sesuai dengan mata pelajarandan bahan ajar, perlu contoh PBM dengan dukungan teknologi informasi secara multi media yang relevan untuk meningkatkan daya tarik siswa terhadap mata pelajaran, perlu rencana untuk sharing teknik pembelajaran yang efektif sesama guru maupun TPK misalnya melalui Web atau Blog,

40

Pada bidang PLB menyatakan diperlukan pengarahan kepada pihak terkait yang pada tahun kemarin belum bisa terlaksana dikarenakan keterbatasan dana dan perlu contoh cara mengoperasikan suatu model dimana dari pihak terkait masih belum bisa mengoperasikan model tersebut 31. Provinsi Sulawesi Barat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” Dalam rangka melaksanakan perundangan tersebut, pada tahun 2005 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai perangkat peraturan yang diajadikan acuan secara operasional bagi seluruh institusi dalam melaksanakan berbagai kebijakan yang terkait dengan lingkup pendidikan. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, pada tahun 2006 pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Mendiknas Nomor 22, tentang Standar isi, Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Nomor 24 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan dan implikasinya terhadap pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah. Salah satu butir yang tertuang dalam peraturan menteri tersebut ialah bahwa semua satuan pendidikan dasar dan menengah paling lambat pada tahun ajaran 2009/2010 harus sudah menetapkan dan mulai menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di bawah kordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Depatermen Agama. Untuk itu, maka perlu dilakukan strategi penyebaran informasi atau sosialisasi yang memungkinkan setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat berperan dengan baik. Dengan memerhatikan berbagai peraturan perundangan di atas maka Pusat Kurikulum sebagai salah satu pusat yang berada di bawah Badan Litbang Depdiknas merupakan institusi yang bertanggungjawab dalam pengembangan kurikulum perlu melakukan berbagai upaya agar daerah mampu berperan aktif dalam rangka pengembangan kurikulum yang dimaksud. Kegiatan yang dimaksud adalah pembentukan jaringan kurikulum.Pembentukan jaringan kurikulum di setiap daerah merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih untuk mengatasi keberagaman kemampuan dan meningkatkan akselerasi penyusunan KTSP di daerah. Adanya jaringan kurikulum di setiap daerah diharapkan mampu membantu Pusat Kurikulum dan khususnya pihak Dinas Pendidikan serta sekolah/madrasah dalam rangka pengembangan kurikulum. Tahun 2008 ini merupakan kelanjutan program kerja pemberdayaan yang bersifat pemberian bantuan teknis dalam rangka peningkatan

41

kapasitas yang berfokus pada pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di daerah, di mana pada tahun 2007 bantuan teknis kepada tim pengembang kurikulum yang telah dilakukan adalah pembentukan dan pemberdayaan ketenagaan. Agar tim pengembang kurikulum tingkat provinsi dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya

dalam memberikan

bimbingan kepada TPK kabupaten/kota, maka diperlukan sinergisitas antara pusat dan daerah. Untuk itu, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah perlu melakukan

pemberdayaan

kepadaTPK

secara

berkelanjutan

dalam

rangka

pembinaan dan evaluasi pengembangan serta pelaksanaan program/kegiatan TPK kabupaten/ kota yang menjadi wilayah binaan teknisnya. Sejalan dengan surat edaran Mendiknas nomor 33/MPN/SE/2007 kepada semua pimpinan Unit Utama di lingkungan Depdiknas, Gubernur, dan Bupati/Walikota agar di setiap provinsi dibentuk tim sosialisasi KTSP yang terdiri atas unsur widyaswara, dosen, dan anggota TPK provinsi maupun pihak-pihak lain yang memahami dan mampu melaksanakan pengembangan KTSP. Tugas utama tim ini melakukan sosialisasi KTSP dan melatih serta membina secara terus menerus pengembangan KTSP oleh satuan pendidikan. Oleh karena itu, mengingat pentingnya peran TPK tersebut perlu adanya upaya pembentukan, pemantapan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas TPK baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota agar TPK tersebut dapat melaksanakan programnya secara efektif, efisien, dan berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Kurikulum perlu melakukan program kegiatan di daerah kepada TPK provinsi melalui kegiatan bantuan teknis dalam rangka peningkatan kualitas TPK. Bantuan teknis yang dimaksud adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan TPK tingkat provinsi untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada TPK di tingkat Kabupaten/Kota.Dengan serangkaian kegiatan yang intensif dan menyeluruh

diharapkan

melaksanakan

layanan

TPK di

memperoleh

bidang

tambahan

pendidikan

pada

modal umumnya

dasar

dalam

dan

dalam

pengembangan, pelaksanaan serta penilaian kurikulum pada khususnya. Karenanya, kegiatan bantuan teknis kali ini merupakan kegiatan yang strategis dan penting. Dengan rapat kerja ini Puskur bukan untuk campur tangan TPK provinsi, dan juga bukan mencoba bersikap sebagai lembaga yang lebih melainkan untuk mendengar sendiri bagaimana “kiprah” TPK di sana. Dan, tentunya Puskur ingin membantu bagi TPK provinsi yang membutuhkan sehingga terjalin kemitraan yang lestari.Sambutan kepala dinas provinsi Sulawesi Barat yang diwakilkan oleh Kepala Seksi Pendidikan Dasar Bapak Drs. Mustamin, menurut beliau Tim Pengembang Kurikulum provinsi Sulaweswi Barat sudah terbentuk akan tetapi tim yang ada belum solid, alasannya

42

bahwa mereka masih kesulitan untuk memasukkan unsur-unsur yang terlibat dalam Tim Pengembangan Kurikulum. Dengan alasan tersebut pihak Dinas Pendidikan akan segera membentuk Tim Pengembangan yang baru. Masih banyak guru dan kepala sekolah yang memerlukan pelatihan tentang KTSP karena di lapangan mereka masih mengalami kesulitan. Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk memberdayakan secara terus menerus Tim

Pengembang Kurikulum provinsi Sulawesi Barat agar dapat melakukan

pembinaan secara kontinu kepada TPK kabupaten/kota dan juga kepada satuan pendidikan di wilayah binaannya. Secara khusus kegiatan ini bertujuan agar TPK provinsi Sulawesi Barat: 1. Memperoleh kesamaan persepsi dan pemahaman tentang pengembangan kurikulum. 2. Memperoleh kesamaan persepsi dan pemahaman tentang teknik, bentuk dan jenis monitoring dan evaluasi kurikulum. 3. Melaporkan program kerja yang telah direncanakan. 4. Membuat desain monitoring dan evaluasi KTSP yang akan dilaksanakan kabupaten/kota. 5. Mengidentifikasi kebutuhan materi pemberdayaan bantuan teknis pengembangan kurikulum pada tahun 2009. Melalui kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan laporan dari propinsi Sulawesi Barat berupa: 1. Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum tingkat provinsi 2. Program kerja TPK untuk 2008 terutama berkaitan dengan rencana Monev KTSP 3. Informasi tentang kebutuhan materi pemberdayaan untuk tahun 2009.

32. Provinsi Sulawesi Utara TPK Provinsi Sulawesi Utara dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Utara No. 267 Tahun 2007. TPK Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 146 orang terdiri dari unsur: Dinas Pendidikan; Bapeda; BKD; Pengawas; Guru (SD, SMP, SMA, dan SMK; Kepsek (SD, SMP, SMA, dan SMK; LPMP, Dewan Pendidikan; dan Perguruan Tinggi (Universitas Manado). Kegiatan ini bertujuan untuk

memberdayakan secara terus menerus Tim

Pengembang Kurikulum provinsi agar dapat melakukan pembinaan secara kontinu kepada TPK kabupaten/kota dan juga kepada satuan pendidikan di wilayah binaannya. Lingkup kegiatan pemberdayaan TPK provinsi berfokus pada dua subjek

43

materi, yaitu: pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum. Di samping itu juga disajikan materi tentang Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah Bertaraf Internasional dan Model Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS). Kegiatan ini dibuka oleh Drs J S J Wowor, Msi (Ka Subdin SMUTI) sekaligus memberikan sambuatan/pengarahan (terlampir).

Dalam sambutannya Ka Subdin

mengatakan bahwa TPK Provinsi sudah lama berdiri dan tanpa dana. Eksistensi TPK Provinsi berjalan karena adanya upaya partisipasi aktif para anggotanya. Sampai saat ini TPK sudah menghasilkan 3 buah buku muatan lokal yang sudah disahkan oleh departemen. Pada tahun 2008/2009 TPK propinsi mengadakan sosialisasi ke kabupaten/kota dengan dana APBD. Dinas Pendidikan Provinsi bekerjasama dengan WOC tentang Ocean Education mengembangkan muatan lokal kebaharian. Muatan lokal wajib di Sulawesi Utara ada 4 yaitu : bahasa daerah (kecuali bitung dan manado), pendidikan kebaharian, pendidikan lingkungan hidup dan budi pekerti. Mulok pilihannya antara lain bahasa asing. Strategi kerja dalam kegiatan ini ditempuh dengan berbagai metode, di antaranya presentasi, urun pendapat, kerja kelompok, ekspose, dan diskusi terfokus. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini berupa penyamaan persepsi tentang pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum serta peserta mendapat wawasan mengenai kriteria sekolah bertaraf internasinal dan SKS. Secara umum kegiatan ini berjalan lancar dan mencapai target hasil yang diharapkan. Peserta workshop terutama dari UNIMA (Universitas Manado) terlihat sangat antusias dan merespon dengan baik setiap materi yang disajikan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya tanggapan dan pertanyaan yang mereka sampaikan.

33. Provinsi Papua Barat Pembentukan jaringan kurikulum di setiap daerah merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih untuk mengatasi keberagaman kemampuan dan meningkatkan akselerasi penyusunan KTSP di daerah. Adanya jaringan kurikulum di setiap daerah diharapkan mampu membantu Pusat Kurikulum dan khususnya pihak Dinas Pendidikan serta sekolah/madrasah dalam rangka pengembangan kurikulum. Berkenaan dengan hal tersebut Pusat Kurikulum perlu melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan secara terus menerus Tim Pengembang Kurikulum provinsi Papua Barat agar dapat melakukan pembinaan secara kontinu kepada TPK kabupaten/kota dan juga kepada satuan pendidikan di wilayah binaannya. Secara khusus kegiatan ini bertujuan

agar TPK provinsi: Memperoleh kesamaan persepsi

44

dan pemahaman tentang pengembangan kurikulum. Memperoleh kesamaan persepsi dan pemahaman tentang teknik, bentuk dan jenis monitoring dan evaluasi kurikulum. Mengidentifikasi kebutuhan materi pemberdayaan bantuan teknis pengembangan kurikulum pada tahun 2009. Dalam kegiatan ini berhasil diperoleh kenyataan bahwa TPK Provinsi Papua Barat tidak berjalan seperti yang diinginkan, program kerja yang sudah disusun tidak ada yang bisa dijalankan hal ini dikarenakan tidak tersedianya dana dan koordinasi baik dari TPK dan Dinas Pendidikan setempat. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini juga tidak sesuai dengan yang diinginkan karena hanya 2 (dua) orang yang merupakan anggota TPK Provinsi. Sehingga tidak ada kesinambungan antara yang direncanakan oleh oleh Pusat Kurikulum dengan kenyataan di lapangan. Salah satu hasil diskusi yang perlu dipertimbangkan oleh Pusat Kurikulum apabila berencana melakukan evaluasi dan monitoring. Perlu diperhatikan dalam hal pendanaan apabila harus mendatangkan peserta dari Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat. Jarak antara Kabupaten/Kota ke Ibu kota provinsi sangat jauh dan memerlukan transportasi udara, bahkan ada beberapa Kabupaten yang harus menggunakan transportasi laut terlebih dahulu. Jika memungkinkan dibuat rayon, dicari Kabupaten/kota yang saling berdekatan. Sebagai contoh Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan menjadi satu wilayah. Fak-fak, Raja Ampat, Kaimana menjadi satu rayon, dan Kota Manokawari, Teluk Wondama dan Teluk Bintuni menjadi satu rayon.

45

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Dari serangkaian kegiatan Bantuan Teknis Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Provinsi melalui Jaringan Kurikulum di seluruh provinsi dapat disimpulkan beberapa hal berikut. 1. Dalam menindaklanjuti Surat Edaran Mendiknas No. 33/MPN/SE/2007 tentang sosialisai KTSP, semua provinsi sudah membentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) yang dikukuhkan dengan surat keputusan (SK) Gubernur atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Walaupun keberadaan TPK sudah ditetapkan dengan surat keputusan tetapi kondisi dan aktifitas TPK di masing-masing propinsi beragam. 2. Pada umumnya tidak ada alokasi dana APBD khusus untuk kegiatan TPK sehingga program yang disusun oleh TPK provinsi dengan Puskur pada tahun 2007 tidak jalan. Walaupun demikian kegiatan sosialisasi dan pelatihan KTSP tetap ada yang dititipkan pada kegiatan bidang/subdin yang relevan. 3. Pelaksanaan kegiatan Bantuan Teknis Tim Pengembang Kurikulum Provinsi melalui Jaringan Kurikulum di 33 provinsi umumnya

berjalan dengan lancar.

Peserta serius mengikuti pelakasanaan pelatihan. Hal ini ditunjukkan dari partisipasi peserta dalam mengikuti pelatihan, serius menyimak dan berperan aktif dalam diskusi dan tanya jawab dalam setiap materi yang disajikan. 4. Masalah dan Hambatan yang umum dalam kegiatan ini yaitu peserta yang diundang memiliki kemampuan bervariasi bahkan beberapa anggota TPK ada belum pernah mengikuti sosialisasi KTSP dan belum mengetahui KTSP, adanya keraguan menjalankan tugas TPK atau menjalankan tugas belum optimal karena tupoksi belum jelas dan belum ada dana khusus untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan ke kabupaten dan satuan pendidikan di wilayahnya, kurangnya peran dinas pendidikan memfasilitasi dan mengkoordinir pertemuan TPK. Selain itu dengan

adanya sosialisasi KTSP oleh Pusat Kurikulum langsung ke TPK

kabupaten/kota, maka pada umumnya TPK yang dibentuk di provinsi otomatis tidak jalan dan cenderung ketingggalan informasi. B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan sehubungan dengan pemberdayaan TPK provinsi di tahun berikutnya, yaitu:

46

1. Perlu

adanya

dukungan

dan

perhatian

dari

pemerintah

daerah

untuk

memberdayakan TPK provinsi terutama dukungan dalam hal finansial yang memadai, sarana dan prasarana yang cukup memadai serta infrastruktur yang baik sehingga dapat menunjang kegiatan pengembangan kurikulum daerah tersebut. 2. Dukungan yang diberikan kepada TPK provinsi sebaiknya tidak hanya datang dari pemerintah daerah namun juga bisa berbagai pihak, misalnya: masyarakat, dewan pendidikan, dan perguruan tinggi serta lembaga lain yang terkait. 3. Perlu adanya pembimbingan dan pelatihan yang lebih intensif bagi TPK provinsi sehingga pemerintah daerah memiliki sumber daya yang lebih kompeten serta mampu bekerja sama dan melakukan pembimbingan kepada TPK kabupaten/kota dan satuan pendidikan di wilayah binaannya. 4. Perlu adanya evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan dari Puskur untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 5. Dalam pemberdayaan TPK provinsi terdapat berbagai kendala dan hambatan yang sebaiknya tidak menjadi halangan dalam pemberdayaan TPK, tetapi justru dijadikan

tantangan

dalam

meningkatkan

kualitas

pendidikan

melalui

pengembangan KTSP. 6. Perlu koordinasi dan komunikasi yang baik antara pihak pusat (Puskur) dengan TPK provinsi terutama tentang peserta yang hadir agar sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

47