EVALUASI PELAKSANAAN KTSP OLEH TIM PENGEMBANG KURIKULUM PROPINSI

EVALUASI PELAKSANAAN KTSP OLEH TIM PENGEMBANG KURIKULUM PROPINSI

PUSAT KURIKULUM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL JAKARTA 2008

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendinas) No. 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan No. 23 tahun 2006 tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan disebutkan bahwa salah satu tugas pokok Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), dalam hal ini, Pusat Kurikulum adalah

memonitor secara nasional penerapan Permendiknas No. 22

Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, mengevaluasinya, dan mengusulkan rekomendasi kebijakan kepada BSNP dan/atau Menteri. Salah satu yang menjadi bagian dari monitoring tersebut adalah melakukan monitoring secara nasional penerapan peraturan menteri pendidikan nasional dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dilakukan serangkaian langkah kegiatan mencakup penyusunan panduan dan intrumen evaluasi, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan. Panduan digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan instumen dan melaksanakan evaluasi untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan KTSP pada setiap daerah secara kualitatif maupun kuantitatif. Pelaksanaan evaluasi merupakan langkah kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi penerapan KTSP pada daerah yang menjadi objek atau sasaran evaluasi. Penyusunan laporan memuat temuan, masukan atau rekomendasi berdasarkan data dan informasi yang diperoleh melalui evaluasi pelaksanaan KTSP agar kebijakan tentang pengembangan kurikulum dapat diterapkan secara efisien dan efektif. B. TUJUAN Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan evaluasi pengembangan dan pelaksanaan kurikulum oleh satuan pendidikan sehingga didapat data dan informasi tentang tingkat penerapan KTSP secara kualitatif ataupun kuantitatif pada tiap daerah yang dapat dimanfaatkan satuan pendidikan (sekolah) dalam implementasi kurikulum pada tataran sekolah/daerah.

Laporan AkhirEvaluasi pelaksanaan KTSP oleh Satuan Pendidikan 2008

1

C. RUANG LINGKUP Kegiatan ini memonitor dan mengevaluasi penerapan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di 33 propinsi D. HASIL YANG DIHARAPKAN Melalui kegiatan ini akan dihasilkan laporan gambaran penerapan KTSP di 33 provinsi, pada satuan pendidikan dasar dan menengah E. PELAKSANAAN Kegiatan penyusunan laporan dilaksanakan pada tanggal 9 – 13 Desember 2008 di Cisarua, Kabupaten Bogor. F. PESERTA Peserta yang dilibatkan dalam kegiatan ini terdiri dari unsure: Satuan Pendidikan, LPMP, Perguruan Tinggi, dan Pusat Kurikulum. Rincian Peserta terlampir


2

BAB II KERANGKA BERPIKIR

A. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Menurut Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, kurikulum dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Selanjutnya pada pasal 36 disebutkan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan harus disempurnakan dan ditingkatkan secara berencana, terarah dan berkala sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Kata standar memiliki makna tingkat atau level kualitas atau keunggulan yang harus dicapai dengan kriteria, benchmark, persayaratan atau spesifikasi tertentu. Hal ini sesuai dengan pengertian di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan terdiri atas: 1. standar isi Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.


3

Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. Kerangka dasar dan struktur kurikulum mengatur tentang kelompok mata pelajaran serta kedalaman muatan kurikulum yang dituangkan dalam kompetensi, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Beban belajar mengatur tentang jam pembelajaran dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, pelaksanaan pembelajaran sistem paket dan satuan kredit semester (SKS), serta pemberian pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun

oleh

BSNP.

KTSP

untuk

SD/MI/SDLB,

SMP/MTs/SMPLB,

SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK. Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. 2. standar proses Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 3. standar kompetensi lulusan


4

Standar kompetensi lulusan (SKL) adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar ini meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran 4. standar pendidik dan tenaga kependidikan Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Standar ini mengatur tentang pendidik yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, Rasio pendidik terhadap peserta didik, kelengkapan dan kualifikasi tenaga kependidikan satuan pendidikan, pengawas satuan pendidikan. 5. standar sarana dan prasarana Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar ini mengatur tentang kelengkapan, jenis dan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan. 6. standar pengelolaan Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar ini terdiri atas standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan mengatur tentang penerapan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS), proses pengambilan keputusan, pedoman, rencana kerja tahunan, Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan satuan pendidikan.


5

Standar pengelolaan oleh pemerintah daerah dan pemerintah mengatur tentang rencana kerja tahunan, penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional. 7. standar pembiayaan Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar ini mengatur tentang biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal satuan pendidikan. 8. standar penilaian pendidikan Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar ini mengatur tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh satuan pendidikan dan oleh pemerintah, serta tentang kelulusan peserta didik. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bertugas melakukan pengembangan, pemantauan,

dan

pelaporan

pencapaian

standar

nasional

pendidikan.

Dalam

melaksanakan tugasnya BSNP menunjuk tim ahli yang bersifat ad-hoc sesuai kebutuhan. Sedangkan evaluasi pendidikan meliputi: 1. evaluasi kinerja pendidikan oleh satuan pendidikan pada tiap akhir semester, 2. evaluasi kinerja pendidikan oleh pemerintah (menteri) 3. evaluasi kinerja pendidikan oleh pemerintah propinsi 4. evaluasi kinerja pendidikan oleh pemerintah kabupaten/kota 5. evaluasi kinerja pendidikan oleh lembaga mandiri Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, LPMP mensurpervisi dan membantu satuan pendidikan dalam penjaminan mutu.


6

Penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dapat memperoleh pengakuan dari Pemerintah atas dasar rekomendasi dari BSNP didasarkan pada penilaian khusus.

B. STANDAR ISI Di dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah disebutkan bahwa Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ini berarti ketentuan di dalam Permendiknas tersebut bersifat minimal yang harus dicapai peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Sistematika Standar Isi dalam lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 adalah sebagai berikut. 1. Pendahuluan Bagian ini menjelaskan cakupan standar isi yang meliputi: (1) kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan, (2) beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah, (3) kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi, dan (4) kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. 2. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum. Bagian ini meliputi: a) Kerangka Dasar Kurikulum 1) Kelompok Mata Pelajaran Bagian ini menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: Laporan AkhirEvaluasi pelaksanaan KTSP oleh Satuan Pendidikan 2008

7

(1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; (2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; (3) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) kelompok mata pelajaran estetika; (5) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. 2) Prinsip Pengembangan Kurikulum Bagian ini menyatakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut. (1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya (2) Beragam dan terpadu (3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (4) Relevan dengan kebutuhan kehidupan (5) Menyeluruh dan berkesinambungan (6) Belajar sepanjang hayat (7) Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah 3) Prinsip Pelaksanaan Kurikulum Bagian ini menyatakan bahwa pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. (1) Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.


8

(2) Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. (3) Pelaksanaan

kurikulum

memungkinkan

peserta

didik

mendapat

pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. (4) Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip tut wuri handayani, ing madia mangun karsa, ing ngarsa sung tulada (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan). (5) Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip alam takambang jadi guru (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan). (6) Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. (7) Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan.


9

b) Struktur Kurikulum Pendidikan Umum Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Struktur kurikulum pendidikan umum memuat komponen mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 minggu Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik. 1) Struktur Kurikulum SD/MI Struktur kurikulum SD/MI meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai Kelas I sampai dengan Kelas VI. Kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri

Pembelajaran pada Kelas I s.d. III dilaksanakan melalui

pendekatan tematik, sedangkan pada Kelas IV s.d. VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Alokasi waktu yang ditetapkan dalam struktur kurikulum untuk kelas I , II, dan III adalah 26, 27 dan 28 jam pelajaran per minggu. Sedangkan untuk kelas IV s.d. VI adalah 32 jam pelajaran per minggu. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit.


10

2) Struktur Kurikulum SMP/MTs Struktur kurikulum SMP/MTs meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas VII sampai dengan Kelas IX. Kurikulum SMP/MTs memuat 10 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SMP/MTs merupakan “IPA Terpadu” dan “IPS Terpadu”. Alokasi waktu yang ditetapkan dalam struktur kurikulum adalah 32 jam pelajaran

per

minggu.

Satuan

pendidikan

dimungkinkan

menambah

maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 40 menit. 3) Struktur Kurikulum SMA/MA Struktur kurikulum SMA/MA meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas X sampai dengan Kelas XII. Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA/MA dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelas X merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh peserta

didik, dan kelas XI dan XII merupakan program

penjurusan yang terdiri atas empat program: (1) Program Ilmu Pengetahuan Alam, (2) Program Ilmu Pengetahuan Sosial, (3) Program Bahasa, dan (4) Program Keagamaan, khusus untuk MA. Alokasi waktu yang ditetapkan dalam struktur kurikulum kelas X adalah 38 jam pelajaran, kelas XI dan XII adalah 39 jam pelajaran dan kelas XI dan XII untuk MA program keagamaan adalah 38 jam pelajaran per minggu. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45 menit. Kurikulum SMA/MA Kelas X terdiri atas 16 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII Program IPA, Program IPS, Program Bahasa, dan Program Keagamaan terdiri atas 13 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri c) Struktur Kurikulum Pendidikan Kejuruan


11

Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya. Agar dapat bekerja secara efektif dan efisien serta mengembangkan keahlian dan keterampilan, mereka harus memiliki stamina yang tinggi, menguasai bidang keahliannya dan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan mampu berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, serta memiliki kemampuan mengembangkan diri Kurikulum SMK/MAK berisi mata pelajaran wajib, mata pelajaran Kejuruan, Muatan Lokal, dan Pengembangan Diri. Mata pelajaran wajib terdiri atas Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, IPA, IPS, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, dan Keterampilan/Kejuruan. Mata pelajaran ini bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam spektrum manusia kerja. Mata pelajaran Kejuruan terdiri atas beberapa mata pelajaran yang bertujuan untuk menunjang pembentukan kompetensi kejuruan dan pengembangan kemampuan menyesuaikan diri dalam bidang keahliannya. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas, potensi daerah, dan prospek pengembangan daerah termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan program keahlian yang diselenggarakan. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pembentukan karier peserta didik. Pengembangan diri bagi peserta didik


12

SMK/MAK terutama ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan bimbingan karier. Struktur kurikulum SMK/MAK meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun atau dapat diperpanjang hingga empat tahun mulai kelas X sampai dengan kelas XII atau kelas XIII. Struktur kurikulum SMK/MAK disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Jumlah jam Kompetensi Kejuruan pada dasarnya sesuai dengan kebutuhan standard kompetensi kerja yang berlaku di dunia kerja tetapi tidak boleh kurang dari 1044 jam. Di dalam penyusunan kurikulum SMK/MAK mata pelajaran dibagi ke dalam tiga kelompok: (1) Kelompok normatif adalah mata pelajaran yang dialokasikan secara tetap yang meliputi Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, dan Seni Budaya (2) Kelompok adaptif terdiri atas mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi, dan Kewirausahaan (3) Kelompok produktif terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang dikelompokkan dalam Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan, yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan program keahlian untuk memenuhi standar kompetensi kerja di dunia kerja. Kelompok adaptif dan produktif adalah mata pelajaran yang alokasi waktunya disesuaikan dengan kebutuhan program keahlian, dan dapat diselenggarakan dalam blok waktu atau alternatif lain. Evaluasi pembelajaran dilakukan setiap akhir penyelesaian satu standar kompetensi atau beberapa penyelesaian kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran. Pendidikan SMK/MAK diselenggarakan dalam bentuk pendidikan sistem ganda. Alokasi waktu satu jam pelajaran tatap muka adalah 45 menit. Beban belajar SMK/MAK meliputi kegiatan pembelajaran tatap muka, praktik di sekolah dan kegiatan kerja praktik di dunia usaha/industri ekuivalen dengan 36 jam pelajaran


13

per minggu. Lama penyelenggaraan pendidikan SMK/MAK tiga tahun, maksimum empat tahun sesuai dengan tuntutan program keahlian. d) Struktur Kurikulum Pendidikan Khusus Struktur Kurikulum dikembangkan untuk peserta didik berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial. Kurikulum Pendidikan Khusus terdiri atas delapan sampai dengan 10 mata pelajaran, muatan lokal, program khusus, dan pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Program khusus berisi kegiatan yang bervariasi sesuai degan jenis ketunaannya, yaitu program orientasi dan mobilitas untuk peserta didik tunanetra, bina komunikasi persepsi bunyi dan irama untuk peserta didik tunarungu, bina diri untuk peserta didik tunagrahita, bina gerak untuk peserta didik tunadaksa, dan bina pribadi dan sosial untuk peserta didik tunalaras. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan

dan

mengekspresikan

diri

sesuai

dengan

kebutuhan,

kemampuan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik. Pengembangan diri terutama ditujukan untuk peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik. Peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, dalam batas-batas tertentu masih dimungkinkan dapat mengikuti kurikulum standar meskipun harus dengan penyesuaian-penyesuaian. Peserta didik ini yang berkeinginan untuk melanjutkan sampai ke jenjang pendidikan


14

tinggi, semaksimal mungkin didorong untuk dapat mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan umum sejak SD atau SMP. Bagi mereka yang tidak memungkinkan dan/atau tidak berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, setelah menyelesaikan pada jenjang SDLB dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMPLB, dan SMALB. Peserta didik berkelainan yang disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, diperlukan kurikulum yang sangat spesifik, sederhana dan bersifat tematik untuk mendorong kemandirian dalam hidup sehari-hari. Mekanisme perpindahan jalur pendidikan adalah sebagai berikut.

SDLB

SMPLB

SD/MI

SMP/ MTs

SMALB

MASYARAKAT

ANAK LUAR BIASA/ANAK BERKELAINAN

SMA/MA

PERGURUAN TINGGI/ MASYARAKAT

SMK/MAK

Kurikulum untuk peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, menggunakan sebutan Kurikulum SDLB A, B, D, E; SMPLB A , B, D, E; dan SMALB A, B, D, E (A = tunanetra, B = tunarungu, D = tunadaksa ringan, E = tunalaras). Kurikulum SDLB A,B,D,E relatif sama dengan kurikulum SD umum. Pada satuan pendidikan SMPLB A,B,D,E dan SMALB A,B,D,E dirancang untuk peserta didik yang tidak memungkinkan dan/atau tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Kompetensi mata pelajaran umum SDLB, SMPLB, SMALB A,B,D,E mengacu kepada satuan pendidikan umum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik, sedangkan kompetensi untuk mata pelajaran Program Khusus, dan Keterampilan dikembangkan oleh satuan Pendidikan Khusus dengan memperhatikan jenjang dan jenis satuan pendidikan.


15

Proporsi muatan isi kurikulum satuan pendidikan SMPLB A,B,D,E terdiri atas 60% - 70% aspek akademik dan 40% - 30% berisi aspek keterampilan vokasional. Muatan isi kurikulum satuan pendidikan SMALB A,B,D,E terdiri atas 40% – 50% aspek akademik dan 60% - 50% aspek keterampilan vokasional. Kurikulum untuk peserta didik berkelainan yang disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, menggunakan sebutan Kurikulum SDLB C, C1, D1, G; SMPLB C, C1, D1, G, dan SMALB C, C1, D1, G. (C = tunagrahita ringan, C1 = tunagrahita sedang, D1 = tunadaksa sedang, G = tunaganda). Kurikulum ini dirancang sangat sederhana sesuai dengan batas-batas kemampuan peserta didik dan sifatnya lebih individual. Pembelajaran menggunakan pendekatan tematik. Kompetensi mata pelajaran pada SDLB, SMPLB dan SMALB C,C1,D1,G dikembangkan

satuan

Pendidikan

Khusus

yang

bersangkutan

dengan

memperhatikan tingkat dan jenis satuan pendidikan. Struktur kurikulum pada satuan Pendidikan Khusus SDLB dan SMPLB mengacu pada Struktur Kurikulum SD dan SMP dengan penambahan Program Khusus sesuai jenis kelainan, dengan alokasi waktu 2 jam/minggu. Satu jam pelajaran untuk SDLB adalah 30 menit, SMPLB adalah 35 menit dan SMALB adalah 40 menit sesuai dengan kondisi peserta didik yang berkaelainan. Untuk jenjang SMALB, program khusus bersifat kasuistik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik tertentu, dan tidak dihitung sebagai beban belajar. Program Khusus sesuai jenis kelainan peserta didik meliputi sebagai berikut. (1) Orientasi dan Mobilitas untuk peserta didik Tunanetra (2) Bina Komunikasi, Persepsi Bunyi dan Irama untuk peserta didik Tunarungu (3) Bina Diri untuk peserta didik Tunagrahita Ringan dan Sedang (4) Bina Gerak untuk peserta didik Tunadaksa Ringan (5) Bina Pribadi dan Sosial untuk peserta didik Tunalaras (6) Bina Diri dan Bina Gerak untuk peserta didik Tunadaksa Sedang, dan Tunaganda. Satuan pendidikan khusus SDLB dan SMPLB dapat menambah maksimum 6 jam pembelajaran/minggu untuk keseluruhan

jam pembelajaran, dan 4 jam


16

pembelajaran untuk tingkat SMALB sesuai kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan yang bersangkutan. Muatan isi mata pelajaran SMPLB A,B,D,E bidang akademik mengalami modifikasi dan penyesuaian dari SMP umum sehingga menjadi sekitar 60% – 70%. Sisanya sekitar 40% - 30% muatan isi kurikulum ditekankan pada bidang keterampilan vokasional yang meliputi tingkat dasar, tingkat terampil dan tingkat mahir. Jenis keterampilan yang akan dikembangkan, diserahkan kepada satuan pendidikan sesuai dengan minat, potensi, kemampuan dan kebutuhan peserta didik serta kondisi satuan pendidikan. Muatan isi mata pelajaran untuk SMALB A,B,D,E bidang akademik mengalami modifikasi dan penyesuaian dari SMA umum sehingga menjadi sekitar 40% – 50% bidang akademik, dan sekitar 60% – 50% bidang keterampilan vokasional. Muatan kurikulum SDLB, SMPLB, SMALB C,C1,D1,G lebih ditekankan pada kemampuan

menolong

diri

sendiri

dan

keterampilan

sederhana

yang

memungkinkan untuk menunjang kemandirian peserta didik. Oleh karena itu, proporsi muatan keterampilan vokasional lebih diutamakan e) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran pada setiap tingkat dan semester disajikan pada lampiran-lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi yang terdir atas: Lampiran 1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI dan SDLB, Lampiran 2 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SMP/MTs dan SMPLB, dan Lampiran

3

Standar

Kompetensi

dan

Kompetensi

Dasar

Tingkat

SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK. 3. Beban Belajar Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Beban belajar atau alokasi waktu yang diatur dalam struktur kurikulum adalah beban belajar dalam bentuk tatap muka.


17

Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik, sedangkan untuk kegiatan mandiri tidak terstruktur diatur sendiri oleh peserta didik. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik pada untuk: a. SD/MI/SDLB maksimum 40% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan b. SMP/MTs/SMPLB maksimum 50% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan. c. SMA/MA/SMALB/SMK/MAK maksimum 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan. Satuan pendidikan SD/MI/SDLB melaksanakan program pendidikan dengan menggunakan

sistem

paket.

Satuan

pendidikan

SMP/MTs/SMPLB,

SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK kategori standar menggunakan sistem paket atau dapat menggunakan sistem kredit semester. Satuan pendidikan SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK kategori mandiri menggunakan sistem kredit semester. Program percepatan dapat diselenggarakan untuk mengakomodasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Sistem kredit semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur. 4. Kalender Pendidikan Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. a) Alokasi Waktu


18

Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur dan kegiatan lainnya adalah sebagai berikut. No

Kegiatan

Alokasi Waktu

Keterangan

1.

Minggu efektif belajar

34 – 38 minggu

Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan

2.

Jeda tengah semester

Maksimum 2 minggu

Satu minggu setiap semester

3.

Jeda antarsemester

Maksimum 2 minggu

Antara semester I dan II

4.

Libur akhir tahun pelajaran

Maksimum 3 minggu

Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran

5.

Hari libur keagamaan

2 – 4 minggu

Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif

6.

Hari libur umum/nasional

Maksimum 2 minggu

Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah

7.

Hari libur khusus

Maksimum 1 minggu

Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing

8.

Kegiatan khusus sekolah/madrasah

Maksimum 3 minggu

Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah/madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif

b) Penetapan Kalender Pendidikan Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. Pemerintah Pusat/Provinsi /Kabupaten/Kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi


19

waktu sebagaimana tersebut pada dokumen Standar Isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah/pemerintah daerah. C. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Di dalam Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah disebutkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. SKL meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan

minimal mata

pelajaran. Ini berarti ketentuan di dalam Permendiknas tersebut bersifat minimal yang harus dicapai lulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Tujuan setiap satuan pendidikan yang tertuang dalam lampiran Permendiknas No. 23 tahun 2006 adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan

Dasar,

yang

meliputi

SD/MI/SDLB/Paket

A

dan

SMP/MTs./SMPLB/Paket B bertujuan: Meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut 2. Pendidikan Menengah yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket C bertujuan: Meningkatkan

kecerdasan,

pengetahuan,

kepribadian,

akhlak

mulia,

serta

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut 3. Pendidikan

Menengah

Meningkatkan

Kejuruan

kecerdasan,

yang

terdiri

pengetahuan,

atas

kepribadian,

SMK/MAK akhlak

bertujuan:

mulia,

serta

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan SD/MI/SDLB*/Paket A terdiri atas 17 butir, SMP/MTs/SMPLB*/Paket B terdiri atas 21 butir, SMA/MA/SMALB*/Paket C terdiri atas 23 butir, dan SMK/MAK terdiri atas 23 butir. Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran dikembangkan berdasarkan tujuan dan cakupan muatan dan/ atau kegiatan setiap kelompok mata pelajaran, yakni:


20

1. Kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia bertujuan: membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Tujuan tersebut dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan. 2. Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian bertujuan: membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani. 3. Kelompok

mata

pelajaran

Ilmu

Pengetahuan

dan

Teknologi

bertujuan:

mengembangkan logika, kemampuan berpikir dan analisis peserta didik. Pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A, tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan, Pada satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B, tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB/Paket C, tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan Pada satuan pendidikan SMK/MAK, tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan 4. Kelompok mata pelajaran Estetika bertujuan: membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.


21

5. Kelompok mata pelajaran Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan bertujuan: membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan. Standar kompetensi lulusan mata pelajaran untuk SD/MI terdiri atas mata pelajaran: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya dan Keterampilan, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, dan Bahasa Inggris. Standar kompetensi lulusan mata pelajaran untuk SMP/MTs terdiri atas mata pelajaran: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Keterampilan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Standar kompetensi lulusan mata pelajaran untuk SMA/MA terdiri atas mata pelajaran: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia Program IPA/IPS, Bahasa Indonesia Program Bahasa, Bahasa Inggris, Bahasa Inggris Program Bahasa, Matematika Program IPA, Matematika Program IPS, Matematika Program Bahasa, Fisika, Biologi, Kimia, Sejarah Program IPA, Sejarah Program IPS, Sejarah Program Bahasa, Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Keterampilan, Bahasa Arab, Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, Sastra Indonesia Program Bahasa, dan Antropologi Program Bahasa. Standar kompetensi lulusan mata pelajaran untuk SDLB A, B, D, E terdiri atas mata pelajaran: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik,

Pendidikan

Agama

Hindu,

Pendidikan

Agama

Buddha,

Pendidikan

Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya dan Keterampilan, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, dan Bahasa Inggris.


22

Standar kompetensi lulusan mata pelajaran untuk SMPLB A, B, D, E terdiri atas mata pelajaran: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik,

Pendidikan

Agama

Hindu,

Pendidikan

Agama

Buddha,

Pendidikan

Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Keterampilan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Standar kompetensi lulusan mata pelajaran untuk SMALB A, B, D, E terdiri atas mata pelajaran: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik,

Pendidikan

Agama

Hindu,

Pendidikan

Agama

Buddha,

Pendidikan

Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya,

Pendidikan

Jasmani

Olahraga

dan

Kesehatan,

Keterampilan

Vokasional/Teknologi Informasi dan Komunikasi. Standar kompetensi lulusan mata pelajaran untuk SMK/MAK terdiri atas mata pelajaran: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Kelompok Seni, Pariwisata, dan Teknologi Kerumahtanggaan, Matematika Kelompok Sosial, Administrasi Perkantoran dan Akuntasi, Matematika Kelompok Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian, IPA, Fisika Kelompok Pertanian, Fisika Kelompok Teknologi, Kimia Kelompok Pertanian, Kimia Kelompok Teknologi dan Kesehatan, Biologi Kelompok Pertanian, Biologi Kelompok Kesehatan, IPS, Seni Budaya, Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi, dan Kewirausahaan. D. KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan. Penyususnan kurikulum

juga

dikembangkan

sesuai

dengan

satuan

pendidikan,

potensi

daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. Pengembangan kurikulum yang disssun oleh satuan pendidikan berdampak pada perubahan dalam proses dan mekanisme penyusunan kurikulum dan orientasi kerja Dinas


23

Pendidikan/Kanwil Depag di tingkat propinsi, kabupaten, kota dan sekolah, terutama dalam mengembangkan dan menerapkan kurikulum di tingkat sekolah. Salah satu dampak tersebut adalah bahwa kurikulum tidak ditetapkan lagi secara nasional, tetapi disusun oleh masing-masing sekolah atau kelompok sekolah dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Sehingga pencapaian hasil pendidikan optimal sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan satuan pendidikan, namun pencapaian minimalnya sama untuk setiap satuan pendidikan. Khusus untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya untuk program paket A, B dan C ditetapkan oleh dinas kabupaten/kota berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan. Pada buku ”Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah” yang diterbitkan oleh BSNP tahun 2006, komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan yang perlu dikembangkan oleh sekolah adalah: 1. Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut. a. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. b. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. c. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 2. Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam SI meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut. (1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia


24

(2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian (3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi (4) Kelompok mata pelajaran estetika (5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP 19/2005 Pasal 7. Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran, muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan, sebagai berikut. a. Mata pelajaran Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan berpedoman pada struktur kurikulum yang tercantum dalam Standar Isi. Perlu diperhatikan bahwa bagi satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum dengan standar lebih tinggi memungkinkan menambah atau menyesuaikan mata pelajaran dan alokasi waktunya, sesuai kebutuhan. b. Muatan Lokal Muatan lokal merupakan mata pelajaran yang isinya disesuaikan dengan ciri khas, potensi, atau keunggulan daerah, yang materinya belum tertuang pada mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Satuan pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini berarti bahwa dalam satua tahun satuan pendidikan dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal. Dinas pendidikan dapat mengkoordinasikan pengembangan muatan lokal sejenis untuk satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. c. Kegiatan Pengembangan Diri Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran sehingga tidak harus dirumuskan dalam bentuk standar kompetensi dan kompetensi dasar. Satuan pendidikan dapat mengembangkannya dalam bentuk program kegiatan yang berisi


25

tujuan kegiatan dan bentuk dan pengelolaan kegiatan. Kegiatan ini difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta didik serta dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler seperti keparamukaan, kepemimpinan, dan kelompok ilmiah remaja. Khusus untuk sekolah menengah kejuruan pengembangan diri terutama ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan bimbingan karier. Untuk satuan pendidikan khusus menekankan pada peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik. Penilaian kegiatan pengembangan diri dilakukan secara kualitatif, tidak kuantitatif seperti pada mata pelajaran. 3. Pengaturan Beban Belajar Di dalam penjelasan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa Pemerintah mengkategorikan sekolah/ madrasah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori mandiri, dan sekolah/ madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori standar.

Beban belajar dalam sistem paket digunakan oleh satuan pendidikan SD/MI/SDLB. Satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB dan SMA/MA/SMALB /SMK/MAK kategori standar dapat menggunakan sistem paket atau sistem SKS. Satuan pendidikan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori mandiri menggunakan sistem SKS. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran dapat dilakukan secara fleksibel dengan jumlah beban belajar yang tetap. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu

secara

keseluruhan.

Pemanfaatan

jam

pembelajaran

tambahan

mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi, di samping dimanfaatkan untuk mata pelajaran lain yang dianggap penting dan tidak terdapat di dalam struktur kurikulum yang tercantum di dalam Standar Isi.. Penambahan maksimum empat jam, tidak terlepas kaitannya dari struktur kurikulum sebagai


26

bagian dari standar isi, yang sifatnya minimal. Bagi satuan pendidikan dan komite yang mengembangkan kurikulum dengan standar lebih tinggi, tentu dapat menambah jam sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan.

Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket untuk SD/MI/SDLB 0% - 40%, SMP/MTs/SMPLB 0% - 50% dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK 0% - 60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi. Alokasi waktu untuk praktik, dua jam kegiatan praktik di sekolah setara dengan satu jam tatap muka. Empat jam praktik di luar sekolah setara dengan satu jam tatap muka. Alokasi waktu untuk tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK yang menggunakan sistem SKS mengikuti aturan sebagai berikut. a. Satu SKS pada SMP/MTs terdiri atas: 40 menit tatap muka, 20 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. b. Satu SKS pada SMA/MA/SMK/MAK terdiri atas: 45 menit tatap muka, 25 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. 4. Ketuntasan Belajar Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal. 5. Kenaikan Kelas dan Kelulusan Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran. Kriteria kenaikan kelas diatur oleh masing-masing direktorat teknis terkait. Sesuai dengan ketentuan PP


27

19/2005 Pasal 72 Ayat (1), peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan d. lulus Ujian Nasional. Materi ujian nasional dikembangkan tentu mengacu kepada Standar Isi dan SKL yang sifatnya minimal. Apabila satuan pendidikan telah mengembangkan dan menerapkan kurikulum yang mengacu standar isi dan SKL (apalagi kurikulum dengan standar lebih tinggi), tentunya siap untuk mengikuti ujian nasional. Keempat syarat diatas bersifat ururtan prasyarat, artinya seorang peserta didik yang belum menyelesaikan seluruh program pemebelajaran berarti belum mendapat nilai baik untuk kelompok non iptek, belum bisa mengikuti ujian sekolah, dan tentu saja belum bisa mengikuti ujian nasional. 6. Penjurusan Penjurusan dilakukan pada kelas XI dan XII di SMA/MA. Kriteria penjurusan diatur oleh direktorat teknis terkait. 7. Pendidikan Kecakapan Hidup Kurikulum

untuk

SD/MI/SDLB,

SMP/MTs/SMPLB,

SMA/MA/

SMALB,

SMK/MAK dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan/atau kecakapan vokasional. Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian integral dari pendidikan semua mata pelajaran dan/atau berupa paket/modul yang direncanakan secara khusus.


28

Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal. Bagi sekolah yang belum memungkinkan memberikan pendidikan kecakapan hidup, dapat meminta peserta didik untuk mendapatkannya dari satuan pendidikan formal dan non formal lainnya. 8. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam

aspek

ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik. Kurikulum untuk semua tingkat satuan pendidikan dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global, yang dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran dan juga dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal yang sudah memperoleh akreditasi. 9. Kalender Pendidikan Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam Standar Isi.

10. Silabus Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Penilaian yang dimaksud menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Teknik penilaian tersebut dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau


29

kelompok, serta teknik penilaiannya sesuai dengan karakteristik hasil pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi dan metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Silabus dan RPP merupakan bagian tak terpisahkan dari komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di dalam panduan penyusuan kurikulum disebutkan bahwa silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Sedangkan unit waktu silabus diatur sebagai berikut: a. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. b. Penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok. c. Implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Khusus untuk SMK/MAK menggunakan penggalan silabus berdasarkan satuan kompetensi. Pengembangan silabus

dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau

berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendikan, dengan memperhatikan hal berikut. a. Disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah dan lingkungannya.


30

b. Apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. c. Di SD/MI semua guru kelas, dari kelas I sampai dengan kelas VI, menyusun silabus secara bersama. Di SMP/MTs untuk mata pelajaran IPA dan IPS terpadu disusun secara bersama oleh guru yang terkait. d. Sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum MGMP/PKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolahsekolah dalam lingkup MGMP/PKG setempat. e. Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing. Langkah-langkah Pengembangan Silabus dapat dilakukan sebagai berikut. a. Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI, keterkaitan antar kompetensi dalam satu mata pelajaran atau antar mata pelajaran. Satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum dengan standar lebih tinggi, tentu perlu mengembangkan silabus yang sesuai b. Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran Materi ini dapat berupa konsep, pokok bahasan, atau tema yang bersifat kontekstual dan dipilih sesuai dengan kondisi, potensi, karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Materi ini, nantinya diperinci dalam RPP. c. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antarpeserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan,

dan sumber belajar lainnya dalam rangka

pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud


31

melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Kegiatan pembelajaran dalam silabus merupakan pokok-pokok kegiatan siswa untuk mencapai kompetensi, yang nantinya diperinci dalam RPP. d. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Karena indikator dirumuskan dari kompetensi dasar berarti setiap kompetensi dasar memiliki lebih dari satu indikator, agar penjabaran kompetensi lebih jelas, rinci dan terukur. e. Penentuan Jenis Penilaian Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Cakupan jenis penilaian dalam silabus tentu harus mengakomodasi kompetensi dan indikator yang telah dirumuskan. Di dalam penilaian, dapat dimasukkan bentuk penilaian dan jenis tugas yang perlu dilakukan siswa untuk melihat pencapaian kompetensi siswa. 6. Menentukan Alokasi Waktu Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar.

Alokasi waktu yang

dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam.


32

Silabus tidak harus dirancang untuk satu kali pertemuan (tatap muka), tetapi dirancang satu kompetensi atau sekelompok kompetensi. Dengan demikian alokasi waktu yang ditetapkan dalam silabus dapat lebih dari satu kali pertemuan. 7. Menentukan Sumber Belajar Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. 11. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan penjabaran sistematis dan terurut dari silabus yang dituangkan dalam tujuan pembelajaran, materi ajar, metode, langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan alokasi waktu untuk mencapai satu kompetensi dasar atau beberapa indikator dalam silabus tersebut. a. Tujuan pembelajaran Tujuan pembelejaran dirumuskan dalam bentuk uraian proses kegiatan belajar dan kemampuan atau hasil belajar peserta didik untuk mencapai kompetensi atau indikator yang telah dirumuskan dalam silabus. b. Materi Ajar Materi ajar dirumuskan dari materi pokok atau materi pembelajaran pada silabus yang dapat berupa rincian secara runtut subpokok bahasan atau subtema. Pemilihan materi ajar ditentukan oleh kondisi, potensi, kebutuhan dan daya dukung sumber daya satuan pendidikan dan siswa. c. Metode Metode atau strategi pembelajaran yang dituangkan dalam RPP merupakan bentuk kegiatan dan organisasi kelas yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode dan organisasi pembelajaran dapat berupa diskusi


33

informasi, tanya jawab, problem solving, diskusi, kerja kelompok, penugsan, dan sebagainya. d. Langkah pembelajaran Langkah pembelajaran dirumuskan dan dirinci dari pokok-pokok kegiatan belajar yang telah ditetapkan dalam silabus sehingga kegiatan belajar menjadi efektif. RPP merupakan persiapan, skenario, atau rencana pembelajaran yang dirancang dalam satu pertemuan atau beberapa pertemuan, yang biasanya dilengkapi dengan LK (lembar kerja) atau lembar tugas. Langkah pembelajaran memuat bentuk kegiatan belajar dan strategi pengorganisasian belajar kelas serta urutan kegiatannya sebagai berikut. (1) Kegiatan awal Kegiatan ini dapat berupa apersepsi, review (mengulang beberapa hal yang bersifat prasyarat), kegiatan problem solving aplikasi yang berkaitan dengan materi ajar, termasuk menjelaskan tujuan pembelajaran. (2) Kegiatan inti Kegiatan ini merupakan kegiatan dan organisasi belajar secara yang bervariasi dan terurut sistematis untuk mencapai kompetensi dan beberapa indikator yang telah dirumuskan dalam bentuk tujuan pembelajaran. (3) Penutup Kegiatan penutup dari RPP dapat diisi dalam bentuk refleksi (perenungan) tentang pencapaian hasil belajar, penugasan lebih lanjut atau lebih mendalam, atau rangkuman hasil belajar. e. Penilaian Penilaian ini memuat rincian bentuk, contoh penilaian dan pedoman penskoran dari bentuk penilaian dan jenis tugas yang telah dirumuskan dalam silabus. Pelaksanaan penilaian terintegrasi dalam selama kegiatan belajar berlangsung. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian. (1) Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.


34

(2) Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya. (3) Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan siswa. (4) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan. (5) Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses

(keterampilan

proses)

misalnya

teknik

wawancara,

maupun

produk/hasil melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan. f. Sumber Belajar Sumber belajar meliputi bahan ajar, alat, bahan, media, dan alat bantu belajar yang digunakan untuk mencapai kompetensi atau beberapa indikator yang telah dirumuskan dalam bentuk tujuan pembelajaran. Di sini perlu dijelaskan ketersediaan dan banyaknya sumber belajar, termasuk cara penggunaannya. g. Alokasi waktu RPP dirancang menggunakan jam pembelajarn sehingga alokasi waktunya merupakan perkiraan jumlah jam pelajaran yang diperlukan untuk untuk mencapai kompetensi atau beberapa indikator yang telah dirumuskan dalam bentuk tujuan pembelajaran, termasuk perlu diperjelas proporsi waktu untuk kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup.


35

E. PENERAPAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Implementasi, penerapan atau pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan diatur dalam Permendiknas No. 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas No. 22 tentang standar isi dan Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan. Pada Permendiknas No. 24 tahun 2006 disebutkan bahwa: (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan pada : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 sampai dengan Pasal 38; b. Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan Pasal 5 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 27; c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Setiap satuan pendidikan yang akan mengembangkan kurikulum perlu memiliki dokumen yang berisi ketentuan-ketentuan di atas. Satuan pendidikan perlu memiliki, mengkaji, dan memahami dokumen tersebut agar dapat mengembangkan kurikulum secara optimal, sesuai potensi, kondisi dan kebutuhannya. (2) Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana diatur dalam Permendiknas No. 22 dan No. 23 tahun 2006 Standar isi dan standar kompetensi lulusan merupakan ketentuan yang bersifat minimal sehingga satuan pendidikan dimungkinkan menyusun kurikulum dengan standar lebih tinggi. Kurikulum dengan standar lebih tinggi dapat berupa penambahan lingkup materi dan kompetensi, pendalaman kompetensi, penambahan mata pelajaran atau penambahan muatan lainnya, sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan satuan pendidikan. Dengan mengembangkan dan menerapkan kurikulum dengan standar lebih tinggi, maka satuan pendidikan dapat menyesuaikan alokasi waktu pada struktur kurikulum, mengatur sistem beban belajar, mengatur kalender pendidikan, mengatur sistem akselerasi atau percepatan belajar dan sebagainya, sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan satuan pendidikan.


36

(3) Pengembangan dan penetapan kurikulum tingkat satuan pendidikan

dasar dan

menengah memperhatikan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan masih bersifat umum sehingga hal-hal lebih lanjut dan rinci perlu ditetapkan sendiri oleh satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Perlu dikritisi bahwa pengembangan dan penetapan kurikulum merupakan tanggung jawab sekolah sehingga sekolah perlu secara mandiri menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum dengan tetap mengacu pada ketentuan yang ada seperti pada UU sisdiknas, PP Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas

Standar

Isi,

Standar

Kompetensi

Lulusan

dan

ketentuan

pelaksanaannya. (4) Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengadopsi atau mengadaptasi model kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh BSNP. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa pada dasarnya satuan pendidikan tidak diharuskan mengembangkan kurikulum apabila belum memiliki kesiapan berbagai sumber daya yang diperlukan, tetapi harus menerapkan kurikulum sesuai dengan Permendiknas No. 22, 23 dan 24 tahun 2006. Hal ini untuk mengakomodasi kemungkinan terdapat satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan yang belum siap mengembangkan kurikulum sendiri. (5) Kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan dasar dan menengah setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah atau Komite Madrasah. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa penetapan kurikulum satuan pendidikan merupakan tanggung jawab satuan pendidikan dan komitenya. Pertimbangan komite dapat berarti berupa persetujuan setelah KTSP disusun oleh sekolah atau komite berpatisipasi aktif dan bekerjasama dalam proses penyusunan kurikulum dengan sekolah/madrasah. Mengenai mekanisme dan strategi pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan, di dalam Permendiknas No. 24 tahun 2006 disebutkan bahwa: (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menerapkan Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006 mulai tahun ajaran 2006/2007. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa satuan pendidikan memungkinkan menerapkan Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006, setelah tahun 2006 sampai tahun 2009


37

apabila kondisi satuan pendidikan belum siap, atau mungkin menerapkannya secara bertahap mulai melengkapi perangkat pendukung, mempelajari dokumen yang diperlukan, dan sejenisnya. (2) Satuan pendidikan dasar dan menengah harus sudah mulai menerapkan Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006 paling lambat tahun ajaran 2009/2010. (3) Satuan pendidikan dasar dan menengah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang telah melaksanakan

uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat

menerapkan secara menyeluruh Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006 untuk semua tingkatan kelasnya mulai tahun ajaran 2006/2007. (4) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum melaksanakan uji coba kurikulum 2004, melaksanakan Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006 secara bertahap dalam waktu paling lama 3 tahun, dengan tahapan: a

Untuk sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), dan sekolah dasar luar biasa (SDLB):

b

- tahun I

: kelas 1 dan 4;

- tahun II

: kelas 1,2,4, dan 5;

- tahun III

: kelas 1,2,3,4,5 dan 6.

Untuk sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) : - tahun I

: kelas 1;

- tahun II

: kelas 1 dan 2;

- tahun III

: kelas 1,2, dan 3.

(5) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) di atas dapat dilakukan setelah mendapat izin Menteri Pendidikan Nasional. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa satuan pendidikan memungkinkan menerapkan Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006, setelah setelah tahun 2009 apabila kondisi satuan pendidikan belum siap disebabkan kondisi, situasi belum memungkinkan


38

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada implementasi atau penerapan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dalam Permendiknas No. 24 tahun 2006 juga disebutkan bahwa: (1) Gubernur dapat mengatur jadwal pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006, untuk satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus, disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di provinsi masing-masing. (2) Bupati/walikota dapat mengatur jadwal pelaksanaan .Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006, untuk satuan pendidikan dasar, disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di kabupaten/kota masing-masing (3) Menteri Agama dapat mengatur jadwal pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006, untuk satuan pendidikan madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), madrasah aliyah (MA), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan yang bersangkutan. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa gubernur, bupati, walikota dan menteri Agama lebih berperan dalam pengaturan jadwal atau mengkoordinasikan pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006, untuk mendukung dan mendorong satuan pendidikan dalam menerapkan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Peran satuan pendidikan tetap merupakan pelaksana dalam penerapan Permendiknas tersebut dan semua satuan pendidikan dalam suatu wilayah tidak harus melaksanakan secara serempak, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan.

Di dalam Permendiknas No. 24 tahun 2006, BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) memilki tugas sebagai berikut. (1) BSNP melakukan pemantauan perkembangan dan evaluasi pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006, pada tingkat satuan pendidikan, secara nasional. (2) BSNP dapat mengajukan usul revisi .Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006 sesuai dengan keperluan berdasarkan pemantauan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir (1). Sedangkan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, memiliki tugas berikut: (1) menggandakan

Permendiknas

No.

22

dan

No.

23

Tahun

2006,

serta

mendistribusikannya kepada setiap satuan pendidikan secara nasional;


39

(2) melakukan usaha secara nasional agar sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mendukung penerapan Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006 Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan:, memiliki tugas berikut: (1) melakukan sosialisasi Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006, dan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun BSNP, terhadap guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya yang relevan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan/atau Pusat Pengembangan dan Penataran Guru (PPPG); (2) melakukan sosialisasi Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006, dan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun BSNP kepada dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan dewan pendidikan; (3) membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penjaminan mutu satuan pendidikan dasar dan menengah agar dapat memenuhi Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006, melalui LPMP. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, memiliki tugas berikut: (1) mengembangkan model-model kurikulum sebagai masukan bagi BSNP; (2) mengembangkan dan mengujicobakan model-model kurikulum inovatif; (3) mengembangkan dan mengujicobakan model kurikulum untuk pendidikan layanan khusus; (4) bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau LPMP melakukan pendampingan satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah; (5) memonitor secara nasional penerapan Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006, mengevaluasinya, dan mengusulkan rekomendasi kebijakan kepada BSNP dan/atau Menteri; (6) mengembangkan pangkalan data yang rinci tentang pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, memiliki tugas berikut:


40

(1) melakukan sosialisasi Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006,

di kalangan

lembaga pendidikan tenaga keguruan (LPTK); (2) memfasilitasi pengembangan kurikulum dan tenaga dosen LPTK yang mendukung pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006 Sekretariat Jenderal

melakukan sosialisasi Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun

2006, kepada pemangku kepentingan umum. Sedangkan Departemen lain yang menyelenggarakan satuan pendidikan dasar dan

menengah :

(1) melakukan sosialisasi Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006 sesuai dengan kewenangannya dan berkoordinasi dengan Departemen Pendidikan Nasional; (2) mengusahakan secara nasional sesuai dengan kewenangannya agar sarana, prasarana, dan sumber daya manusia satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya mendukung Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006 (3) melakukan supervisi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006 sesuai dengan kewenangannya. Dengan berlakunya Permendiknas No. 24 Tahun 2006, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar; b. Nomor 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum; c. Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan; dan d. Nomor 0126/U/1994 tentang Kurikulum Pendidikan Luar Biasa; dinyatakan tidak berlaku bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sejak satuan pendidikan dasar dan menengah yang bersangkutan melaksanakan Permendiknas No. 24 Tahun 2006. Dari ketentuan Permendiknas No. 24 tahun 2006 jelas bahwa efektifitas pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan ditentukan oleh komitmen dan peran satuan pendidikan, komite satuan pendidikan, bupati/walikota, gubernur, dan pemerintah (departemen pendidikan nasional, departemen agama dan departemen lain yang terkait). Satuan pendidikan dan komite berperan dalam mengembangkan, menyusun, mengevaluasi dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Bupati/walikota dan gubernur berperan dalam melakukan sosialisasi, mengatur jadwal, mengkoordinasikan, memonitor dan mendorong satuan pendidikan untuk menerapkan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Departemen pendidikan nasional memiliki peran


41

dalam melakukan sosialisasi, workshop, mengeluarkan kebijakan teknis, mengusahakan sarana dan prasarana, dan memonitor satuan pendidikan dalam penerapan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Departemen agama dan departemen lain terkait berperan dalam melakukan sosialisasi, mengatur jadwal, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mendorong satuan pendidikan di bawah kewenangannya untuk menerapkan standar isi dan standar kompetensi lulusan. F. SISTEM MONITORING KURIKULUM Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas keberhasilan implementasi kurikulum yang dilakukan oleh suatu lembaga adalah melakukan monitoring terhadap program tersebut. Monitoring tersebut dapat dilakukan mulai dari perencanaan (termasuk needs analysis) , proses dan pelaksanaan, maupun outputnya. Proses dan kedudukan monitoring dapat digambarkan sebagai berikut : Analisis SWOT Implementasi kurikulum

Evaluasi dampak

MONITORING

Disain dan perencanaan kurikulum

Pelaksanaan kurikulum

Monitoring merupakan bagian dari bentuk pengendalian (control) yaitu proses yang memastikan bahwa aktifitas aktual (yang terjadi) sesuai dengan aktifitas yang direncanakan. Dalam kaitannya dengan peningkatan mutu implementasi kurikulum, terdapat berbagai istilah yang hampir sepadan yaitu monitoring, evaluasi dan supervisi. Semua istilah tersebut secara umum mengacu pada fungsi pengawasan pelaksanaan program implementasi kurikulum. Keitga istilah tersebut pada dasarnya tidak terpisahkan satu sama lain karena sama-sama digunkan dalam konteks menyempurnakan atau memperbaiki program dan hasil pelaksanaan implementasi kurikulum. Monitoring (pemantauan) secara umum dimaknai sebagai sebuah kegiatan yang berfungsi untuk melihat kesesuaian rencana program implementasi kurikulum dengan pelaksanaan yang terjadi yang mencakup semua aspek dalam implementasi kurikulum diantaranya :


42

ketepatan perumusan analisis kebutuhan, ketepatan perencanaan program kurikulum, ketepatan dalam pelaksanaan implementasi kurikulum, ketepatan dalam mengidentifikasi dampak implementasi kurikulum. Hasil monitoring dapat digunakan untuk memperbaiki program implementasi kurikulum yang sedang berjalan. Evaluasi menurut the trainer’s Library, 1988 mendefiniisikan evaluasi adalah proses pengumpulan data yang sistematis untuk mengukur evektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan relevansi program implementasi kurikulum. Suatu kegiatan evaluasi diharapkan dapat mengukur keberhasilan apakah tujuan implementasi kurikulum yang ditetapkan dapat dicapai. LAN mendefinisikan evaluasi sebagai proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan implementasi kurikulum dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan dan usaha untuk memperoleh informasi atau umpan balik bagi penyempurnaan program implementasi kurikulum. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistimatis untuk melihat apakah sebuah program implementasi kurikulum telah berhasil dan efisien dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi biasanya dipergunakan untuk memperbaiki program implementasi kurikulum yang akan dilakukan berikutnya. Terdapat berbagai konsep mengenai supervisi. Salah satu pengertiannya, supervisi merupakan suatu aktifitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu program pendidikan dan tenaga pendidik dan kependidikan dalam melakukan profesi mereka secara efektif. Secara sederhana, supervisi merupakan program berencana untuk memperbaiki pengajaran. Dari ketiga pengertian di atas tampak bahwa monitoring digunakan untuk memperbaiki proses implementasi kurikulum yang sedang berjalan untuk mengoptimalkan hasil, evaluasi hasilnya lebih dipergunakan untuk perbaikan program implementasi kurikulum berikutnya walaupun pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan pada saat implementasi kurikulum berlangsung, sedangkan supervisi lebih menekankan pada perbaikan pembelajaran secara langsung yang diberikan oleh fasilitator atau narasumber. Monitoring memiliki cakupan prosedur dan cakupan proses lebih luas dari sekedar yang dilakukan dalam pekerjaan evaluasi atau supervisi. Fungsi monitoring mencakup tiga unsur utama: (1)

Menetapkan standar ketepatan program implementasi kurikulum. Standar diuraikan atau dirumuskan dalam bentuk kriteria hasil monitoring.


43

(2)

Memantau dan mengukur aktifitas program yang sedang berjalan dengan menggunakan teknik monitoring tertentu. Hasilnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

(3)

Mengambil tindakan dalam bentuk pemberian bantuan, pengarahan, penyelesaian masalah bersama untuk memperbaiki program yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Unsur-unsur pokok dalam proses monitoring adalah penetapan standar ketepatan program implementasi kurikulum, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan, dan mengambil tindakan perbaikan, yang dapat diilustrasikan sebagai berikut.

Penetapan standar dan metode monitoring implementasi kurikulum

Monitoring

Apakah kinerja sesuai standar? tidak

Pengambilan tindakan perbaikan

Selesai ya Monitoring harus dilakukan oleh seseorang yang berkompeten sesuai dengan bidang yang akan dimonitor. Kompetensi yang dimaksud di sini tentu kompetensi atau kemampuan profesional

yang

terkait

langsung

dengan

perencanaan,

pengembangan

dan

penyelenggaraan program implementasi kurikulum. Kompetensi meliputi keterampilan teknis dalam menggunakan prosedur kerja dalam program implementasi kurikulum; keterampilan manusiawi dalam bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan memotivasi orang lain; serta keterampilan konseptual dalam mengkoordinasi dan memadukan berbagai kepentingan dan kegiatan dalam implementasi kurikulum. 1. Teknik – teknik monitoring dan penerapannya. Model monitoring yang konvensional atau tradisional adalah yang bersifat mencari kesalahan. Ini sangat mudah dilakukan karena pada dasarnya manusia sebagai


44

penyelenggara implementasi kurikulum, memiliki banyak kekurangan. Cara ini tentu saja tidak sesuai dengan tujuan monitoring dan berdampak pada sikap acuh tak acuh atau menentang dari pihak penyelenggara program. Monitoring perlu dilakukan secara ilmiah yang terencana, sistematis dan menggunakan instrumen tertentu. Dalam monitoring yang ditekankan adalah bantuan agar program implementasi kurikulum terlaksana sesuai tujuan, suasana yang hangat, dekat dan terbuka, serta umpan balik (feedback) yang diberikan harus secepat mungkin dan objektif untuk segera dilakukan perbaikan. Pendekatan yang digunakan dalam monitoring dapat berupa pendekatan langsung (direct), yaitu memberi bantuan dan arahan secara langsung atau pendekatan tidak langsung (indirect) di mana pemonitor mendengar keluhan, hambatan, atau kesulitan penyelenggara pendidikan, kemudian mendiskusikan pemecahan atau solusi dari problem dan hambatan yang dihadapi. Metode monitoring dapat berupa : konsultasi atau wawancara, observasi (pengamatan), kuesioner, penilaian diri, atau metode pengumpulan data lainnya. Metode – metode ini harus sudah direncanakan, dikembangkan, dipilih dan ditetapkan sebagai bagian dari tahapan – tahapan implementasi kurikulum. Metode-metode ini dikemas, dikombinasikan dan dilakukan secara terpadu (terintegrasi) agar proses monitoring dapat berjalan secara efisien dan sesuai sasaran. Metode wawancara dapat dilakukan secara tertulis ataupun langsung. Dalam metode ini yang perlu dilakukan bahwa pewawancara harus memiliki aspek – aspek apa saja yang perlu diketahui atau dimonitor sebagai bagian dari monitoring. Misalnya : - Wawancara mengenai analisis kebutuhan : pewawancara harus mengetahui apakah kebutuhan – kebutuhan proram implementasi kurikulum sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ? - Wawancara tentang perencanaan kurikulum : pewawancara harus mengetahui dan menngidentifikasi apakah struktur program kurikulum, silabus dan bahan ajarnya telah lengkap sesuai dengan tujuan dan sistematis serta terarah ? Hal yang terpenting dalam melakukan wawancara adalah pewawancara sudah mempersiapkan diri dengan pedoman wawancara yang isinya memuat semua aspek – aspek yang akan dimonitor. Dalam melakukan wawancara perlu diperhatikan bahwa kegiatan ini tidak mengganggu semua aspek program implementasi kurikulum. Laporan AkhirEvaluasi pelaksanaan KTSP oleh Satuan Pendidikan 2008

45

Metode observasi biasanya digunakan untuk mengamati unjuk kerja (kinerja) dari setiap orang yang terlibat dalam kegiatan program implementasi kurikulum. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar pengamatan yang memuat aspek – aspek yang akan dilihat saat monitoring dilakukan. Selain oleh pemonitor dari penyelenggara implementasi kurikulum, observasi dapat pula dilakukan oleh penyelenggara (guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah). Hal ini dapat memberikan beberapa manfaat: (1) Pelaksana atau penyelenggara pendidikan akan belajar bagaimana menganalisis peristiwa yang dialami sendiri selama program implementasi kurikulum berlangsung (2) Pelaksana atau penyelenggara pendidikan dapat memperoleh pengalaman dalam memberi umpan balik perbaikan implementasi kurikulum secara langsung (3) Pelaksana atau penyelenggara pendidikan akan belajar bagaimana menggunakan sumber daya yang dipakai untuk melakukan analisis. Selain menggunakan format observasi secara khusus, pemonitor dapat juga menggunakan metode deskripsi, yaitu : menguraikan hasil pengamatan secara komprehensif dan ditulis secara lengkap dalam sebuah laporan. Selanjutnya, laporan ini dianalisis untuk diperoleh hal-hal atau aspek apa saja yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti agar segera dilakukan perbaikan program implementasi kurikulum. Dalam melakukan observasi perlu dillakukan dalam situasi yang wajar (tidak mengganggu program pembelajaran), mencatat hal-hal yang penting dan menekankan pada upaya perbaikan program implementasi kurikulum, serta data yang dihasilkan haruslah faktual dan bukan opini pemonitor. Alat bantu lain yang sangat berguna dalam metode observasi/wawancara adalah kamera untuk bukti dokumentasi pelaksanaan implementasi kurikulum, perekam suara (tape recorder) hasil wawancara atau kegiatan lainnya, dan peralatan audio visual (video) sebagai dokumentasi pelaksanaan implementasi kurikulum. Unjuk kerja untuk setiap aspek yang dimonitor dapat dikategorikan dalam bentuk laporan teramati (tepat) atau tidak teramati (tidak tepat). Boleh juga digunakan sekala rentang, misalkan suatu aspek ditunjukkan melalui empat kategori yaitu : tidak baik, kurang baik, cukup baik dan baik.


46

Metode kuesioner biasanya digunakan untuk memonitor, dalam bentuk pertanyaan dan pernyataan tertulis yang telah disiapkan. Dalam metode ini semua aspek yang dimonitor informasinya didapatkan melalui pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diberikan pada sumber data (guru, kepala sekolah, atupun fihak lain yang terkait). Kuesioner dapat berupa pertanyaan dengan jawaban tertutup, terbuka, atau pernyataan sikap. Kuesioner dengan jawaban (options) tertutup mudah dianalisis tetapi tidak memberi peluang responden memberi tanggapan lain yang mungkin sangat berguna. Kuesioner dengan jawaban terbuka memberi peluang pada responden menyatakan pendapatnya secara bebas tetapi memerlukan waktu untuk menganalisis dan melakukan perbaikan program implementasi kurikulum. Yang terpenting dalam pengembangan kuesioner harus memperhatikan aspek kepraktisan, kegunaan informasi yang dijaring, dan keakuratan jawaban. Aspek lain yang tidak mungkin dimonitor melalui kuesioner dapat dimonitor melalui observasi atau teknik monitoring lainnya. Penilaian diri merupakan salah satu bentuk kuisioner yang khusus ditujukan kepada fihak pelaksana penyelenggara pendidikan untuk melakukan evaluasi diri misalnya mengenai tanggapan tentang komitmen, daya inovasi dan kreasi dari guru, kepala sekolah, pengawas dan fihak lain yang relevan. Alat penilaian diri dapat berupa daftar ceklis tentang pandangan/pendapat, yang disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup atau terbuka. Penilaian diri cukup bermanfaat untuk dilakukan karena pelaksana akan lebih jujur mengungkapkan pendapatnya tentang pelaksanaan program implementasi kurikulum. Walaupun perlu dilakukan kroscek atau verifikasi dengan sumber data yang lain untuk mendapat informasi yang lebih otentik. Data dan informasi dari monitoring secara tertulis (kuesioner, angket, atau penilaian diri) dapat diperoleh secara langsung oleh petugas kuesioner kepada responden, melalui pos atau dengan alat bantu teknologi informasi melalui internet (website). Monitoring melalui pos atau internet lebih membutuhkan keaktifan dan proaktif dari pihak responden. 2. Pengembangan instrumen monitoring. Dalam kegiatan pengembangan instrument monitoring diawali dengan kegiatan mengidentifikasi aspek yang akan dimonitor. Dilanjutkan dengan pemilihan teknik monitoring yang tepat, baru dilakukan pengembangan instrument monitoring dan pedoman yang memuat criteria hasil monitoring. Dengan demikian sebelum


47

pengembangan instrument monitoring perlu disusun kisi – kisi instrumen monitoring yang secara umum dapat ditampilkan dalam contoh tabel kisi-kisi berikut. Aspek yang dimonitor 1.

Pemahaman dan persepsi tentang kebijakan kurikulum

Subaspek 1.

Standar Isi (SI)

Teknik monitoring

Bentuk instrumen

Tertulis

Tes

Wawancara (diskusi fokus)

Kuesioner Panduan wawancara

2.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Tertulis

Tes



3.

Pelaksanaan SI dan SKL

Tertulis

Tes



2.

Kemampuan dan kesiapan sumber daya pendidikan

4.

Kemampuan dan kesiapan pendidik

Tertulis

Kuesioner

Wawancara

Panduan Wawancara Penilaian diri Angket

5.

Kemampuan dan kesiapan tenaga kependidikan

Tertulis

Kuesioner

Wawancara


6.

7.

Kesiapan sarana dan prasarana

Kesiapan orangtua dan masyarakat

Tertulis

Kuesioner

Observasi

Panduan Observasi

Wawancara

Lembar observasi Panduan Wawancara

Tertulis

Kuesioner

Wawancara


3.

Pelaksanaan atau penerapan kurikulum oleh satuan pendidikan

8.

Sosialisasi SI dan SKL

Tertulis

Kuesioner

Dokumen

Panduan Wawancara

Wawancara

Penilaian diri Angket

9.

Pengembangan Kurikulum (KTSP)

Tertulis

Kuesioner

Dokumen

Panduan Wawancara

Wawancara


10. Pengembangan Silabus dan RPP

Tertulis

Kuesioner

Dokumen

Panduan Wawancara

Wawancara

Penilaian diri


48

Aspek yang dimonitor

Subaspek

Teknik monitoring

Bentuk instrumen Angket

11. Pengembangan Penilaian

Tertulis

Kuesioner

Dokumen

Panduan Wawancara

Wawancara


12. Penerapan pembelajaran di sekolah

Observasi

Panduan Wawancara

Wawancara

Panduan Observasi Lembar observasi

Aspek yang dimonitor mencakup semua komponen – komponen penting mulai dari perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum oleh satuan pendidikan, evaluasi efektifitas dampak pelaksanaan kurikulum, serta analisis kekuatan, kelemahan, peluang, hambatan, dan tantangan untuk penyempurnaan kurikulum.. 1. Aspek pemahaman dan persepsi, yang mencakup sub-subaspek berikut. -

Standar isi, yang meliputi:,

-

penyusunan instrument TNA,

-

system pengambilan data TNA,

-

pengolahan dan analisis data TNA,

-

pemetaan kebutuhan implementasi kurikulum.

2. Aspek Perencanaan implementasi kurikulum, yang mencakup sub-subaspek: -

Isi struktur program implementasi kurikulum,

-

Isi silabus,

-

Isi bahan ajar,

Setiap aspek atau sub aspek tersebut dapat di jabarkan kedalam aspek yang lebih kecil. Hal ini agar mempermudah dalam melakukan monitoring nantinya, serta akan meningkatkan nilai ketepatan pengamatan. Aspek – aspek yang lebih rinci akan mampu menggambarkan pelaksanaan implementasi kurikulum dengan baik atau tidak suatu implementasi kurikulum dilaksanakan. Misalkan sub aspek isi silabus dapat dirinci menjadi lima komponen yaitu : 1. ketepatan menentukan kompetensi yang akan dicapai,


49

2. ketepatan indicator yang dirumuskan, 3. ketepatan materi yang dipilih sebagai bahan implementasi kurikulum, 4. ketepatan metode implementasi kurikulum yang digunakan, 5.

ketepatan waktu yang disediakan.

Teknik monitoring dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik dari setiap aspek yang dimonitor. Terdapat beberapa jenis teknik monitoring, yaitu teknik tertulis yang dapat dilakukan dengan wawancara tertulis, kuesioner atau penilaian diri dan monitoring unjuk kerja dan sikap yang dilakukan dalam bentuk observasi saat implementasi kurikulum berlangsung. Apabila aspek yang dimonitor berupa kelengkapan dokumen atau peralatan, kualitas isi dokumen atau peralatan, atau sarana lainnya, maka monitoring dapat dilakukan dalam bentuk tertulis misalnya berupa kuesioner. Namun, jika aspek yang dimonitor berupa kinerja atau performa dari penyelenggara dan peserta implementasi kurikulum, komitmen atau sikap penyelenggara dan peserta implementasi kurikulum terhadap program implementasi kurikulum, maka monitoring paling tepat dilakukan dalam bentuk observasi. Biasanya untuk membuat efektif monitoring, suatu aspek dimonitor dengan menggunakan lebih dari satu teknik monitoring. Misalnya, subaspek materi implementasi kurikulum penyusunan silabus dapat dimonitor dengan metode kuesioner untuk melihat kelengkapan dan isi kualitas dari dokumen silabus yang digunakan, serta silabus hasil karya peserta. Di sisi lain, dapat dimonitor dengan metode observasi untuk melihat komitmen, minat dan ketertarikan peserta, komitmen fasilitator selama program implementasi kurikulum dilaksanakan. Kriteria atau tolok ukur hasil monitoring merupakan ukuran ketepatan, kelengkapan atau kebenaran prosedur kerja dari setiap tahapan program implementasi kurikulum sesuai dengan aspek-aspeknya. Perumusan kriteria ini harus jelas, dapat diukur (measurable), atau dapat diamati (observable), serta dapat dicapai dengan tenggang waktu tertentu. Perumusan yang samar-samar seperti ’meningkatkan mutu bahan ajar’, tidak akan dapat dimonitor karena tidak jelas ukuran peningkatannya. Kriteria ini merupakan pedoman atau acuan bagi pemonitor untuk memeriksa ketepatan setiap aspek yang dimonitor pada setiap tahapan program implementasi kurikulum. Cara paling sederhana menentukan kriteria adalah dengan daftar ceklis, yaitu menetapkan


50

apakah setiap aspek dilakukan atau tidak dilakukan, tepat atau tidak tepat. Namun ukuran ini terlalu kasar karena banyak tahapan program implementasi kurikulum yang dilakukan dengan ukuran sangat berhasil, cukup berhasil, atau tidak berhasil atau dengan criteria sangat tepat, kurang tepat, cukup tepat atau tidak tepat. Demikian juga apabila kita minta pendapat peserta tentang program implementasi kurikulum, mereka biasanya ada yang setuju, sangat setuju atau tidak setuju. 3. Pengolahan dan analisis hasil monitoring. Tingkat analisis bergantung pada detil data yang dibutuhkan dan kompleksitas permasalahan selama implementasi kurikulum. Pengolahan dan analisis hasil monitoring dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Kebanyakan orang lebih tertarik dengan analisis kuantitatif, walaupun analisis kualititatif juga sangat penting untuk dicermati. Data yang diperoleh dari hasil monitoring perlu dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan content analysis untuk membandingkan berbagai temuan yang memiliki karakteristik berbeda-beda dan narrative analysis untuk melihat kohorensi temuan atau informasi dari tanggapan para stakeholder program implementasi kurikulum. Data juga akan dianalisis secara kuantitatif dengan pendekatan descriptive statistically analysis untuk mendeskripsikan berbagai aspek variabel yang diperoleh dari temuan selama implementasi kurikulum. Hasil analisiis data digunakan untuk memvalidasi program penyelenggaraan implementasi kurikulum dan kesesuaiam dengan potensi dan kebutuhan implementasi kurikulum. Apapun metode analisis yang digunakan, harus menjawab pertanyaan apakah program implementasi kurikulum telah berhasil dan efektif dilakukan sesuai tujuan implementasi kurikulum. Untuk itu ketepatan kuantitas dan kualitas dari proses monitoring sangat menentukan hasil analisis, yang selanjutnya juga menentukan apakah tujuan implementasi kurikulum telah tercapai. Yang penting diperhatikan bahwa hasil monitoring harus menjadi umpan balik secara langsung sehingga proses implementasi kurikulum berjalan sesuai dengan track atau tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, hasil montoring sudah harus dapat dijadikan sebagai masukan perbaikan implementasi kurikulum sejak tahapan implementasi kurikulum dimulai. 4. Pemanfaatan hasil monitoring.


51

Seperti yang telah dikemukakan di muka bahwa tujuan monitoring atau pemantauan adalah untuk menjamin suatu kegiatan atau program implementasi kurikulum tetap on the track sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan, yaitu agar praktek pelaksanaan program implementasi kurikulum sesuai dengan perencanaan. Dengan demikian, manfaat pokok dari proses monitoring adalah mengendalikan pelaksanaan program implementasi kurikulum berlangsung secara efisien dan sukses sesuai dengan tujuan. Manfaat proses monitoring lainnya adalah: 1. memberi motivasi bagi peserta dan pelaksana pendidikan untuk melaksanakan program implementasi kurikulum secara optimal. 2. mendorong semua pihak dalam program implementasi kurikulum lebih berdisiplin dan bertanggung jawab. 3. hasil analisis monitoring dapat digunakan sebagai bahan evaluasi secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas program implementasi atau penerapan kurikulum oleh satuan pendidikan.


52

BAB III METODOLOGI

Pendekatan dalam monitoring ini bersifat descriptive-explanatory berbentuk studi (survey) dengan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif yang digunakan secara seimbang dan saling melengkapi untuk melihat profil pencapaian satuan pendidikan dalam penerapan standar isi dan standar kompetensi lulusan pada tingkat propinsi. Selain itu, hasil monitoring ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam merekomendasikan perencanaan dan pelaksanaan penerapan standar isi dan standar kompetensi lulusan agar lebih efektif dan efisien pada satuan pendidikan dasar dan menengah. A. STRATEGI MONITORING Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai metode dalam bentuk studi dokumen, workshop, rapat kerja dan koordinasi, diskusi fokus, pengembangan desain, pengembangan instrumen, melakukan monitoring, pengolahan hasil monitoring, penyusunan dan presentasi rekomendasi, sebagai berikut. (1) Penyusunan desain Desain ini merupakan master plan yang disusun untuk dijadikan pedoman atau acuan dalam kegiatan monitoring yang meliputi: latar belakang dan tujuan monitoring, ruang lingkup, hasil yang diharapkan, kerangka berpikir atau landasan teori, metodologi, pelaksanaan kegiatan, analisis hasil monitoring, penyusunan dan presentasi rekomendasi mengenai hasil kegiatan keseluruhan. Penyusunan desain dilaksanakan dalam bentuk workshop, rapat kerja dan diskusi fokus yang melibatkan berbagai nara sumber perguruan tinggi, praktisi pendidik dan tenaga kependidikan, dan stakeholder lain yang relevan. (2) Pengembangan instrumen Instrumen dikembangkan dan disusun untuk menjaring atau mendapatkan data dan informasi kualitatif dan kuantitaif mengenai pencapaian pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23 tahun 2006 tentang Standar Isi dan SKL oleh satuan pendidikan. Instrumen yang disusun berbentuk tes, kuesioner, pedoman wawancara, pedoman observasi situasi dan pelaksanaan pembelajaran. Sumber data yang digunakan adalah


53

siswa, guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lain, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten/kota/ propinsi, serta dokumen yang relevan. Instrumen yang telah disusun diujicoba secara terbatas untuk memvalidasi keterbacaan dan kesesuaiannya dengan tujuan monitoring (3) Rapat koordinasi membahas implikasi Permendiknas No. 22, 23 dan 24 tahun 2006 Rapat kerja ini terutama untuk menentukan kesamaan persepsi dan pemahaman berbagai pihak pengelola pendidikan dari unsur sekolah, orangtua, dinas pendidikan, pemerintah, dan pihak lain mengenai implikasi Permendiknas No. 22, 23 dan tahun 2006 tentang: a. Hal-hal yang harus dilaksanakan dan dicapai satuan pendidikan seperti yang dituntut dalam Permendiknas No. 22 dan 23 tahun 2006 b. Mekanisme satuan pendidikan dalam menyusun dan melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan daya dukungnya. c. Peran pemerintah kabupaten/kota/propinsi dalam mendukung pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23 tahun 2006 oleh satuan pendidikan d. Peran pemerintah (Depdiknas dan departemen lain terkait) dalam merumuskan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23 tahun 2006 oleh satuan pendidikan Rapat kerja ini juga untuk mengatur koordinasi dalam pelaksanaan monitoring sehingga diperoleh cukup data dan informasi kualittaif dan kuantitatif yang akurat dan aktual tentang pencapaian penerapan dan pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23 tahun 2006 oleh satuan pendidikan pada setiap propinsi. (4) Pelaksanaan monitoring Monitoring dilakukan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang dikemas, dikombinasikan dan dilakukan secara terpadu (terintegrasi) agar proses monitoring dapat berjalan secara efisien dan sesuai sasaran dan kebutuhan. Pelaksanaan monitoring mengacu pada pedoman monitoring yang mengatur tentang: kriteria petugas pelaksana monitoring, kelengkapan jumlah dan jenis intrumen, metode penggunaan instrumen dan sumber data yang diperlukan, dan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan sebagai hasil monitoring serta hal-hal lain yang ditemukan selama pelaksanaan monitoring.


54

(5) Analisis Hasil Monitoring Data dan informasi hasil monitoring dan kajian dokumen pendukund yang relevan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran, potret atau profil tingkat pencapaian dan efektifitas penerapan atau pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23 tahun 2006 oleh satuan pendidikan pada seluruh propinsi. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum oleh satuan pendidikan dan evaluasu, supervisi atau pembinaannya oleh pengawas sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota/propinsi dan pemerintah. (6) Rekomendasi kebijakan kurikulum Rekomendasi atau saran kebijakan kurikulum disusun berdasarkan analisis hasil monitoring meliputi rekomendasi bagi satuan pendidikan dan komite, bentuk pembinaan oleh dinas kabupaten/kota/propinsi, tindakan kebijakan oleh pemerintah dan stakeholder terkait. (7) Penyusunan laporan Sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan secara keseluruhan, perlu dibuat laporan beserta hasil-hasilnya pada tiap langkah kegiatan. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi kepala sekolah, guru, komite sekolah maupun

dinas

pendidikan

di

daerah,

dalam

mengefektifkan

pelaksanaan

Permendiknas No. 22 dan 23 tahun 2006 oleh satuan pendidikan. B. PENGEMBANGAN INSTRUMEN Instrumen disusun dan digunakan untuk mengukur atau mendapatkan data dan informasi pencapaian pelaksanaan Peremndiknas No. 22 dan 23 tahun 2006. Bentuk Instrumen yang dikembangkan dalam monitoring ini berupa kuesioner, pedoman wawancara, dan pedoman observasi. Metode wawancara dapat dilakukan secara tertulis ataupun langsung dengan mengacu pada panduan wawancara. Observasi digunakan untuk mengamati unjuk kerja (kinerja) pada saat pembelajaran di sekolah maupun obaservasi situasi dan kondisi pembelajaran dengan menggunakan lembar pengamatan yang memuat aspek – aspek yang akan dilihat saat monitoring dilakukan.


55

Metode kuesioner disusun dalam bentuk pertanyaan dan pernyataan tertulis yang telah disiapkan yang dapat berbentuk pertanyaan dengan jawaban tertutup, terbuka, atau pernyataan sikap. Kuesioner dengan jawaban (options) tertutup mudah dianalisis tetapi tidak memberi peluang responden memberi tanggapan lain yang mungkin sangat berguna. Kuesioner dengan jawaban terbuka memberi peluang pada responden menyatakan pendapatnya secara bebas tetapi memerlukan waktu untuk menganalisis. Dalam pengembangan kuesioner memperhatikan aspek kepraktisan, kegunaan informasi yang dijaring, dan keakuratan jawaban. Aspek lain yang tidak mungkin dimonitor melalui kuesioner dapat dimonitor melalui observasi atau teknik monitoring lainnya. Penilaian diri merupakan salah satu bentuk kuisioner yang khusus untuk melakukan evaluasi diri tentang komitmen Penilaian diri cukup bermanfaat untuk dilakukan karena pelaksana diklat akan lebih jujur mengungkapkan pendapatnya tentang pelaksanaan program diklat. Walaupun perlu dilakukan kroscek atau verifikasi dengan sumber data yang lain untuk mendapat informasi yang lebih otentik. C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA Populasi dalam monitoring ini adalah unsure dari satuan pendidikan dasar dan menengah dan komitenya serta dinas pendidikan kabupaten/kota/propinsi pada 33 propinsi. Teknik sampling dilakukan secara multi-stages dengan mengkombinasikan sistem cluster samples dan purposive samples. Pada masing-masing propinsi akan dilakukan monitoring pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi pendidik, tenaga kependidikan, komite, siswa, orangtua, pengawas, dan sarana pendukungnya. Monitoring pada tingkat dinas penddikan kab/kota/propinsi meliputi ketenagaan dan program kerja dalam mendukung pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23 tahun 2006. Direncanakan keseluruhan responden monitoring pada setiap propinsi melibatkan siswa SD/MTs, dan SMP/MTs, Dinas pendidikan, guru, kepala sekolah, dan orang tua. D. TEKNIK ANALISIS DATA Analisis data yang digunakan adalah content analysis berupa studi dokumen untuk membandingkan berbagai temuan yang memiliki karakteristik berbeda-beda dan narrative analysis untuk melihat kohorensi temuan / informasi dari dokumen ataupun tanggapan para responden yang berkaitan dengan ketersediaan buku-buku pelajaran dan kesesuaiannya dengan kurikulum. Selain itu, juga digunakan descriptive statistically


56

analysis untuk mendeskripsikan berbagai aspek variabel yang berkaitan dengan bukubuku pelajaran.

E. PROFIL RESPONDEN

Responden yang dilibatkan dalam monitoring ini berasal dari dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kota di ibu kota provinsi, dan sekolah-sekolah yang berada di ibukota provinsi. Responden dipilih secara acak, namun karena semua responden berasal dari ibu kota provinsi, data yang diberikan belum mewakili daerah-daerah di luar ibukota provinsi. Namun demikian, hasil monitoring dapat dijadikan sebagai barometer

untuk memperkirakan

(memprediksi) bagaimana kondisi di luar ibu kota provinsi.

1. Dinas Pendidikan

Sebagain besar responden yang berasal dari pejabat struktural Dinas Pendidikan berlatar belakang pendidikan sarjana strata 1 (64,8%), sarjana strata 2 (18,0%), SLTA (13,7%), dan diploma (3,5%). Responden yang berlatar belakang pendidikan SLTA adalah staf teknis yang hadir mewakili atasannya. Sebagian besar (53,9%) telah memiliki masa kerja antara 21-30 tahun, dan hanya 14,4% yang masa kerjanya 10 tahun ke bawah.

Lebih separoh (58,5) responden mengaku belum pernah ikut sosialisasi. Dari responden yang mengikuti sosialisasi, umumnya (97,8) menyatakan ikut sosialisasi kurang dari seminggu.

2. Sekolah

Responden yang terdiri atas kepala sekolah dan guru dengan latar belakang pendidikan sebagian besar sarjana. 80,3% responden kepala sekolah berpendidikan sarjana strata 1, dan 19,7 berpendidikan sarjana strata 2. Sedangkan guru, 84,5% adalah sarjana starta 1, 11,9 sarjanan strata 2, 1,2% sarjanan strata 3, serta 2,4 masih berpendidikan diploma.


57

Berdasarkan masa kerjanya, 48,5% kepala sekolah yang menjadi responden memiliki masa kerja 11-20 tahun, 37,8% dengan masa kerja 21-30 tahun, 7,6% dengan masa kerja 10 tahun ke bawah, dan hanya 6,1 % yang memiliki masa kerja di atas 31 tahun. Sedangkan guru yang menjadi responden monitoring ini lebih separo (57,1%) memiliki masa kerja 11-20 tahun, 29,8% di bawah 10 tahun, 13,3 % antara 21-30 tahun. 57,6% di antara kepala sekolah berasal dari SM/MA dan 42,4% dari SMK. Keadaan ini hampir sama dengan guru, lebih separoh responden guru berasal dari SMA/MA (58,3%), dan 41,7% berasal dari SMK.

3. Komite/Orang Tua Siswa

Lebih dari separoh (69%) responden yang berasal dari orang tua/komite berpendidikan sarjana strata 1, 16,6 % sarjana strata 2, 8,3% SLTA, dan 5,6% diploma. Tidak ada yang berlatar belakang pendidikan SD. Sebagian besar dari mereka memiliki pekerjaan tetap sebagai pegawai negeri sipil dengan rincian sebagai berikut: karyawan PNS sebanyak 41,7%, guru (27,8%), dan dosen 5,6%. Selebihnya (30,1%) memiliki pekerjaan berwiraswasta.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL MONITORING

A. Pengembangan dan Penerapan KTSP secara Nasional Informasi tentang pengembangan dan penerapan KTSP secara nasional menggunakan sumber data yang diperoleh dari dinas pendidikan propinsi. Tim studi belum bisa mendapatkan data kuantitatif pelaksanaan KTSP oleh satuan pendidikan pada tingkat propinsi karena propinsi belum memiliki data rincinya dari kabupaten/kota maupun dari sekolah di wilayahnya. Hal ini disebabkan belum optimalnya koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas


58

pendidikan Kabupaten/Kota dalam hal pendataan, terutama terkait dengan pelaksanaan KTSP. Para pejabat struktural maupun staf teknis di Provinsi hanya bisa memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan provinsi. Kegiatan-kegiatan yang bersifat mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing Kabupaten/Kota melalui MGMP atau tidak semuanya terpantau oleh Dinas Provinsi, demikian juga kegiatan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah dengan memanfaatkan dana swadaya. Kegiatan-kegiatan seperti ini cukup banyak dilakukan karena di beberapa daerah karena mereka sangat proaktif, baik Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun sekolah. Untuk itu data yang digunakan adalah data kualitatif mengenai pengembangan dan penerapan KTSP yang bersumber dari persepsi dinas propinsi. 1.

Pelaksanaan Sosialisasi di Setiap Provinsi

Berdasarkan pengalaman yang lalu, setiap pergantian kebijakan tentang kurikulum sangat dirasakan bahwa proses sosialisasi kurang optimal. Akibatnya, tingkat pemaham pelaksana dilapangan kurang memadai. Atas dasar pengalaman tersebut, pelaksanaan monitoring pada tahun 2007 ini diawali dengan melihat proses sosialisasi di masing-masing provinsi. Data yang yang diambil adalah (1) jumlah daerah yang telah melakukan sosialisasi

di tiap

provinsi, (2) sasarn sosialisasi di masing-masing daerah. Berikut gambaran secara umum pelakasanaan sosialisasi di masing-masing provinsi.

Tabel 1 : Gambaran jumlah kabupaten/kota yang sudah mendapat sosialisasi atau workshop SI, SKL dan KTSP pada tiap propinsi No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Bengkulu Jambi Riau Sumatera Barat Sumatera Selatan Lampung Kepulauan BangkaBelitung Kepulauan Riau Banten Jawa Barat

Jumlah kab/ kota

Kab/Kota yang sudah sosialisasi

Frekuensi Kegiatan

Penyelenggara

21

21

1

V

-

-

v

-

25 9 10 11 19 14 10 7

25 9 10 11 19 14 10 7

2 1 1 1 2 1 1 2

V V V V V V

V V V V V V V

v

v V V V V V

-

7 6 25

6 6 25

2 1 3

V V

V V

-

V V

-

Puskur


PUSAT Ditjen Mandikdasmen

LPMP/PMPTK

DAERAH Dinas pddk Dinas Provinsi Pddk Kab/kota

59

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

DKI. Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Daerah Istimewa Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Gorontalo Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Irianjaya Barat Papua (Irianjaya) Total

6 35 38 5

6 35 38 5

4 3 4 2

V V V V

V V V -

V V V V

V V V v

v

9 9

9 9

2 2

V V

v v

-

v v

-

16

16

2

V

v

V

v

-

12 13 14 13 5 23 10 10 9 6 8 8 9 20 442

12 13 14 13 5 23 10 10 9 5 8 8 9 20 440

1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

V V V V V

V v v v -

V V -

V V v -

v

V -

v v v v v v v v v -

V V V V -

-

-

Dari tabel jelas bahwa secara keseluruhan semua kabupaten/kota telah mendapatkan sosialisasi atau workshop tentang kebijakan dan penerapan Permendiknas No. 22 dan 23 tahun 2006 tentang SI (standar isi) dan SKL (standar kompetensi lulusan). sosialisasi

pada

umumnya

adalah

unit

Pusat

dan

Daerah

Penyelenggara

(Dinas

Pendidikan

Propinsi/Kab/Kota). Tabel di atas juga menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota hampir tidak terpantau oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Meskipun pada tabel di atas terlihat bahwa hanya 4 kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan sosialisasi, hal ini bukan berarti daerah lain tidak melaksanakan. Menurut prediksi Dinas Pendidikan provinsi, hampir semua daerah telah melakukan sosialisasi secara mandiri, tetapi belum ada laporan resmi sehingga Dinas Pendidikan Provinsi tidak memiliki data tentang itu. Hal ini mungkin disebabkan karena tidak ada keharusan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau sekolah untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara swadaya atau melalui APBD tingkat II. Oleh karena itu, seperti yang terlihat pada table di atas, data yang ada di Dinas Pendidikan provinsi, umumnya data kegiatan sosialisasi yang melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi,

yaitu kegiatan yang dilakukan

melalui pembiayaan APBN, seperti yang dilakukan oleh Diraktorat terkait, dan dana APBN yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi serta APBD provinsi. Kegiatan yang menggunakan biaya APBD Kabupaten/Kota atau swadaya sekolah umumnya tidak dilaporkan ke Dinas


60

Pendidikan Provinsi. Hal ini mengibatkan Tim Monitoring kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang kabupaten/kota atau sekolah mana saja yang telah melakukan sosialisasi secara mandiri. Menurut Dinas Propinsi belum ada pihak terkait lain seperti perusahaan penerbitan buku pelajaran, LSM Pendidikan, Perusahaan swasta/BUMN, atau lembaga profesional lainnya yang cukup partisipasif dalam program KTSP ini. Hal ini mungkin disebabkan belum meluasnya sosialisasi dan mungkin penyelenggaraan oleh lembaga profesional lain tidak terpantau oleh Dinas. Selain sekolah, sosialisasi juga dilakukan terhadap organisasi profesi pendidikan lain berikut ini. Menurut responden, mereka telah ikut di beberapa kegiatan seperti yang digambarkan pada tabel berikut: Tabel 2 : Organisasi Profesi dan Unit terkait yang menjadi sasaran ssosialisasi SI, SKL, dan KTSP. Sasaran Sosialisasi

%

a.

MGMP

78,9

b.

KKKS

78,9

c.

PGRI

21,1

d.

Organisasi Pengawas

63,2

e.

Yayasan

36,7

f.

Dewan Pendidikan

26,3

g.

Komite

26,3

Dari tabel tersebut jelas bahwa sasaran utama sosialisasi atau workshop KTSP adalah sekolah ditambah gugus sekolah (kelompok sekolah), MGMP (musyawarah guru mata pelajaran), KKKS (kelompok kerja kepala sekolah), pengawas sekolah, baru kemudian yayasan, dewan pendidikan dan komite sekolah. Jelas bahwa unit yang terlibat dalam sosialisasi sudah mewakili keseluruhan stakeholder pendidikan. Namun, tampaknya peran komite sekolah masih dianggap kecil (26,3%) dalam pelibatan pengembangan KTSP. Padahal secara kebijakan, pengembangan KTSP disusun bersama oleh pihak sekolah dan komite sekolah. Hal ini mungkin disebabkan sekolah masih menganggap tingkat keprofesionalan orangtua masih bervariasi, orangtua sudah menyerahkan urusan ini ke sekolah, atau pemahaman pengembangan KTSP yang perlu dipertajam. 2. Penerapan KTSP


61

Dalam hal penyusunan KTSP, menurut informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi, umumnya sekolah-sekolah menyusun sendiri KTSP ( 73,7%). Berikut secara lengkap informasi tentang proses penyusunan KTSP menurut informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi (mulai dari yang frekuensinya tinggi, jawaban boleh lebih dari satu). Tabel 3 : Penusunan KTSP oleh Satuan Pendidikan Penyusunan KTSP

%

a.

Satuan pendidikan menyusun sendiri mengacu SI, SKL dan model kurikulum KTSP

73,3

b.

KTSP disusun oleh sekolah dengan koordinasi Dinas Pendidikan

57,9

c.

KTSP disusun oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan

26,3

d.

Satuan pendidikan mengadaptasi model kurikulum KTSP dari pusat

42,1

e.

Satuan pendidikan mengadopsi atau menggunakan model kurikulum KTSP dari pusat

36,8

f.

Masih pada taraf sosialisasi dan mempelajari perangkat dokumen

15,8

g.

Masih menggunakan kurikulum sebelumnya

26,3%

Total persentase respon melebihi dari 100% karena umumnya responden menjawab lebih dari satu pilihan, dalam arti, penyusunan KTSP oleh sekolah dilakukan dengan metode kombinasi melalui koordinasi, menggunakan tim, adaptasi dan sebagainyaP . Ada yang menyatakan bahwa KTSP disusun oleh sekolah di bawah koordinasi Dinas pendidikan, dan pada bagianbagian tertentu diadopsi, misalnya mengenai seilabus. Banyak guru yang belum siap menyusun silabus sendiri, sehingga ada yang mengadopsi, mengadaptasi, dan bahkan ada yang menyusun secara bersama-sama beberapa sekolah. Untuk kategori ini, mereka menyebut menyusun sendiri tetapi secara bersama di gusus, sehingga silabusnya sama. Ada unsur adopsi dan adaptasi, serta menyusun senidiri. Dalam pengembangan KTSP, beberapa sekolah

menyusun sendiri, namur terbatas pada

beberapa bagian saja. Beberapa sekolah menyusun di bawah koordinasi dinas dengan menggunakan tim pengembang dari dinas, serta mengadaptasi dan mengadopsi model kurikulum. Hal yang perlu dicermati hádala, masih cukup banyak sekolah yang baru pada taraf mempelajari kebijkan KTSP dan menggunakan kurikulum sebelumnya.

Menurut

pemantauan Dinas Propinsi, sebagian besar penerapan KTSP pada tiap kabupaten/kota selama tahun 2006 belum intensif (31,6%), belum menjadi prioritas (26,3%), dan yang menyatakan intensif hanya (15,8%), lainya tidak memberikan jawaban (26,3%). tersebut berbeda dengan tahun 2007, Lebih separoh daerah


Kondisi

(57,9%) menyatakan

62

kabupaten/kota mulai menerapkan KTSP secara intensif. Sebanyak 15,8% daerah menyatakan kabupaten/kota belum menempatkan penerapan KTSP sebagai prioritas, dan 26,3% responden tidak memberikan jawaban. Ini menunjukkan KTSP telah menjadi program dengan prioritas bagi tiap propinsi/kabupaten/kota. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh daerah, mengapa intesitas penerapan KTSP masih beragam, diantaranya adalah: menunggu sampai 2009 (batas akhir yang diberikan oleh pemerintah untuk menerapkan KTSP), melihat sekolah yang terdekat dengan mereka agar dapat secara bersama-sama menyusun KTSP. Alasan lain adalah kurangnya dana pendukung untuk penyusunan KTSP, dan sebagian lagi menyatakan bahwa masih perlu waktu untuk melakukan sosialisasi di kalangan warga sekolah dan masyarakat karena sebagian besar di antara warga sekolah dan masyarakat belum memahami kebijakan tentang KTSP ini. Berkaitan dengan hal ini, sebagian besar daerah memprogramkan mulai tahun 2007 menerapkan KTSP, rata-rata melaksanakan secara bertahap.Jadi, peningkatan prioritas program KTSPdisebabkan oleh tuntutan bahwa tahun 2009 KTSP harus sudah diterapkan menyeluruh pada setiap satuan pendidikan, sosialisasi dan workshop KTSP yang mulai meluas dan tingkat pemahaman KTSP yang membaik bagi seluruh stakholder. Pada umumnya sekolah mulai menerapkan KTSP pada awal tahun pelajaran 2007 secara bertahap (73,7%). Tabel: 4 Proses penerapan KTSP Proses/Tahapan

%

a.

Telah menerapkan secara efektif pada seluruh kelas dengan silabus dan RPP yang disusun sendiri

31,6

b.

Telah menerapkan secara efektif pada seluruh kelas dengan silabus dan RPP yang diadopsi

36,8

c.

Telah menerapkan secara bertahap

73,7

d.

Masih menggunakan kurikulum sebelumnya

31,6

Tabel di atas menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil sekolah yang masih menggunakan kurikulum sebelumnya (31,6%). Sebagian sekolah (36,8%) telah menerapkan secara efektif di semua kelas. Umumnya sekolah yang menerapkan secara kelseluruhan adalah sekolahsekolah yang sudah melaksanakan piloting KBK (2004). Tingkat kesadaran dan komitmen sekolah untuk mengembangkan dan menerapkan KTSP cukup tinggi. Tentang kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaan KTSP, sebagian besar daerah menyatakan sudah cukup baik (84,2%), 10% menyatakan sangat baik, dan hanya 5,3% yang menyatakan kurang. Faktor yang paling mentukan keterlaksanaan KTSP menurut pernyataan


63

Dinas pendidikan Provinsi adalah guru (78,9%), sarana dan prasarana (47,4%), siswa (21,1%), orang tua dan masyarakat (10,5%). Sebagian responden menjawab gabungan antara siswa dan orang tua (20,10%). Keberhasilan program KTSP sangat ditentukan oleh sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini mennjukkan perlu adanya komitmen manajemen yang profesional pada tingkat sekolah untuk mengembangkan dan menerapkan KTSP 3. Keberadaan Dokumen SI dan SKL Menurut informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi, umumnya kabupaten/kota sudah mendaptkan dokumen SI, SKL, dan model KTSP (94,7%). Sebagian besar menyatakan ketersediaan dokumen cukup memadai (52,6%) dan kurang memadai (15,8%), dan yang menyatakan sangat memadai hanya 10,5%. Dokumen SI, SKL dan model KTSP sudah tersedia pada tingkat kabupaten/kota, ini berarti, akses informasi oleh satuan pendidikan tentang kebijakan KTSP seharusnya mudah. Perlu dilakukan berbagai upaya komunikasi interaktif dan komitmen sekolah dan Dinas melalui hubungan langsung, serta pemanfaatan teknologi informasi agar sekolah terbantu dalam mengembangkan dan menerapkan KTSP. 4. Kesiapan Sekolah dalam melaksanakan KTSP: Secara umum, menurut informasi dari Dinas Pendidikan, kesiapan guru berkaitan dengan pengembangan dan penerapan KTSP oleh sekolah cukup memadai, kecuali dalam pengembangan bahan ajar mandiri Lebih lengkap informasi tentang kesiapan guru dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel: 5 Kesiapan Guru dalam Pengembangan dan Penerapan KTSP SMA (%) Aspek a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Kualifikasi akademik Penguasaan isi mata pelajaran Menyusun kurikulum (KTSP) Menyusun silabus Menyusun RPP Menilai kualitas kurikulum, silabus dan RPP Mengembangkan alat penilaian berbasi kompetensi Menyusun bahan ajar (LKS dsb) Membuat sumber belajar mandiri

SMK (%)

S

C

K

S

C

K

21,1 15,8 5,3 10,5 10,5 10,5 5,3

52,6 57,9 68,4 63,2 63,2 57,9 63,2

26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 5,3 31,6

26,3 15,8 10,5 10,5 5,3 5,3 10,5

57,9 68,4 73,7 73,7 78,9 73,7 68,4

15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 19,1 21,1

10,5 5,3

57,9 47,4

31,6 47,4

15,8 10,5

63,2 52,6

21,1 37,9

Dari tabel tersebut jelas bahwa bahwa secara umum guru telah siap dalam pengembangan dan penerapan KTSP dari kualifikasi akademik, penguasaan mata pelajaran, penyusunan kurikulum, silabus, dan RPP. Namun yang perlu dicermati dan ditingkatkan kompetensi guru


64

adalah dalam melakukan pengembangan penilaian berbasis kompetensi, pengembangan bahan ajar serta pengembangan sumber belajar mandiri. Tampaknya guru belum konfiden dalam mengembangkan alat penilaian walaupun itu sudah dijalani sehari-hari, padahal dalam KTSP,

seorang

guru

harus

melakukan

penilaian

secara

profesional

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. Pengembangan bahan ajar yang meliputi buku teks, modul maupun referensi lainnya juga perlu dipertimbangkan karena guru lebih bergantung kepada penerbit buku Kesiapan kepala sekolah dalam pengembangan dan penerapan KTSP, menurut dinas pendidikan adalah sebagai berikut.


65

Tabel 6 : Kesiapan Kepala Sekolah SMA Aspek a. b. c. d. e. f.

Kualifikasi akademik Menyusun kurikulum (KTSP) Menilai kualitas kurikulum, silabus dan RPP Membantu masalah guru dalam menyusun silabus dan RPP Mengelola guru dan tenaga kependidikan menyusun KTSP Membina guru dalam melaksanakan pembelajaran

SMK

S

C

K

S

C

K

26,3 5,3 5,3 -

42,1 63,2 57,9 63,2

31,6 31,6 36,8 36,8

21,1 5,3, 5,3 5,3

57,9 68,4 68,4 68,4

21,1 26,3 26,3 26,3

5,3

57,9

36,8

10,5

68,4

5,3

10,5

63,2

26,3

15,8

68,4

15,8

Dari tabel tersebut jelas bahwa bahwa secara umum kepala sekolah telah siap dalam pengembangan dan penerapan KTSP dari kualifikasi akademik, penguasaan mata pelajaran, penyusunan kurikulum, silabus, dan RPP. Yang perlu dicermati dan ditingkatkan kompetensi kepala sekolah adalah walaupun secara umum kepala sekolah berkompeten dalam pengembangan kurikulum, namun tidak mendalam pada tingkat detil kurikulum maupun silabus mata pelajaran. Pada jenjang pendidikan dasar, penguasaan ini secara umum masih diperlukan. Gaya Kepeminpinan kepala sekolah juga perlu ditingkatkan untuk mengelola guru dan tenaga lain dalam pengembangan KTSP. Tentang kesiapan pengawasa sekolah, menurut dinas pendidikan adalah sebagai berikut. Tabel 7 : Kesiapan Pengawas SMA Aspek a. b. c. d. e. f.

Kualifikasi akademik Menyusun kurikulum (KTSP) Menilai kualitas kurikulum, silabus dan RPP Membantu masalah guru dalam menyusun silabus dan RPP Mengelola guru dan tenaga kependidikan menyusun KTSP Membina guru dalam melaksanakan pembelajaran

SMK

S

C

K

S

C

K

31,6 15,8 10,5

42,1 52,6 57,9

26,3 29,6 31,6

31,6 15,8 10,5

52,6 63,2 68,4

15,8 21,1 21,1

15,6

47,4

36,9

15,8

57,9

26,3

15,8

52,6

31,6

21,1

57,9

21,1

5,3

-

94,7

5,3

-

94,7

Dari tabel tersebut jelas bahwa bahwa secara umum pengawas sekolah telah siap dalam pengembangan dan penerapan KTSP dari kualifikasi akademik (namun ini masih perlu ditingkatkan, karena angkanya baru 47.4%), penyusunan kurikulum, silabus, dan RPP, menilai kualitas kurikulum, membantu masalah guru dalam pengembangan silabus dan RPP (namun ini masih ditingkatkan karena angkanya baru 47.4%), serta mengelola guru dalam pengembangan KTSP. Program peningkatan kompetensi pengawas dapat berbentuk


66

workshop pengembangan kurikulum, serta membina guru dalam melaksanakan pembelajaran. Ini berarti peran pengawas harus ditingkatkan fungsinya dalam pembianaan substansial sekolah mulai dari pengembangan kurikulum sampai pelaksanaan pembelajaran, tidak sekedar memeriksa adminstrasi kurikulum dan pembelajaran di sekolah. 5. Sarana dan Pendanaan Hampir separoh responden menyatakan sarana dan prasarana sekolah sebagai pendukung KTSP masing kurang memadai (47,3%), 47,4% menyatakan sangat baik, dan hanya 5,3 % yang menyatakan sangat baik. Perlu dikritisi di sini bahwa pengembangan dan penerapan KTSP harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, kebutuhan dan karakteristik sekolah dan peserta didik. Ini berarti, bagi sekolah dengan sarana dan prasarana kurang memadai perlu mengembangkan KTSP yang sesuai dengan sekolah tersebut dan dapat dilaksanakan oleh sekolah tersebut. Perlu juga ditingkatkan program mandiri pengembangan alternatif sarana, artinya sarana-sarana yang tidak tersedia atau rusak, sekolah dapat mengembangkan sendiri alternatif sarana yang tersedia dari lingkungan sekolah. Berkaitan dengan pembiayaan, umumnya responden menyatakan bahwa penerapan KTSP berdampak pada penyediaan dana. Umumnya sekolah menyediakan dana dari anggaran belanja sekolah. Berikut tabel tentang sumber pendanaan sosialisasi KTSP: Tabel : 8 Sumber Pendanaan KTSP Tahun 2006 (dlm juta rupiah) Jenis Sosialisasi / Workshop

Tahun 2007 (dlm juta rupiah)

APBD

Block Grant

Lain nya

Tdk Mjwb

APBD

Block Grant

Lain nya

Tdk Mjwb

a.

Sosialisasi SI, SKL dan KTSP

10,5

21,1

21,1

47,4

10,5

10,5

26,4

52,6

b.

Workshop /pengembangan KTSP, silabus dan RPP dengan melibatkan berbagai sekolah, KKG, MGMP dsb

10,5

10,5

21,1

57,9

10,5

-

31,6

57,9

c.

Workshop pendampingan pengembangan KTSP, silabus dan RPP pada sekolah tertentu secara bertahap

10,5

-

15,8

73,7

21,1

-

15,6

63,2

d.

Pengembangan kompetensi guru melalui uji kompetensi, diklat atau tugas belajar

-

5,3

15,8

78,9

15,8

-

21,1

63,2

e.

Penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan

-

15,8

21,1

63,2

10,5

-

36,9

52,6

Dari tabel tersebut jelas bahwa program KTSP melibatkan berbagai sumber mencakup dana APBD, Blockgrant, maupun sumber lainnya yang sah. Perlu dicermati di sini, banyak responden justru memilih tidak menjawab. Hal dimungkinkan karena berbagai hal yaitu:


67

pengetahuan responden yang rendah dalam masalah anggaran (hanya fokus pada program/kegiatan yang dijalankan), tidak tahu, dan tidak bersedia menjawab. 6. Program Sosialisasi yang Berkelanjutan Menurut Dinas Pendidikan Provinsi, sebagian besar (73,7%) kabupaten/kota memiliki program sosialisasi, workshop, dan pendapingan satuan pendidikan dalam mengembangkan KTSP. untuk

Hanya 26,3% yang menyatakan bahwa kabupaten/kota belum memiliki program sosialisasi,

workshop,

maupun

pendampingan

satuan

pendidikan

untuk

mengembangkan KTSP. Untuk merealisasikan program tersebut, ditetapkan berbagai prioritas. Prioritas utama adalah melakukan koordinasi program dengan kabupaten/kota (52,6%). Berikut urutan priritas kegiatan di Dinas Pendidikan Provinsi. Tabel: 9 Urutan Prioritas Kegiatan Angka Prioritas

Jenis Program 1

2

3

4

ksg

a.

Melakukan koordinasi program dengan kab/kota

52,6

15,8

15,8

5,3

10,5

b.

Melakukan pendataan pencapaian penerapan KTSP pada tiap kab/kota

36,8

36,8

5,3

5,3

15,8

c.

Melakukan workshop pengembangan KTSP dan program supervisi klinis dengan kab/kota

36,8

10,5

15,8

21,1

15,8

d.

Melakukan supervisi klinis langsung ke sekolah-sekolah terpilih

26,3

-

10,5

26,3

36,8

e.

Penyediaan dokumen SI, SKL dan model KTSP

36,8

5,3

15,8

20,5

21,1

Dari tabel tersebut jelas bahwa prioritas pertama Dinas Propinsi dalam program KTSP adalah melakukan koordinasi tingkat internal, dengan dinas kabupaten/kota dan dengan pusat. Tampaknya koordinasi menjadi hal penting karena dengan adanya otonomi daerah, peran ini menjadi kurang, terutama koordinasi dengan kabupaten/kota.

Prioritas kedua adalah

melakukan pendataan kuantitatif penerapan KTSP pada tingkat kab/kota, penyediaan dokumen SI, SKL, workshop pengembangan KTSP dan supervisi klinis ke kab/kota dan 7. Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Provinsi (a). keberadaan TPK Kesiapan tim sosialisasi KTSP tingkat provinsi (sesuai dengan SE Mendiknas No. 33/MPN/SE/2007 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan


68

Pendidikan), yang dalam hal ini disebut Tim Pengembang Kurikulum Propinsi dalam membantu kabupaten/kota atau satuan pendidikan di wilayahnya dalam pengembangan KTSP adalah sebagai berikut. Tabel 10 : Keberadaan Tim Pengembang Kurikulum Provinsi No Keberadaan Tim TPK Provinsi 1 1. Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum tingkat propinsi 2 2. Pengukuhan Tim Pengembang Kurikulum melalui Surat Keputusan 3 Program Kerja TPK Propinsi

Sudah 94,7 68,4

Belum 5,3 31,6

63,2

36,8

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa hampir semu provinsi (94,7 %) telah membentuk Tim Pengembang Kurikulum, dan sebagian besar (68,4%) keberadaan tim tersebut telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Pemerintah Daerah. Pada sebagian daerah, Surat Keputusan ditandatangani langsung oleh Gubernur, dan sebagian lagi ditandatangani oleh Kepala Dinas Dinas Pendidikan atasnama Gubernur. Pengesahan ini sangat diperlukan sebagai dasar pengajuan anggaran pembiayaan kegiatan tim pengembang kurikulum. Dari semu daerah yang sudah membentuk Tim Pengembang Kurikulum, umumnya (63,2%) telah menyusun program kegiatan yang terdiri dari program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. (b)

Anggota TPK Propinsi

Keanggotaan

Tim Pengembang Kurikulum (TPK) provinsi melibatkan berbagai unsur

terkait, seperti pengawas (89,5%), pejabat struktural dan staf dinas pendidikan (89,5%), Guru (84,2%), kepala sekolah (73,3%), perguruan tinggi(63,2%), dan keterlibatan relatif swasta masih kecil (21,1%). Kelihatannya, keterlibatan unsur di luar sekolah (pejabat struktural dan staf teknis, pengawas) cukup dominan, dan keterlibatan perguruan tinggi dan swasta relatif lebih kecil. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pengembangan profesi bagi tim pengembang kurikulum lebih cenderung didominasi oleh nuansa birokratis. Ini dapat dipahami mengingat perubahan kebijkan kurikulum selama ini lebih bersifat adminstratif dari pada akademik. (c)

Sumber dana untuk membiayai kegiatan TPK Propinsi

Dalam hal pendanaan, banyak daerah yang masih bingung. Sebagaian daerah yang tergolong proaktif, sudah mengusulkan lewat APBD (42,1%), sebagian daerah mengkombinasikan antara APBD dengan APBN (10,3%), dan sebagian lagi digali dari sumber lain(21,1%) misalnya APBS, dan bantuan para sponsor seperti penrbit buku.


69

B. Pengembangang dan Penerapan KTSP oleh Sekolah Selain menggunakan data kualitatif dari dinas propinsi, tim studi juga melakukan studi pengembangan dan penerapan KTSP bersumber dari pihak sekolah (sebagai sekolah sampel) yang terlibat dalam kegiatan ini. Berikut adalah tabel latar belakang responden yang terlibat dalam studi. 1. Kelengkapan Dokumen KTSP Berdasarkan pengalaman yang lalu, setiap pergantian kebijakan kurikulum, banyak sekolah yang terlambat menerima informasi dan dokumen kurikulum. Untuk daerah terpencil bisa mencapai 5 – 10 tahun. Sudah bukan hal yang aneh ketika suatu sekolah baru menerima dokumen kurikulum pada saat kebijakan kurikulum telah berganti. Untuk mengantisipasi hal ini, dan didukung oleh kemajuan perangkat teknologi, pemerintah memanfaatkan teknologi komputer. Dokumen-dokumen tersebut dikemas dalam bentuk file dan direkam ke CD. Hal ini sangat memungkinan untuk mempercepat proses distribusi. Hanya saja, ada kendala berkaitan dengan ketersediaan perangkat dan keterbatasan tenaga pengoperasion komputer. Namun demikian, setidaknya proses penyempaian informasi relatif lebih cepat. Berikut tabel kepemiliakn dokumen kelangkapan SI, SKL, dan KTSP

yang mulai

disosialisasikan sejak tahun 2006. Tabel 11: Kepemilikan dan Kelengkapan Dokumen KTSP No

Jenis Dokumen

1 2 3 4

Permendiknas No. 22 tahun 2006 Permendiknas No. 23 tahun 2006 Permendiknas No. 24 tahun 2006 Surat Edaran Mendiknas No. 33/MPN/SE/2007 (Tentang Sosialisasi Kurikulum Model-Model KTSP Model-Model Silabus Model-Model RPP Model-Model Muatan Lokal Model-Model Penembangan Diri Model-Model Pembelajaran IPA/IPS terpadu Model-Model Pembelajaran Tematik Model-Model Program Khusus (PLB)

5 6 7 8 9 10 11 12

Sudah Memiliki (%) Kepala Guru Sekolah 93,9 70,2 92,4 66,7 90,9 66,7 56,1 40,5 89,4 92,4 92,4 74,2 69,7 42,4 16,7 9,1

77,4 85,7 82,1 47,6 41,7 22,6 13,1 11,9

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa secara umum kepala sekolah (93,9 % SI, 92,4 % untuk SKL, 90,9% untuk pelaksanaan SI dan SKL) menyatakan telah memiliki. Ini berarti, sumber acuan pengembangan KTSP telah dimiliki oleh sekolah-sekolah tersebut. Namun terdapat perbedaan pernyataan antara kepala sekolah dan guru. Frekuensi kepala sekolah


70

yang telah menenrima dokumen tersebut lebih tinggi dari pada guru. Menurut guru baru sekitar 70,2 % yang menyatakan telah menerima dokumen SI, 66,7 %untuk SKL dan aturan pelaksanaannya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa mungkin saja sebagian kepala sekolah belum sempat menyampaikan dokumen tersebut kepada guru oleh karena berbagai alasan. Sayangnya tim studi tidak sempat melacak alasan mengapa terjdi perbedaan yang cukup signifikan, sementara guru dan kepala sekolah yang diundang berasal dari sekolah yang sama. Hal lain yang perlu juga dicermati adalah bahan-bahan tersebut harus bisa diakses secara mudah oleh semua insan di sekolah terssebut. Sumber acuan lain yang harus dimiliki sekolah adalah model muatan lokal, model pengembangan diri, model pembelajaran terpadu IPA/IPS di SMP, model pembelajaran tematik di SD dan model program khusus untuk pendidikan khusus. Hal ini agar segera diupayakan untuk menjamin pengembangan dan penerapan KTSP oleh satuan pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. 2. Cara Memperoleh Dokumen Pada umunya sekolah/satuan pendidikan mendapat dokumen tersebut dengan berbagai cara melalui mengkopi sendiri dalam bentuk CD, cetakan, dari dinas pendidikan maupun piha lainnya. Secara rinci adalah seperti tabel berikut


71

Tabel 12 : Cara memperoleh dokumen kelengkapan KTSP No

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

11 12

Jenis Dokumen

Permendiknas No. 22 tahun 2006 Permendiknas No. 23 tahun 2006 Permendiknas No. 24 tahun 2006 SE Mendiknas No. 33/MPN/SE/2007 (Ttg Sosialisasi Kurikulum Model-Model KTSP Model-Model Silabus Model-Model RPP Model-Model Muatan Lokal Model-Model Penembangan Diri Model-Model Pembelajaran IPA/IPS terpadu Model-Model Pembelajaran Tematik Model Program Khusus (PLB) a. Orientasi dan mobilitas b. Bina Komunikasi, persepsi bunyi, dan irama c. Bina diri d. Bina gerak e. Bina pribadi dan sosial f. Bina diri dan bina gerak

KS 15,2

Cara Memperoleh Dari Dinas Pendidikan dalam bentuk CD GR KS GR 15,5 9,1 7,1

(%) Dari Dinas Pendidikan dalam bentuk cetak KS GR 6,1 8,3

KS 1,5

GR 2,4

23,8

13,6

15,5

9,1

7,1

9,1

10,7

-

2,4

34,8

25,0

12,1

15,5

9,1

8,3

6,1

8,3

1,5

2,4

19,7

9,5

10,6

9,5

3,0

3,6

7,6

9,5

-

1,2

31,8 33,3 33,3 28,8

23,8 26,2 22,6 16,7

10,6 9,1 9,1 9,1

20,2 22,6 23,8 13,1

12,1 13,6 15,2 12,1

7,1 11,9 8,3 6,0

4,5 4,5 6,1 3,0

16,7 13,1 13,1 7,1

4,5 4,5 4,5 1,5

1,2 1,2 1,2 2,4

22,7

13,1

12,1

9,5

12,1

4,8

3,0

6,0

-

1,2

16,7

7,1

6,1

9,5

6,1

2,4

3,0

1,2

1,5

1,2

6,1

2,4

3,0

7,1

3,0

1,2

-

1,2

-

-

3,0

1,2

1,5

1,2

-

1,2

-

1,2

-

-

Copy sendiri dalam bentuk CD

Copy sendiri dalam bentuk cetak

KS 30,3

GR 23,8

30,3

Dibeli dari pihak lain

3. Pemahaman Isi dokumen berkaitan KTSP Sebagian besar responden (Kepala sekolah 68,2%, guru 48,8%)`menyatakan sulit memperoleh dokumen KTSP. Bagi yang sudah memperoleh, umumnya responden (Kepala Sekolah 87,9%, Guru 67,9%,) menyatakan sudah mempelajari. Bagi kepala sekolah yang belum memperoleh dokumen tapi sudah pernah mendapatkan informasi tentang peraturan


72

tersebut. Mereka mendapatkan informasi tersebut dari Kepala Dinas 15,2%, lainya dari pengawas atau teman sejawat yang pernah mengikuti sosialisasi. Sedangkan bagi para guru, mereka mendengar dari Kepala Sekolah (22,6%), pengawas (10,7%) dan teman (10,7%).

Ketika diminta untuk mendeskripsikan isi dokumen tersebut untuk melihat apakah mereka telah mempelajari dan memahaminya, berikut jawaban yang mereka berikan: Tabel 13 Jawaban Responden tantang Dokumen SI, SKL, dan KTSP No 1

Jenis Dokumen Permendiknas No. 22 tahun 2006

2

5

Permendiknas No. 23 tahun 2006 Permendiknas No. 24 tahun 2006 Surat Edaran Mendknas No. 33/MPN/SE/2007 (Tentang Sosialisasi Kurikulum) Model-Model KTSP

6

Model-Model Silabus

7

Model-Model RPP

8

Model-Model Muatan Lokal

9

Model-Model Penembangan Diri

10

Model-Model Pembelajaran IPA/IPS terpadu Model-Model Pembelajaran Tematik

3 4

11

12

Model-Model Program Khusus (PLB)

Deskripsi Singkat Tentang standar isi yaitu lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan Berisi tentang standar kompetensi lulusan utk satuan pendidikan dasar dan menengah Mengatur tentang pelaksanaan peraturan mendiknas tentang standar isi dan SKL untuk stuan pendidikan dasar dan menengah Edaran/himbauan untuk segera mensosialisikan & menerapkan KTSP mulai tahun pelajaran 2006/2007 Yaitu tentang contoh kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bisa dikembangkan Yaitu tentang contoh format silabus (deskripsi tentang pokokpokok materi pembelajaran) Contoh format rencana pelaksanaan pembelajaran yang bisa dikembangkan Yaitu contoh format silabus dari muatan lokal yang bisa dikembangkan sesuai karakteristik lingkungan di sekitar sekolah Yaitu format kegiatan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekpresikan dirinya IPA terpadu diartahkan ke lingkungan ttg pengelolaan alam sesuai dgn kondisi lingkungan di kep. Babel Pada pembelajaran tematik guru harus lebih kreatif membuat alat peraga atau pembelajaran atau menyenangkan sehingga anak tidak bosan Berisikan tentang program khusus: a. tentang OM, b. BPM, c. tentang bina diri, d. tentang bina diri dan gerak, e. tentang bina emosi dan sosial dan buku tentang keterampilan yang menunjang

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responden mengetahui dokumen hanya sekadar kulitnya saja, sedangkan apa yang tertera secara eksplisit dan implisit di dalamnya, sama sekali belum dipahami. Perlu dilakukan berbagai upaya agar pemahaman tentang kebijakan pengembangan dan penerapan KTSP oleh satuan pendidikan memiliki persepsi yang sama, fleksibel, sesuai kondisi sekolah. Hal ini dapat dilakukan tidak hanya dalam bentuk sosialisasi saja tetapi juga melalui workshop dengan menggunakan media langsung (rapat kerja), media


73

cetak, media televisi radio, dan internet secara interaktif, dengan menggunakan bahan yang jelas, sederhana, dan praktis. 4. Penyusunan KTSP Sebagian besar responden menyatakan bahwa sekolah mereka telah menyusun KTSP. (93,9%). Menurut pernyataan responden, sebagian besar penyusunan dilakukan dengan cara adaptasi atau penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan sekolah (62,1%), disusun sendiri (16,7%), dan adopsi dari contoh-contoh yang ada (3,0%), sisanya (9,2%) tidak memberikan jawaban. Sedangkan responden guru yang menyampaikan sekolahnya telah menyusun KTSP adalah 86,9%. Penyusunan dilakukan sebagian besar dengan cara adaptasi atau penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan sekolah (61,9%), disusun sendiri (13,1%), dan adopsi dari contoh-contoh yang ada (7,1%). Berdasarkan pendapat responden, 60% kepala sekolah menganggap tidak sulit menyusun KTSP. Demikian pula 51,2% responden guru beranggapan demikian. Bagi yang merasakan kesulitan dalam penyusunan KTSP menyampaikan berbagai alasan, di antaranya sebaai berikut: Tabel 14 : Kesulitan dalam Menyusun KTSP Aspek Merumuskan Visi dan Misi Sekolah Merumuskan tujuan sekolah Menetapkan mata pelajaran Menetapkan dan mengembangkan muatan lokal Menetapkan dan mengembangkan kegiatan pengembangan diri Menetapkan pengaturan beban belajar Menetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) Menetapkan kriteria kenaikan kelas

Menetapkan kriteria kelulusan Menentukan pelaksanaan kegiatan pendidikan kecakapan hidup Menetapkan dan mengembangkan pendidikan berbasis keunggulan lokal Mengembangkan dan melaksanakan pendidikan berbasis keunggulan global Menyusun kalender Pendidikan Menjabarkan standar kompetensi/kompetensi dasar menjadi indikator Menyusun kegiatan pembelajaran

Kesulitan dan Alasan menyamakan persepsi dengan semua guru & karyawan kesesuaian antara tujuan sekolah dgn situasi, kondisi masyarakat Mata pelajaran mana yang diajarakan lebih banyak jamnya SDM yg ada belum mampu, masih kurang memadai sarana dan prasarana pendukung Belum ada tenaga pemikir/pakar dalam hal pengembangan diri Kemampuan menyusun masih belum maksimal Sulit menentukan KKM karena harus melihat setiap SKL dan KD yang banyak Jika siswa mendapat nilai yang sama untuk menetapkan kriterianya agak sulit namun sudah diulang dengan tes-tes yang lain Tidak diberikan kepada pihak sekolah dalam pengambilan keputusan terakhir Tidak semua budang studi mudah dalam menerapkan pendidikan kecakapan hidup khususnya bidang studi PKN Tidak cukupnya panduan untuk itu

Belum ada tenaga yang dipersiapkan untuk itu

Dalam penyususnan kalender pendidikan sudah disusun oleh dinas pendidikan disesuaikan dengan daerah masing-masing Dalam penyusunan berpedoman pada silabus yang ada buku yang dijadikan masih harus dirancang sendiri karena tingkat kesukarannya da ditingkat kelas I, II, dan III Dalam kegiatan pembelajaran terkendala pada waktu yang terbatas


74

Menetapkan materi pokok Menyusun bahan ajar Menentukan strategi dan alat penilaian Menindaklanjuti hasil penilaian Menentukan alokasi waktu

Menentukan sumber dan alat pembelajaran Merumuskan tujuan pembelajaran Menyusun silabus Menyusun RPP

Data di atas menunjukan masih

Ada perbedaan pada referensi pendukung sehingga harus penuh teliti berdasarkan tuntutan dan SI Masih kurangnya buku sumber yang ada diperpustakaan atau toko buku yang ada Banyaknya tugas guru dalam penilaian yang terlalu rumit Melakukan remedial terhadap siswa yang belum tuntas Di alokasi waktu kadang-kadang tidak cukup karena siswasiswa asik dengan percobaan-percobaan yang di cobanya kerna jika belum berhasil siswa tidak akan meninggalkan tempatnya walaupun guru mengatakan sudah selesai jam pertemuannya Sulit mencari sumber dan alat untuk kompetensi tertentu Membedakan KD dan indikator perlu pemahaman para guru Cara mengembangkan indikator kegiatan pembelajaran/penilaian Cara menentukan strategi/model pembelajaran/evaluasi

terdapat inkonsistensi antara pemahaman isi dokumen

berkaitan dengan KTSP dengan kesulitan yang dialami guru dan kepala sekolah dalam mengembangkan dan menerapkan KTSP, yang sifatnya sudah harus menjabarkan secara teknis dan rinci. 5. Pemahaman Tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan KTSP Sebagian besar responden menyatakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang menitikberatkan atau berorientasi pada kompetensi/kemampuan siswa dengan harapan setelah siswa selesai sekolah memiliki suatu kompetensi diri yang kompeten. Umumnya responden menyatakan bahwa kurikulum sebelumnya (1994) perlu diubah menjadi KTSP dengan alasan (1) Karena dengan pembelajaran berdasarkan kompetensi, anak dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih optimal (2) layak disempurnakan dalam kerangka inovasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Umumnya responden telah mengetahui komponen-komponen KTSP, yaitu (1) visi misi dan tujuan pendidikan, struktur dan muatan, kalender pendidikan, silabus, RPP (2) visi, misi, tujuan Sekolah, struktur kurikulum, muatan lokal, pengaturan beban belajar, kalender pendidikan standar kompetensi, standar kompetensi lulusan dan SKBM/KKM. 6. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah agar dapat melaksanakan KTSP Responden berpendapat bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah dalam melaksanakan KTSP adalah adanya kesatuan pendapat dan dukungan dari warga sekolah dalam menentukan tujuan sekolah serta keinginan masyarakat yang dituangkan dalam KTSP. Juga perlu didukung oleh kesiapan semua komponen sekolah, ketersediaan dana, bahan yg akan dijadikan acuan. Sedangkan hal-hal yang harus dilakukan guru agar dapat melaksanakan KTSP secara optimal adalah guru harus memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep dan falsafah

KTSP serta teknis

implementasinya di lapangan.


75

Umumnya responden menyatakan perbedaan antara KTSP dengan kurikulum 1994 adalah bahwa KTSP berorientasi pada penguasaan kompetensi, berpusat pada siswa, guru sebagai fasilitator, konteksual. Sedangkan kurikulum 1994 berorientasi pada tujuan, berpusat pada guru, guru sebagai sumber belajar, abstrak. Dalam implementasinya, KTSP memerlukan

silabus karena silabus merupakan penjabaran dari

standar kompetensi yang mengacu pada pencapaian standar kelulusan. Umumnya responden melihat hal-hal positif yang ada dalam KTSP, di antaranya kurikulum KTSP lebih menampung inspirasi dari warga sekolah serta mencakup perubahan/menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

6. Pelaksanaan KTSP Umumnya responden memahami silabus sebagai penjabaran SK, KD, indikator sebagai pedoman dalam pelaksanaan KBM. Unsur-unsur yang harus ada dalam silabus adalah SK, KD, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, waktu dan sumber. Umumnya responden menyatakan bahwa perbedaan antara silabus dan RPP adalah: RPP sifatnya lebih operasional dari silabus. RPP dibuat untuk setiap pertemuan, sedangkan Silabus dibuat untuk beberapa kali pertemuan. Umumnya responden meyakini bahwa silabus dan RPP dapat menuntun atau membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Sebagian besar responden menyatakan bahwa umumnya silabus disusun oleh para guru secara bersama-sama dengan rekan satu sekolah maupun dalam MGMP. Umumnya sekolah melibatkan pengawas dalam penyusunan silabus, baik sebagai pembimbing maupun sebagai narasumber. Secara umum responden menyatakan bahwa kondisi (sumber/alat/dan sumber daya di sekolah belum memadai untuk mendorong keterlaksanaan KTSP.

7. Permasalahan dan upaya mengatasinya Secara umum, masih ada permasalahan dalam implementasi KTSP. Persoalan yang umumnya dialami oleh sekolah dalam menyusun KTSP menurut responden adalah pemahaman yang belum maksimal dari warga sekolah, terutama guru, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai. Upaya untuk mengatasi kesulitan adalah dengan terus meningkatkan pemahaman aspek-aspek yang terdapat dalam KTSP serta peningkatan penggunaan TIK untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Caranya dengan mengadakan diklat, work shop, pertemuan rutin guru, KKG, dan KKKS. Strategi sekolah dalam mensosialisasikan KTSP kepada

warga sekolah (guru, orang tua), dan

masyarakat adalah dengan melakukan diskusi di antara guru, kepsek, serta warga sekolah lain dengan dibimbing oleh pengawas dan kepala UPT Dinas Pendidikan setempat. Persyaratan dan Kebutuhan sekolah dalam menyusun KTSP adalah adanya kemauan yang keras dari pihak sekolah untuk menyusun dan mengimplementasikan KTSP serta dukungan dana yang besar.


76

Strategi sekolah dalam melakukan pemantauan pelaksanaan KTSPdi antaranya dengan membentuk tim kecil di bawah naungan wakil kepala skeolah bidang kurikulum dan wakil kepala skeolah bidang pengendali mutu untuk melakukan pemantauan. Juga dengan melakukan supervisi, melibatkan pengawas sekolah, dan tim pengembangan kurikulum sekolah. Upaya sekolah dalam mendorong guru dalam melaksanakan KTSP antara lain dengan: 1. Memberi motivasi bagi guru dan reward bagi yang telah menyusun silabus dan RPP. 2. Memberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti diklat dan banyak bertanya pada rekan sejawat yang lebih paham. 3. Membantu memberikan petunjuk; mendatangkan tenaga ahli; mendatangkan tenaga LPMP.

8. Pendanaan Umumnya responden kepala sekolah menyatakan bahwa penyusunan KTSP membutuhkan biaya yang besar. Sekolah umumnya memanfaatkan sumber dana lain (48,5%) untuk menyusun KTSP. Dana itu bukan dari dana BOS, juga bukan dari Dinas Pendidikan (APBD), dan bukan dipungut dari siswa. Sedangkan untuk melakukan sosialisasikan KTSP di lingkungan warga sekolah pada umumnya dana diperoleh secara swadaya (19,7%) atau bersumber dari APBN (12,1%).

C. Persepsi Komite Sekolah (Orangtua) dalam Pengembangang dan Penerapan KTSP Selain menggunakan sumber data dari dinas pendidikan, guru dan kepala sekolah, dalam monitoring ini juga dilakukan analisis tentang KTSP dengan sumber data dari oorangtua yang bertindak sebagai komite sekolah. Berikut adalah berbagai informasi yang berkaitan tentang KTSP menurut persepsi orangtua.


77

1. Pemahaman Orang Tua Siswa/Komite tentang Pelaksanaan Kurikulum a.

Perbedaaan KTSP dengan Kurikulum sebelumnya

Memahami kurikulum yang berlaku termasuk hal yang harus dilakukan oleh orang tua. Berkaitan dengan perubahan kebijakan kurikulum saat ini, perlu digali sejauhmana orang tua siswa memahami perbedaan kurikulum yang sekarang dengan kurikulum yang berlaku selama ini. Hal ini menjadi penting karena perubahan kebijakan tentang kurikulum saat ini memiliki konsekuensi terhadap peranan orang tua. Dengan adanya otonomi sekolah dalam pengembangan kurikulum, orang tua dituntut untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan siswa dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh gambaran bahwa umumnya (90%) orangtua siswa menyatakan bahwa KTSP berbeda dengan Kurikulum 2004, dan hanya 10% menyatakan tidak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi KTSP yang telah dilakukan cukup berhasil. Sebanyak

50 % menyatakan mengetahuinya dari sekolah sedangkan

50 % lagi tanpa

penjelasan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penyusunan KTSP pihak sekolah telah mensosialisasikan kepada orang tua melalui komite Berikut diagram tentang pemahaman orang tua/komite tentang KTSP.

5.0

.00

0%

10 %

Tahu Tidak Tahu Tidak berbeda

85 .00 %

Diagram 1. Pemahaman orang tua terhadap perbedaan kurikulum yang sebelumnya dengan KTSP


78

b. Penjelasan Kebijakan Kurikulum terhadap Orang Tua Siswa` Untuk mendukung pemahaman orang tua, perlu ada upaya sekolah untuk melibatkan orang tua dalam sosialisasi kurikulum. Sehubungan dengan tersebut, berdasarkan wawancara dengan orang tua siswa, sebanyak 90% orang tua menyatakan menerima penjelasan tentang KBK dari pihak sekolah dan dinas pendidikan setempat, sedangkan 10 % menyatakan belum pernah. Namun hanya 20 % yang menyatakan mengerti penjelasan yang diberikan sehingga dapat memberikan dukungan dan kerja sama dengan pihak sekolah. Sedangkan 80 % lainnya sudah menerima penjelasan tapi tidak mengetahui dengan pasti arti penjelasan tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemahaman orang tua tentang KTSP belum memadai sehingga perlu sosialisasi lebih lanjut agar orang tua dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pendidikan putra/putrinya. c. Konsep dan Strategi Sosialisasi KTSP Pemahaman yang benar bagi setiap orang tua terhadap

KTSP sangat menentukan

keberhasilan proses pembelajaran siswa. Berdasarkan wawancara dengan orang tua, diperoleh informasi bahwa sebanyak 65% orang tua cukup mengerti bahwa KTSP disusun dengan memperhitungkan potensi lingkungan dan didasarkan atas Permen Mendiknas Nomor 22, 23, dan 24. Sedangkan 15 % lainnya sudah mendengar tapi belum menunjukkan pemahaman tentang KTSP, sedangkan 20% belum pernah sama sekali menerima sosialisasi KTSP. Namun demikian memberi indikasi bahwa sosialisasi KTSP di tingkat satuan pendidikan SMA (khususnya) dan SMK sudah dilakukan sekolah dengan baik kepada orang tua (stake holder) namun perlu ditingkatkan dan dilakukan lebih intensif. 2. Respon Orang Tua terhadap pelaksanaan KTSP di sekolah Hampir semua responden (99 %) menyatakan senang dengan pengunaan KTSP sebab membuat perhatian siswa terhadap kegiatan belajarnya lebih besar (siswa lebih aktif belajar) dan kemampuanya lebih dieksplorasi. Namun secara implisit orang tua (25%) mengharapkan kemampuan dan komitmen sekolah yang sungguh-sungguh untuk menyusun dan melaksanakan KTSP sesuai potensi daerah dan karakteristik sekolah. Respon yang sangat baik ini memberikan indikasi bahwa KTSP mendapat sambutan yang sangat positif dikalangan orang tua (stake holder) sehingga sosialisasinya perlu ditingkatkan dan strategi implementasinya perlu dievaluasi secara berkala agar implementasinya maksimal. Berikut diagram respon orang tua terhadap pelaksanaan KTSP di sekolah


79

20.00%

25.00%

Sangat Senang

Senang, karena kemampauan siswa yang dikembangkan banyak dan fokus. Senang, asalkan siswa menjadi lebih pandai dan disiplin

55.00%

Diagram 2. Tanggapan orang tua terhadap pelaksanaan KTSP dan peluangnya dalam peningkatan kemampuan siswa

3. Hubungan penerapan KTSP dengan biaya yang dikeluarkan siswa dalam proses belajar mengajar (a). frekuensi siswa meminta uang tambahan untuk biaya belajar setelah menggunakan KTSP Sebanyak 57,15 % (14,29% sering dan 42,86% kadang-kadang orang tua mengeluarkan uang tambahan) orang tua menyatakan adanya tambahan pengeluaran biaya yang signifikan dengan penerapan KTSP. Sedangkan 42,86% (yang menyatakan tidak pernah/hampir tidak pernah mengeluarkan biaya tambahan setelah penerapan KTSP) menyatakan bahwa sekolah di mana putra/i mereka bersekolah telah menyusun anggaran yang lengkap sehinga semua pembiayaan sudah dibayar pada awal tahun ajaran. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran tambahan untuk biaya studi setelah KTSP diterapkan cukup signifikan. Namun dari data rersponden tidak ditemukan keluhan atau keberatan orang tua (stake holder) sehubungan dengan tambahan biaya ini. Dengan demikian walaupun penerapan KTSP mempunyai implikasi pengeluaran dana yang lebih namun dapat diterima secara positif sebab dana-dana tambahan yang dikeluarkan dialokasikan langsung untuk peningkatan kompetensi siswa. Untuk itu sosialisasi KTSP yang akan datang tidak saja difokuskan pada konsep-konsep KTSP tetapi lebih dari itu difokuskan pada strategi implementasi dan teknik pelaksanaan.

Berikut diagram frekuensi siswa meminta uang tambahan untuk beiaya belajar setelah menggunakan KTSP


80

14.29% Sering

Kadang-Kadang

42.86% Tidak Pernah

42.86%

Diagram 3. Hubungan penerapan KTSP dengan biaya yang dikeluarkan siswa dalam proses belajar mengajar

(b). Biaya tambahan yang dibayarkan orangtua setelah menggunakan KTSP Semua responden menyatakan adanya tambahan biaya yang besar dan frekuensinya sangat bergantung pada kegiatan yang direncanakan sekolah masing-masing. Namun jawaban responden tengan pengeluaran tambahan ini sangat beragam antara yang sudah terencana melalui APBS sekolah sampai dengan yang tidak memiliki rencana sama sekali. Khusus sekolah-sekolah yang belum memiliki APBS yang baik tambahan pengeluaran ini menambah volume pekerjaan bertambah. Untuk itu dalam pelaksanaan sosialisasi KTSP pada level strategi peleksanaan dan di tingkat teknis operasional perlu diberikan bimbingan pengelolaan keuangan sekolah sehingga baik sekolah maupun orang tua mendapat kemudahankemudahan dalam memberikan layanan kepada putra/i-nya. Berikut diagram biaya tambahan sehubungan dengan penerapan KTSP

%

.00

10 <= Rp.10.000,00

%

.00

60

% .00 30

Rp.10.000,00 <= - <= Rp.80.000,00

Relatif, sesuai kebutuhan

Diagram 4. Besarnya biaya tambahan yang dibayarkan orang tua dalam pelaksanaan KTSP di sekolah

3. Ketersediaan Buku Pelajaran


81

Responden yang menyatakan buku yang dimiliki siswa cukup memadai dengan yang menyatakan tidak cukup memadai sama besar. Sementara responden yang menyatakan bahwa buku cukup memadai dalam menunjang proses pembelajaran tidak memberikan penjelasan atas jawaban yang diberikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengadaan bukubuku yang sesuai dengan potensi daerah dan sesuai dengan karakteristik siswa perlu diupayakan secara sungguh-sungguh baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Berikut diagram tentang ketersediaan buku pelajaran

20.00% Cukup 40.00% Tidak Cukup Tidak Tahu

40.00%

Diagram 5. Dukungan buku dalam Proses Pembelajaran KTSP

4.

Penjelasan dari Guru tentang Rapor Siswa

Hanya 45% orang tua yang menganggap rapor hasil belajar yang disampaikan sekolah ke pada orang tua memberikan informasi tentang prestasi belajar siswa. Selain itu data responden menunjukkan bahwa yang merasa kurang jelas adalah 25% demikian pula yang tidak

memahami

sama

sekali.

Kemungkinannya

adalah

sekolah

belum

mampu

medayagunakan format rapor yang ada untuk menginformasikan pencapaian kompetensi siswa, atau format rapor terlalu rumit sehingga untuk memahaminya diperlukan penjelasanpenjelasan yang khusus. Ini menunjukkan bahwa diperlukan suatu penelitian lebih lanjut tentang format laporan hasil belajar dan cara penggunaannya yang diikuti oleh sosialisasi yang intensif dari pihak sekolah terhadap orang tua.

30.00% Jelas 45.00% Kurang Jelas Tidak Jelas

25.00% Laporan AkhirEvaluasi pelaksanaan KTSP oleh Satuan Pendidikan 2008

Diagram 6. Informasi hasil belajar siswa melalui rapor hasil belajar.

82

5. Perubahan Sikap Siswa Setelah Sekolah Menerapkan KTSP Secara umum responden menyatakan adanya perubahan sikap belajar putra/putri mereka yaitu peningkatan minat dan semangat belajar yang signifikan dengan penerapan KTSP. Dengan demikian peningkatan pemahaman dan penguasaan KTSP secara konsep, strategi implementasi, dan teknik pelaksanaan perlu disosialisasikan lebih intensif, luas, dan efektif. 15.00%

Lebih Rajin Belajar

55.00%

Relatif Lebih Rajin

30.00% Tidak Berubah

Gambar 7. Pengaruh KTSP terhadap sikap belajar siswa

Informasi 65% responden menyatakan tidak pernah/hampir tidak pernah menerima keluhan dari putra/putri mereka

dan

10%

yang

kadang-kadang

menerima

keluhan

mengindikasikan bahwa penerapan KTSP cukup signifikan meningkatkan gairah belajar siswa. Kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang timbul setelah penerapan KTSP disikapi sebagai implikasi dari semangat KTSP untuk meningkatkan mutu hasil belajar siswa. Dengan demikian KTSP mendapat sambutan positif dari orang tua karena dipandang mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. 6. Keluhan Siswa Kepada Orang Tua setelah Sekolah menerapkan KTSP Sebagian besar orang tua (65%0 menyatakan bahwa anaknya tidak pernah mengeluh sehubungan dengan penerapan KTSP, 25 % menyatakan anaknya sering mengeluh, dan 10 % menyatakan kadang-kadang.

Berikut diagram pernyataan orang tua tentang keluhan anak-anak mereka sehubungan dengan

.0 0% 10

.0 0%

penerapan KTSP.

25

Kadang-kadang Laporan AkhirEvaluasi pelaksanaan KTSP oleh Satuan Pendidikan 2008 Tidak Pernah

83

D.

Perbandingan Hasil Tes Pemahaman KTSP antara Pejabat Struktral di Dinas pendidikan dengan Sekolah (Kepala Sekolah dan Guru)

Dalam monitoring ini juga dilakukan tes pemahaman atau tes persepsi tentang persepsi KTSP menurut responden. Tes melibatkan seluruh responden dari dinas pendidikan, guru, kepala sekolah dan orangtua. Selain untuk melihat persepsi tentang KTSP, tes dimaksudkan juga untuk mendukung temuan-temuan yang diperoleh melalui kuesioner guru, kepala, sekolah, orangtua dan dinas pendidikan. Identitas dari para responden adalah sebagai berikut. 1.

Pemahaman Tentang Pengertian Standar Isi

Sebagian besar responden dari kalangan pejabat struktural Dinas Pendidikan memahami bahwa Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi

minimal untuk

mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (65.5%). Hal ini senada dengan pemahaman kepala sekolah dan guru. Sebanyak 63.5% kepala sekolah dan guru menjawab dengan jawaban yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara pemahaman Dinas Pendidikan dengan sekolah tentang standar Isi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 35-37% reseponden belum memahami pengertian standar isi dan standar kompetensi lulusan dengan benar.


84

Tabel 15 Pemahaman Dinas Pendidikan dan Sekolah tentang Standar Isi Unsur (%) Jawaban

Dinas Pendidikan

Sekolah (Guru dan Kepsek)

a.

Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi

18.3

22.6

b.

Mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

65.5

63.5

c.

Mengatur tentang struktur kurikulum satuan pendidikan

12.3

10.9

d.

Mengatur tentang kompetensi lulusan

3,9

3

Tabel di atas memperlihatkan pemahaman responden terhadap Permendiknas No. 22 Tahun 2006 sangat variatif, meskipun untuk responden yang berbeda tampaknya pemahaman kedua unsur tidak terlalu jauh berbeda. 2. Pengembangan Substansi Muatan Lokal Tentang kewenangan penyusunan dan penentapan kurikulum muatan lokal, sebagian besar responden dari pejabat struktural Dinas Pendidikan (84,5%) menjawab bahwa yang berwenang menetapkan kurikulum muatan lokal adalah satuan pendidikan yang bersangkutan. Hal senada juga terlihat dari jawaban responden yang bearasal dari sekolah (guru dan kepala sekolah), yaitu sebanyak 87,5%. Artinya, masih ada sekitar 13-16 % responden belum memahaminya dengan benar. Dari kelompok responden yang belum menjawab dengan benar, terdapat sedikit perbedaan antara responden dari Struktural Dinas Pendidikan dengan sekolah. Sebanyak 9,9% responden dari pejabat struktural Dinas pendidikan menjawab bahwa muatan lokal ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, sementara 4,5 % responden yang berasal dari sekolah meberikan jawaban yang sama. 8% sekolah menjawab muatan lokal di tetapkan dari pusat, sementara hanya 0,7 responden dari pejabat struktural Dinas pendidikan yang menjawab demikian.

Tabel 16 Pemahaman Dinas pendidikan dan Sekolah tentang Pengembangan Substansi Muatan Lokal Jawaban a. b. c. d.

Satuan pendidikan Dinas pendidikan Pusat Komite sekolah


Dinas Pendidikan 84.5 9.9 0.7 3.5

Unsur (%) Sekolah (Guru dan Kepsek) 85.7 4.5 8 7.5

85

3. Tujuan dari Kegiatan Pengembangan Diri Mengenai kegiatan pengembangan diri, sebagian besar responden dari Dinas pendidikan menjawab ” memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri”, yaitu sebesar 73,6%. Hal yang sama juga terjadi pada responden dari sekolah (Kepala Sekolah dan Guru), sebesar 75,9 %. Ini berarti terdapat sekitar 24-27% responden memberikan jawaban yang salah atau belum memahami dengan benar.

Tabel

17

Pemahaman Dinas Pendidikan dan Sekolah Tentang Tujuan Kegiatan

Pengembangan Diri

Jawaban a. b. c. d.

Memperdalam penguasaan mata pelajaran Menciptakan wahana kegiatan sesuai minat dan bakat siswa Memberi pelayanan konseling pada siswa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri.

Dinas Pendidikan 3.5

Unsur (%) Sekolah (Guru dan Kepsek) 1.5

19.4

18.0

2.5

3.0

73.6

75.9

4. Sistem Pembelajaran pada SMA/MA/SMK/MAK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dinyatakan bahwa bagi sekolah yang kategori mandiri bebena relajar diatur dengan sistem keredit semester. Hal ini Belem banyak dipahami oleh pelaksana pendidikan di lapangan. Berdasarkan tes pemahaman terhadap Dinas pendidikan dan sekolah, diperoleh gambaran bahwa sebagain besar responden menyatakan penyelenggaraan pembelajaran menggunakan sistem paket (60%). Namur hal ini berbeda dengan pandangan sekolah, hanya 48,9% sekolah yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pembelajaran menggunakan sistem paket. Namur hanya sedikit (sekitar 45%) responden (baik Dinas Pendidikan maupun sekolah) yang menyatakan pengaturan pembelejaran berdasarkan sistem kredit semester. Data ini menunjukkan bahwa Belem semua pihak yang memahami tentang pengaturan beban relajar sebagaimana yang tertuang dalam PP nomor 19 tahun 2005 tersebut.

Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18 Pemahaman Dinas pendidikan dan Sekolah tentang Sistem pembelajaran pada SMA/MA/SMK/MAK


86

Jawaban a. b. c. d.

Menggunakan sistem paket Menggunakan sistem SKS Dapat menggunakan sistem SKS Dapat menggunakan sistem paket


Unsur (%) Sekolah (Guru dan Kepsek) 48.9 4.1 6.0 25.6

5. Penggunaan Standar Kompetensi Lulusan Dalam hal penggunaan Standar Kompetensi Lulusan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik 90,5 % responden dari pejabat struktural Dinas Pendidikan menjawab dengan benar. Sejalan dengan hal tersebut, sekolah (kepala sekolah dan guru) menjawab dengan benar sebanyak 89,5%. Data ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 10% responden yang belum menjawab dengan benar.

Tabel 19 Pemahaman Dinas pendidikan dan Sekolah tentang Penggunaan Standar Kompetensi Lulusan

Jawaban a. b. c. d.

Pedoman penilaian kelas Pedoman penilaian tertulis pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Panduan penilaian kinerja dan portofolio

Dinas Pendidikan 1.8 2.1

Unsur (%) Sekolah (Guru dan Kepsek) 0.8 1.9

90.5

89.5

3.5

5.3

6. Penyusunan Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) Sebagai kurikulum operasional, KTSP disusun oleh sekolah dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Hanya 68 % responden dari Dinas pendidikan yang menjawab dengan benar, dan sebanyak 70,7 % responden sekolah (kepala sekolah dan guru) menjawab sama. Artinya, terdapat sekitar 30 % responden belum memahami dengan benar. Dan ternyata, sekitar 25 % responden masih beranggapan bahwa masih ada kurikulum nasional. Kemungkinan besar yang disebut sebagai kurikulum nasional itu adalah Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Tabel 20 Pemahaman Dinas Pendidikan dan Sekolah terhadap Penyusunan Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) Jawaban


Dinas

Unsur (%) Sekolah (Guru dan

87

a. b. c. d.

Disusun oleh pusat Disusun oleh sekolah dengan mengacu pada kurikulum nasional Disusun oleh sekolah sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan potensi sekolah Disusun oleh sekolah sebagai model kurikulum

Pendidikan 3.5

Kepsek) 2.6

24.6

23.7

68.0

70.7

2.5

1.5

7. Acuan Penyusunan KTSP, Kecuali....... Sebagian besar responden yang berasal dari Dinas Pendidikan (74,3%) menyatakan bahwa ”model Kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan lain tidak dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan KTSP. Hal senada juga ditunjukan oleh pernyataan kepala sekolah dan guru (79,7%). Ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa KTSP harus disusun sendiri mengingat situasi dan kondisi sekolah yang berbeda-beda.

Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 21 pemahaman Dinas Pendidikan dan Sekolah terhadap Acuan yang Digunakan dalam Menyusun KTSP, kecuali....

Jawaban a. b. c. d.

Standar Isi Standar kompetensi lulusan Panduan penyusunan kurikulum dari BSNP Model kurikulum satuan pendidikan lain


Unsur (%) Sekolah (Guru dan Kepsek) 4.9 4.1 9.4 79.7

8.

Kemungkinan Satuan pendidikan Menyusun KTSP dengan Standar yang Lebih Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Standar isi dan Standar Kompetensi lulusan memnyatakan bahwa satuan pendidikan dapat mengembangkan kurikulum dengan kompetensi yang lebih tinggi dari Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Lebih dari separuh (55,6%) responden dari dinas pendidikan menyatakan hal tersebut mungkin dilakukan asal tetap mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sebagai ukuran kompetensi minimal. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh pernyataan kepala sekolah dan guru (52,6%). Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pandangan dinas pendidikan dengan sekolah dalam pengembangan kompetensi yang lebih tinggi untuk satuan pendidikan tertentu.


88

Namun demikian, sebagian responden dari dinas pendidikan (38,4%) menyatakan bahwa hal itu mungkin dilakukan dengan menambah dan memperdalam kompetensi atau materi sesuai dengan ciri dan kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pemahaman kepala sekolah dan guru (38,0%). Hanya sebagian kecil responden dari dinas pendidikan yang menyatakan perlu penambahan jam sebagai konsekuensi dari penaikan standar kompetensi oleh satuan pendidikan. Agak berbeda dengan pernyataan kepala sekolah dan guru yang cenderung menambah jam pelajaran (7,9%). Lebih lanjut lihat pada tabel dan diagram berikut: Tabel 22 Pemahaman Dinas dan Sekolah tentang Kemungkinan Satuan pendidikan

Menyusun KTSP dengan Standar yang Lebih Tinggi

Jawaban a.

b. c. d.

Mungkin, dengan menambah, memperdalam kompetensi atau materi sesuai ciri dan kebutuhan satuan pendidikan Mungkin, asal tetap mengacu pada Standar Isi dan SKL sebagai kompetensi minimal Mungkin dengan tidak menambah mata pelajaran Mungkin, asal tidak menambah waktu lebih dari 4 jam pelajaran per minggu

Dinas Pendidikan

Unsur (%) Sekolah (Guru dan Kepsek)

38.4

38.0

55.6

52.6

1.1

1.5

4.9

7.9

Tabel dan diagram di atas memperlihatkan bahwa semua responden menyatakan tidak ada masalah apabila satuan pendidikan mampu mengembangkan kurikulumnya melebihi standar SI dan SKL asalkan dengan kriteria tertetu. 9.

harapan Dinas Pendidikan dan Sekolah tentang Batas Akhir penerapan KTSP

Hampir semua responden (sekitar 96%) baik yang berasal dari Dinas pendidikan maupun kepala sekolah dan guru menyatakan bahwa paling lambat penerapan KTSP pada tahun


89

2009/2010. Sebagian daerah optimis dengan batas akhir tahuan 2007/2008 (14,4% untuk Dinas pendidikan dan 18,4% untuk sekolah). Daerah dan sekolah yang berpandangan demikian umumnya bagi mereka yang telah menerapkan KBK secara keseluruhan. Lebih lanjut lihat pada tabel dan diagram berikut. Tabel 23 Harapan Dinas pendidikan dan Sekolah Tentang Penjadualan Penerapan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Jawaban a. b. C d

Tahun Ajaran 2007/2008 Tahun Ajaran 2008/2009 Tahun Ajaran 2009/2010 Tahun Ajaran 2010/2011


Unsur (%) Sekolah (Guru dan Kepsek) 18.4 25.2 52,3 4.1

Harapan Dinas Pendidikan dan Sekolah tentang Limit Waktu Penerapan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan 60 40 Dinas Pendidikan 20

Sekolah

0 T.A 2007/2008 T.A 2008/2009 T.A 2009/2010 T.A 2010/2011

T abel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden berharap bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah seharusnya sudah mulai menerapkan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah paling lambat Tahun Ajaran 2009/2010

10. Peranan Gubernur, Bupati dan walikota dalam Pengaturan Jadual Pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23 tahun 2006 oleh Satuan Pendidikan Sebagian besar responden berpendapat bahwa pengaturan jadual pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23 Tahun 2006 telah sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan atas pertimbangan dinas pendidikan setempat. Lebih lanjut lihat tabel dan grafik di bawah ini.


90

Tabel 24 Pemahaman Dinas Pendidikan dan Sekolah terhadap Peranan Gubernur, Bupati dan walikota dalam Pengaturan Jadual Pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23 tahun 2006 oleh Satuan Pendidikan

Jawaban a. b. c. d.

Dinas Pendidikan

Sesuai dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan Secara serempak di seluruh wilayahnya Ditetapkan dan dipertimbangkan oleh dinas pendidikan Ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan pertimbangan dinas pendidikan

Unsur (%) Sekolah (Guru dan Kepsek)

46,1

51,5

13.4

7.5

7.4

8.3

33.1

32.7

Dari tes pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa peran dinas pendidikan adalah sangat vital

dalam

membentuk

persepsi,

melakukan

sosialisasi

dan

mengkoordinasikan

pengembangan dan penerapan KTSP oleh satuan pendidikan.


91

E. Observasi Kegiatan Pembelajaran Selain menggunakan tes pemahaman atau tes persepsi KTSP, kuesioner guru dan kepala sekolah, kuesioner dinas pendidikan, dan kuesiner orangtua, juga dilakukan observasi pembelajaran. Tujuan observasi adalah untuk memotret secara faktual perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dilihat dari segi: kesesuaianya dengan kebijakan pengembangan KTSP, prinsip pembelajaran yang aktif dan umpan baliknya. Secara umum, hasilnya adalah sebagai berikut. No 1

Aspek Ketepatan rumusan Komponen Silabus : a. SK dan KD dengan SI dan SKL : b. Rumusan Indikator dengan KD : (1) Minimal dua indikator: (2) Menggunakan kata kerja kemampuan: (3) Rumusan mengacu kompetensi, yaitu jaminan kompetensi dicapai: c. Memuat materi pembelajaran: d. Ketepatan rumusan kegiatan pembelajaran dengan KD (1) Kegiatan pembelajaran bervariasi: (2) Pokok pokok kegiatan dengan kompetensi yang ingin dicapai: e. Ketepatan rumusan penilaian dengan KD:

Pembahasan hasil Observasi Dalam hal pembuatan silabus, tampak bahwa guru belum memahami konsep dan teknik pembuatan silabus terutama pada bagian perumusan indikator, pengalaman belajar yang sesuai, dan teknik penilaian yang dapat mengukur pencapaian kompetensi siswa.

(1)Teknik/bentuk penilaian dengan kompetensi:

2

(2) Rumusan tugas: f. Memuat alokasi waktu: g.Memuat sumber belajar: Ketepatan rumusan komponen RPP: a. Hubungan Indikator dengan tujuan pembelajaran: b. Rumusan materi, telah merinci dari silabus: c. Rumusan Metode, dari segi: (1) Menggunakan variasi metode (individual, kelompok, klasikal, dalam kelas, luar kelas, ceramah, penugasan, diskusi, metode pemecahan masalah dsb. (2) Hubungan metode dengan kompetensi, indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan penjabaran operasional dari silabus untuk waktu yang lebih singkat yaitu tiap tatap muka dilaksanakan. Oleh sebab itu RPP sangat bergantung pada silabus yang telah di buat. Kesulitan dalam membuat silabus akan berdampak pada rumusan RPP yang tidak saling berhubungan. Dari data hasil observasi menunjukkan bahwa secara rata-rata guru masih menemukan kesulitan dalam membuat RPP yang sesuai agar siswa memperoleh kompetensi seperti yang diharapkan.

d. Ketepatan rumusan langkah langkah kegiatan, pada aspek: (1) Kegiatan awal: memuat konsep/kegiatan prasyarat, problem solving,aplikasi konsep atau orientasi kelas (2) Kegiatan inti, dari segi:


92

* Telah merinci kegiatan pada silabus: * Kegiatan dengan kompetensi, indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai: * Memuat lampiran lembar kerja (LK) apabila terdapat penugasan menggunakan lembar kerja (3) Kegiatan penutup, memuat rangkuman, penugasan lebih lanjut, renungan atau lainnya e. Ketepatan rumusan penilaian dengan indikator, dari segi: (1) Teknik/bentuk penilaian dengan indikator: (2) Memuat contoh penilaian: (3) Memuat pedoman skoring/kunci jawaban:

4

5

f. Memuat alokasi waktu: g.Memuat sumber belajar: PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN Kesesuaian pelaksanaan kegiatan belajar dengan RPP, saat: a. Kegiatan awal: (1) Lama kegiatan: (2) Hubungan konteks kegiatan dengan materi, indikator atau tujuan pembelajaran: b. Kegiatan inti: (1) Lama kegiatan: (2) Hubungan konteks kegiatan dengan materi, indikator atau tujuan pembelajaran: (3) Organisasi kelas yang digunakan dengan tujuan pembelajaran: (4) Kegiatan pembelajaran efektif: c. Kegiatan Akhir (penutup): (1) Lama kegiatan: (2) Hubungan konteks kegiatan dengan materi, indikator atau tujuan pembelajaran: Penilaian: a. Bentuk/teknik penilaian dengan tujuan pembelajaran: b.Tingkat pencapaian siswa: c. Kualitas dari konstruksi soal/penilaian:

6 Sumber belajar:

Secara rata-rata data ebservasi menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar guru sudah melaksanakan sesuai dengan RPP yang di buat. Tetapi hal ini bertentangan dengan kenyataan sebelumnya yaitu bahwa guru belum mampu membuat RPP yang sesuai dengan silabus.

Secara rata-rata guru sudah mampu menerapkan prinsipprinsip penilaian untuk mengetahui hasil belajar siswa.

Secara rata-rata guru sudah menggunakan sumber belajar dengan baik dan efektif dalam melaksanakan pembelajaran.


93

BAB V ANALISIS HASIL MONITORING

A.

Aspek Analisis

Monitoring ini memnfokuskan pada tiga aspek, yaitu: (1) Pemahaman terhadap isi kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Satndar Isi, Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, serta Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. (2) Kesiapan dan kemampuan sumber daya yang ada, dan (3) Implementasi atau penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006. 1.

Pemahaman terhadap Standar Isi Dan Standar Kompetensi Lulusan

Unsur-nsur yang dijadikan patokan pengkajian adalah (a) hal-hal apa saja yang diatur dalam peraturan tersebut; (b) hal-hal apa saja yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah/satuan pendidikan; (c) fungsi Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar yang terdapat dalam Standar Isi dan (d) fungsi Standar Kompetensi Lulusan. Unsur-unsur tersebut digali melalui tes pemahaman, angket, dan wawancara. 2.

Kemampuan dan Kesiapan Sumber Daya

Kemampuan dan kesiapan sumber daya sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Unsur-unsur yang dikaji adalah (a) apakah jumlah sumber daya manusia memadai, (b) apakah kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan memadai, (c) apakah ada program peningkatan kompetensi melalui sosialisasi, workshop, dan pelatihan, (d) apakah sarana dan prasarana memadai, (e) sejauhmana dukungan komite/orang tua siswa terhadap pelaksanaan kurikulum, (f) bagaimana pengganggaran dan pembiayaan kegiatan mulai dari persiapan (sosialisasi), pengembangan, dan implementasi. Informasi ini diperoleh melalui pejabat struktural dan staf Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, komite/orang tua siswa melalui angket, tes pemahaman dan wawancara. .

3.

Implementasi atau Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23, dan 34 Tahun 2006.

Unsur-unsur yang dimonitor adalah (a) apakah responden telah memeiliki dokumen dan bagaiaman cara mendapatkan dokumen tersebut. Hal ini akan menggambarkan sejauhmana


94

pihak-pihak terkait proaktif dalam mendapatkan informasi, misalnya dengan meng-copy sendiri atau menunggu informasi dikirimkan oleh pihak yang berwenang. (b) apakah sudah menyusun KTSP dan perangkatnya (struktur kurikulum, silabus, RPP, penilaian dan sebagainya), (c) apakah sudah melaksanakan KTSP, (d) apa dampak, kendala, dan upaya yang dilakukan, (e) sejauhmana peran serta masyarakat, (f) bagaimana penjadualan penerapan , (g) berapa persen daerah (kabupaten/kota) yang telah melaksanakan sosialisasi, (h) apakah ada koordinasi antar pihak-pihak terkait?

Informasi ini diperoleh melalui pejabat struktural dan staf Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, komite/orang tua siswa melalui angket, tes pemahaman dan wawancara. .

B.

Hasil Analisis

1.

Pemahaman Responden Terhadap Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan KTSP.

Berdasarkan angket yang diberikan kepada pejabat dan staf struktural Dinas Pendidikan provinsi dapat disimpulkan bahwa semua daerah telah melakukan sosialisasi tentang Peraturan Mendiknas Nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006. Hal senada juga diakui oleh responden yang berasal dari sekolah (kepala sekolah, guru, dan komite/orang tua siswa). Dilihat dari pemahaman yang diperoleh melalui jawaban angket, tes pemahaman dan wawancara kepada semua responden, dapat disimpulkan bahwa secara konseptual sebagian besar responden cukup memahami peraturan mendiknas tersebut. Sebagai contoh, umumnya responden memahami KTSP disusun dan ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan mempertimbangkan keragaman kondisi, potenai, dan kebutuhan daerah serta peserta didik. Namun, substansi dan strategi strategi implementasi KTSP belum cukup dipahami. Hal ini dilihat dari naskah KTSP dan perangkatnya yang disusun oleh masing-masing satuan pendidikan. Umunya naskah tersebut baru pada tahap ”copy-paste”. Akibatnya, penerapkan KTSP di masing-masing satuan pendidikan belum begitu kuat karakteristiknya. Pemberlakuan KTSP sebagai impelementasi dari kebijakan pemerintah sebagaimana yang diamantkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, dapat diterima secara baik oleh pelaksana di lapangan. Sungguhpun demikian, masih banyak persoalan yang harus dituntaskan, parsoalan tersebut antara lain adalah :


95

Sebagian orang tua mengeluhkan tentang adanya penambahan biaya pendidikan shubungan dengan penerapan KTSP, terutama dalam hal pengadaan buku-buku pelajaran dan biaya kegiatan pembelajaran. Sebagian orang tua sering menerima keluhan dari anak-anak mereka bahwa setelah menerapkan KTSP, tugas-tugas yang harus mereka selesaikan menjadi bertambah banyak sehingga melelahkan. Format rapor KTSP berlum mampu memberikan informasi tentang prestasi peserta akademik maupun non akademik peserta didik. Dengan adanya sejumlah persoalan di atas, perlu dikembangkan suatu sistem sosialisasi dan pembinaan terhadap satuan pendidikan agar pengelolaan pembelajaran lebih efisien dan efektif, termasuk dalam hal pengunaan sumber belajar yang tidak terbatas pada buku tertentu saja. Sejauh ini, menurut pengakuan responden, daerah dan sekolah mampu mengatasi berbagai persoalan tersebut melalui pemberian pengertian kepada semua pihak.

Namun upaya

belum cukup mengingat proses pembelajaran yang berlangsung masih

mengikuti pola lama, terutama dalam penggunaan metode pemeblajaran yang monoton, penggunaan sumber belajar belum bervariasi, proses penilaian belum sesuai dengan karakter dan tingkat kompetensi yang dituntut. Hal ini mengkibatkan proses pembelajaran belum efisien dan efektif. Informasi ini diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan tehadap siswa. 2.

Kemampuan dan Kesiapan Sumber Daya

1. Perlu tindak lanjut dalam sosialisasi pemahaman susbstansi KTSP kepada para stake holder dan satuan pendidikan. 2. Perlu perbaikan dalam teknik sosialisasi (pendampingan dan monitoring KTSP) agar hasil yang dicapai lebih maksimal 3. Perlu sosialisasi lebih jauh tentang teknik penilaian (PPK, Afektif dan Psikomotor) dan penggunaan rapor sebagai informasi prestasi akademik dan non akademik peserta didik. Perlu pendampingan yang lebih strategis dan teknis dalam penyusunan KTSP 1. Guru sudah membuat silabus dan RPP 2. Silabus yang di buat guru belum menunjukkan penjabaran SK dan KD yang disesuaikan dengan potensi daerah/wilayah, potensi sekolah, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. 3. Guru belum mampu membuat silabus yang baik dan kontekstual Laporan AkhirEvaluasi pelaksanaan KTSP oleh Satuan Pendidikan 2008

96

4. Guru belum mampu membuat RPP 5. Secara rata-rata guru sudah baik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar namun perlu kajian lebih mendalam berkaitan dengan kesusuaian isi materi yang diajarkan dengan silabus yang telah di susun. 6. Guru sudah mampu merencanakan dan melaksanakan penilaian hasil belajar dengan baik , namun masih perlu obsevasi yang lebih rinci berkaitan dengan kualitas instrumen penilaian yang digunakan. 7. Dalam merencanakan sumber belajar yang akan digunakan guru sudah merencanakan dengan baik, namun perlu kajian lebih mendalam berkaitan dengan efektivitas, efisiensi dan tingkat kesesuaiannya denga kompetensi dasar yang hendak di capai. 8. Perlu tindak lanjut dalam sosialisasi pemahaman susbstansi KTSP kepada para stake holder dan satuan pendidikan. 9. Perlu perbaikan dalam teknik sosialisasi (pendampingan dan monitoring KTSP) agar hasil yang dicapai lebih maksimal 10. Perlu sosialisasi lebih jauh tentang teknik penilaian (PPK, Afektif dan Psikomotor) dan penggunaan rapor sebagai informasi prestasi akademik dan non akademik peserta didik. 11. Perlu pendampingan yang lebih strategis dan teknis dalam penyusunan KTSP seperti penyusunan APBS, program mulok, dan program pengembangan diri.

3. Implementasi atau Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23, dan 34 Tahun 2006. 1. Walaupun sebagian guru dalam observasi ini sudah membuat silabus dan RPP, tetapi dari silabus dan RPP yang dibuat tampak bahwa guru belum menguasai konsep pengembangan silabus dan teknik implementasinya sesuai kondisi wilayah, kondisi sekolah dan karakteristik peserta didik. 2. Silabus yang di buat guru belum menunjukkan penjabaran SK dan KD yang disesuaikan dengan potensi daerah/wilayah, potensi sekolah, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. 3. Guru belum mampu membuat silabus yang baik dan kontekstual


97

4. Guru belum mampu membuat RPP 5. Guru belum memahami prinsip pengembangan SK menjadi KD dan menjabarkannya menjadi indikator, pengalaman belajar dan penilaian. Implikasinya adalah guru belum mampu mengembangkan indikator soal dan mengembangkan instrumen penilaian yang tepat. 6. Secara rata-rata guru sudah baik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar namun perlu kajian lebih mendalam berkaitan dengan kesesuaian isi materi yang diajarkan dengan silabus yang telah di buat 7. Guru sudah mampu merencanakan dan melaksanakan penilaian hasil belajar dengan baik, namun masih perlu obsevasi yang lebih rinci berkaitan dengan kualitas instrumen penilaian yang digunakan. 8. Dalam merencanakan sumber belajar yang akan digunakan guru sudah merencanakan dengan baik, namun perlu kajian lebih mendalam berkaitan dengan efektivitas, efisiensi dan tingkat kesesuaiannya denga kompetensi dasar yang hendak di capai. Dari hasil observasi pembelajaran, kuesioner guru, kepala sekolah, orangtua siswa, dan dinas pendidikan, serta hasil tes pemahaman, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. 1. pemahaman tentang KTSP sudah memadai, namun ini perlu dipertajam sampai tingkat operasionalisasi dalam pengembangan dan penerapan kurikulum mencakup komite sekolah, sekolah, pengawas, dinas pendidikan dan masyarakat. 2. penerapan KTSP pada penyelenggaraan pendidikan masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan SI dan SKL. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi dari SDM pada tingkat sekolah maupun dinas pendidikan.


98

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN Secara umum, pemahaman tentang KTSP sudah memadai, namun ini perlu dipertajam sampai tingkat operasionalisasi dalam pengembangan dan penerapan kurikulum mencakup komite sekolah, sekolah, pengawas, dinas pendidikan dan masyarakat. 1. KTSP sebagai model kurikulum yang berdasar pada Standar Isi dan dikembangkan dengan memperhatikan potensi dan karakteristik wilayah/sekolah belum disosialisasikan dengan baik. Hasil monitoring menunjukkan 81 % responden menyatakan telah mengetahuinya, namun tidak memahami subtansinya 2. Substansi KTSP dan strategi implementasinya belum dipahami dengan jelas oleh pihak sekolah dan orang tua. Hasil monitoring menunjukkan 81 % responenden menyatakan tahu tentang KTSP tetapi tidak memahaminya dengan baik. 3. Penggunaan KTSP di tingkat satuan pendidikan cukup signifikan dalam meningkatkan motivasi, aktifitas dan kreatitivitas siswa dalam belajar hampir semua responden menyatakan bahwa penggunaan KTSP membuat putra/putri mereka lebih rajin belajar. 4. Penggunaan KTSP sebagai kurikulum pendidikan saat ini diterima dengan baik oleh orang tua walaupun muncul keluhan-keluhan dari pihak siswa karena perubahan pola pembelajaran (responden menyatakan senang dengan penggunaan KTSP, 82 % responden menyatakan menerima keluhan dari putra/putrinya berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan, namun dapat mengatasinya dengan memberikan pemahaman dan pengertian). 5. Ada peningkatan biaya yang signifikan dengan penggunaan KTSP (85 % responden menyatakan tambahan biaya yang timbul cukup signifikan dengan aktivitas belajar yang terjadi). 6. Format rapor KTSP berlum mampu memberikan informasi tentang prestasi peserta akademik maupun non akademik peserta didik, (77% orang tua menyatakan tidak puas dengan format rapor hasil belajar yang diterima) B. REKOMENDASI


99

Penerapan KTSP pada penyelenggaraan pendidikan masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan SI dan SKL. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi dari SDM pada tingkat sekolah maupun dinas pendidikan. 4. Perlu tindak lanjut dalam sosialisasi pemahaman susbstansi KTSP kepada para stake holder dan satuan pendidikan. 5. Perlu perbaikan dalam teknik sosialisasi (pendampingan dan monitoring KTSP) agar hasil yang dicapai lebih maksimal 6. Perlu sosialisasi lebih jauh tentang teknik penilaian (PPK, Afektif dan Psikomotor) dan penggunaan rapor sebagai informasi prestasi akademik dan non akademik peserta didik. 7. Agar monitoring ini dapat jauh lebih bermanfaat, maka untuk melihat adanya perkembangan kemampuan guru-guru dalam melaksanakan KTSP di lapangan, sebaiknya secara periodik (1 tahun sekali) dilakukan monitoring dan berupaya untuk membandingkannya.


100

Daftar Pustaka

-

Subagio A.,Drs.,M.Ed., Manajemen Pelatihan, Ardadizya Jaya, 2002

-

Agus Dharma, Modul Implementasi kurikulum Management of Trainers, Pusimplementasi kurikulum Pegawai Depdiknas, 2003.

-

Suryana Sumantri, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Fakultas psikologi Universitas Pajajaran, 2001

-

M. Ngalim Purwanto, Drs., MP, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002

-

Piet A. Sahertian, Prof., Drs., Supervisi Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

-

Oteng sutisna, Prof., Dr., M. Sc.Ed, Admistrasi Pendidikan, Angkasa, Bandung, 1983


101

EVALUASI PELAKSANAAN KTSP OLEH TIM PENGEMBANG KURIKULUM PROPINSI

Recommend Documents