LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM MENGENAI MEKANISME PERIZINAN DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI DI INDONESIA

LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM MENGENAI MEKANISME PERIZINAN DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI DI INDONESIA

PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, bahwa dengan rahmat dan karunia- NYA, Laporan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai

Mekanisme

Perizinan

dalam

rangka

Mendukung

Kemudahan Berinvestasi di Indonesia dapat selesai. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor:

Pembentukan

PHN.08-LT.05.03

Kelompok

Kerja

Analisis

Tahun

2016

tentang

dan

Evaluasi

Bidang

Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan, dan Infrastruktur tahun anggaran 2016, kelompok kerja bekerja selama sembilan bulan. Tujuan dilaksanakannya analisis dan evaluasi ini adalah untuk menilai kesesuaian norma dengan prinsip dan indikator; menilai pasal-pasal

yang

berpotensi

tumpang

tindih

baik

dari

aspek

kewenangan, hak dan kewajiban, perlindungan hukum maupun dari aspek penegakan hukumnya; menganalisis permasalahan hukum yang ditemukan di tingkat pelaksanaannya, yang digunakan untuk menyusun

rekomendasi

terhadap

kemudahan

berinvestasi

di

Indonesia. Terkait

dengan

permasalahan

kemudahan

mekanisme

perizinan untuk mendorong para investor menanamkan modalnya di Indonesia, Pemerintah perundang-undangan

telah mengeluarkan beberapa peraturan khususnya

peraturan

pelaksanaan

dan

beberapa kebijakan di bidang ekonomi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dengan memberikan efisiensi proses perizinan bisnis, antara lain melakukan deregulasi, pelayanan terpadu satu i

pintu (PTSP), dan profesionalitas Sumber Daya Manusia. Terobosan dengan PTSP membuahkan hasil, disetiap tahun ada kenaikan jumlah

investasi

meskipun

belum

sesuai

target.

Walaupun

Pemerintah telah berupaya untuk melakukan perbaikan, namun pasa UU pokoknya seperti UU Penanaman Modal belum dilakukan perubahan. Oleh karena itu, BPHN perlu untuk menganalisis dan mengevaluasi

peraturan

perundang-undangan

terkait

dengan

perizinan dibidang investasi khususnya UU Penanaman modal. Terima kasih kepada para Narasumber dan instansi terkait yang telah memberikan masukan sehingga laporan ini menjadi lebih sempurna. Laporan ini memang jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami terima dengan terbuka. Kiranya laporan ini dapat memenuhi harapan Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan dapat digunakan untuk bahan masukan perencanaan hukum nasional. Jakarta, November 2016 Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum,

Pocut Eliza, S.Sos.,S.H.,M.H.

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

BAB II

i iii

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ....................................................... B. Permasalahan ........................................................ C. Tujuan ................................................................... D. Ruang Lingkup Kegiatan ...................................... E. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum ................... F. Personalia Pokja .....................................................

1 12 13 13 14 21

POLITIK HUKUM A. Landasan Teori ...................................................... B. Politik Hukum UU No. 25 Tahun 2007 ..................

22 34

BAB III

PENYAJIAN HASIL PENGUJIAN KESESUAIAN NORMA DAN INDIKATOR, POTENSI TUMPANG TINDIH NORMA A. Inventarisasi peraturan perundang-undangan ....... 41 B. Matrik Pengujian kesesuaian norma dalam prinsip dan indikator dalam tiap-tiap peraturan dengan indikator ............................................................... 41 C. Matrik Pengujian terhadap Potensi Tumpang Tindih Dan Perbedaan dengan menggunakan 4 aspek, yaitu: Kewenangan pemerintah; Hak dan kewajiban; Perlindungan dan Penegakan Hukum ................... 54

BAB IV

ANALISIS A. Analisis terhadap prinsip dan indikator ................. 90 B. Analisis terhadap Potensi Tumpang Tindih Berdasarkan Aspek Kewenangan, Hak dan kewajiban, Perlindungan dan Penegakan hukum ................................................. 112 C. Analisis Implementasi ........................................... 164

BAB V

PENUTUP A. Simpulan ................................................................ B. Rekomendasi ..........................................................

218 222

iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi yang

bertujuan

meningkatkan

kualitas

kehidupan

dan

kesejahteraan semua warganya.1 Investasi dipandang sebagai salah

satu

kesejahteraan

cara

yang

rakyat

diyakini

dapat

dengan

meningkatkan

peningkatan

kegiatan

pembangunan infrastruktur yang menyerap tenaga kerja, serta memperbaiki

infrastruktur

seperti

listrik

yang

masih

kekurangan di berbagai daerah serta sarana dan prasarana lain

yang

dapat

mendukung

pembangunan.

Tujuan

penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara

lain

melalui perbaikan koordinasi antar instansi

pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan

perbaikan

berbagai

faktor

penunjang

tersebut,

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia, penegasan atas hal tersebut terkandung dalam pembukaan UUD 1945 beserta seluruh pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Batang Tubuh UUD yaitu bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pengejawantahan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi di Indonesia diterjemahkan dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Pemakaian asas kekeluargaan sebagai bentuk demokrasi ekonomi Indonesia yang tidak berdasarkan atas individualisme, tetapi untuk mencapai kemakmuran bersama dan sebagai penegasan kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia. (Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, (Jakarta : PSHTN FHUI, 2002), hlm. 56) 1

1

diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.2 Upaya antara

lain

pemerintah

untuk

memberikan

melalui

kepastian

hukum

perlindungan

dan

perbaikan

infrastruktur serta kemudahan tata cara perizinan, dsb. Kepastian hukum tentang penanaman modal diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berusaha mengakomodir perkembangan zaman, dimana peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. SKEMA PERAN INVESTASI DALAM NEGARA3 NEGARA BUTUH DANA Untuk Pembangunan

UU PM

INVESTASI LANGSUNG

Globalisasi Arus Modal Ceptat

Kegiatan Investasi Berpusat di daerah Kota dan Kabupaten

2 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang MOM Penanaman Modal. 3 Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, cetakan kedua (Jakarta: Sinar Grafika), 2013, hlm. 11

2

Terbitnya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal melahirkan harapan dalam iklim investasi di Indonesia. Disebut demikian karena selama ini undang-undang investasi yang ada dianggap sudah tidak memadahi lagi sebagai landasan hukum untuk menarik investor. Tidak berlebihan jika berbagai pihak menyebut undang-undang penanaman modal cukup kompetitif. Dengan kata lain, berbagai fasilitas yang diberikan kepada investor dalam rangka melakukan investasi cukup menarik. Artinya UU Penanaman Modal dapat dibandingkan

(comparable)

dengan

ketentuan

penanaman

modal Negara lain.4 Dengan diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2007 banyak perubahan yang terjadi antara lain a. perusahaan yang beroperasi di Indonesia adalah perusahaan nasional yang bermodalkan

dalam

negeri,

bermodalkan

asing/campuran

perusahaan dan

nasional

perusahaan

yang

asing;

b.

penanaman modal di Indonesia dapat dilakukan baik oleh WNI maupun

WNA,

perorangan

atau

badan

usaha,

dengan

memperoleh perlakuan yang sama; c. bidang usaha untuk penanaman modal yang terbuka persyaratannya ditetapkan dalam PP; d. penanaman modal dapat diberikan fasilitas sesuai Pasal 18 s/d 22 UU No. 25 Tahun 2007, hanya untuk PMA, wajib badan usahanya berbentuk perseroan terbatas; e. semua permohonan penanaman modal (penanaman modal yang memerlukan fasilitas, penanaman modal oleh perorangan atau perusahaan

nasional

yang

bermodalkan

asing

dan

perpanjangan izin PMDN dan PMA lama), diajukan melalui 4

Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, cetakan kedua, (Bandung: CV. Nuansa Aulia), 2010,

hlm.129.

3

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bawah koordinasi BPKM;

f.

Presiden

dapat

melimpahkan

pelaksanaan

kewenangan urusan Penanaman Modal yang diselenggarakan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (7) jo. Ayat (8) kepada Menteri terkait dan Menteri tersebut melimpahkan kembali kepada BKPM (sepanjang perusahaan nasional yang bermodalkan asing (PMA)/ perusahaan nasional (PMDN) atau perorangan WNI, yang memerlukan fasilitas) atau Presiden langsung memberi kewenangan kepada BKPM; g. Pemerintah mendahulukan Peraturan Presiden No. 76 dan 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan syarat, Peraturan Presiden No. 90 tentang BKPM dan Peraturan Presiden No. 38, namun Peraturan Presiden yang mengatur Tata Cara Pelayanan Satu Pintu belum ada. Akibatnya semua perizinan izin usaha yang diajukan sebelum UU No. 25 Tahun 2007 diundangkan, di semua instansi dihentikan, sebelum adanya Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelayanan Satu pintu.5 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kemudian diatur dalam Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal.6 Kebijakan Nasional PTSP memberikan kewenangan kepada Pemerintah

Pusat

untuk

mengkoordinasikan

kebijakan

penanaman modal antar instansi Pemerintah, antar instansi

Hendrik Budi Untung, op.cit., hlm.103-104 Fungsi Pembentukan PTSP adalah sebagai unit promosi dan informasi penanaman modal, sebagai skretariat/koordinator yang mendidtribusikan tugas ke dinas-dinas ke instansi terkait atau sebagai lembaga yang mempunyai otoritas mengeluarkan izin bagi penanaman modal. 5 6

4

Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, dan antar Pemerintah Daerah. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal tersebut dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk PTSP Pusat. Untuk Daerah diatur dalam Permendagri No. 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemerintah Pusat melayani investasi yang terkait dengan PMA; investasi bidang usaha yang strategis dan investasi yang wilayahnya terletak diantara provinsi-provinsi. Terobosan semacam PTSP perlu terus didukung dan dikembangkan. Para pejabat yang mempunyai otoritas harus mengedepankan semangat melayani, sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi penanam modal. Dari sisi jumlah, menurut data dari Kemendagri sampai dengan April 2015, seluruh provinsi yang berjumlah 34 telah membentuk PTSP, sedang di tingkat kabupaten/kota 90,8% daerah telah membentuk PTSP yang terdiri dari 372 PTSP Kabupaten dan 92 PTSP Kota. Adapun yang telah merampungkan SOP baru 192 Pemda. Kedepan perlu memulai proses integrasi layanan perizinan di PTSP Pusat dan Daerah, hal tersebut untuk mempermudah investor sekaligus menjawab keluhan para investor tentang ruwetnya birokrasi dan lamanya layanan dari segi waktu. Latar belakang pemberian fasilitas atau kemudahan berusaha dengan mengefektifkan kembali PTSP adalah antara lain: Nawa Cita yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara terkemuka dalam kemudahan berusaha; hasil survey kemudahan Berusaha/EODB dilakukan Bank Dunia terhadap 189 negara atas 10 indikator kemudahan berusaha bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan usaha; 5

RPJMN

Tahun

2015-2019:

Penurunan

prosedur

untuk

memulai usaha menjadi 7 hari dan 5 prosedur pada tahun 2019; Posisi Indonesia dalam EoDB 2014 (129), 2015 (128), 2016 (109) dan 2017 ditargetkan menjadi peringkat 40 sesuai arahan Presiden R.I.7 PERBANDINGAN PERINGKAT EODB 2016 NEGARA ASEAN8 NO.

INDIKATOR NEGARA

7 8

2016 Indone

Singa-

Malay-

Thai-

Bru

Viet-

Filipi-

-sia

pura

sia

land

nei

nam

na

PERINGKAT TOTAL

109

1

18

49

84

90

103

1.

Memulai Usaha (Starting a Business)

173

10

14

96

74

119

165

2.

Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with construction permit)

107

1

15

39

21

12

99

3.

Pendaftaran Properti (Registering property)

131

17

38

57

148

58

112

4.

Penyambungan Listrik (Getting electricity)

46

6

13

11

68

18

19

5.

Pembayaran Pajak (Paying taxes)

148

5

31

70

16

168

126

6.

Perdagangan Lintas Negara (Trading across boders)

105

41

49

56

121

99

95

Sumber BKPM Ibid.

6

7.

Akses Perkreditan (Getting credit)

70

19

28

97

79

28

109

8.

Perlindungan terhadap Investor Minoritas (Protecting minority investor)

88

1

4

36

134

112

155

9.

Penegakan Kontrak (Enforcing contract)

170

1

44

57

131

74

140

77

27

45

49

98

123

53

10.

Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving insolvency)

Latar

belakang

menempuh

jalan

lainnya

yang

mempermudah

membuat

para

Indonesia

pemodal

untuk

berinvestasi adalah adanya target sebagaimana digambarkan dalam Kebijakan Investasi Dalam RPJMN 2015-2019, Arah Kebijakan

Investasi

Nasional

adalah

Penguatan

Investasi

ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu pertama adalah Peningkatan

Iklim

Investasi

dan

Iklim

Usaha

untuk

meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; dan kedua adalah Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah. Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha (Arah Kebijakan Pilar 1) : menciptakan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan meningkatkan

efisiensi

proses

perijinan,

meningkatkan 7

kepastian

berinvestasi

dan

berusaha

di

Indonesia,

dan

mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan. Sasaran Pembangunan Penguatan Investasi (tahun 2019) : 1. Menurunnya

waktu

pemrosesan

perizinan

investasi

nasional menjadi maksimal 15 hari kerja per jenis perizinan di pusat dan daerah. 2. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (starting a business) menjadi 7 hari kerja dan menjadi 5 prosedur. 3. Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sebesar 12,1 persen. 4. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp. 933 triliun

dengan

kontribusi

PMDN

yang

semakin

meningkat menjadi 38,9 %. TARGET REALISASI INVESTASI PMDN DAN PMA 2015-20199 TAHUN INVESTASI Realisasi Investasi PMA dan PMDN Rasio PMDN

SATUAN

2015

2016

2017

2018

2019

Triliun Rupiah

519,5

594,8

678,8

792,5

933,0

33,8

35,0

36,3

37,6

38,9

%

Asumsi Nilai tukar ; Rp. 12.000,-/USD

Sumber : Kementerian Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional. 9

Pembangunan

Nasional/Badan

8

Terkait Investasi, apa yang menjadi harapan atau target dari Indonesia sebagaimana tersebut diatas, sepertinya belum bisa

terealisasi,

meskipun

ada

peningkatan

dari

tahun

ketahun, ini bisa dilihat dari realisasi investasi pada triwulan ketiga (Juli-September) tahun 2016 tercatat sebesar Rp 155,3 triliun, meningkat 10,7% dibandingkan periode yang sama Tahun 2015. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

mencapai

Rp

55,6

triliun,

meningkat

16,3%

dibandingkan periode sama tahun lalu, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 99,7 triliun atau tumbuh 7,8%. Untuk

realisasi

mencapai

453,4

investasi triliun,

dari

Januari-September

meningkat

13,4%

2016

dibandingkan

periode yang sama tahun sebelumnya (sebesar Rp 400 triliun). Realisasi

investasi

PMDN,

Januari-September

meningkat

18,8% sebesar Rp 158,2 triliun, sementara realisasi investasi PMA naik 10,6% sebesar Rp 295,2 triliun.10 Dengan Indonesia

kondisi

harus

lebih

seperti keras

tersebut

diatas

melakukan

mungkin

promosi

atau

pembenahan PTSP dan perizinan secara elektronik (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) untuk mendatangkan lebih banyak investor, dan yang paling penting adalah komitmen dari Pemerintah untuk menciptakan kepastian

hukum,

transparansi

serta

keamanan

dan

kenyamanan dalam berinvestasi. Hadirnya Paket Kebijakan Ekonomi XII dan PP No. 44 tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan 10

http://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita-investasi/bkpm-sampaiakhir-september-2016-realisasi-investasi-mencapai-rp-453-triliu, diakses tgl 5 November 2016.

9

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman peringkat

Modal,

adalah

kemudahan

dalam

berusaha,

rangka

meningkatkan

sehingga

investasi

diharapkan semakin meningkat. Paket Kebijakan Ekonomi Ke XII yang diumumkan Oleh Presiden Jokowi tanggal 18 April 2016, merupakan paket yang besar dan penting dengan cakupan yang luas. Paket-paket tersebut

menyangkut

10

indikator

tingkat

kemudahan

berusaha yang telah ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu : memulai usaha (starting business), perizinan terkait pendirian bangunan (dealing with construction permit), pembayaran pajak (paying taxes), akses perkreditan (getting credit), penegakan kontrak (enforcing contract), penyambungan listrik (getting electricity), perdagangan lintas Negara (trading across borders), penyelesaian perkara kepailitan (resolving insolvency), dan perlindungan terhadap investor minoritas (protecting minority investors). Salah satu realisasinya adalah penghapusan 5 (lima) perizinan yang menghambat kemudahan berusaha, serta menghapus perda-perda yang kontra produktif. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 mengatur ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal atau biasa disebut dengan Daftar Negatif Investasi. Adapun bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal terdiri atas: a. bidang usaha yang terbuka, merupakan bidang usaha yang

dilakukan

tanpa

persyaratan

dalam

rangka

penanaman modal;

10

b. bidang usaha yang tertutup, merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal; c. bidang

usaha

merupakan

yang

terbuka

bidang

usaha

dengan tertentu

persyaratan, yang

dapat

diusahakan untuk kegiatan penanaman modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk usaha mikro, kecil,

dan

menengah

serta

koperasi,

kemitraan,

kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanaman modal dari Negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Dengan aturan ini para investor dapat melihat dan mempelajari jika ingin memulai usaha atau mengembangkan usaha di suatu bidang, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sejatinya

peraturan

perundang-undangan

yang

dikeluarkan oleh Pemerintah akhir-akhir ini adalah untuk memberikan

gairah

atau

dorongan

para

investor

untuk

menanamkan modalnya. Tetapi apakah peraturan perundangundangan yang

ada sekarang ini yang jumlahnya sangat

banyak dapat memberikan dorongan berinvestasi atau justru menghambat

investasi?

Intervensi

pemerintah

terhadap

investasi adalah adanya instrument perizinan, hampir semua kementerian sektoral berwenang menetapkan perizinan baik yang bersifat teknis maupun perizinan usaha. Misalnya regulasi dasar agraria, regulasi tentang pendirian Perseroan Terbatas,

regulasi

terkait

kelistrikan,

pertambangan,

perpajakan, pemerintahan daerah, dan lain lain. Hal tersebut

11

bisa

menjadikan

peraturan

menjadi

tumpang

tindih,

inkonsistensi yang bisa menimbulkan kebingungan. Dari

permasalahan

yng

tergambar

diatas,

Tim

memandang perlu untuk menganalisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan

terkait

investasi.

Mengingat

bahwa

banyaknya regulasi dan tahapan dari investasi yang begitu panjang, maka Tim membatasi hanya membahas masalah pada

masalah

peraturan

perundang-undangan

terkait

penanaman modal, perizinan terkait Starting a Business (memulai berusaha) serta mekanisme perizinan.

B. Permasalahan Berdasarkan beberapa

uraian

permasalahan

pada yang

latar dapat

belakang,

terdapat

diidentifikasi

untuk

pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum mengenai Mekanisme Perizinan dalam rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi

di

Indonesia.

Adapun

permasalahan

dalam

kegiatan ini adalah: 1. Bagaimana

kesesuaian

norma

dengan

prinsip

dan

indikator (NKRI, Berkelanjutan, Keadilan, Demokrasi, Kepastian

Hukum

dan

Pencegahan

Korupsi)

terkait

mekanisme perizinan? 2. Bagaimana

analisis

dan

evaluasi

hukum

peraturan

perundang-undangan terkait mekanisme perizinan dalam rangka mendukung kemudahan Berinvestasi di Indonesia yang

berpotensi

tumpang

dengan

4

(empat)

aspek

kewenangan pemerintah, hak dan kewajiban, pelayanan dan penegakan hukum? 12

3. Bagaimana efektifitas penerapan Peraturan perundangundangan terkait mekanisme perizinan dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi di Indonesia? 4. Apakah rekomendasi yang akan diberikan terkait analisis dan evaluasi hukum dalam hal mekanisme perizinan dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi di Indonesia?

C. Tujuan Tujuan dilaksanakannya kegiatan analisis dan evaluasi hukum

mengenai

Mekanisme

Perizinan

dalam

rangka

Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia adalah : 1.

Untuk menilai kesesuaian norma dengan prinsip dan indikator (NKRI, Berkelanjutan, Keadilan, Demokrasi, Kepastian Hukum dan Pencegahan Korupsi) terhadap peraturan

perundang-undangan

mekanisme

perizinan

dalam

terkait rangka

dengan

Mendukung

Kemudahan Berinvestasi di Indonesia. 2.

Untuk

menganalisis

dan

mengevaluasi

peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan Mekanisme Perizinan

dalam

rangka

Mendukung

Kemudahan

Berinvestasi di Indonesia yang berpotensi tumpang tindih berdasarkan aspek kewenangan pemerintah, hak dan kewajiban, pelayanan dan penegakan hukum. 3.

Untuk menganalisis permasalahan efektifitas baik dari aspek

materi

pelayanan Mengenai

hukum,

hukum

dan

Mekanisme

kelembagaan budaya

dan

hukum

Perizinan

aparatur, masyarakat

dalam

rangka

Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia. 13

4.

Untuk memberikan rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait Mekanisme Perizinan dalam rangka

Mendukung

Kemudahan

Berinvestasi

di

Indonesia.

D. Ruang Lingkup Kegiatan Analisis dan evaluasi hukum ini dilakukan terhadap Peraturan perundang-undangan terkait dengan Mekanisme Perizinan dalam rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia berupa Undang-Undang, Perturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri atau Peraturan Setingkat Menteri. Undang-Undang yang dianalisis dan evaluasi adalah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai UU Pokok dan UU yang terkait dengan investasi seprti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan batubara, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

dan

UU

No.7

Tahun

2014

tentang

Perdagangan.

E. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum Analisis dan evaluasi hukum Mengenai Mekanisme Perizinan dalam rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah

data

sekunder,

berupa

Peraturan

Perundang14

undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi

dengan

diskusi

(focus

group

discussion/FGD),

dengan Nara Sumber dan rapat dengan stakeholder terkait dalam rangka mempertajam analisis : 1. Nara sumber - Ir. Yuliot., MM (BKPM) - DR. Paramita Prananingtyas, SH.,LL.M (Universitas Diponegoro) - Deddy Mulyadi (Sekretaris APINDO Jawa Tengah) - Chandra

Purnama

L,

SH.,MH

(UPT

PTSP

dan

Penanaman Modal Jawa Tengah) - Dr. Enny Sri Hartati (INDEF) - Prof. DR. Adler Manurung, SE.,SH., MH (Universitas Kristen Indonesia) - Dr.

An

an

Chandrawulan,

SH.LL.M(

Universitas

Padjajaran Bandung) - M. Syauqie Azar, SE.,MPP (LPPM FEB Universitas Indonesia) 2. Stakeholders, antara lain: - Bappenas - BKPM - Kementerian Keuangan - Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam - Kementerian Tenaga Kerja - PTSP DKI Jaya - Kementerian Perdagangan - Kementerian Perindustrian - Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup 15

- Kementerian Koperasi

Dalam rangka memecahkan masalah dan penilaian, analisis dan evaluasi hukum ini menggunakan instrument Analisis dan Evaluasi (Intrumen AE) yang terdiri instrumen AE normatif dan instrumen AE empiris. Instrument AE Normatif berupa table pemenuhan indikator-indikator prinsip dan table penilaian

potensi

tumpang

tindih

norma

dari

aspek

kewenangan, hak dan kewajiban, pelayanan dan penegakan hukumnya. Penggunaan Instumen AE normatif ini dilakukan dengan

metode

yuridis

normatif.

Sedangkan

instrument

Analisis dan Evaluasi empiris berupa masalah-masalah yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan Peraturan Perundangundangan dan aspek budaya hukum. Penggunaan instrumen AE empiris ini dilakukan dengan metode yuridis empiris, yang datanya diperoleh dari forum FGD dan diskusi publik. Pengumpulan

data

dalam

penelitian

kepustakaan

dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari: 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang

mengikat

berupa

UUD

NRI

Tahun

1945,

peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi

serta

dokumen

hukum

lainnya

yang

berkaitan dengan Mekanisme Perizinan dalam rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia. 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti risalah sidang, dokumen penyusunan peraturan yang terkait dengan penelitian ini dan hasil-hasil penelitian, kajian, jurnal dan hasil pembahasan dalam berbagai media. 16

3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian. Analisis

dan

evaluasi

ini

dilakukan

menggunakan

beberapa dimensi penilaian yaitu : 1) penilaian berdasarkan kesesuaian norma dengan prinsip dan indikator; 2) penilaian berdasarkan potensi disharmonisasi baik pasal-pasal dalam suatu maupun pasal-pasal antar undang-undang; dan 3) penilaian

berdasarkan

efektifitas

implementasi

Peraturan

perundang-undangan. Penggunaan penilaian ketiga dimensi tersebut dapat diuraikan : 1. Penilaian berdasarkan kesesuaian norma dengan prinsip dan indikator Setiap

ketentuan

pasal

dinilai

kesesuaiannya

dengan prinsip dan indikator yang telah ditentukan dan disesuaikan

dengan

bidang

ekonomi,

keuangan,

industry, perdagangan dan infrastruktur. Adapun prinsip dan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut: a. Prinsip NKRI, dengan indikator: 1) Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan ekonomi, keuangan,

industri,

perdagangan

dan

infrastruktur; 2) Adanya aturan yang jelas tentang peningkatan kesempatan dan kemampuan daya olah dalam dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur di dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian bangsa; 17

3) Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan kepemilikan

dan

pengelolaan

individu

dan

korporasi di bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur; 4) Adanya pembagian kewenangan dan pedoman hubungan tata kerja antar sektor pembangunan pusat dan daerah serta antar daerah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dam infrastruktur agar sejalan

dengan

kebijakan

dan

kepentingan

nasional. b. Prinsip Berkelanjutan, dengan indikator: 1) Adanya aturan yang jelas yang menjamin daya dukung dan daya tampung serta pengendalian produksi; 2) Adanya aturan yang jelas yang mengedepankan fungsi kepentingan umum yang terukur serta ditujukan

untuk

konservasi

keanekaragaman

hayati dan berdasarkan nilai-nilai budaya lokal; 3) Adanya

aturan

yang

jelas

yang

mewajibkan

perencanaan pengelolaan pembangunan ekonomi, keuangan,

industri

dan

perdagangan

infrastruktur didasarkan pada prinsip

dam kehati-

hatian; 4) Adanya

aturan

yang

mengatur

kewajiban

menghitung dampak negative yang akan muncul dalam pembangunan ekonomi, keuangan, industri dan

perdagangan

dam

infrastruktur

dan

memasukkannya dalam biaya pengelolaan.

18

c. Prinsip Keadilan, dengan indikator: 1) Adanya aturan yang jelas yang menjamin pola pembangunan

bidang

ekonomi,

keuangan,

industri, perdagangan dan infrastruktur

yang

sesuai dengan generasi kini dan akan datang; 2) Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat

hukum

adat,

masyarakat

lokal,

perempuan dan masyarakat marginal lainnya. d. Prinsip Demokrasi, dengan indikator: 1) Adanya

aturan

perlindungan

yang

sebagai

pembangunan keuangan,

menjadikan dasar

dan

dan

pengelolaan

industri,

semangat

sentral

dari

ekonomi,

perdagangan

dan

infrastruktur; 2) Adanya

aturan

mengeluarkan

yang

menjamin

pendapat,

kebebasan kebebasan

persuratkabaran dan kebebasan berkumpul; 3) Adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik

dalam

pembangunan

dan

pengelolaan

ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur, a.l. dalam proses penerbitan izin; 4) adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis; 5) Adanya

aturan

substantive

yang jelas tentang partisipasi

masyarakat,

termasuk

masyarakat

marginal dan pelaku usaha kecil dan menengah, dalam

dalam

pembangunan

dan

pengelolaan

ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur; 19

6) Adanya aturan yang menjamin Sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif. e. Prinsip Kepastian Hukum, dengan indikator: 1) Adanya aturan yang jelas mengenai asas, norma, dan kaidah penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan

ekonomi,

keuangan,

industri,

perdagangan dan infrastruktur yang adil, serta dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik; 2) pembentukan

aturan

perundang-undangandi

bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang berdasarkan kajian ilmiah (scientific based); 3) Adanya aturan mengenai tindakan atas peraturanperaturan-peraturan

yang

bertentangan

atau

tumpang tindih di bidang SDA-LH. f. Prinsip Demokrasi, dengan indikator: 1) Adanya penyataan yang jelas terkait mekanisme pencegahan

korupsi

(seperti

transparansi

dan

akuntabilitas); 2) Adanya aturan yang jelas mengenai pencegahan korupsi. 2. Penilaian berdasarkan potensi disharmonisasi/tumpang tindih Analisis

disharmonisasi

atau

tumpang

tindih

didasarkan pada 4 aspek yaitu : a) kewenangan; b) hak dan

kewajiban;

c)

perlindungan

hukum

dan

d)

20

penegakan

hukum.

Analisis

ini

dilakukan

untuk

mendapatkan temuan yang bersifat normative. 3. Penilaian berdasarkan efektifitas implementasi Peraturan perundang-undangan Pelaksanaan

analisis

dan

evaluasi

hukum

dilakukan dengan kegiatan meliputi: a) Melakukan terhadap

inventarisasi

Peraturan

sekaligus

penjabaran

perundang-undangan

atau

kebijakan yang mendukung mekanisme perizinan; b) Melakukan yang

inventarisasi

timbul

dalam

permasalahan pelaksanaan

hukum perizinan

(permasalahan non regulasi); c) Melakukan

analisis

dan

efektifitas

implementasi

normative

dan

evaluasi berdasarkan

empiris

terkait

terhadap temuan

pelaksanaan

perizinan; d) Menyusun simpulan dan rekomendasi. F. Personalia Tim Pokja AE Hukum Mengenai Perizinan dalam rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia Ketua

: Sukesti Iriani, S.H., M.H.

Sekretaris

: Nurhayati, SH.,M.Si.

Anggota

: 1. Tyas Dian Anggraeni, S.H., M.H. 2.

Endang Wahyuni Setyawati, S.E.

3.

Mela Sari, S.H.

Kesekretariatan: Nurdin Rudiono, S.H.

21

BAB II POLITIK HUKUM

A. Landasan Teori 1. Penanaman Modal Istilah penanaman modal atau investasi berasal dari bahasa latin, yaitu “investire” (memakai), sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut “investment”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi berarti (i) penanaman modal atau uang di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; atau (ii) jumlah uang atau modal yang ditanam. Istilah investasi dan penanaman modal sering digunakan secara bergantian. Kendati demikian, dalam lingkup penggunaannya, istilah investasi sering digunakan dalam

kegiatan

penanaman

bisnis

modal

atau

banyak

usaha,

sedangkan

digunakan

dalam

istilah bahasa

peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 1 angka (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan definisi ini terdapat unsurunsur dalam kegiatan penaman modal yaitu : a. Modal, didefinisikan sebagai asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh pennama modal yang mempunyai nilai ekonomis. b. Modal Asing ; didefiniskan sebagai modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, 22

badan usha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. c. Modal dalam negeri; didefinisikan sebagai modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum; d. Penanam Modal; merupakan perseorangan atau badan usaha yang mealkukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing; e. Penanam

Modal

Dalam

negeri;

merupakan

perseorangan warga negara Indonesia , badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara RI; f. Penanam

Modal

Asing;

merupakan

perseorangan

warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia; Berdasarkan unsur-unsur tersebut dalam kegiatan penanaman modal dapat diidentifikasi menjadi 2 unsur besar yaitu Modal dan Penanam Modal, yang kemudian kedua unsur itu dikelompokan menjadi 2 yaitu asing dan dalam negeri. Dengan demikian UU Nomor 25 Tahun 2007 mengatur kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Negeri (PMDN). Hal ini berbeda dengan UU sebelumnya yang memisahkan pengaturan penanaman modal antara penanaman modal asing negeri (UU Nomor 1 23

Tahun 1967) dan penanaman modal dalam negeri Nomor

6

Tahun

1968).

PMDN

merupakan

(UU

kegiatan

menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, sedangkan PMA merupakan kegiataan menanam modal untuk

melakukan

dilakukan

oleh

menggunakan

usaha

di

penanam

modal

asing

wilayah

modal

negara

RI

yang

baik

yang

maupun

yang

asing

sepenuhnya

,

berpatungan denagan penanam modal dalam negeri. 11 Kegiatan penanaman modal baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negari diharapkan dapat meningkatkan perekonomian negara. Dengan adanya penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri akan banyak menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru yang pada akhirnya akan mengurangi

pengangguran

dan

merangsang

terjadinya

pertumbuhan ekonomi. Masuknya modal asing ke dalam suatu negara mengakibatkan perluasan lapangan kerja, alih teknologi, mengembangkan industri substitusi import untuk menghemat devisa, mendoroong berkembangnya industri barang-barang ekspor non

migas untuk mendapatkan

devisa, pembangunan prasarana serta dapat membangun daerah

tertinggal12.

Penanaman

modal

merupakan

komponen utama dalam menggerakan roda perekonomian suatu negara. Oleh karena itu peranan pemerintah sangat penting dalam menjaga kelangsungan investasi. 11 12

Pasal 1 angka (3) UUPM Trijoyo Ariwibowo, Implementasi Daftar Negatif Investasi Terhadap Perusahaan Publik: Study Pada Pt Indosat Tbk-Qtel, Skripsi, FHUi Depok, 2000, hal, 20.

24

Teori-teori yang berkaitan dengan kepentingan negara dalam bidang investasi tinjauannya adalah dari sudut pandang kepentingan pembangunan ekonomi, yaitu melihat segi kepentingan ekonomi yang menjadi dasar pertimbangan perumusan

kebijakan,

lazimnya

meminjam

teori-teori

ekonomi pembangunan sebagai dasar pijakan kebijakan hukum investasi yang cukup populer, antara lain:13 1. Neo-Classical Economic Theory Teori ini berpendapat bahwa Foreign Direct Investment (FDI)

memiliki

pembangunan

kontribusi ekonomi

host

positif country.

terhadap Fakta

menunjukkan modal asing yang dibawa ke host country mendorong modal domestik menggunakan hal tersebut

untuk

kesimpulan

berbagai

Sornarajah

usaha. investasi

Sejalan

dengan

asing

secara

keseluruhan bermanfaat atau menguntungkan host country sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. 2. Dependency Theory Teori ini secara diametral berlawanan dengan ekonomi klasik yang berpendapat foreign investment tidak menimbulkan makna apa pun bagi pembangunan ekonomi di host country. Mereka berpendapat bahwa foreign investment menindas pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan ketidakseimbangan pendapatan di

13

Arsdiansyah., Teori-Teori Hukum Investasi dan Penanaman Modal., https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/26/teori-teorihukum-investasi-dan-penanaman-modal/, diakses tgl 22 Oktober 2016.

25

host country seperti pernyataan Rothgeb.Teori ini berpendapat Foreign Direct Investment tampaknya sebagai ancaman terhadap kedaulatan host country dan terhadap kebebasan pembangunan kehidupan sosial dan budaya karena investasi asing cenderung memperluas

yurisdiksi

menggunakan

pengaruh

kekuatan pemerintah asing terhadap host country sehingga pengaruh politik investasi asing terhadap host country cukup besat 3. The Middle Path Theory Banyak negara berkembang mengembangkan regulasi antara lain mengatur penapisan dalam perizinan dan pemberian

insentif

melalui

kebijakan

investasi.

Menurut teori ini investasi asing memiliki aspek positif dan aspek negatif terhadap host country, karena itu host country harus hati-hati dan bijaksana. Kehatihatian dan kebijaksanaan dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan regulasi yang adil. 4. State/Government Intervention Theory Pendukung terhadap berkembang

teori

ini

berpendapat,

invant

industries

dan

kompetensi

perlindungan

di

negara-negara

dengan

industri

di

negara-negara maju merupakan hal yang esensial bagi pembangunan nasional (Grabowski).Teori ini melihat pentingnya

peran

negara

yang

otonom

yang

mengarahkan langkah kebijakan ekonomi termasuk investasi,

peran

negara

dipercaya

akan

bisa

mengintervensi pasar untuk mengoreksi ketimpangan pasar dan memberikan perlindungan kepada invant 26

industries,

kepentingan

masyarakat,

pengusaha

domestik dan perlindungan lingkungan. Peran negara juga dapat memberi perlindungan bagi kepentingan para investor termasuk investor asing. Teori-teori

tersebut

menggambarkan

beberapa

pemikiran untuk memahami kebijakan investasi sebagai dasar pertimbangan kebijakan hukum investasi dan sisi kepentingan dan kedaulatan host country. Di Indonesia saat

ini

investasi

membantu

asing

dibutuhkan

meningkatkan

meningkatkan

karena

pendapatan

perekonomian

masyarakat,

dapat negara, serta

pendapatan asli daerah. Dengan demikian teori klasik dapat diterapkan dalam rangka menerapkan investor asing ke Indonesia. Prinsip prinsip hukum ekonomi internasional harus diterapkan di Indonesia untuk menarik para invesor asing menanamkan modalnya. Prinsip prinsip itu diantaranya prinsip “fair dan equitable” dan prinsip tanggung jawab negara sebagai kerangka acuan dan/atau sebagai dasar pengaturan penanaman modal asing14. Tujuannya untuk mewujudkan perlakuan yang sama

antara investor asing

dan investor dalam negeri. UU No. 25 Tahun 2007 telah menganut

prinsip

National

Treatment

dan

general

elimination of quantitative restriction sebagaimana dalam TRIMs (Trade related Investment Measures)15 bahwa tidak Ibid. TRIMs adalah perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut atau berkaitan dengan perdagangan. Kesepakatan TRIMs dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapus kegiatan perdagangan dan meningkatkan kebebasan kegiatan investasi antar negara. Tujuan utama TRIMs adalah untuk menyatukan kebijakan dari negara-negara anggota dalam hubungannya dengan 14 15

27

ada diskriminasi bagi penanam modal di negara negara anggota

GATT

pengecualian Treatment

Di dalam

dan

dalam

TRIMs

penerapan

general

juga

memberikan

ketentuan

elimination

of

National

quantitative

restriction. Tetap ada perbedaan antara modal asing dan modal dalam negeri, seperti bentuk badan usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan bersyarat, serta tidak semua bidang usaha untuk penanaman modal terbuka untuk asing. Prinsip ini dapat terlihat di Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang memberikan perlakuan yang sama antara penanaman modal

dalam negeri dengan tetap mengacu kepada

kepentingan nasional. Kaidah dalam Pasal 4 ayat (2) ini mengandung 2 variabel yang harus dimaknai secara utuh yakni kewajiban memberikan perlakuan yang sama dan mengacu

pada

kepentingan

nasional.

Artinya

dalam

keadaan-keadaan tertentu perlakuan sama tersebut dapat diterapkan kepada penanaman modal asing. Pasal 12 investasi asing dan mencegah proteksi perdagangan sesuai dengan prinsipprinsip GATT. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar perundingan yang mengarahkan negara-negara penerima modal mengatur investasi asing di negara tersebut. TRIMs melarang pengaturan-pengaturan penanaman modal asing yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip GATT 1994, sebagai instrumen untuk membatasi penanaman modal asing, namun ada pengecualianpengecualian tertentu asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu juga.Hal ini sangat penting diketahui para pengusaha di Indonesia sehingga mereka dapat melihat sejak dini kebijakan-kebijakan internasional yang sangat signifikan mempengaruhi pengembangan usaha di kemudian hari. World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satusatunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negar Pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara pendiri Word Trade Organization (WTO) dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Oleh sebab itu, apapun alasannya, cepat atau lambat, kebijakan-kebijakan investasi di Indonesia harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Konvensi Organisasi Perdagangan Dunia tersebut.

28

UUPM merupakan pengecualian atas prinsip perlakuan yang sama karena penanaman modal di Indonesia tidak membuka seluruh sektor usaha ke investor asing. Sebagai tindak lanjut Pasal 12 ini Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dalam menarik para calon investor faktor kepastian hukum adalah faktor/patokan utama yang tidak kalah pentingnya

disamping

faktor

kestabilan

politik

dan

ekonomi. Faktor kestabilan politik merupakan aspek yang sangat diperhatikan oleh investor. Konflik vertikal (antara elit

politik)

dan

konflik

horizontal

(antar

kelompok

masyarakat) harus tidak terjadi dalam usaha penanaman modal asing di Indonesia. Demikian pula faktor ekonomi seperti ketersediaan sumber daya alam merupakan daya tarik ekonomi yang kuat untuk menarik investor asing. Namun daya tarik ekonomi juga berkaitan dengan faktor politik, karena apabila keadaan politik nasional kondusif maka kinerja perekonomian suatu negara juga kondusif, karena faktor politik dan faktor ekonomi merupakan sistem yang

saling

mempengaruhi.

Investor

membutuhkan

kepastian hukum sebab dalam melakukan investasi selain tunduk kepada ketentuan hukum investasi, juga ada ketentuan

lain

yang

ketenagakerjaan

dan

terkait

antara

masalah

lain

perpajakan,

pertanahan.

Semua 29

ketentuan ini menjadi pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi. Para investor mengharapkan aturanaturan

hukum

penanaman

modal

yang

memberikan

kemudahan, perlindungan hukum dan kepastian hukum. Adanya

sistem

hukum

yang

memberi

keadilan

dan

kepastian hukum membuat para investor asing tidak mengalihkan modalnya ke negara lain.beberapa hal penting yang harus dipenuhi untuk menarik modal asing ke suatu negara antara lain :16 a. Peraturan

peraturan

kebijakan

yang

tetap

dan

konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha mereka; b. Prosedur perijinan yang tidak berbelit belit yang dapat mengakibatkan biaya yang tinggi; c. Jaminan terhadap investasi mereka dan proteksi hukum mengenai hak atas kekayaan milik investor; d. Sarana

dan

prasarana

yang

dapat

menunjang

terlaksananya investasi mereka dengan baik. 2. Perijinan Sebagaimana di jelaskan diatas bahwa salah satu hal penting yang harus dipenuhi untuk menarik modal asing adalah adanya prosedur perijinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan biaya yang tinggi. Perijinan pada dasarnya merupakan suatu instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengatur kegiatan kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan 16

Trijoyo Ariwibowo, op.cit, hal. 24.

30

bagi kepentingan umum melalui mekanisme perijinan. Oleh karena itu kebijakan perijinan harus didasarkan pada prinsip bahwa kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang, kecuali memiliki ijin terlebih

dahulu

berwenang.

dari

Menurut

pemerintah Syafrudin,17

atau

instansi

perijinan

yang

tidak lahir

dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh wewenang yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undangundang/chief executive). Pada akhirnya pemberian izin oleh pemerintah

kepada

orang/individu

dan

badan

hukum

dilaksanakan melalui surat keputusan atau ektetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara. Untuk mengatasi permasalahan perijinan di bidang investasi

perlu

dilakukan

desentralisasi

perijinan

(decentralized licensing) yang dinilai sebagai salah satu alternatif solusinya. Desentralisasi perijinan merupakan format kebijakan pemerintah yang penting sejalan dengan kebutuhan untuk menata sistem investasi sebagai pilar utama perekonomian Indonesia. Dikaitkan dengan teori kebijakan

publik,

perijinan

merupakan

bagian

dari

command and control, yaitu pendekatan kebijakan investasi dari sudut kewenangan regulasi pemerintah. Ijin dapat diartikan

sebagai

suatu

persetujuan

dari

penguasa

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah

17

Ateng syafrudin, Pengertian Perizinan, diakses dari http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html, diakses pada tanggal 20 September 2016.

31

untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan ketentuan larangan peraturan perundang-undangan18. Berdasarkan

hal

tersebut,

perijinan

akan

selalu

berkaitan dengan aktivitas pengawasan terhadap aktivitas yang

menjadi

objek

perijinan.

Pengawasan

terhadap

investasi sebagai objek perijinan mencakup 3 aspek yaitu pemberi ijin (aparat perijinan), pelaku investasi (subjek perijinan), dan aktivitas investasi (objek perijinan), dengan uraian sebagai berikut :19 -

Pemberi ijin; Pengawasan terhadap pemberi ijin harus diberi makna kebutuhan untuk membenahi kondisi birokrasi,

dengan

melakukan

pengawasan

secara

intensif dan efektif terhadap aparat pemerintahan; -

Pelaku investasi; subjek perijinan (pelaku investasi) menjadi

faktor

yang

sangat

menentukan

untuk

memperkuat sistem pengawasan birokrasi itu sendiri. Pelaku investasi harus memiliki visi investasi yang jelas dalam kaitannya dengan kemanfaatan publik (public

benefit)

dari

investasi

yang

ditanamkan.

Sehubungan dengan aktivitas investasi oleh pelaku investasi,

grand

design

mengenai

peta

investasi

diharapkan dapat ditempatkan dalam suatu strategi investasi yang mampu meresistensi langkah-langkah pragmatic dalam investasi yang melulu berorientasi profit tanpa meninjau segi kemanfaatannya bagi publik dan negara.

18

Luna Destia, Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Skripsi, hal 32.

19

Ibid, hal. 33.

32

-

Objek

perijinan;

aktivitas

investasi

harus

dapat

dilakukan secara mudah sejauh telah dipenuhi syaratsyarat dalam perijinan, antara lain syarat yang menyangkut investasi yang berwawasan lingkungan (eco-investment) dan bersifat padat karya. Wawasan lingkungan diperlukan agar investasi yang dilakukan tidak

menimbulkan

kerusakan

lingkungan.

Sedangkan harus bersifat padat karya artinya mampu membuka peluang pekerjaan bagi tenaga kerja lokal. Hal tersebut dilakukan dengan membuat desain perijinan

investasi

terpadu

dalam

konteks

desentralisasi perijinan, sehingga dapat mengatasi keruwetan birokrasi perijinan yang selama ini dinilai memberi

peluang

bagi

aparat

perijinan

untuk

mengambil keuntungan tidak resmi yang berdampak pada tingginya social cost dalam investasi. Partisipasi publik dan pengawasan media massa dalam turut melakukan

pengawasan

publik

akan

mendorong

perwujudan good governance yang menjadi faktor positif bagi investasi.

Dalam memberikan perijinan pemerintah harus didasari pada pertimbangan sebagai berikut : 1. Melindungi kepentingan umum 2. Menghindari eksternalitas negatif 3. Menjamin pembangunan sesuai rencana serta standar kualitas minumum yang ditetapkan.

33

Sebagai

instrumen

pengendalian,

perijinan

memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai acuan. Perizinan pada dasarnya dapat dikalsifikasikan menjadi dua yaitu: 1. Lisensi (License) yaitu izin yang diperlukan untuk suatu kegiatan tertentu yang tidak memerlukan ruang misalnya SIUP, Izin Prinsip, Izin Trayek, SIM dan lain-lain. 2. Izin (Permit) yaitu izin yang berkaitan dengan lokasi serta pemanfaatan dan kualitas ruang, mislanya izin lokasi, izin pemanfaatan ruang, misalnya SITU; lingkungan, misalnya AMDAL, HO, konstruksi misalnya IMB; khusus pemanfaatan SDA misalnya SIPA.

B. Politik

Hukum

UU

Nomor

25

Tahun

2007

tentang

Penanaman Modal Negara-negara berkembang meyakini bahwa penanaman modal sebagai suatu keharusan karena penanaman modal merupakan salah satu motor penggerak roda ekonomi agar suatu negara dapat mendorong perkembangan ekonominya selaras dengan tuntutan perkembangan masyarakatnya. Setiap negara

selalu

berusaha

meningkatkan

pembangunan,

kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu

34

dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya. Alasan pertama suatu negara membuka diri terhadap penanaman modal asing, termasuk Indonesia, adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (economic growth), guna memperluas lapangan kerja. Dengan masuknya modal asing tujuan-tujuan lain ingin dicapai seperti mengembangkan industri

substitusi

import

untuk

menghemat

devisa,

mendorong ekspor non-migas untuk meningkatkan devisa, alih teknologi, daerah

membangun

prasarana,

tertinggal. Dari sudut

pelaksanaan

penanaman

dan

mengembangkan

pandang ini jelas bahwa

modal

asing

merupakan

suatu

keniscayaan bagi negara berkembang seperti Indonesia dan memiliki tujuan yang mulia dalam kehidupan bernegara sesuai dengan

amanat

Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1945. Masalah modal asing di Indonesia sudah sejak awal kemerdekaan menjadi bagian dari pemikiran aktual program ekonomi Indonesia. Ini berkaitan dengan konsep perubahan ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Secara esensial konsep ekonomi nasional salah satu dimensinya adalah sebuah perekonomian dimana pemilikan, pengawasan, dan pengelolaan di bidang ekonomi berada di tangan golongan pribumi. Hal ini berarti ada pandangan dan usaha untuk mengalihkan

struktur

perekonomian

kolonial

menjadi

perekonomian nasional. Perekonomian keterbukaan

global

Indonesia

menuntut

terhadap

adanya

sikap

asing

dalam

modal

pembangunan ekonomi nasional, karena Investasi bagi suatu negara

merupakan

suatu

keharusan

atau

keniscayaan. 35

Investasi adalah merupakan salah satu motor penggerak roda ekonomi agar suatu negara dapat mendorong perkembangan ekonominya

selaras

dengan

tuntutan

perkembangan

masyarakatnya. Di sisi lain, kepentingan dan kedaulatan ekonomi nasional harus menjadi tumpuan utama dalam setiap kebijakan di bidang perekonomian. Untuk menemukan jalan keluar atas polemik ini, kebijakan penanaman modal asing di Indonesia tentunya harus dikembalikan kepada hukum dasar (grundnorm) perekonomian nasional sebagaimana digariskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang didalamnya terdapat cita-cita bangsa yakni kebebasan untuk hidup mandiri membangun masyarakat adil dan makmur di atas tanah tumpah darah yang kaya akan berbgai sumber alam untuk bergerak bebas didunia atas dasar persamaan drajat dan mewujudkan satu dunia yang damai. Dalam RPJMN 2015-2019, sasaran yang hendak dicapai terkait dengan peningkatan investasi adalah : 1. Meningkatnya pertumbuhan investasi atau pertumbuhan modal tetap bruto (PMBT) menjadi sebesar 11,3 persen pada tahun 2019. 2. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha menjadi 4 hari dan menjadi 3 prosedur. 3. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi 993 triliun pada tahun 2019 dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi 36%. Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha ditingkat pusat dan daerah yang inklusif dan lebih 36

berdaya saing, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan

usaha

di

Indonesia

pada

sektor

produktif

dengan

mengutamakan sumber daya lokal. Strategi pembangunan untuk peningkatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu pertama; Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis, dan kedua; Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah. Untuk meningkatkan jumlah investor yang masuk ke Indonesia dan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah dalam pasal 4 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 (UUPM) menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk: 1. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan 2. Mempercepat peningkatan penanaman modal. Sesuai dengan kebijakan dasar yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut, pemerintah melakukan perlakuan yang sama kepada penanam modal, yaitu bahwa pemerintah tidak melakukan pembedaan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia kecuali ditentukan lain oleh ketentuan undang-undang. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan

penanaman

modal

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan serta membuka kesempatan 37

bagi berkembangnya usaha mikro, menengah, kecil dan koperasi. Untuk mempercepat dan menciptakan iklim investasi yang kondusif yang menjamin daya dukung dan daya saing yang telah dilakukan oleh Pemerintah selain mengeluarkan peraturan pelaksanaan juga dengan mengeluarkan berbagai paket kebijakan yang sampai dengan Tahun 2016 ini ada XII paket, yang terkait erat dengan investasi ada beberapa paket, yaitu : - Paket I : 1. Mendorong daya saing industri melalui deregulasi, debirokrasi, penegakan hukum dan kepastian usaha. 2. Mempercepat proyek strategi nasional, menghilangkan hambatan, 3. Meningkatkan investasi di sector property (rumah untuk yang bergaji rendah). - Paket II: 1. Kemudahan layanan investasi 3 jam. 2. Pengurangan tax allowance dan tax holiday lebih cepat. 3. Pemerintah tidak pungut PPn untuk alat transportasi. 4. Insentif fasilitasi di kawasan Pusat Logistik Berikat. 5. Insentif pengurangan pajak deposito 6. Perampingan izin sector kehutanan (dari 14 izin menjadi 6 izin). - Paket III: 1. Penurunan harga BBM, listrik dan gas. 2. Perluasan menerima KUR (bunga 22% menjadi 12%). 3. Penyediaan

izin

pertanahan

untuk

kegiatan

penanaman modal. 38

- Paket VI : 1. Upaya

menggerakkan

perekonomian

di

wilyah

pinggiran dengan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus. 2. Penyediaan air untuk msyarakat secara berkelnjutan dan berkeadilan. 3. Simplifikasi perizinan di BPOM - Paket VII : 1. Keringanan

PPh

21

untuk

perusahaan

yang

mempunyai karyawan lebih dari 5000 orang. 2. Revisi PP No. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitasi PPh untuk Penanaman Modal di Bidang tertentu dan di Wilayah tertentu. 3. Kemudahan untuk mendapatkan sertificat tanah bagi pedagang kaki lima di sejumlah daerah. 4. BKPM

menambah

jumlah

perizinan

yang

dapat

diperoleh investos dalam 3 jam, yang semula 3 menjadi 8 jenis perizinan. -

Paket X ini merupakan revisi dari DNI : Revisi daftar negatif investasi (DNI) yang sebelumnya diatur dalam Perpres No 34/2014. Kebijakan ini juga untuk memotong mata rantai oligarki dan kartel yang selama ini hanya dinikmati kelompok tertentu.

-

Paket XII : Pemerintah memangkas sejumlah izin, prosedur, waktu, dan biaya untuk kemudahan berusaha di Indonesia (mempermudah berbagai prosedur agar mempersingkat waktu berusaha di Indonesia).

39

Pentingnya menaikkan peringkat Ease of Doing Business (EODB) atau Kemudahan Berusaha Indonesia hingga ke posisi 40. Untuk itu harus dilakukan sejumlah perbaikan, bahkan upaya ekstra, baik dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya, agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia terutama bagi UMKM, semakin meningkat.

40

BAB III PENYAJIAN HASIL PENGUJIAN KESESUAIAN NORMA DAN INDIKATOR, POTENSI TUMPANG TINDIH NORMA

A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan 1. Undang-Undang a. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal b. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan c. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan d. UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) e. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup f. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah g. UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 2. Peraturan Pemerintah a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas 3. Peraturan Presiden a. Perpres No 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang penanaman modal.

B. Penilaian Kesesuaian Prinsip dan Indikator UU yang Terkait Mekanisme Perizinan 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal UU Penanaman Modal terdiri dari 40 (Empat puluh) pasal

dan

berlaku

seluruhnya.

Penilaian

terhadap

41

kesesuaian norma UU Penanaman Modal dengan prinsip dan indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut: NO.

PASAL

KESESUAIAN Prinsip

ANALISIS/

Indikator

KETERANGAN

1.

Pasal Keadilan 10 ayat (1)

Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal lainnya.

Dalam Pasal ini tidak ada keterlibatan masyarakat hukum adat, atau,masyarakat lokal secara tersurat sebagaimana dimaksud dalam indikator. Dalam pasal ini perlu penekanan pada kata “masyarakat lokal” atau “masyarakat hukum adat”

2.

Pasal Demokrasi 13 ayat (1)

Adanya aturan yang jelas tentang partisipasi substantive masyarakat, termasuk masyarakat marginal dan pelaku usaha kecil dan menengah, dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur;

Dalam pasal ini tidak terlihat adanya partisipasi substantive masyarakat (ikut serta dalam penentuan arah kebijakan), melainkan kebijakaan tersebut ditetapkan oleh pemerintah. Bahwa kebijakan sebaiknya mulai dari bottom up.

Dari penilaian terhadap kesesuaian prinsip dan indikator UU Penanaman Modal, ada 2 (dua) pasal yang tidak memenuhi kesesuaian prinsip dan indikator.

42

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan NO.

PASAL

KESESUAIAN Prinsip

1.

Pasal 42 s/d Pasal 49

NKRI

Indikator

Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur

ANALISIS/ KETERANGAN

Pembatasan keikutsertaan asing disini diartikan sebagai mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki ijin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, larangan mepekerjakan tenaga kerja asing bagi pemberi kerja perseorangan, diperbolehkan mempekerjakan tenaga kerja asing tetapi dibatasi pada jabatan dan waktu tertentu.Ketentuan Penggunaan tenaga kerja asing ini telah ditindaklanjuti dengan Permenaker No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan Permenaker No. 35 Tahun 2015, dimana awalnya dalam permenaker No. 16 Tahun 2015 pemerintah mempeketat penggunanaan tenaga kerja asing, namun dalam permenaker No. 35 Tahun 2015 sebaliknya pemerintah memperlonggar 43

NO.

PASAL

KESESUAIAN Prinsip

Indikator


penggunaan tenga kerja asing. Oleh karena itu dalam tataran paraktis hal ini tidak memenuhi prinsip NKRI (nasionalitas) 2.

Pasal 16 , Pasal 27

Demokrasi

Adanya aturan yang jelas tentang partisipasi substantive masyarakat, termasuk masyarakat marginal dan pelaku usaha kecil dan menengah, dalam pembangunan dan pengelolaan ketenagakerjaan;

Pasal 16, Pasal 27, dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi karena tidak adanya partisipasi substantif masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ketenagakerjaan. Dalam Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa dalam menetapkan persyaratan program pemegangan, Menteri harus memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, dan negara.disini tidak ada partisipasi substantif masyarakat secara langsung dalam rangka penetapan persyaratan program pemagangann.

44

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan NO.

PASAL

KESESUAIAN Prinsip

ANALISIS/

Indikator

KETERANGAN

1.

Pasal 3, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 13

NKRI

Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur;(P rinsip kenasionalan);

Pasal-pasal ini dinilai tidak memenuhi indikator meskipun penyediaan tenga listrik penyelenggaraan dilakukan oleh pemeirntah dan pemerintah daerah tetapi dengan memberikan kesempatan kepadan usaha swasta yang di dalam Pasal 13 diartikan sebagai perwakilan atau badan usaha asing dapat mengancam kedaulatan negara.

2.

Pasal 10 ayat (1,2)

Demokrasi

Adanya aturan yang menjaminsiste m kerja yang kooperatif dan kolaboratif

Pasal ini dinilai memiliki pemaknaan yang kabur dan tidak jelas batasannya dengan adanya kata 'dapat terintegrasi' di dalamnya. Membuka kemungkinan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan tidak terintegasi dan terpisah-pisah.

3.

Pasal 11 ayat (1)

Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu dan korporasi di bidang ekonomi, keuangan, industri, perda-

Sepanjang frasa "badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik".Dua ketentuan ini dinilai pemohon mengakibatkan hajat hidup orang banyak dapat dikuasai

NKRI

45

NO.

PASAL

KESESUAIAN Prinsip

Indikator gangan dan infrastruktur

ANALISIS/ KETERANGAN korporasi swasta nasional, multinasional dan perorangan, bahkan bisa membuat negara tidak memiliki kekuasaan atas tenaga listrik.

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan batubara NO.

PASAL

KESESUAIAN

ANALISIS/

Prinsip

Indikator

KETERANGAN

1.

Pasal 6 ayat 1 huruf e jo Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 huruf b

Demokrasi

Adanya aturan yang menjadikan semangat perlindungan sebagai dasar dan sentral dari pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur ;

Pasal ini menghilangkan semangat perlindungan karena penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah dinilai telah melanggar hak seseorang karena “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945). Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah termasuk bebas dari penggusuran sehingga ‘keberadaan pertambangan melanggar hak konstitusional.

2.

Pasal 52 ayat

demokrasi

Adanya aturan yang menjadikan semangat

Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP 46

NO.

PASAL

KESESUAIAN Prinsip

(1)

3.

Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4)

demokrasi

ANALISIS/

Indikator

KETERANGAN

perlindungan sebagai dasar dan sentral dari pemba-ngunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur

dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.

Adanya aturan yang menjadikan semangat perlindungan sebagai dasar dan sentral dari pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur ;

Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 yang mengatur tentang pemberian WIUP dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan Usaha, koperasi, dan perorangan secara lelang berakibat secara langsung menempatkan badan usaha kecil/menengah dan koperasi pada posisi lemah untuk bersaing dalam pelelangan sehingga dapat merugikan pemohon.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup NO. 1.

PASAL Pasal 15

KESESUAIAN Prinsip

Indikator

Kepastian Hukum

Adanya aturan yang jelas mengenai asas, norma, dan kaidah penyele-

ANALISIS/ KETERANGAN Pasal ini tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dengan indikator adanya aturan yang 47

NO.

PASAL

KESESUAIAN Prinsip

ANALISIS/

Indikator

KETERANGAN

nggaraan pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang adil, serta dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik.

jelasmengenai norma, norma dan kaidah pnyelengga-raan pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang adil, serta dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik. tersebut tidak mencantumkan sanksi apapun bagi yang melanggar, karena dalam Pasal ini disebutkan bahwa pemerintah dan pemerinath daerahj wajib membuat KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan sutau wilayah dan/atasu kebijakan, rencana, dan atau program. Kata wajib merupakan suatu keharusan. Ada kalanya pemerintah atau pemerintah daerah tidak melaksanakan KLHS dan penyusunan dan evaluasi RTRW maupun kebijkaan yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup. Namun kewajiban ini 48

NO.

PASAL

KESESUAIAN Prinsip

Indikator

ANALISIS/ KETERANGAN tidak disertai sanksi sehingga tidak ada kepastian hukum.

2.

Pasal 46

Berkelanju tan

Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative yang akan muncul dalam pemba-ngunan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dan infrastruktur dan memasukkannya dalam biaya pengelolaan.

Pasal ini membebankan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup kepada pemerintah dan pemerintah daerah, sementara pelaku pencemaran dan/atau kerusakan tidak berikan sanksi. (tidak memenuhi prinsip berkelanjutan)

3.

Pasal 108

Berkelanju tan

Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative yang akan muncul dalam pembangunan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dan infrastruktur dan memasukannya dalam biaya pengelolaan.

Kebijakan kriminal yang ditempuh kurang efektif karena sanksi yang diberikan yakni pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dinilai kurang efektif karena terlalu singkat, demikian pula sanksi denda yang ditetapkan dalam ketentuan pasal ini minimal 3 miliar dan maksimal 10 miliar tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pembakaran lahan. Selain itu dibandingkan dengan peraturan puu lainnya, sanksi yang dikenakan dalam pasal ini terlalu minim. Bandingkan dengan 49

NO.

PASAL

KESESUAIAN Prinsip

Indikator

ANALISIS/ KETERANGAN sanksi yang ada dalam UU lainnya spt UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat (3) menyebut, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. Adapun, pada Pasal 78 ayat (4) menyebut, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 5 tahun dam denda maksimal sebesar Rp 1,5 miliar. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar. Penentuan sanksi yang berbeda dalam setiap perautan perundangundangan yang mengatur terkait sanksi bagi pelaku pembakaran hutan juga perlui disinkronkan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan . dengan demikian pasal ini dinilai tidak memnuhi prinsip berkelanjutan 50

NO.

PASAL

KESESUAIAN Prinsip

Indikator

ANALISIS/ KETERANGAN khususnnya indikator Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative yang akan muncul dalam pembangunan ekonomi, keunagan, industri dan perdaganagan dan onfrastruktur dan memasukannya dalam biaya pengelolaan.

4.

Pasal 59 ayat (4)

Demokrasi

Adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur antara lain dalam proses penerbitan izin

Telah dianulir oleh MK. Dalam putusannya, menganggap Pasal 59 ayat 4 bertentangan dengan UUD 1945. Dan melaui putusan ini, pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengolahan limbah B3 yang permohonan perpanja-ngan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin". Sehingga perusahaan pengolahan limbah B3 yang sedang perpanjang izin tidak dapat dikenakan tindak pidana dengan alasan belum memiliki izin.

5.

Pasal 95

Demokrasi

Adanya aturan yang menjamin

Telah dianulir oleh MK. Mahkamah memutus 51

NO.

PASAL

KESESUAIAN Prinsip

ayat (1)

ANALISIS/

Indikator

KETERANGAN

sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.

bahwa kata 'dapat' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Mahkamah juga menyatakan, frasa 'tindak pidana lingkungan hidup' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undangundang ini". Implikasi dari putusan itu, maka Pasal 95 ayat 1 saat ini menyatakan bahwa penegak hukum harus koordinasi dengan lembaga lingkungan hidup/ kehutanan untuk menyelidiki atau menindak tindak pidana terkait lingkungan hidup.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tidak Ditemukan 7. UU. No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan PASAL

KESESUAIAN

NO


Prinsip

Indikator 52

PASAL

KESESUAIAN

NO


Prinsip

Indikator

1.

Pasal 35 ayat (1) huruf h, Pasal 49 ayat 4 dan Pasal 54 ayat (1) huruf a

Kepasti an Hukum

Adanya aturan yang jelas mengenai asas, norma, dan kaidah penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan ekonomi. Keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang adil, serta dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik

Pasal pasal ini tidak memenuhi prinsip kepastian hukum karena pasal pasal tersebut memberikan ruang untuk penafsiran dan ketidakpastian bagi investor asing.

2.

Pasal 2 huruf c, Pasal 14 ayat (1)), Pasal 20 ayat (1), Pasal 57, Pasal 113

Demokrasi

Adanya aturan yang jelas tentang partisipasi substantif masyarakat, termasuk masyarakat marginal dan pelaku usaha kecil dan menengah, dalam pemba-ngunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur.

Pasal pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi karena meskipun UU ini mengatur dan berupaya melindungi produk dalam negeri namun tidak membedakan perlakuan bagi pelaku usaha kecil maupun besar.

53

C. Matrik Pengujian terhadap Potensi Tumpang Tindih Dan Perbedaan dengan menggunakan 4 aspek, yaitu: Kewenangan pemerintah; Hak dan kewajiban; Perlindungan dan Penegakan Hukum UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)

UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003)

UU MINERBA (UU No. 4/2009

UU PERDAGANGAN (UU No. 7 Tahun 2014)

UU KETENAGALISTRIKAN (UU No. 30/2009)

UU PEMDA (UU No. 23/2014)

UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009)

KEWENANGAN Inkonsistensi antara Pasal 1 dan Pasal 2 terkait konsepsi penanaman modal : Pasal 1 angka (1) UU No. 25 Tahun 2007: Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara RI

Paket Kebijakan Pemerintah terkait deregulasi di bidang investasi, Kementerian Tenaga Kerja telah mencabut Permenaker terkait perizinan yang tumpang tindih dengan sektor (K/L) lain yaitu: Permenaker No. 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenaker No.Per.02/MEN /1999 tentang pengawasan Instalasi Penyalur

Tidak operasionalnya pasalpasal terkait izin usaha pertambangan : Pasal 6 ayat (1) huruf f dan g dan Pasal 7 ayat 1 huruf b, huruf c dan (d); Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah lintas provinsi tidak dapat berjalan karena masih memerlukan rekomendasi dari GubernurGubernur terkait;

Persoalan Hukum Terkait Mekanisme Penerbitan Perizinan : Permendag No. 03/M-DAG/ PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain: 1. Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor Minyak Bumi diterbitkan oleh Menteri

Kewenangan investasi di bidang ketenagalistrikan terkait perizinan yang bersifat pengulangan dalam durasi waktu : Pasal 5 Permasalahan yang sering muncul dalam kewenangan investasi di bidang ketenagalistrikan terutama adalah di bidang Perizinan. Perizinan yang memerlukan waktu penyelesaian

Pembagian kewenangan pemberian izin dan batas batas kewenangan lainnya antara UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU Sektor terkait, misalnya:  Di bidang kehutanan : pemerintah pusat masih memegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan

54

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007) Inkonsisten dengan Pasal 2 bhw yg dimksd dgn penanaman modal di semua sektor di wilatah negara RI adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003) Petir





Pemberian IUP oleh Gubernur di wilayah pertambangan lintas kabupaten tidak dapat berjalan karena para Bupati terkait enggan memberikan rekomendasi dan cenderung ingin mengeluarkan IUP secara sendirisendiri(dipecah menjadi dua atau lebih IUP).

Perdagangan 2. Rekomendasi Ekspor dan Impor Minyak Bumi diterbitkan oleh Menteri ESDM Permen ESDM No. 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rekomendasi Ekspor dan

cukup lama a. Perizinan lahan/ pertanahan b. Perizinan Lingkungan c. Perizinan Daerah Tumpang tindih dalam kegiatan investasi tersebut biasanya bersifat pengulangan dalam durasi waktu, seperti investor harus melakukan pengulangan perizinan untuk hal yang sama, sepert izin lingkungan ( Amdal ) yang dilakukan pada tingkat pusat dan di daerah.

kayu pada hutan alam maupun hutan tanaman dan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepenti-ngan non hutan seperti pertambangan. Pemerintah provinsi dan Kabupaten/ kota diberi kewena-ngan utk izin jasa lingkungan dan izin pemeunguta n hasil hutan non kayu.  Dibidang pertanahan:

Overlapping dan duplikasi terkait kewenangan perizinan pertambangan: Pasal 104 ayat


55

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007)




(2) Overlapping dengan UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian. Izin Usaha Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian membuat bingung karena adanya overlapping kewenangan antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Perindustrian.

Impor Minyak Bumi yang semula diterbitkan oleh Menteri ESDM, kemudian didelegasikan kepada Kepala BKPM. Permasalahan Implementasi penerbitan rekomendasi Ekspor dan Impor Minyak Bumi perlu dikaji kembali.

Pembatasan Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dalam dalam



Peran negara utk menyediakan tenaga listrik : Pasal 11 ayat (3) dinyatakan bahwa utk wilayah yg belum mendapatkan tenaga listrik, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan ushaa milik swasta, atau kokperasi sbg penyelenggara usaha penyediaan tenga listrik terintgerasi. Jika diartikan secara a contrario pasal

izin lokasi di bagi masingmaisng level pemerintaha n sesuai cakupan wilayah administrasinya. Kabupaten mempunyai kewenangan perizinan lebih banyak mencakup izin lokasi dan izin membuka tanah. Provinsi izin likasi litas kabupaten dan pusat izin lokasi pada lintas batas provinsi.  Di Bidang


56



UU MINERBA (UU No. 4/2009 Pasal 124 ayat (3) tidak operasional : Pembatasan Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dalam dalam Pasal 124 ayat (3) tidak operasional.


UU KETENAGALISTRIKAN (UU No. 30/2009) ini memberikan kewenangan kepada pemerintah atau pemerin-tah daerah sesuai kewenanganya utk memberi kesempatan kpd BUMD, badan usaha swasta atau koperasi sbg penyelenggara usaha penyediaan tenga listrik di daerah yg sdh mendapatkan tenaga listrik. Pasal 11 ayat (4) dalam hal tdk ada BUMD, badan usaha swasta atau koperasi yg dpt mnyediakan tenaga listrik di wilayah tsb,



pertanian : Di pusat; izin usaha produsen/im portir obat hewan dan izin formula pupuk, pestisida, alsointan dan obat hewan, di provinsi ; izin usaha perkebunan lintas kab/kota dan pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas kab/kota, izin pembanguna n

57







pemerintah wajib menugasi BUMN utk menyediakan tenga listrik. Jika diartikan secara a contrario pasal ini mengandung pengertian bahwa pemerintah tidak wajib menugasi BUMN utk menyediakan tenga listrik jika ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta atau koperasi yg dpt menyediakan tenga listrik di wilayah tersebut.

laboratoriun kesehatan hewan dan izin usaha peternakan distributor obat hewan, izin lokasi sedangkan di kab/kota mencakup izin usaha perkebunan peretanian (termasuk perkebunan) wilayah kab/ kota dan pemantauan dan pengawa-san izin usaha perkebunan di wilayah kab/ kota.  Di bidang kelautan : Daerah

Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan


58







listrik yang diserahkan kepada mekanisme pasar sehingga harga listrik tidak terkendali: Pasal 33 ayat (1) berbunyi harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yg sehat. Pasal ini mengandung makna bahwa harga jual tenaga listrik diserahkan kepada mekanisme pasar shg harga listrik tidak terkendali atau berlipat lipat sesuai mekanisme pasar.aspek

provinsi diberikan kewenangan mengelola sumber daya laut yang di wilayahnya (Pasl 27 ayat (1)) sebelumnya dalam UU No. 32/2004 daerah (Provinsi/Ka b/Kota) yang memiliki laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. UU Pemda yg baru mencabut kewenangan Kab/kota


59





UU KETENAGALISTRIKAN (UU No. 30/2009) penetapan juga bertentangan dgn Pasl 33 UUD 1945 yg berorientasi pd kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat (2) berbunyi pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dgn kewenangannya memberikan persetyujuan atas harga jual tenga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik. Pasal ini mengandung arti bahwa pemerintah dan pemerinth daerah tidak mempunyai peran mengintervensi mekanisme



dalam pengelolaan sumber daya laut.

Perda dan perundangundangan yang menghambat perizinan : UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan PP No.121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air Permen ESDM No. 15 tahun 2015 tentang

60







pasar shg posisi pengusaha/ pelaku usaha sgt kuat. hal ini bertengan dgn Pasal 33 UUD 1945 yg berorientasi pd kesejahteraan rakyat.

Penghematan Air tanah


Pasal pemberatan: Ketentuan bahwa pengusahaan izin air tanah (baru/perpanja ngan) di zona kritis pengeboranya harus lebih 150 meter dalamnya . Lebih dari 150 meter air yang didapatkan jelek. Usulan: Pencabutan ketentuan pengeboran lebih dari 150 meter dalamnya.

61








HAK DAN KEWAJIBAN Pengalihan asset penanam modal kepada pihak yng diinginkan oleh penanam modal: Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa penanam modal dapat menga-lihkan aset yang dimiliki-nya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi tenaga kerja

Paket Kebijakan Pemerintah terkait deregulasi di bidang investasi, Kementerian Tenaga Kerja telah mencabut Permenaker terkait perizinan yang tumpang tindih dengan sector (K/L) lain yaitu: 1.Permenaker No. 32 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenaker No. Per.03 /MEN/1999 tentang syaratsyarat keselamatan dan kesehatan kerja lift untuk

Konflik dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Pasal 28 ayat (1)) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan : ”Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi

Ketentuan pembatalan kontrak perjanjian perdagangan internasional secara sepihak oleh pemerintah atas pertimbangan/persetujuan DPR akan mengakibatkan investor tidak mau menanamkan modal nya di Indonesia: Pasal 84 ayat (1) Setiap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan

Ketentuan Pasal 10 bertentangan dengan Put MK No. 001001.022.PUU/ I/2003 tgl 15 Des 2015 terkait usaha penyediaan tenaga listrik : Pasal 10 Pasal ini bertentangan dengan putusan MK No 001-001022.PUU-I/2003 tgl 15 Des 2004 yg telah membatalkan Pasal 16, Pasal 1 7 ayat (3) serta Pasal 68 UU No. 20 Tahun 2002. Terkait Pasal 10 ayat (2) bahwa usaha

Kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah membuat dan melaksanakaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tidak disertai sanksi: Pasal 15 Kewajiban untuk membuat dan melaksanakaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka memastikan prinsip pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/

62

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007) jika terjadi penga-lihan asset.

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah konflik dengan UUPA : Pasal 22 menyebutkan bahwa 1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan

UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003) pengangkutan orang dan banrang. 2.Permenaker No. 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenaker No. 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di tempat kerja.

Pemahaman definisi mogok kerja : Pasal 1 ayat (23) berbunyi “Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara

UU MINERBA (UU No. 4/2009 ketentuan peraturan perundangundangan”.

Pasal 127 UU Minerba masih belum memberikan definisi yang jelas tentang definisi dari perusahaan lokal dan/atau nasional. Ketidakjelasan definisi tersebut dapat memberikan entry barrier bagi beberapa pelaku usaha yang sebenarnya mempunyai kompetensi



Rakyat paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian. pemerintah, dengan persetujuan DPR bisa mereview atau membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang pelaksanaannya ditegakkan oleh aturan dan ketentuan dalam perundangundangan, demi tujuan pada kepentingan nasional.

penyediaan tenaga listrik utk kepentingan umum dpt dilakukan sec terintegrasi, seharusnya usaha ketengalistrikan harus dilakukan secara terintgerasi bukan dapat dilakukan secara terintegrasi yg mempunyai makna atau pengertian sutau ketentuan bersyarat.

Izin usaha penyediaan tenga listrik bertentangan dengan Putusan MK No


UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009) atau program. Pasal tersebut tidak mencantumkan sanksi apapun bagi pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak melakukannya, sehingga tidak adanya hukuman apabila pemerintah tidak melakukan kewajiban yang telah diamanatkan kepadanya.

Pengalokasian anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup yang

63

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007) dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa: a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; b. Hak Guna Bangunan

UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003) bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/ serikat buruh untuk menghenti-kan atau memperlambat pekerjaan.” Ini menimbulkan multitafsir sehinggamogok kerja diartikan sebagai upaya menghentikan proses produksi bukan sebagai proses penuntutan hak pekerja akibat gagalnya kesepakatan dalam perundingan.

Ketentuan

UU MINERBA (UU No. 4/2009 lebih baik.

Ketidakjelasan definisi “perusahaan local” dan/atau “nasional”: Pasal 170 Pemegang KK (Kontrak Karya) sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 yang sudah berproduksi diwajibkan melakukan pemurnian sebagaimana diamanatkan dalam pasal 103 ayat (1) selambatlambatnya 5 (lima) tahun sejak undang-


UU KETENAGALISTRIKAN (UU No. 30/2009) 001-021022/PUUI/2003: Pasal 20 berbunyi izin usaha penyediaan tenga listrik sbgmn dimksd dalm pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dgn jenis usahanya sbgmn dimksud dalm Pasal 10 ayat (1). Pasal pasal tsb diatas substansi sama dengan UU No 20 Tahun 2002 ttg ketenagalistrikan yg sdh dibatalkan MK yaitu Pasla 8 ayat (2) dan Pasal 16. Dengan demikian pasal


UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009) tercemar/rusak dengan tidak memberikan penegakan hukum yang tegas bagi pencemarnya: Pasal 46 dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undangundang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasika n anggaran untuk pemulihan

64

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007) dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat

UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menimbulkan multi tafsir : Pasal 56 (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas: a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. Hal ini Menimbulkan multi tafsir; pekerjaan yang menjadi objek

UU MINERBA (UU No. 4/2009 undang ini diundangkan. Mengingat banyak faktor yang menentukan dan mempengaruhi ke-ekonomian pembangunan suatu smelter atau industri pemurnian yang harus dipertimbangka n dan diselesaikan oleh penanam modal


UU KETENAGALISTRIKAN (UU No. 30/2009) ini berten-tangan dgn putusan MK no 001-021022/PUU-I/2003 dan bertentangan dgn prinsip Pasal 33 ayat (2) sehingga tdk mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Perlu ada peraturan yang mengatur penetapan pemenuhan standar di bidang ketenagalistrikan (kaitannya deangan Pasla 46 ayat (1) huruf c:


UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009) lingkungan hidup. Ketentuan ini akan sangat merugikan karena pencemarnya tidak diungkit sama sekali, dan di penjelasannya juga tertulis “cukup jelas”, padahal ketentuan dalam pasal ini bisa melepaskan pencemarnya begitu saja dan pemulihan justru dibebankan kepada pemerintah.

Pasal 46 ayat (1)

65

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007) diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima)tahun dan dapat diper-barui selama 25 (dua puluh lima) tahun. Hal ini bertentangan dengan penga-turan hak atas tanah dalam UU sebelumnya yaitu UU Pokok Agraria (UUPA). Terhadap hal tsb, sdh dilakukan judicial review ke MK dan

UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003) PKWT hanya didasarkan jangka waktu dan selesainya pekerjaan dan tidak mempertimbangk an jenis pekerjaan tetap atau tidak tetap sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2).

Istilah perpanjangan dan pembaruan yang berpotensi multi tafsir: Pasal 59 ayat (5) dan (6) (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu






huruf c terkait pemenuhan persyaratan teknik perlu diperhatikan ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2014 ttg Standardisasi dan Penilaian Keseuaian Pasal 36 ayat (1) bhw yang berhak menerbitkan akreditasi adalah KAN shg harus sinergi antar lembaga pemerintahan agar tidak menerbitkan dua akreditasi pada kegiatan yg sama. Sebaiknya ada

66

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007) MK dlm putusannya menyatakan pemberlakuka n hak atas tanah sesuai dengan UUPA.

UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003) tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu






kajian thd kegiatan peraturam yg sama spt pada proses akreditasi dan

sertifikasi di ketenagalistrikan.

67


UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003) ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Istilah “perpanjangan” dan “pembaruan” kurang jelas dan berpotensi multi tafsir dan merugikan kedua belah pihak.






Mekanisme PHK yang membutuhkan proses dan waktu panjang yang berpotensi merugikan kedua belah pihak : Pasal 155 Dalam hal mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja

68


UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003) sejak proses perundingan di perusahaan hingga ditingkat LPPHI (Lembag Penyelesaian Hubungan Industrial) membutuhkan proses dan waktu panjang, sehingga berpotensi merugikan kedua belah pihak karena beban finansial bagi pengusaha dan ketidakpastian status kerja bagi pekerja.






Jumlah pesangon yang diberikan : Pasal 156

69


UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003) Memberi peluang pekerja menuntut pesangon di luar kewajaran dan pengusaha cenderung mengurangi kewajibannya. Penggunaan kata paling sedikit menimbulkan ketidakpastian kompensasi.






Adanya ketidakadilan dalam pemberian kompensasi antara PHK yang disebabkan pelanggaran dan PHK karena pengunduran diri: Pasal 161

70


UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003) PHK yang disebabkan pelanggaran memperoleh komponen kompensasi penuh. Sementara Pasal 162 PHK akibat pengunduran diri hanya memperoleh uang penggntian dan uang pisah. Ini tidak adil dan menimbulkan disinsentif bagi penegakan disiplin pekerja. Besaran kompensasi PHK sebaiknya dinegosiasikan secara bipartite.






71








Perbedaan penafsiran terkait Ketentuan tentang Uang penggantian hak (pesangon): Pasal 163 PHK dalam rangka perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/ buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal

72


UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003) 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4). Perlu dikaji juga terkait ketentuan kompensasi penghargaan masa kerja yang tumpang tindih dengan jaminan hari tua (Jamsostek) dan Jaminan Pensiun (Program Dana Pensiun)






Ketentuan dalam Pasal 164 ayat

73


UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003) (3) dinilai multitafsir: Ketentuan Pasal 164 ayat (3) yang menyatakan perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungn kerja karena melakukan efisiensi dinilai tidak jelas dan multitafsir. Hal ini dikarenakan frasa “perusahaan tutup” dalam Pasal 164 ayat (3) bisa saja ditafsirkan tutup secara permanen atau hanya tutup sementara.






Ketentuan

74


UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003) tentang Perjanjian Kerja Besama mengurangi hk pekerja/buruh untuk memperjuangkan hakhaknya dan mereduksi kebebasan berserikat/beror ganisasi bagi buruh/pekerja: Kebijakan yang tercantum dalam Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan yang intinya memperberat persyaratan untuk merundingkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)






75


UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003) bagi serikat buruh/serikat pekerja, merupakan kebijakan terselubung guna mengurangi hak buruh/pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya dan mereduksi hakikat kebebasan berserikat/beror ganisasi bagi buruh/pekerja seperti yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945.






Ketentuan terkait dengan penafsiran terhadap Frasa

76


UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003) “belum ditetapkan”: Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011 terkait dengan penafsiran terhadap frasa “ belum ditetapkan” dalam pasal 155 ayat (2) UU Ketenagaker-jaan memberikan kepastian hukum sepanjang frasa “belum ditetapkan” dimaknai belum berkekuatan hukum tetap






PERLINDUNGAN Pemahaman terkait azas perlakuan yang sama dan tidak

Ketentuan outsourcing yang multitafsir sehingga

Penetapan WPN (Wilayah pencadangan Negara)

Ketidakjelasan pemerintah melarang /membatasi

Pasal 54 ayat (1) huruf a: Pemerintah dapat membatasi

77

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007) membedakan asal negara : Pasal 3 ayat (1) Disebutkan bahwa penanaman modal berdasarkan asas perlakuan yang sama dan tidak mebedakan asal negara. Hal ini berarti mengisyaratkan adanya perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Hal ini membuka peluang bagi investor untuk memperoleh kesempatan berinvestasi di segala bidang,

UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003) merugikan konflik antara pekerjadan pengusaha : Ketentuan tentang hubungan kerja dan penjelasan tentang pekerjaan pokok dan penunjang yang tidak jelas dalam pasal pasal outsourcing (Pasal 64-Pasal 66) menimbulkan multi tafsir sesuai dengan kepentingan nasing-masing. Hal ini berimplikasi terjadinya pelanggaran praktek outsourcing yang




menjadi WUPK (Wilayah usaha Pertambnagan Khusus) , yang berada dalam hutan konservasi berbenturan dengan dengan UU No. 5 Tahun 1990 ttg konservasi SDA Hayati (Pasal 8) : Pasal 27 Penetapan WPN (Wilayah pencadangan Negara) dan berubah menjadi WUPK (Wilayah usaha Pertamba-ngan Khusus), yang berada dalam hutan konservasi walaupun dengan

perdagangan barang dan/atau jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas dari pemeirntah menimbulkan multi tafsir : Pasal 35 ayat 1 huruf h Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasam perdaganagn barang dan/atau jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas dari pemerintah.

Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan: a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum Kata ”kepentingan umum” adalah subjektif dan tidak jelas dalam hal apa menteri perdaganagan akan menggunakan pasal ini untuk melindungi kepentingan umum.



Tumpang tindih

78

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007) shg melanggar amanat konstituso krn mengarah pd liberalisasi.

Penggunaan tenaga kerja asing Pada dasarnya baik UU Penanaman Modal maupun UU Ketnegakerjaan membolehkan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan syarat syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-

UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003) merugikan pekerja. Praktek outsourcing telah menimbulkan polemik dan konflik antara pengusaha dan serikat pekerja. Menurut pendapat Mahkamah Konstitusi dalam keputusan MK No. 27/PUUIX/2011, kebijakan “outsourcing” yang tercantum dalam Pasal 6466 UU Ketenagakerjaan telah mengganggu ketenangan kerja bagi buruh/ pekerja yang sewaktu-waktu dapat terancam




persetujuan DPR, akan bertabrakan dengan UU No. 5 Tahun 1990 karena dalam UU dimaksud untuk kawasan hutan konservasi tidak dapat dilakukan kegiatan untuk pertambangan.

Pengaturan ini sangat umum dalam membuat pembatasan atau larangan dalam perdaganagan barang oleh kementerian perdagangan di benarkan dalam segala keadaan.

pengaturan terkait aturan impor pakaian bekas anatara kementerian perdagangan dan Kementerian Keuangan: Adanya tumpang tindih pengaturan tentang aturan impor pakaian bekas; Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 132/PMK. 010/2015 tentang penerapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, pakaian bekas dan barang tekstil

Ketidakjelasan ketentuan tentang usulan keringanan atau penambahan pembebasan bea masuk terhadap barang impor sementara menimbulkan multi tafsir: Pasal 49 ayat (4)



79

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007) undangan. Namun dlm prakteknya ketentuan atau syarat-syarat tersebut lebih diperlonggar sebagaimana tertuang dlm Permenaker No. 16 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permenaker No. 35 Tahun 2015 : Pasal 10 (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamaka n tenaga kerja warga negara Indonesia. (2) Perusahaan

UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003) pemutusan hubungan kerja dan mendowngrading-kan mereka sekadar sebagai sebuah komodi-tas sehingga berwatak kurang protektif terhadap buruh/pekerja. Artinya, UU Ketenagakerja-an tidak sesuai dengan paradigma proteksi kemanusiaan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.




Dalam rangka peningkatan daya saing nasional Menteri dapat mengusulkan keringanan atau penambahan pembebanan bea masuk terhadap Barang Impor sementara. Kata adaya saing nasional adalah subjektif dan tidak jelas dalam hal apa menteri perdagangan akan menggunakan pasal ini. Demikian pula kata “sementara” menjadi tidak jelas jangka waktu kapan dapat dianggap sementara.

bekasi masih diperbolehkan diimpor dan dikenakan bea masuk hingga 35%. Sedangkan Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/MDAG/PER/7/201 5 tentang larangan impor pakaian bekas. Perbedaan Ketentuan yang tumpang tindih ini menimbulkan ketidakpastian hukum.



80

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007) penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan

UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003) Ketentuan ttg istirahat panjang tidka jelas sehingga tidak operasional : Pasal 79 ayat (4) tentang ketentuan istirahat panjang yang berlaku untuk perusahaan tertentu tidak jelas., demikian pula dalam Kepmenakertran s no. 51/MEN.IV/ 2004 tentang Istirahat panjang pada perusahaan tertentu terdapat defnisi tentang perusahaan tertentu juga tidak jelas Definisi






Ketidakjelasan ketentuan pembatasan ekspor dan impor barang untuk kepenti-ngan nasional dengan alasana untuk melindu-ngi keamanan nasional atau kepentingan umum menimbulkan multi tafsir:

81

UU PENANAMAN MODAL (UU NO 25/2007) perundangundangan. (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggar akan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003) “tertentu” ini seringkali menjadi masalah dalam implementasinya karena belum ada daftar resmi perusahaan yang telah melaksanakan istirahat panjang bagi pekerjanya sehingga bagi perusahaan perusahaan yang ingin melakukan efektifitas dan efisisensi kinerja seringkali tidak melaksanakan pasal tersebut.






Penggunaan tenaga kerja asing

82


UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003) Pada dasarnya baik UU Penanaman Modal maupun UU Ketnegakerjaan membolehkan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan syarat syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Namun dlm prakteknya ketentuan atau syarat-syarat tersebut lebih diperlonggar sebagaimana tertuang dlm Permenaker No. 16 Tahun 2015 yang telah






83


UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003) diubah dengan Permenaker No. 35 Tahun 2015 : Pasal 42 (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. (3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi






84


UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003) perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang






85


UU KETENAGAKERJAAN (UU No. 13/2003) dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.






PENEGAKAN HUKUM Tidak efektifnya sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan : Pasal 108 Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit

86







UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009) Rp3.000.000.00 0,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.0 00,00 (sepuluh miliar rupiah) Kebijakan kriminal yang ditempuh dalam UU No. 32/2009 khususnya Pasal 69 ayat 1 huruf h, mengenai pembakaran dalam pembukaan lahan kurang efektif mengingat : a. tindak pidana penjara 3 tahun bagi individu

87







UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009) untuk atas nama orang lain atau korporasi relatif ringan b. pengenaan sanksi dengan paling sedikit Rp. 3 miliar juga relatif tidak memberatka n bagi korporasi mengingat pembakaran merupakan teknik yang paling sering digunakan karena murah, cepat dan praktis dibandingka n dengan manfaat

88







UU PENGELOLAAN L.H (UU No.32 / 2009) ekonomis kebun sawit yang dihasilkan lahan tersebut. c. lemahnya pengaturan mengenai tindak pidana korporasi.

89

BAB IV ANALISIS

A. ANALISIS TERHADAP PRINSIP DAN INDIKATOR 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan

penanaman

modal

untuk

mengolah

potensi

ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Situasi dan kondisi iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien sangat diperlukan untuk menarik investor serta menjaga eksistensi Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional. Penanaman

modal

merupakan

motor

penggerak

pertumbuhan ekonomi dan dianggap sebagai salah satu cara yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan peningkatan kegiatan pembangunan infrastruktur yang menyerap tenaga kerja, serta memperbaiki infrastruktur di berbagai daerah serta sarana dan prasarana lain yang dapat mendukung pembangunan. Aturan dasar penanaman modal ada pada UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU tersebut melahirkan harapan dalam iklim investasi di Indonesia. Disebut demikian karena selama ini undang-undang investasi yang ada dianggap sudah tidak memadai lagi sebagai 90

landasan hukum untuk menarik investor. Tidak berlebihan jika berbagai pihak menyebut UU Nomor 25 Tahun 2017 tentang penanaman modal cukup kompetitif. Secara substansial aturan dalam UU ini sudah banyak yang memenuhi kesesuaian terhadap prinsip dan indikator : NKRI, Berkelanjutan, Keadilan, Demokrasi, Kepastian Hukum dan Pencegahan Korupsi. Adapun indikator yang dimaksud antara

lain

:

adanya

pembatasan

kepemilikan

dan

pengelolaan individu dan korporasi, aturan yang jelas tentang peningkatan kesempatan dan kemampuan daya olah dalam pengelolaan, pembagian kewenangan dan pedoman hubungan tata kerja antar sektor pembangunan pusat dan daerah serta antar daerah,aturan yang jelas yang menjamin daya dukung dan

daya

tampung

serta

pengendalian

produksi,

mengedepankan fungsi kepentingan umum yang terukur serta ditujukan untuk konservasi keanekaragaman hayati dan

berdasarkan

nilai-nilai

budaya

lokal,

mewajibkan

perencanaan pengelolaan yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian, adanya semangat perlindungan sebagai wujud dari kepastian hukum dan Adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik. Secara eksplisit terkait dengan indikator pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri,

perdagangan

dan

infrastruktur

memang

tidak

ditemui dalam norma UU Penanaman Modal ini. Namun dalam peraturan pelaksanaannya yakni Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ada pembatasan keikutsertaan asing dalam bidang-bidang usaha tertentu. Perpres tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari 91

ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) UUPM bahwa pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan

kriteria

perlindungan

sumber

kepentingan daya

nasional,

alam,

yaitu

perlindungan,

pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah. UU Penanaman Modal ini dinilai tidak memenuhi indikator keterlibatan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal,

perempuan

dan

masyarakat

marginal

lainnya.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.

Tidakada

penekanan

atau

keharusan

untuk

melibatkan masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal dalam kegiatan penanaman modal. Selain itu ketentuan Pasal 13 ayat (1) dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi dengan indikator tidak adanya partisipasi substantive masyatakat termasuk masyarakat marginal dan pelaku usaha kecil dan menenagh dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur. Dalam ketentuan pasal ini masyarakat (marginal dan pelaku UKM) tidak ikut serta (tidak terlibat)

dalam

penentuan

arah

kebijakan,

melainkan

kebijakan tersebut hanya ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah,

sehingga

dinilai

tidak

memenuhi

prinsip

demokrasi.

92

2.

Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan Norma norma dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

pada

dasarnya

sebagian

besar telah

memenuhi prinsip dan indikator. Namun dalam tataran peraturan pelaksanaan indikator tersebut menjadi tidak terpenuhi sebagaiaman dalam Pasal 42 s/d Pasal 49 yang pada intinya memperbolehkan penggunaan tenaga kerja asing tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu. . Ini sebeanrnya memenuhi prinsip NKRI dengan indikator adanya aturan terkait pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan ketengakerjaan, artinya penggunanaan temaga

kerja

asing

dibolehkan

tapi

dibatasi

dengan

beberapa syarat yang harus dipenhui oleh pemberi kerja diantaranya wajib memiliki ijin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, larangan mepekerjakan tenaga kerja asing bagi pemberi kerja perseorangan, diperbolehkan mempekerjakan tenaga kerja asing tetapi dibatasi pada jabatan dan waktu tertentu.Ketentuan Penggunaan tenaga kerja asing ini telah ditindaklanjuti dengan Permenaker No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan Permenaker No. 35 Tahun 2015, dimana awalnya dalam permenaker No. 16 Tahun 2015 pemerintah mempeketat penggunanaan tenaga kerja asing, namun dalam permenaker No. 35 Tahun

2015

sebaliknya

pemerintah

memperlonggar

penggunaan tenga kerja asing. Oleh karena itu dalam tataran paraktis hal ini tidak memenuhi prinsip NKRI.

93

Dalam Permenaker No. 16 Tahun 2015 pemerintah memperketat

penggunaan

memperketat persyaratan mengajukan sehingga

tenaga yang

permohonan

sulit

dipenuhi

kerja

harus

perizinan ,

namun

asing

dengan

dipenuhi

untuk

penggunaan secara

TKA

prosedural

diberikan kemudahan karena difasilitasi layanan PTSP di BKPM. Dalam Permenaker ini juga diterbitkan bebagai peraturan yang membatasi jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh TKA di berbagai sektor industry yang dituangkan dlm berbagai Kepmenaker. Umumnya pada Kepmenaker tersebut, ada pembatasan bagi seorang TKA untuk dapat bekerja dengan jabatan tertentu. Akan tetapi, dalam Permenaker No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenaker No. 16 Tahun 2015 sebaliknya

pemerintah

memperlonggar aturan

tentang

penggunaan TKA., diantaranya ; 1. Menghapus ketentuan tentang kewajiban perusahaan merekrut

10

mempekerjakan

pekerja satu

lokal

orang

TKA

jika (Pasal

perusahaan 3

ayat

1

Permenaker No. 16 Tahun 2015) 2. Penambahan pasal /ketentuan baru yang berbunyi : "Pemberi kerja TKA yang berbentuk penanaman modal dalam negeri dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan jabatan komisaris." Di aturan sebelumnya, tidak ada ketentuan ini. Sebenarnya selama ini pun, jarang ada perusahaan lokal yang menempatkan tenaga kerja asing di posisi komisaris, biasanya malah ada di jajaran direksi perusahaan.

94

3. Mencabut ketentuan tentang kewajiban pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan (DKP) tenaga kerja asing sebesar 100 per dollar AS jabatan setiap bulan dalam bentuk mata uang rupiah. Dengan demikian, maka perusahaan yang membayarkan DKP tenaga kerja asing tidak perlu lagi mengonversi ke mata uang rupiah karena bisa dalam dollar AS. 4. Pemerintah juga telah menghapus aturan kewajiban bagi TKA untuk dapat berbahasa Indonesia. Sehingga, tenaga kerja

asing

kini

lebih

leluasa

untuk

berkarir

di

Indonesia. Selain itu dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan ini tidak ditemukan ketentuan yang memenuhi prinsip keadilan dengan

indikator

adanya

aturan

yang

jelas

tentang

keterlibatan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal lainnya. UU ini hanya mengatur perlindungan bagi penyandang cacat, anak, dan perempuan

yang

dapat

diartikan

sebagai

keterlibatan

penyandang cacat, anak, dan perempuan dalam bidang ketenagakerjaan yang keberadaannya diakui sebagai tenaga kerja (Pasal 67 s/d Pasal 76, Pasal 81s.d Pasal 83). Sementara untuk masyarakat hukum adat, masyarakat lokal,

dan

masyarakat

marginal

lainnya

tidak

diatur

keterlibatannya dalam bidang ketengakerjaan. Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 27, dinilai tidak memenuhi

prinsip

demokrasi

karena

tidak

adanya

partisipasi substantif masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil

dan

menengah

dalam

pembangunan

ketenagakerjaan.Dalam Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa 95

dalam

menetapkan

persyaratan

program

pemegangan,

Menteri harus memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, substantif

dan

negara.

masyarakat

Disini

secara

tidak

langsung

ada

partisipasi

dalam

rangka

penetapan persyaratan program pemagangan.Demikian pula keterlibatan/partisipasi

substantif

masyarakat

tertama

pelaku usaha kecil dan menegah tidak terlihat dalam norma di dalam UU Ketenagakerjaan ini. Padahal, peran pelaku usaha usaha kecil dan menengah tidak dapat dianggap sebelah mata terutama dalam perekrutan tenaga kerja. Disamping itu, pelaku usaha kecil dan menengah ini jumlahnya juga sangat banyak sehingga perannya tidak dapat

dikesampingkan

dalam

pembangunan

ekonomi

Tahun

tentang

masyarakat.

3.

Undang-Undang

Nomor

30

2009

Ketenagalistrikan UU No 30 tahun 2009 tentang Ketengalistrikan sebagian besar telah memenuhi prinsip dan indikator. Ada beberapa pasal yang dinilai tidak memenuhi prinsip dan indikator, yaitu : -

Pasal 3 , Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 13 Pada dasarnya penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh pemerintah dan

pemerintah daerah berdasarkan

otonomi daerah namun tidak menutup kemungkinan Badan usaha swasta, koperasi,dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik (Pasal 4 ayat 2). Bahkan penyediaan tenga listrik 96

untuk

kepentingan

sendiri

dapat

dilakukan

oleh

lembaga/badan usaha lainnya (Pasal 13) yang dalam penjelasan Pasal 13 diartikan lembaga/badan usaha lainnya dapat diartikan sebagai perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing.

Dengan dibukanya

peluang badan usaha asing dalam usaha penyediaan tenaga

listrik

dengan

dibatasi

penguasaan

95%

sebagaimana dalam Lampiran Perpres No 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dapat dinilai tidak memenuhi prinsip NKRI khususnya indikator Adanya aturan yang jelas tentang

pembatasan

keikutsertaan

asing

dalam

pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur (Prinsip kenasionalan) . Pembatasan 95%

bagi

mengancam

penanaman kedaulatan

ketengalistrikan.

Jika

modal energi

asing nasional

pemerintah

sangatlah di

membuka

bidang asing

berinvestasi di sektor listrik, sisi positifnya memang beban pemerintah akan terbantu mengingat investasi untuk kebutuhan listrik sangatlah besar. Namun ada juga sisi negatif, apabila asing menguasai

hampir100

persen maka hal yang dimungkinkan pemerintah tidak bisa

mengendalikan

asing

dan

keuntungan

yang

diperoleh atau uang yang diperoleh akan dibawa ke luar negeri . Dengan demikian UU ini tidak memenuhi prinsip NKRI. -

Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi dengan indikator adanya aturan yang menjamin sistem 97

kerja yang kooperatif dan kolaboratif. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi (Pasal 10 ayat 2). Pasal ini dinilai memiliki

pemaknaan

yang

kabur

dan

tidak

jelas

batasannya dengan adanya kata 'dapat terintegrasi' di dalamnya. Membuka kemungkinan pelaksanaan usaha penyediaan

tenaga

listrik

dilakukan

dengan

tidak

terintegrasi dan terpisah-pisah sehingga tidak memenuhi indikator adanya aturan yang menjamin sistem kerja yang koorperatif dan kolaboratif. - Pasal 11 ayat (1) Pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip NKRI karena tidak memenuhi indikator adanya aturan yang jelas tentang

pemba-tasan

kepemili-kan

dan

pengelolaan

individu dan korporasi di bidang ekono-mi, keuangan, industri, perda-gangan dan infrastruktur.Dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)dilaksanakan oleh badan usaha miliknegara, badanusaha milik daerah, badan usaha swasta,

koperasi,

dan

swadaya

masyarakat

yang

berusaha dibidang penyediaan tenaga listrik. Frasa “badan

usaha

swasta,

koperasi,

dan

swadaya

masyarakat dapat mengakibtakan hajat hidup orang banyak

dikuasai

oleh

korporasi

swasta

nasional,

multinasional dan perorangan, bahkan bisa membuat negara tidak memiliki kekuasaan atas tenaga listrik. Dalam UU ketenagalistrikan ada beberapa prinsip yang tidak dipenuhi diantaran prinsip demokrasi dengan 98

indikator adanya aturan yang menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkabatan dan kebebasan berkumpul dan adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis. Prinsip lainnya yang tidka dipenuhi dalam UU ini adalah prinsip pencegahan korupsi dengan indikator

adanya

aturan

yang

jelas

mengenai

pencegahan korupsi. Namun untuk indikator adanya pernyataan yang jelas terkait mekanisme pencegahan korupsi terpenuhi di dalam “asas kaidah yang sehat” yang terdapat pasal 2 ayat (1) huruf f dimana dalam penjelasannya menyatakan bahwa

yang dimaksud

dengan asas kaidah yang sehat adalah bahwa usaha ketenagalistrikan

dilaksanakan

prinsip-prinsip

dengan

transparansi,

menerpakan akuntabilitas,

pertanggungjawaban dan kewajaran.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba Pasal 6 ayat 1 huruf e jo Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 huruf b tidak memenuhi prinsip demokrasi karena tidak sesuai dengan indikator adanya aturan yang menjadikan semangat perlindungan sebagai dasar dan sentral dari pembangunan industri,

dan

pengelolaan

perdagangan

dan

ekonomi,

infrastruktur

keuangan, .

Pasal

ini

menghilangkan semangat perlindungan karena penetapan wilayah

pertambangan

oleh

pemerintah

melanggar hak seseorang karena

dinilai

telah

“Setiap orang berhak

mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak

99

boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945). Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah termasuk bebas dari penggusuran sehingga

‘keberadaan

pertambangan

melanggar

hak

konstitusional. pengambilalihan hak milik secara sewemangwenang dalam arti tidak adanya kerelaan dan persetujuan si empunya hak milik untuk dijadikan wilayah pertambangan. Oleh

karena

itu,

meskipun

penetapan

wilayah

pertambangan ditentukan melalui sebuah undang-undang, maka tidak memiliki kualifikasi pembatasan sebagaiana ditentukan oleh UUD 1945 karena menyebabkan ‘hilangnya hak untuk menguasai hak milik pribadi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) yang

tidak

indikator

sesuai

adanya

dengan aturan

prinsip yang

demokrasi

menjadikan

dengan

semangat

perlindungan sebagai dasar dan sentral dari pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur. Dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hectare .frase “luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare, dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 mengandung ketidakadilan, sebab wilayah kuasa pertambangan (KP) di Pulau Bangka dan Belitung sebagian besar dimiliki oleh PT. Timah Tbk seluas 360.000 hektare

(yang

berarti

35%

dari

luas

Pulau

Bangka),

sedangkan di Pulau Belitung seluas 57.470,25 haktare (30% dari luas Pulau Belitung). Dengan telah dikuasainya seluruh wilayah kuasa pertambangan oleh perusahaan tersebut, 100

maka tertutup sudah hakorang lain untuk membuka usaha pertambangan. Berdasarkan

hal

tersebut

diatas,

maka

MK

menganggap perlu dilakukan pembatasan yang jelas dan tegas serta memberikan prioritas untuk menetapkan WPR terlebih dahulu, kemudian WPN, dan terakhir WUP, maka batas minimal 5.000 hektare ini dengan sendirinya juga berpotensi mereduksi atau bahkan menghilangkan hak-hak para

pengusaha

di

bidang

pertambangan

yang

akan

melakukan eksplorasi dan operasi produksi di dalam WUP, karena belum tentu dalam suatu WP akan tersedia luas wilayah eksplorasi minimal 5.000 hektare jika sebelumnya telah ditetapkan WPR dan WPN. Sebaliknya, ketentuan minimal 5.000 hektare ini juga dapat dimaknai bahwa supaya WUP dapat ditetapkan, maka Pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan batas wilayah minimal 5.000 hektare. Jika hal ini terjadi, maka berpotensi untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi hak-hak rakyat

dalam

berusaha

di

bidang

pertambangan

kecil/menengah karena penetapan 5.000 hektare ini juga berpotensi mereduksi WPR maupun WPN. Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 yang mengatur tentang pemberian WIUP dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan Usaha, koperasi, dan perorangan secara lelang berakibat secara langsung menempatkan badan usaha kecil/menengah dan koperasi

pada

posisi

lemah

untuk

bersaing

dalam

pelelangan sehingga dapat merugikan pemohon. Pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi (indikator adanya aturan yang menjadikan semangat perlindungan sebagai 101

dasar dan sentral dari pembangunan dan pengelolaan ekonomi,

keuangan,

industri,

perdagangan

dan

infrastruktur) dalam hal ini perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah.Frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai, “lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang”. Sehingga Pemerintah tidak akan menghadapkan antar ketiga golongan usaha pertambangan tersebut dalam satu kompetisi lelang yang sama. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, untuk memberikan kepastian hukum dan peluang berusaha secara adil di bidang pertambangan. Menurut MK, frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/ manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagian besar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (PPLH)

telah memenuhi prinsip dan indikator. Namun demikian, ada juga beberapa norma yang tidak memenuhi prinsip dan indikator yaitu sebagai berikut; Pasal 15 yang mengatur 102

kewajiban

pemerintah

dan

pemerintah

daerah

untuk

membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategius (KLHS) yang selengkapnya berbunyi “pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan

telah

menjadi

dasar

dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dengan indikator adanya aturan yang jelasmengenai norma dan kaidah penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang adil, serta dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik. Kata “wajib” merupakan suatu keharusan. Ada kalanya pemerintah atau pemerintah daerah tidak melaksanakan KLHS dan penyusunan dan evaluasi RTRW maupun kebiajkaan yang berpotensi menimbulkan dampak

dan

atau

resiko

lingkungan

hidup.

Namun

kewajiban ini tidak disertai sanksi sehingga tidak ada kepastian hukum. Pasal

46

Lingkungan

UU

Hidup

Perlindungan

(PPLH)

dan

menyatakan

Pengelolaan

bahwa

“Selain

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka

pemulihan

kualitasnya kerusakan

telah pada

kondisi

lingkungan

mengalami saat

hidup

pencemaran

undang-undang

ini

yang

dan/atau ditetapkan,

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup”. Pasal ini dinilai

tidak

indikator

memenuhi

adanya

prinsip

aturan

yang

berkelanjutan mengatur

dengan

kewajiban 103

menghitung dampak negative yang akan muncul dalam pemba-ngunan perdagangan

ekonomi,

dam

keuangan,

infras-truktur

dan

industri

dan

memasukkan-nya

dalam biaya pengelolaan.Pasal ini membebankan anggaran untuk pemulihan lingkungan hhidup kepada pemerintah dan pemerintah daerah, sementara pelaku pencemaran dan/atau kerusakan tidak di berikan sanksi. Demikian pula dalam Pasal 108 UU PPLH dinilai tidak memenuhi perinsip berkelanjutan dan tidak memenuhi indikator

Adanya

aturan

yang

mengatur

kewajiban

menghitung dampak negative yang akan muncul dalam pembangunan

ekonomi,

keunagan,

industri

dan

perdaganagan dan infrastruktur dan memasukannya dalam biaya pengelolaan. Pasal 108 menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10

(sepuluh)

tahun

dan

denda

paling

sedikit

Rp

3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kebijakan kriminal yang ditempuh kurang efektif karena sanksi yang diberikan yakni pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dinilai kurang efektif. Pengaturan sanksi denda yang ditetapkan dalam ketentuan pasal ini minimal 3 miliar dan maksimal 10 miliar tidak sebanding dengan

kerusakan

pembakaran peraturan

lahan.

lingkungan

yang

terjadi

akibat

Selain

dibandingkan

dengan

itu

perundang-undangan

lainnya,

sanksi

yang

dikenakan dalam pasal ini terlalu minim. Bandingkan dengan sanksi yang ada dalam UU lainnya seperti Undang104

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat (3) menyebut, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. Adapun,

pada

Pasal

78

ayat

(4)

menyebut,

pelaku

pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 5 tahun dam denda maksimal sebesar Rp 1,5 miliar. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar. Penentuan sanksi yang berbeda

terhadap tindak

pidana yang sama yakni pembakaran lahan/hutan yang ada dalam

peraturan

perundang-undangan

terkait

perlu

disinkronkan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. memenuhi adanya

Dengan prinsip

aturan

demikian

pasal

berkelanjutan

yang

mengatur

ini

dinilai

khususnya kewajiban

tidak

indikator

menghitung

dampak negative yang akan muncul dalam pembangunan ekonomi,

keuangan,

industri

dan

perdagangan

dan

infrastruktur dan memasukannya dalam biaya pengelolaan. Pasal 59 ayat (4) dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi dengan indikator adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur antara lain dalam proses penerbitan izin karena Pasal ini telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi Dalam putusannya, Mahkamah menganggap Pasal 59 ayat 4 berten-tangan dengan UUD 1945. Melalui putusan ini, pasal

tersebut

tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai "pengelolaan limbah B3 wajib 105

mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengolahan limbah B3 yang permohonan perpanja-ngan izinnya masih dalam

proses

harus

dianggap

telah

memperoleh

izin".Sehingga perusahaan pengolahan limbah B3 yang sedang perpanjang izin tidak dapat dikenakan tindak pidana dengan alasan belum memiliki izin. Pasal 95 ayat (1) dinilai tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dengan indikator adanya aturan yang jelas yang mengenai asas, norma, dan kaidah penyelenggaraan pembangunan

dan

pengelolaan

ekonomi,

keuangan,

industri, perdaganagan dan infrastruktur yang adil, serta dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan

peran

serta

masyarakat

menyelesaikan konflik karena norma/kaidah

serta

dalam Pasal

95 ayat (1) ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal ini menyebutkan bahwa “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan

penegakan

hukum

terpadu

antara

penyidik

pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri”. Pasal ini telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. MKmemutus bahwa kata 'dapat' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Mahkamah

juga

menyatakan,

frasa

'tindak

pidana

lingkungan hidup' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak

dimaknai

"termasuk

tindak

pidana

lain

yang

bersumber dari pelanggaran undang-undang ini".Implikasi dari putusan itu, maka Pasal 95 ayat 1 saat ini menyatakan bahwa penegak hukum harus koordinasi dengan lembaga 106

lingkungan

hidup/kehutanan

untuk

menyelidiki

atau

menindak tindak pidana terkait lingkungan hidup.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian prinsip dan indikator dalam UU ini. 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagian besar sudah

memenuhi prinsip dan

indikator, hanya

bebrapa pasal yang tida memenuhi diantaranya Pasal 35 ayat (1) huruf h, Pasal 49 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a dinilai belum memenuhi prinsip kepastian hukum dengan indikator Adanya aturan yang jelas mengenai asas, norma, dan kaidah penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan ekonomi. Keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur

yang

adil,

serta

dilakukan

dengan

cara

terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik.Pasal pasal tersebut tidak jelas dan membuat ketidakpastian bagi investor. Pasal 35 ayat (1) huruf (h) UU Perdagangan; Pemerintah

menetapkan

larangan

atau

pembatasan

Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional

dengan

alasan

pertimbangan

tertentu

sesuai

dengan tugas dari pemerintah. Pengaturan dalam huruf (h) tersebut sangat umum dalam membuat pembatasan atau larangan dalam perdagangan barang oleh kementerian perdagangan dibenarkan dalam segala keadaan.

107

Di dalam Pasal 49 ayat (4) UU Perdagangan disebutkan bahwa Menteri dapat mengusulkan keringanan atau penambahan pembebasan bea masuk terhadap barang impor sementara dalam rangka peningkatan daya saing nasional. Kata “daya saing nasional” adalah subyektif dan tidak jelas dalam hal apa menteri perdagangan akan menggunakan pasal ini. Lebih lanjut, terdapat juga ketidakjelasan mengenai jangka waktu kapan dapat dianggap sementara. Baru, Pemerintah dapat membatasi ekspor dan impor barang untuk kepentingan nasional dengan alsan untuk

melindungi

keamanan

nasional

atau

kepentingan umum. Kata “kepentingan umum” adalah subyektif dan tidak jelas dalam hal apa menteri perdagangan akan menggunakan pasal ini untuk melindungi kepentingan umum. Secara umum hampir seluruh ketentuan dalam UU Perdagangan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan, sehingga ketentuan pasal pasal yang tidak jelas atau ambigu tersebut diharapkan bisa lebih jelas dalam peraturtan

pelaksanaannya.

Kejelasan

dalam

peraturan pelaksnaannya tersebut merupakan hal yang

harus

berpotensi

dilakukan

menganggu

karena atau

jika

tidak

menghambat

akan bisnis

investor asing. Ketidakpastian ini bagi investor asing akan menghambat investasi asing. Pasal 2 huruf c, Pasal 14 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal

57,

Pasal

113

dinilai

tidak

memenuhi

prinsip

demokrasi dengan indikator adanya aturan yang jelas 108

tentang

partisipasi

substantif

masyarakat,

termasuk

masyarakat marginal dan pelaku usaha kecil dan menengah, dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur. Pasal pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi karena meskipun UU ini mengatur dan berupaya melindungi produk dalam negeri namun tidak membedakan perlakuan bagi pelaku usaha kecil maupun besar. Pasal 2 huruf c menyebutkan bahwa kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas – adil dan sehat. Di dalam penjelasannya dikatakan, yang dimaksud dengan asas

adil

dan

sehat

adalah

adanyakesetaraan

kesempatandan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha. Makna adil dan sehat ini adalah perwujudan dari kesetaraan kepada setiap

pelaku

mendiskriminasi

usaha.

Hal

ini

pelaku

usaha

kemudian kecil

yang

dapat secara

kemampuan tidak akan dapat bersaing secara setara dengan pelaku usaha lainnya yang lebih besar. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwaPemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan

pembinaan

pasarrakyat,

yang setara

pusat

dan

perbelanjaan,

berkeadilan terhadap toko

swalayan,

dan

perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.Frasa 109

kesetaraan terhadap pasar rakyat. Hal ini samadengan mensejajarkan pasar rakyat dengan pasar-pasar modern yang secara nyata telah menghancurkan keberadaan pasar rakyat. Pasal 20 ayat (1): Penyedia jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasawajib didukung tenaga teknis yang kompetensisesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa

yang

dimaksud

dengan tenaga

teknis

yang

kompeten adalah tenaga teknis yang melaksanakan jasa tertentu

diwajibkanmemiliki

sertifikat sesuai

dengan

keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.Hal tersebut tentunya sangat sulit dilakukan bagi pelaku usaha jasa yang dilakukan pelaku usaha karena umumnya

keahlian

yang

didapat

pelaku

usaha

kecil

diperoleh dari pengalaman otodidak. Pasal 57 ayat (1) menyebutkan bahwa barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi: 1. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau 2. Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Pasal

57

ayat

(2):

Pelaku

usaha

dilarang

memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.Hal ini akan merugikan pelaku usaha kecil yang akan kesulitan memenuhi pemerintah

SNI.

Mengingat

sangat

mendiskriminasikan

minim. pelaku

dukungan Hal usaha

ini

yang

diberikan

akan

semakin

rakyat

ketika

tidak

110

mampu berhadapan dengan pelaku usaha besar yang diperlakukan sama. Pasal 113 menyebutkan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.Hal ini akan merugikan pelaku usaha kecil yang sangat jauh dari kemampuan tersebut. Terlebih lagi tidak ada pasal yang mengatur mengenai fleksibilitas bagi pelaku usaha kecil dalam memenuhi SNI. Dengan demikian Prinsip non-diskriminasi yang diterapkan dalam UU perdagangan terhadap seluruh pelaku usaha telah merugikan petani, nelayan, dan UMKM ketika harus berhadap-hadapan secara langsung dengan pelaku usaha yang lebih besar. Perbedaan yang sangat besar diantara mereka mengakibatkan petani, nelayan, dan UMKM tidak akan

mampu

bersaing

secara

setara

dalam

medan

perdagangan bebas yang berjalan hari ini. Hal ini akan berdampak terhadap kesejahteraan serta kelangsungan atas usaha yang menjadi penghidupan petani, nelayan, dan UMKM.Seharusnya petani,

nelayan,

negara memberikan perlindungan bagi dan

UMKM

secara

eksklusif

dengan

perlakuan khusus terhadap mereka.

111

B.

ANALISIS TERHADAP POTENSI TUMPANG TINDIH BERDASARKAN ASPEK KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN, PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Undang-Undang Nomor Penanaman Modal

25

Tahun

2007

tentang

1. ASPEK KEWENANGAN  Konsepsi Penanaman Modal Dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman

Modal

disebutkan

bahwa

penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri

maupun

penanam

modal

asing

untuk

melakukan usaha di wilayah negara RI. Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa

Ketentuan

dalam

UU

ini

berlaku

bagi

penanaman modal di semua sektor di wilayah negara RI, sementara di penjelasan Pasal 2 ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah negara RI adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio, artinya UUPM ini hanya mengatur penanaman modal langsung saja. Ini inkonsisten dengan definisi dari penanaman modal di Pasal 1 angka (1) UUPM karena frasa “segala bentuk kegiatan

penanaman

modal”

dapat

diartikan

penanaman modal langsung dan tidak langsung. Oleh karena

itu

perlu

diperjelas

lagi

definisi

dari

penanaman modal apakah yang dimaksud penanaman

112

modal langsung saja atau termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio. 2. ASPEK HAK DAN KEWAJIBAN  Pengalihan asset penanam modal kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal Pasal 8 (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa Penanam modal

dapat

mengalihkan

aset

yang

dimilikinya

kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan. Hal ini akan memunculkan ketidakpastian bagi tenaga kerja karena sewaktu-waktu perusahaan dapat

melakukan

menutup

pengalihan

perusahaan,

asset

dengan

cara

merelokasi

usaha

dan

penanaman modalnya yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Padahal hak atas pekerjaan adalah hak warga negara yang wajib dipenuhi oleh Negara.  Kemudahan Pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah konflik dengan UU Pokok Agraria Dalam

UU

No

25

Tahun

2007

tentang

Penanaman Modal Pasal 18 menyebutkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal khususnya bagi penanam modal yang melakukan perluasan usaha

atau

Fasilitas

melakukan

diberikan

bagi

penanaman penanam

modal baru. modal

yang

memenuhi salah satu kriteria berikut : 113

a. menyerap banyak tenaga kerja; b. termasuk skala prioritas tinggi; c. termasuk pembangunan infrastruktur; d. melakukan alih teknologi; e. melakukan industri pionir; f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah

perbatasan,

atau

daerah

lain

yang

dianggap perlu; g. menjaga kelestarian lingkungan hidup; h.

melaksanakan

kegiatan

penelitian,

pengembangan, dan inovasi; i.

bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau

j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. Fasilitas yang diberikan dapat berupa : a. pajak

penghasilan

penghasilan terhadap

neto

jumlah

melalui sampai

pengurangan

tingkat

penanaman

tertentu

modal

yang

dilakukan dalam waktu tertentu; b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan c. produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; d. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan

114

produksi

untuk

jangka

waktu

tertentu

dan

persyaratan tertentu; e. pembebasan

atau

penangguhan

Pajak

Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; f. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan g. keringanan

Pajak

Bumi

dan

Bangunan,

khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. Pembebasan

atau

pengurangan

pajak

penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan

eksternalitas

yang

tinggi,

memperke-nalkan

teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung

yang melakukan penggantian

mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk. Pasal 21 menyebutkan bahwa Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan perizinan

kemudahan

kepada

pelayanan

perusahaan

dan/

penanaman

atau modal

untuk memperoleh: 115

a. hak atas tanah; b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan c. fasilitas perizinan impor. Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyebutkan: (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa: a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah

95

dengan

(sembilan

cara

puluh

dapat

lima)

tahun

diberikan

dan

diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat

diperbarui

selama

30

(tiga

puluh)

tahun; dan c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh

puluh)

tahun

dengan

cara

dapat

diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

116

(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain: a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka

panjang

perubahan

dan

terkait

struktur

dengan

perekonomian

Indonesia yang lebih berdaya saing; b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman

modal

pengembalian panjang

yang

modal

sesuai

memerlukan

dalam

jangka

jenis

kegiatan

dengan

penanaman modal yang dilakukan; c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas; d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa

keadilan

masyarakat

dan

tidak

merugikan kepentingan umum. (3)

Hak

atas

dilakukan

tanah evaluasi

dapat bahwa

diperbarui tanahnya

setelah masih

digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. (4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman 117

modal

menelantarkan

kepentingan

tanah,

umum,

menggunakan

memanfaatkan

tanah

tidak

maksud

tujuan

pemberian

dan

merugikan

sesuai

atau dengan

hak

atas

tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Jika syarat-syarat tersebut di atas tidak dipenuhi secara benar dan ditegakkan secara tegas maka perlu diantisipasi

adanya

persepsi

masyarakat

bahwa

perpanjangan sekaligus di muka ini dapat mengurangi prinsip penguasaan oleh negara seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan terbatasnya kewenangan negara untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan. a. Terhadap ketentuan Pasal 22 ini sejumlah pemohon mengajukan

judicial

review

ke

Mahkamah

Konstitusi (MK). MK dalam putusan perkara No 2122/PUU-V/2007 menyatakan bahwa sebagian dari Pasal

22

UU

No.

25

Tahun

2007

tentang

Penanaman Modal bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Pasal 22 ayat (1) sepanjang menyangkut katakata “di muka sekaligus” dan “berupa: a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;

118

b. Hak

Guna

Bangunan

dapat

diberikan

dengan

jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun”.20 Selain itu, Pasal 22 ayat (2) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan Pasal 22 ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekaligus di muka” juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Argumentasi MK terkait dengan sebagian ketentuan tersebut adalah meskipun terhadap Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai yang dapat diperpanjang di

muka

sekaligus

,

itu

negara

dikatakan

dapat

menghentikan atau membatalkan sewaktu-waktu, namun alasan tersebut telah ditentukan secara limitatif dalam

20Dalam

peraturan sebelumnya yakni ketentuan Pasal 14 UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menyatakan bahwa: “Untuk keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai menurut peraturan perundangan yang berlaku”. Dengan kata lain, mengenai aturan hak guna angunan (HGB), hak guna usaha (HGU), dan hak pakai (HP) merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-peraturan Pokok Agraria (lebih dikenal dengan sebutan UUPA) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang “Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah”.

119

Pasal 22 ayat (4) UU Penanaman Modal. Dengan kata lain, kewenangan

negara

untuk

menghentikan

atau

tidak

memperpanjang HGU, HGB, dan Hak Pakai tersebut tidak lagi dapat dilakukan atas dasar kehendak bebas negara. Padahal,

perusahaan

mempersoalkan penghentian

secara

atau

penanaman hukum

pembatalan

modal

keabsahan hak

atas

dapat tindakan

tanah

itu.

Sehingga, bagi MK pemberian perpanjangan hak-hak atas tanah sekaligus di muka tersebut telah mengurangi dan bahkan melemahkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasca Putusan MK menjadi berbunyi: (1) Kemudahan pelayanan dan /atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan di perpanjang dan dapat

diperbaharui

kembali

atas

permohonan

penanam modal. (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat

diberikan

dan

diperpanjang

untuk

kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain : a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka

panjang

dan

terkait

dengan

perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing; b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman

modal

yang

memerlukan

pengembalian modal dalam jangka panjang 120

sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan; c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas; d. penanaman

modal dengan

menggunakan

hak atas tanah negara; dan e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa

keadilan

masyarakat

dan

tidak

merugikan kepentingan umum. (3) Hak atas tanah dapat diperbaharui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak. (4) Pemberian dan perpanjangan hak atas atanah yang diberikan dan yang

dapat diperbarui

sebagaiamna dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum,

menggunakan

atau

memanfaatkan

tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Sebagai sebagian

akibat

dinyatakan

ketentuan

inkonstitusionalnya

tersebut,

maka

terhadap

pemberian kemudahan dan/atau pelayanan kepada 121

perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, sepanjang berkaitan langsung dengan penanaman modal, ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya yakni sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (UUPA). 3. ASPEK PERLINDUNGAN  Pemahaman terkait azas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara Pasal 3 ayat (1) huruf d UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa penanaman modal berdasarkan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Dalam penjelasan umum pasal 3 ayat (1) huruf d ini disebutkanbahwa yang dimaksud dengan

“asas

membedakan pelayanan

perlakuan asal

non

negara”

diskriminasi

yang

sama

adalah

dan

tidak

asas

perlakuan

berdasarkan

ketentuan

peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya. Asas ini merupakan asas perlakuan pelayanan non dikriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya. Pasal 4 ayat (2) menetapkan perlakuan sama antara penanam modal asing (PMA) dan penanam modal 122

dalam negeri (PMDN) dengan tetap mengacu kepada kepentingan

nasional. Kaedah dalam Pasal tersebut

mengandung 2 variabel yang harus dimaknai secara utuh, yakni kewajiban memberikan perlakuan yang sama dan mengacu kepada kepentingan nasional. Hal ini berarti perlakuan sama tersebut tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan nasional. Artinya, dalam keadaan keadaan tertentu

perlakuan

tersebut

dapat

tidak

diterapkan

kepada penanam modal asing. Adanya

kewajiban

pemerintah

memberikan

perlakuan yang sama kepada semua penanaman modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan

peraturan

perundnag-undangan

tertuang

dalam Pasal 6 ayat (1) UUPM. Ketentuan ini merupakan penerapan dari prinsip most favoured nations dalam perdagangan

internasional

(MFN).

MFN

merupakan

klausul yang mensyaratkan perlakuan non diskriminasi dari suatu negara terhadap negara lainnya. Perlakuan ini diberikan karena masing-masing negara terikat dalam suatu perijinan internasional. Berdasarkan klausul ini salah satu negara yang memberikan perlakuan khusus atau preferensi kepada suatu negara, maka perlakuan tertentu harus juga diberikan kepada negara-negara lainnya yang tergabung dalam suatu perjanjian. Klausul ini memberikan derajat perlakuan sama dalam hubungan ekonomi internasional. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem ekonomi yang bebas terkendali tidak dapat

lepas

perdagangan

dan

sangat

internasional,

tergantung dimana

pada

untuk

sistem

saat

ini 123

digunakan ketentuan dan mekanisme yang diiniasi oleh WTO (World Trade Organizations) dengan salah satu aturan main investasi adalah TRIMs (Agreement on Trade Related

Investment

Measures).

Oleh

karena

itu

penanaman modal di Indonesia secara logis yuridis terikat pada prinsip prinsip penanaman modal internasional21 dari WTO dan TRIMs. Ketentuan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf d UUPM merupakan penerapan asas Most Favoured Nation (MFN) dimana yang dimaksud dengan asas perlakuan yang

sama

dan

tidak

membedakan

asal

negara

maksudnya adalah memberikan perlakuan yang sama terhadap

penanam

modal

asing

yang

satu

dengan

penanam modal asing lainnya yang melakukan aktivitas penanaman modal di Indonesia. 4. ASPEK PENEGAKAN HUKUM • Perlu sanksi terhadap perusahaan penanam modal bila tidak mengutamakan tenaga kerja WNI Pasal 10 (1) d UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman

Modal

menyebutkan

(1)

perusahaan

penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara 21a)

Prinsip non diskriminasiprinsip ini mengharuskan host country untuk memperlakukan secara sama setiap penanam modal dan penanam modal di negara tempat penanaman modal dilakukan. b) Prinsip Most Favoured Nations (MFN) prinsip ini menunut perlakuan yang sama dari negara host terhadap penanam modal dari negara asing yang satu dengan penanam modal dari engara asing yang lainnya yang melakukan aktivitas penanamn modal di negara mana penanaman modal itu dilakukan. c) Prinsip National Treatment prinsip ini mengharuskan negara host untuk tidak membedakan perlakuan antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri di negara host tersebut.

124

Indonesia. (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

penanaman

modal

wajib

(3)

Perusahaan

meningkatkan

kompetensi

tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4)

Perusahaan

mempekerjakan

tenaga

menyelenggarakan

penanaman kerja

pelatihan

modal

asing

dan

yang

diwajibkan

melakukan

alih

teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan dengan jelas mengenai sanksi terhadap perusahaan penanaman modal bila tidak melakukan sebagaimana yang diamanatkan UU No. 25 Tahun 2007.

B. Undang-Undang Nomor Ketenagakerjaan

13

Tahun

2013

Tentang

1. ASPEK HAK DAN KEWAJIBAN  Pemahaman definisi mogok kerja dalam UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (23) berbunyi “Mogok kerja adalah tindakan

pekerja/buruh

yang

direncanakan

dan

dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat

buruh

untuk

menghentikan

atau

memperlambat pekerjaan.” Ini menimbulkan multitafsir sehingga

mogok

kerja

diartikan

sebagai

upaya

menghentikan proses produksi bukan sebagai proses 125

penuntutan hak pekerja akibat gagalnya kesepakatan dalam perundingan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 dan Nomor 98 Tahun 1949 yang menjamin hak buruh untuk mogok kerja. Dalam pelaksanannya mogok kerja merupakan usaha akhir setelah usaha yang bersifat

kooperatif

tidak

terjadi

kesepakatan.

Dalam

hubungan kerja, mogok kerja adalah alat penyeimbang antara pengusaha, antara pengusaha dan pekerja/buruh. Kebijakan prosedural administratif mengenai mogok kerja yang cenderung mereduksi makna mogok kerja sebagai hak dasar buruh/pekerja seperti yang tercantum dalam Pasal 137 sampai Pasal 140 UU Ketenagakerjaan. Sebagai

contoh,

ketentuan

mengenai

kewajiban

pemberitahuan secara tertulis bagi buruh/pekerja dan serikat buruh/pekerja dalam tenggang waktu sekurangkurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan pada hakikatnya merupakan pengekangan hak dasar universal perjuangan buruh/pekerja dan serikat buruh/

serikat

pekerja

(vide

Pasal

140

UU

Ketenagakerjaan);  Ketentuan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menimbulkan multi tafsir Pasal 56 UU Ketengakerjaan: (2) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas: a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

126

Menimbulkan multi tafsir; pekerjaan yang menjadi objek PKWT hanya didasarkan jangka waktu dan selesainya pekerjaan dan tidak mempertimbangkan jenis pekerjaan tetap atau tidak tetap sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2).  Istilah perpanjangan dan pembaruan yang berpotensi multitafsir Pasal 59 ayat (5) dan (6) UU Ketenagakerjaan : (5)

Pengusaha

yang

bermaksud

memperpanjang

perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7

(tujuh)

hari

sebelum

perjanjian

kerja

waktu

tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara

tertulis

kepada

pekerja/buruh

yang

bersangkutan. (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja

waktu

tertentu

yang

lama,

pembaruan

perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Jangka waktu lamanya kontrak. Istilah “perpanjangan” dan “pembaruan” kurang jelas berpotensi multi tafsir dan merugikan kedua belah pihak.  Mekanisme PHK yang membutuhkan proses dan waktu panjang yang berpotensi merugikan kedua belah pihak Dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 172 yang mengatur mengenai mekanisme Pemutusan Hubungan 127

Kerja dimana sejak proses perundingan di perusahaan hingga ditingkat LPPHI (Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial) membutuhkan proses dan waktu panjang, sehingga berpotensi merugikan kedua belah pihak karena beban finansial bagi pengusaha dan ketidakpastian status kerja bagi pekerja. Diperlukan mekanisme dan proses PHK yang lebih sederhana

(misalnya

mengedepankan

perundingan

di

tingkat bipartit) agar terjadi kemudahan serta efisiensi waktu, dana maupun biaya sosial lainnya. Hal terpenting adalah pertimbangan prinsip keadilan dalam pemberian upah dan tunjangan selama dalam proses PHK maupun dalam

menentukan

besarnya

kompensasi

pesangon.

Kemudian juga perlu dipertimbangkan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja dalam masalah pemberlakuan skorsing yang memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.  Jumlah pesangon yang diberikan Pasal

156

Ketenagakerjaan

UU

No.

memberi

13

Tahun

peluang

2003

pekerja

tentang

menuntut

pesangon di luar kewajaran dan pengusaha cenderung mengurangi kewajibannya. Penggunaan kata paling sedikit menimbulkan ketidakpastian kompensasi. 

Adanya ketidakadilan dalam pemberian kompensasi terhadap PHK yang disebabkan pelanggaran dan PHK karena pengunduran diri PHK

yang

disebabkan

pelanggaran

memperoleh

komponen kompensasi penuh. Sementara Pasal 162 UU Ketenagakerjaan

menyatakan

bahwa

PHK

akibat 128

pengunduran diri hanya memperoleh uang penggantian dan uang pisah. Ini tidak adil dan menimbulkan disinsentif bagi penegakan disiplin pekerja. Besaran kompensasi PHK sebaiknya dinegosiasikan secara bipartite .  Ketentuan dalam Pasal 164 ayat (3) dinilai multitafsir Dalam hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja merupakan pilihan terakhir sebagai upaya untuk melakukan efisiensi perusahaan setelah sebelumnya dilakukan upayaupaya lain dalam rangka efisiensi tersebut. Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan merupakan salah satu norma yang mengatur mengenai pemutusan hubungan kerja. Norma Pasal

164

ayat

(3)

UU

Ketenagakerjaan

menyatakan,

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan

melakukan

efisiensi

dengan

ketentuan

pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”. Adanya dapat

ketentuan

melakukan

yang

pemutusan

menyatakan hubungan

perusahaan kerja

karena

perusahaan tutup untuk melakukan efisiensi sebagaimana diatur Pasal 164 ayat (3) dinilai tidak jelas dan dapat menimbulkan

multitafsir.

Hal

ini

dikarenakan

frasa

“perusahaan tutup” dalam Pasal 164 ayat (3) bisa saja ditafsirkan

tutup secara

permanen

atau

hanya

tutup

sementara. 129

Berdasarkan

pertimbangan

Mahkamah

Konstitusi

terhadap pasal tersebut, siapa saja dapat menafsirkan norma tersebut sesuai dengan kepentingannya masingmasing,

misalnya

menganggap

penutupan

perusahaan

sementara untuk melakukan renovasi merupakan bagian dari efisiensi dan menjadikannya sebagai dasar melakukan pemutusan hubungan kerja. Tafsiran yang berbeda tersebut dapat menyebabkan penyelesaian hukum yang berbeda dalam

penerapannya,

karena

setiap

pekerja

dapat

diputuskan hubungan kerjanya kapan saja dengan dasar perusahaan tutup sementara atau operasionalnya berhenti sementara.

Hal

demikian

dapat

menimbulkan

ketidakpastian hukum bagi kelangsungan pekerjaan bagi pekerja/buruh di dalam menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Untuk

menghilangkan

ketidakpastian

hukum

tersebut guna menegakkan keadilan, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frasa “perusahaan tutup” dalam Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan tetap konstitutional sepanjang dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”. Dengan kata

lain

frasa

“perusahaan

tutup”

tersebut

adalah

bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”.

130

 Perbedaan penafsiran terkait ketentuan tentang uang penggantian hak (pesangon) PHK penggabungan,

dalam

rangka

peleburan

atau

perubahan perubahan

status,

kepemilikan

perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan

dalam

menimbulkan

Pasal

156

multitafsir

ayat

karena

(4).

Ketentuan

pekerja

ini

cenderung

menuntut kompensasi yang lebih, sementara pengusaha akan memilih kompensasi paling sedikit. Adanya

perbedaan

persepsi

besarnya

uang

pesangon antara pekerja dan pengusaha ini karena tidak adanya penjelasan yang cukup tentang fungsi pesangon (dalam UU atau peraturan terkait). Pembayaran kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 163 selama ini dianggap memberatkan pengusaha sehingga banyak pengusaha tidak melaksanakannya. Perlu dikaji pula terkait ketentuan

kompensasi

penghargaan

masa

kerja

yang

tumpang tindih dengan jaminan hari tua (Jamsostek) dan Jaminan Pensiun (Program Dana Pensiun).  Perjanjian Kerja Bersama Bagi Serikat Buruh Mengurangi Hak Buruh/Pekerja dan Mereduksi Hakikat Kebebasan Berserikat/Berorganisasi Putusan

Mahkamah

Konstitusi

dalam

perkara

nomor 115/PUU-VII/2009 merupakan perkara permohonan pengujian undang-undang terhadap Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121 UU Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 120 ayat (1) 131

UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Dalam hal di satu perusahaan

terdapat

pekerja/serikat

lebih

buruh

dari

maka

1

yang

(satu)

berhak

serikat mewakili

pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut”.

Berdasarkan

ketentuan

tersebut,

serikat

pekerja/serikat buruh yang anggotanya kurang dari 50% (misalnya dengan jumlah 49% dari seluruh pekerja di suatu perusahaan) dapat tidak terwakili hak dan kepentingannya dalam perundingan dengan pengusaha untuk membuat perjanjian kerja bersama. Dengan demikian, keberadaan serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya kurang dari 50%

menjadi

tidak

bermakna

dan

tidak

dapat

memperjuangkan hak dan kepentingan serta tidak dapat melindungi pekerja/buruh yang menjadi anggotanya. Hal ini tentu

berlawanan

dengan

tujuan

dibentuknya

serikat

pekerja/serikat buruh yang keberadaannya dilindungi oleh konstitusi. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 120 ayat (2) UU

Ketenagakerjaan

yang

menentukan

bahwa

hanya

gabungan dari serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari 50% dari seluruh pekerja/buruh dalam suatu perusahaan

yang dapat melakukan perundingan

dengan

jika

pengusaha

tidak

ada

satu

pun

serikat

pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari 50%. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebuah atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota kurang dari

50%

dari

seluruh

pekerja/buruh

dalam

suatu

perusahaan (misalnya memiliki anggota 49%) menjadi sama 132

sekali tidak terwakili hak dan

kepentingannya

dalam

perjanjian kerja bersama. 

Ketentuan terkait dengan penafsiran terhadap Frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan Putusan

Mahkamah

Konstitusi

perkara

nomor

37/PUU-IX/2011 merupakan pengujian terhadap “belum

ditetapkan”

Ketenagakerjaan.

dalam

Adapun

Pasal bunyi

155 Pasal

ayat 155

frasa (2)

UU

ayat

(2)

selengkapnya adalah “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha

maupun

pekerja/buruh

harus

tetap

melaksanakan segala kewajibannya.” Menurut pemohon, dalam praktiknya belum ada kejelasan penafsiran mengenai klausula “belum ditetapkan”. Klausula “belum ditetapkan” menimbulkan pertentangan apakah putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut hanya sebatas pada pengadilan tingkat pertama atau juga meliputi putusan pada tingkat selanjutnya yaitu kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pemutusan

hubungan

kerja

yang

dilakukan

tanpa

persetujuan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi batal demi hukum. Selama masa lembaga penyelesaian

perselisihan

hubungan

industrial

masih 133

memeriksa proses pemutusan hubungan kerja, pekerja dan pengusaha

harus

tetap

melaksanakan

tugas

dan

kewajibannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat

(2) UU

Ketenagakerjaan. Berdasarkan

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan secara bertahap yang dimulai dari perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam hal perselisihan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka perselisihan tersebut dianggap belum final dan mengikat sampai putusan pengadilan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dikaitkan dengan mekanisme penyelesaian

perselisihan

hubungan

industrial,

maka

terdapat potensi ketidakpastian hukum bagi para pihak. Frasa “belum ditetapkan” dapat diartikan pada saat putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial atau juga dapat diartikan pada saat putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Menurut Mahkamah Konstitusi, perlu ada penafsiran yang pasti terkait frasa “belum ditetapkan” tersebut agar terdapat kepastian hukum yang adil sehingga para pihak dapat memperoleh jaminan dan kepastian hukum terhadap perolehan hak-hak mereka dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial. Menurut Mahkamah, frasa “belum 134

ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan harus dimaknai putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan

hukum

tetap

karena

putusan

Pengadilan

Hubungan Industrial ada yang dapat langsung memperoleh kekuatan

hukum

tetap

pada

tingkat

pertama

oleh

Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu putusan mengenai perselisihan kepentingan, putusan mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, serta putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang tidak

dimohonkan

kasasi.

Adapun

putusan

mengenai

perselisihan hak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap. Putusan MK terkait Pasal 155 ayat (2) ini telah memberikan kepastian hukum bagi pekerja/buruh dan pengusaha untuk menjalankan hak dan kewajibannya selama menyelesaikan proses perselisihan hubungan industrial. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, pengusaha berkewajiban untuk

membayar

sampai adanya

upah

proses

kepada

putusan pengadilan

pekerja/buruh

yang berkekuatan

hukum tetap.

2. ASPEK PERLINDUNGAN  Ketentuan outsourcing dalam UU ketenagakerjaan multitafsir sehingga menimbulkan konflik antara pekerja dan pengusaha 135

Pasal 64 UU Ketenagakerjaan menyebutkan ketentuan tentang hubungan kerja dan penjelasan tentang pekerjaan pokok dan penunjang yang tidak jelas dalam pasal pasal outsourcing (Pasal 64-Pasal 66) menimbulkan multi tafsir sesuai

dengan

kepentingan

masing-masing.

Hal

ini

berimplikasi terjadinya pelanggaran praktek outsourcing yang merugikan pekerja. Praktek outsourcing telah menimbulkan polemik dan konflik antara pengusaha dan serikat pekerja; pengusaha; outsorcing merupakan tuntutan efisiensi dalam persaingan global, sementara bagi serikat pekerja praktek outsourcing sebagai insecurity dan kurang memberikan pelrindungan terhadap pekerja. Outsourcing tetap diperlukan namun pelaksanaannya harus tetap melindungi pekerja. Mahkamah

Konstitusi

dalam

putusannya

nomor

27/PUU-IX/2011 menguji ketentuan Pasal 59 dan Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 menyatakan bahwa, norma Pasal 59 UU Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena perjanjian kerja waktu tertentu ditujukan untuk jenis perjanjian kerja yang dirancang hanya untuk waktu

tertentu

saja

dan

tidak

berlangsung

untuk

selamanya, sehingga hubungan kerja antara buruh dan majikan akan berakhir begitu jangka waktu berakhir atau ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan. Selain itu, Pasal 59 juga telah menegaskan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diterapkan untuk 4 (empat) jenis pekerjaan saja. Adapun terhadap norma dalam Pasal 64 sampai dengan

Pasal

66

UU

Ketenagakerjaan,

Mahkamah

mempertimbangkan lebih lanjut adakah ketentuan tersebut 136

mengakibatkan terancamnya hak setiap orang dan hak-hak pekerja yang dijamin oleh konstitusi, dalam hal ini hak-hak pekerja outsourcing yang dilanggar sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusannya Mahkamah menilai bahwa frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “…perjanjian kerja untuk waktu tertentu”

dalam

Pasal

66

ayat

(2)

huruf

b

UU

Ketenagakerjaan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945

(conditionally

perjanjian

kerja

unconstitutional)

tersebut

tidak

sepanjang

disyaratkan

dalam adanya

pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan

yang

melaksanakan

sebagian

pekerjaan

borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, syarat-syarat dan prinsip outsourcing baik melalui perjanjian pemborongan penyediaan

pekerjaan jasa

maupun

pekerja/buruh

melalui dapat

perusahaan

mengakibatkan

hilangnya jaminan kepastian hukum yang adil bagi pekerja dan hilangnya hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal itu terjadi, karena dengan berakhirnya pekerjaan pemborongan atau berakhirnya masa kontrak penyediaan

pekerja/buruh

maka

dapat

berakhir

pula

hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerja/buruh,

sehingga

pekerja/buruh

kehilangan

pekerjaan serta hak-hak lainnya yang seharusnya diperoleh. Menurut Mahkamah, pekerja/buruh yang melaksanakan pekerjaan

dalam

perusahaan

outsourcing

tidak

boleh 137

kehilangan hak-haknya yang dilindungi oleh konstitusi. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan outsourcing

yang

melaksanakan

pekerjaan

outsourcing

dilaksanakan dengan tetap menjamin perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh dan penggunaan model outsourcing tidak

disalahgunakan

kepentingan

dan

memperhatikan,

oleh

perusahaan

keuntungan bahkan

hanya

perusahaan

untuk tanpa

mengorbankan

hak-hak

pekerja/buruh. Jaminan dan perlindungan demikian tidak dapat dilaksanakan dengan baik hanya melalui perjanjian kerja

yang

mengikat

antara

perusahaan

dengan

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, karena posisi pekerja/buruh berada dalam posisi tawar yang lemah akibat banyaknya pencari kerja atau oversupply tenaga kerja. Untuk eksploitasi

menghindari pekerja/buruh

perusahaan hanya

melakukan

untuk

kepentingan

keuntungan bisnis dan untuk meminimalisasi hilangnya hak-hak konstitusional para pekerja outsourcing, Mahkamah Konstitusi menentukan perlindungan dan jaminan hak bagi pekerja/buruh melalui 2 (dua) model perlindungan, yaitu: 1) mensyaratkan

agar

perjanjian

pekerja/buruh

dengan

melaksanakan

pekerjaan

kerja

antara

perusahaan

yang

outsourcing

tidak

berbentuk PKWT, melainkan berbentuk “perjanjian kerja waktu tidak tertentu”; dan 2) menerapkan perlindungan

prinsip bagi

pengalihan

pekerja/buruh

tindakan (Transfer

of

Undertaking Protection of Employment atau TUPE) 138

yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing.  Ketentuan tentang istirahat panjang tidak jelas sehingga tidak operasional Pasal

79

ayat

(4)

UU

Ketengakerjaan

tentang

ketentuan istirahat panjang yang berlaku untuk perusahaan tertentu tidak jelas, demikian pula dalam Kepmenakertrans no.

51/MEN.IV/2004

tentang

istirahat

panjang

pada

perusahaan tertentu terdapat defnisi tentang perusahaan tertentu juga tidak jelas. Definisi “tertentu” ini seringkali menjadi masalah dalam implementasinya karena belum ada daftar resmi perusahaan yang telah melaksanakan istirahat panjang

bagi

pekerjanya

sehingga

bagi

perusahaan

perusahaan yang ingin melakukan efektifitas dan efisisensi kinerja seringkali tidak melaksanakan pasal tersebut. Dalam

kenyataannya

ada

jenis

pekerjaan

yang

beresiko terhadap kesehatan pekerja bila dilakukan secara terus menerus dalam jangka panjang. Bila selama istirahat panjang pengusaha tetap harus membayar upah akan menjadi beban, sementara upah adalah hak pekerja yang harus diterima. Perlu peninjauan kembali tentang ketentuan istirahat

panjang

termasuk

kriteria

perusahaan

yang

memerlukan istirahat panjang. 3. ASPEK PERLINDUNGAN  Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 10 UU Penanaman Modal menyatakan bahwa :

139

(1) Perusahaan

penanaman

modal

dalam

memenuhi

kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi melalui

tenaga

pelatihan

kerja kerja

warga sesuai

negara

Indonesia

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan. (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga

kerja

asing

diwajibkan

menyelenggarakan

pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Sementara dalam Pasal 42 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa : 1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 2) Pemberi

kerja

orang

perseorangan

dilarang

mempekerjakan tenaga kerja asing. 3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.

140

4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. 5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya. Pada dasarnya baik UU Penanaman Modal maupun UU Ketenagakerjaan membolehkan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan dalam

peraturan

prakteknya

syarat syarat yang ditentukan

perundang-undangan.

ketentuan

atau

Namun

syarat-syarat

dalam

tersebut

lebih

diperlonggar sebagaimana tertuang dalam Permenaker No. 16 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permenaker No. 35 Tahun 2015. Dalam Permenaker No. 16 Tahun 2015 pemerintah memperketat

penggunaan

memperketat persyaratan

tenaga yang

kerja

harus

asing dipenuhi

dengan untuk

mengajukan permohonan perizinan penggunaan TKA sehingga sulit dipenuhi, namun secara prosedural diberikan kemudahan karena difasilitasi layanan PTSP di BKPM. Dalam Permenaker ini

juga

diterbitkan

bebagai

peraturan

yang

membatasi

jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh TKA di berbagai sektor industri yang dituangkan dalam berbagai Kepmenaker. Umumnya pada Kepmenaker tersebut, ada pembatasan bagi seorang TKA untuk dapat bekerja dengan jabatan tertentu.

141

Dalam Perubahan Permenaker No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenaker No. 16 Tahun 2015 sebaliknya

pemerintah

memperlonggar

aturan

tentang

penggunaan TKA, diantaranya ; 1. Menghapus

ketentuan

tentang

kewajiban

perusahaan

merekrut 10 pekerja lokal jika perusahaan mempekerjakan satu orang TKA (Pasal 3 ayat 1 Permenaker No. 16 Tahun 2015) 2. Penambahan

pasal

/ketentuan

baru

yang

berbunyi

:

"Pemberi kerja TKA yang berbentuk penanaman modal dalam negeri dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan jabatan komisaris." Di aturan sebelumnya, tidak ada ketentuan ini. Sebenarnya selama ini pun, jarang ada perusahaan lokal yang menempatkan tenaga kerja asing di posisi komisaris, biasanya malah ada di jajaran direksi perusahaan. 3. Mencabut ketentuan tentang kewajiban pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan (DKP) tenaga kerja asing sebesar 100 per dollar AS jabatan setiap bulan dalam bentuk mata uang rupiah. Dengan demikian, maka perusahaan yang membayarkan DKP tenaga kerja asing tidak perlu lagi mengonversi ke mata uang rupiah karena bisa dalam dollar AS. 4. Pemerintah juga telah menghapus aturan kewajiban bagi TKA untuk dapat berbahasa Indonesia. Sehingga, tenaga kerja asing kini lebih leluasa untuk berkarir di Indonesia. Dengan demikian pada tataran UU telah memenuhi indikator prinsip NKRI , tetapi dalam tataran pelaksanaan peraturan menteri ini justru memperlemah prinsip NKRI ini (tataran praktis). 142

C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun Pertambangan Mineral dan Batubara

2009

tentang

1. ASPEK KEWENANGAN  Tidak operasionalnya pasal-pasal terkait Izin Usaha Pertambangan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Pasal 6 ayat (1) huruf f, huruf g dan Pasal 7 ayat 1 huruf b,huruf c, dan huruf (d) UU No.4 / 2009 tercantum

kewenangan

Menteri

ESDM

dan

para

Gubernur untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), di wilayah lintas propinsi (untuk Menteri) dan wilayah lintas kabupaten (untuk para Gubernur) pada kenyataannya tidak dapat berjalan dengan semestinya karena masing-masing masih memerlukan rekomendasi dari para Gubernur terkait atau para Bupati terkait. Hal ini disebabkan para Gubernur dan para Bupati terkait akan cenderung ingin mengeluarkan IUP-nya sendirisendiri (dipecah menjadi dua atau lebih IUP).  Penyalahgunaan izin penjualan dan pengangkutan oleh pemegang IUP Eksplorasi Pasal 43 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 perusahaan tambang pemilik IUP Eksplorasi dapat menjual

mineral

atau

batubara

yang

diperoleh,

sepanjang memperoleh izin dari pejabat tertentu sesuai dengan kewenangannya. Penjualan ini hanya dikenakan iuran

produksi.

Dilapangan,

banyak

perusahaan

dengan alasan simpel mengangkut berton-ton material tanpa batas. Perusahaan beralasan semua material yang diangkut adalah sample. Kebanyakan perusahaan akan memaksimalkan limit waktu yang diberikan. Jika 143

sebuah perusahaan melakukan eksplorasi selama 8 tahun dan melakukan pengangkutan dan penjualan, maka

selama

itu

pula

negara

dirugikan

dengan

hilangnya potensi pajak dan royalti. Inilah yang kini dikeluhkan

beberapa

daerah,

perusahaan

telah

melakukan perusakan dan penjualan tapi tetap dengan status

ekplorasi.

Terbayang

jika

deposit

yang

dikandung hanya berusia 10 – 15 tahun, berapa yang bisa diperoleh oleh negara.  Overlapping dan duplikasi perizinan pertambangan

terkait

kewenangan

Pasal 104 ayat (2) UU NO. 4 Tahun 2009 tentang Minerba overlapping dengan UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian Izin Usaha Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian membuat bingung karena

adanya

overlapping

kewenangan

antara

Kementerian ESDM dengan Kementerian Perindustrian. Masalah yang dipertanyakan adalah jika investor akan membangun

smelter

pengolahan

dan

pemurnian

apakah izinnya dari KESDM atau dari Kementerian Perindustrian

?

Jika

investor

pengolahan

dan

pemurnian dimiliki asing dan memilih Perizinan dari KESDM (tunduk kepada UU No.4/ 2009) maka investor asing

akan

terkena

Pasal

112

terkait

keharusan

melakukan divestasi pada tahun ke-6 (setelah lima tahun berproduksi). Sedangkan jika investor asing mendapat Perindustrian

kan

perizinan

(sebagai usaha

dari

Kementerian

industri manufaktur)

maka tidak ada kewajiban untuk divestasi dan sesuai 144

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang PMA dimana 100% sahamnya dapat dimiliki asing dan tidak ada ketentuan untuk melakukan divestasi. Oleh karena itu Pasal 104 ayat (2) bersifat over lapping dan duplikasi dengan UU PMA dan UU Perindustrian, pada akhirnya bersifat tidak operasional, dalam arti semua investor di bidang

pengolahan

dan

pemurnian

mineral

akan

memilih jalur perizinan yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian dari pada Kementerian ESDM.  Pembatasan Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dalam Pasal 124 ayat (3) tidak operasional Pasal 124 ayat (3) UU Minerba, Usaha jasa pertambangan dilarang/tidak diperbolehkan menerima jasa penambangan (eksploitasi) overburden removing, coal getting, blasting, pengolahan dan pemurnian. Usaha

jasa

pertambangan

dapat

melakukan

a.

Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi

Kelayakan,

Lingkungan,

Konstruksi,

Pasca

Tambang

Keselamatan

dan

Kesehatan

Perencanaan

dan

Pengujian

Pengangkutan, dan

Kerja.

b.

Peralatan

Reklamasi, Konsultasi, di

bidang

Penambangan atau Pengolahan dan Pemurnian. Pasal 124 ayat 3) yang membatasi Usaha Jasa Pertambangan untuk memberikan jasa penambangan, pengolahan, dan

pemurnian

perusahaan

adalah

tambang

tidak masih

operasional dapat

karena

melakukan

outsourcing melalui penyewaan peralatan dan kontrak tenaga kerja (adanya loop hole dalam Undang-Undang). 145

2. ASPEK HAK DAN KEWENANGAN 

Konflik UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 28 ayat (1)) Pasal

91

”Pemegang

IUP

dan

IUPK

dapat

memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan

perundang-udangan”.

Padahal

sarana

umum seperti jalan raya di Indonesia misalnya tidak dalam

kondisi

baik.

Jika

kemudian

jalan

raya

diperbolehkan, akibatnya mempercepat kerusakan. Banyak truk-truk pembawa batubara melibihi tonase yang

telah

ditentukan.

Buktinya

di

Kalimantan

Selatan, ruas jalan di Kabupaten Tapin, Banjar hingga Banjarmasin yang digunakan truk-truk batubara. Sepanjang 293 kilometer atau 27,7% panjang jalan negara

rusak

berat

yang

beresiko

menimbulkan

kecelakaan. 

Ketidakjelasan

definisi

“perusahaan

lokal”

dan/atau “nasional” UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba masih belum memberikan definisi yang jelas tentang definisi dari

perusahaan

lokal

dan/atau

nasional.

Ketidakjelasan definisi tersebut dapat memberikan entry

barrier

sebenarnya

bagi

beberapa

mempunyai

pelaku

kompetensi

usaha

yang

lebih

baik.

Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha 146

jasa

pertambangan

yang

diusahakannya

kecuali

dengan izin Menteri.



Multi tafsir ketentuan Pasal 169 ayat (a) dan ayat (b) UU Mo. 4 Tahun 2009 tentang Pertambnagan Mineral dan Batubara Pasal 169: a. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai

jangka

waktu

berakhirnya

kontrak/perjanjian. b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya

dan

perjanjian

karya

pengusahaan

pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu)

tahun

diundangkan

sejak kecuali

Undang-Undang mengenai

ini

penerimaan

negara. Pasal 169 huruf a dengan jelas menentukan bahwa kontrak

karya

pertambangan

dan

perjanjian

batubara

yang

karya telah

pengusahaan ada

sebelum

berlakunya undang - undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Setelah berakhirnya kontrak atau perjanjian tersebut, maka

selanjutnya

harus

mengikuti

ketentuan

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan tidak dapat diperpanjang lagi. Hal ini disebabkan rezim kontrak atau perjanjian sudah tidak 147

dikenal lagi dalam undang-undang mineral dan batubara. Hanya

satu

bentuk

izin

yang

ditentukan

untuk

melakukan usaha pertambangan, yaitu bentuk Izin Usaha Pertambangan.

Namun

ketentuan

sebagaimana

dituangkan dalam huruf b dari pasal 169 tersebut menyatakan bahwa paling lambat dalam waktu satu tahun, ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus disesuaikan. Dengan demikian terlihat bahwa kedua ayat tersebut

tidak

sinkron

satu

sama

lain.

Hal

ini

menimbulkan berbagai penafsiran dari para pelaku usaha pertambangan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidak pastian hukum dan timbulnya permasalahan hukum terkait kasus-kasus pertambangan.  Tidak operasionalnya ketentuan dalam Pasal 170 UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba terkait kewajiban bagi pemegang KK untuk melakukan pemurnian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 103 ayat (1) Pemegang KK (Kontrak Karya) sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 yang sudah berproduksi diwajibkan melakukan pemurnian sebagaimana diamanatkan dalam pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Mengingat banyak faktor yang

menentukan

dan

mempengaruhi

ke-ekonomian

pembangunan suatu smelter atau industri pemurnian yang harus dipertimbangkan dan diselesaikan oleh penanam modal seperti a.l. studi kelayakan yang bersifat “bankable” skala ke-ekonomian penguasaan teknologi (patent), sumber pendanaan

(financing),

AMDAL

/

lingkungan

hidup, 148

pemasaran / off take, dan lainnya. Investasi di sektor hilir akan

membutuhkan

modal

yang

jauh

lebih

besar

dibandingkan dengan investasi di sektor hulu (skala ekonomi yang lebih besar). Oleh karena itu mencari sumber pendanaan (financing) bagi proyek yang akan dibangun menjadi

masalah

besar

bagi

perusahaan-perusahaan

tambang kecil dan menengah. Bagi perusahaan tambang kecil

dan

menengah

kendala

mencari

sumber

pendanaanharus disiasati dengan melakukan merger atau membentuk

konsorsium

agar

skala

industri

hulunya

menjadi lebih besar. Hal ini tentu akan memerlukan waktu yang

lebih

panjang

lagi.

Mengingat

waktu

yang

diamanatkan UU No.4 Tahun 2009, maka waktu yang tersedia tinggal 1(satu) tahun lagi (akhir 2014), dapat diperkirakan akan banyak perusahaan tambang yang tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditentukan, oleh karenanya Pasal 170 bersifat tidak operasional. 3. ASPEK PERLINDUNGAN  Penetapan

WPN

menjadi

WUPK

Khusus),

yang

(Wilayah

Pencadangan

(Wilayah

Usaha

berada

dalam

Negara)

Pertambangan

hutan

konservasi

berbenturan dengan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati (Pasal 8). Pasal 27; Penetapan WPN (Wilayah Pencadangan Negara) dan

berubah

menjadi

WUPK

(Wilayah

Usaha

Pertambangan Khusus) , yang berada dalam hutan konservasi walaupun dengan persetujuan DPR, akan bertabrakan dengan UU No. 5 Tahun 1990 karena dalam 149

UU dimaksud untuk kawasan hutan konservasi tidak dapat dilakukan kegiatan untuk pertambangan. Kawasan Konservasi dilaranguntuk kegiatan pertambangan karena kawasan

konservasi

memilikifungsi kehidupan

sebagai

yang

merupakan penyangga

harus

dilindungi

kawasan dan dan

yang

penyeimbang dilestarikan.

Fungsi ini menjadi sangat penting karena kawasan ini mempunyai peranan baik secara hidrologis, ekologis, serta keanekaragaman hayati. Kegiatan pertambangan akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi fungsi kawasan ini.

D. Undang-Undang

Nomor

30

Tahun

2009

tentang

Ketenagalistrikan 1. ASPEK KEWENANGAN  Kewenangan Investasi di bidang Ketenagalistrikan (UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketengalistrikan) terkait perizinan yang bersifat pengulangan dalam durasi waktu Permasalahan yang sering muncul dalam kewenangan investasi di bidang ketenagalistrikan terutama adalah di bidang Perizinan. Perizinan yang memerlukan waktu penyelesaian cukup lama a. Perizinan lahan/pertanahan b. Perizinan Lingkungan c. Perizinan Daerah Tumpang

tindih

dalam

kegiatan

investasi

tersebut

biasanya bersifat pengulangan dalam durasi waktu, seperti investor harus melakukan pengulangan perizinan 150

untuk hal yang sama, sepert izin lingkungan (Amdal) yang dilakukan pada tingkat pusat dan di daerah. Pemerintah

yang

mempunyai

kewenangan

untuk

menetapkan harga listrik adalah Kementerian ESDM, yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan

dan

standardisasi

teknis

di

bidang

ketenagalistrikan. Namun dalam pelaksanaannya PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) yang mempunyai tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum juga mengatur lebih lanjut penentuan harga listrik. Dalam praktiknya, seringkali aturan penentuan harga listrik yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM berbeda dengan PLN. Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 tahun 2015, harga listrik dari pengembang PLTMH harus US$ 0,09 per kwh sampai US$ 0,12 per kWh. Sementara dalam Surat Edaran PLN Nomor 0497/REN.01.01/DITREN/2016 harganya lebih rendah, yaitu hanya US$ 0,07 per kWh sampai US$ 0,08 per kWh. 

Peran negara untuk menyediakan tenaga listrik Pasal 11 ayat (3) dinyatakan bahwa utk wilayah yg belum mendapatkan tenaga listrik, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan ushaa

milik

penyelenggara

swasta, usaha

atau

koperasi

penyediaan

sebagai

tenga

listrik

terintgerasi. Jika diartikan secara a contrario pasal ini memberikan

kewenagan

kepada

pemerintah

atau

pemerintah daerah sesuai kewenanganya utk memberi 151

kesempatan kpd BUMD, badan usaha swasta atau koperasi sbg penyelenggara usaha penyediaan tenga listrik di daerah yg sdh mendapatkan tenaga listrik. Pasal 11 ayat (4) dalam hal tidak ada BUMD, badan usaha swasta atau koperasi yg dpt mnyediakan tenga

listrik

di

wilayah

tsb,

pemerintah

wajib

menugasi BUMN utk menyediakan tenga listrik. Jika diartikan secara a contrario pasal ini mengandung pengertian bahwa pemerintah tidak wajib menugasi BUMN utk menyediakan tenga listrik jika ada badan usaha

milik

daerah,

badan

usaha

swasta

atau

koperasi yg dpt menyediakan tenga listrik di wilayah tersebut. Pasal ini seharusnya ada peran negara utk menyediaan tenaga listrik utk rakyatnya, dan ini bertentangan dgn Pasal 33 UUD 1945. 

Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan listrik yang diserahkan kepada mekanisme pasar menjadikan harga listrik tidak terkendali Pasal 33 ayat (1) berbunyi harga jual tenaga listrik

dan

berdasarkan

sewa prinsip

jaringan usaha

listrik yg

sehat.

ditetapkan Pasal

ini

mengandung makna bahwa harga jual tenaga listrik diserahkan kepada mekanisme pasar shg harga listrik tidak terkendali atau berlipat lipat sesuai mekanisme pasar.aspek penetapan juga bertentangan dgn Pasl 33 UUD 1945 yg berorientasi pd kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat (2) berbunyi pemerintah atau pemerintah

daerah

sesuai

dgn

kewenangannya

memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik 152

dan

sewa

jaringan

tenaga

listrik.

Pasal

ini

mengandung arti bahwa pemerintah dan pemerintah daerah

tidak

mempunyai

peran

mengintervensi

mekanisme pasar sehingga posisi pengusaha/pelaku usaha sangat kuat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yg berorientais pada kesejahteraan rakyat. 2. ASPEK HAK DAN KEWAJIBAN 

Ketentuan Pasal 10 UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan Putusan MK No. 001001.022.PUU/I/2003 tgl 15 Desember 2004 terkait usaha penyediaan tenaga listrik Pasal 10 ayat (2); Pasal ini bertentangan dengan putusan MK No 001-001-022.PUU-I/2003 tgl 15 Des 2004 yg telah membatalkan Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) serta Pasal 68 UU No. 20 Tahun 2002. Terkait Pasal 10 ayat (2)

bahwa usaha penyediaan tenaga

listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi, seharusnya usaha ketengalistrikan harus dilakukan secara terintgerasi bukan dapat dilakukan secara terintegrasi yang mempunyai makna atau pengertian suatu ketentuan bersyarat. Pasal 10 ayat (3) dan (4) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha. Pasal ini bertentangan dengan Paasl 33 ayat (2) UUD 1945 jo putusan MK No 001-021-022/PUU-I/2003 bahwa listrik dikuasai negara sehingga kekuasaan negara atas listrik tidak boleh dibatasi hanya pada satu wilayah usaha tertentu dan wilayah usaha BUMN 153

bidang ketenagalisttrikan tidak boleh dibatasi karena hal itu berarti membatasi kekuasaan negara. 

Izin Usaha penyediaan lsitrik bertentangan dengan putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 Pasal 20

berbunyi

izin

usaha

penyediaan

tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimksud dalm Pasal 10 ayat (1). Pasal pasal tersebut diatas substansi sama dengan UU No 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan yang sudah dibatalkan MK yaitu Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 16. Dengan demikian pasal ini bertentangan dengan putusan

MK

No

001-021-022/PUU-I/2003

dan

bertentangan dengan prinsip Pasal 33 ayat (2) dimana cabang produksi dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di bidang ketengalistrikan harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi sehingga meskipun hanya pasal, ayat atau bagian dari ayat

tertentu

yang

dinyatakan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat akan tetapi hal tersebut mengakibatkan keseluruhan

UU

tidak

No

20

dapat

Tahun

2002

dipertahankan

secara karena

menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Perlu ada pengaturan mengenai Penetapan Pemenuhan Standar di Bidang Ketenagalistrikan Pasal 46 ayat (1) huruf c terkait penetapan pemenuhan

standar.

Contohnya

untuk

lembaga

inspeksi teknik, Komite Akreditasi Nasional (KAN) 154

dapat menerbitkan akreditasi lembaga inspeksi sesuai SNI ISO 17020 tetapi tidak diakui akreditasinya oleh Kementerian Teknis( Kementerian ESDM). Sesuai dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 36 ayat 1, yang berhak menerbitkan akreditasi adalah KAN sehingga harus ada sinergi antarlembaga di

pemerintahan

akreditasi

pada

agar

tidak

kegiatan

menerbitkan

yang

sama.

dua

Adanya

peraturan yang berbeda pada lembaga pemerintah untuk kegiatan akreditasi atau sertifikasi yang sama, tentunya akan menimbulkan biaya kepengurusannya yang dikeluarkan oleh setiap lembaga atau badan usaha. Sehingga biaya untuk penerbitan sertifikat menjadi lebih mahal. Sebaiknya ada kajian terhadap kegiatan peraturan yang sama seperti pada proses akreditasi dan sertifikasi di ketenagalistrikan. Investor di bidang ketenagalistrikan sering terhambat dengan

pengulangan

pengurusan

izin

prinsip

lingkungan atau amdal yang dilakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

E. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 1. ASPEK HAK DAN KEWAJIBAN 

Ketentuan pembatalan kontrak perjanjian perdagangan internasional secara sepihak oleh pemerintah atas pertimbangan/persetujuan DPR akan mengakibatkan investor tidak mau menanamkan modal nya di Indonesia

155

Pasal 84 tentang

ayat (1)

Perdagangan

perjanjian

UU No. 7 Tahun 2014

menyatakan

Perdagangan

bahwa

Setiap

internasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian. Pemerintah, dengan persetujuan DPR bisa mereview atau

membatalkan

perjanjian

perdagangan

internasional,yang pelaksanaannya ditegakkan oleh aturan dan ketentuan dalam perundang-undagan, demi tujuan pada kepentingan nasional. Hal ini dapat berdampak

pada

keengganan

investor

dalam

menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, Penyampaian perjanjian perdagangan internasional setelah penandatanganan perjanjian oleh pemerintah semakin tidak memberikan jaminan kepastian hukum, dimana kontrol dari DPR menjadi tidak relevan mengingat kemudian ada ketentuan yang secara tersendiri pemerintah dapat mengesahkan melalui Peraturan Presiden (Pasal 84 ayat 7) . 2. ASPEK PERLINDUNGAN 

Ketidakjelasan pemerintah melarang /membatasi perdagangan barang dan/atau jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas dari pemerintah menimbulkan multi tafsir. Pasal 35 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan jasa

untuk

perdagangan barang dan / atau

kepentingan

nasional

dengan

alasan 156

pertimbangan

tertentu

sesuai

dengan

tugas dari

pemerintah.UU ini tidak menjelaskan secara memadai terkait alasan kepentingan naisonal untuk melindungi keamanan

nasional

Pengaturan

ini

pembatasan

atau

sangat

atau

kepentingan

umum

larangan

dalam

dalam

umum. membuat

perdagangan

barang, Sehingga kepastian hukum dalam hal ini menjadi abu-abu. 

Ketidakjelasan ketentuan tentang usulan keringanan atau penambahan pembebasan bea masuk terhadap barang impor sementara dalam rangka peningkatan daya saing nasional menimbulkan multi tafsir Pasal 49 ayat (4) UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan; Dalam rangka peningkatan daya saing nasional Menteri dapat mengusulkan keringanan atau penambahan

pembebanan

bea

masuk

terhadap

Barang Impor sementara. Kata adaya saing nasional adalah subjektif dan tidak jelas dalam hal apa menteri perdagangan akan menggunakan pasal ini. Demikian pula

kata “sementara” menjadi tidak jelas jangka

waktu kapan dapat dianggap sementara. 

Tumpang tindih pengaturan terkait aturan impor pakaian bekas antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan Adanya tumpang tindih pengaturan tentang aturan

impor

pakaian

bekas;

Dalam

Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) No. 132/PMK.010/2015 tentang penerapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor menyatakan

bahwa

pakaian

bekas

dan

barang 157

tekstil bekas dikenakan

masih

bea

Kementerian Peraturan

diperbolehkan

masuk

hingga

Perdagangan Menteri

diimpor dan

35%.

telah

Sedangkan

mengeluarkan

Perdaganagan

No.

51/M-

DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Perbedaan Ketentuan yang tumpang tindih ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

F. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 1. ASPEK KEWENANGAN 

Kewenangan pelayanan perizinan di masing masing sektor perlu diharmonisasi dengan kewenangan perizinan yang diberikan kepada pemerintah daerah ( UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Pasal 350 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintah

Daerah

menyebutkan

bahwa

Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan terkait dengan perijinan terutama dalam hal kewenangan pemberian ijin. Pembagian kewenangan pemberian ijin dalam UU Pemda ini terkait dengan dengan sektor sektor antara lain : -

Sektor kehutanan Kewenangan perizinan yang strategis di bidang kehuatanan masih ebraada di tangan pemerintah pusat

(kementerian

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan / KLHK). Perizinan yang strategis adalah

perizinan

perubahan misalnya

yang

bentangan KLHK

masih

berkenaan

alam

kawasan

memegang

izin

dengan hutan, usaha 158

pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam maupun

hutan

tanaman.

KLHK

juga

masih

berwenang memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan non-kehutanan seperti kegiatan

petambangan.

Dua

tipe

izin

ini

berkontribusi pada perubahan dan pengurangan luas tutupan hutan. Izin-izin lain yang sifatnya tidak mengubah bentang alam seperti izin jasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan nonkayu diserahkan ke provinsi. Adapun perizinan yang

masih

dipegang

kewenangannya

oleh

Pemerintah Pusat memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perizinan yang didelegasikan ke Pemerintah Daerah. Nilai ekonomis di sini berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dari kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemegang izin, seperti dana reboisasi dan iuran-iuran lainnya.

22

Tabel

berikut menggambarkan pembagian keweanagan KLHK,

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota

terkait

perizinan :23 Kewenangan KLHK

Menteri KLHK

Kewenangan Provinsi

Kewenangan Kab/Kota

IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) Hutan Alam, Hutan Restorasi EKosistem, HTI (Hutan Tanaman Industri), cadangan areal untuk HTR (Hutan Tanaman Rakyat).



x

X

IUPHHBK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu)







22

http://earthinnovation.org/wp-content/uploads/2014/09/INOBU-Report-Membedah-UUPemerintahan-Daerah-yang-Baru.pdf, diakses tgl 7 november 2016. 23 Ibid.

159

IPHHK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu)







Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan



x

X

Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan



x

X

Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan



x

X

-

Sektor Pertanahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum mengatur lebih rinci cakupan izin lokasi tapi menetapkan kewenangan pemberian izin lokasi di masing-masing level pemerintahan sesuai

cakupan

wilayah

administrasinya.

Izin

lokasi merupakan tahapan yang sangat penting bagi pelaku usaha yang hendak mendapatkan izin usaha. Izin ini sifatnya sementara antara 1-3 tahun tergantung luas lokasi. Namun izin ini memberi landasan hukum bagi pelaku usaha untuk mendapatkan lahan sehingga bisa memulai aktivitas awal investasi, antara lain pengukuran dan tata batas lokasi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,

dan

pengajuan

izin

lingkungan

hidup.24 -

Di sektor pertanian

25

Pada sektor pertanian, ada tiga jenis izin yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, yakni 24

Ibid.

25

Ibid.

160

kewenangan Izin Usaha Pertanian, termasuk dalam hal

ini

benih/bibit

perkebunan,

izin

ternak

dan

usaha

produksi

pakan,

fasilitas

pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, dan Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan. Provinsi mempunyai enam kewenangan perizinan dan

non-perizinan

yang

terdiri

dari

tiga

kewenangan perizinan dan tiga kewenangan nonperizinan.

Kewenangan

perizinan

mencakup

pemberian IUP dalam lintas kabupaten/kota, izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi dan izin usaha peternakan distributor obat hewan. Pemerintah

Pusat

mempunyai

11

jenis

kewenangan terkait perizinan dan nonperizinanan, antara lain: izin usaha produsen/importir obat hewan dan izin formula pupuk, pestisida, alsintan dan

obat

hewan.Gubernur

maupun

Bupati

memiliki kewenangan strategis dalam pemberian izin lokasi dan izin usaha pertanian. Permohonan izin lokasi seringkali berkaitan dengan status kawasan hutan dan non-kawasan hutan. Dalam hal lokasi yang diusulkan pemohon berada dalam kawasan hutan maka urusan pelepasannya akan berhubungan dengan Gubernur sebagai otoritas yang masih memiliki kewenangan teknis dalam perencanaan kehutanan. -

Di sektor penataan ruang dan pekerjaan umum 161

Ada 3 jenis perizinan yang dimiliki kabupaten yaitu izin

mendirikan

konstruksi

bangunan,

nasional

dan

izin izin

usaha

jasa

pembangunan

pemngembangan kawasan permukiman. Provinsi tidak memiliki kewenangan izin apapun untuk pekerjaan Kewenangan perencanaan

umum

dan

provinsi tata

penataaan

terkait

ruang.

pada

ruang.

koordinasi

Sementara

pusat

mempunyai satu kewenagan yakni izin usaha jasa konstruksi asing. -

Di sektor kelautan Daerah provinsi diberikan kewenangan mengelola sumber daya laut yang di wilayahnya (Pasl 27 ayat (1)) sebelumnya dalam UU No. 32/2004 daerah (Provinsi/Kab/Kota) yang memiliki laut diberikan kewenangan untuk

mengelola sumber daya di

wilayah laut . UU Pemda yg baru mencabut kewenangan Kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya laut. Pembagian

kewenangan

dalam

setiap

sektor

harus

menyesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

G. UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1. ASPEK HAK DAN KEWAJIBAN 

Kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 162

Pasal 15 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

menyebutkan

bahwa : 1) Pemerintah

dan

pemerintah

membuat KLHS

daerah

wajib

(Kajian Lingkungan Hidup

Strategis) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan

telah

menjadi

dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 2) Pemerintah

dan

pemerintah

daerah

wajib

melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1) ke dalam penyusunan

atau

evaluasi: a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka

panjang

pembangunan

(RPJP),

jangka

dan

menengah

rencana (RPJM)

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi

menimbulkan

dampak

dan/atau

risiko lingkungan hidup. 3) KLHS

dilaksanakan

pengkajian

dengan

pengaruh

mekanisme:

kebijakan,

a.

rencana,

dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan dan/atau

keputusan

program

kebijakan,

yang

rencana,

mengintegrasikan

prinsip pembangunan berkelanjutan. 163

Pasal tersebut tidak mencantumkan sanksi apapun bagi pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak melakukannya, sehingga tidak adanya hukuman apabila pemerintah tidak melakukan kewajiban yang telah diamanatkan kepadanya. 

Pengalokasian anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup yang tercemar/rusak dengan tidak memberikan sanksi yang tegas bagi pencemarnya Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

46

UU

Perlindungan

dan

Pengelolaan

Lingkungan Hidup, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undangundang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah

wajib

mengalokasikan

anggaran

untuk

pemulihan lingkungan hidup. Ketentuan ini akan sangat merugikan karena pencemarnya tidak diungkit sama sekali, dan

di penjelasannya juga tertulis

“cukup jelas”, padahal ketentuan dalam pasal ini bisa melepaskan pencemarnya begitu saja dan pemulihan justru dibebankan kepada pemerintah. 2. ASPEK PENEGAKAN HUKUM 

Tidak

efektifnya

sanksi

terhadap

pelaku

pembakaran hutan Pasal

108

UU

PPLH

menyatakan

bahwa

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan 164

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

dan

paling

banyak

Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah). Kebijakan kriminal yang ditempuh dalam UU No. 32/2009

khususnya

mengenai

Pasal

pembakaran

69

dalam

ayat

1

huruf

pembukaan

h,

lahan

kurang efektif mengingat : a. tindak pidana penjara 3 tahun bagi individu untuk atas nama orang lain atau korporasi relatif ringan b. pengenaan sanksi dengan paling sedikit Rp. 3 miliar

juga

relatif

tidak

memberatkan

bagi

korporasi mengingat pembakaran merupakan teknik yang paling sering digunakan karena murah, cepat dan praktis dibandingkan dengan manfaat ekonomis kebun sawit yang dihasilkan lahan tersebut. c. lemahnya pengaturan mengenai tindak pidana korporasi.

H. Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Kehutanan Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendukung paket kebijakan Ekonomi XII/Deregulasi: 1. Jenis Aturan Peraturan Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2007

jo

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 165

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Analisis : a. Merubah terminologi “pemberdayaan masyarakat” menjadi “perhutanan sosial” sesuai RPJM 20152019 pembangunan perhutanan sosial seluas 12.7 hektar. b. Pelaksanaan Putusan MA Nomor 16.P/HUM/2011 bahwa IUPHHK-HA/HT dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin dan areal IUPHHK tidak dapat dijadikan agunan ke pihak lain. c. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, kewenangan perizinan diletakkan di Gubernur Rekomendasi: Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan Analisis : a. Untuk kegiatan pembangunan bendungan yang sebelumnya

dilaksanakan

dengan

mekanisme

tukar menukar kawasan hutan diubah menjadi mekanisme IPPKH. b. Untuk proses tukar menukar kawasan hutan dapat

dilakukan

pelepasan

kawasan

hutan

sebelum tata batas dan penetapan areal pengganti. 166

c. Untuk proses pelepasan kawasan hutan langsung diberikan

pelepasan

kawasan

hutan

tanpa

persetujuan prinsip, dengan kewajiban tata batas setelah dilakukan pelepasan kawasan hutan Rekomendasi: Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan (Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 jo Peraturan

Pemerintah

61

Tahun

2012

tentang

Penggunaan Kawasan Hutan Analisis : a.

Untuk

kegiatan

pembangunan

infrastruktur

(bendungan) dengan skema IPPKH. b.

Kewajiban menyediakan areal kompensasi untuk permohonan dibawah

IPPKH

30%,

untuk

diubah

kawasan

menjadi

hutan

kewajiban

penanaman rehabilitasi DAS. c.

Untuk

proses

diberikan

IPPKH

pemberian tanpa

IPPKH

persetujuan

langsung prinsip

dengan kewajiban setelah IPPKH diberikan. Rekomendasi : Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2012 (Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaPeraturan Pemerintah 167

Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Analisis : a. Belum

adanya

ketentuan

yang

mengatur

mengenai pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi

di

KSA/KPA

sebagai

pendukung

pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi b. Belum adanya peraturan pelaksanaan/Peraturan Menteri

LHK

tentang

pemanfaatan

jasa

lingkungan panas bumi di KSA dan KPA Rekomendasi : a. Mengubah

Peraturan

Pemerintah

Nomor

28

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam b. Perlu

pengaturan

pelaksanaan

tersendiri

mengenai pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di KSA dan KPA Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015

tentang

Perubahan

PeraturanPemerintah

Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Telah

terbit

Peraturan

Menteri

LHK

Nomor P.46/MenLHK/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

168

Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kemenhut Analisis : Menggabungkan PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis danTarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian kehutanan, PP Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan tariff atas Jenis PNBP yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan, dan PP nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementrian Lingkungan Hidup. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berasal dari Penggunaan

Kawasan

Hutan

untuk

Kepentingan

Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kemenhut Analisis : Terdapat

usulan

jenis

baru

dan

kenaikan

atau

pengurangan tarif atas PNBP di KLHK. Rekomendasi : Ket 5 dan 6 : Mencabut : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kemenhut; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berasal dari Penggunaan

Kawasan

Hutan

untuk

Kepentingan

169

Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kemenhut; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KemenLH 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KemenLH 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/MenhutII/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Analisis : Penyederhanaan proses perizinan: a. Tata waktu disederhanakan menjadi paling lama 15 hari kerja menjadi SK atau penolakan. b. Izin dikeluarkan setelah persyaratan administrasi dipenuhi. c. Beberapa

izin

disatukan

menjadi

syarat

izin

ditegaskan pada Diktum keputusan. d. Saat perpanjangan izin, tidak diperlukan syaratsyarat baru kecuali laporan rencana kerja untuk pembinaan dan pengawasan. e. Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin dicabut. Rekomendasi : Mencabut

Peraturan

Menteri

Kehutanan

Nomor

P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. (Telah

terbit

Peraturan

Menteri

LHK

P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam

Pakai

Kawasan

Hutan,

yang

mencabut 170

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/MenhutII/2014). 9. Permenhut P.33/Menhut-II/2010 jo. P.28/MenhutII/2014 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi. Analisis : Penyederhanaan proses pelepasan: a. Tata waktu disederhanakan menjadi paling lama 12

hari

kerja

menjadi

SK

Pelepasan

atau

penolakan. b. Izin dikeluarkan setelah persyaratan administrasi dipenuhi termasuk Kerangka Acuan Amdal. c. Beberapa

izin

disatukan

menjadi

syarat

izin

ditegaskan pada Diktum keputusan. d. Saat perpanjangan izin, tidak diperlukan syaratsyarat baru kecuali laporan rencana kerja untuk pembinaan dan pengawasan. e. Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin dicabut. Rekomendasi : Mencabut

Permenhut

P.33/Menhut-II/2010

jo.

P.28/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi. (Telah

terbit

PermenLHK

P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 6/2016

tentang

No. Tata

Cara Pelepasan Kawasan Hutan, yang mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/MenhutII/2010). 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/MenhutII/2014

tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam 171

Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi. Analisis : a. Mengatur kembali penambahan luasan IUPHHK dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi. b. Mengatur

untuk

permohonan

perpanjangan

IUPHHK sesuai luasan sebelumnya. Rekomendasi : Mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2014 tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi. (Telah terbit Permenlhk Nomor P.4/Menlhk-Setjen/ PHPL.3/ 1/ 2016 tanggal 29 Januari 2016 yang mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2014). 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MenhutII/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Analisis : Terdapat hambatan atau kesulitan bagi pelaku usaha terkait jangka waktu sertifikasi, pemenuhan kewajiban

172

bahan baku bersertifikat, dan perlunya peningkatan keberterimaan pasar. Rekomendasi : Mencabut

Peraturan

P.43/Menhut-II/2014 Lingkungan

Hidup

P.95/Menhut-II/2014

Menteri jo dan

Kehutanan

Nomor

Peraturan

Menteri

Kehutanan

Nomor

Penilaian

Kinerja

tentang

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak (Telah terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Atau pada Hutan Hak). 12. Permenhut P.9/Menhut-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan IUPHHK HA, HT, RE atau IUPHHK HTI pada Hutan Produksi. Analisis : a. Penamaan izin menjadi Izin Usaha Pemanfaatan Kayu. b. Penyederhanaan proses perizinan. Rekomendasi : Mencabut

Permenhut

P.9/Menhut-II/2015 tentang

Tata Cara Pemberian, Perluasan

Areal Kerja dan

Perpanjangan IUPHHK HA, HT, RE atau IUPHHK HTI pada Hutan Produksi.

173

13. Permenhut P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Analisis : a. Penamaan izin tetap Izin Industri Primer Hasil Hutan. b. Penyederhanaan proses perizinan: 1) Tata waktu disederhanakan menjadi paling lama 12 hari kerja menjadi SK atau penolakan. 2) Izin dikeluarkan setelah persyaratan administrasi dipenuhi. 3) Beberapa

izin

disatukan

menjadi

syarat

izin

ditegaskan pada Diktum keputusan. 4) Saat perpanjangan izin, tidak diperlukan syaratsyarat baru kecuali laporan rencana kerja untuk pembinaan dan pengawasan. 5) Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin dicabut. Rekomendasi : Mencabut Permenhut P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/MenhutII/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Analisis: a. Belum

diatur

pengendalian

kebakaran

di

luar

kawasan hutan yaitu di lahan. b. Perlu penyesuaian pengaturan dengan dinamika kejadian kebakaran hutan dan lahan. c. kebakaran hutan dan lahan menyebabkan rusaknya ekosistem gambut

dan

hutan, sehingga

harus

dilakukan upaya-upaya intensif dalam perlindungan dan pengelolaan; 174

a. untuk memulihkan kondisi ekosistem gambut dan hutan

di

areal

yang

terbakar

perlu

diatur

pengelolaan secara khusus penanganan atas areal izin yang terbakar. Rekomendasi : a. Mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009

tentang

Pengendalian

Kebakaran Hutan. b. Perlu pengaturan tersendiri mengenai Tata Cara Penanganan Areal yang Terbakar Dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Keterangan : a. Telah terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32 / MenLHK / Setjen / Kum.1

/

3

/

2016

tentang Pengendalian

Kebakaran Hutan dan Lahan. b. Telah terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/MenLHK-Setjen/2015 tentang

Tata

Cara

Penanganan

Terbakar Dalam Izin Usaha

Areal

yang

Pemanfaatan Hasil

Hutan pada Hutan Produksi. 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MenLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri Analisis : a. Dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu (HTI) dan pemanfaatan kawasan perlu mengakomodir penambahan luasan untuk pengembangan tanaman pangan dan peternakan dalam rangka mendukung ketahanan pangan 175

b. Perlu

diatur

kerjasama

pemanfaatan

dan

penggunaan kawasan hutan antara pemegang izin pemanfaatan hutan, areal kerja Perum Perhutani, dan wilayah tertentu KPH, untuk pengembangan tanaman

pangan

dan

ternak

dalam

rangka

mendukung ketahanan pangan Rekomendasi : a. Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

Nomor

P.12/MenLHK-II/2015

tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Peraturan

Menteri

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan Nomor P.14/MenLHK-II/2015 tentang Tata

Cara

Pemberian

Izin

Usaha

Pemanfaatan

Kawasan Silvopastura pada Hutan Produksi b. Perlu pengaturan tersendiri mengenai pengaturan kerjasama pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk pengembangan tanaman pangan dan ternak

dalam

rangka

mendukung

ketahanan

pangan 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.14/MenLHK-II/2015

Pemberian

Izin

Usaha

tentang

Pemanfaatan

Tata

Cara

Kawasan

Silvopastura pada Hutan Produksi Rekomendasi : a. Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

Nomor

P.12/MenLHK-II/2015

tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MenLHK-II/2015 tentang

176

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura pada Hutan Produksi b. Perlu pengaturan tersendiri mengenai pengaturan kerjasama pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk pengembangan tanaman pangan dan ternak

dalam

rangka

mendukung

ketahanan

pangan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, Perpres ini merupakan perintah langsung dari Pasal 12 ayat (4), bahwa kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan akan diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan ini dianggap memberikan kebebasan penuh kepada Presiden untuk menentukan kriteria dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dalam suatu Peraturan presiden. Alasan mengapa bidang-bidang usaha yang masuk kriteria tersebut

diatur

dengan

Peraturan

Presiden

dengan

pertimbangan masalah teknis karena dengan Peraturan presiden dapat dikurangi atau ditambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi.26

26

Suparji, Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia, Universitas Al Azhar Indonesia, hlm. 24.

177

C. ANALISIS IMPLEMENTASI 1. Pelayanan Hukum Kebijakan untuk memperbaiki pelayanan publik perlu membentuk suatu iklim usaha yang dapat meminimalkan risiko berusaha. Dari sekian banyak risiko yang timbul dalam suatu usaha di bidang pelayanan publik, terdapat dua risiko utama yang akan menjadi patokan awal, yaitu risiko politis dan risiko pengaturan. Risiko politis timbul bilamana tidak ada kejelasan fungsi/peran dari pemerintah, sementara

risiko

pengaturan

timbul

karena

adanya

penyalahgunaan fungsi/peran dari pengaturan itu sendiri. 27 harus

Untuk mengurangi risiko

pengaturan

dilakukan

terhadap

harmonisasi

memang Peraturan

perundang-undangan di bidang penanaman modal atau investasi, mulai dari Peraturan yang paling tinggi (undangundang) sampai dengan Peraturan pelaksanaan (Peraturan setingkat menteri atau kepala lembaga) termasuk Peraturan Daerah. Harmonisasi di bidang perizinan sudah dilakukan antara Kementerian/LPNK yang terlibat perizinan dengan BKPM, dimana pelayanan perizinan yang tadinya ada di masing-masing sektor atau kementerian LPNK didelegasikan kepada Kepala BKPM. Hal ini juga untuk memudahkan pelayanan hukum sehingga dari segi waktu, prosedur dan biaya lebih efektif dan efisien. Pelayanan hukum yang prima diberikan dengan memberikan efisiensi proses perijinan bisnis, yaitu antara lain dengan melakukan deregulasi, pelayanan terpadu satu pintu, profesionalitas Sumber Daya Manusia.

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 66. 27

178

Beberapa perizinan yang telah diserahkan oleh Kementerian/ lembaga kepada BKPM dapat digambarkan sebagai berikut:28 Tabel 1 Pelimpahan Kewenangan Kementerian/Lembaga pada BKPM NO.

NAMA INSTANSI

PENDELEGASIAN PERIZINAN

1.

Kementerian Perhubungan

1) Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan (SIUPAL) 2) Penerbitan Surat Izin Operasi Angkutan Laut Khus(SIOPSUS) 3) Penetapan Badan Usaha Pelabuhan 4) Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan (SIUPAL) 5) Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (IUPPAK) 6) Izin Usaha Pengusahaan Bandar Udara Komersil (Izin Badan Usaha Bandar Udara) 7) Izin Usaha Angkutan Udara 8) Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi

Permenhub No.3 Tahun 2015 jo. 147 tahun 2015, Tentang Pelaksanaan PTSP Bidang Perhubungan di BKPM

2.

Kementerian Perdagangan

1) Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing 2) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pemeran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang Internasional 3) Surat Izin Usaha Penjualan Langsung 4) Angka Pengenal Importir Umum (API-P) ntuk perusahaan penanaman modal yang penerbitan izin usahanya merupakan

Permendag 2014

28

DASAR HUKUM PELIMPAHAN

No.

96

tahun

Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di bidang Perdagangan Kepada Kepala BKPM dalam rangka PTSP

Sumber ; BKPM

179

kewenangan pemerintah 3.

4.

Kementerian Tenaga Kerja

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1) Izin usaha jasa penempatan tenaga kerja 2) Izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh 3) Izin usaha pelatihan tenaga kerja

Pemennaker No. 25 Tahun 2014

A. Bidang pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi 1. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHKHA) 2. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri pada hutan tanaman (IUPHHK-HTI) 3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam (IUPHHK-RE) 4. Perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.1/Menhut-II/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri LH dan Kehutanan No.P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang LH dan Kehutanan dalam rangka pelaksanaan PTSP kepada Kepala BKPM

Tentang Pelaksanaan PTSP Bidang Ketenagakerjaan di BKPM

Bumi/BBM/Hasil Olahan 1. Izin Usaha Niaga Terbatas Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan 2. Izin Usaha Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan 3. Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar 4. Penggelaran Pipa di offshore (dilaut) 5. Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak (Aktif pendelegasian 1 Oktober 2015) 1. Rekomendasi IMTA 2. Izin Usaha Penyimpanan CNG 3. Rekomendasi Impor Minyak Bumi dan BBM 4. Rekomendasi Impor

180

LPG/CNG/LNG/Gas Bumi/Hasil Olahan 5. Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi dan BBM 6. Rekomendasi ekspor LPG/CNG/LNG/ Gas Bumi/Hasil Olahan 7. Rekomendasi Impor LPG/CNG/LNG/Gas Bumi/Hasil Olahan untuk penggunaan langsung 8. Izin Usaha Penyimpanan LNG 9. Persetujuan Pemroduksian Minyak Pada Sumur Tuan 10. Rekomendasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Hulu Migas 11. Rekomendasi Pertimbangan Penangguhan Cara Pembayaran dengan L/C Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara 1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi 2. Izin Usaha Pertambangan karena pengembalian 3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengelolahan dan/atau pemurnian dan perpanjangannya 4. Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Perpanjangannya 5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau permunian dan perpanjangannya 6. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan 6

Kementerian Pertanian

Izin Usaha: 1) Izin Usaha Tanaman Pangan

Kep. Menteri Pertanian No. 1312/Kpts/KP.340/12/2014 tanggal 29 Desember 2014

181

2) 3) 4) 5) 7

Kementerian Kesehatan

Izin Usaha Hortikultura Izin Usaha Perkebunan Izin Usaha Peternakan Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen

1) Persetujuan Prinsip Industri Farmasi Obat 2) Perpanjangan Persetujuan Prinsip Industri Farmasi obat 3) Izin Industri Farmasi 4) Pembaharuan Izin Industri Farmasi 5) Perubahan Izin Industri Farmasi Obat 6) Persetujuan Prinsip Industri Farmasi Bahan Obat 7) Perpanjangan Persetujuan Prinsip Industri Farmasi Bahan Obat 8) Izin Industri Farmasi Bahan Obat 9) Pembaharuan Izin Industri Farmasi Bahan Obat 10) Perubahan Izin Industri Farmasi Bahan Obat

tentang pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal kepada Kepala BKPM Permenkes No.93 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan PTSP Bidang Kesehatan di BKPM

Usaha Industri/Izin Perluasan Bagi jenis Industri sebagaimana tersebut point 1) : 1) Menerbitkan Izin Usaha Kawasan Industri/ Izin Perluasan Kawasan Industri yang Lokasinya lintas Provinsi 2) Menerbitkan Izin Uaha Industri/ Izin Perluasan bagi Jenis Industri yang 9

Kementerian Komunikasi dan Informatika

1) Penyelenggaraan Pos Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota 2) Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi 3) Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi 4) Penetapan Lembaga Uji Perangkat Telekomunikasi 5) Penyelenggaraan Penyiaran

Permenkominfo No.40 Tahun 2014, tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan PTSP Bidang Komunikasi dan Informatika Kepada Kepala

182

Oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlengganan 10

11

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumaah Rakyat (PR)

BKPM

1) Usaha Pembenihan dan atau pembesaran ikan yang menggunakan modal asing 2) Usaha pembenihan/ pembesaran ikan yang berlokasi di wilaya laut di atas 12 mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas/ kearah perairan kepulauan 3) Usaha pembenihan/ pembesaran ikan yang berlokasi di darat pada wilayah lintas provinsi 4) Usaha pembesaran ikan yang menggunakan teknologi super intensif di darat dan wilayah laut di atas 12 mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas/ kearah perairan kepulauan

Permen Kelatan dan Perikanan No.3 Tahun 2015, tentang

1) Izin Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pengusahaan Jalan Tol 2) Izin Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pengusahaan Air minum 3) Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti 4) Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Asing 5) Izin Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi Asing 6) Izin Usaha Bidang Perumahan 7) Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Permen PU dn PR no. 22 Tahun 2014 tentang

Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan PTSP Kepada Kepala BKPM

Pendelegasian Wewenang Pemberian Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan PTSP

183

12

Kementerian Pariwisata

Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata Surat Izin Produksi (SIP) Film oleh Produser Film/ TV Asing di indonIzin Usaha Perfilman (IUP) Jasa Teknik Film Izin Usaha Perfilman (IUP) Pengedaraan Film Izin Usaha Perfilman (IUP) Pengarsipan Film Izin Usaha Perfilman (IUP) Ekspor Film Izin Usaha Perfilman (IUP) Impor Filmesia

Permen Pariwisata No. 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan PTSP Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreati di BKPM

13

Kementerian Keuangan

Permenkeu Nomor 258/PMK.011/2014, Tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Keuangan di BKPM: Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sertas barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal - Permenkeu Nomor 66/PMK.010/2015 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum : Pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang di lakukan oleh badan usaha disektor industri pembangkit tenaga listrik Pengajuan Permohonan dan Penerimaan Fasilitas tax holiday

Permen Keuangan No. 258

14

Kepolisian

-

1) Jasa Konsultasi Keamanan 2) Jasa Penerapan peralatan keamanan 3) Jasa pendidikan dan latihan keamanan

Tahun 2014, tentang Pelaksanaan PTSP Bidang Keuangan di BKPM

SK Kapolri No 638 Tahun 2009, tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin di Bidang

184

4) Jasa kawal angkut uang dan barang berharga 5) Jasa penyediaan tenaga keamanan 6) Jasa penyediaan satwa

Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal Kepada Kepala BKPM

Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah Perizinan Yang Sudah Dilimpahkan Gubernur Pada PTSP Provinsi di 5 Lokasi Survey NO

Sektor/SKPD

Jumlah Perizinan Sudah di delegasikan ke PTSP Jawa Timur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Perencanaan & Pembangunan Daerah Penanaman Modal Kesehatan Bina Marga Pengairan/Pengelolaan SDA Perhubungan & Pariwisata Sosial Tenaga Kerja Koperasi & UKM Kebudayaan & Pariwisata Pertanian/ Ketahanan Pangan Perternakan Perikanan dan Kelautan Kehutanan Energi & Sumber Daya Mineral Perindustrian & Perdagangan Lingkungan Hidup Perkebunan Komunikasi dan Informatika

Kalimantan Sumatera Timur Timur

Sulawesi Selatan

1 8 26 1

5 7 8

2 56 4 2 6

DKI * Jkt

4 4

21 11 1

9 85

8 2 4 1

14 12 28 1

2

80

8 27 1 3

11

5 3 14

6

5

4 5

30

11 7

6 2

1 4

6 14

13 15

20

15

9

11

6

10 4

2 3 3

5 2 7

7 5 10

12 28

3

4

13 185

20 21 22 23 24

25 26

Pendidikan TataRuang dan Permukiman Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pendidikan dan Pengembangan/ Penelitian Kepemudaan dan Keolahragaan Pertahanan (yang menjadi kewenangan daerah : IMP. SLF IPTB, PRTB) PU Total

1

4

22

1 4

23 4

2 2 18

180

86

65

125

34 453

Tabel 3 Contoh Penyederhanaan Perizinan Daerah Dengan Metode HGSL No 1

Metode Menghapus (abolish)

Kriteria/Justifikasi

Contoh

Terhadap izin-izin yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, baik di pusat maupun di daerah Izin-izin yang di pandang tidak akan efektif dijalankan

2

Mengelom-

Izin yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah

Penghapusan izin huller (kota Kediri)

Izin yang daerah tidak memiliki kopentensi untuk melakukan pengujian kelayakan diterbitkannya izin

Penyelenggaraan izin lift dan forklit (Kota Kediri)

Menyatukan izin-izin yang

Semua izin usaha yang 186

pokkan

memiliki fungsi yang sama kedalam satu jenis izin.

termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dikelompokkan dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU) (Kab. Baaru)

Dilakukan tanpa mengurangi atau menghapus substansi dari izin tersebut

Izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop, izin usaha budidaya hewan kesayangan, izin usaha alat angkut/ transportasi produk peternakan hanya dijadikan satu izin yaitu SIUP (Kab. Barru) Izin praktek dokter spesialis, izin praktik dokter umum, izin praktik bidan, dan izin praktik perawat sebenarnya mengatur hal yang sama, yaitu izin praktik bagi tenaga kesehatan

3

Menggabung kan

Beberapa izin yang tadinya terpecah-pecah di banyak sektor

Izin usaha toko obat hewan, dan izin usaha makanan ternak digabungkan

dan mengatur hal yang sama di jadikan satu

Menjadi izin usaha toko obat dan makanan ternak (Kota Kediri)

Menggabungkan izin tidak mencantumkan keterangan jenis dalam izin tersebut

Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja dan Kursus yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan izin Pendirian Penyelenggaraan LPK di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, yang sudah digabungkan dalam 187

Tabel 4 Rekapitulasi Kewenangan Yang Sudah dan Belum Dilimpahkan Kementerian Perhubungan pada BKPM

1

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut

1

Belum Didelegasikan Nama Perizinan Izin Usaha Bongkar Muat Barang

2

Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut (SIOPSUS) Penetapan Badan Usaha Pelabuhan Surat Izin Usaha

2

Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan

No

3 4

Sudah Didelegasikan Nama Perizinan

No

3 4

6

Perusahaan Salvage dan pekerjaan bawah air Izin Usaha Perekrutan dan penempatan awak kapal (IUPPAK) Izin Pengusahaan Bandar Udahara Komersil ( Izin Usaha Bandar Udara )

7

Izin Usaha Angkutan Udara

7

8

Izin Usaha Pengurusan

8

5

Izin Usaha Depo Peti Kemas Izin Usaha Keagenan Awak Kapal

5

Izin usaha keagenan kapal

6

Izin Usaha Pengelolaan Kapal Izin Usaha Perawatan Dan Perbaikan Kapal

Transportasi 9

Izin Usaha Penyewaan Perlatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait dengan angkutan Laut Izin Usaha Tally Mandiri

Tabel 5 Jumlah Perizinan yang sudah dan Potensial didelegasikan Kementerian/Lembaga Ke BKPM NO

NAMA KEMENTERIAN/ INTANSI

JUMLAH PERIZINAN SUDAH

Belum

188

1

Badan Pertahanan Nasional *

5

-

2

Kementerian Perhubungan

8

17

3

Kementerian Kelautan dan Perikanan

1

21

4

Kementerian Kelautan

7

3

5

Kementerian ESDM

63

5

6

Kementerian Perdagangan **

12

4

7

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

17

7

8

Kementerian Pariwisata

2

2

9

Kementerian Komunikasi dan Informatika

5

2

10

Kementerian Ketenagakerjaan ***

5

2

11

Kementerian Kesehatan

10

2

12

Kementerian Pertanian

5

4

Total

140

69

Tabel 6 Beberapa Penyederhanaan Perizinan Sektoral NO

1

Sektor

ESDM Kelistrika n

Existing Jenis Lama Perizinan/ Pengurusan Non izin ( hari) Perizinan 60

923

Deregulasi Perizinan

25

256

Keterangan

14 , Izin Usaha Penyediaan Listrik Sementara (IUPL-S),7 Izin Usaha Penyediaan Listrik Tetap (IUPLTetap),4 Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), 34 Surat Keterangan Terdaftar untuk Panas Bumi (SKT Pabum), dan 1 Izin Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

189

Mineral dan Batubara

101

*

71

*

Minyak dan Gas Bumi, Mineral dan Batu Bara, dan Ketenagali strikan, serta Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Pertanian Perindustr ian Kawasan Wisata Pertahana n

222

*

89

*

20 19

751 672

12 11

182 152

17

661

11

188

*

123

*

90

6

Kehutana n

13

111

6

47

7

Perhubun gan

*

30

*

5

2 3 4 5

26 perizinan yang menjadi kewenangan KESDM penuh, 20 perizinan yang menjadi kewenangan KESDM dan Kementerian/ Lembaga lain,dan 25 perizinan yang menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga lain dan Pemda Pelimpahan Kewenangan dari KESDM pada PTSP Pusat (sd 1 Oktober 2015)

Empat capaian perizinan untuk hak guna usaha (HGU) 3.000 sampai 6.000 hektare IPPKH, IPKH, IUPK, IIPHH, IPJLKK, Lembaga Konservasi Empat capaian perizinan untuk izin terminal khusus

2. Materi Hukum Ditingkat implementasi banyak Peraturan setingkat Menteri yang dikeluarkan untuk mempermudah investasi

190

khusunya yang terkait dengan perizinan yang dapat digambarkan sebagai berikut: a. Deregulasi Kemudahan Berusaha b. Perbaikan Regulasi Kebudahan Berusaha /EODB Indonesia 2017 c. Draft Perbaikan Kebudahan Berusaha /EODB Indonesia 2017 d. Implementasi Pebaikan EODB 2017 pada Kementerian/Lembaga terkait. e. Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) f.

Profesionalisme Sumber Daya Manusia

A. Deregulasi kemudahan berusaha 1). Starting Business Starting Business adalah proses kegiatan pengurusan dilakukan

berbagai untuk

perizinan

memulai

yang

usaha

perlu

(Kecil

dan

Menengah). Ada 13 prosedur yang perlu dilakukan yaitu:

(1)

pembayaran

untuk

pesan

nama

perusahaan di Bank; (2) proses pengajuan form akta perusahaan; (3) proses penolakan (reject) aplikasi jika nama perusahaan sama atau mirip dengan yang sudah ada; (4) permohonan izin kepada kementerian Hukum dan HAM untuk pendirian

akta

perusahaan;

sertifikasi

domisili

pengajuan

sertifikasi

(5)

pengelolaan domisili

mendapatkan gedung;

perusahaan;

(6) (7)

pembayaran PNBP di bank; (8) pengajuan SIUP; (9) pengajuan TDP; (10) pendaftaran di Kementerian Tenaga Kerja; (11) pengajuan daftar BPJS (worker 191

social insurance); (12) pengajuan daftar jaminan kesehatan; (13) mendapatkan nomor NPWP dan VAT Collector Number (nomor pungutan pajak nilai tambah).29 Tahun 2016 Indonesia untuk memulai berusaha

(starting

a

business)

menduduki

peringkat 173 menurun dari peringkat 163 pada tahun 2015. Untuk perbaikan EODB tahun 2017, rekomendasinya adalah : (1) penyatuan prosedur pendaftaran/pemesanan nama, pengajuan form pendirian, pengesahan

dan

pembayaran

PNBP

untuk pemesanan nama dijadikan satu dengan biaya Rp. 200.000,-, prosesnya on line lewat www.ahu.go.id; (2) penggabungan pengurusan SIUP dan TDP dalam satu form secara simultan dengan biaya

Rp.

0,-,

untuk

Jakarta

lewat

www.pelayanan.jakarta.go.id untuk Surabaya lewat www.ssb.surabaya.go.id; (3) otomasi pendaftaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ke dalam pengurusan SIUP-TDP; (4) Sosialisasi kepada para pelaku

usaha

perbaikan

dan

prosedur,

responden waktu

EODB

dan

biaya

tentang dalam

memulai usaha melalui PTSP secara online. Dari rekomendasi tersebut diatas, maka diharapkan akan terjadi penyerderhanaan prosedur dari 13 menjadi 7 prosedur. Dapat digambarkan starting a business sebelum dan sesudah:30 Eodb.ekon.go.id.indikator-eodb/starting-a-business, diakses 13 Nopember 2016. 30 Ibid. 29

192

INDIKATOR Cek & pesan nama perusahaan Standar akta pendirian perusahaan Modal dasar disetor untuk pendirian perusahaan Biaya pendirian perusahaan Pendaftaran BPJS Tenaga Kerja Pendaftaran BPJS Kesehatan Pengurusan SIUP & TDP HASIL SURVEY EODB

STARTING A BUSINESS SEBELUM SESUDAH Dilakukan via AHU Dilakukan via AHU online oleh Notaris online oleh Notaris dan Publik Standar Akta dapat Dapat diunduh di diperoleh di Notaris web ahu.go.id Tergantung Notaris (Rp.4-5 juta)

Maksimal Rp 1 juta

Minimal Rp. 50 juta offline

Kesepakatan para pihak Online

Offline

Online

Diterbitkan terpisah

Diterbitkan bersamaan 7 Prosedur 10 Hari Kerja

13 Prosedur 48 Hari Kerja

Detil perbaikan memulai usaha31 NO.

PROSEDUR

DB 2016 WAKTU

BIAYA

1

Pembayaran di bank untuk pemesanan nama perusahaan (PT)

1 hari

Rp.200.000,-

2

Memperoleh standar Akta perusahaan dari notaris dan memperoleh persetujuan nama dari Kemenkumham

4 hari

Termasuk dalam prosedur 3

3

Dokumen perusahaan oleh notaris (sesuai UU No. 30 tahun 2004 tentang Notaris, Pasal 36:1-2,5% dari nilai obyek dalam Akta)

1 hari (simultan prosedur 2)

Sesuai ketentuan perundangan

4

Memperoleh pengesahan dari Kemenkumham

0.5 hari (online)

Termasuk prosedur 1

5

Surat keterangan Domisili dari Manajemen Bangunan/Gedung

1 hari

No charge

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), disampaikan oleh Direktur Deregulasi Penanaman Modal sebagai Nara Sumber Pokja. 31

193

6

Surat Keterangan Domisili Perusahaan

2 hari

No charge

7

PNBP untuk mendirikan perusahaan (Permenkumham No.4/2014: Rp. 1 juta untuk validasi legal entitas perusahaan; Rp. 30 ribu untuk publikasi lembaran Negara; Rp. 550 rb untuk tambahan lembaran Negara)

1 hari

Rp. 1.580.000,-

8

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

15 hari

No charge

9

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

14 hari

No charge

10

Wajib Lapor ketenagakerjaan (Sistem Informasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan/Sinlapnaker)

1 hari

No charge

11

Perdaftaran BPJS Ketenagakerjaan


No charge

12

Perdaftaran BPJS Kesehatan


No charge

13

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) untuk PPN


No charge

Total 13 prosedur Memulai Usaha

47 hari

Rp. 1.780.000,-

NO.

PROSEDUR

DB 2017 (JAKARTA) WAKTU BIAYA Online Rp. 1.200.000,-

1.

Pembentukan Badan Hukum PT

2.

NPWP dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) Paket perizinan di BPTSP DKI Jakarta: a. SIUP b. TDP c. BPJS Kesehatan

Online

No charge

1 hari (online)

No charge

Wajib Lapor Ketenagakerjaan

1 hari

No charge

BPJS Ketenagakerjaan

1 hari

No charge

Total 5 prosedur memulai usaha

5 hari

Rp. 1.200.000,-

3.

4. * 5.

194



Di Kota Surabaya, prosedur nomor 4 dilakukan secara paralel dengan nomor 3, sehingga hanya terdapat

4

prosedur

dengan

total

waktu

penyelesaian 4 hari. 2). Pendaftaran Properti (Registering Property) NO.

PROSEDUR

DB 2016 WAKTU

BIAYA

1.

Pemeriksaan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan

3 hari

Rp. 50.000,-

2.

Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)

1 hari

5% dari nilai property + 5% dari nilai property dikurangi Rp. 80 juta (bebas pajak).

3.

Akta jual beli oleh PPAT

5 hari

1% dari nilai property

4.

Pendaftaran akta tanah di kantor Pertanahan atas nama pembeli

15 hari

1/1000 dari nilai property + Rp. 50.000 biaya administrasi + materai Rp. 6.000 per dokumen

5.

Pendaftaran PBB di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta

1 hari

No charge

Total 5 prosedur Pendaftaran Properti

25 hari

10.9% dari nilai Property

NO.

PROSEDUR

DB 2017 (JAKARTA) WAKTU

BIAYA

1.

Pengecekan Sertifikat

1 hari

Rp. 50.000,-

2.

Pembayaran Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pembuatan Akta

2 hari

7,5% dari Nilai Transaksi + 0,5% Nilai Transaksi

195

Jual Beli oleh PPAT 3.

Pendaftaran Peralihan Hak dan Pembayaran PBB di Kantor Pajak

2 hari

+- 0,1% dari Nilai Transaksi + biaya administrasi + biaya materai

Total 3 prosedur pendaftaran property

5 hari

5% dari Nilai Property

3). Perbaikan perizinan terkait pendirian bangunan NO.

PROSEDUR

DB 2016 WAKTU

BIAYA

1.

Meminta dan memperoleh sertifikat kepemilikan tanah sebelum mengajukan IMB

1 hari

Rp.

25.000,-

2.

Mengajukan Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) ke Dinas Penataan Kota di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP DKI Jakarta)

1 hari

Rp. 1.482.000,-

3.

Mendapatkan Inspeksi dan Dinas Penataan Kota

1 hari

No charge

4.

Memperoleh KRK dan RTLB dari dinas Penataan Kota

20 hari

No charge

5.

Mengajukan dan memperoleh persiapan UKL/UPL (Agensi: konsultan luar)

30 hari

Rp. 15.000.000,-

6.

Mengajukan dan memperoleh persetujuan UKL/UPL ke BPLHD

10 hari

No charge

7.

Mengajukan dan memperoleh IMB ke BPTSP DKI Jakarta

42 hari

Rp. 68.281.500,-

8.

Inspeksi penyelesaian fondasi dari Dinas Penataan Kota

1 hari

No charge

196

9.

Inspeksi penyelesaian struktur bangunan Dinas Penataan Kota

1 hari

No charge

10.

Inspeksi penyelesaian atap Dinas Penataan Kota

1 hari

No charge

11.

Mengajukan Laporan penyelesaian Inspeksi ke Dinas Penataan Kota

1 hari

No charge

12.

Inspeksi final dari Dinas Pemadam Kebakaran

1 hari

No charge

13.

Menerima Inspeksi final dari Dinas Penataan Kota

1 hari

No charge

14.

Memperoleh SLF dari Dinas Penataan Kota di BPTSP

49 hari

No charge

15.

Pendaftaran gudang pada Unit Pelayanan Pajak Daerah /UPPD

11 hari

No charge

16.

Memperoleh sambungan air bersih dan saluran pembuangan air

30 hari

Rp. 2.000.000,-

17.

Memperoleh Tanda Daftar Gudang pada Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan DKI

9 hari

Rp. 100.000,-

Total 17 Prosedur Perizinan Terkait Pendirian Bangunan

210 hari

Rp. 86.888.500,-

NO.

PROSEDUR

DB 2017 (JAKARTA) WAKTU

BIAYA

1.

Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Izin Mendirikan Bangunan di BPTSP DKI Jakarta

14 hari

Rp. 68.281.500.-

2.

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

1 hari

No charge

3.

Inspeksi SLF Bangunan dan TDG secara bersamaan

3 hari

No charge

4.

Penerbitan SLF Bangunan dan TDG

14 hari

No charge

197

secara bersamaan 5.

NO.

Mendapatkan sambungan air dan limbah

3 hari

Rp. 2.000.000,-

Total 5 Prosedur Terkait Pendirian Bangunan

35 hari

Rp. 70.281.500,-

PROSEDUR

DB 2017 (SURABAYA) WAKTU

BIAYA

1.

Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Izin Mendirikan Bangunan di BKPPM Surabaya

7 hari

Rp. 68.281.500.-

2.

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

1 hari

No charge

3.

Inspeksi SLF Bangunan dan TDG secara bersamaan

3 hari

No charge

4.

Penerbitan SLF Bangunan dan TDG secara bersamaan

14 hari

No charge

5.

Mendapatkan sambungan air dan limbah

16 hari

Rp. 2.000.000,-

Total 5 Prosedur terkait pendirian bangunan

41 hari

Rp. 70.281.500,-

4) Perbaikan penyambungan listrik NO.

PROSEDUR

DB 2016 WAKTU

BIAYA

1.

Mendapatkan pemeriksaan dan sertifikat kepatuhan untuk instalasi kabel internal (Biaya ; Rp. 17,5 /VA)

7 hari

Rp. 2.572.500,-

2.

Mengirimkan aplikasi koneksi ke PLN dan menunggu persetujuan dan estimasi

9 hari

No charge

3.

Menjalani pemeriksaan eksternal oleh PLN

1 hari

No charge

198

4.

Mendapatkan hasil kerja eksternal dari Kontraktor PLN

60 hari

No charge

5.

Mendapatkan koneksi akhir dari PLN (Biaya : Rp. 969/VA)

3 hari

Rp. 151.980.860,29,-

Total 5 Prosedur Penyambungan Listrik

80 hari

Rp. 154.553.360,29,-

NO.

PROSEDUR

DB 2017 WAKTU

BIAYA

1.

Persetujuan permohonan secara on line

1 hari

No charge

2.

Konstruksi dan pengurusan Sertifikat Laik Operasi (SLO) (Biaya : Rp. 15/VA) Mendapatkan sambungan listrik dari PLN (Biaya : Rp. 775/VA)

20 hari

Rp.

1 hari

Rp. 140.391.000,-

Total 3 Prosedur Penyambungan Listrik

22 hari

Rp. 142.596.000,-

3.

2.205.000,-

5) Perbaikan perdagangan lintas Negara

NO.

1.

DB 2016

4 Dokumen ekspor, disampaikan secara manual: 1. Bill of Lading 2. Commercial Invoice 3. Custom Export Declaration 4. Packing List

DB 2017

Pelayanan ekspor hanya didasarkan pada dokumen ekspor (PEB) yang dibuat dengan modul Eksportir/PPJK (sudah disiapkan DJBC) dan disampaikan secara elektronik melalui National Single Window Waktu pelayanan dokumen ekspor untuk 94,35% eksportasi umumnya membeutuhkan hanya 0,06 jam.

2.

8 Dokumen impor, disampaikan secara manual: 1. Bill of Lading 2. Cargo release order 3. Commercial Invoice

Pelayanan impor hanya didasarkan pada dokumen impor (PIB) yang dibuat dengan modul Importir/PPJK (sudah disiapkan DJBC) dan disampaikan secara elektronik

199

4. 5. 6. 7.

Custom Import Declaration Packing List Insurance Documentation Proof of payment of cutom excise and taxation 8. Terminal Handling Receipt 3.

Waktu ekspor : 4,5 hari Waktu impor : 9,3 hari

4.

Biaya ekspor : USD 424 Biaya impor : USD 523

melalui National Single Window Waktu pelayanan dokumen impor untuk 95% importasi umumnya membutuhkan hanya 0,12 jam.

Perbaikan implementasi impor ratarata menjadi 3,01 hari di Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan 5,08 hari di Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Tidak ada biaya ekspor dan impor dalam proses kepabeanan untuk seluruh Indonesia.

6). Perbaikan perlindungan terhadap investor minoritas NO. 1.

DB 2016 Conflict of interest regulation index : 5.7 (skala 0-10)

DB 2017 Conflict of interest regulation index: menjadi 8 (skala 0-10) A. Indeks Keterbukaan dan Transparansi Deregulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 1. Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. 2. Nomor 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham tertentu. 3. Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten dan Perusahaan Publik. 4. Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan tbk. B. Indeks Tanggungjawab Direksi dan Komisaris Regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 1. Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 2. Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Renumerasi Emiten Perusahaan Publik C. Indeks Gugatan Pemegang Saham pada Perusahaan Tbk Regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

200

2.

Shareholger governance index: 5 (skala 0-10)

3.

Minority investor protection index: 5.3 (skala 0-10)

(POJK) 1. Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan tbk. 2. Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek terlebih dahulu (HMETD). 3. Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. 4. Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan terbuka dengan Memberikan Hak memesan efek terlebih dahulu. 5. Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan isi Propektus dalam rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. 6. Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penawaran Tender Sukarela. Shareholger governance index: menjadi 7 (skala 0-10) Indeks Kepemilikan dan Kontrol Regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 1. Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Tbk. 2. Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 3. Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal Indeks menjadi 7.5 (skala 0-10) Minority investor protection index merupakan penjumlahan Shareholder Governence Index dan Conflic of Interest Regulation Indeks dibagi 2.

7) Perbaikan penyelesaian perkara kepailitan NO. 1.

DB 2016 Imbalan curator 2.5% dari penjualan harta

DB 2017 Penurunan imbalan curator, ada 2 alternatif: 1. Imbalan Kurator berdasarkan presentase nilai hutang yang harus dibayar oleh

201

yang dikuasai kreditur

debitur: - Nilai sampai dengan Rp. 50 miliar, imbalan jasa 5% - Nilai diatas Rp. 50 Miliar sampai dengan Rp. 250 miliar, imbalan jasa 3% - Nilai di datas Rp. 250 Miliar sampai dengan Rp. 500 Miliar, imbalan jasa 2% - Nilai di atas Rp. 500 Miliar, imbalan jasa 1% 2. Ditetapkan berdasarkan tariff jam terpakai, dengan tarif maksimal yaitu Rp. 4 juta/jam.

2.

3.

-

Mediasi tidak wajib

-

Mediasi diwajibkan

-

Tidak prosedur

-

Menjadi 4 Prosedur: 1. Pendaftaran Perkara Kepailitan 2. Penunjukan mediator 3. Mediator membuat kesepakatan perdamaian dan dilaporkan kepada hakim dan memeriksanya 4. Hakim pemeriksa memuat kesepakatan perdamaian dalam pertimbangan dan amar putusan dan dimasukkan ke dalam Akta Perdamaian. Apabila Mediasi tidak terjadi, maka prosedur menjadi 7.

ada

Rata-rata lama penyelesaian 2 Tahun (730 hari)

Perkara kepailitan selesai melalui proses Mediasi menjadi 34 hari. Apabila Mediasi tidak terjadi, maka penyelesaian melalui Pengadilan dan Penyelesaian Kurator menjadi 274 hari total. (34 hari mediasi, 60 hari Pengadilan, curator 2X3 bulan).

8) Perbaikan akses perkreditan NO. 1.

DB 2016

DB 2017

Belum terdapat biro kredit swasta/lembaga pengelola informasi perkreditan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Izin Operasional untuk 2 Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) Swasta: - PT Pefindo Biro Kredit - PT Kredit Biro Indonesia Jaya Operasional 2 LPIP Swasta sejak Desember 2015.

2.

Akses jaminan Fidusia online hanya bisa diakses oleh Notaris

Perbaikan implementasi degan dibuka akses pendaftaran dan pengecekan fidusia melalui sistem AHU online kepada Notaris, perusahaan, lembaga keuangan dan retail/masyarakat,

202

implementasi sejak Februari 2016. Perbaikan kemampuan system layanan online meliputi: 1. Pembukaan Hak Akses Fidusia Online kepada Korporasi (bank dan non bank) dan Retail (perorangan dan badan usaha) sejak Februari 2016. 2. Migrasi Data di Pulau Jawa dapat dilakukan secara online. 3. Informasi tentang jaminan fidusia yang ada di dalam database dapat dicari berdasarkan nama debitur, tipe objek (baik dengan dan tanpa nomor seri) dan nomor sertifikat. 4. Pencarian data dapat diakses oleh masyarakat umum dan dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,5. Sertifikat Fidusia dapat dicetak secara mandiri oleh pengguna. 6. Waktu proses pendaftaran selesai dalam 7 (tujuh) menit.

9) Perbaikan pembayaran pajak DB 2016 54-KALI PEMBAYARAN SECARA MANUAL: 1. PPh Badan 13 kali pembayaran 2. Iuran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 12 kali pembayaran 3. Iuran Pemberi Kerja Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan (online) 1 kali pembayaran 4. Capital gain tax 1 kali pembayaran 5. Pajak Properti (PBB) 1 kali pembayaran 6. Pajak Kendaraan Bermotor 1 kali pembayaran 7. Materai 1 kali pembayaran 8. PPn 12 kali pembayaran 9. Pajak Pendapatan Pekerja 1 kali pembayaran Total : 54- kali pembayaran

DB 2017 10-KALI PEMBAYARAN: 1. PPh Badan 2 kali pembayaran secara online 2. Iuran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 1 kali pembayaran secara online. 3. Iuran Pemberi Kerja Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan 1 kali pembayaran secara online. 4. Capital gain tax 1 kali pebayaran. 5. Pajak Properti (PBB) 1 kali pembayaran. 6. Pajak Kendaraan Bermotor 1 kali pembayaran 7. Materai 1 kali pembayaran 8. PPn 1 kali pembayaran. 9. Pajak Pendapatan Pekerja 1 kali pembayaran secara online.

Total : 10- kali pembayaran

203

10) Perbaikan penegakan kontrak NO. 1.

DB 2016

DB 2017

Penyelesaian Gugatan Sederhana belum diatur (40 Prosedur sesuai hasil survey)

Perbaikan menjadi 8 Prosedur meliputi: 1. Pengisian formulir pendaftaran 2. Penilaian formulir gugatan oleh panitera 3. Perkara diterima sebagai gugatan sederhana 4. Penggugat membayar uang muka (panjer) 5. Menunggu panggilan sidang (2 hari kerja) 6. Sidang 7. Putusan perkara gugatan sederhana 8. Menerima dan melaksanakan putusan Jika terjadi banding, prosedur menjadi 11, dengan tambahan 3 prosedur meliputi: 1. Pemberitahuan sidang lanjutan 2. Sidang lanjutan 3. Putusan final

2.

Lama penyelesaian perkara tidak diatur, sesuai hasil survai lama penyelesaian perkara 471 hari.

Lama penyelesaian perkara menjadi 25 hari. Bila terdapat banding, dilakukan pada Pengadilan yang sama dari Hakim Tunggal menjadi Hakim Majelis dengan total waktu menjadi 38 hari.

3.

Biaya pendaftaran Perkara - Jakarta : Rp. 1.534.000,- Surabaya : Rp. 1.391.000,-

Biaya pendaftaran Perkara berkurang menjadi: - Jakarta : Rp. 922.000,- Surabaya : Rp. 786.000,-

C. Perbaikan Regulasi Kemudahan Berusaha / EODB Indonesia 2017 NO.

INDIKATOR

1.

Memulai Usaha

REGULASI 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/MDAG/PER/3/2016 tentang perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

204

3. 4. 5. 6. 7.

8.

2.

3.

Perizinan terkait Pendirian Bangunan

Pendaftaran Properti

77/MDAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan SIUP TDP Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Persyaratan Perizinan dan Nonperizinan Instruksi Gubernur No. 42 Tahun 2016 tentang Percepatan Pencapaian Kemudahan Berusaha Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pencapaian Target Kemudahan Berusaha Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penagihan, Pembayaran dan Pelaporan Iuran Secara Online Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dari Badan Usaha Baru dalam rangka Kemudahan Berusaha Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan Bagi Pemberi Kerja dan Pekerja Penerima Upah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05.PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung 2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2016 tentang Penerbitan IMB dan SLF Bangunan Gedung untuk Usaha Kecil, Menengah dan Mikro dengan menggunakan Desain Prototipe 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/MDAG/PER/3/2016 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang 4. Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pencapaian Target Kemudahan Berusaha 5. Surat Edaran Nomor 14/SE/2016 tentang Formulir (Output) Pelayanan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) di Provinsi DKI Jakarta 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Peralihan HGB tertentu di Wilayah Tertentu. Pengaturan hanya untuk DKI Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta, dan Surabaya. 2. Surat Edaran Kementerian ATR Nomor

205

1761/15.1/IV/2016 tentang Tindak Lanjut Mengenai Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) di Indonesia

4.

Pembayaran Pajak

5.

Akses Perkreditasn

6.

Penegakan Kontrak

7.

8.

Penyambungan Listrik

Perdagangan Lintas Antar Negara

1. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penagihan, Pembayaran dan Pelaporan Iuran Secara Online Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dari Badan Usaha Baru dalam rangka Kemudahan Berusaha 2. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik Secara Online, perbaikan implementasi oleh Ditjen Pajak pada akhir Maret 2016. 1. Telah terbit izin operasional untuk 2 Lembaga Pengelola Informasi Perkresitan (LPIP) Swasta yaitu PT Pefindo Biro Kredit dan PT Kredit Biro Indonesia Jaya 2. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 1. Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0001.E/DIR/2016 tentang Prosedur Percepatan Penyambungan Baru dan Perubahan Daya Bagi Pelanggan Tegangan Rendah dengan Daya 100 s.d 200 KVA. 2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Penyaluran Tenaga Listrik oleh PLN. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan. 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai. 1. Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan

206

9.

Penyelesaian Perkara Kepailitan

10.

Perlindungan terhadap Investor Minoritas

TOTAL

Pengurus 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan 1. Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten dan Perusahaan Publik 2. Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 3. Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik 4. Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 5. Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 6. Nomor 54/POJK.04/2015 tentang Penawaran Tender Sukarela 7. Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit 8. Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal 9. Nomor 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu

37 REGULASI

D. Draf Perbaikan Regulasi Kemudahan Berusaha / EODB Indonesia 2017 NO.

INDIKATOR

1.

Memulai usaha

REGULASI Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

207

2.

Pembayaran Pajak

1. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan 2. Peraturan Daerah tentang Penurunan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

TOTAL

3 REGULASI

E. Implementasi Perbaikan EODB 2017 Pada K/L Terkait

NO.

1.

2.

3.

4.

5.

INDIKATOR

K/L

IMPLEMENTASI

Memulai Usaha (Starting a business)

Kemenkumham Notaris di BKPM BPTSP DKI Jakarta BKPPM Surabaya

-

Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with construction permit) Pendaftaran Properti (Registering property)

BPTSP DKI Jakarta BKPPM Surabaya

-

BPN Kantor Petanahan Surabaya

-

Penyambunga n Listrik (Getting electricity) Pembayaran Pajak (Paying taxes)

-

-

-

-

DJP, Kemenkeu BPJS Naker

Pesan nama Perusahaan dan pembentukan badan hukum PT 30 menit Paket Perizinan di DKI Jakarta dan Surabaya (SIUP, TDP) dan BPJS Naker dan BPJS Kesehatan.Stan Penerbitan Kesesuaian Rencana Kota (KRK) dan IMB secara parallel Penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) paralel Proses pendaftaran balik nama hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Perbaikan data base pertanahan dengan komputerisasi /digitalisasi informasi bisa diakses oleh masyarakat. Catatan: Tidak ada kunjungan untuk indicator ini ke K/L terkait

-

PPh Badan serta PPN dibayarkan dan dilaporkan secara online (e-filling) Pendaftaran dan Pembayaran BPJS Naker dan Kesehatan secara online

BPJS Kesehatan 6.

Perdagangan Lintas Negara (Trading

DJBC, Kemenkeu

-

Saat ini dokumen ekspor dan impor telah dapat diproses secara online melalui Nasional Single Window

208

across boders)

-

Waktu impor 3.01 hari di Tanjung Priok – Dki Jakarta dan 5.08 hari di Tanjung Perak - Surabaya

7.

Akses Perkreditan (Getting credit)

Kemenkumham

8.

Perlindungan terhadap Investor Minoritas (Protecting minority investor)

OJK KE Pasar Modal

Penjelasan regulasi Pasar Modal terkait pelindungan investor minoritas.

9.

enegakan Kontrak (Enforcing contract)

Mahkamah Agung

Implementasi proses pengadilan sederhana (small claim court) di Pengadilan Negeri

Penyelesaian Perkara Kepailitan

Mahkamah Agung

10.

(Resolving Insolvency)

Kemenkumham

Penjelasan mengenai proses Fidusia Online

-

Penerapan proses Mediasi pada Perkara Kepalitan Penetapan besaran imbalan kurator berdasarkan persentase dari nilai hutang ataupun tarif jam terpakai

209

F. Standar Operasional Pelaksana (SOP) PTSP

KELEMBAGAAN PTSP32 MENTERI TEKNIS/KEPALA LPNK

Pendelegasian

Pelimpahan

BKPM/PTSP PUSAT

Pelimpahan

Penugasan

GUBERNUR

BUPATI/WALOKOTA

Pendelegasian

PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas/KEK

Pendelegasian

BPMPTSP PROVINSI

Pendelegasian

BPMPTSP KAB-KOTA

Dengan merujuk pada Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dapat dijelaskan:  Secara kelembagaan, penyelenggaraan PTSP bertujuan untuk mencapai 3 (tiga) hal, yaitu: 1) Memberikan

perlindungan

dan

kepastian

hukum kepada masyarakat. 2) Memperpendek proses pelayanan. 3) Mewujudkan mudah,

proses

murah,

pelayanan transparan,

yang pasti

cepat, dan

terjangkau, dan mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

32

Sumber BKPM

210

 Dalam Perpres No. 97 Tahun 2014 pasal 4 dinyatakan bahwa Ruang Lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah

dan

pemerintah

daerah.

Secara

kelembagaan, sesuai dengan ketentuan pada pasal 5, penyelenggaraan PTSP secara berjenjang dilaksanakan oleh: 1) Pemerintah yang dilakukan oleh BKPM untuk pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan Pemerintah. 2) Pemerintah provinsi untuk pelayanan perizinan dan nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan provinsi, dan 3) Pemerintah kabupaten/kota untuk pelayanan perizinan dan nonperizinan dari urusan wajib dan

urusan

pilihan

yang

menjadi

urusan

kabupaten/kota.  Urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal terdiri atas: 1) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi. 2) Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang meliputi: a) Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi.

211

b) Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan

prioritas

tinggi

pada

skala

nasional. c) Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi. d) Penanaman pelaksanaan

Modal

yang

strategi

terkait

pada

pertahanan

dan

keamanan nasional. e) Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah Negara lain, yang didasarkan

perjanjian

yang

dibuat

oleh

Pemerintah dan pemerintah Negara lain, dan f) Bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut UU.  Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal, mekanismenya diatur sebagai berikut: 1) Kepala BKPM mendapat pendelegasian atau pelimpahan teknis/Kepala

wewenang

dari

menteri

Lembaga

yang

memiliki

kewenangan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Modal. 2) Kepala BKPM dapat melimpahkan wewenang yang

diberikan

oleh

Menteri

teknis/Kepala

Lembaga dengan hak subsidi kepada PTSP provinsi, PTSP kabupaten/kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus. 212

3) Menteri

teknis/Kepala

menugaskan

Lembaga

pejabatnya

di

dapat

BKPM

untuk

menerima dan menandatangani perizinan dan non perizinan yang kewenangannya tidak dapat dilimpahkan

sesuai

dengan

ketentaun

teknis/Kepala

Lembaga

perundang-undangan. Selanjutnya yang

Menteri

memiliki

kewenangan

nonperizinan Pemerintah

yang di

menetapkan

perizinan

merupakan

bidang

urusan

Penanaman

jenis-jenis

dan

Modal,

perizinan

dan

nonperizinan untuk setiap jenis perizinan diatur oleh

Menteri

teknis/Kepala

Lembaga

yang

memiliki kewenangan tersebut dalam bentuk Petunjuk Teknis yang meliputi: a) Persyaratan teknis dan non teknis. b) Tahapan

memperoleh

perizinan

dan

nonperizinan. c) Mekanisme pengawasan dan sanksi.  Penyelenggaraan mencakup

PTSP

urusan

oleh

Pemerintah

pemerintahan

Propinsi

provinsi

dalam

menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan dalam PTSP yang terdiri atas: 1) Urusan pemerintah provinsi yang diatur dalam perundang-undangan. 2) Urusan

pemerintahan

provinsi

yang

ruang

lingkupnya lintas kabupaten/kota, dan 3) Urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Gubernur. 213

Secara

kelembagaan,

penyelenggaraan

PTSP

oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Badan

Penanaman

Modal

dan

Pelayanan

Terpadu Satu pintu Provinsi (BPPTSP). Dalam menyelenggarakan

PTSP

oleh

provinsi,

Gubernur memberikan pendelegasian wewenang perizinan

dan

nonperizinan

yang

menjadi

urusan pemerintahan provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi.  Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah kabupaten/kota mencakup urusan pemerintahan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan dalam PTSP yang terdiri atas: 1) Urusan pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan dan 2) Urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/Walikota. Secara

kelembagaan,

penyelenggaraan

PTSP

oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Badan penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten/Kota (BPMPTSP) Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan PTSP oleh

Kabupaten/Kota,

Bupati/Walikota

memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan

nonperizinan

pemerintah

yang

kabupaten/kota

menjadi kepada

urusan Kepala

BPMPTSP Kabupaten/Kota.

214

 Perizinan

dan

Pemerintah,

Nonperizinan

pemerintah

yang

provinsi,

menjadi dan

urusan

pemerintah

kabupaten/kota di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau di Kawasan Ekonomi Khusus diselanggarakan Perdagangan

oleh

Bebas

Badan dan

Pengusahaan

Pelabuhan

Kawasan

Bebas

atau

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus sesuai dengan ketentuan

Peraturan

perundang-undangan.

Secara

normative, Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan ini

dilakukan

berdasarkan

pelimpahan

atau

pendelegsian kewenangan dari menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota.  Terkait

dengan

penanaman disebutkan

jangka

modal, bahwa

waktu

pelayanan

ketentuan jangka

waktu

dalam

perizinan Pasal

pelayanan

15 PTSP

ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam UU atau PP.  Dalam ketentuan peralihan ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan yaitu: 1) Pemerintah daerah yang belum membentuk atau

menetapkan

penyelenggara

PTSP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3), agar membentuk dan mengoperasikan PTSP paling lama 1(satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini diundangan. 2) Pendelegasian wewenang

wewenang pemberian

atau

pelimpahan

perizinan

dan 215

nonperizinan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 7 ayat (1) huruf a yang belum diberikan Menteri/Kepala Lembaga kepada Kepala BKPM pada saat ditetapkannya Perpres ini, dilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak Perpres ini diundangkan. G. Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Tugas masyarakat

pemerintah adalah

yang

juga

sekaligus

terselenggaranya

hak

pelayanan

dari

publik,

perizinan merupakan salah satu perwujudan dari pelayanan publik yang sangat penting dalam tata pemerintahan. Birokrasi perizinan kalau tidak dikelola dengan baik dan serius dapat menjadi kendala bagi perkembangan dunia usaha di Indonesia pada umumnya dan khususnya di daerah. Masyarakat dan para penanam modal

sekarang bisa sedikit bernafas lega

karena regulasi terkait perizinan dan nonperizinan sudah mulai dibenahi, sehingga dari segi waktu, banyaknya prosedur dan biaya sudah cukup memadai. Meskipun pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi dengan meluncurkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor

Penyelenggaraan

24

Tahun

Pelayanan

2006 Perizinan

Tentang Terpadu,

Pedoman namun

pelayanan perizinan akan lebih sempurna dan prima apabila didukung oleh sarana prasarana yang cukup dan SDM yang handal.

216

Kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan adalah profesionalisme pelayanan

dari

dengan

SDM

nya,

berkualitas

bagaimana

yaitu

cepat,

melakukan tepat,

tidak

diskriminasi dan mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Apabila SDM dalam melakukan pelayanan perizinan tidak profesionalisme

akan

berpengaruh

terhadap

hasil

dari

pekerjaan yang ditargetkan. Kualitas SDM yang ada selama ini masih banyak yang belum menguasai sistem ONLINE sehingga bisa menghambat percepatan pelayanan. Sekarang

sudah

menggunakan

Sistem

Pelayanan

Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yaitu Sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementerian/Lembaga Pemerintah

Non

Departemen

yang

memiliki

kewenangan

perizinan dan nonperizinan, PDPPM, dan PDKPM. Oleh karena itu diperlukan SDM yang profesionalisme dan dapat dicapai melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis yang lebih intensif dan penempatan SDM tidak berganti-ganti.

217

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 1. Pengujian terhadap kesesuaian norma dengan prinsip dan indikator yang dilakukan terhadap peraturan perundangundangan terkait dengan mekanisme perizinan masih ditemui adanya norma-norma yang tidak sesuai/tidak memenuhi prinsip dan indikator diantaranya : - UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal : Pasal 10 ayat (1) tidak memenuhi prinsip keadilan dan Pasal 13 ayat (1) tidak memenuhi prinsip demokrasi. - UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan : Pasal 4249 tidak memenuhi prinsip NKRI, Pasal 16-27 tidak memenuhi prinsip Demokrasi. - UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan: Pasal 3, pasal 4 ayat (2) dan pasal 13 tidak memenuhi prinsip NKRI, Pasal 10 ayat (1) dan (2) tidak memenuhi prinsip Demokrasi, Pasal 11 ayat (1) dan (2) tidak memenuhi prinsip NKRI. - UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba): Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat 2, pasal 10 huruf b tidak memenuhi prinsip Demokrasi. - UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Pasal 15 tidak memenuhi prinsip kepastian hukum, pasal 46 tidak memenuhi prinsip berkelanjutan, Pasal 108 tidak memenuhi prinsip berkelanjutan, Pasal 59 ayat (4) tidak memenuhi prinsip demokrasi, Pasal 95 ayat (1) tidak memenuhi prinsip demokrasi, - UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: Pasal 35 ayat (1) huruf h, pasal 49 ayat (4), pa Pasal 59 ayat (4) tidak memenuhi prinsip demokrasi, pasal 2 huruf c, pasal 14 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 57, pasal 113 tidak memenuhi prinsip Demokrasi. 2. Peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penanam modal sehingga mendorong iklim investasi di Indonesia. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan mekanisme perizinan harus diarahkan pada kemudahan berusaha. Hasil analisis dan evaluasi tim 218

pokja terhadap UU Penanaman modal dan UU terkait lainnya masih ditemui adanya permasalahan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kemudahan berusaha, diantaranya : a. Aspek kewenangan; - adanya inkonsistensi antara Pasal 1 angka 1 dengan Penjelasan Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanamaan Modal terkait konsepsi/terminologi penanaman modal. - Tidak operasionalnya pasal pasal terkait izin usaha pertambangan (Pasal 6 ayat 1 huruf f dan g UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba). - Penyalahgunaan ijin penjualan dan pengangkutan oleh pemegang IUP Eksplorasi (Pasal 43 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba). - Overlapping dan duplikasi terkait kewenangan perizinan pertambangan antara kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian (Pasal 104 ayat (2) dengan UU No. 5 Tahun 1984) - Tidak operasionalnya Pasal 124 ayat (3) UU Minerba terkait Pembatasan usaha jasa pertambangan - Kewenangani investasi di bidang ketengalistrikan terkait perizinan yang bersifat pengulangan dalam durasi waktu (Pasal 5 UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan) - Multi tafsir terhadap Kewenangan negara dalam penyediaan tenga listrik (Pasal 11 ayat 3 dan ayat (4) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. - Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan listrik yang diserahkan kepada mekanisme pasar menyebabkan harga tidak terkendali (Pasal 33 ayat (1) UU Ketengalistrikan. b. Aspek Hak dan Kewajiban,diantaranya : -

-

-

Pengalihan asset penanam modal kepad apihak yang diinginkan oleh penanam modal menimbulkan ketidakpastian hukum (Pasal 8 ayat (1) UU NO. 25 Tahun 2007 tentang Penanmaan Modal Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah konflik dengan UU Pokok Agraria (Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal) Konflik antara UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba (Pasal 91) dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 28 ayat 1) 219

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ketidakjelasan definisi “perusahaan lokal” dan/atau “nasional” memberikan entry barieir bagi bebebrapa pelaku usaha yang sebenarnya mempunyai kompetensi lebih baik (Pasal 127 UU No4 Tahun 2009 tentang Minerba) Tidak operasionalnya ketentuan dalam Pasal 170 Uu Minerba terkait kewajiban bagi pemgang KK untuk melakukan pemurnian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 103 ayat (1) Pemahaman definisi mogok kerja menimbnulkan multitafsir (Pasal 1 ayat( 23) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menimbulkan multi tafsir (Pasal 56 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Istilah perpanjangan dan pembartuan yang berpotnesi multitafsir (Pasal 59 ayat (50 dan ayat (6) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan. Meknaisme PHK yang membutuhkan proses dan waktu panjang yang berpotensi merugikan kedua belah piha (pekerja dan pengusaha (Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan. Jumlah pesangon yang diberikan menimbulkan ketidakpastian kompensasi (Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan. Adanya ketidakadilan dalam pemberian kompensasi antar PHK yang disebabkan pelanggaran dan PHK karena pengunduran diri (Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) Perbedaan penafsiran terkait ketentuan tentang uang penggantian hak (pesangon) (Pasal 163 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Ketentuan Pasal 10 bertentangan dengan putusan MK No 001-001-022.PUU-I/2003 tgl 15 Des 2004 yg telah membatalkan Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) serta Pasal 68 UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketengalistrikan terkait dengan usaha penyediaan tenaga (Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan) Pengaturan persyaratan teknik pemenuhan standar ketengalistrikan perlu mengacu pada UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Pasal 46 ayat ) huruf c) Kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah membuat dan melaksanakan kajian strategis lingkungan hidup tidak disertai sanksi (Pasal 15 UU 220

-

No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Pengalokasian anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup yang tercemar/rusak dengan tidak memberikan sanksi yang tegas bagi pencemarnya (Pasal 46 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

c. Aspek Perlindungan, diantaranya : - ketentuan outsorcing yang multitafsir sehingga menimbulkan konflik antar pekerja dan pengusaha (Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan) - Ketentuan tentang istirahat panjang tidak jelas sehingga tidak operasional (Pasal 79 ayat (4) UU no. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan) - Penetapan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusu (WUPK) yang berada dalam hutan konservasi (Pasal 27) berbenturan dengan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati (Pasal 8) - Pemahaman terkait azas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara (Pasal 3 ayat (1)) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal) - Ketidakkonsitenan pengaturan dalam UU dengan peraturan pelaksanaannya terkait penggunaan tenaga kerja asing (Pasal 42 UU No. 13 Thaun 2003 tentang Ketengakerjaan dan Pasal 10 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal) d. Aspek Penegakan Hukum, diantaranya : - Tidak efektifnya sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan (Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Harmonisasi di bidang perizinan sudah dilakukan antara Kementerian/LPNK yang terlibat perizinan dengan BKPM, dimana pelayanan perizinan yang tadinya ada di masingmasing sektor atau kementerian LPNK didelegasikan kepada Kepala BKPM. Dalam pelaksanaannya masih ada beberapa K/L yang belum mendelegasikan kewenangan perizinan di kepada BKPM . Pendelegasian kewenangan ini dimaksudkan untuk memudahkan pelayanan hukum sehingga dari segi waktu, prosedur dan biaya lebih efektif dan efisien. Pelayanan hukum yang prima diberikan dengan 221

memberikan efisiensi proses perijinan bisnis, yaitu antara lain dengan melakukan deregulasi, pelayanan terpadu satu pintu, dan profesionalitas sumber daya manusia. 4. Sampai dengan tahun 2015, ada 14 Kementerian/Lembaga yang telah menyerahkan kewenangan terkait perizinan ke BKPM. 5. Perbaikan Regulasi Kemudahan Berusaha / EODB Indonesia 2017 ada 37 Peraturan Perundang-undangan. 6. Draf Perbaikan Regulasi Kemudahan berusaha/EODB Indonesia Tahun 2017 berjumlah 3 praturan perundangundangan. B. Rekomendasi 1. Rekomendasi Umum 1. Perlu adanya konsistensi terkait konsepsi penanaman modal dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Ketentuan pasal 1 angka (1) menyatakan kegiatan penanaman modal dalam UU ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara RI, sementara di penjelasan Pasal 2 ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah negara RI adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio. 2. Perlu direvisi penjelasan terkait asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara dalam Penjelasan umum Pasal 3 ayat (1) huruf d UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa pencantuman asas perlakuan yang sama tersebut dimaksudkan perlakuan yang sama antara investor asing sebagai konsekuensi Indonesia sebagai anggota WTO dalam melaksanakan prinsip MFN yang diatur dalam article 1 GATT 1994. 3. Mendorong kementerian/lembaga yang belum mendelegasikan kewenangan kepada BKPM agar segera berkoordinasi dan bergabung dalam penyelenggaran Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) untuk mempersingkat waktu, prosedur, dan biaya perizinan lebih efektif dan efisien bagi pelaku usaha 222

sehingga dapat mendorong iklim investasi yang lebih baik. Demikian pula di daerah untuk mendorong efektivitas PTSP di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. 4. Perlu penyesuaian (harmonisasi dan sinkronisasi) peraturan perundang-undangan terkait perizinan pada sektor sektor tertentu antara lain pada sektor kehutanan, sektor pertanahan, sektor pertanian, sektor kelautan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Rekomendasi khusus Berkaitan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait mekanisme perizinan dalam mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut : No 1.

2.

UU UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal

UU No 13/2003 tentang Ketengakerjaan

JumlahPasal/ Pasal 40 Pasal

Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 ayat (1) huruf d Pasal 8 ayat (1) Pasal 10 Ayat 1 Pasal 13 ayat 1 Pasal 21 Pasal 22 ayat (1) Pasal22 ayat (2) Pasal 22 ayaat (4) 193 pasal Pasal 1 ayat (23) Pasal 16 Pasal 27 Pasal 42 Pasal 43 Pasal 44 Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 48 Pasal 49 Pasal 56 ayat (2) Pasal 59 ayat (5) Pasal 59 ayat (6) Pasal 64 Pasal 65 ayat (7) Pasal 66 ayat (2) huruf b

Rekomendasi pasal Direvisi 8 Pasal

Dicabut 0

Tetap 32 Pasal

Rekomend asi umum UU iniperlu direvisi

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 22 Pasal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

0

171 Pasal

UU ini perlu direvisi

223

No

3.

4.

5.

6.

UU

UU No. 30/2009 Tentang Ketengalistrikan

UU No 4/2009 tentang Minerba

UU No 32/2009 tentang Perlindung an dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No 23/2014 tentang

JumlahPasal/ Pasal Pasal 79 ayat (4) Pasal 120 ayat (1) Pasal 120 ayat (2) Pasal 120 ayat (3) Pasal 121 Pasal 155 Pasal 156 Pasal 164 ayat (3) 58 pasal Pasal 3 Pasal 4 ayat 2 Pasal 5 ayat (1)huruf j dan k Pasal 5 ayat (2) Pasal 10 ayat (1) Pasal 10 ayat (2) Pasal 11ayat 1 Pasal 11 ayat 3 Pasal 13 Pasal 20 Pasal 33 Pasal 46 175 Pasal Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 6 ayat (1) huruf f Pasal 6 ayat (1) huruf g Pasal 7 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (1) huruf c Pasal 7 ayat (1) huruf d Pasal 9 ayat (2) , Pasal 10 huruf b Pasal 43 ayat (2) Pasal 51 Pasal 52 ayat 1 Pasal 60 Pasal 75 ayat 4 Pasal 91 Pasal 104 ayat (2) Pasal 124 ayat (3) Pasal 127 Pasal 169 Pasal 170 127 Pasal

Rekomendasi pasal Direvisi √ √ √ √ √ √ √ 9 Pasal √ √ √

Dicabut

1

Rekomend asi umum

Tetap

49 Pasal


√ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 Pasal

0

159 Pasal

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 5 Pasal


0

122 Pasal


0

410

Tetap berlaku

Pasal 15 Pasal 46 Pasal 59 ayat 4 Pasal 95 ayat 1 Pasal 108

√ √ √ √ √

411 Pasal

1

Pasal 350

√

224

No

UU

JumlahPasal/ Pasal

Rekomendasi pasal Direvisi

Dicabut

Tetap

9 Pasal

0

113 Pasal

Rekomend asi umum

Pemerintah an Daerah 7.

UU No. 7/2014 tentang Perdaganga n

122 Pasal Pasal 2 huruf c Pasal 14 ayat 1 Pasal 20 ayat 1 Pasal 35 ayat 1 huruf h Pasal 49 ayat 4 Pasal 54 ayat 1 huruf a Pasal 57 Pasal 82 Pasal 84 ayat 1

√ √ √ √ √ √ √ √ √


225

DAFTAR PUSTAKA

BUKU Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2015 Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, cetakan kedua (Jakarta: Sinar Grafika), 2013 Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, (Jakarta : PSHTN FHUI, 2002) Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, cetakan kedua, (Bandung: CV. Nuansa Aulia), 2010

TULISAN Luna Destia, Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Skripsi Trijoyo Ariwibowo, Implementasi Daftar Negatif Investasi Terhadap Perusahaan Publik: Study Pada Pt Indosat Tbk-Qtel, Skripsi, FHUi Depok, 2000,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Indonesia, UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

226

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

INTERNET : http://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita-investasi/bkpm-sampaiakhir-september-2016-realisasi-investasi-mencapai-rp-453-triliu Arsdiansyah., Teori-Teori Hukum Investasi dan Penanaman Modal., https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/26/teori-teori-hukuminvestasi-dan-penanaman-modal/ Ateng

syafrudin, Pengertian Perizinan, diakses http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html

dari

Siti

Nur Solechah, Realisasi Desentralisasi Sektor Pertambangan , file:///C:/Users/Y50/Desktop/AE%202016/BIDANG%20EKUINDAGTU R/INVESTASI/KA.BPHN/Info%20Singkat-IV-12-II-P3DI-Juni-201215.pdf,

227

POLICY BRIEF ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM POKJA MEKANISME PERIZINAN DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI DI INDONESIA

A. Pendahuluan Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan

kualitas

kehidupan

dan

warganya.1 Investasi dipandang sebagai diyakini

dapat

meningkatkan

kesejahteraan

semua

salah satu cara yang

kesejahteraan

rakyat

dengan

peningkatan kegiatan pembangunan infrastruktur yang menyerap tenaga kerja, serta memperbaiki infrastruktur seperti listrik yang masih kekurangan di berbagai daerah serta sarana dan prasarana lain yang dapat mendukung pembangunan. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.2

1

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia, penegasan atas hal tersebut terkandung dalam pembukaan UUD 1945 beserta seluruh pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Batang Tubuh UUD yaitu bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pengejawantahan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi di Indonesia diterjemahkan dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Pemakaian asas kekeluargaan sebagai bentuk demokrasi ekonomi Indonesia yang tidak berdasarkan atas individualisme, tetapi untuk mencapai kemakmuran bersama dan sebagai penegasan kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia.(Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah

Perubahan Keempat, (Jakarta : PSHTN FHUI, 2002), hlm. 56)

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2

1

Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan antara lain melalui

kepastian

hukum

dan

perbaikan

infrastruktur

serta

kemudahan tata cara perizinan, dsb. Kepastian hukum tentang penanaman modal diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berusaha mengakomodir perkembangan zaman. Terbitnya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal melahirkan harapan dalam iklim investasi di Indonesia. Disebut demikian karena selama ini undang-undang investasi yang ada dianggap sudah tidak memadahi lagi sebagai landasan hukum untuk menarik investor. Tidak berlebihan jika berbagai pihak menyebut undang-undang penanaman modal cukup kompetitif. Dengan kata lain, berbagai fasilitas yang diberikan kepada investor dalam rangka melakukan investasi cukup menarik. Artinya UU Penanaman Modal dapat dibandingkan (comparable) dengan ketentuan penanaman modal Negara lain.3 Dengan

diberlakukannya

UU

No.

25

Tahun

2007

banyak

perubahan yang terjadi antara lain: semua permohonan penanaman modal (penanaman modal yang memerlukan fasilitas, penanaman modal oleh perorangan atau perusahaan nasional yang bermodalkan asing dan perpanjangan izin PMDN dan PMA lama), diajukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bawah koordinasi BPKM. Terobosan semacam PTSP perlu terus didukung dan dikembangkan. Para

pejabat

yang

mempunyai

otoritas

harus

mengedepankan

semangat melayani, sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi penanam modal. Yang melatarbelakangi pemberian fasilitas atau kemudahan berusaha dengan mengefektifkan kembali PTSP adalah antara lain: Nawa

Cita

yang

ingin

menjadikan

Indonesia

sebagai

Negara

terkemuka dalam kemudahan berusaha; hasil survey kemudahan

3

Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, cetakan kedua, (Bandung: CV. Nuansa Aulia), 2010, hlm.129.

2

Berusaha/EODB dilakukan Bank Dunia terhadap 189 negara atas 10 indikator kemudahan berusaha bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan usaha; RPJMN Tahun 2015-2019: Penurunan prosedur untuk memulai usaha menjadi 7 hari dan 5 prosedur pada tahun 2019; Posisi Indonesia dalam EoDB 2014 (129), 2015 (128), 2016 (109) dan 2017 ditargetkan menjadi peringkat 40 sesuai arahan Presiden R.I.4 Sejatinya peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dikeluarkan

oleh

Pemerintah

akhir-akhir

ini

adalah

untuk

memberikan gairah atau dorongan para investor untuk menanamkan modalnya. Tetapi apakah peraturan perundang-undangan yang ada sekarang

ini

memberikan

yang

jumlahnya

dorongan

kurang

berinvestasi

sangat

atau

banyak

justru

dapat

menghambat

investasi? Intervensi pemerintah terhadap investasi adalah adanya instrument

perizinan,

hampir

semua

kementerian

sektoral

berwenang menetapkan perizinan baik yang bersifat teknis maupun perizinan usaha. Misalnya regulasi dasar agraria, regulasi tentang pendirian

Perseroan

Terbatas,

regulasi

terkait

kelistrikan,

pertambangan, perpajakan, pemerintahan daerah, dll. Hal tersebut bisa menjadikan peraturan menjadi tumpang tindih, inkonsistensi yang bisa menimbulkan kebingungan. Dari kondisi tersebut, perlu untuk menganalisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait investasi. Mengingat bahwa banyaknya regulasi dan tahapan dari investasi yang begitu panjang, focus bahasan adalah pada masalah peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal, perizinan terkait Starting a Business (memulai berusaha) serta mekanisme perizinan. Analisis dan evaluasi mengenai mekanisme perizinan dalam rangka

4

mendukung

kemudahan

berinvestasi

di

Indonesia

ini

Sumber BKPM

3

difocuskan

untuk

menganalisis

dan

mengevaluasi

Peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi, yaitu: 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba 5. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 6. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Dalam

melaksanakan

analisis

dan

evaluasi

hukum

ini

menggunakan beberapa dimensi penilaian, yaitu: 1. Kesesuaian antara norma dengan prinsip dan indikator 2. Tumpang tindih/disharmoni antar pasal dalam UU atau antar pasal antar UU 3. Implementasi Peraturan perundang-undangan

B. Hasil Analisis dan Evaluasi 1. Kesesuaian antara norma dengan prinsip dan indikator a. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, secara substansial aturan dalam UU ini sudah banyak yang memenuhi kesesuaian

terhadap

prinsip

dan

indikator

:

NKRI,

Berkelanjutan, Keadilan, Demokrasi, Kepastian Hukum dan Pencegahan Korupsi. Namun ada beberapa pasal yang telah dianalisis tidak sesuai dengan prinsip dan indikator antara lain : Pasal 10 ayat (1)

tidak memenuhi

indikator keterlibatan 4

masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal lainnya. Sedang Pasal 13 ayat (1) dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi dengan indikator tidak adanya partisipasi substantive masyatakat termasuk masyarakat marginal

dan

pelaku

usaha

kecil

dan

menengah

dalam

pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur. b. Undang-Undang Ketenagakerjaan,

Nomor pada

13

Tahun

dasarnya

2003

sebagian

tentang

besar

telah

memenuhi prinsip dan indikator. Ada beberapa pasal yang tidak memenuhi prinsip dan indikator, misalnya dalam tataran peraturan

pelaksanaan

indikator

tersebut

menjadi

tidak

terpenuhi sebagaimana dalam Pasal 42 s/d Pasal 49 yang pada intinya memperbolehkan penggunaan tenaga kerja asing tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu.Ketentuan Penggunaan tenaga kerja asing ini telah ditindaklanjuti dengan Permenaker No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan Permenaker No. 35 Tahun 2015, dimana awalnya dalam permenaker No. 16 Tahun 2015 pemerintah mempeketat penggunanaan tenaga kerja asing, namun dalam permenaker No. 35 Tahun 2015 sebaliknya pemerintah memperlonggar penggunaan tenga kerja asing. Oleh karena itu dalam tataran paraktis hal ini tidak memenuhi prinsip NKRI. c. UU No 30 tahun 2009 tentang Ketengalistrikan, ada beberapa pasal yang dinilai tidak memenuhi prinsip dan indikator, yaitu :Pasal 3 , Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 13, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi dengan indikator adanya aturan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi 5

(Pasal 10 ayat 2). Pasal ini dinilai

memiliki pemaknaan yang

kabur dan tidak jelas batasannya dengan adanya kata ‘dapat’ di dalamnya.

Membuka

kemungkinan

pelaksanaan

usaha

penyediaan tenaga listrik bisa juga dilakukan dengan terpisahpisah. d. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ada beberapa pasal yang tidak memenuhi prinsip dan indikator,

misalnya

Pasal

52

ayat

(2)

disebutkan

bahwa

Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hectare, frase “luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare, dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 mengandung ketidakadilan, karena dengan luas lahan paling sedikit 5000 hektar yang pasti bisa mengusahaan adalah pengusaha

dan

perseorangan

tidak

mungkin,

pasal

ini

sepertinya sengaja diperuntukkan para pengusaha. e. Sebagian UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tidak memenuhi prinsip dan indikator, seperti pasal 46, pasal 108, pasal 59 ayat (4) pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi dengan indikator adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan

dan

infrastruktur

antara

lain

dalam

proses

penerbitan izin karena Pasal ini telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi Dalam putusannya, Mahkamah menganggap Pasal 59 ayat 4 berten-tangan dengan UUD 1945. Melalui putusan ini, pasal

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya

dan

bagi

pengolahan

limbah

B3

yang

permohonan perpanja-ngan izinnya masih dalam proses harus dianggap

telah

memperoleh

izin".Sehingga

perusahaan 6

pengolahan limbah B3 yang sedang perpanjang izin tidak dapat dikenakan tindak pidana dengan alasan belum memiliki izin. f. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagian besar sudah memenuhi prinsip dan indikator, hanya beberapa pasal yang tidak memenuhi diantaranyaPasal 2 huruf c, Pasal 14 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 57, Pasal 113 dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi dengan indikator adanya aturan yang jelas tentang partisipasi substantif masyarakat, termasuk masyarakat marginal

dan

pelaku

usaha

kecil

dan

menengah,

dalam

pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur. Pasal pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi karena meskipun UU ini mengatur dan berupaya melindungi produk dalam negeri namun tidak membedakan perlakuan bagi pelaku usaha kecil maupun besar.

2. Permasalahan dan Potensi Tumpang tindih/disharmoni antar pasal dalam UU atau antar pasal antar UU: Dari

hasil

penilaian

permasalahan

tindih/disharmonisasi

Peraturan

dan

potensi

tumpang

perundang-undangan,

maka

dapat digambarkan sbb: a. Aspek kewenangan; -

Adanya inkonsistensi antara Pasal Penjelasan

Pasal

2

UU

No.

25

1 angka 1 dengan Tahun

2007

tentang

Penanamaan Modal terkait konsepsi/terminologi penanaman modal. (Revisi Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanamaan Modal) -

Tidak

operasionalnya

pasal-pasal

terkait

izin

usaha

pertambangan (Revisi Pasal 6 ayat 1 huruf f dan g UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba). -

Penyalahgunaan

ijin penjualan dan pengangkutan oleh

pemegang IUP Eksplorasi (Revisi Pasal 43 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba). 7

-

Overlapping

dan

duplikasi

terkait

kewenangan

perizinan

pertambangan antara kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian (Revisi Pasal 104 ayat (2) dengan UU No. 5 Tahun 1984) -

Tidak operasionalnya Pasal 124 ayat (3) UU Minerba terkait Pembatasan usaha jasa pertambangan. (Revisi Pasal 124)

-

Kewenanganinvestasi

di

bidang

ketengalistrikan

terkait

perizinan yang bersifat pengulangan dalam durasi waktu (Revisi

Pasal

5

UU

No

30

Tahun

2009

tentang

Ketenagalistrikan) -

Multi tafsir terhadap Kewenangan 8eratu dalam penyediaan tenga listrik (Revisi Pasal 11 ayat 3 dan ayat (4) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

-

Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan listrik yang diserahkan kepada mekanisme pasar menyebabkan harga tidak terkendali (Revisi Pasal 33 ayat (1) UU Ketengalistrikan.

b. Aspek Hak dan Kewajiban,diantaranya : -

Pengalihan

asset

penanam

modal

kepad

apihak

yang

diinginkan oleh penanam modal menimbulkan ketidakpastian hukum (Revisi Pasal 8 ayat (1) UU NO. 25 Tahun 2007 tentang Penanmaan Modal -

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan 8eratura tanah konflik dengan UU Pokok Agraria (Revisi Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)

-

Konflik antara UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba (Pasal 91) dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Revisi Pasal 28 ayat 1)

-

Ketidakjelasan definisi “perusahaan 8erat” dan/atau “nasional” memberikan entry barieir bagi bebebrapa pelaku usaha yang sebenarnya mempunyai kompetensi lebih baik (Revisi Pasal 127 UU No4 Tahun 2009 tentang Minerba)

-

Tidak operasionalnya ketentuan dalam Pasal 170 UU Minerba terkait

kewajiban

bagi

pemgang

KK

untuk

melakukan 8

pemurnian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 103 ayat (1). (Revisi Pasal 170) -

Pemahaman definisi mogok kerja menimbnulkan multitafsir (Revisi Pasal 1 ayat( 23) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

-

Ketentuan

tentang

Perjanjian

Kerja

Waktu

Tertentu

menimbulkan multi tafsir (Revisi Pasal 56 ayat (1) UU No. 13 Thaun 2003 tentang Ketenagakerjaan. -

Istilah

perpanjangan

dan

pembartuan

yang

berpotnesi

multitafsir (Revisi Pasal 59 ayat (50 dan ayat (6) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan. -

Meknaisme PHK yang membutuhkan proses dan waktu panjang yang berpotensi merugikan kedua belah piha (pekerja dan pengusaha (Revisi Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan.

-

Jumlah pesangon yang diberikan menimbulkan ketidakpastian kompensasi (Revisi Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan.

-

Adanya ketidakadilan dalam pemberian kompensasi antar PHK yang disebabkan pelanggaran dan PHK karena pengunduran diri

(Pasal

161

UU

No.

13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan) -

Perbedaan

penafsiran

terkait

ketentuan

tentang

uang

penggantian hak (pesangon) (Revisi Pasal 163 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). -

Ketentuan Pasal 10 bertentangan dengan putusan MK No 001001-022.PUU-I/2003 tgl 15 Des 2004 yg telah membatalkan Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) serta Pasal 68 UU No. 20 Tahun 2002

tentang

Ketengalistrikan

terkait

dengan

usaha

penyediaan tenaga (Cabut Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan) -

Pengaturan

persyaratan

teknik

pemenuhan

standar

ketengalistrikan perlu mengacu pada UU No. 20 Tahun 2014 9

tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Revisi Pasal 46 ayat ) huruf c) -

Kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah membuat dan melaksanakan kajian strategis lingkungan hidup tidak disertai sanksi (Revisi Pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

-

Pengalokasian anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup yang tercemar/rusak dengan tidak memberikan sanksi yang tegas bagi pencemarnya (Revisi Pasal 46 UU No. 32 Tahun 2009

tentang

Perlindungan

dan

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup) c. Aspek Perlindungan, diantaranya : -

ketentuan outsorcing yang multitafsir sehingga menimbulkan konflik antar pekerja dan pengusaha (Revisi Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)

-

Ketentuan tentang istirahat panjang tidak jelas sehingga tidak operasional (Revisi Pasal 79 ayat (4) UU no. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan)

-

Penetapan

Wilayah

Pencadangan

Negara

(WPN)

menjadi

Wilayah Usaha Pertambangan Khusu (WUPK) yang berada dalam hutan konservasi

(Pasal 27) berbenturan dengan UU

No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati (Revisi Pasal 8) -

Pemahaman terkait azas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal 10eratu (Revisi Pasal 3 ayat (1)) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)

-

Ketidakkonsitenan pengaturan dalam UU dengan 10eraturan pelaksanaannya terkait penggunaan tenaga kerja asing (Revisi Pasal 42 UU No. 13 Thaun 2003 tentang Ketengakerjaan dan Pasal 10 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)

d. Aspek Penegakan Hukum, diantaranya :

10

-

Tidak efektifnya sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan (Revisi Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

3. Hasil

penilaian

berdasarkan

efektivitas

implementasi

11eraturan perundang-undangan: a. Deregulasi kemudahan berusaha 1. Strarting Business 2. Pendaftaran Property (Registering Property) 3. Perbaikan perizinan terkait pendirian bangunan 4. Perbaikan penyambungan listrik 5. Perbaikan perdagangan lintas negara 6. Perbaikan perlindungan terhadap investor minoritas 7. Perbaikan penyelesaian perkara kepailitan 8. Perbaikan akses perkreditan 9. Perbaikan pembayaran pajak 10. Perbaikan penegakan kontrak

b. Sampai dengan tahun 2015, ada 14 Kementerian/Lembaga yang telah menyerahkan kewenangan terkait perizinan ke BKPM. c. Perbaikan Regulasi Kemudahan Berusaha / EODB Indonesia 2017 ada 37 Peraturan Perundang-undangan. d. Draf Perbaikan Regulasi Kemudahan berusaha/EODB Indonesia Tahun 2017 berjumlah 3 praturan perundang-undangan.

C. Rekomendasi 1. Dari 37 pasal hasil penilaian kesesuaian norma dengan prinsip dan indikator, ada beberapa pasal yang tidak memenuhi yaitu antara lain :  Perlu revisi Pasal 10 ayat 1Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana tidak memenuhi prinsip 11

keadilan dan

Pasal 13 ayat (1) tidak memenuhi prinsip

demokrasi.  Perlu revisi Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena tidak memenuhi prinsip NKRI dan Pasal 16,

Pasal 27 tidak

memenuhi prinsip demokrasi.  Perlu revisi Pasal 3, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 13UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan karena tidak memenuhi prinsip NKRI, Pasal 10 ayat (1,2) tidak memenuhi prinsip Demokrasi, dan Pasal 11 ayat (1) tidak memenuhi prinsip NKRI.  Perlu revisi Pasal 6 ayat 1 huruf e jo Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 huruf bUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral

dan

batubara

karena

tidak

memenuhi

prinsip

Demokrasi, Pasal 52 ayat (1) tidak memenuhi prinsip demokrasi, Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal

75 ayat (4) tidak memenuhi

prinsip demokrasi.  Perlu revisi Pasal 15Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan

dan

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

karena tidak memenuhi prinsip Kepastian Hukum, Pasal 46 tidak memenuhi prinsip Berkelanjutan, Pasal Pasal 108 tidak memenuhi prinsip Berkelanjutan, Pasal 59 ayat (4) tidak memenuhi prinsip Demokrasi, dan Pasal 95 ayat (1) tidak memenuhi prinsip Demokrasi.  Tidak ditemukan ketidaksesuaian norma dengan prinsip dan indikator dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Perlu revisi Pasal 35 ayat (1) huruf h, Pasal 49 ayat 4 dan Pasal 54 ayat (1) huruf a karena tidak memenuhi prinsip Kepastian Hukum dan Pasal 2 huruf c, Pasal 14 ayat (1)), Pasal 20 ayat (1), Pasal 57, Pasal 113 tidak memenuhi prinsip Demokrasi.

12

2. Pasal-pasal yang berpotensi tumpang tindih/disharmonisasi adalah sbb: a. Aspek kewenangan  Pasal 1 angka 1 dengan Penjelasan Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanamaan Modal.  Pasal 6 ayat 1 huruf f dan g

UU No. 4 Tahun 2009 tentang

Minerba.  Pasal 43 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba.  Pasal 104 ayat (2) UU No. 30/2009 Tentang Ketengalistrikan dengan UU No. 5 Tahun 1984  Pasal 124 ayat (3) UU Minerba.  Pasal 5 UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.  Pasal 11 ayat 3 dan ayat (4) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.  Pasal 33 ayat (1) UU Ketengalistrikan. b. Aspek Hak dan Kewajiban,diantaranya :  Pasal 8 ayat (1) UU NO. 25 Tahun 2007 tentang Penanamaan Modal  Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal  Pasal 91 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan Pasal 28 ayat 1UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  Pasal 127 UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba.  Pasal 170 UUNo 4 Tahun 2009 tentang Minerba.  Pasal 1 ayat (23) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  Pasal 56 ayat (1) UU No. 13 Thaun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  Pasal 59 ayat (50 dan ayat (6) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan.  Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan.  Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan.  Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 13

 Pasal 163 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.  Pasal 46 ayat huruf c UU No. 30/2009 Tentang Ketengalistrikan  Pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Pasal 46 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. c. Aspek Perlindungan, diantaranya : 

Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.



Pasal 79 ayat (4) UU no. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan.



Pasal 27 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerbaberbenturan dengan Pasal 8UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati



Pasal 3 ayat (1)) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal



Pasal 42 UU No. 13 Thaun 2003 tentang Ketengakerjaan dan Pasal 10 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

d. Aspek Penegakan Hukum, diantaranya : 

Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

14

LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM MENGENAI MEKANISME PERIZINAN DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI DI INDONESIA

Recommend Documents