LAMPIRAN KUESIONER 1: ( Diisi oleh karyawan) BAGIAN A Kami mohon kesediaan bapak/ibu/sdr/i untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini, dengan cara mengisi tempat yang telah disediakan atau memberi tanda silang (x) pada salah satu kotak jawaban yang telah disediakan. Jawaban bapak/ibu/sdr/i atas pertanyaan berikut ini akan memberikan informasi yang berguna bagi penelitian ini. 1) Nama koperasi :___________________________ 2) Nama responden :___________________________ 3) Umur :________ tahun 4) Jenis kelamin* : Laki-laki Perempuan 5) Pendidikan terakhir* : SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Diploma Sarjana Pascasarjana 6) Umur Koperasi ini : _______ tahun 7) Anda telah menjadi karyawan dalam koperasi ini : _______ tahun
BAGIAN B Mohon kesediaan bapak/ibu/sdr/i untuk memilih jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan kenyataan yang dirasakan, dengan memberikan tanda silang (x) pada salah satu pilihan jawaban yang dianggap mewakili sikap atau persepsi bapak/ibu/sdr/i berikut ini. SUB BAGIAN B.1: SERVANT LEADERSHIP Pertanyaan berikut ini berkaitan dengan Gaya Kepemimpinan tempat bapak/ibu/sdr/i bekerja yang terdiri dari dimensi orientasi karakter, orientasi masyarakat, orientasi tugas, dan orientasi proses.
No.
Pertanyaan
Pilihan Jawaban a b c d e a b c d e a b c d e
Skor 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat rendah Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat rendah Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat rendah
a b c d e a b c d e a b c d e
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat rendah Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat rendah Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat rendah
Orientasi Karakter 1
2
3
Bagaimanakah tingkat ketulusan pimpinan dalam membina karyawan?
Bagaimanakah tingkat perhatian pimpinan jika menerima kritik yang diberikan bawahan?
Bagaimanakah tingkat keinginan pimpinan dalam membantu menyelesaikan tugas karyawan? Orientasi Masyarakat
4
Bagaimanakah perhatian pimpinan terhadap pelanggan dan masyarakat sekitar?
5
Bagamanakah frekuensi pimpinan dalam mempelopori kegiatan yang berdampak pada kemandirian ekonomi masyarakat sekitar?
6
Bagaimanakah frekuensi pimpinan dalam memberikan kesempatan kerjasama ekonomi dengan masyarakat sekitar?
Orientasi Tugas
7
8
9
Bagaimanakah keinginan dan visi pimpinan dalam memajukan koperasi?
Bagaimanakah usaha pimpinan dalam menyusun rencana kerja dan tujuan yang ingin dicapai koperasi?
Bagaimanakah usaha pimpinan dalam menyelesaikan masalah yang ada di koperasi?
a b c d e a b c d e a b c d e
Skor 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat rendah Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat rendah Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat rendah
a b c d e a b c d e a b c d e
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat rendah Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat rendah Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat rendah
Orientasi Proses
10
11
12
Seberapa besar tingkat kepercayaan karyawan terhadap pimpinan sehingga pantas menjadi panutan bagi para karyawan?
Seberapa besar usaha pimpinan dalam membentuk tim kerja untuk menyelesaikan pekerjaan?
Seberapa besar pimpinan memberikan kesempatan pada karyawan untuk ikut dalam pengambilan keputusan?
SUB BAGIAN B.2: BUDAYA ORGANISASI Pertanyaan berikut ini berkaitan dengan sistem makna yang dianut oleh anggota organisasi (pimpinan dan karyawan koperasi) dan membedakan organisasi (koperasi) tsbdengan yang lain. No.
Pertanyaan
Pilihan Jawaban
Penghindaran atas ketidakpastian
13
Seberapa sering anda berusaha untuk menjaga dan mempertahankan organisasi terhadap penyimpangan ?
14
Pernahkan anda menerima ide dari luar terkait dengan tempat anda bekerja?
Skor a b c d e a b c d e
Maskulin dan feminin
15
Dibandingkan karyawan wanita, apakah karyawan pria lebih sering yang berprestasi dibandingkan karyawan wanita?
16
Dibandingkan karyawan wanita , apakah karyawan pria lebih sering berhasil secara material?
17
Dibandingkan karyawan wanita, seberapa sering karyawan pria menghargai persahabatan?
a b c d e a b c d e a b c d e
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Skor 5 4 3 2 1
Sangat sering Sering Sedang Jarang Tidak pernah Sangat sering Sering Sedang Jarang Tidak pernah Sangat sering Sering Sedang Jarang Tidak pernah
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Sangat sering Sering Sedang Jarang Tidak pernah Sangat sering Sering Sedang Jarang Tidak pernah
a b c d e a b c d e
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Sangat sering Sering Sedang Jarang Tidak pernah Sangat sering Sering Sedang Jarang Tidak pernah
a b c d e
5 4 3 2 1
Sangat sering Sering Sedang Jarang Tidak pernah
Individualisme dan kebersamaan
18
Seberapa sering karyawan berupaya dalam menjaga diri dan kelompok terhadap gangguan yang muncul dari luar tempat anda bekerja?
19
Seberapa sering anda meminta perlindungan pada tempat anda bekerja ketika anda menghadapi gangguan atau kesulitan yang berasal dari luar? Jarak kekuasaan
20
Seberapa sering anda berhubungan dengan pimpinan, untuk membicarakan masalah pekerjaan?
21
Seberapa sering pimpinan memberikan wewenang/ kekuasaan terhadap anda dalam menyelesaikan masalah di kantor?
a b c d e
5 4 3 2 1
Sangat sering Sering Sedang Jarang Tidak pernah
SUB BAGIAN B.3: KEPUASAN KERJA Kepuasan kerja adalah sikap atau derajat kepuasan karyawan koperasi terhadap berbagai dimensi yang berhubungan dengan pekerjaan
No
Pertanyaan
Pilihan Jawaban
Pekerjaan Itu Sendiri
22
Apakah pelatihan bagi karyawan yang diadakan sudah sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan diri ?
23
Apakah jenis pekerjaan yang diberikan kepada karyawan sudah sesuai dengan tanggung jawabnya (tupoksinya)?
24
Apakah jenis pekerjaan yang diberikan kepada anda sudah sesuai dengan kemampuan anda?
25
Apakah jenis pekerjaan yang diberikan Kepada anda sudah sesuai dengan dengan minat Anda ?
Skor a b c d e a b c d e a b
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4
Sangat sesuai Sesuai Sedang Kurang sesuai Tidak sesuai Sangat sesuai Sesuai Sedang Kurang sesuai Tidak sesuai Sangat sesuai Sesuai
c d e a b c
3 2 1 5 4 3
Sedang Kurang sesuai Tidak sesuai Sangat sesuai Sesuai Sedang
d e
2 1
Kurang sesuai Tidak sesuai
a b c d e a b c d e
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Sangat sesuai Sesuai Sedang Kurang sesuai Tidak sesuai Sangat sesuai Sesuai Sedang Kurang sesuai Tidak sesuai
a b c d e a b c d e
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Sangat sesuai Sesuai Sedang Kurang sesuai Tidak sesuai Sangat sesuai Sesuai Sedang Kurang sesuai Tidak sesuai
Gaji
26
27
Apakah gaji yang Anda dapatkan telah sesuai dengan apa yang telah Anda kerjakan?
Apakah sistem penggajian di tempat kerja Anda telah sesuai dengan apa yang diinginkan?
Kesempatan Promosi
28
Apakah bekerja di kantor ini sudah sesuai dengan keinginan anda untuk mengembangkan karir atau promosi jabatan?
29
Apakah konsep kepimpinan atasan sesuai dengan keinginan Anda untuk mengembangkan karir disini?
No
Pengawasan
30
Apakah tindakanan atasan Anda dengan menyediakan waktu untuk mendiskusikan permasalahan pekerjaan yang dihadapi dengan melibatkan karyawan sudah sesuai dengan harapan anda?
31
Apakah atasan Anda dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan pekarjaan kepada karyawan sudah sesuai dengan harapan?
Skor a b c d e a b c d e
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Sangat sesuai Sesuai Sedang Kurang sesuai Tidak sesuai Sangat sesuai Sesuai Sedang Kurang sesuai Tidak sesuai
a b c d e a b c d e
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Sangat sesuai Sesuai Sedang Kurang sesuai Tidak sesuai Sangat sesuai Sesuai Sedang Kurang sesuai Tidak sesuai
Rekan Kerja
32
Apakah kesediaan rekan kerja Anda mendiskusikan teknis pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan harapan anda?
33
Apakah rekan kerja Anda sering membantu secara teknis pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik kepada karyawan lainnya?
..................................................................................................
KUESIONER 2 : (Diisi oleh Ketua Koperasi) BAGIAN A Kami mohon kesediaan bapak/ibu/sdr/i untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini, dengan cara mengisi tempat yang telah disediakan atau memberi tanda silang (x) pada salah satu kotak jawaban yang telah disediakan. Jawaban bapak/ibu/sdr/i atas pertanyaan berikut ini akan memberikan informasi yang berguna bagi penelitian ini. 1) Nama koperasi 2) Nama responden 3) Umur 4) Jenis kelamin*
:___________________________ :___________________________ :________ tahun : Laki-laki Perempuan 5) Pendidikan terakhir* : SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Diploma Sarjana Pascasarjana 6) Umur Koperasi ini : ______ tahun 7) Anda telah menjadi ketua/pengurus pada koperasi ini selama : _______ tahun
*) Lingkari salah satu jawaban
BAGIAN B : KINERJA ORGANISASI *) Lingkari salah satu jawaban No.
1
Pertanyaan Badan usaha aktif Seberapa besar mekanisme manajemen di koperasi ini dijalankan sesuai dengan ketentuan ?
2
Seberapa besar fungsi pengawasan di koperasi ini berjalan dengan baik ?
3
Seberapa besar realisasi Rencana Kerja (RK) Rencana Anggaran, Pendapatan dan Belanja (RAPB) Koperasi berjalan selama ini ?
4
Kinerja usaha yang semakin sehat Menurut Anda, seberapa besar struktur permodalan koperasi?
5
Seberapa besar kemampuan keuangan koperasi, dalam penyediaan dana ?
6
Menurut Anda, bagaimana jumlah asset yang dimiliki koperasi ?
7
Menurut Anda, seberapa besar peningkatan volume usaha di koperasi?
8
Seberapa besar peningkatan kapasitas produksi di koperasi ini?
9
Seberapa besar peningkatan keuntungan Koperasi ini ?
Pilihan Jawaban
a b c d e a b c d e a b c d e
Skor 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Sangat besar Besar Sedang Kecil Sangat kecil Sangat besar Besar Sedang Kecil Sangat kecil Sangat besar Besar Sedang Kecil Sangat kecil Sangat besar Besar Sedang Kecil Sangat kecil Sangat besar Besar Sedang Kecil Sangat kecil Sangat besar Besar Sedang Kecil Sangat kecil Sangat besar Besar Sedang Kecil Sangat kecil Sangat besar Besar Sedang Sedikit Sangat Sedikit Sangat besar Besar Sedang Kecil Sangat kecil
10
11
Kohesivitas dan partisipasi anggota Apakah keterikatan anggota koperasi dengan anggota lain dan koperasi sangat besar ?
Seberapa besar transaksi anggota di koperasi ini ?
12
Orientasi pada pelayanan anggota Seberapa besar kesesuaian antara layanan koperasi dengan kepentingan anggota?
13
Pelayanan kepada masyarakat Seberapa besar usaha koperasi ini dapat menyerap tenaga kerja setempat?
14
Seberapa besar kegiatan usaha koperasi ini dapat dinikmati oleh masyarakat?
15
Seberapa besar pengaruhnya kegiatan koperasi ini dalam mengurangi kemiskinan di wilayah ini ?
16
17
Kontribusi terhadap pemerintah daerah Seberapa besar tingkat ketaatan koperasi dalam membayar pajak?
Seberapa besar dukungan sumberdaya koperasi dalam kegiatan pembangunan daerah?
a b c d e a b c d e
Skor 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Sangat besar Besar Sedang Kecil Sangat kecil Sangat besar Besar Sedang Kecil Sangat kecil
a b c d e
5 4 3 2 1
Sangat besar Besar Sedang Kecil Sangat kecil
a b c d e a b c d e a b c d e
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Sangat besar Besar Sedang Kecil Sangat kecil Sangat besar Besar Sedang Kecil Sangat kecil Sangat besar Besar Sedang Kecil Sangat kecil
a b c d e a b c d e
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Sangat besar Besar Sedang Kecil Sangat kecil Sangat besar Besar Sedang Kecil Sangat kecil
HASIL ANALISA SEM :
,03
,02
e1
e2
1
1
X1.1
,05
,03 e4
e3
1
1
X1.2
X1.3
X1.4
1,00 ,40,89 ,05,84 Servant Leadership (X1)
,21 ,03 1 d1 ,04 1 d2 ,05 1 d3 ,06 1 d4 ,06 1
,02
,04 Y2.1 u2
Y1.1
,87 1,56
Y1.2
,46
1,04 1,06 1,00 Y1.4
Kepuasan Kerja (Y1)
Y1.3
d5
1 ,02
Y1.5
,33
,46
u1
,02 ,70
Budaya Organisasi (X2)
1,13
X2.1
X2.2
1 ,02 e5
1,29 1 ,02
e6
X2.3
1
1,00 X2.4
1 ,02
,04 e7
e8
Goodness of Fit Model Chi Square =201,350 Sig Prob =,002 Chi Square DF=1,370 RMSEA=,053 GFI=,872 AGFI=,834 TLI=,901 CFI=,915
1,00 1 ,67 ,96
Kinerja Organisasi (Y2)
,17
1 d6
,07
d7
,15
d8
,26
d9
,06
1 Y2.2
1 Y2.3
2,21 1,53 Y2.4 1,31
1 1
Y2.5
d10
1 Y2.6
,10
d11
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 22/PER/M.KUKM/IV/2007 TENTANG PEDOMAN PEMERINGKATAN KOPERASI
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Menimbang
:
a. bahwa pengukuran kinerja koperasi yang selama ini dilakukan dengan sistim klasifikasi belum dapat meningkatkan kepercayaan pihak terkait terhadap koperasi, sehingga diperlukan penyempurnaan pengukuran kinerja koperasi secara lebih menyeluruh, transparan dan obyektif yang diselenggarakan oleh lembaga independent, b. bahwa dalam rangka menyempurnakan pengukuran kinerja koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penyesuaian penilaian dengan sistim pemeringkatan koperasi; c. bahwa untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi; 5. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam; 6. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Nomor 70/KEP/MENEG/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PEMERINGKATAN KOPERASI
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. 3. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tentang Perkoperasian.
4. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. 5. Pemeringkatan Koperasi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran yang obyektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi. 6. Koperasi Berkualitas adalah koperasi sebagai badan usaha aktif yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.
Bagian Kedua Tujuan Pasal 2 Tujuan pemeringkatan koperasi adalah : a. mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu. b. menetapkan peringkat kualifikasi koperasi. c. mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat. BAB II MEKANISME PEMERINGKATAN KOPERASI Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pemeringkatan Pasal 3 Ruang lingkup pelaksanaan mekanisme sebagai berikut :
pemeringkatan
1. melakukan penggalian data; 2. melakukan pengolahan data; 3. menyiapkan lembar hasil pemeringkatan.
koperasi
dilakukan
dengan
Bagian Kedua Penilaian Pasal 4 (1) Pelaksanaan pemeringkatan koperasi didasarkan kepada penilaian terhadap 6 (enam) aspek koperasi berkualitas, yang terdiri dari : a. Aspek Badan Usaha Aktif, ditunjukkan dengan berjalannya mekanisme manajemen koperasi, seperti rapat anggota tahunan (RAT), audit, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, aktivitas bisnis berjalan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. b. Aspek Kinerja Usaha Yang Semakin Sehat, ditunjukkan dengan membaiknya struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, penambahan aset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan. c. Aspek Kohesivitas dan Partisipasi Anggota, ditunjukkan dengan keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi, dalam hal rasa tanggung renteng atau kemauan untuk berbagi resiko (risk sharing), tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya, seperti rasio peningkatan jumlah anggota, prosentase kehadiran dalam rapat anggota, prosentase pelunasan simpanan wajib, dan prosentase besaran simpanan sukarela. d. Aspek Orientasi Kepada Pelayanan Anggota, ditunjukkan dengan beberapa hal, seperti keterkaitan antara usaha koperasi dengan usaha anggota, kegiatan penerangan dan penyuluhan terkait dengan usaha anggota, kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota serta besaran transaksi usaha yang dilakukan antara koperasi dengan usaha anggotanya. e. Aspek Pelayanan Kepada Masyarakat, ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat. f.
Aspek Kontribusi Terhadap Pembangunan Daerah, ditunjukkan dengan ketaatan koperasi sebagai wajib pajak dalam membayar pajak serta berbagai bentuk dukungan sumberdaya terhadap kegiatan pembangunan daerah.
(2) Pelaksanaan pemeringkatan koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan kriteria dan indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
Bagian Ketiga Lembaga Penilai Pemeringkatan Koperasi Pasal 5 (1) Pelaksana pemeringkatan koperasi adalah Lembaga Independen yang memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidangnya. (2) Penetapan Lembaga Independen sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
BAB III PERSYARATAN KOPERASI Pasal 6 Pemeringkatan koperasi dilaksanakan bagi koperasi yang memenuhi syarat sebagai berikut : a. Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder b. Berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun c. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
BAB IV PENETAPAN HASIL PEMERINGKATAN Pasal 7 Penetapan hasil pemeringkatan koperasi dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut : a. Keputusan hasil pemeringkatan koperasi untuk Tingkat Nasional ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. b. Keputusan hasil pemeringkatan koperasi untuk Tingkat Propinsi ditetapkan oleh Gubernur. c. Keputusan hasil pemeringkatan koperasi untuk Tingkat Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
Pasal 8 Hasil pemeringkatan koperasi ditetapkan dalam 5 (lima) klasifikasi kualitas : a. Koperasi dengan kualifikasi ”Sangat Berkualitas”, dengan jumlah penilaian diatas 419. b. Koperasi dengan kualifikasi ”Berkualitas”, dengan jumlah penilaian 340 sampai dengan 419. c. Koperasi dengan kualifikasi ”Cukup Berkualitas”, dengan jumlah penilaian 260 sampai dengan 339. d. Koperasi dengan kualifikasi ”Kurang Berkualitas”, dengan jumlah penilaian 180 sampai dengan 259. e. Koperasi dengan kualifikasi ”Tidak Berkualitas”, dengan jumlah penilaian kurang dari 180.
Pasal 9 Keputusan Hasil Pemeringkatan Koperasi bersifat final dan berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Dengan dikeluarkannya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 129/KEP/M.KUKM/ XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi dan seluruh peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VI PENUTUP Pasal 11 Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di pada tanggal
Jakarta 16 April 2007 Menteri Negara,
Suryadharma Ali
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Nomor : 06/Per/M.KUKM/III/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 22/PER/M.KUKM/IV/2007 TENTANG PEDOMAN PEMERINGKATAN KOPERASI MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Menimbang
:
a. bahwa untuk lebih menjamin keberhasilan pelaksanaan pemeringkatan koperasi, perlu meningkatkan peran pemerintah daerah dan memperjelas status lembaga pemeringkat dalam kegiatan pemeringkatan koperasi; b. bahwa berdasarkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 22/PER/M.KUKM/ IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
3. Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; 5. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian; 6. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 7
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 22/KEP/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 22/PER/ M.KUKM/IV/2007 TENTANG PEDOMAN PEMERINGKATAN KOPERASI.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 22/Per/M.KUKM/ IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi, diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
”Pasal 5 (1) Pelaksana Pemeringkatan Koperasi adalah Lembaga Independen yang memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidangnya. (2) Penetapan Lembaga Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang dalam pelaksanaannya untuk tingkat nasional didelegasikan kepada Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; untuk tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota didelegasikan kepada Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi, Kabupaten, Kota”. 2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan Pasal 5 A, 5 B, 5 C, dan 5 D, yang berbunyi sebagai berikut : “Pasal 5 A (1) Kedudukan Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2), adalah sebagai pihak ketiga yang bekerja berdasarkan kode etik jabatan/fungsinya, yang melakukan kegiatan pemeringkatan koperasi atas dasar kontrak kerja antara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi di Provinsi, Kabupaten, Kota. (2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi karena penugasannya dan jabatannya adalah pihak yang bertanggung jawab atas keabsahan dari hasil penilaian kinerja koperasi yang dibuatnya. Pasal 5 B (1) Tugas pokok Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 A adalah melaksanakan pemeringkatan koperasi, yang meliputi penelitian dan penilaian serta penyajian laporan hasil penilaian kinerja koperasi secara obyektif dan transparan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi dan peraturan ini, yang meliputi : a.
melakukan penggalian data;
b.
melakukan pengolahan data;
c.
menyampaikan laporan hasil pemeringkatan dan rekomendasi pembinaan koperasi kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM dan atau Dinas/Instansi yang membidangi koperasi dan UKM Provinsi, Kabupaten, atau Kota.
(3) Penyajian laporan hasil penilaian pemeringkatan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berisi laporan survey dalam bentuk dokumen hasil penilaian, mulai dari persiapan, proses penelitian dan hasil penilaian kinerja koperasi serta mapping rekomendasi pemeringkatan koperasi secara sistematis dan transparan.
Pasal 5 C Untuk dapat ditetapkan sebagai Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Lembaga atau perusahaan yang melakukan kegiatan konsultan dan atau penelitian yang menguasai bidang manajemen mutu dan memperoleh sertifikasi. b. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, profesional dan memadai serta memiliki keahlian melakukan pemeringkatan koperasi. c. Berpengalaman kerja di bidang survey, penelitian dan atau penilaian dengan melampirkan company profile dan surat pernyataan bebas konflik dari lembaga independen. Pasal 5 D Persyaratan dan tatacara sertifikasi Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 C diatur lebih lanjut oleh Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah”. 3. Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : ”Pasal 7 Penetapan hasil pemeringkatan koperasi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : a. Keputusan hasil pemeringkatan koperasi untuk koperasi Tingkat Nasional ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
c.q. Deputi Bidang Kelembagaan Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. b. Keputusan hasil pemeringkatan koperasi untuk koperasi Tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur c.q. Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/D.I. c. Keputusan hasil pemeringkatan koperasi untuk koperasi Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota c.q. Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota. d. Dalam hal Gubernur, Bupati atau Walikota belum dapat melaksanakan kegiatan pemeringkatan koperasi, maka kegiatan pemeringkatan koperasi tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat dilakukan oleh Kementerian Nagara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah c.q. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah”.
Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2008 Menteri Negara
Suryadharma Ali