PERATUMN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUI(OTA JAKARTA
NOMOR 17r
TAHUN 2009
TENTANG.
ORGANISASI DAN TATA KERJA IGBUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
bahwa urrtuk malaksanakan ketentuaq Pasal 151 Feraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, per!u menetapkan Peraturan Gubernur tenfang OrEanisasi dan Tata Ke{a Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
Mengingat
l.
Undang-Undang Nomor
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang l(euangan lrlegara;
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pen bentukarr Peraturan Perundang-undangan;
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Per,eriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang .Sistem Ferencanaan Pembangunatr Nasional
B Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 43 Tahun 1999;
:
7. Undang-undang Norror 32 rahun 2004 tentang Femerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir de'lgar. [Jndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
B. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Frovinsi Daerah K,tusus lbukota Jakarta rebagai lbukota frlcgara l(esatuan Republik lnConesia;
2
e' 10'
11
Ffil?tlillg,F""#iiljfi:n#,"51;,i, 10 rahun 1es4 tenrang fiStltru?? fi"u#ftnon
Jabaran
Nomor 58 rahun 2005 renrang pengeroraan
z00o tenrang pengeroraan !"[5]* Eiiiiu:hff'fi!!sx,#"*:,r terah diy:rrah "dilG;; Nomor ae r.h,lfl?b'Ta Peraturan pem_erintah g Tahr_ 2006 tentang Pelaporan xeir?rigEno'"i'kii[ij" Nomor peratuian'pemerintah
12.
Instansi pemerrntaA!
13.
Ip
r {.
[:J311{'F.,l3llili]:11 ^ pemerintahan r
3
i#
B ra h u n jl'g p f -, -reqra n s - e Pe m erin ta h a t ril!1s,jl "'-i,;iJt "" " ;
14.
[3ltfi33"[?g.'fi"?tfil Nomor 3e rahun 2007 tenrairs
15.
Fsl3iuf,L f"e;ge;intarr Nomor 41 rahun 2007 tenrang orsanisasi
16.
Peraturan Menteri
?:tll.
Ne_geri Nomor
178FJA#!*,y:,i""t_?l's::,ifr
tu 1s'
pengeloraan
13 l_atrun 2006
53"3#p"[?xp"''1"'F""*#rs':rn"":i;m:lcd"nnlfi
tentan
,tilai;b;
,f
[J;l?iiB:3,.'"[*fl f"opol,[3?ii:q,,[:1, F8lX'3''3!;trt"",:3[n#"6"rTrrf, rahun 2oo7 renrans i,okok-pokok B:t"?:i{|"
Daerah Nomor 10 Tahun'2008 renrans orsanisasi peranskat
MEMUTUSMN
Menetapkan,
I
:
[f50FHff*^8ffifi[THl*lRHFtifrfffig0Hig0sr BAB
DAN
rArA KERJA
I
KETENTUAN IJMUM Pasal i Dalam Peraturan Guberrrur ini yang dimal<,sud ciengan 1. Daerah adalah Frovinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, .
'
ffmtHi",3,ifJ3f, Fg**,*t"?i3gJundun
' t
f"ylfril."r
Perar r;kat Daerah sebagai
adarah Kepara Daerah provinsi Daerah Krrusus rbukota
ir",[1-fi3|.p,ff*n adarah sekrerairiar Deerah provinsi Daerah Khusus
5. sekretaris Daerah adarah sekretaris provinsi rJij LL_,,p sqerqrr Daerah r_ruvilr5t Daerah lbukota Jakarta.
Khusus
6. Asisten
Pemerintahan adarah. Asisten pemerintahan sekretaris Daerah Provinsi Daerah xnusus tbu['oid E"diia
7. Kabupaten Administrasi. adarah Kabupaten Adrninistrasi Seribu provinsi Daerah KhGu;lbukot? ru*urtr.
Kepurauan
8.
Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
9. Dewan Kabupaten adalah Dewan Kabupaten Kabupaten Administrasi. 10. sekretariat Kabupaten adalah sekretariat Kabupaten !{abupaten Administrasi. 11. sekretaris Kabupaten adalah sekretaris Kabupaten Kabupaten Administrasi, 12. Asisten Femerintahan dan liesejahteraan Masyaral
Asisten Perekonomian, Administrasi dan pembangunan adalah Asisten Perekonomian, Administrasi dan pembangunan selretaris Kabupaten.
14. Suku Dinas adalah Suku Dinas pada Kabupaten Adnrinistrasi. 15. Kantor adalah Kantor pada Kabupaten Administrasi. 16.
satuan Polisi Pamong Praja Kabup'aten Administrasi yang selanjutnya satpgl, PP Kabupaten Administrasi adatah satuin nYorisi r;imofig {isqfut Praja pada Kabupaten Administrasi;
17. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Administrasi. 18. Kelurahan adalah l(elurahan di Kabupaten Adminisfrasi. 19. Camat adalah Camat di Kalrupaten Administrasi.
20. Luralr adalah Lurah di Kabupaten Administrasi. BAB
II
KEDUDUMN, TUGAS DAN
FUNGSI
J
a
Pasal 2 ,.1)
Kabupaten Administrasi merupakan unsur pelaksana tugas pemerintahan
daerah (?)
di wilayah l(abupaten Administrasi.
Kabupaten Administrasi dipimpin oleh seorang Bupaii yang herkedudukan
di bawalr dan bertanggung jar^rao keparJa Gube'nuinreiarui sekretaris
Daerair.
:
(3)
Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan olelr Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
(4)
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Bupati.
. : (1)
Pasal 3
Kabupaten Administrasi melaksanakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan sebagian tugas pemerirrtahan yang dilimpahkan dari Gubernur.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kabupaten Administr:asi mempunyaifr_,ngsi
a' b.
c.
d. e.
:
penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kabupaten Administrasi; pelaksanaan tugas pemerintahan yang clilimpahkan oleh Gubernur; pengettdalian.operasional pemelihlraan ketenteraman dan ketertiban
dan penegakkan peraturdn Daerah dan peraturan"eunernur
crlen
Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Administrasi; pengoordinasign periyusuhan R"hcana Kerja dan Anggaran (RKA)
Suku Dinas, Kantor dan satuan porisi pamong prai; rcinu'pitlri Administrasiserta Kecamatan : , pemantauan pelaksanaan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DpA) suku Dinas, Kantor dan satuan polisi pamongr pr# KabLipatei Administrasi serta Kecamatan : pengendalian, pemantauan dan evaluasi peraksanaan operasional lygas.dan fungsi suku Dinas, Kantor dan satuan nori*i n"'"nong Fraja Kabupaten Adininistrasi serta Kebarnatan : -- ' pengg.Fbangan.pengelolaan sumber daya kelauian; pemeliharaan dan pelestarian sumbei daya kelautan, pulau llan pantai; pemblnaan Kecamatan dan Kelurahan: '
f. g. n. i.
j. k. l.
penyediaan,. penatausahaan, penggunaan, pemeliharaarr dan perawatan
prasarana dan sarana kerja; pelaksanaan koord inasi dbngan Dewan Ka bupar:en ; pengelolaan- kepegawaian, -keuangan, barang dan keiatausalraan Kabupaten Administrasi; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. BAB
III
ORGANISASI
Bagian Pefiama usunan Organisasi Pasal 4 (1)
Sgsunar, Organisasi Kabr-ipaten Administ..asi, terdiri dari
:
a. Bupati; b. WakilBupati; c. Sekretariat Kabupaten; d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat; clan e. Asisten Perekonomian, Administrasi dan pembangunan. .l
(2)
Asisten Pemerintahaf. .dan Masyarakat uebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf-Kesejahteraan d, teidiri dari :
a.
Bagiarr Tata Pemerintahan, terdiri dari
1.
2. 3. b.
:
Subbagian'Bina Pemerintahan; Subbagian Pemerintahan lJmum; dan Subbagian Pengembangan Wilayah.
Bagian Hukum dan l(etatalaksanaan, terdiriclari
1.
Subbagian Hukum;
:
2. Subbagian Tatalaksana; dan 3. Subbagian Kepegawaian Seitretariat Kabupaten.
c. Bagiar Kesejahteraan Masyarakat,
terdiridari
:
1. Subbagian Pendidikan dan Olahraga; 2. Subbagian Kesehatan dan Pernberdayaan; dan 3. Subbagian Sosial dan Mental'spiritual. (3)
Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan gebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
a.
Bagian Umum dan Protokol, terdiridari
1.
2. 3. b.
Subbagian Tata Usaha; Subbagian Rumah Tangga; dan Subbagian Protokol
Bagian Keuangan, terdiri dari
1.
2. 3.
:
:
Subbagian Program Oan Anggaran; Subbagian Tata Usaha Keuangan; dan Subbagian Perbendaharaan,
c. Elagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari 1. 2. 3. (4)
Subbagian Perekonomian; Subbagian Pembangunan; dan Subbagian Kelautan.
Bagan Susur,an Organisasi Kabupaten Adn inistrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur
ir,i.
' (1)
:
i
_Pasal 5
Perangkat pada Kabupaten Admirristrasiterdiri dari
:
a. Sekretariat Kabupaten; b. lnspektorat Fembantu Kabupaien Administrasi;
c. Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten d. e.
f.
g. h.
(2)
Administrasi;
Suku Dinas; Kantor;
Satpoi PP Kabupaten; Kecamatan;dan
:,
Kelurahan.
Bagan Pola Penlrelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Administrasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran ll Peraturan Gubernur ini.
.
Bagian Kedua Bupati Pasal 6
Bupati mempunyai tugas
:
a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
Administrasi
b. menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Administrasi;
mengoordinasikan dan^mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat Kabupaten, Suku Dinas, Kantor, Kecamatan d'an Kelurahan: d. mengendalikan operasional pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban gmum, serta penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Gubernur oleh $atuan Follsl Pamong Praja Kabupaten Adminlstraei; e.
lengeqnbangkan kerja 6arna dan koordinasi dengan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja perangkaf Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintahiswasta dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi Kabupaten Administrasi; melaksanakan koordinasi penyelenggaraan musyawarah pimpinan Kabupaten Administrasi; dan g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaen t,.rgas can fungsi Kabupaten Administrasi.
Bagian Ketiga Wakil Bupati Pasal (1)
Wakil Bupatimempunyai tugas
a.
:
d. e.
membantu Bupati dalarn rnemimpin pelaksanaan tugas cian fungsi Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal3; i membantu Bupati dalam koordinasi, pemantauan dan pengendalian penyclenggaraan tugas pemerintahan daerah oleh Sr.rku Dinas, Ka,ttor, Kecamatan dan Kelurahan; mem.cantu Bupati dalam pengendalian pemelihara:n l<etenteraman dan ke'"ertiban umum, serta penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur oleh Satpol PP Kabupaten; melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati; mewakili Bupati apabila bgrhalangan dalam melaksanakan tugasnya;
f.
dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Br.rpati.
b.
c.
(2)
7
Wakil Bupati dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Bagian Keempat Sekretariat Kabupaten Paragraf
'l
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal
B
(1) Sekretariat Kabupaten adalah Unsu.r Staf Kabupaten Administrasi yang
dipimpin oleh seorang Sekretaris Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggunE jawab kepada Bupati.
(2)
Sekretaris Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Sekretaris Kabupaten.
(3)
Asisten Sekretaris Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabupaten.
7
Pasal 9 (1)
sekretariat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati menyusun kebijakan operasional, mengoordinasikan, memantau dan mengenc*likan penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh Suku Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan, serta melaksanakan tugas administrasi Kabupaten .\dnrinistrasi.
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kabupaten mempunlai fungsi :
a.
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kal^rupaten Admirristras;; pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Kabupaten Administrasi; pengoordiriasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Suku Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten dan Kecamatan serta Kelurahan; pema6tauan pelaksanaan Dokurnen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Suku Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Fraja Kabupaten dan Kecamatan serta Kelurahar,; pemarntauan, pengendalian dan evilluasi operasional tugas dan fgngsi Suku Dinas, Kantor, Saruan Polisi Pamong praja Kabupaten dan Kecamatan serta Kelurahan; pengoordinasian perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh Suku Dinas, Kantor, Satuan polisi pamonq Praja Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan; pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Dewan Kabupaten; pelaksanaan pembinaan Kecamatan dan Kelurahan; pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang ,
b.
c. d. e.
f. g. h.
i. j.
Kabupaten Adrninistrasi;
penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan
k.
perawatan prasarana dan sarana iierja lfubupaten Administrasi; penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas)
l.
Kabupaten Administraqi; pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Kabupaten
Administrasi; m. penyiapan bahan dan penyusunah laporan Bupati kepada Gubernur; n. pengoordinasian dan fasilitasi pengembangan pengelolaan sumber daya kelautan; o. pengoordinasian dan fasilitasi pemeliharaan dan pelestarian sumhrer daya kelautan, pulau dan pantai; p. penyelenggaraan koordinasi den$an instansi pemerintah terleit; q. pelaksanaan dan koordinasi tugas l<eolahragaan dan kepemudean; r. pelaksanaan dan koordinasi tugas kesejahteraan sosial;, S, pelaksanaan fasilitasi dan l
w. penyusunan laporan penyelenggaraan pernerintahan di
x. y.
Kabupaten
Administrasi; pengoordinasian dan penyusunan laporan l(abupaten Adrninisii-asi; dan
pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabupaten.
Paragr.af 2
Sekretaris Kabupaten Pasal 10 Sekretaris Kabupaten mempunyai tugas,
a" memimpin pelaksanaan .,u,1"" dan fungsi sekretariat l{abupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal g: b. membantu Bupati dalam menyusun kebijakan operasional penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh suku Dinas, Kantor, satuan polisi pamong Pr{a Kabupaten dan Kecamatan serla Kelurahan;
c.
d e.
f. g.
membantu Bupati dalam memantau, mengoordinasikan, mengendalikan !-an.meqgevaluasi kebUakan operasional tugas dan fungsi suku Dinas, Kantor, satuan Polisi Pamong praja Kabufaten dan lGcamatan serta Kelurahan;
memimpin,. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Asisten Sekretaris l(abupaten; mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggara n (DpA) Ka bupaten Ad ir-i n istras ; memantau pelaksanaan Dokumen pelaksanaan A.nggaran (DpA) r
Kabupaten Administrasi;
mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja clan Angqaran (Rl(A) satrran .polisi pamong praja Kibupaten dan Kecamatan serta Kelurahan; h. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuahgan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Kabupaten A
suku Dinas, Kantor,
;
Kabupaten ACministrasi k. t.
;
melaksanakan pembinaan pegawai Kabupaten Administrasi; clan
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Sekretaris Kabupaten.
Bagian Kelima Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Spkretaris Kabupaten Pasal
(1)
1
1
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menrbantu Sekretaris Kabupaten dalam :
a.
memimpirr pelaksanaan tugas dan fungsi tata pemerintahan, hukum dan ketatalaksanaan dan kesejafiteraan masyarakat; .
b.
mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaarr kebijakan operasional kependudukan dan pencatatan sipil, kebakararr dan penanggulangan benoana, komunikasi, irforrnatika dan keh,'masan, lcepegawaian,
kesatuan bangsa darr politik, pemeliharaarr ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daeralr dan Peraturan
Gubernur, sosial, pendidikan, kesehatan masyarakat, olalrraga dan pemtrda, pemberdayaan Inasyarakat, pemL'erdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, serta perpustakaan dan arsip;
c.
fRengoordlnaslkan Benyu$unen Rencana Ke$a dan Anggaran (Rt(A)
Suku Dinas dan Kantor Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
d. e.
'f. g. h.
Masyirrakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Kecamatan serta l{elurahan;
memantau, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas dan Kantor bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Kecamatan serta Keh:rahan; memantau dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelal<sanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas dan Kantor Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja l(abupaten dan Keoamatan serta Kelurahan; melaksanakafl pembinaan Kecamatan serta Kelurahan; melaksanakan koordinasidengan Dewan Kabupate,r; dan mendukung kegiatan pelayanan pajak di wilayah l.{abup:ten Administrasi.
(21 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat menyampaikan laporan kepada Sekretaris Kabupaten atas pelal<sanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasat tZ
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat mengoordinasikan
a. b.
c. d. e.
f'
g.
:
Suku Dinas l(ependudukan dan Pencatatan Sipi!; Suku Dinas Pcmadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana; Suku Dinas Komunikasi, Informatika oan Kehumasan; Suku Dinas Pendidikan; Suku Dinas Kesehatan; Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi;
Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi ; h. Kantor PBrpustakaan dan Arsip Kabupaten Administrasi; i. Satuan Folisi Pamong Pr{a Kabupaten Administrasi;
j.
Kecamatan;dan
k.
Kelurahan.
Paragraf
1
Bagian Tata Pemerintahan
Pasal 13 (1)
Bagian Tatil Pemerintahan merupakan Unit Kerja l.abupaten Administrasi
dalam pelaksanaan tugas perumusan kebijallan operasional, serla "pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi ke*cliatan kependudukan dan pencatatan sipil, penanggltlangan bencana dan kebakaran, kesatuan bangsa dan politik, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, pembinaan Kecan,atan, serta penyediaan prasarana dan sarana pamong praja. (2)
Bagian Tata Pemerintahan dipimpin olelt seorang l(epala Bagian yang berkeductukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat.
10
rPasal 14 (1)
(2)
Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasipnal, serta pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan kependudukan dan pencatatan sipil, penanggulangan bencana dan kebakaran, kesatuan bangsa dan politik, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, pembinaan Kecamatan, serta penyediaan prbsarana dan sarana pamong praja, .
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Pemerintahan mempunyaifungsi
:
a.
penyusunan Rencana Kerja clan Anggaran (RKA) dan Dokumen
b.
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan; pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan;
c. penghimpunan dan penyiapan bqhan perumusan
kebijakan operasional
kependudukan dan pencatatan sipil, penanggulangan bencana dan kebakaran, kesatuan bangsa dan politik, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur, pengembangan wilayah, penyediaan prasarana dan
d.
sarana Famong Praja serta pembinaan Kecamatan dan Kelurahan; penyusunan kebijakan operasional kependudukan dan Srencatatan sipil, penanggulangan bencana dan kebakaran, l<esatuan bangsa
dan politik, pemeliharaan ketenterarnan dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Feraturan Gubernur,
e.
pengembangan wilayah, penyediaan prasarana dan sarana Pamong Praja serta pembinaan Kecamatan dan l(elurahau pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional kependudukan
dan pencatatan sipil, penanggulangan bencana dan kebakaran, kesatuan bangsa dan politik,'pemeliharaan retenteranran dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Dar;rah dan Peraturan Gubernur, pengembangan urilayah, penyediaan prasarana
f. ' g.
h.
i. j. k.
l.
n.
clan
$arana Pamong Praja serta pembinaan Kecamatan dan Kelurahan; pengen{alian, pemantauan dan evaluasi pelaksanqan kebijakan operasional kepeprdudukan dan pencatatan sipil, penanggulangan bencana dan kebakaran, kesatuarr bangsa dar politik, perrreliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peratural Daerah dan Peratu,an Gubernur dah pembinaan Kecamatan; pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemantua dan pengendalian pelaksanaan Dckumen Felaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas dan Kantor Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasidan Kecamatan; pelaksanaan kegiatan p'en3oordinasian, penrantuan, pengendalian
r
dau evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas dan i(antor Bidarrg Pemerintahan dan Kes,:iahteraan Masyara!:at, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan; pelaksanaan kegiatan pengo<-,$inasian, pembinaan, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh Kecamatan;' pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi tugas pengembangan kesatuan bangsa dan politik; fasilitasi kegiatan Dewan Kabupaten; pelaksanaan fasilitasi musyawarah pinrpinan Kabupaten Administrasi;
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan
[Gbupaten Administrasi;
di
wilayah
11
n. pengoordinasian penyusunan rencaria strategis l(abupaten Aclministrasi; o. penyiapan bahan laporan KabLrpaten Administrasi yang terkait p.
dengan tugas dan fungsi Bagian Tata Pernerintahan; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan. Pasal 15
(1)
Subbagian Bina Pemerintahan merupakan Satuan Kerja Bagian Tata Pemerintahan dalam pelaksanaan kpgiatan pembinaan Kecarnatan dan Kelurahan.
(2)
Subbagian Bina Pemerintalran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
(3)
Subbagian Bina Pemerintahan mempunyaitugas
:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) b.
dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahai'r sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan Dokumen Pelbksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerirrtahan sesuai dengan lirigkup tugasnya
c. menghimpun dan menyiapkan bahan perumusa,l kebijakan operasional pembinaan dan'evaluasi Kecamatan serta Kelurahan; d. menyusun bahan kebijakan operasicrnal pembiraan serta evaluasi Kecamatan dan Kelurahan; e. menyiapkan bahan koordinasi pimpinan dengan Dewan Kni;upaten,
f.
Kecarnatan dan Kelurahan; melaksanakan kegiatan pembirraan lembaga musyawarah Kelurahan,
rukur warga dan rukuntetangga;
g. menyiapkan bahan pengenoalian, pemantauar; dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bina pemerintalran; h. menghimpun, mengolah, menya;ikan dan melaporkan data dan informasi pelaksanaan kebijakan operasicnal pembinaan serta evaluasi
i. j. k.
Kecamatan dan Kelurahan: menyiapkan bahan laporan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Administrasi, l(ecamatan dan Kelurahan; rnenyiapkan bahan laporan Bagian Tata Pemerintahan yang terkait dengan tugas Subbagian Bina Pemerintahan; dan
melaporkan dan mempertanggungjawebkan pelaksanaan tugas Subbagian tsina Pemerintahan. Pasal 16
(1)
Subbagian Pemerintahan Umum merupakan Satuan Kerja Bagian Tata
(2)
Subbagia;r Pembrintahan Umum dipimpin oleh seorang Ke;rala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
Pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan perumusan kebi!akan operasional, serta pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kependudukan dan pencatatan sipil, penanggulangan bencana dan kebakaran, ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
(3)
Subbagian Pemerintahan Umum mempunyaitugas
:
a. menyusun bahan Rencana Kerja ctqn Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pernerintahan sesuai dengan lingkuP tugasnYa;"
12
b. melaksanakan Dokumen PelaKsanaan Anggaran
Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
(DpA) Bagian Tata
menghimpun dan menyiapkan bahan perumu$an l<ebijakan operasional
kependudukan dan pencatatan,sipil, komunikasi, informatika dan kehumasan, penanggulangan bencana dan kebakaran, ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; d. menyu$un bahan kebijakan operasional l<ependudul
sipil, penanggulangan bencana dan kebakaran, ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan peraturan
Gubernur; melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan operasional kependudukan dan pencatatan sipil, penanggulangan bencana dan kebakaran, ketenteraman dan kelertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional kependudukan darr pencatatan
sipil, penanggulangan bencana dan kebakaran, ketenteraman dan
ketertiban rimum, sefta penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Gubernur;
g. melaksanakan kegiatan
fasilitasi pemantauan dan pengendallian
pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan. Sipil, Suku Dinas pemadam Kebakaran dan Penanggulangarr Bencana, serta Satuan polisi Pamong Praja Kabupatei ROministrasi; h. melaksanakan kegiatan penEoordinasian, pemantauan, pengendalian dan evaluasipelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kependudukan dan Penanggulangan Bencana, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, serta Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Administrasi; melaksanakan kegiatan pelayanan iiin survei, q:enelitian clanlatau pengumpulan pendapat;
dan Pencatatan Sipil, Suku Dinas Pemadam Kebbka,an t.
rnenghimpun, menQolah, menyajikan dan mefaporkan data clan informasi pelaksanaan kebijakan operasional kependudukan dan pencatatan sipil, pelranggulangan bencana dan kebakaran, ketenteraman dan ketortiban umum serta pr;negakan Peraturan [laerah dan Feraturan Gubernur; k. menyiapkan bdrhan laporan Bagian Tata Pemerintahan yang terkait cengan tugas Subbagian Pemerintahan Umum, dan nrelaporkan dan mennpertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Pemerintaharr Umum,
J.
.
Pasal 17 (1)
Subbagian Pengembangan Wilayah merupakan Satuan Kerja Bagian
Tata Pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan
pengembangan
wilayah. (2)
Subbugian Pengernbangan Wilayah dipimpin oleh seorang l(epala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Eagian Tata Pemerintahan,
(3)
Subbagian Pengembangan Wilayah mempunyai tugas
:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
darr
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
13
b. melaksanalian Dokumen peraksanaan Angga,an
(DpA) Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyiapkan bahan profir wirayah, tiporogi, morrografi, toponomi dan batas.Ka.bupaten Administrasi, Kecamatin cran Kdhrrar-,"n;-'d. menyiapkan bahan d.alam lgngka perubahan batas, penentuan titik koordinat dan tanda batas Kabupaien Administrasi,'Nui"m"tan o"n Kelurahan;
e. menyiapkan
bahan daram' rangka pemekaran, pemecahan dan
penghapu$an Kecamatan dan Kelurahan: f. melal:sanakan kegiatan penyed.laan, pemelihaman dan perawatan tanda batas dan papan petunjuk arafr !(abupaterr Adnrini*t,i' oun Kecamatan:
g. meneliti, mengkaji dan menyajikan pengembangan Kecamatan; h. mengo_odinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
dan
Dokumen petaksanaan flnggaran
'(Dpn) '6;;i;;
Pemerintahan;
inf
menghimpun,. mengolah, menyajikan dan meiaporkan data darn Iniormast petaksanaan pengembangan wilayah; j. mengoordinasikan_penyusunan_tap6ran (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Bagian Tata pemerlntahan; k. menyiapkan bahan laporan Bagian Tata pemerintahan yang terkait dengan tugas Subbagian pengernbangan Wilayalr; dan t. melaporkan dan mempertanggungjJwabkanperaksanaan tugas Subbagian Pengembangan Wilayah. i.
Paragraf 2
A10i1n Hukum dan Ketatalaksanaan .Pasal 18 (1)
?qgifl.!-trt.uT dan Ketatalaksanaan merupakan tJnit Kerja Kabupaten Administrasi dalarn pelaksanaan tugas pemberia n penimr'.,; r ge. h*t,.,,n,
bantuan hrrkumr pengkajian/analisis hukum cian peng6ordinasian penanganan sengketa hukum serta penyusunan 'proJuk hukum,
sosraltsast dan dokumentasi produk hukum, serta perumusan kebijakan operasional dan pengoordinasian pengendalian, pemantau.n orn evaluasi
pelaksanaan komunikasi, informatika dan ke'humasan, adrninistrasi ketatalaksanaan, pelayanan publik d i wi laya h l(abupaten fe.ne.og1vaia.n, Administrasi serta melaksanakan pengelolaan kepegawaian sekretariat Kabupaten.
(2)
Bagian Hukum clan Ketatalaksanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung -lawa6 kepacla Asisten Pemerintahan dan l(esejahteraan Masyara(at. Pasal ,19
(1)
Bagian Hukum dan Ketatalaksanaan mempunyar t'rgas melaksanakan pemberian pertimbangan hukum, bantuan lrukum, perrgkajian/analisis hukum dan pengoordinasian penanganan sengketa hukum serta penyusunan produk hukum, sosialisasi dan dokun'entasi produl< hukum, serta perumusan kebijakan operasional dan pengoorlinasian pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, informatika dan kehumasan, administrasi kepegawaian, ketataraksanaan, pelayanan publik di wila;uah Kabupaten Administrasi serta melaksanakan pengelolaan kepegawaian Sekretariat Kabupaten.
14
(2)
untuk melaksanak?t tyg.": sebagaimana dimaksud pada ayat
Bagian Hukum dan Ketatalaksana,an.mempunyai fungsi a. penyusunan Rencana
(1),
.
Kerja dari Anggarar. (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian nutum dan Ketatalaksanaan: b.
pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bagian
Hukum dan Ketatalaksanaan pengkajian dan analisis hukum; pendokumentasian produk hukum; sosialisasi Peraturan Perunda ng-undanEan penyiapan bahan pertimbangan hukum dan bantuan hukum kepada aparatlr dan tJnit Kerja pada wilayah Kabupaten Administrasi; g. pengoordinasian penanganan sengketa hukum; h. pengoordinasian perun:usan keputusan Bupati: :
c. d. e. f.
i.
;
penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional
komunikasi, informatika dan kehumasan, administrisi kepegawaian, dan pelayanan publik; j.
penyusunan kebijakan operasional komunikasi, informatika dan
kehumasan, administrasi kepegawaian dan pelayanan publik;
k.
l.
pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional kornunikasi, informatika dan kehumasan, administrasi kepegawaian dan pelayanan publik; pengendalian, pemantaubn dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional komunikasi, informatika dan kehumasan, administrasi kepegawaian dan pelayanan publik di wilayah Kabr.rpaten Administrasi
;
m. pelaksanaan 'kegiatan fasilitasi pematauan dan pengendalian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) suku Dinas' Komunikasi, Informatika dan Kehumasan dan Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi; n. pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, peniantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi suku Dinas Koniunikasi, Informatika dan Kehumasan dan Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi; o. penataan ruangan Kantor di wilayah Kabupaten Administrasi; p. pelaksanaan koordinasi, bimbingan, konsultasi dan pendampingan kegiatan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Administrasi; q. pengelolaan kepegawaian Sekretariat Kabupaten; r. penghimpunan bahan dan penyusunan laporan akuntabilitas Kabupaten Administrasi; : s. pengelolaan perpustakaan kedinasan Kabupate r Administrasi; t. pelaksanaan koordinasi, bimbingan, konsultasi dan pendampingan kr;giatan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Adrninistrasi; u. pengelolaan kepegawaian Sekretariat Kabupaten; v. menyiapkan bahan laporan Kabupaten Adnrinisirasi yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Hukum dan Keti.rtalaksanaan, dan w. pelapora.r dan pertanggungjawaban pelaksarraan tugas dan fungsi Bagian Hukunr dan Ketatalaksanaan. Pasal 20
(1) Subbagian
Hukuin merupakan Satuan Kerja Bagian Hukum dan Ketatalal<sanaan dalam pelaksqnaan kegiatan pemberian pertimt:angan hukunr, l>antuan hukum, pengkajian/arralisis hukum dan pengoordinasian penanganan sengketa hukum serta penyusunan prociul< hukum, sosialisasi dan dokumentasi produk hukum.
15
(2)
subbagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala $r-rhbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada xepita Bigian Hukum dan Ketatalaksanaan"
(3)
Subbagian Hukum mempunyaitugAb a.
:
menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bagian Hukum dan
Ketatalaksanaan sesuai dengan lingkup tugasnya; b.
melaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bagian Hukum dan Ketatalaksanaan sesuai dengan iingkup tugasnya'; mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja c.lan Rnggarcn (Rl{A) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum dan Ketatalaltsanaan;
d. menyusun bahan bantuan hukum terhadap aparatur dan Unit Kerja
pada wilayah Kota Administrasi;
e. mengoordinasikan perumusan keputusan Bupati;
f. g. h. i.
j. k. t.
m. n.
memberikan pelayanan pendampingan bantuan lrukum terhadap aparatur dan Unit Kerja pada wilayah Kabupaten Administrasi; mengoordinasikan dan menangani gugatan/perkara di peradilan; mengoordinasikan dan menfasilitasi penanganan relass pengadilan dan pembebasan bersyarat narapidana; melakukan pengkajian dan analisis hukum; menghinpun bahan, meneliti dan'mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum; memberikan pertimbangan hukum tdrhadap aparatur dan Unit Kerja; menfasilitasi dan mengoordinasikan penanganan penyelesaian sengkela hukum; melaksanakan kegiatan penyuluhan hukunr dan sosialisasi Peraturan perundang-undangan; menghimpun dan mendokunrentasikan peraturan perundangundangan;
o. menyimpan dan memelihara Peraturan Perundang-undangan; p. mengoordinasikan penyusunan Rencana Ke,ja dan Angg;aran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpAi Bbgian Hutum can Ketatalaksanaan; q. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kegiatan, kinerja dan akuntabilitas) Bagian Hukum dan Ketatalaksanaan; r.
nrenyiapkan bahan laporan Bagian Hukum dan Ketatalaksanaan yang terftait dengan tugas Subbagian Flukum; dair
melaporkan dan mempertanggungjawabkar pelaksanaan tugas
Subbagian Hukum.
Pasal 21
Satuan Kerja Bagian Hukum dan Ketatalaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan operasional dan pengoordinasian per,gendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, informatika dan kehumasan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, serta pengelolaan kepbgawaian Sel
(1) Subbagian Tatalaksana merupakan
Administrasi.
oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan Ketatalaksanaan.
(2) Subbagian Tatalaksana dipimpin
16
(3) Subbagian Tatalaksana mempunyaitugas
a. b.
c.
menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) clan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum-dan Ketatalaksanaan sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanalan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bagian Hukum dan Ketatalaksanaan sesuai dengan lingkuptugasnya; menghimpun dan menyiapkan: bahan perumusan kebijakan operasional
komunikasi, informatika
.
:
dan kehumasan, prosedur, melode dan
lingkungan kerja, penataan ruang Kanto,, surta p"fay"n"n publik;
d. menyusun bahan kebijakan operasional komunikasi, infcrmat!ka e.
komunikasi, informatika
f. g.
dan
kehumasan prosedur, metode dan lingkungan kerja, penataan ruang Kantor, serta pelayanan publik; melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan operasional
dan
kehumasan, prosedur, meiode dan
ling_kungan kerja, penataan ruang Kantor, serta pelayanan publik;
melaksanakan kegiatan pengendalian, pemaniauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operisional, komunikasi, informatika dan kehumeisan, p.psedul metode darr lingkungan kerja, penataan ruang Kantor, komunikasi, informatika dan kehumasan, serta pelayanan publik; melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengenoaiian dan
h.
gv-aluasi pelaksanaan tugas dan flrngsi suku Dinal Komunil
t.
mengelola perpustakaan kedinasan Kqbupaten Adnrinistralr;
Kabupaten; j.
k. t.
fasilitasi pemantauan dan pengundalian 'Suku - kegiatanPelaksanaan pelaksanaan Dokumen Anggaran {DpA) Dinas
melaksanakan
Komunikasi, Informatika dan Kehumasan; melaksanakan kegiatan penaraan ruang Kantor Ka bu paten Acl m nistra si ; melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan p,endarnpingan teknis i
penerapan pnosedur, metode dan lingkungan kerja, pelaksanaan pelayanan prlblik serta teknis pelayanan terhadap pegawai pelaksana pelayanan publik lingkup Kabupaten Administrasi;
m. menyusun bahan kebijakan operasional kegiatan pelayanan publik; n.
melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan operasional pelaya,ran publik;
o. melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan p.
q.
r. s.
evaluasi
pelaksanaan i,eblakan operasional pelayanan publiir; melaporkan kegiatan penyelenqgaraan pelayanan lerpadu satu atap/pintu Kabupaten Administrasi
;
menghimpun, mengolah, menyajikarirdan melaporkarr data dan informasi
pelaksanaan kebijakan operasional prosedur, metocle cian lingkungan kerja, penataan ruang Kantor, komunikasi, informatika darr kehumasan serta pelayanan publik; menyiapkan bahan laporan Bagian Huku.n dan Ketatalaksanaan yang te:'kait dengan tugas Subbagian Tatalaksana; dan melaporkan dan mempertanggrrngjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tatalaksana Pasal 22
(1) Subbagiarr Kepegawaian Sekietariat l(aLrupaten merupal
(2) Subbagian Kepegawaian Sekietariat Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan Ketatalaksanaan.
17
(3)
Subbagian Kepegawaian Sekretariat Kabupaten mempunyai tugas
a. b.
c. d. e.
f.
:
menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggafan (DPA) Bagian Hukum-dan Ketatalaksanaan sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bagian Hul
g. melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan, penempatan, pengembangan karir, mutasi, pendidikan dan pelatihan pegawai Sekretqriat Kabupaten;
h. melaksanakan pemantauan, pengendalian, pembinaan, pengembangan . dq pelaporan kinerja dan disiplin pegawaisekretariat Kabupat6n;
i. j.
k l.
melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, outidan pensiun pegawai Sekietariat Kabupaieu menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan Kabupaten Administrasi berkoordinasi dengan l(antor Kepegawaian Kabupaten Administrasi; menyusun program pengembangan karir pegawai; menghimpun, mengolah, menyajikan, mem-elihara dirn nrelr:.orkan clata, informasi dan dokumen,, kepegawaian termasutl Daftar penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar urut Kepangkatan (DUK)
pegawai Kabupaten Administrasi berkoordinasr dengan lkntor
Kepegawaian Kabupaten Administrasi; m. melaksanakan kegiatan koordinasi administrasi kepegawaian di wilayah Kabupaten Administrasi dengan Kantor Kepegawaia;r Kabupaten Administrasi; n. menyiapkan balran laporan Bagian Hukum dan rqslalslaksanaan yang terkait dengan tugas subbagian Kepegawaian sekretariat Kabupaten; dan o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksaraan tugas subbagian Kepegawaian Sekretariat Kabupaten.
Paragiaf 3 Bagian Kesejahteraan
;
Masyarakat
i
. Pasal 23 (1)
Bagian Kesejahteraan Masyarakat merupakan Unit Kerja Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan perumusan keiiijakan operasional, serta pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi sosial, pendidikan, kesehatan masyarakat, olah raga dan pemuda, pemberdayaan nrasyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, perpustakaan dan arsip, sgrta mental spiritual.
(2) Bagian Kesejahteraan Masyarakat:dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat.
18
Pasal 24
(1) Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas perumusan kebijakan operasional, serta pengobrdinasian,
melaksanakan pengendalian, pemantauan.dan evaluasi. sosial, pendidikarr, kesehatan maslarat
perlindungan anak dan keluarga berencana, perpustakaan dan arsip, mental spiritual.
(2) uutuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksucJ pada ayat (1), Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Rl{A) clan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesejahteraan Masyarakat; b. pelakeanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (UpA) Bagian KeseJahteraan Masyarakat;
c. penghimpunan
dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan operasional sosial, pendidikan, kesehatan masyarakat, olah raga dan pemuCa, pember{ayaan masyarakat, pemberdayaan perernpuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, perpustakaan dan arsip, serta meital spiritue l;
d. penyus'rnan kebijakan operasional sosial, pencidikan, kesehatan masyai'akat, olah raga dan pemuda, pemberdayaan masyarakat, e.
f.
pember'dayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga bererrcana, perpustakaan dan arsip, serta mental spiritual; pengoordinasian pelaksanaan kebijakdn operasional sosial, pendidikan,
kesehatan masyarakat, olah raga dan
pemuda,
pemberdayaan
pasyarakat, pernberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, perpustakaan dan arsip, serta mental sriiritual;
pengendalian, pemantauan
dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan
operasional sosial, pendidikan, kesehatarr masyarakat, olah raga dan pemuda, pemberdayaan masyarakat, pembe"dayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, ferpustakaan dan arsip,'serta r.rental spir,tual;
g. pelaksanaern kegiatan.. fasilitasi . pemantauan dan
penger,dalian
pelaksanaiin Dokumen Pelaksanarn Anggaran (DpA) Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan, Kantoi-Perrrbeidayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aclmiriistrasi, serta
h.
.
i. j. k.
l.
Kantor Perpustakaan dan Arsip gabr.rpaten Administrasi; pelakganaan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan, Kantor Pernberdayaan lvlasyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi, sefta Kantor Ferpustakaan dan Arsip Kabupaten Administrasi; pelal<sanaan, koordinasi dan fasilitasi tugas dan fungsi oiah raga dan pemuda dan
sosial;
,
ielaksanaan kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengembangan mental
spiritual;
:
pelaksanaan fasilitasi lembaga mental spiritual;
menyiapkan bahan laporan Kabupaten Administrasi yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Kesejahteruan lvlasyarakat; dan m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Masyarakat. Pasal 25
(1) Subbagian Pendidikan dan Olahraga merupakan Satuan Kerja
Bagian
Kesejahteraan Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan operasional, serta pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pendidikan, olahrga dan pemuda, serta perpustakaan dan arsip .
1g
(2)
subbagian Pendidikan dan olahraga dipimpin olefr seoi-ang Kepala subbagian yang rerkedudukan di bawa!"r dan bertanggung iawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
(3) Subbagian Pendidikan dan Olahraga mempunyaitugas
a.
:
menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (Rl(A) clan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan lingkuptugasnya;
b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA)
c.
d. menyusun bahan kebijakan operasional e.
f. g. h.
i. j. k.
l.
Bagian
Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya; menghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional pendidikan, olahraga dan pemuda, serta perpustakaarrdarr arsip; pemuda, serta perpustakaan dan arsip;
pendidik;rn, olah raga dan
melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebrjakan operasionai pendidikan, olahraga dan pernuda, serta perpustakaan dan arsip; melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional pendidikan, olahraga dan pemuda, serta perpustakaan dan arsip; melaksanakar. kegiatan fasilitasi pgmantauan dan pengendalian pelaksanaan Dokumen Pelaksanadn Anggaran (DpA) Suku Dinas Pendidikan dan Kantor Perpustakaan clan A rsip Kabupaten Administrasi; melaksanakan kegiatan pengoorclinasian, pemantauan, pengendalian dan ,evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi suku Dinas pendidikan dan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Administrasi; rnelatsar)af{an, mengoordinasikan rlan menfasilitasi pelaksanaan tug,,u can fungsi keolahragaan dan kepemirdaan; rnenghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data dan informasi pelaksanaan kebijakan operasional pendidikan, olahraga dan pemuda, serta pepustakaan dan arsip; menyiapkan bahan laporan Bagian Kesejahteraan Masyarakat yang terkait dengan tugas Subbagian Pendidikan dan Olahraga; tlan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Pendidikan dan Oiahraga.
Pasal 26 (1) Subbagian Kesehatan dan Pemberdayaan merupakan Satuan l(erja D,agian
Kesejahteraan Masyarakat dalam pelaksanaan l<egiatan perumusan
kebijakan operasional, serta pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan perempuan dan keluarga berencana.
dan Pemberdayaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian l(esejahteraan Masyarakat.
(2) Subbagian Kesehatan
(3) Subbagian Kesehatan dan Pemberdayaan mempunyai lugas
a.
:
rnenyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
Bagian
c. d. e.
f.
menghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional kesehatan masyarakat, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga berencana; menyusun bqhal kebijakan operasional kesehatan masyarakat, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta pedindungan anak;
melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan operasional kesehatan masyarakat, keluarga berencana, pemberoayaan masyarakat dan perempuan, serta perlindungan anak; melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional kesehatan masyarai
g. melaksanakan kegiatan
fasilitasi , Iremantauan dan pengendalian pelaksanaan Dokumen Pelaksariaan Anggaran (DpA) suku Dinas Kesehatan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan pere'mpuan dan
h.
i.
Keluarga Berencana Kabupater r Administrasi; melaksanakan kegiaten pengoordinasian, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi suku Dinas Kesehatan, Kantor
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan l(eluarga Berencana Kabupaten Administrasi; menghirr/pun, mengolah, menyajika,r dan melaporkan data dan informasi pelaksanairn kebijakan' operasional kesehatan masyarakat, keluarga
berencana, pemberdayaan masyarakat
j. k.
L
perlindungan anak;
dan perempuan
serta
melaksanakan koordinadi dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa, permasalahan anak cian permasalahan perempuan; mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Rl(A) dan
Dokunren Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian
Kesejahteraan
Masyarakat;
mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Bagian' Kesejahteraan Masyarakat; m. menyiapkarr bahan laporan Bagian Kesejahteraan Masyarakat yang terkait dengan tugas Subbagian Kesehatan dan Pemberdayaan; dan n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Kesehatan dan Pemberdayaan.
Pasal2T (1) Subbagian Sosial
dan Mental
Spiritual ,'merupakan Satuan Kerja Bagian
Kesejahteraan Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan peru musan kebijaka n operasional, serta pelaksanaan, pengoordinasian, pengendalian, pemantuan dan evaluasi sosial dan mental spiritual.
Sosial dan Mental Spiritual dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
(2) Subbagian
(3) Subbagian Sosial dan Mental Spiritual mempunyai tugas
a.
:
menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dol
b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kesejahteraan Masya rakat sesuai dengan lingkup tugasnya
;
Bagian
21
c. rnenghimpun
dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional sosial dan mental spiritual; d. menyusun bahan keb[akan operasional sosial dan ntental spiritual; e.
f.
melaksanakan, mengoordinasikan, menfasilitasi, mengendalikan, memantau dan evaluasi pelaksanaan', kebfiakan operasional sosial dan mental spiritual;
melaksanakan upaya promosi
dan peningkatan partisipasi sosial
masyarakat;
0. h.
i. j.
melaKukan pendataan, registrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan usaha kesejahteraan sosial dan mental spiritual; memfasilitasi dan merekomendasikan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan yang beroperasi di wilayah Kahupaten Administrasi sesuai ilengan ketentuan yang berlaku diperusahaan tersebut; melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat dan tenaga di bidang mental spjritual;
melaksanakan teknis 'administfasi dan operasionai sasana kricia dan usaha kesejahteraan sosial; k. melaksanakan kegiatan penrbinaan dan pengembangan aktivitas keagamaan masyarakat dan lembaga keagamaan; I. memantau dan menginventarisasi serta melaksanakan pemberian bantuan untuk tempat ibadah di wilayah Kecamatan dan Kelurahan; nr. rnembantu koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam membantu dan menginventarisasi yayasan (organisasi lembaga), yang melaksanakan kegiatan di bidang keagamaan ; n. melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap para pengurus masjid dan musholla serta qoriiqori'ah; o. melaksanakan penyediaan dan pengelolaan pras.trana dan sarana pelayanan sosial; p. melaksanakan kegiatan koordinasi dalam rangka pembentukan forum komunikasi umat beragama; q. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi drstribusi beras bagi kelompok rumah tangga sasaran dan program bantuan sosial lainnya; r. melakirkan koordinasf dan upaya penyediaan bantuan sosial bagi korban bencana;
menyiapkan pelaksanaan event MTQ dan STQ seca-a berienjang; mela-kshnakdn nenyediaan dan pengelolaan, prasarana dan sarana pelayanan dibidang sosial dan mental spiritual; u. irienViapt
S,
t.
.
Bagian Keenal'n Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan Sekretaris Kabupaten Pasal 28
(1) Asisten Perekonomian, Administrasidan Pembangunan Sekretaris
Kabupaten
mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabupaten dalam:
a. memimpin pelaksanaan tugas d.an fungsi administrasi umum dan perekonomidn dan pemhangunan, serta pengelolaan keuangan b.
KabuPaten Administrasi;
mengbordinasikan penyusunan dah pelaksanaan. kebijakan operasional
koperasi, usaha mikro, kecil
dan menengah dan
perdagangan,
peiindustrian dan energi, kelautan dah pertanian, kepariwisataan dan kebudayaan, perhubungan, tenaga kerja dan transmigrasi, tata r!?ng, perumahan ddn gedung Pemerintah Daerah., pengawasan dan penertiban bangunan, per,ta-manan dan pemakaman, kebersihan serta lingkungan hidup;
a 22
c. mengoordinasikan d. e.
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) suku
Dinas dan Kantor Bidang Perekonomian, Administrasi clan Pembangunan; mengoordinasikan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas dan Kantor Bidang Pereksnomian, Administrasi dan Pembangunan; memantau dan mengendalikan pelaksanaan Do!'umen Felal<sanaan
Anggaran (DPA) Suku Dinas" dan
f. g. h.
i.
Kantor
Bidang perekonomian,
Adminis:trasi dan Pembangunan;
memarrtau, meRgendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Administrasi; mengoordinasikan penyusunan laporan (realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan); mengoordinasikan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Administrasi; mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan perrgendalian pemanfaatan ruang, serta pengawasan dan penertiban bangunan.
(2) Asisten Perekonomian, Administrasidan Pembangunan Sekretaris
Kabupaten
menyampaikan laporan kepada $ekretaris Kabupaten atas pelaksanaan iugas sebagaimarra dimaksud pada ayat (1).
Pasal.29
Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan sekretaris Kabupaten mengcordinasikan
:
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah clan perdagangan; Dinas Kelautan dan Pertanian; Dinas Parhvisata dan Kebudayaan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan; Dinas Perumahan dan Gedung Pemda; Dinas Perhubungan; dan Kar,tor Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi.
Suku Suku Suku Suku Suku Suku Suku
Paragraf
1
Bagian Umum dan Protokol Pasal 30 (1) Bagian Umum dan Piotokol merupakan Unit Kerja Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan fisik aset, ketatausahaan, kerumahtanggaan, keprotokolan, plengelolaan fisik aset dan pengamanan rumah dinas pimpinan Kabupaten Administrasi. (2) Bagian Umum
berkedudukan
dan Protokol dipimp,r, olelr seorang Kepala Bagian yang di bawah dan beftanggung jawab kepada Asisten
Pelekonomian, Administrasi dan Pembangunan. Pasal 31 (1)
Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksa;rakan l<egiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keprotokolan, pengetolaan fisik aset, dan pengamanan rumah dinas pimpinan Kabupaten Administrasi.
23
(2) Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Umum dan Protokol mempunyaifungsi a.
:
penyusunan Rencana Kerja dan ,Anggaran (Ri(A) Can Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum dan protokol;
b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Protokol;
c.
(DFA) Flugian umum dan
:
pelaksanaan kegiatan ketatausahaan antara lairr penerimaan, pencatatan, pentaklikan, pengetikan, penomoran Jan pendistribusian naskah dinas, serta penyimpanan, pemeliharaan, penelusuran dan
penghapusan arsip;'
d. pelaksanaan kegiatan nembinaan ketatausahaan terhadap
unit Ker:ja di
wilayah. Kabupaten Administrasi oerkoordinasi dengan'satuan Kerja Perangkat Daerah (sKPD/unit Kerja perangkat Daera[ ltJKpD)terkait;
pelaksanaan kegiatan pengadaari, penerimaan,
penyimpanan
dan
pencatatan,
pendistribusian perlengkapan/peialatan/inverrraris
kerja/Kantor termasuk kapal dinas; f.
pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan perlengkapan/
peralatan/inventaris kerja/Kantor te rmasu k ged ung, rumah u inas pimpi nan dan kapal dinas; g. pelaksanaan kegiatan proses pembangunan gedung l(antor Kabupaten Administrasi termasuk rumah dinas pimpinan; h. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keinclahan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan Kantor Kabupaten Administrasi termasuk rumah dinas pimpinan; pelaksanaan koordinasi penghapusan barang; t. j. penyerahan pencatalan pengadaan, penerimaan, penyin.lpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan perlengkapan, perbtatani inventaris kerja/Kantor kepada Bagian Keuangan untuk dibukukan; k. pelaksanaan kegiatan pelayanan tamu Kabup-aten Ad ministrasi ; t. pelaksanaan kegiatan penjamuan tamu Bupati; m pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas BupatiMakil Bupati; n.
pelaksanaan koordinasi pengaturan acara pimpinan lftbupaten Administrasi;
o. pengaturan acara Kabupaten Administrasi; p. penghimpunan, analisis dan pengajuan q.
r.
kebutuharr/penghapusan
peralatan/inventaris Kabupaten Administrasi ; menyiapkan bahan laporan Kabupaten Administrasi yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Umum dan Protokol; dan
pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ,dan fungsi Bagian Umunr dan Protokol.
Pasal 32
(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Bagian Umum dan Protokol dalam pelaksanaan kegiatan surat' menyurat dan kearsipan Kabupaten Administrast.
(2) Subbagian Tata Usaha dipirnpin oleh seorang Kepala $ubbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepaCa Kepala Bagian Umum da,r
(3)
Protokol.
-
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas
a.
:
menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RI{,A,) dan Dol
24
b.
melaksanakar. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bagian umum
dan Protokol sesuai dengan lingkup tugasnya;
melaksanakan kegiatan surrat menyurat antara lsrin penerimaan, pencatatan,. pentakhkan, pengetikan, oenomoran clan pendistribusian
suraUnaskah dinas; d.
melaksanakan pengurusan arsip ketlinasan (dinarrris) antara lain
rnenyimpan, memelihara, menelusuri rian menghapus arsipj e. rnelaksanakan kegiatan satuan administrasi panglcal tian cabrang tata usaha;
f.
melaksanalran kegiatarr pengad,rinistrasian pimpinan l(abupaten
Administrasi;
g. melaksanakan kegiatan pembinaan ketatausahaan terhadap Unit Keria di
wilayah Kabupaten Administrasi; gengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan A:iggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum clan protokol:' i. mengoordinaslkan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Bagian Umum dan Protokol; j. menyiapkan h-ahan laporan Bagian 'umum dan protakol yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksaquar: lugas si.ibi:agian Tata Usaha. h.
Pasal 33
(1) Suobagian Rumah Tangga merupakan Satuan Kerja Bagian Umum dan Protokol dalam kegiatan kerumahtanggaan dan pengelolaan barang
(2) Subbagian Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian lJmum dan Protokol.
(3)
Sutibagian Rumah Tangga mempunyaitugas
:
a. menyu{lun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. melaksanakan Dokumen
c. d. e.
,
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan lingkup tugasnya;
menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutulran perfengkapan/ oeralatan/inventaris Kabupaten Adnrinistrasi; melaksanakan kegiatan pengadaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkaparrlperalatan/inventaris Kabupaten Administrasi;
melakqanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan perlengkapan/ peralatan/inventaris Kantor termasuk gedung dan rumah dinas pimpinan; f. melaksanakan kegiatan proses pembangunan gedung Kantor Kabupaten Administrasi termasuk rumah dinas pimpinan; g. melakr;anakan kegiatan pemeliharaan, kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan Kantor Kabupaten Administrasi termasuk rumah dinas pimpinan; h. melaksanakan koordinasi, inventarisasi/pendataan dan penghapusan barang Kabupaten Administrasi; i. menyampaikarr pencatatan pengadaan/pembangunan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian; pemeliharaan dan perawatan serta inventarisasi/pendataan perlengkapan/peralatan/inl entaris kepada Bagian Keuangan untuk dibukukan; j" rnenyiapkan bahan laporan Bagian Umum dan Drotokol yang terkait dengan tugas Subbagian Rumah Tangga; dan k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Rumah Tangga.
25
Pasal 34 (1) subbagian Prctokol merupakan satuan Kerja Bagian umLrm
rjan protokol dalam pelaksanafln aeerg, pengsturan &cara, penerlrriaan tamu dan perjalanan dinas pimpinan.
(2)
Subbagian Protokol dipimpin oleh seorang Kepala $ubbagian yang berkedudukan di bawah dan lrertanggung jawab kepacla l{epala Bdgian Umum dan Protokol.'
(3) Subbagian Protokol mempunyai tugas
a. b.
c. d.
:
menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Llmum dan Protolir:l sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA.) Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan lingkup tugasnya; mengurus dan melaksanakan acara pimpinan Kabupaten Administrasi; melaksanakan kegiatan pengaluran acara dan upaeara Kabupaten Administrasi;
e. melaksanakan kegiatan pengaturan acara Fimpinan
f.
Kabupaten
Administrasi; mengurus perjalanan dinas pimpinan lfubupaten Adrninlstrrsi;
g. melaksanakan kegiatan pelayanan' tamu pimpinan
Kabupaten
.\dministrasi; h. melaksanakan penjamuan tamu pimpinan Kabupaten Administrasi; menguri.rs, mempersiapkan dan mengoordinasikan kunjungan pimpinan daerah lainnya ke wilayah Kabupaten Administrasi; j. mempersiapkan prasarana dan sarana acara, pelayanan dan jamuan tamu pimpinan Kabupaten Administrasi; k. menyiapkan bahan laporan. Bagian Umum dan Protokol yang terkait dengan tugas Subbagian Protokol; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan trrgas Subbagian t.
i.
Protokol.
Paragraf 2
Bagian Keuangan Pasal 35 (1) Bagian Keuangan merupakan
Unit Kerja Kabupaterr Administrasi
dalanr
pelaksanaan pengelolaan keuangan Kabupaten Administrasi. (2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian i,ang. berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada As'sten Perekonomian, Administrasidan Pernbangunan Sekretaris Kabupaten.
Pasal 36 (1) Bagian Ke'langan mempunyai tugas rnelaksanakan pengelolaar, keuangan Kabuoaten Administrasi.
melaksanakan tugas sebagaimana dinraksud pada ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
(2) Untuk
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Ke'langan;
Dokumen
26
b.
pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA.) Bagian KeuanEan; penyusunan Rencaqa Kerja dan Anggbran (RKAI dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Adiiiinistrasi;
c. pengoordinasian
d. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan e.
f.
g. h.
i. j.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Adnrinistrasi; pelaksanaan penatausahaan keuangan Kabupaten Administrasi; pemprosesan penerbitan Surat Perintah Membayar (Spi\l); penelitian dan pemprosesan pengajuan surat Permintaan pembayaran (sPP);
penelitian, pengujian kelengkapan persyaratancJan pemproses tagihan belanja Kabupaten Administrasi ; penghimpunan dan penyusunan bahan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Administrasi;
penghimpunan bahan dan penyusunan laporan keuangan (realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan) Kabupaten Administrasi; k. pelaksanaan evaluasi nilai dan manfaat aset Kabupaten Arlministrasi; l. pembukuan dan penyusunan akuntansi aset Kabupaten Adnrinistrasi; m. penelitian/pengujian surat pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Adminrstrasi;
n. penghimpunan bahan dan penyusunan laporan kine{a cian kegiatan Kabupaten Administrasi
;
o. pengelolaan teknologi informas, Kabupaten Administrasi; p. menyiapkan bahan laporan Kabr"ipaten Administrasi yang
terkait dengan
tugas dan fungsi Bagian Keuangan; dan
q. pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bagian Keuangan.
Pasal 37 (1) Subbagiarr
Program dan Anggaran merupakan Satuan l(erja Bagian
Keuangan dalam pelaksanaan tugas program dan anggaran.
(2) Subbagian Program dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggurlg jawab kepada Kepala Bagian Keuangan. (3) Subbagian Progrum darr Anggaran mempunyaitugas
a.
:
menyusun bahan Rcncana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.
c.
melaksanaxan Dokumen Pelaksanaan Anggaretn (DPA) Bagian Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
rnenghimpun bahan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumer, Pelaksanaan Anggaran (DPA ) Kabupaten Administrasi; d. melaksanakan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaien Administrasi; e. menerima, meneliti dan memproses pengajuan penerbitan/ pencetakan Surat Perintah Membayar (SPM); f. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja dan kegiatan Kabupaten Administrasi; g. melaksanakan pengelolaan teknologi inforrnasi Kabupaten Administrasi, h. memberikan bimbingan dan konsultasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), laporan kinerja dan laporan kegiatan terhadap Unit Kerja Kabupaten Administiasi;
27
mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA), raporan k;nu,i""i!n kegiatan Bagian Keuangan; j. lenyiapkan bahan laporan Bagian Keuangan yang teri;ait dengan tugas Subbagian Program dan Anggaran; dan k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbagian Program dan Anggaran.
Pasal 38 (1) subbagian Tata usaha Keuangan merupakan $atuan Kerja fiagian Keuangan dalam kegiatan penatausahaan keuangan. (2) subbagian Tata Usaha Keuangan dipimpin oleh seorang l(epala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab ke-pada Kepala Bagian Keuangan. (3) Subbagian Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas
a. b.
:
menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (lil(A) clan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bagian xeua'rigan sesuaii*ngun lingkup tugasny€; melaksanaan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DpA) l3agian i(euangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. melaksanakan kegiatan penatausahaan l<euangan Kabupaten Administrasi; d' mengh-mpun d"l menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Adnrinistrasi; ,
e. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangarr (realisasi anggaran,
neraca dan catatan atas laporan keuangan) l(abuplten'Administrasi; melaksanakan evalUasi nilai dan manfaat aset Kabulraten Administrasi; g. membukukan dan menyusun akuntansi aset Kabup:,ten Adminiitrasi;
f.
tr.
melaksanakan penelitian, pengujian
dan
pertangg ungjawaban keuangan Ka b upaten Ad m
i.
i
n
pengesahan
istrasi
surat
;
memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan bahan pertanggurgjawaban dan lapora.n keuangan (r'ealisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan) lerhadap Unit Kerja Kabr:paten
Administra;i; menyimpan, memelihara dan rnenyajikan dokumen pertanggungjawaban keuangan l{abupaten Administrasi ; k. mengoordir,asikan penyusunan laporan keuangan Bagian Keuangan; t. menyiapkan bahan laporan Bagian l(euangan yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha Keuangan; dan
j.
m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha Keuangan. Pasal 39
(1) Subbagian Perbendaharaan merupakan Satuan darlam pelaksanaan kegiatan perbendaharaan.
Kerja Bagian Keuangan
(2\ Subbagian Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang beftedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
28
(3) Subbagian'Perhendaharaan
mempunyai tugas
:
er. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKq) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bagian reuligan sLsuai'dengan ringkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DpA) iJagian f(euangan sesuai r-lengan lingkup tugasnya;
c.
meneliti dan. memproses surat permintaan pembayaran (spp) yang -"'--'r '
diajukan
d. meneliti
bendahara;
keleng.kapan persyaratan dan memproses . Kabupaten Adm'inidtrasi;' c. mengelola. belanja pegawai Kabupaten Administrasi;
tagihan belanja
mengoordinasjkgn dan memberikan bimbingan serta konsuttasi teknis rernaoap Dendahara; g. lqnyiapkan bahan laporan Bagian Keuangan yang terl
Perbendaharaan.
,
Paragraf 3
Bagian Perekonornian Can pembangunar, Pasal 40 (1)
?qgill Perekonomian dan Pembangunan merupakan 'Jnit !(erja Kabupaten Adrninistr:asi dala,n uerumusan kebijakan operasional, serta pengoordinasian, -,nirro, pengendalian,, pemantauan dan t;varuasi koperasi, ;r;h; kecil dan. perdagangan, per:industrian dan energi, kelautan
l"I_"Iglh,Kepariwisataan penanran,
dan dan
dan kebudayaan, usaha perh:rbungan, tenaga kerja
can transmigra.si: .prasarana kota, .s-arana kota, 'peru*inin, permikmah, gedung pemerintah daerah, sarar.a transportasi,' kelengkapah t
(2) Bagian Perekonomian
pembangtrnan d)pimpin oleh seorang Kepala
.dan dan bertahggung jawab kepadi Asisten lagian yang berkedudukan di bawah Perekonomian, Admi nistrasi dan pemban g unan sJkreiaris l(abupaten. Pasal 41
(1)
'
Bagian Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas nlelaksanakan perumusan kebiiakan operasional, serta pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagalgan, perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, kepariwisataan dan kebudayaan, usaha perhubungan, tenaga kerja clarr transmigrasi, prasarana kota, sarana kota, perumahair, permuk'iman, ledung pemerintah daerah, sarana transportasi, kelengkapan kota, tata -ruang, pertanahan, pertamanan, pemakaman, pengawasan dan penertiban bangunan, kebersihan dan lingkungan hidup.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Perekonornian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
(i),
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan b.
gagian
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Perekonomian dan pemoangunan; pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
29
c.
pllphirrpulan dan penyiapan bahan penyusunan Dldang perekonomian dan pembangunan;
d. penyusunan
.
l<ebi.jal
kebijakan operasional koperasi, usaha mikro, l<ecil dan
menengah. dan perdagangan, pei-industrian dan energi, kelautan dan p:$:nil!,_ kepariwisataan dan kebudayaan, usaha pernirbungan, renaga
Kerja .dan transmigrasi, prasarana kota, sarana kota, perumahan, ' pg.rmufiman, gedung pembrintah daerah, sarana transportasi, Kelengl(apan kota, tata.. rua,ng, pertanahan, pertamanan, pemakaman,
pengaw€san dan penertiban bangunan, kebersihan dan lingkungan hidup; pengoordinasian pelaksanaan kebijakarr operasional k6perisi, usaha Jnrfror Kecil dan menengah dan perdagangan, perindustrian dan energi,
kelautan dan. pertanian, kepariwisaiaan ddn kebudayaan, usaha
f.
perhubungan, tenaga kerja dan transmigrasi, prasararra k0ta, sarana rota, peruniiihan, permukiman, gedung pemerintah daerah sarana iransportasi, kelengkapan kota, tata ruang; pertanahan, pertamarnan, p*."iiurun, penga\v€san dan penertiban bangunan, kebersihan darr lingkungan hidup; pengerdalian, pemantauan dan evaluasi pelaksana:rn k6perasi, usaha mrKro, Kecll dan menengah dan perdagangan, perinousirian dan energi,
kelautan dan per(anian, kepariwisataan
dan
Iiebudayaan, usa[a
perhubungan, tenaga kerja dan transmigrasi, prasarana kota, sarana Kota, perumahan, permukiman, gedung pemerintah daeraI r, sofff nd transportasi,
kelqngkapan kota, tata.. ruang, pertanahan, pertamanan, pemaKaman, pglqawasan dan penerliban bangurian, kebersihan clan lingkungan hidupi g. pelaksanaan _ kegiatan_ fasilitasi pemantauan dan pengendaliin Fglaksanaan D_okunren Pelaksanaan Anggaran (DpA) suru ni*nas dan Ka,1pr Bidang, Perekonomiah,. Pemban gunan dan'Ling kunga n Hidu p; h. pelaKsanaan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalibn dan evaluasr pelaksgnaan tugas dan fungsi suku Dinas dan Kantor Bidang Frerekonon,ian, Pembangunan dan Lirgkungan Hidup; pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Dinas atau Badan yang tidak mempunyai suku Dinas atau Kantor pada Kabupaten Administrasil; menyiapkln bafln laporarr Kabupatep Adrninistrasi yang terkait clengan tugas oan fyngsi Bagian Perekonomian dan pembangunan; dan k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian dan Pembangunan.
Pasal 42
(1) Subbagian Perekonomian merupakan Satuan Kerja Bagian perekonomian dan Pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan operasional, serta pengoordinasia4, pengendalian, pemantauan dan evaluasi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, perindustrian
dan energi, kepariwisataan dan kebudayaan, usaha perhubungan,
serta
tenaga kerja dan transmigrasi.
(2) Subbagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedu$ukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan.
(3)' Subbagian Perekonomian mempunyai tugas.;
a.
menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
Bagian
30
c.
Inenghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional
d.
perhgbungan, serta tenaga ke$a dan transmingrasi ; menyu$Un bahan keb'rjakan operasional koperasi, usaha mikro, kecil dan
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, periqdustrian dan ene!"gi, kepariwisataan dan kebudayaan, usaha
menengahdarr perdagangan, perindustrian dan energi, kelautan dan '"pertanian, kepariwisataan dan kebudayaan, usaha perlrubuingan, sella tenaga kerja dan transmingrasi ; e. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kenijakan operasional
koperasi, usaha mikro, l<ecil dan menengah dan perdagangan, perindustrian dan energi, kepariwisataan dan kebudayaan, usaha
f.
perhubungan, serta tenaga kerja dan transmigrasi;
melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional koperasi, usaha miliro, kecil dan menengah dan perdagangan, perindustrian dan energi, kepariwisataan dan kebudayaan, usaha perhubungan, serta tenaga kerja dan transmigrasi;
g. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan h.
i.
pengendalian
oelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Apggaran (DPA) Suku Dinas BidanE Perekononian di luar kelautan dan pertanian; melaksanakan kegiatan pengoordinirsian, pemantauan, pengendalian dan €lvaluasi pe laksanaan tugas dan fungsi Sukrr Dinas Bidang Perekonomian di luar kelautan darr pertanian, menghimpLn, mengolah, menyajikarr dan melaporkan data dan inf:rrnasi
k.
pelaksanaan kebijakan operasional 'koperasi, usaha ,nikro, kecil dan menengahdan perdagangan, perindustrian dan energi, kepariwisataan dan kebudayaan, usaha perhubungan, serta tenaga kerja dan transmigrasi; melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan promosi potensi Kabupaten Administrasi; melaksanakan koordinasi dan pemantauan dalam rnngka ketahanan
l.
melaksanakan stimulan penyelenggaraan pasar murah;
j.
pangan;
m. melakgahakan kegiatan, koodinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Dinas atau Badan Bidang Perekonomian yang tidak mempunygiSuku Dinas atau Kantor pada Kabupaten Administrasi; n. menyiapkan bahan laporan Bagian Perekonomian dan Pembangunan yang terkait dengan tugas Subbagitrn Perekonomian; dan o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelal<sanaan tugas Subbagian Perekonomian,
Pasal 43 (1) Subbagian Pembangunan merupakan Satuan Kerja Bagian Perekonomian dan Pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan operasional, serta pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pekerjaan umum, tata ruang, peruniahan dan gedung pemerintah daerah, pengawasan dan penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman dan kebersihan.
(2) Subbagian Pembangunan dipippin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ferekonomian dan Pembangunan.
(3) Subbagian Pembangunan mempunyai tugas
a.
:
menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Perekonomian datr Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnYa;
31
b. melaksanakan Dokumen pelaksanaan Anggararrr (DpA)
c. d. e.
f.
Perek
Bagian
t,lgu"nya; "rp menghrmpun dan menyiapkan bahan penyusunan tetrilat
menyusun bahalr kebijakan operasional. pekerjaan Lrrrrum, tata ruang, perumahan dan gedung pemelintah daerah, penguwasan dan penertiba-n bangunan, pertamanan dan pemakaman dan kebersihan; melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan operasional pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan gedurrgl pemerintah daerah, pengawasan dan penertiban bangunan, pertan anan dan pemakaman dan kebersihan;
n'relaksanaKan kegiatan pengencJalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebrjakan operasional pekerjaan umu/-n, tata ruang, perumahan dan gedung pemerintah dEeralr, pengawasan dan penertibJn bangunan, pertamanan dan pemakaman dan kebersihan;
g. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dair h.
i-
pengendalian
pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) $ul
menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data, informasi pelaksanaan kebijakan operasional 'pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan gedung pemerintah daerah, fiengau'asan dan penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman dan kebersihan; j. melaksanakan kegiatan, koodinasi dan fasilitasi peraksanaan urusan pemerintahan oleh Dinas atau Badan Bidang Pembangunan yang tidak mempunyai Suku Dinas atau Kantor pada Kabupaten Administrasil; k. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Adrlinistrasi; l. melaksanakan kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengawasan dan penertiban bangunan. rn. menyiapkan bahan laporan Bagian Perekonomian dan pembangunan yang tdrkait dengan tugas Subbagian Pembangunan; dan n. melaporkan dan mempertanggungjarvabkan pelaksanaan tugas Subbagian Pembangunan.
.
Pasal 44
(1) Subbagian Kelautan merupakan Satuan Kerja Bagian Perekonomian dan Pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan operasional, serta pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi
kelautan, pertanian, peternakan, perikanan, lingkungan hidup dan sumber daya kelautan. (2)
Subbagian Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yanQ berl<edudukan di Liawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonornian dan Pembangunan
(3) Subbagian Kelautan mempunyai tugas
a.
:
menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (F.KA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DpA)
Bagian
Perekonomiar, dan Fembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan l<ebijal
melaksanakan kegiatan pengenrJaiian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional kelautan, pertanian, peternakan,
g.
melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas
perikanan, lingkungan hidup dan surnber daya kelautan;
Kelautan dan Pertanian dan Kantor lingkungan; h. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan tugas dan fungis.Suku Dinas Kelautan dan Kantor Lingkungan; t.
j.
menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data, informasi pelaksanaan kebijakan operasional kelautan, pertanian, peternakan, perikanan, lingkungan hidup dan surnber daya kelautan; melaksanakan, koo{inasi dan fasilitasi kegiatan tugas pemerintahan yang berhubungan dengan sumber daya kelautan yang tidak masuk dalam tugas dan fungsi Suku Dinas Kelautan dan Pertanian dan Kantor Lingkungan;
menyiapkan bahan laporan Bagian Perekonomian dan Pembangunan yang terkait dengan tugas $ubbagian Kelautan; dan
melaporkan
dan
mempertanggungjawabkan peial<sanaan tugas
Subbagian Kelautan. Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 45
fl)
Kabupaten Administrasi dapat mempunyai t(elompok Jabatan Fungsional.
(2) Pejabat Fungsional melaksanakan iugas dalam susunan organisasi struktural Kabupaten Administrasi. :
Pasal 46 (1)
Dalam rangka mengembangkan profesiikeahlian/kompetensi
Pejabat
Fungsional, dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten
Administrasi. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dinraksud pada ayat (1) dipirnpin
oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan
di
bawah dan bertan3gung jawab kepada Bupati.
(3) Ketua Kelompok Jaoatan Fungsional sebagaimana dir,iaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati dari Pejaba.t Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimtliki.
33
(4) Ketentuan .lebih lanjut mengenai Jabatan trungsional pada Kabupaten Administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur iesuai derrgarr i-'eratulan Fen ndang-undangan.
Bagian Kedelapan Inspektorat Fembantu Kabupaten Administrasi Pasal 47 (1)
lnspektur Pembantu Kabupaten Administrasi merupakan Unit
Kerja
Inspektorat sebagai pelaksana dan perangkat pada Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan pengaw€san pemgrintahan di Wilayah l(ota, Kecamatan
dan Kelurahan, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Kota yang
berkedudukan di bawah dan bertangUung jqwab kepada lnspektur dan secara operasional berkoordinasi dengan Bupati.
(2) Bupati dapat meminta lnspektorat Pembantu Kabupaien Administrasi untuk melaksanakan pengawasan.
Bagian Kesembilan Kantor Perenca naan Pem bang unan Kota
Ad mi nistrasi
Pasal 48
(1) Kepala Kantor Perencanaan Pembangunin Kabupaten Adminisirasi sebagai
pelaksana dan perangkat pada Kabupaten Administrasi dalam perumusan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan dan program serta penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pada Kabupaten Adminisirasi sena
melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Kabupaten Administrasi, dipimpin oleh oleh seorang Kepala Kantor yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan secara operasional berkoordinasi dengan Bupati.
(2) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas cian fungsi i(antor Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi secara teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, ;erta secara' operasional disarnpaikan
ol:h
Kepala Kantor
Perencanaan Peqbang unan Kabupaten Adrninistrasi kepada Bupati. (3)
Kepala Kantor Perencanaa Pembangunan Kabupaten diangkat cian diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pertimbangan dari Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bagian Kesepuluh Suku Dinas Pasal 49
(1) Kepala Sullrr Dinas merupakan Unit l(erja Dinas sebagai Pelaiisana
dan
Peiangkat pada Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan iugas teknis dan pelayahan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan furrgsinya, dipimpin bleh-Kepala Sr-'ku Dinas yang secara teknis dan admir,istrasi berkedudukan di bawah ilan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas masing-masing, serta secara operasionaf berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
34
(2)
{huqus.untuk Kepala suku Dinas pelayanan pajak berkedrrdukan c,i bawah oan ?enFngpung Jawab {gpao.a Kepala Dinas pelayanan pajak, serta datam memlmDtn Oan menqoordinasikan pelaksanaan tugas dan frrngsi Suku Dinas Pelayanan Pajak, K6pala Sut
(3)
p.elaksanaan tugas clan fungsi Suku R,u]gqotU,dan,,pertanggungjawaban utnas p..acla .KgQgpaten _ Administrasi secara teknis dan adirinistrasi dlsampaiKan oleh Kepala suku Dinas kepada Kepala Dinas masinq-masinq, serta..secara operasional disampaikan oleh Kepala suku Dinai kepad"a Bupati.
(4) Kepala S_tfku Dinas dapat diangkat dan diber:hentikan oleh Gubernur atas usul Se.Dala Dinas masing-masing dengan pertimbangan ErLpaii sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian l{esebelas 1(antor
Pasal 50 (1) Ka.rtor me-rupakan unit Kerja Lembaga Tekriis Daerah vane berbentt;!l Baclan sebagai Pelaksana dan Perangkat pada Kabupaten Ahininistrasi dalam pg!1\s?1.?1n _tyq."" teknis dan pelayanan kepada inasyaratiai sesuai dengan
tugas dan tungsi masing-masing, dipimpin oleh seoran0 l(enala Kantor vlnc seoara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah ian bertangfiun[ iawgb. kgpada ,.$epala Badan masing-masing, serta secara operaiionai oenieououKan dt bawan dan bertanggung jawab kepa,.la tsripali.
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tuEas clan fungsi Kantor .Kabupaten Administrasi secara tekrris dan atlininistrasi clisampaikan oleh Kepala Kantor kepada Kepala Badan masirrc,-mrii;i,rii serta secara operasional disampaikan oleh Kepaia Kantor kepacia i3upaii
(2) PelapgpSr
pada
(3) Kepala Kitntor diangkat dan tjiberhentikan oleh Glrberr,rrr atas usirl Kepala Qadqn mas-!ng-masing dengan pertimbangan Bupaii sesui,i ti,:ngair ketentuan Peraturan Perundang-undangan "
Bagian Keduabelas Satpol PP t(abupaten Adminisirasi Pasal
51
(1) Satpol PP Kabupaten 'nerupakan Unit Kerja Satpol PF sebagai Pelaksana
dan Perangkat pada Kabupaten Administrasi dalam peraksanaan operasional kegiatan ketenteraman dan ketertiban dalam rangka penegal
(2)
Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Administrasi secara teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten kepada Kepala Satpol PP, serta secara operasionaldisampaikan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten kepaoa Bupati.
(3) Kepala Satpol PP l{ota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Satpol PP dengan pertimbangan Bupati sesuai dengan ketentuarr Peraturan Perundang-undangan.
35
Bagian Ketigabelas Kecamatan Pasal 52
(1)
Ker;amatan. merupakan Perangkat Daerah di bawah Kabupaterr Administra,ui dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilimpahkan dari Gubernur dan mengoordinasikan tugas Pemerintah Da-erah, dipimpin oleh seoranq Camit XaTg berkedudukan di bawah dan bertanggung jhwdb kepacla Bupat'l melalui Sekretaris Kabupaten Administrasi.
(2) Pelaporan dgn pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan disampaikan oleh' Camat kepada Bupati melalui Sekreta-ris Kabupaten Administrasi.
(3) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usr-rl Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bagian Keempatbelas Kelurahan
Pasal 53
di bawah Kecamatan dalam pelaksanaan tugas Pemerinlahan yang dilimpahkan dari Gubernur dan me.ngoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di wilayah Kelurahan, dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah ian bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
(1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah
(2) Pelaporan dan pertanggungjawaban peiaksanaan tugas disampaikan oleh I urah kepada Bupati melalui Carnat.
cJan
fungsi Kelurahan
(3) Lurah diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur sesuai dengan ketentuan Feraturan perundangundangan.
BAB IV TATA KERJA Pasal 54
(1)
Dalam melaksunakan tugas dan fungsirrya Kabupaten Administrasiwajib taat dan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Ferundang-undangan.
(2) Brrpati mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan
Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perairgkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan kinerja cian mernperlancar pelaksanaan tugas dan .fungsi Kabupaten Ad ministrasi. Pasal 55
Seluruh Fejabat Struktural, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Kabupaten Administrasi dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.
36
Pasal 56
t1l 9:l^:ry!.1_elflat
strukturat dan Ketua Ketompok Jabatan Funssionat pada K3bupatgn Adrniniskasi wajib. .memimpin, mengoordinasikan, mtngarahkan, membenKan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas,hembina dan menilai kinerja b=awahan masing-masing.
(2)
seluruh-P.ejabat struktural, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai paq.a Kabupaten Administrasi .wajib - mengikuti dan hematuhi pelintatr kedinasan atasarr masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan.
Pasal 57
)9l,urun Pejabat .struktural dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada
Adminishas.i wajib mengawasi dan mengendalikan petakianaan tugas serta mengambit iangkah-tangkah yang dipertu[an T"lrng masjng apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penilim[angan. [1?.'lg3aen
l3y:ll"l
Pasal 58 (1)
strukturar,.Ketua Ke.rompok'Jabatan Fur,gsional dan pegawai 9:Lyrll,.-rabat pada KabJpaten. Administrasi wajib inenyampaikan laporan pelai<saiaan tugas (terma.suK kendala yang. dihadapi dalam pelaksar.aan tufas) kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan Feraturan "reiundangundangan.
(2)
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t9:ll-y1-g.menerima 'bahbn mexindaklanjuti dan menjadikan laporan yang dite,
ima
pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.
debagai
Pasal 59 (1)
pemeilntati Kabupaten Pqngti, .karena kedudukannya .sebagai pimpinan Adnrinistrasi berwenang.melakukan penilaian pelaksanaan pekdrjaan tehradap lnsqlgktur Pembantu Kabupaten Administrasi, Kepalb lftintor Perencanaan Pemb-angunan Kabupaterr Administrasi, Keiala'suku Dinas, Kepala Kantor dan Kepala Satpol PP Kabupaten.
(2) Hasil p,enilaian pelaksanaan pekerjaan selragaimana climaksLrd pada ayat (1)
me.njadi nilai .yang dicantumxan oleh pejabat penilai lnspektlr pembantu
Kabupaten .Administrasi, Kepala Kiint-or Perencanaan penrbanounan fapuqqlgn -Admin.istrapi, Kepala S-uku Dinas, Kepata Kantor dan Kepata satpol PP Kabupaten dalam'Daftar Penilaian Pelaksbnaan pekerjaan (Dp3).. (3) Perubahan terhadap hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus seizin tertulis dari Buoati. BAB V KEPEGAWAIAN
Pasal 60 (1) Pegawai Negeri Sipil NegeriSipil Daerah. (2)
pada Kabupaten Administrasi merupakan Pegawai
Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud
pada ayat
(1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian negara,
,37
(3)
Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Kabupaterr Administrasi mendapat pembinaan dad sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan Tatalaksana.
':
BAB V! KEUANGAN
,
Pasal
61
(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Adminlsirasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Pengelola,rn pendapatan sebagaimana dimaksud pada eryat (1) clilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Feraturan Perundang-undangan keuangan negara/daerah.
di
bidang
Pasal 62 (1) Pendapatan yang bersumber: dari pelaksanaan tugas tjan fungsi Kabupaten Administrasi menrpakan pendapatan daerah. (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuar r Peraturan Perundang-undangan negara/daerah.
.
BAB V.I ASET Pasal 63
(1) Aset yang dipergunakan oleh Kabupaten Administrasi sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan peiundang-
undangan
di
bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan Peratu:-:n
Perundang-undangan di bidang pengelolaan barang nrilik negara/daerah.
Pasal 64 (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Kabupaten Administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah. (2) Penerimaan barang daerah sdbagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.
3B
,
BAB VIII
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS Pasal 65
(1) Kabupaten Administrasi menyusun dan menyampaikan laporan tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau seilaktu-waktu Gubernur nnelalui Sekretaris Daerah.
(2)
berkala kepada
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain rnetiputi laporan
:
a. b. c-
kebutuhan, kek.lrangan dan kelebihan pegawai; keuangan dan kiner:ja; kebutuhan, kekurangan dan kelebihan'barang a€u .)rasarana dan sarana
d. e.
akuntabilitas; darr pelaksanaankegiatan.
kerja;
Pasal 66
'
Dalam
fllgk?
akuntabilitas Kabupaten Adminisirasi mengembangkan sistem
pengendalian internal.
BAB IX PENGAWASAN Pasal 67 Pengawasan terhadap Kabupaten Administrasi dilaksanakan oleh
:
a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan b.
tanggung jawab keuangan negara; Aparat pemeriksa intemal pemerintah; dan
c. Inspektorat.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP Pasal 68
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 73
Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintan
Kabupaten
Administfasi Kepulauan Seribu Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
39
Pasal 09 Peraturan Gubernl r ini mulai berlaku pada tan$gal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengunclangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Frovinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
Ditetapkan diJakarta pada
ianggal 29 Oktober 2009
GUBERNUR P IBU
NSI DAERAFI I(HUSUS A JAKARTA,
Diuridangkan di Jakarta pada tanggal
9 Novernber
2009
fJEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
t,ltP 050012362
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAF{IJN
2009 NOMOR 167
co u)
{ m7 -x
x
L
z v
m
c qt
iE 2
!x
EF
EP
m
iiE
nie
2 =z
eit
>>o =ig
F
xI
2F
s*
;t
E=
Hf;
Fc -It -o d
1z
(ox
N) NO
6ry(4 -1
.f >, ^--1 ouuf
F= .igq r.a ts n g r$F (o{
FO me :n=
uJ ,.r
=I x{ >m -.tz g>
x MU crII' De
iri r
ol
pti;
>o z> x
€ )"
oz lfl ro tr; Frc z? a2 {o
o
m
E
n
5 c 6 6
A
;t
i
rA
I
5
b3 BF
RF
E*f;
F-rl
a
f
+j
(n
c:
U1
c
xI
r
g
E
95
uoo
9. r{ :a ;' EE
EE OI
oo& aioo -'o0r
dad
.@qq
;;; o$a
i
@ 0t
f
o 0' D
HE3
6!p
Ess
I
|
I
|
f..
I
|
t-
It
|
"=l
lr,t?l t= >l
IEE4I
lidol t=
l> t@ xl >l
I
I
|_x---__-l
|I >t t: oc
I lI i* I zr |tazl 99
ti5 Ini tzvlo
re6-]
I
I
J
1'
@
x= r
9=
qB
H!J
>7 =o => zn
EZ {m rnr
c:m
rF EE
fr3
,> ->
m> =tE FO
rfl
-o
L:
8
Fl
t$o
N)
.\ 2,
r+>
F{
I\t ts oi (o!
1Z
E9 tx6
