~.
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 68 TAHU N 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
5. Undang-Undan.g Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 6. Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
· .
2
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun Peraturan Perundang-undangan;
2004
tentang
Pembentukan
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang; 14. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2006
tentang
Pelaporan
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang NegaralDaerah; 21.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Perangkat Daerah;
22.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
23.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
24.
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
Tahun 2007 tentang Organisasi
MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN.
3
BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Asisten Perekonomian dan Administrasi adalah Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi. 9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi. 10. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan yang juga disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12. Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro. Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan yang juga disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi. 13. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi. 14. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal2 (1)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perkoperasian, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan.
(2)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta. Pasal 3
(1)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, perlindungan, dan pengembangan koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan.
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan mempunyai fungsi : a. penyusunan, dan pelaksanaan reneana kerja dan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan; b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, dan perpasaran; e. pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan barang dan jasa, koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah, perdagangan, dan perpasaran; pertumbuhan dan d. pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan usaha koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan barang dan jasa;
.
e. pemantauan dan pengawasan ketersediaan, distribusi, harga, standar dan mutu barang dan jasa, serta perlindungan konsumen; f.
pembinaan kemetrologian, pengawasan, pemeriksaan dan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, serta barang dalam keadaan terbungkus;
g. penyelenggaraan bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan barang dan jasa;
5
h. perlindungan, pembinaan dan pengembangan perkoperasian, usaha mikro, keeil dan menengah; i.
fasilitasi pengembangan kemitraan usaha mikro, keeil dan menengah dan koperasi dan/atau dengan perusahaan besar;
j.
pengelolaan fasilitas perlindungan, pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil;
k. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan bimbingan teknis perkoperasian, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan;
I.
pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, sertifikasi dan/atau perizinan koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah, perdagangan, dan perpasaran;
m. pengembangan dan penyelenggaraan promosi perkoperasian, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan; n. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan; o. penyediaan, penatausahaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja dinas koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan; p. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; q. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan;
r. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Dinas Kopera~i, Usaha Perdagangan; dan
Mikro,
Keeil
dan
Menengah,
dan
s. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal4 (1)
Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan, sebagai berikut : a. Kepala Dinas;
6
b. Sekretariat, terdiri dari : 1. 2. 3. 4.
Subbagian Subbagian Subbagian Subbagian
Umum; Kepegawaian; Program dan Anggaran; Keuangan.
c. Bidang Koperasi, terdiri dari : 1. Seksi Kelembagaan Koperasi; 2. Seksi Pembiayaan Koperasi; 3. Seksi Pengembangan Koperasi. d. Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri dari : 1. Seksi Usaha Mikro; 2. Seksi Usaha Kecil;
3. Seksi Usaha Menengah. e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari : 1. Seksi Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan; 2. Seksi Pengadaan, Distribusi, dan Perlindungan Konsumen; 3. Seksi Sarana Perdagangan dan Promosi Dalam Negeri. f.
Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari : 1. Seksi Ekspor; 2. Seksi Impor; 3. Seksi Analisa Pasar dan Promosi Luar Negeri.
g. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari : 1. Seksi Perdagangan; 2. Seksi Kemetrologian; 3. Seksi Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. h. Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
(2)
i.
Unit Pelaksana Teknis; dan
j.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. Bagian Kedua Kepala PasalS
Kepala Dinas mempunyai tugas : a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
7
b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional; e
melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/ swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 6 (1)
Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan.
(2)
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal7
(1)
Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan Reneana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat; b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat; e. pengoordinasian penyusunan Reneana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas; d. pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas; e. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan perdagangan; f.
.
pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas;
g. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis perkoperasian, usaha mikro, keeil dan'menengah, dan perdagangan, serta perpasaran; h. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Dinas;
i.
pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan aeara Dinas;
j.
pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Dinas;
8
k. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perkoperasian, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
I.
pemungutan, peneatatan, retribusi koperasi, usaha perdagangan;
penyetoran, pelaporan penerimaan mikro, keeil dan menengah, dan
m. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perkoperasian, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan, serta perpasaran; n. pengoordinasian penyusunan reneana strategis Oinas; o. pengoordinasian penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas) Oinas; p. penyiapan bahan laporan Oinas yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat. Pasal 8 (1)
Subbagian Umum merupakan Satuan pelaksanaan administrasi umum Oinas.
Kerja
Sekretariat
dalam
(2)
Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Oinas.
(3)
Subbagian Umum mempunyai tugas : a. menyusun bahan Reneana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya; b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya; e. melaksanakan kegiatan surat-menyurat dan kearsipan antara lain meliputi penerimaan, peneatatan, pentaklikan, penomoran, stempel, pendistribusian dan pengiriman surat, serta penyimpanan, penelusuran dan pemeliharaan arsip; d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban kantor;
kebersihan,
keindahan,
e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja seperti bangunan gedung dan inventaris kantor; f.
melaksanakan kegiatan proses pembangunan bangunan gedung kantor Dinas dan pengadaan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor;
9
g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Oinas;
ruang
rapatlruang
pertemuan
dan
h. melaksanakan upacara dan pengaturan acara Oinas;
i.
melaksanakan publikasi kegiatan Oinas;
j.
menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan perlengkapanl peralatan/inventaris kantor;
k. menerima, menyimpan dan mendistribusikan inventaris/peralatanl perlengkapan kerja Oinas; I.
melaksanakan koordinasi penghapusan barang;
m. menyampaikan pencatatan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan; n. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan yang terkait dengan Subbagian Umum; o. menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan tugas Subbagian Umum; dan p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Subbagian Umum.
pelaksanaan tugas
Pasal9 ·(1)
Subbagian Kepegawaian merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Oinas.
(2)
Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Oinas.
(3)
Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas : a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; b.
melaks~lnakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya;
c. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, pengembangan, mutasi, pendidikan dan pelatihan pegawai; d. melaksanakan monitoring, pengendalian, pembinaan, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai; e. melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, kenaikan pang kat, cuti, dan pensiun pegawai;
penghargaan,
10
f.
menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan;
g. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian termasuk daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan pegawai; h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perkoperasian, usaha mikro, keell dan menengah, dan perdagangan yang terkait dengan tugas Subbagian Kepegawaian; i.
menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan tugas Subbagian Kepegawaian; dan
j.
melaporkan dan mempertanggungjawabkan Subbagian Kepegawaian.
pelaksanaan
tugas
Pasal10 (1)
Subbagian Program dan Anggaran merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan tugas program dan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan.
(2)
Subbagian Program dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
(3)
Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas : a. menyusun bahan Reneana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya; e. menghimpun bahan dan menyusun reneana strategis Dinas; d. menghimpun bahan dan menyusun Reneana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas; e. melaksanakan' monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas oleh unit kerja Dinas; f.
meneriroa, meneliti dan memproses permohonan peneetakan Surat Perintah Membayar (SPM);
penerbitanl
g. memberikan bimbingan dan konsult.asi teknis penyusunan Reneana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA), laporan kinerja, laporan kegiatan, dan laporan akuntabilitas terhadap unit kerja Dinas; h. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Dinas;
11
i.
mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat;
j.
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan yang terkait dengan tugas Subbagian Program dan Anggaran;
k. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Sekretariat; I.
menyiapkan Qahan laporan sekretariat yang terkait pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Anggaran; dan
m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Subbagian Program dan Anggaran.
pelaksanaan
dengan
tugas
Pasal11 (1)
Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas.
(2)
Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
(3)
Subbagian Keuangan mempunyai tug as : a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas; d. menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan dan melaporkan penerimaan retribusi Dinas; e. menerima, dan meneliti kelengkapan dan memproses Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Bendahara; f.
Surat
menerimi} dan meneliti/menguji kelengkapan persyaratan tagihan pengeluaran belanja Dinas;
g. menghimpun dan menyusun bahan .pertanggungjawaban keuangan Dinas; h. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan (realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan; i.
melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Dinas;
12
j.
mencatat, membukukan dan mengakuntansikan aset Oinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
k. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja Oinas;
I.
mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan konsultasi teknis kepada Bendahara;
m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan yang terkait dengan Subbagian Keuangan; n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; o. menyiapkan bahan laporan sekretariat yang terkait dengan tugas Subbagian Keuangan; dan p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Subbagian Keuangan.
pelaksanaan
tugas
Bagian Keempat Bidang Koperasi Pasal12 (1)
Bidang Koperasi merupakan Unit Kerja lini Oinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan perkoperasian.
(2)
Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di b.awah dan bertanggung jawab kepada Kepala Oinas. Pasal13
(1)
Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, dan perlindungan perkoperasian.
pembinaan,
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksa(laan Anggaran (OPA) Bidang Koperasi; b. pelaksanaan Koperasi;
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
(OPA)
Bidang
c. penyusunan bahan kebijakan teknis perlindungan, pembinaan dan pengembangan perkoperasian; d. pelaksanaan pembinaan/koordinasi kelembagaan, manajemen, kegiatan usaha, permodalan perkoperasian, kemitraan, pemasaran dan promosi perkoperasian;
13
e. pelaksanaan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi dan konsultasi kelembagaan, kegiatan usaha, manajemen, permodalan, kemitraan, pem.asaran dan promosi koperasi; f.
pelaksanaan pengembangan kelembagaan, manajemen, kegiatan usaha, permodalan, kemitraan, pemasaran dan promosi koperasi;
g. pelaksanaan evaluasi kelembagaan, manajemen, kegiatan usaha, permodalan, kemitraan, pemasaran dan promosi perkoperasian; h. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja koperasi; i.
penyusunan standarisasi perlindungan, pengembangan perkoperasian; dan
j.
penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Koperasi;
pembinaan
dan
k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Koperasi. Pasal 14 (1)
Seksi Kelembagaan Koperasi merupakan satuan kerja Bidang Koperasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi.
(2)
Seksi Kelembagaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.
(3)
Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tug as : a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Koperasi sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Koperasi sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyusun pedoman teknis pelaksanaan, pengembangan kelembagaan koperasi;
pembinaan
dan
d. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, konsultasi, fasilitasi dan evaluasi kelembagaan koperasi; e. melaksanakan koperasi; f.
pembinaan
dan
pengembangan
kelembagaan
melaksanakan penilaian dan pemeringkatan koperasi;
g. melaksanakan proses pengesahan dan pendaftaran badan hukum koperasi; h. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi;
-~
14
i.
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan yang terkait dengan tugas Seksi Kelembagaan Koperasi;
J.
menyiapkan bahan laporan Bidang Koperasi yang terkait dengan tugas Seksi Kelembagaan Koperasi; dan
k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Seksi Kelembagaan Koperasi.
pelaksanaan
tugas
Pasal15 (1)
Seksi Pembiayaan Koperasi merupakan satuan kerja Bidang Koperasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan modal koperasi.
(2)
Seksi Pembiayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.
(3)
Seksi Pembiayaan Koperasi mempunyai tugas : a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Koperasi sesuai dengan Iingkup tugasny.a; b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Koperasi sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyusun pedoman teknis pelaksanaan, pengembangan pembiayaan koperasi;
pembinaan
dan
d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengembangan pembiayaan koperasi; e. melaksanakan monitoring, bimbingan, supervisi, konsultasi, fasilitasi, evaluasi, dan pengembangan pembiayaan koperasi; f.
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perkoperasian, usaha mikro, kedl dan menengah, dan perdagangan yang berkaitan dengan pembiayaan koperasi;
g.
menyiap~an bahan laporan Bidang Koperasi yang terkait dengan tugas Seksi Pembiayaan Koperasi;
h. mengoordinasikan penyusunan Renc;ana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Koperasi; i.
mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas) Bidang Koperasi; dan
j.
melaporkan dan mempertanggungjawabkan Seksi Pembiayaan Koperasi.
pelaksanaan
tugas
---..
15
Pasal16 (1)
Seksi Pengembangan Usaha Koperasi merupakan satuan kerja Bidang Koperasi dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan usaha koperasi.
(2)
Seksi Pengembangan Usaha Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.
(3)
Seksi Pengembangan Usaha Koperasi mempunyai tugas : a. menyusun bahan Reneana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Koperasi sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Koperasi sesuai dengan lingkup tugasnya; e. menyusun pedoman teknis pelaksanaan, pengembangan dan perlindungan usaha koperasi;
pembinaan,
d. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, konsultasi, fasilitasi, dan evaluasi usaha koperasi; e. melaksanakan upaya pengembangan dan perlindungan koperasi; f.
usaha
menyiapkan pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengembangan, dan perlindungan kegiatan usaha koperasi;
g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perkoperasian, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan yang terkait dengan tugas Seksi Pengembangan Usaha Koperasi; h. menyiapkan bahan laporan bidang koperasi yang terkait dengan tugas Seksi Pengembangan Usaha Koperasi; dan I.
melaporkan dan mempertanggungjawabkan Seksi Pengembangan Usaha Koperasi.
pelaksanaan
tugas
Bagian Kelima • Bidang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah Pasal17 (1)
Bidang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah merupakan Unit Kerja lini Oinas dalam pelaksanaan pembinaan, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, keeil, dan menengah.
(2)
Bidang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Oinas.
16
Pasal 18 (1)
Bidang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah mempunyai tug as melaksanakan pembinaan, pengembangan dan perlindungan usaha mikro, keeil dan menengah.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah mempunyai fungsi : a. penyusunan Reneana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah; b. pelaksanaan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah; c. pelaksanaan upaya pengembangan, dan perlindungan usaha mikro, keeil dan menengah; d. pelaksanaan monitoring, bimbingan, supervlsl, fasilitasi, konsultasi dan evaluasi usaha mikro, keeil dan menengah; e. penyusunan kebijakan teknis perlindungan, pembinaan pengembangan usaha mikro, keeil dan menengah;
dan
f.
keeil
dan
keeil
dan
penyusunan menengah;
standarisasi
penataan
usaha
g. penyusunan sistem kemitraan antar usaha menengah dan/atau dengan usaha besar;
mikro, mikro,
h. pelaksanaan klasifikasi usaha; i.
pelaksanaan pengembangan dan evaluasi sistem perlindungan, pembinaan dan pengembangan usaha mikro, keeil dan menengah;
j.
penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah; dan
k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasal1g (1)
Seksi Usaha Mikro merupakan satuan kerja Bidang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah dalam pelaksanaan pembinaan, perlindungan dan pengembangan usaha mikro.
(2)
Seksi Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah.
(3)
Seksi Usaha Mikro mempunyai tugas :
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah sesuai dengan lingkup tugasnya;
17
b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah sesuai dengan lingkup tugasnya; e. menyusun pedoman/petunjuk teknis kebijakan perlindungan, dan pengembangan usaha mikro;
pembinaan,
d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi perlindungan usaha mikro; e. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, konsultasi dan fasilitasi serta kemitraan (kelembagaan, permodalan, pemasaran, manajemen, dan teknik) usaha mikro; f.
melaksanakan kegiatan dan upaya perlindungan (kelembagaan, permodalan dan pemasaran) usaha mikro;
g. melaksanakan koordinasi pengelolaan fasilitas pembinaan usaha mikro; h. menyiapkan pelaksanaan koordinasi perlindungan usaha mikro;
i.
melaksanakan kegiatan dan upaya pengembangan (kelembagaan, permodalan, pemasaran, manajemen, dan teknik) usaha mikro;
j.
melaksanakan koordinasi pengembangan usaha mikro;
pembinaan,
perlindungan,
dan
k. memfasilitasi upaya perlindungan, dan pengembangan usaha mikro; I.
melaksanakan evaluasi perlindungan dan pengembangan usaha mikro;
m. melaksanakan pengembangan sistem perlindungan usaha mikro; n. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perkoperasian, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan yang terkait dengan tugas Seksi Usaha Mikro; o. menyiapkan bahan laporan Bidang Usaha Mikro, Keeil Menengah yang terkait dengan tugas Seksi Usaha Mikro; dan p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Seksi Usaha Mikro.
pelaksanaan
Dan tugas
Pasal 20 (1)
Seksi Usaha Keeil merupakan satuan kerja Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan pembinaan, perlindungan dan pengembangan usaha keei!.
(2)
Seksi Usaha Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggun'g jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah.
(3)
Seksi Usaha Keeil mempunyai tugas :
a.
menyusun bahan Reneana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah sesuai dengan lingkup tugasnya;
-
,
18
b.
melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah sesuai dengan Iingkup tugasnya;
e.
menyusun pedbmanipetunjuk teknis kebijakan perlindungan, dan pengembangan usaha kecil;
d.
melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, konsultasi dan fasilitasi serta kemitraan (kelembagaan, permodalan, pemasaran, manajemen, dan teknik) usaha keeil;
e.
melaksanakan kegiatan dan upaya pengembangan (kelembagaan, permodalan, pemasaran, manajemen, dan teknik) usaha kecil;
f.
melaksanakan koordinasi pengelolaan fasilitas promosi dan pemasaran usaha keeil;
g.
melaksanakan kegiatan dan upaya perlindungan permodalan dan pemasaran) usaha keeil;
h.
melaksanakan koordinasi pengembangan usaha keeil;
i.
memfasilitasi upaya perlindungan, dan pengembangan usaha keeil;
J.
melaksanakan evaluasi perlindungan dan pengembangan usaha kecil;
k.
melaksanakan pengembangan sistem perlindungan usaha keeil;
I.
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perkoperasian, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan yang terkait dengan tugas Seksi Usaha Kecil;
m.
menyiapkan bahan laporan Bidang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah yang terkait dengan tugas Seksi Usaha Keeil; dan
n.
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Usaha Keeil.
pembinaan,
pembinaan,
(kelembagaan,
perlindungan,
dan
Pasal21 (1)
Seksi Usaha Menengah merupakan satuan kerja Bidang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha menengah.
(2)
Seksi Usaha Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah.
(3)
Seksi Usaha Menengah mempunyai tugas : a. menyusun bahan Reneana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah sesuai dengan Iingkup tugasnya; b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan Iingkup tugasnya;
19
e. menyusun pedoman/petunjuk teknis pengembangan usaha menengah;
kebijakan
pembinaan
dan
d. melaksanakan kegiatan dan upaya pengembangan (kelembagaan, permodalan, pemasaran, manajemen, dan teknis) usaha menengah; e. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, konsultasi dan fasilitasi serta kemitraan (kelembagaan, permodalan, pemasaran, manajemen, dan teknis) usaha menengah; f.
melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengembangan menengah;
usaha
g. melaksanakan promosi, pengembangan, dan pemberdayaan usaha keeil dan menengah; h. memfasilitasi upaya pengembangan usaha menengah; I.
melaksanakan evaluasi pengembangan usaha menengah;
j.
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perkoperasian, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan yang terkait dengan tugas seksi usaha menengah;
k. mengoordinasikan penyusunan Reneana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Usaha Mikro Keell dan Menengah; I.
mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Usaha Mikro Keeil dan Menengah;
m. menyiapkan bahan laporan Bidang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah yang terkait dengan tugas Seksi Usaha Menengah; dan n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Seksi Usaha Menengah.
pelaksanaan
tug as
Bagian Keenam Bidang Perdagangan Dalam Negeri Pasal 22 (1 )
Bidang P:,rdagangan Dalam Negeri merupakan Unit Kerja lini Dinas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan perdagangan dalam negeri.
(2)
Bidang Perdagangan Dalam Negen dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal
(1)
23
Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan perdagangan dalam negeri.
20
(2)
Untuk melaksanakan tug as sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perdagangan Dalam Negeri; b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Perdagangan Dalam Negeri;
Anggaran
(DPA)
Bidang
c. penyusunan kebijakan, petunjuk, dan pedoman teknis pembinaan, dan pengembangan kegiatan perdagangan dalam negeri; d. pelaksanaan moniloring, pengendalian, bimbingan, supervlsl, fasililasi, konsullasi, dan evaluasi kegialan perdagangan dalam negeri serta perlindungan konsumen; e. pelaksanaan upaya pengembangan kegiatan usaha perdagangan dalam negeri; f.
pemberian, pengendalian dan evaluasi izin usaha perdagangan dalam negeri;
g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pendaftaran perusahaan; h. pelaksanaan fasilitasi pemasaran perdagangan dalam negeri;
dan
promosi
kegiatan
i.
pelaksanaan koordinasi pembinaan kemetrologian;
j.
penyediaan, pemeliharaan, dan perawalan prasarana dan sarana perdagangan dalam negeri;
k. pelaksanaan upaya peningkalan penggunaan hasil produksi dalam negeri;
I.
monitoring pengadaan, ketersediaan, harga, kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar;
m. pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha perpasaran; n. peningkalan kerja sama dan koordinasi dunia usaha anlar daerah dan lintas sektoral di bidang perdagangan dalam negeri; o. penyiapaf) bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Perdagangan Dalam Negeri; dan p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perdagangan Dalam Negeri. . Pasal24 (1)
Seksi Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan merupakan satuan kerja Bidang Perdagangan Dalam Negeri dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan.
21
(2)
Seksi Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan Oalam Negeri.
(3)
Seksi Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas: a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Perdagangan Oalam Negeri sesuai dengan Iingkup tugasnya; b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Perdagangan Oalam Negeri sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyiapkan petunjuk teknis pembinaan dan penataan kegiatan serta pemberian izin usaha perdagangan dan perpasaran; d. melaksanakan monitoring, bimbingan, supervisi, konsultasi, fasilitasi, dan evaluasi usaha perdagangan, pendaftaran perusahaan, pengawasan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; e. melaksanakan upaya pengembangan usaha perdagangan, pendaftaran perusahaan, pengawasan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta peningkatan kerja sama dunia usaha perdagangan; f.
melakukan bimbingan teknis pengembangan pemasaran;
g. memberikan dan mengevaluasi izin perpasaran; h. pelaksanakan pelayanan informasi perusahaan pada dunia usaha, instansi pemerintah maupun swasta dan investor yang membutuhkan; i.
menghimpun, memelihara, dan menyajikan data dan informasi pendaftaran perusahaan;
j.
melakukan pengoordinasian pelaksanaan penerbitan izin usaha perdagangan;
k. monitoring, evaluasi perusahaan;
I.
dan
pelaporan
kegiatan
pendaftaran
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perdagangan yang terkait dengan tugas Seksi Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan;
m. menyiapkan bahan laporan Bidang Perdagangan Oalam Negeri yang terkait dengan tugas Seksi Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan; dan n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Seksi Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan.
tugas
22
Pasal 25 (1)
Seksi Pengadaan, Distribusi dan Perlindungan Konsumen merupakan satuan kerja Bidang Perdagangan Dalam Negeri dalam pelaksanaan pengendalian dan pengembangan pengadaan, distribusi dan perlindungan konsumen.
(2)
Seksi Pengadaan, Distribusi dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri.
(3)
Seksi Pengadaan, Oistribusi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas : a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Perdagangan Oalam Negeri sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Perdagangan Oalam Negeri sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyusun pelunjuk teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan, distribusi, harga, dan stok barang dan jasa; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelancaran distribusi barang dan jasa; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi slok barang dalam gudang; f.
melaksanakan konsumen;
monitoring
dan
evaluasi
upaya
perlindungan
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi harga barang dan jasa; h. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan barang dan jasa; i.
menghimpun, mengolah, memelihara dan menyajikan data dan informasi ketersediaan, distribusi, harga, dan stok barang dan jasa;
j.
menyusun prognosa kebutuhan barang dan jasa periodik;
k. melakukan analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkC)tan kerja sama dengan dunia usaha di bidang pengadaaan, barang dan jasa dan distribusi; I.
melakukan koordinasi kelancaran ketersediaan, distribusi, dan harga barang kebutuhan pokok masyarakai;
m. melaksanakan pemberian izin pengadaan, distribusi, dan usaha pergudangan; n. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengadaan, distribusi dan perlindungan konsumen yang terkait dengan tugas Seksi Pengadaan, Oistribusi dan Perlindungan Konsumen;
23
o. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Perdagangan Oalam Negeri; p. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas) Bidang Perdagangan Oalam Negeri; q. menyiapkan bahan laporan Bidang Perdagangan Oalam Negeri yang terkait dengan tugas Seksi Pengadaan, Oistribusi dan Perlindungan Konsumen; dan r.
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Seksi Pengadaan, Oistribusi dan Perlindungan Konsumen;
tugas
Pasal26 (1)
Seksi Sarana Perdagangan dan Promosi Oalam Negeri merupakan satuan kerja Bidang Perdagangan Oalam Negeri dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana perdagangan dan promosi dalam negeri.
(2)
Seksi Sarana Perdagangan dan Promosi Oalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan Oalam Negeri.
(3)
Seksi Sarana Perdagangan dan Promosi Oalam Negeri mempunyai tugas: a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Perdagangan Oalam Negeri sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Perdagangan Oalam Negeri sesuai dengan Iingkup tugasnya; c. menyiapkan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana promosi dan pameran; d. melaksanakan monitoring, bimbingan, supervisi, konsultasi, fasilitasi, dan evaluasi upaya peningkatan penggunaan produksi dan promosi dalam negeri; e. melaksanaan upaya promosi dan peningkatan penggunaan produksi dalam n~eri; f.
melaksanakan koordinasi pembinaan kemetrologian;
g. melaksanakan fasilitasi kerja sama dunia usaha perdagangan dalam negeri; h. mengumpulkan dan mengelola serta menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan sarana, promosi dan pameran, periklanan, serta penigkatan kerjasama dengan dunia usaha, termasuk pendaftaran trading house pemerintah dan swasta;
24
i.
mengelola pemberian pendaftaran dan per,setujuan izin usaha pameran perdagangan;
j.
melakukan pemantauan, dan evaluasi atas kegiatan sarana dan promosi perdagangan;
k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan yang terkait dengan tugas Seksi Sarana Perdagangan dan Promosi Oalam Negeri; I.
menyiapkan bahan laporan Bidang Perdagangan Oalam Negeri yang terkait dengan tugas Seksi Sarana Perdagangan dan Promosi Oalam Negeri; dan
m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Seksi Sarana Perdagangan dan Promosi Oalam Negeri.
tugas
Bagian Ketujuh Bidang Perdagangan Luar Negeri Pasal 27 (1)
Bidang Perdagangan Luar Negeri merupakan unit kerja Iini Oinas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri.
(2)
Bidang Perdagangan Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Oinas. Pasal 28
(1)
Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan perdagangan luar negeri.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Perdagangan Luar Negeri; b. pelaksanaan Perdag~ngan
Ookumen Pelaksanaan Luar Negeri;
Anggaran
(OPA)
Bidang
c. penyusunan petunjuk dan pedoman teknis pembinaan, pengembangan dan pelayanan perizinan/rekomendasi kegiatan perdagangan luar negeri; d. pelaksanaan monitoring, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi, dan evaluasi kegiatan perdagangan luar negeri; e. pelaksanaan upaya pengembangan kegiatan perdagangan luar negeri;
25
f.
pemberian persetujuan ekspor terhadap barang-barang yang diatur dan diawasi ekspornya;
g. menghimpun, mengolah, memelihara dan menyajikan data dan informasi mengenai iklim usaha perdagangan luar negeri; h. peningkatan pelaksanaan koordinasi pengembangan ekspor daerah; i.
pelaksanaan proses, penerbitan, dan sosialisasi Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor, serta pemanfaatannya kepada dunia usaha;
j.
peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan instansi lainnya dalam pelaksanaan promosi di luar negeri;
k. penyiapan bahan pengembangan fasilitasi ekspor dan impor, peluang pasar, pemasyarakatan fasilitas perdagangan internasional; I.
penyusunan
ba~an
kebijakan teknis perdagangan luar negeri;
m. penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Perdagangan Luar Negeri; dan n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perdagangan Luar Negeri. Pasal 29 (1)
Seksi Ekspor merupakan satuan kerja Bidang Perdagangan Luar Negeri dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan ekspor.
(2)
Seksi Ekspor dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri.
(3)
Seksi Ekspor mempunyai tugas : a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Perdagangan Luar Negeri sesuai dengan Iingkup tugasnya; b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Perdagangan Luar Negeri sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pedoman bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha ekspor; d. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, konsultasi dan fasilitasi mutu barang ekspor;
supervisi
dan
e. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengembangan usaha ekspor;
f. melakukan
proses
pelayanan
penerbitan dokumentasi ekspor;
umum,
penyiapan,
penelitian,
26
g. menyiapkan bahan koordinasi dengan pemerintah pusat dan/atau perwakilan pemerintah pusat di luar negeri dalam penyelesaian sengketa dagang yang melibatkan eksportir; h. melakukan analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dengan bidang ekspor;
i.
memberikan bimbingan teknis pembinaan usaha, perizinan, analisis iklim usaha;
J.
melakukan upaya pengembangan ekspor;
dan
pengembangan
k. menyusun dan mengelola data base kegiatan ekspor;
I.
melakukan pemantauan, evaluasi atas kegiatan ekspor;
m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perkoperasian, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan yang terkait dengan tugas Seksi Ekspor; n. menyiapkan bahan laporan Bidang Perdagangan Luar Negeri yang terkait dengan tugas Seksi Ekspor; dan o. melaporkan dan Seksi Ekspor.
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan
tugas
Pasal30 (1)
Seksi Impor merupakan satuan kerja Bidang Perdagangan Luar Negeri dalam pelaksanaan pengendalian impor.
(2)
Seksi Impor dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri.
(3)
Seksi Impor mempunyai tugas : a. menyusun bahan Reneana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Perdagangan Luar Negeri sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Perdagangan Luar Negeri sesuai dengan lingkup tugasnya; e. menyiapk&ln bahan perumusan kebijakan bimbingan teknis dan pengendalian kegiatan impor; d. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, konsultasi dan fasilitasi mutu barang impor; . e. menyiapkan pelaksanaan koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan kegiatan impor dan pengawasan mutu barang impor; f.
melakukan proses pelayanan umum dan penerbitan Angka Pengenal Impor (API);
pembinaan
importir,
27
g. menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Pemerintah Pusat di luar negeri dalam penyelesaian sengketa dagang yang melibatkan importir; h. melakukan analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang impor; I.
menyusun dan mengelola data base kegiatan impor;
J.
melakukan pemantauan, evaluasi dan atas kegiatan impor;
k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perkoperasian, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan yang berkaitan dengan Seksi Impor; I.
menyiapkan bahan laporan Bidang Perdagangan Luar Negeri yang terkait dengan tugas Seksi Impor; dan
m. melaporkan dan Seksi Impor.
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan
tugas
Pasal 31 (1)
Seksi Analisa Pasar dan Promosi Luar Negeri merupakan satuan kerja Bidang Perdagangan Luar Negeri dalam pelaksanaan ana lisa pasar dan promosi luar negeri.
(2)
Seksi Analisa Pasar dan Promosi Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri.
(3)
Seksi Analisa Pasar dan Promosi Luar Negeri mempunyai tugas : a. menyusun bahan Reneana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Perdagangan Luar Negeri sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Perdagangan Luar Negeri sesuai dengan lingkup tugasnya; e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan sarana, promosi, pameran, serta misi dagang luar negeri termasuk pemanfaatan trading house pemerintah dan swasta; d. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi dan fasilitasi pengembangan sarana, promosi, pameran, dan misi dagang luar negeri; e. menyiapkan pelaksanaan koordinasi, bimbingan teknis pembinaan, pengembangan sarana, promosi dan pameran, serta misi dagang luar negeri;
f.
melaksanakan analisis iklim usaha, dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan promosi, dan pameran di luar negeri;
28
g. mengoordinasikan dengan instansi terkait dan dunia usaha dalam mempromosikan. produk unggulan dan andalan daerah di luar negeri; h. mengelola dan mengembangkan data base internasional dan negara sumber barang impor;
peluang
pasar
i.
melakukan pemantauan, evaluasi atas kegiatan promosi dan analisis pasar;
j.
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perkoperasian, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan yang berkaitan dengan Seksi Analisa Pasar dan Promosi Luar Negeri;
k. mengoordinasikan penyusunan Reneana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Perdagangan Luar Negeri;
I.
mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas) Bidang Perdagangan Luar Negeri;
m. menyiapkan bahan laporan Bidang Perdagangan Luar Negeri yang terkait dengan tugas Seksi Analisa Pasar dan Promosi Luar Negeri; dan n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Seksi Analisa Pasar dan Promosi Luar Negeri.
pelaksanaan
tugas
Bagian Kedelapan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pasal32 (1)
Bidang Pengawasan dan Pengendalian merupakan unit kerja lini Oinas dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian koperasi, usaha mikro, keeil, dan menengah dan perdagangan.
(2)
Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Oinas. Pasal33 mempunyai tugas koperasi, usaha mikro,
(1 )
Bidang Pengawasan dan Pengendalian melaksanakan pengawasan dan pengendalian keeil, dan menengah dan perdagangan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi : a. penyusunan Reneana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
29
b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian;
Anggaran
(DPA)
Bidang
e. penyusunan kebijakan leknis pengawasan dan pengendalian koperasi, usaha mikro, keeil, menengah dan perdagangan serta perpasaran swasta; d. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian koperasi, usaha mikro, keeil, menengah dan perdagangan, serta perpasaran swasta; e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian koperasi antara lain meliputi pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan badan hukum koperasi, pelaksanaan anggaran dasar/anggaran rumah langga koperasi, kegialan koperasi, hak anggota dan kewajiban pengurus koperasi, dan pembukuan koperasi; f.
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha mikro, keeil, dan menengah anlara lain melipuli pengawasan dan pengendalian lerhadap penggunaan izin, pemanfaalan prasarana dan sarana, penggunaan permodalan, dan pola kemitraan yang diberikan/disediakan/difasililasil dilindungi oleh Pemerinlah Daerah pad a usaha mikro, keeil dan menengah;
g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perdagangan anlara lain meJiputi pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan izin/standar/rekomendasi usaha dagang, penerapan kelentuan kemetrologian (alat ukur, lakar, tim bang dan perlengkapannya) penyimpanan barang dalam gudang, harga barang, mulu barang, dan keabsahan barang/jasa, praktik monopoli dan persaingan tidak sehal serta perlindungan konsumen; h. pelaksanaan perusahaan;
pengawasan
dan
pengendalian
pendaftaran
i.
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perpasaran antara lain melipuli pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan izin/slandar/rekomendasi perpasaran, kewajiban pelaku usaha pasar, persyaralan waktu pelayanan pasar dan kegiatan usaha perdagangan dalam perpasaran swasla;
j.
penertiban, fasilitasi, atau koordinasi penyelesaian pelanggaran di bidang koperasi, usaha mikro, keeil, dan menengah dan perdagangan serta perpasaran swasta, baik yang dilakukan pelaku usaha d~n/alau petugas Dinas;
k. pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan pemberian perizinan standar/rekomendasildokumen hukum oleh petugas dinas pada koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan serta perpasaran swasta;
I.
pemberian pertimbangan/saran/rekomendasi kepada Kepala Dinas alas pelanggaran yang ditemukan dari pengawasan dan pengendalian koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan serta perpasaran swasta baik yang dilakukan oleh pelaku usaha dan /alau petugas Dinas;
30
m. fasilitasi dan koordinasi dengan pemeriksa/pengawas eksternal/ internal pemerintah; n. pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian oleh pelaku usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha perdagangan atau usaha perpasaran swasta dan/atau oleh petugas Oinas; o. penyusunan bahan kebijakan teknis perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan dan Pengendalian; p. penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan dan Pengendalian. Pasal 34 (1)
Seksi Perdagangan merupakan satuan kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perdagangan.
(2)
Seksi Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
(3)
Seksi Perdagangan mempunyai tugas : a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya; c. perumusan pedoman teknis pelaksanaan kebijakan pengawasan, dan pengendalian tertib usaha perdagangan; d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pengawasan, dan pengendalian tertib usaha perdagangan; e. mengkoordinasikan kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pengawasan, dan pengendalian ketertiban perdagangan barang dan jasa; f.
melaksanaan pengawasan dan pen'gendalian perdagangan antara lain meliputi pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan izin/standar/rekomendasi usaha dagang, penyimpanan barang dalam gudang, harga barang, keabsahan barang/jasa, praktik monopoli dan persaingan tidak sehat serta perlindungan konsumen;
g. melaksanakan perusahaan;
pengawasan
dan
pengendalian
pendaftaran
31
h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian perpasaran swasla anlara lain melipuli pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan izin/slandar/rekomendasi perpasaran, kewajiban pelaku usaha perpasaran, persyaratan perpasaran, waktu pelayanan perpasaran dan kegialan perdagangan dalam perpasaran swasta; i.
melaksanakan penertiban, fasilitasi, atau koordinasi penyelesaian pelanggaran di bidang perdagangan dan perpasaran swasta, baik yang dilakukan pelaku usaha dan/atau petugas Oinas;
j.
melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan pemberian perizinan/slandar/rekomendasi/dokumen hukum oleh pelugas Oinas kepada pelaku usaha perdagangan dalam dan luar negeri serta perpasaran swasla;
k. penyusunan bahan pertimbangan/saran/rekomendasi kepada Kepala Dinas alas pelanggaran yang dilemukan dari pengawasan dan pengendalian perdagangan dan perpasaran swasla; I.
menyiapkan pelaksanaan fasililasi dan koordinasi pemeriksa/pengawas ekslernallinlernal pemerinlah;
dengan
m. melaksanakan pemanlauan lerhadap pelaksanaan lindak lanjul hasil pengawasan dan pengendalian oleh pelaku usaha perdagangan, usaha perpasaran dan/alau pelugas Dinas; n. menyiapkan bahan perumusan kebijakan leknis perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan yang lerkail dengan lugas Seksi Perdagangan; o. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (OPA) Bidang Pengawasan dan Pengendalian; p. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegialan, dan akuntabililas) Bidang Pengawasan dan Pengendalian; q. menyiapkan bahan laporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang lerkait dengan lugas Seksi Perdagangan; dan r.
melaporkan dan mempertanggungjawabkan Seksi Perdagangan.
pelaksanaan
lugas
Pasal 35 (1)
Seksi Kemelrologian merupakan saluan kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kemelrologian. .
(2)
Seksi Kemelrologian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pengawasan dan Pengendalian. (3)
Seksi Kemelrologian mempunyai lugas :
32
a.
menyusun bahan Reneana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.
melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
e.
menyiapkan pelaksanaan koordinasi penertiban kegiatan kemetrologian;
d.
mengumpulkan, mengolah dan menyusun database kemetrologian;
e.
melaksanaan pengawasan dan pengendalian ketentuan kemetrologian antara lain meliputi pengawasan dan pengendalian terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
f.
melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan standarisasi/labelisasi/izin kemetrologian oleh petugas Oinas;
g.
melaksanakan penertiban, fasilitasi, pelanggaran di bidang kemetrologian;
h.
menyusun bahan pertimbangan/saran/rekomendasi kepada Kepala Oinas atas pelanggaran yang ditemukan dari pengawasan dan pengendalian kemetrologian;
I.
menyiapkan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pemeriksa/pengawas eksternal/internal pemerintah;
j.
melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian oleh pelaku usaha perdagangan, usaha perpasaran dan/atau petugas Oinas;
k.
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perkoperasian, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan yang terkait dengan Seksi Kemetrologian;
I.
menyiapkan bahan laporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang terkait dengan tugas Seksi Kemetrologian; dan
m.
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kemetrologian.
pengawasan, pengendalian dan
atau
koordinasi
penyelesaian
dengan
Pasal36 (1)
Seksi Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah merupakan satuan kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah.
(2)
Seksi Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
(3)
Seksi Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah mempunyai tugas:
33
a. menyusun bahan Reneana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Iingkup tugasnya; e. menyiapkan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah; d. mengumpulkan dan mengolah bahan serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknik pengawasan dan pengendalian di bidang koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah; e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian koperasi antara lain
meliputi pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan badan hukum koperasi, pelaksanaan anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi, kegiatan koperasi, hak anggota dan kewajiban pengurus koperasi, dan pembukuan koperasi;
f.
melaksanakan pengawasan dan pengendalian usaha mikro, keeil, dan menengah antara lain meliputi pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan izin, pemanfaatan prasarana dan sarana, penggunaan permodalan, dan pola kemitraan yang diberikanl disediakan/difasilitasi pemerintah daerah pad a usaha mikro, kecil dan menengah;
g. melaksanakan penertiban, fasilitasi, atau koordinasi penyelesaian pelanggaran di bidang koperasi, usaha mikro, keeil, dan menengah, baik yang dilakukan pelaku usaha dan/atau petugas Dinas; h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan pemberian perizinan standar/rekomendasi/dokumen hukum oleh petugas Dinas pada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; i.
menyusun bahan pertimbangan/saran/rekomendasi kepada Kepala Dinas atas pelanggaran yang ditemukan dari pengawasan dan pengendalian koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah baik yang dilakukan oleh pelaku usaha dan latau petugas Dinas;
J.
menyiapkan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan pemeriksal pengawas eksternal/internal pemerintah;
k. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian oleh pelaku usaha koperasi, usaha mikro, keeil , dan. usaha menengah dan/atau oleh petugas Dinas; . I.
pelaksanaan evaluasi dan pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian koperasi, usaha mikro, keeil, menengah dan perdagangan;
m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan yang terkait dengan tugas Seksi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
34
n. menyiapkan bahan laporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang lerkail dengan lugas Seksi Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah; dan o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah.
Bagian Kesembilan Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan Kola Administrasi Pasal 37 (1) Suku Dinas Kola Adminislrasi merupakan unil kerja Dinas pada Kola Adminislrasi. (2) Suku Dinas Kola Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang seeara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, serta seeara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikola. Pasal 38 (1) Suku Dinas Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, perlindungan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan serta perpasaran di Kola Administrasi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayal (1), Suku Dinas Kota • Adminislrasi mempunyai fungsi: a. penyusunan Reneana Kerja dan Anggaran Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;
(RKA) dan Dokumen
b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas; e. pelaksanaan pelayanan bimbingan leknis, konsullasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi usaha koperasi, usaha mikro, usaha keeil dan usaha menengah, dan usaha perdagangan; d. pelaksanaan upaya perlindungan terhadap usaha koperasi, usaha mikro, usaha keeil dan usaha menengah;
.
e. pelaksanaan kegialan pengembangan usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan usaha perdagangan; f. pelayanan, pengendalian dan evaluasi perizinan/slandarisasil rekomendasi/labelisasi/dokumen hukum terhadap koperasi, usaha mikro, usaha keeil dan usaha menengah, dan usaha perdagangan;
g. penyediaan, penalausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawalan prasarana dan sarana pembinaan, perlindungan, dan pengembangan usaha koperasi, usaha mikro, usaha keeil dan usaha menengah, dan usaha perdagangan;
35
h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha koperasi, usaha mikro, usaha keeil dan usaha menengah, dan usaha perdagangan serta perpasaran swasta; i. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi koperasi, usaha mikro, usaha keeil dan usaha menengah, dan usaha perdagangan serta perpasaran swasta; j. penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan penyajian, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi perkoperasian, usaha mikro, usaha keeil dan usaha menengah, dan usaha perdagangan serta perpasaran; k. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Dinas;
I. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas;
dan
m.pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas; n. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perkoperasian, usaha mikro, usaha keeil dan usaha menengah, dan usaha perdagangan dan usaha perpasara(l yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku Dinas; o. penyiapan bahan laporan Dinas dan Kota Administrasi yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku Dinas; dan p. pelaporan dan pertanggungjawaban Suku Dinas. (3)
pelaksanaan tugas dan fungsi
pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf p, untuk teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas, dan untuk operasional disampaikan Kepala Suku Dinas kepada Walikota. Pasal 39
Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi terdiri dari : a. b. e. d. e. f. g.
Kepala Suku Dinas; Subbagian Tata Usaha; Seksi Koperasi; Seksi Usaha Mikro, Keeil, dan Menengah; Seksi Perdagangan Dalam Negeri; Seksi Perdagang'an Luar Negeri; dan Subkelompok Jabatan Fungsional.
36
Pasal 40 Kepala Suku Oinas mempunyai tugas: a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi Suku Oinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46; b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi, dan Subkelompok Jabatan Fungsional; c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Oaerah, Unit Kerja Perangkat Oaerah dan/atau instansi pemerintah/ swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Oinas; dan d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Oinas. Pasal 41 (1)
Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Suku Oinas dalam pelaksanaan administrasi Suku Oinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi.
(2)
Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Oinas.
(3)
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Oinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
• b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Oinas sesuai dengan Iingkup tugasnya; c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Oinas; d. melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Oinas; e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian; f.
melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang;
g. melaksanail:an surat-menyurat dan kearsipan; h. memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja Suku Oinas; i.
memelihara kantor;
kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban
j.
melaksanakan pengurusan ruang rapat Suku Dinas;
k. melaksanakan upacara dan pengaturan acara Suku Dinas;
I.
melaksanakan publikasi kegiatan Suku Dinas;
37
m. menyiapkan usaha mikro, pelaksanaan perdagangan
bahan perumusan kebijakan teknis perkoperasian, keeil, menengah dan perdagangan yang terkait dengan perkoperasian, usaha mikro, keeil, menengah dan P9da Kota Administrasi;
n. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; o. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas) Suku Dinas; dan p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Subbagian Tata Usaha.
pelaksanaan
tugas
Pasal42 (1)
Seksi Koperasi merupakan satuan kerja Iini Suku Dinas dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan, perlindungan dan pengembangan koperasi.
(2)
Seksi Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
(3)
Seksi Koperasi mempunyai tugas : a. menyusun bahan Reneana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; e. melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi, monitoring, pendampingan, dan evaluasi usaha koperasi; d. melaksanakan upaya perlindungan terhadap koperasi; e. menerima, meneliti/menguji kelengkapan persyaratan dan memberikan rekomendasi terhadap pengesahan badan hukum koperasi; f.
menyediakan, memelihara, dan merawat prasarana dan sarana pembinaan, perlindungan, pengembangan perkoperasian;
g. melaksal13kan pengawasan dan pengendalian usaha koperasi; h. melaksanakan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaaf} retribusi perkoperasian; I.
menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan dan mamanfaatkan data dan informasi perkoperasian pad a lingkup Kota Administrasi;
j.
menyiapkan bahan laporan Suku Dinas dan Kota Administrasi yang terkait dengan tugas Seksi Koperasi; dan
38
k. melaporkan dan Seksi Koperasi.
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan
tugas
Pasal43 (1)
Seksi Usaha Mikro, Keeil dan Menengah merupakan satuan kerja lini Suku Oinas dalam pelaksanaan pelayanan pembinaan, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
(2)
Seksi Usaha Mikro, Keeil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Oinas.
(3)
Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas : a. menyusun bahan Reneana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Oinas sesuai dengan lingkup tugasnya; e. melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi monitoring, pendampingan dan evaluasi usaha mikro, usaha keeil dan usaha menengah; d. melaksanakan kegiatan dan upaya perlindungan terhadap usaha mikro, usaha keeil dan usaha menengah; e. melaksanakan kegiatan dan upaya pengembangan usaha mikro, usaha keeil dan usaha menengah (kelembagaan, permodalan, manajemen, usaha, teknik dan pemasaran); f.
memberikan dan mengevaluasi izin/standar/rekomendasi/ persyaratan untuk usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
g. menyediakan, memelihara, dan merawat prasarana dan sarana pembinaan, perlindungan, dan pengembangan usaha mikro, usaha keeil dan usaha menengah; h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian usaha mikro, usaha keeil dan usaha menengah; I.
memungut, menatausahakan, menyetor, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan retribusi usaha mikro, usaha keeil dan usaha menengah;
J.
menghimpun, mengolah, memelihara, mengajukan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi usaha mikro, usaha keeil dan usaha menengah pada Iingkup Kota Administrasi;
k. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas dan Kota Administrasi yang
terkait dengan tugas Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan I.
melaporkan dan mempertanggungjawabkan Seksi Usaha Mikro, Keeil dan Menengah.
pelaksanaan
tugas
39
Pasal44 (1)
Seksi Perdagangan Dalam Negeri merupakan satuan kerja Suku Dinas dalam pelaksanaan pelayanan pembinaan dan pengembangan kegiatan perdagangan dalam negeri.
(2)
Seksi Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
(3)
Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas : a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan Iingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi monitoring, pendampingan dan evaluasi kegiatan promosi, pemasaran, periklanan dan pameran perdagangan serta peningkatan produksi dalam negeri; d. melaksanakan pelayanan dan evaluasi perizinan/standarisasi/ rekomendasi/labelisasi/dokumen hukum terhadap usaha perdagangan, usaha pergudangan, dan pendaftaran perusahaan; e. memberikan rekomendasi penjualan minuman beralkohol; f.
melaksanakan kegiatan dan upaya pengembangan kegiatan perdagangan dan peningkatan penggunaan barang produksi dalam negeri;
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan dalam negeri antara lain ketersediaan, distribusi, mutu, harga, dan persediaan barang; h. melaksanakan pemantauan dan pelaporan harga kebutuhan pokok masyarakat; i.
menyiapkan bahan prognosa kebutuhan pangan persemester;
J.
memungut, menatausahakan, menyetor, melaporkan, dan mempertarlggungjawabkan penerimaan retribusi perdagangan dalam negeri;
k. menghimpun, mengolah, f0emelihara, mengajukan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi perdagangan dalam negeri pada Iingkup Kota Administrasi;
I.
menyiapkan bahan laporan Suku Dinas dan Kota Administrasi yang terkait dengan tugas Seksi Perdagangan Dalam Negeri; dan
m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Seksi Perdagangan Dalam Negeri.
pelaksanaan
tugas
40
Pasal45 (1)
Seksi Perdagangan Luar Negeri merupakan satuan kerja Suku Oinas dalam pelaksanaan pelayanan pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri.
(2)
Seksi Perdagangan Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Oinas.
(3)
Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas : a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Oinas sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Oinas sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi monitoring, pendampingan dan evaluasi kegiatan perdagangan luar negeri; d. melaksanakan pemberian Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor dan rekomendasi angka pengenal impor; e. menerima, meneliti/menguji kelengkapan persyaratan dan memproses permohonan peflzlnan standarisasi/rekomendasi/ labelisasi/dokumen hukum yang terkait dengan ekspor; f.
melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi, monitoring, pendampingan, dan evaluasi kegiatan pameran, promosi dan pemasaran barang ekspor;
g. menyusun potensi produk unggulan untuk ekspor; h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan ekspor dan impor; i.
melaksanakan kegiatan dan upaya peningkatan ekspor;
j.
menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi perdagangan luar negeri pad a lingkup Kota Administrasi;
k. memungut, menatausahakan, menyetorkan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan retribusi perdagangan luar negeri; I.
menyiapkan bahan laporan Suku Oinas dan Kota Administrasi yang terkait dengan tugas Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Seksi Perdagangan Luar Negeri.
pelaksanaan
tugas
41
Sagian Kesepuluh Suku Oinas Koperasi, Usaha Mikro, Keell dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Administrasi Pasal 46 (1)
Suku Oinas Kabupaten Administrasi merupakan unit kerja Oinas pada Kabupaten Administrasi.
(2)
Suku Oinas Kabupaten Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Suku Oinas yang seeara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Oinas, serta seeara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Supati. Pasal 47
(1)
Suku Oinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perkoperasian, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan di wilayah Kabupaten Administrasi.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Suku Oinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Administrasi mempunyai fungsi : a. penyusunan Reneana Kerja dan Anggaran Pelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Oinas;
(RKA) dan Ookumen
b. pelaksanaan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Oinas; e. pelaksanaan pelayanan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi usaha koperasi, usaha mikro, usaha keeil dan usaha menengah, dan usaha perdagangan; d. pelaksanaan upaya perlindungan terhadap usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah; e. pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan usaha perdagangan; f.
pelayan'iln, pengendalian dan evaluasi perizinan/standarisasi/ rekomendasi/labelisasi/dokumen hukum terhadap koperasi, usaha mikro, usaha keeil dan usaha menengah, dan usaha perdagangan;
g. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pembinaan, perlindungan, dan pengembangan usaha usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan usaha perdagangan; h. pelaksanakan pengawasan dan pengendalian usaha koperasi, usaha mikro, usaha keeil dan usaha menengah, dan usaha perdagangan serta perpasaran swasta;
42
i.
pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi koperasi, usaha mikro, usaha keeil dan usaha menengah, dan usaha perdagangan serta perpasaran swasla;
j.
penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan penyajian, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan usaha perdagangan serta perpasaran;
k. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan kelalausahaan Suku Dinas; I.
penyediaan, penalausahaan, penggunaan, pemeliharaan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas;
dan
m. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas; n. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perkoperasian, usaha mikro, usaha keeil dan usaha menengah, dan usaha perdagangan dan usaha perpasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku Dinas; o. penyiapan bahan laporan Dinas dan Kota Administrasi yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku Dinas; dan p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas. (3)
Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan lugas dan fungsi Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, unluk leknis dan adminislrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas, dan unluk operasional disampaikan Kepala Suku Dinas kepada Walikola. Pasal48
(1)
Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Perdagangan Kabupalen Adminislrasi terdiri dari : a. b. e. d. e.
Menengah,
dan
Kepala Suku Dinas; Subbagia~ Tala Usaha; Seksi Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah; Seksi Perdagangan;dan Subkelompok Jabatan Fungsional. Pasal 49
Kepala Suku Dinas mempunyai tugas: a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi Suku Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
43
b. mengoordinasikan pelaksanaan Subkelompok Jabatan Fungsional;
tugas
Subbagian,
Seksi
dan
c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/ swasta, dalam rangka pelaksanaan tug as dan fungsi Suku Dinas; dan d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas. Pasal 50 (1)
Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Suku Dinas dalam pelaksanaan Administrasi Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Administrasi.
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. (3)
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan Iingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas; d. melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas; e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
f.
melaksanakan pengelolaan keuangan;
g. melaksanakan pengelolaan barang; h. melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan; i.
memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja;
j.
memelihara kantor;
kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban
k. melaksanakan pengelolaan ruang rapatlpertemuan Suku Dinas;
I.
melaksanakan upacara dan pengaturan acara Suku Dinas;
m. melaksanakan publikasi kegiatan Suku Dinas; n. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha;
44
o. mengoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas) Suku Oinas; dan p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Subbagian Tata Usaha.
pelaksanaan
tugas
Pasal 51 (1)
Seksi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan satuan kerja Suku Oinas dalam pelaksanaan pelayanan pembinaan, perlindungan, dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
(2)
Seksi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
(3)
Seksi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas: a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Oinas sesuai dengan Iingkup tugasnya; b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Oinas sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi, monitoring, pendampingan dan evaluasi usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; d. melaksanakan kegiatan dan upaya perlindungan terhadap koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; e. melaksanakan kegiatan dan upaya pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (kelembagaan, permodalan, usaha, manajemen, teknik dan pemasaran); f.
evaluasi melaksanakan pelayanan, pengendalian dan perizinan/standarisasi/rekomendasi/persyaratan terhadap usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
g. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pembinaan, perlindungan dan pengembangan koperasi, usaha mi~ro, usaha kecil, dan usaha menengah; h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; I.
dan memungut, menatausahakan, menyetor, melaporkan, mempertanggungjawabkan penerimaan retribusi koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
j.
menerima, meneliti/menguji kelengkapan persyaratan memproses permohonan penetapan badan hukum koperasi;
dan
...
45
k. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan dan memanfaalkan dala dan informasi perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah pad a lingkup Kabupalen Adminislrasi;
I.
menyiapkan bahan laporan Suku Dinas dan Kola Adminislrasi yang terkail dengan lugas Seksi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah; dan
m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Seksi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
lugas
Pasal52 (1)
Seksi Perdagangan merupakan saluan kerja Iini Suku Dinas dalam pelaksanaan pelayanan pembinaan dan pengembangan perdagangan dan perpasaran.
(2)
Seksi Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
(3)
Seksi Perdagangan mempunyai lugas : a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Oinas sesuai dengan Iingkup lugasnya; b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Oinas sesuai dengan Iingkup lugasnya; c. melaksanakan pelayanan bimbingan leknis, konsultasi, fasilitasi, monitoring, pendampingan dan evaluasi kegialan usaha perdagangan; d. melaksanakan pelayanan, pengendalian, dan evaluasi perizinan/ standarisasi/rekomendasi/labelisasi/dokumen hukum terhadap usaha perdagangan, usaha pergudangan, pendaftaran perusahaan, dan usaha penjualan minuman beralkohol; e. memberikan Sural Keterangan Awal (SKA) barang dan rekomendasi angka pengenal impor; f.
melaksaniilkan bimbingan teknis, konsullasi, fasilitasi, moniloring, pendampingan dan evaluasi kegialan pameran, promosi, pemasaran, dan periklanan;
g. melaksanakan kegiatan dan upaya peningkatan penggunaan barang produksi dalam negeri;
ekspor
dan
h. menyusun polensi produk unggulan unluk ekspor; I.
melaksanakan masyarakal;
pemanlauan
dan
pelaporan
kebutuhan
pokok
46
~
j.
menyiapkan bahan prognosa kebutuhan pangan persemester;
k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian perdagangan dalam dan luar negeri dan pasar;
I.
kegiatan
usaha
memungut, menatausahakan, menyetorkan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan retribusi perdagangan dalam dan luar negeri;
m. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi perdagangan dalam dan luar negeri serta perpasaran; n. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana perdagangan dalam dan luar negeri serta perpasaran; o. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas dan Kabupaten Administrasi yang terkait dengan tugas Seksi Perdagangan; dan
-
p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Seksi Perdagangan.
pelaksanaan
tugas
Bagian Kesebelas Unit Pelaksana Teknis Pasal 53 (1)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan.
(2)
Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. Bagian Keduabelas Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 54
(1)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan dapat mempllnyai jabatan fungsional.
(2)
Pejabat fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasl struktural Dinas. Pasal 55
(1)
Dalam rangka mengembangkan proiesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup dinas dan Subkelompok Fungsional untuk Iingkup Suku Dinas atau Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
47
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.
(3)
Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas dari pejabat fungsional yang dihormati di kalangan pejabat fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pada Dinas diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundangundangan. BABIV TATA KERJA Pasal 56
(1)
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi, Usaha wajib taat dan Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
(2)
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlanear pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan. Pasal 57
Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, trans·paransi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 58 (1)
Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masingmasing.
48
(2)
Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 59
Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pad a Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkahlangkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan. Pasal60 (1)
Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pad a Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2)
Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
•
Pasal 61 (1)
Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 62
(1)
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
(2)
Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai denaan ketentuan oerunrl;lnO-lInrl"no"n
49
(3)
Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan Tatalaksana. BAB VI KEUANGAN Pasal63
(1)
Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)
Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan Negara/daerah. Pasal64
(1)
Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan merupakan pendapatan daerah.
(2)
Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah. BAB VII ASET Pasal 65
(1)
Aset yang dipergunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
(2)
Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah. Pasal66
(1)
Sarana dan prasarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan dalam rangka pelaksanaan tuaas dan
flJnn~inv~
mQrl In~l.t~n
non,... .. i.-n ....... r"O
h ........... _
50
(2)
Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah. BAB VIII PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS Pasal 67
(1)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan: a. b. c. d. e. f.
kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai; keuangan; kinerja; kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana kerja; akuntabilitas; dan pelaksanaan kegiatan. Pasal68
Dalam rangka akuntabilitas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan mengembangkan sistem pengendalian internal. BAB IX PENGAWASAN Pasal69 Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pajak daerah oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan dilaksanakan oleh : a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan c. Inspektorat;
51
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 70 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 20 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Keputusan Gubernur Nomor 56 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 71 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Me; 2009 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU A JAKARTA,
Diundangkan di Jakarta padatanggal 8 Me; 2009 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, <.
MUHAYAT NIP 05001.2362 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 69
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Lampiran
68 TAHUN 2009 7 Me; 2009
Nomor Tanggal
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
KEPALA DINAS
I SEKRETARLAT
I
I '",OAG~, II 'U"AG~·I
SUBIIAGIAN
U"UU
KEPfGAWAJAN
ANGCAAAN
I
I
e.""",,
USAHA "'lKRO.
'OPEAA$'
I.lENENGAH
W,,, """""'"
..
SEKSI
PERDMAHGAN
I.UAR HEGER!
"""
""
USAH< PERGAlWOGAN
" " ' "'""""-'AN
'E><S'
"""
~
SEKSI USAHA KECll
.""""
PENGAWA$AN DAN
"">'OR
""'~AAN<
\J$AHA. "'IK,RO
PEI.IBlAV.v.N KOPERASI
""UAN'' ' ' I
"""""
PERDAGNIGAN 0Al.AM NEGEl'IJ
KECIL. DAN
><E1.EMBAGMN
SUBBACIAN
I
"""""
.OOANG
~OGR.A.U DAN
PEROAGANGAN
SfJ($1 PENGAOAAN. OtSTRlBUSI DAN
SEXSI
SEKSI
PEA!JNOl..INGAN
IUPOR
KeJ,lETROlOGIAN
KOHSUMEN
SEKSI PENGEWBA.NGAH
SEKSt USAHA MENENGAH
Koo>£>W;'
-
SEIl.SI SA.R.A.NA PERDAGA.NGAN OAN PROIo'OSI DAVJ,l NEG£Rl
......
"""""' """
OANPROWOSI lUoVt NEG£RI
L
SEKSI KOPEAASI DAN U$AHA MIKAO. KEC'" DAN "'ENENG_
I
""" . """"'" """"
SUKU OINAS
SUKU OINAS KoPEAASl. USAKA MIKRO KECll. OM MENENGAH DAN PEROAGANGAN ,
KOf'ERA$I, USAKA NIKRO. KEel!. DAN NENENGAH OM
KOTA ADUINISl'RAS1
KOTA AONINISTRASI
PEAOAGAHGAN I
'_G~ ,"'.us-..
I
1--
' .... u~
I -- IIE1 I ~. II O'(~ ll
...-n~
JAaAT""'UHOlIlON.....
~,
"'''~ lUAlt NlEOV'l'
1 ><ElO....clOl
_ ' ..... n.••GSION.
I I
....=0..1
I~I I I
''''''UOOoPOO<
......., ....
I I
GUBERNUR PR VINSI DAERAH KHUSUS IBU
A JAKARTA,
