1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
3.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerahs; ^
4.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
8.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2 0 0 * tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika a. Indonesia;
9.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Dalam Negeri;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3.
Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
4.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6.
Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7.
Kotamadya adalah kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8.
Kantor Pengelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut KPTI adalah Kantor Pengelola Teknologi Informasi Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9.
Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelola Informasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Teknologi
10. Kantor Pengelola Teknologi Infonnasi Kotamadya yang selanjutnya disingkat KPTI Kotamadya adalah Kantor Pengelola Teknologi Informasi Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Teknologi Informasi adalah teknologi di bidang infomasi yang mencakup antara lain perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), perangkat jaringan (netware), data base, sistem informasi (infoware) termasuk sistem yang berbasis internet dan sumber daya manusia (humanware); 12. Infonnasi adalah hasil pengolahan data berupa keterangan ya* mempunyai nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunja.. pengambilan keputusan;
0
13. Sistem Informasi adalah suatu totalitas terpadu yang terdiri atas aktivitas perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, database, sumber daya manusia yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi yang mencakup sistem informasi untuk operasional (Transaction Processing System), sistem informasi untuk manajemen (Management Informasi System), sistem informasi untuk pengambilan keputusan (Decision Support System), sistem informasi untuk eksekutif (Executive Information System); 14. Sistem informasi manajemen adalah suatu kesatuan yang merupakan gabungan dari berbagai sistem informasi yang saling terkait dan terintegrasi; 15. Telematika adalah suatu program pembangunan telekomunikasi, multimedia dan informatika guna mempercepat terwujuchA Konsep Nusantara 21 yang merupakan konsep terpadu pembangunan informasi nasional dalam memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi untuk kesejahteraan rakyat; 16. Pemprograman adalah kegiatan penyusunan intruksi dalam bahasa komputer untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang akan dilaksanakan oleh komputer; 17. Program adalah susunan intruksi dalam bahasa komputer untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang akan dilaksanakan oleh komputer;
18. Internet adalah jaringan komputer dunia yang saling berhubungan dengan internet protocol (TCP/IP) sebagai sarana transmisi dan pertukaran data/informasi; 19. Intranet adalah jaringan komputer intern dalam suatu organisasi yang saling berhubungan dengan basis teknologi internet; 20. Extranet adalah suatu kesatuan jaringan komputer yang merupakan gabungan dari berbagai intranet; 21. Electronic Mail (e-mail) adalah sistem komunikasi elektronik yang dapat menerima dan mengirim surat secara elektronik; 22. Electronic Government (e-gov) adalah proses layanan publik oleh instansi pemerintah melalui sistem informasi berbasis teknologi internet; 23. Multimedia adalah interaksi antara pengguna dengan komputer mencakup teks, grafik, suara, images, vidio dan hypertext; 24. Database adalah kumpulan data yang disusun dan disimpan dalam suatu media komputer untuk memudahkan dan mempercepat pada saat mencari dan mengambil data; 25. Komputer Skala Besar atau disebut juga Main Frame adalah komputer dengan konfigurasi yang lengkap dan kompleks, mampu menangani berjuta transaksi secara bersamaan dengan kecepatan proses yang tinggi, dan mempunyai kemampuan penyimpanan data yang sangat besar serta harus ditempatkan di ruangan dengan penataan khusus; 26. Komputer Skala Kecil adalah komputer dengan konfigurasi sederhana termasuk komputer mini/midrange, server dan personal computer (PC) yang mempunyai kemampuan teknologi dan proses penanganan transaksi jauh lebih rendah dari komputer skala besar; 27. Data Warehouse adalah perangkat lunak untuk menyimpan, mengambil dan mengatur berbagai tipe data dari platform komputer yang berbeda guna menunjang proses penyajian informasi; 28. Uninteruptable Power Supply (UPS) adalah penyedia listrik bertenaga baterai yang berfungsi sebagai penyedia tenaga listrik sementara yang secara otomatis bekerja tanpa adanya waktu sela aliran listrik pada saat aliran listrik utama (PLN) mengalami gangguan dan tidak mempengaruhi proses yang sedang operasional;
29. Web adalah salah satu layanan internet untuk menampilkan informasi yang dapat di akses melalui alamat tertentu dengan menggunakan browser; 30. File Transfer Protocol (FTP) Server adalah server memberikan layanan untuk pengiriman dan penerimaan data;
yang
31. Proxy Server adalah Server yang berfungsi sebagai gerbang penghubung antara intranet dan internet; 32. Web Server adalah Server penyedia layanan web; 33. Mail Server adalah Server pengelola layanan E-mail;
^
34. DNS Server adalah Server pengelola Domain; 35. Security Server adalah Server pengelola keamanan terhadap phisik maupun logik jaringan; 36. Situs adalah alamat di internet. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) KPTI merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang teknologi informasi. (2) KPTI dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretarias Daerah. |^ (3) KPTI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur. Pasal 3 (1)
KPTI mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang teknologi informasi.
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPTI mempunyai fungsi : a. b. c. d. e.
f. g. h. i.
j.
k.
perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan teknologi informasi; pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi; perumusan kebijakan di bidang sistem informasi; penyusunan rencana dan program di bidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika; penyiapan standar dan prosedur pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (Simda); pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika; penyiapan database untuk pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika; pengintegrasian berbagai sistem informasi/telematika; pemberian bimbingan teknis di bidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika. pengendalian sistem informasi di lingkungan Pemerintah Daerah; pelaksanaan kerjasama teknologi informasi dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi/telematika; pengelolaan dukungan teknis dan administratif. BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 4
(1)
Susunan organisasi KPTI terdiri dari : Kepala Kantor; Sekretariat; Bidang Sistem Informasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat; d. Bidang Sistem Infonnasi Pemerintah, Aparatur dan Keuangan; a. b. c.
e. f. g. h.
Bidang Telematika dan Pendayagunaan Teknologi Infonnasi; Bidang Operasi; Kantor Pengelola Teknologi Informasi Kotamadya; Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi KPTI adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Bagian Kedua Kepala Kantor Pasal 5
T
Kepala Kantor mempunyai tugas : a.
memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 3;
b.
memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, KPTI Kotamadya, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 6
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, penghimpunan dan penyusunan program serta pelaporan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program kerja; b. pelaksanaan urusan surat menyurat, dan kearsipan; c. pengelolaan urusan keuangan; d. pelaksanaan urusan kepegawaian; e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; f. penyusunan laporan kegiatan. (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
Pasal 7 (1) Sekretariat terdiri dari : a. Subbagian Umum; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Kepegawaian; d. Subbagian Perlengkapan; (2) Tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat. Pasal 8 (1) Subbagian umum mempunyai tugas : a. menerima, mencatat dan mendistribusikan surat-surat dinas; b. melakukan pengetikan, penomoran dan penggandaan naskah dinas; c. membuat kontrak perjanjian kerja dengan pihak pemakai jasa: d. menyimpan, memelihara, menyajikan arsip dan dokumentasi kantor; e. menghimpun dan menyelesaikan laporan dinas: f. melaksanakan pengamanan, ketertiban dan kebersihan kantor: g. melaksanakan pelayanan administrasi pimpinan; h. melaksanakan tugas rumah tangga kantor; i. mengurus pengaturan transportasi untuk kegiatan dinas. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas : a. menyusun rencana anggaran; b. mengendalikan pelaksanaan anggaran; c. menghimpun, menghitung, melakukan penagihan dan melaporkan atas hasil jasa produksi serta menyetorkan hasil penagihan ke kas daerah; d. melakukan adminitrasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang; e. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan; (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas : a. melakukan kegiatan urusan kepegawaian meliputi pengusulan pengadaan pegawai, melaksanakan penyeleksian dan
b. c. d. e. f. g.
penempatan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan mengusulkan pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat pegawai, pemberhentian dan pemensiunan pegawai; menjaga tata tertib dan membina disiplin pegawai; mengurus kesejahteraan pegawai serta keluarganya; melakukan usaha peningkatan kemampuan teknis fungsional dan penjenjangan pegawai; menghimpun, menyusun dan memelihara arsip kepegawaian; mengurus kebutuhan perjalanan dinas pegawai; membuat laporan kepegawaian.
(4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kebutuhan barang; b. menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan barang; c. melaksanakan inventarisasi barang; d. merencanakan usulan penghapusan barang; e. menyelenggarakan administrasi pengelolaan barang; f. memelihara dan merawat barang-barang inventaris kantor selain komputer; g. melaksanakan pemantauan dan perawatan instalasi telpon, Air, listrik dan Air Conditioner (AC), di luar ruang mesin komputer.
Bagian Keempat Bidang Sistem Informasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Pasal 9 (1) Bidang Sistem Informasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, penerapan, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sistem Informasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:
a.
b.
c. d. e.
f. g.
h.
i.
penyusunan rencana sistem infonnasi termasuk sistem informasi operasional, sistem infonnasi manajemen, sistem informasi pendukung pengambilan keputusan, sistem informasi eksekutif dan pemprograman komputer di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; pengaturan kerjasama dengan unit terkait dalam rangka penyusunan rencana, pelaksanaan studi lapangan dan penganalisaan sistem informasi perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; perumusan, perancangan dan pembangunan sistem informasi; pembuatan sistem dan pemprograman komputer, uji coba program dan sistem serta pemeliharaan dan pengembangan; penyusunan prosedur standar operasi, petunjuk operasional, dokumentasi sistem dan program komputer, bimbingan penerapan dan sosialisasi; pembinaan, pemantauan dan evaluasi penerapan sistem informasi; pengintegrasian sistem informasi di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta sistem informasi lain yang terkait; pemberian bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan sistem infonnasi di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; penerapan kerjasama teknis di bidang teknologi infonnasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sistem infonnasi di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
(3) Bidang Sistem Informasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. Pasal 10 (1) Bidang Sistem Informasi Perekonomian, Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari: a. Subbidang Sistem Informasi Perekonomian; b. Subbidang Sistem Informasi Pertanahan; c. Subbidang Sistem Informasi Sarana dan Lingkungan; d. Subbidang Sistem Informasi Kesejahteraan Masyarakat
dan
(2) Tiap Subbidang di pimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sistem Informasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat. Pasal II (1) Subbidang Sistem Informasi Perekonomian mempunyai tugas : a. menyusun rencana berbagai sistem informasi dan program komputer di bidang perekonomian termasuk yang berbasis internet pada platform komputer yang dibutuhkan; b. melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan studi lapang? penganalisaan dan pembangunan sistem informasi berkoordinasi dengan unit terkait; c. merancang secara global dan rinci pembangunan dan pengembangan sistem informasi termasuk mekanisme sistem, bentuk masukan dan keluaran, struktur database, konfigurasi perangkat keras dan jaringan serta menentukan perangkat lunaknya; d. membuat spesifikasi program dan jadwal penyelesaian program sesuai platform komputer dan perangkat lunak yang ditentukan; e. meneliti, mempelajari spesifikasi program dan membuat logika alur proses, pemprograman komputer serta melakukan uji coba program dan sistem; f. membuat standar prosedur operasi, petunjuk operasional dan dokumentasi sistem dan program; g. melakukan perencanaan dan pelaksanaan dalam penerapan sistem informasi perekonomian; h. melakukan pemantauan, evaluasi operasionalisasi dan pemeliharaan sistem informasi perekonomian; i. melakukan pembinaan, pengintegrasian dan sosialisasi sistem informasi perekonomian; j. menerapkan kerjasama teknik bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sistem informasi bidang perekonomian. (2) Subbidang Sistem Informasi Pertahanan mempunyai tugas : a. menyusun rencana berbagai sistem informasi dan program komputer di bidang pertahanan termasuk yang berbasis internet pada platform komputer yang dibutuhkan;
J-
melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan studi lapangan, penganalisaan dan pembangunan sistem informasi berkoordinasi dengan unit terkait; merancang secara global dan rinci pembangunan dan pengembangan sistem informasi termasuk mekanisme sistem, bentuk masukan dan keluaran, struktur database, konfigurasi perangkat keras dan jaringan serta menentukan perangkat lunaknya; membuat spesifikasi program dan jadwal penyelesaian program sesuai platform komputer dan perangkat lunak yang ditentukan; meneliti, mempelajari spesifikasi program dan membuat logika alur proses, pemprograman komputer serta melakukan uji coba program dan sistem; membuat standar prosedur operasi, petunjuk operasional dan dokumentasi sistem dan program; melakukan perencanaan dan pelaksanaan dalam penerapan sistem informasi pertanahan; melakukan pemantauan, evaluasi operasional dan pemeliharaan sistem informasi pertanahan; melakukan pembinaan, pengintegrasian dan sosialisasi sistem informasi pertanahan; menerapkan kerjasama teknik bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sistem informasi bidang pertanahan.
(3) Subbidang Sistem Informasi Sarana dan Lingkungan mempunyai tugas : a.
b.
c.
menyusun rencana berbagai sistem informasi dan program komputer di bidang sarana dan lingkungan termasuk yang berbasis internet pada platform komputer yang dibutuhkan; melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan studi lapangan, penganalisaan dan pembangunan sistem informasi berkoordinasi dengan unit terkait; merancang secara global dan rinci pembangunan dan pengembangan sistem informasi termasuk mekanisme sistem, bentuk masukan dan keluaran, struktur database, konfigurasi perangkat keras dan jaringan serta menentukan perangkat lunaknya;
d.
membuat spesifikasi program dan jadwal penyelesaian program sesuai platform komputer dan perangkat lunak yang ditentukan; e. meneliti, mempelajari spesifikasi program dan membuat logika alur proses, pemprograman komputer serta melakukan uji coba program dan sistem; f. membuat standar prosedur operasi, petunjuk operasional dan dokumentasi sistem dan program; g. melakukan perencanaan dan pelaksanaan dalam penerapan sistem informasi sarana dan lingkungan; h. melakukan pemantauan, evaluasi operasionalisasi dar pemeliharan sistem informasi sarana dan lingkungan; i. melakukan pembinaan, pengintegrasikan dan sosialisasi sistem infonnasi sarana dan lingkungan; j. menerapkan kerjasama teknik bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sistem informasi bidang sarana dan lingkungan. (4) Subbidang Sistem Informasi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas : a. menyusun rencana berbagai sistem informasi dan program komputer di bidang kesejahteraan masyarakat termasuk yang berbasis internet pada platform komputer yang dibutuhkan; b. melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan studi lapangan, penganalisaan dan pembangunan sistem informasi berkoordinasi dengan unit terkait; c. merancang secara global dan rinci pembangunan dan pengembangan sistem informasi termasuk mekanisme sistem, bentuk masukan dan keluaran, struktur database, konfigurasi perangkat keras dan jaringan serta menentukan perangkat" lunaknya; d. membuat spesifikasi program dan jadwal penyelesaian program sesuai platform komputer dan perangkat lunak yang ditentukan; e. meneliti, mempelajari spesifikasi program dan membuat logika alur proses, pemrograman komputer serta melakukan uji coba program dan sistem; f. membuat standar prosedur operasi, petunjuk operasional dan dokumentasi sistem dan program; g. melakukan perencanaan dan pelaksanaan dalam penerapan sistem informasi kesejahteraan masyarakat;
h. i. j.
melakukan pemantauan, evaluasi operasionalisasi dan pemeliharaan sistem informasi kesejahteraan masyarakat; melakukan pembinaan, pengintegrasian dan sosialisasi sistem informasi kesejahteraan masyarakat; menerapkan kerjasama teknik bidang teknologi infonnasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sistem informasi bidang kesejahteraan masyarakat. Bagian Kelima Bidang Sistem Informasi Pemerintahan, Aparatur dan Keuangan Pasal 12
(1) Bidang Sistem Informasi Pemerintahan, Aparatur dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, penerapan, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi di bidang pemerintahan, aparatur dan keuangan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana sistem infonnasi termasuk sistem infonnasi operasional, sistem informasi manajemen, sistem infonnasi pendukung pengambilan keputusan, sistem informasi eksekutif dan pemprograman komputer di bidang pemerintahan, aparatur dan keuangan; b. pengaturan kerjasama dengan unit terkait dalam rangka penyusunan rencana, pelaksanaan studi lapangan dan penganalisaan sistem infonnasi pemerintahan, aparatur dan keuangan; c. perumusan, perancangan dan pembangunan sistem infonnasi; d. pembuatan sistem dan pemprograman komputer, uji coba program dan sistem serta pemeliharaan dan pengembangan; e. penyusunan prosedur standar operasi, petunjuk operasional, dokumentasi sistem dan program komputer, bimbingan penerapan dan sosialisasi;
f. g.
h.
i.
pembinaan, pemantauan dan evaluasi penerapan sistem informasi; pengintegrasian sistem informasi di bidang pemerintahan, aparatur dan keuangan serta sistem infonnasi lain yang terkait; pemberian bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan sistem informasi di bidang pemerintahan, aparatur dan keuangan; penerapan kerjasama teknik di bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sistem informasi di bidang pemerintahan, aparatur dap keuangan.
(3) Bidang Sistem Informasi Pemerintah Aparatur dan Keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. Pasal 13 (1) Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Keuangan terdiri dari: a. Subbidang Sistem Informasi Pemerintahan; b. Subbidang Sistem Informasi Kependudukan; c. Subbidang Sistem Informasi Aparatur; d. Subbidang Sistem Informasi Keuangan dan Pendapatan. (2) Tiap Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Keuangan. Pasal 14 (1) Subbidang Sistem Informasi Pemerintahan mempunyai tugas : a. menyusun rencana berbagai sistem infonnasi dan program komputer di bidamg pemerintahan termasuk yang berbasis internet pada platform komputer yang dibutuhkan; b. melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan studi lapangan, penganalisaan dan pembangunan sistem informasi berkoordinasi dengan unit terkait; c. merancang secara global dan rinci pembangunan dan pengembangan sistem informasi termasuk mekanisme
sistem, bentuk masukan dan keluaran, struktur database, konfigurasi perangkat keras dan jaringan serta menentukan perangkat lunaknya; d. membuat spesifikasi program dan jadwal penyelesaian program sesuai platform komputer dan perangkat lunak yang ditentukan; e. meneliti, mempelajari spesifikasi program dan membuat logika alur proses, pemrograman komputer serta melakukan uji coba program dan sistem; f. membuat standar prosedur operasi, petunjuk operasional dan dokumentasi sistem dan program; g. melakukan perencanaan dan pelaksanaan dalam penerapan sistem informasi pemerintahan; h. melakukan pemantauan, evaluasi operasionalisasi dan pemeliharaan sistem infonnasi pemerintahan; i. melakukan pembinaan, pengintegrasian dan sosialisasi sistem informasi pemerintahan; j. menerapkan kerjasama teknik bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sistem infonnasi bidang pemerintahan. (2) Subbidang Sistem Informasi Kependudukan mempunyai tugas a.
menyusun rencana berbagai sistem informasi dan program komputer di bidang kependudukan termasuk yang berbasis internet pada platform komputer yang dibutuhkan; b. melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan studi lapangan, penganalisaan dan pembangunan sistem infonnasi berkoordinasi dengan unit terkait; c. merancang secara global dan rinci pembangunan dan pengembangan sistem informasi termasuk mekanisme sistem, bentuk masukan dan keluaran, struktur database, konfigurasi perangkat keras dan jaringan serta menentukan perangkat lunaknya; d. membuat spesifikasi program dan jadwal penyelesaian program sesuai platfonn komputer dan perangkat lunak yang ditentukan; e. meneliti, mempelajari spesifikasi program dan membuat logika alur proses, pemrograman komputer serta melakukan uji coba program dan sistem;
f.
membuat standar prosedur operasi, petunjuk operasional dan dokumentasi sistem dan program; g. melakukan perencanaan dan pelaksanaan dalam penerapan sistem informasi kependudukan; h. melakukan pemantauan, evaluasi operasionalisasi dan pemeliharaan sistem informasi kependudukan; i. melakukan pembinaan, pengintegrasian dan sosialisasi sistem infonnasi kependudukan; j. menerapkan kerjasama teknik bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sistem informasi bidang kependudukan. (3) Subbidang Sistem Informasi Aparatur mempunyai tugas : a. menyusun rencana berbagai sistem informasi dan program komputer di bidang aparatur termasuk yang berbasis internet pada platform komputer yang dibutuhkan. b. melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan studi lapangan, penganalisaan dan pembangunan sistem informasi berkoordinasi dengan unit terkait; c. merancang secara global dan rinci pembangunan dan pengembangan sistem informasi termasuk mekanisme sistem, bentuk masukan dan keluaran, struktur database, konfigurasi perangkat keras dan jaringan serta menentukan perangkat lunaknya; d. membuat spesifikasi program dan jadwal penyelesaian program sesuai platfrom komputer dan perangkat lunak yang ditentukan; e. meneliti, mempelajari spesifikasi program dan membuat logika alur proses, pemrograman komputer serta' melakukan uji coba program dan sistem; f. membuat standar prosedur operasi petunjuk operasional dan dokumentasi sistem dan program; g. melakukan perencanaan dan pelaksanaan dalam penerapan sistem informasi aparatur; h. melakukan pemantauan, evaluasi operasionalisasi dan pemeliharaan sistem infonnasi aparatur; i. melakukan pembinaan, pengintegrasian dan sosialisasi sistem informasi aparatur;
j.
menerapkan kerjasama teknik bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sistem informasi bidang aparatur.
(4) Subbidang Sistem mempunyai tugas : a.
Informasi
Keuangan
dan
Pendapatan
menyusun rencana berbagai sistem informasi dan program komputer di bidang keuangan dan pendapatan termasuk yang berbasis internet pada platform komputer yang dibutuhkan; b. melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan studi lapangan, penganalisaan dan pembangunan sistem informasi berkoordinasi dengan unit terkait; c. merancang secara global dan rinci pembangunan dan pengembangan sistem informasi termasuk mekanisme sistem, bentuk masukan dan keluaran, struktur database, konfigurasi perangkat keras dan jaringan serta menentukan perangkat lunaknya; d. membuat spesifikasi program dan jadwal penyelesaian program sesuai platform komputer dan perangkat lunak yang ditentukan; e. meneliti, mempelajari spesifikasi program dan membuat logika alur proses, pemprograman komputer serta melakukan uji coba program dan sistem; f. membuat standar prosedur operasi, petunjuk operasional dan dokumentasi sistem dan program; g. melakukan perencanaan dan pelaksanaan dalam penerapan sistem informasi keuangan dan pendapatan; h. melakukan pemantauan, evaluasi operasionalisasi dan pemeliharaan sistem informasi keuangan dan pendapatan; i. melakukan pembinaan, pengintegrasian dan sosialisasi sistem informasi keuangan dan pendapatan; j. menerapkan kerjasama teknik bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sistem informasi bidang keuangan dan pendapatan.
Bagian Keenam Bidang Telematika dan Pendayagunaan Teknologi Informasi Pasal 15 (1) Bidang Telematika dan Pendayagunaan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan telematika di daerah, pemanfaatan teknologi yang berbasis internet, pengelolaan perangkat lunak serta standarisasi dan metode, pengelolaan database, komunikasi data. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Telematika dan Pendayagunaan Teknologi Informasi mempunyai fungsi : a. perencanaan, pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana telematika; b. pengelolaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan teknologi berbasis internet; c. perumusan dan pengembangan standar dan metode teknis penggunaan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data komputer skala besar dan skala kecil; d. pengelolaan dan optimalisasi database; e. pengkajian, perencanaan, pengembangan penggunaan perangkat keras dan jaringan baik komputer skala besar maupun skala kecil; f. pengkajian, perencanaan, pengembangan perangkat lunak komputer skala besar dan skala kecil; g. pelaksanaan bimbingan teknis pendayagunaan dan penerapan teknologi informasi dan telematika; h. penyusunan laporan kegiatan dan penerapan telematika dan pengadayagunaan teknologi informasi. (3) Bidang Telematika dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
Pasal 16 (1)
Bidang Telematika dan Pendayagunaan Teknologi Informasi terdiri dari: a. Subbidang Telematika; b. Subbidang Instalasi dan Database Perangkat Skala Besar; c. Subbidang Instalasi dan Database Perangkat Skala Kecil; d. Subbidang Penerapan Teknologi Infonnasi dan Telematika.
(2)
Tiap Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Telematika dan Pendayagunaan Teknologi Informasi. Pasal 17
(1) Subbidang Telematika mempunyai tugas : a. merancang, mengembangkan dan memelihara perangkat lunak dan teknologi jaringan komunikasi data internet dan telematika daerah; b. merancang dan mengembangkan perangkat keras jaringan komunikasi data internal dan telematika daerah; c. membangun, mengembangkan, menyediakan dan memelihara fasilitas pelayanan teknologi internet dan yang berkait di Propinsi DKI Jakarta yang pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan lembaga/instalasi lain; d. mengelola sarana jaringan komunikasi data telematika daerah, antar telematika daerah dengan telematika nasional; e. membuat dan atau mengoperasikan multimedia untuk berbagai kebuftihan di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. (2) Subbidang Instalasi dan Database Perangkat Skala Besar mempunyai tugas : a. merancang konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak, dan database perangkat komputer skala besar; b. melakukan pemasangan uji coba dan pemeliharaan perangkat lunak dan database; c. melakukan pengaturan katalog program aplikasi dan addressing;
d. e. f.
g. h. i.
membuat analisa dan pemecahan masalah akibat gangguan dan/atau kerusakan instalasi dan database; melaksanakan dokumentasi gangguan, analisa dan pemecahan masalah; mengelola kepustakaan database, program antar muka (interface program) serta membuat, memelihara pengamanan dan kerahasiaan perangkat lunak dan database; membuat prosedur backup dan recovery perangkat lunak dan database: memantau dan mengoptimalkan kinerja (performance^rtuning) perangkat lunak dan database; melaksanakan pemindahan (migrasi) sistem infonnasi, prosedur, program dan database sesuai kebutuhan yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan unsur terkait.
(3) Subbidang Instalasi dan Database Perangkat Skala Kecil mempunyai tugas : a. merancang konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak dan database perangkat komputer skala kecil; b. mengelola berbagai server antara lain Internet File Server, Mail Server, Proxy Server, Application Server, Security Server, Web Server dan File Transfer Protocol (FTP) Server di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta; c. melakukan pemasangan, uji coba dan pemeliharaan perangkat lunak dan data base; d. menghubungkan antar server internal dengan external dan antar server dengan komputer skala besar serta menghubungkan jaringan tulang punggung (backbone)^ yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan unsur terkait: e. mengelola pelayanan e-mail di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta antara lain meliputi pendaftaran, otorisasi dan pengaturan alamat e-mail (e-mail address); f. melakukan pengaturan katalog dan addressing program aplikasi termasuk addressing internet protokol; g. membuat analisa dan pemecahan masalah akibat gangguan dan/atau kerusakan instalasi dan database; h. melaksanakan dokumentasi gangguan, analisa dan pemecahan masalah:
mengelola kepustakaan database, program antar muka (interface program) serta membuat, memelihara pengamanan dan kerahasiaan perangkat lunak dan database; membuat prosedur backup dan recovery perangkat lunak dan database; memantau dan mengoptimalkan kinerja (performance tuning) perangkat lunak dan database; melaksanakan pemindahan (migrasi) sistem informasi, prosedur program dan database, sesuai kebutuhan yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan unsur terkait. (4) Subbidang Penerapan Teknologi Informasi dan Telematika mempunyai tugas : a. menyusun rencana penerapan teknologi informasi dan telematika untuk kepentingan internal atau pemakai; b. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi informasi dan telematika yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan pihak lain/konsultan; c. melaksanakan bimbingan penerapan atau alih teknologi kepada pemakai dalam rangka operasionalisasi sistem informasi; d. menghimpun dan mengkaji kemungkinan penerapan serta pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta; e. mensosialisasikan perkembangan dan kemajuan hasil kajian teknologi informasi dan telematika kepada unsur teknis terkait dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan; f. melaksanakan sosialisasi dan apresiasi teknologi informasi dan telematika kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta: g. mengelola perpustakaan yang berkaitan dengan teknologi informasi dalam berbagai media, seperti kamus data, proses data. petunjuk operasional sistem informasi, buku-buku, petunjuk pelatihan dan file-file perangkat lunak; h. mengevaluasi, membuat laporan dan dokumentasi hasil pelaksanakan bimbingan dan penerapan teknologi informasi dan telematika.
Bagian Ketujuh Bidang Operasi Pasal 18 (1)
Bidang Operasi mempunyai tugas menyusun ketentuan pengoperasian, pengendalian operasi komputer skala besar dan komputer skala kecil, pengendalian arus data masukan dan distribusi produk (keluaran), perekaman dan penyimpanan data, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat jaringan komunikasi data. _
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Operasi mempunyai fungsi: a. perencanaan serta pemasangan perangkat keras dan jaringan komunikasi data sesuai rencana tata letak guna mendukung operasional teknologi infonnasi dan telematika; b. penyusunan jadwal pengoperasian dan penyiapan kebutuhan operasi serta perawatan perangkat keras dan jaringan pada komputer skala besar dan komputer skala kecil; c. pengoperasian perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data; d. pemantauan, pencatatan serta pengendalian operasional komputer skala besar dan komputer skala kecil; e. penerimaan data, pengendalian, perekaman dan penyampaian hasil proses (keluaran) kepada pemakai; f. pengamanan dan penyimpanan hasil produksi; g. pemeliharaan perangkat keras dan perangkat jaringan komunikasi data; h. pengamanan (back up), pemeliharaan dan penyimpanan*^ sistem dan data.
(3)
Bidang Operasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
^*
Pasal 19 (1) Bidang Operasi terdiri dan : a.
Subbidang Operasi Komputer Skala Besar;
b. c. d.
Subbidang Operasi Komputer Skala Kecil; Subbidang Pendataan dan Distribusi Produk; Subbidang Pemeliharaan Hardware dan Jaringan Komunikasi Sistem
(2) Tiap Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi. Pasal 20 (1) Subbidang Operasi Komputer Skala Besar, mempunyai tugas : a. b. c. d. e.
f.
g. h. i.
membuat perencanaan serta memasang perangkat keras komputer skala besar sesuai rencana tata letak; menyusun dan menentukan jadual pengoperasian komputer skala besar; menyiapkan sarana dan prasarana produksi; melaksanakan, mengendalikan dan memantau proses operasi dan produksi; mencatat gangguan, analisa dan pemecahan masalah yang terjadi karena kerusakan sistem, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan serta gangguan listrik dan teknis lainnya yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak yang terkait; melakukan upaya perbaikan dan menyesuaikan kembali jadwal pengoperasian yang dalam pelaksanaanya bekerjasama dengan pihak yang terkait; melakukan penjadwalan ulang terhadap pekerjaan yang mengalami gangguan; melakukan upaya pengamanan (back up) dan pemulihan kembali (recovery); mencatat, menyiapkan, memelihara serta pengamanan media sistem dan data.
(2) Subbidang Operasi Komputer Skala Kecil mempunyai tugas : a. membuat perencanaan serta memasang perangkat keras komputer skala kecil sesuai rencana tata letak; b. menyusun dan menentukan jadual pengoperasian komputer skala kecil; c. menyiapkan sarana dan prasarana produksi;
d.
melaksanakan, mengendalikan dan memantau operasi internet, intranet dan ekstranet serta proses produksi; e. mencatat gangguan, analisa dan pemecahan masalah yang terjadi karena kerusakan sistem, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan serta gangguan listrik dan teknis lainnya yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak yang terkait; f. melakukan upaya perbaikan dan menyesuaikan kembali jadwal pengoperasian yang dalam pelaksanaanya bekerjasama dengan pihak yang terkait; g. melakukan penjadualan ulang terhadap pekerjaan yang mengalami gangguan; h. melakukan upaya pengamanan (back up) dan pemulihan kembali (recovery); i. mencatat, menyiapkan, memelihara serta mengamankan media sistem dan data.
(3) Subbidang Pendataan dan Ditribusi Produk mempunyai tugas : a menerima, memeriksa, menghitung dan mengelompokkan serta meneliti kelengkapan data; b. menyiapkan dan menentukan jadual proses pengelolaan data; c. melakukan perekaman data dan pencatatan hasil rekaman; d. melakukan pemeriksaan dan penelitian hasil perekaman; e. mengaiur pengiriman data masukan (input) ke Subbidang Operasi Komputer Skala Besar atau Subbid Operasi Komputer Skala Kecil; f. mengambil, memilah dan meneliti hasil produksi; g. mengirimkan data dan hasil produksi kepada pemakai; h. membuat laporan hasil produksi.
f*
(4) Subbidang Pemeliharaan Hardware dan Jaringan Komunikasi Sistem mempunyai tugas : a. melakukan pemasangan berbagai perangkat keras komputer skala besar dan komputer skala kecil serta perangkat jaringan komunikasi data; b. melakukan inventarisasi berbagai perangkat keras komputer skala besar dan komputer skala kecil serta perangkat jaringan komunikasi data; c. melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap perangkat keras komputer skala besar, komputer skala kecil dan perangkat jaringan komunikasi data;
d.
mencatat gangguan, analisa dan pemecahan masalah yang terjadi pada perangkat keras komputer skala besar dan komputer skala kecil serta perangkat jaringan yang dalam pelaksanaannnya dapat bekerjasama dengan pihak yang terkait; e. melakukan perbaikan peralatan komputer skala besar atau komputer skala kecil yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan pihak yang terkait; f. melaksanakan pemantauan dan perawatan instalasi Air Conditioner (AC) di ruang mesin komputer, Diesel dan Unit Uninteruptable Power Supply (UPS); g. membuat berita acara perbaikan terhadap perangkat keras komputer skala besar, komputer skala kecil dan perangkat jaringan komunikasi data.
Bagian Kedelapan Kantor Pengelola Teknologi Informasi Kotamadya Pasal 21 (1) Di setiap Kotamadya dibentuk KPTI Kotamadya (2) KPTI Kotamadya Kotamadya.
dipimpin
oleh
seorang
Kepala
KPTI
(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala KPTI Kotamadya bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Kantor dan secara taktis operasional kepada Walikotamadya yang bersangkutan
Pasal 22 (1) KPTI Kotamadya mempunyai tugas menyusun rencana penerapan dan pendayagunaan teknologi infonnasi dan telematika, membangun dan mengembangkan serta mengoperasikan sistem informasi, menyediakan dan merawat perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data serta sarana lainnya di tingkat Kotamadya.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), KPTI Kotamadya mempunyai tugas : a.
b. c. d. e.
f. g. h. i.
j. k.
perencanaan sistem informasi, konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data sesuai dengan kebutuhan Kotamadya; pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi termasuk program komputer; penyusunan jadual dan penyiapan kebutuhan pengoperasian sistem informasi; pembuatan dan atau pengoperasian multimedia untuk berbagai kebutuhan di lingkungan Kotamadya; pemberian bantuan dalam rangka pelaksanaan program telematika daerah serta melaksanakan pemantauan dan pencatatan berbagai kegiatan telematika di Kotamadya; pengendalian arus data masukan dan keluaran, perekaman data serta penyampaian hasil produksi; pemantauan, pengendalian dan pencatatan pengoperasian komputer serta pengamanan sarana, prasarana dan data; pengadaan dan perawatan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data; pelaksanaan bimbingan teknis pendayagunaan dan penerapan teknologi infonnasi dan telematika yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan pihak lain/konsultan; pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan unit terkait dalam jajaran Pemerintah Kotamadya; pengelolaan urusan ketatausahaan. Pasal 23
(1) Susunan organisasi Kantor Pengelola Kotamadya terdiri dari : a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Operasi dan Perawatan.
^ Teknologi
Infonnasi
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, dan Seksi Operasi dan Perawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pengelola Teknologi Infonnasi Kotamadya.
Pasal 24 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. melaksanakan kegiatan urusan kepegawaian; b. menjaga tata tertib dan membina disiplin pegawai; c. mengusulkan usaha peningkatan kemampuan teknis fungsional dan penjenjangan pegawai; d. menyusun dan mengajukan rencana anggaran, melaksanakan anggaran, menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mengadministrasikan serta mempertanggung jawabkan anggaran. e. menerima, mencatat dan mendistribusikan surat-surat dinas; f. melakukan pengetikan, penomoran dan penggandaan naskah dinas; g. membuat kontrak perjanjian kerja dengan pihak pemakai jasa; h. menyimpan, memelihara, menyajikan arsip dan dokumentasi kantor; i. menghimpun dan menyelesaikan laporan dinas; j. melaksanakan pengamanan, ketertiban dan kebersihan kantor; k. melaksanakan pelayanan administrasi pimpinan; 1. melaksanakan tugas rumah tangga kantor; m. menyelesaikan administrasi pengelolaan barang; n. memelihara dan merawat barang-barang inventaris kantor selain komputer;
H
(2) Seksi Operasi dan Perawatan, mempunyai tugas : a. melakukan inventarisasi konfigurasi berbagai perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data; b. melakukan instalasi perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data; c. mengoperasikan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data dalam rangka implementasi sistem informasi dan telematika; d. melakukan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data; e. mencatat, melaporkan masalah perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data serta melakukan analisa dan pemecahan masalah; f. melakukan dokumentasi tentang masalah, analisa dan pemecahannya; g. membuat berita acara perawatan dan atau perbaikan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data;
h. i.
j. k.
melakukan backup dan recovery terhadap sistem dan data; menerima, mencatat, meneliti, memberikan kode, mendistribusikan, merekam, memverifikasi, mengoreksi, memperbaiki data masukan; memproses, menyiapkan dan mengirimkan hasil; melakukan pemantauan dan perawatan instalasi Air Conditioner di ruang mesin komputer, diesel dan uninteruptable power supply. Pasal 25
(1) Di KPTI Kotamadya dibentuk Subkelompok Pranata Komputer. (2) Anggota Subkelompok Pranata Komputer merupakan tenaga fungsional yang mempunyai keahlian dalam bidang teknologi informasi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja. (3) Subkelompok Pranata Komputer dipimpin oleh seorang Pranata Komputer yang kompeten yang dalam melaksanakan tugasnya secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala KPTI Kotamadya dan secara teknis dan administrasi bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok jabatan Fungsional. (4) Subkelompok Pranata Komputer mempunyai tugas : a.
b.
c. d.
e.
menyusun rencana pembangunan dan pengembangan berbagai sistem informasi, konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak serta jaringan komunikasi data ditingkat Kotamadya yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan KPTI Propinsi; melakukan kerjasama dan koordinasi dengan unit t e r k a i l dalam rangka perencanaan, studi lapangan , penganalisaan dan pembangunan sistem infonnasi; melakukan studi lapangan, analisa, membuat rancangan global dan presentasi; membuat rancangan rinci pembangunan dan pengembangan sistem informasi termasuk mekanisme sistem, bentuk masukan dan keluaran, struktur database, konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data; membuat spesifikasi dan jadual penyelesaian program komputer:
f.
g. h. i. j. k.
I. m. n.
meneliti, mempelajari spesifikasi program dan membuat logika alur proses, pemrograman komputer serta melakukan uji coba program dan sistem; membuat standar prosedur operasi, petunjuk operasional dan dokumentasi sistem dan program; melakukan perencanaan dan pelaksanaan dalam penerapan sistem informasi; melakukan pemantauan, evaluasi dan pemeliharaan operasionalisasi sistem informasi; melakukan pembinaan, pengintegrasian dan sosialisasi sistem informasi; menerapkan kerjasama teknik dalam bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sistem informasi; membuat dan atau mengoperasikan multimedia untuk berbagai kebutuhan di lingkungan kotamadya; melakukan pemasangan, uji coba serta pemeliharaan perangkat lunak dan database; melakukan pengaturan katalog program aplikasi dan addressing, termasuk addressing internet protocol serta email yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan KPTI Propinsi. Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 26
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi KPTI sesuai dengan keahlian masing-masing dalam hal : a. b. c. d.
penyusunan rancangan kebijakan teknis di bidang pengelolaan teknologi informasi; penyusunan rancangan teknologi infomasi di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta; penyusunan rancangan tahunan kebutuhan teknologi informasi KPTI Propinsi DKI Jakarta; pembinaan teknis, wawasan dan manajemen dalam bidang teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sesuai kebijakan Gubernur;
e.
penyediaan tenaga untuk membantu pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika; f. pelaksanaan konsultasi dan evaluasi pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi terkait; g. penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan bidang, sekretariat dan KPTI Kotamadya yang terkait.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ay* (1), terdiri dari Subkelompok Pranata Komputer dan tenaga fungsional lainnya yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. (3) Sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (4) Jumlah subkelompok maupun tenaga fungsional berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.
ditentukan
(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA Pasal 27 (1) Dalam melaksanakan tugasnya KPTI menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi terkait yang berhubungan dengan fungsinya. (2) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordiniasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan KPTI maupun dalam hubungan dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta
(3) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya saling mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam rangka penerapan sistem informasi. Pasal 28 (1) Tiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan KPTI wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas. (3) Tiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4)
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan.
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 29 Kepegawaian KPTI diatur undangan yang berlaku
sesuai dengan peraturan perundang-
BAB VI KEUANGAN Pasal 30 Keuangan untuk pembiayaan kegiatan KPTI dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 32 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Januari 2002 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
SUTIYOSO Di undangkan di Jakarta Pada tanggal 6 Februari 2002 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
H. FAUZIBOWO NIP 470044314
