KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PERIODE LUTHFI HASAN ISHAAQ Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh: Asep As’ary 109033200045
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2016
KORUPSI DAII INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PERIODE KEPEMIMPINAN LUTHFI HASAN ISHAAQ
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh: Asep As'ary 10903320004s
Dr. Haniah Hanafie. M.Si NIP. 1961 0524 20000 32 a02
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAIY ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATT]LLAH
JAKARTA 2016
PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi yang berjudul "Korupsi dan Institusionalisasi Partai Potitik: Studi Partai Keadilan Sejahtera Periode Kepemimpinan Luhfi Hasan Ishaaq" telah diujikan dalam sidang munaqasyaft Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayaullah Jakarta pada tanggal 29 Februarll 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (Sl) pada jurusan Ilmu Politik.
Jakarta,
22Maret2016
Sidang MunaqasYah
Ketua MerangkaP Anggota
S
Dr.Idine Rasvidin. M.Si
ekretaris MerangkaP Anggota
NrP. 1 9770 4242007 102003
NrP. 197010132005101 1003
Anggota:
ffi Penguji
Penguji I
U4' Dr. Siraiudin Alv.M.d NIP: 195406052001 121001
NIP: 197201052001 121003
,
{ &
r.
$ F
F
t H
r i5
t !, F
h
k
II
Dr.Haniah Hana{ie. M.Si NIP : 19610 5242000032002
PERSETUJUAI\T PEMBIMBING SKRIPSI
Dengan ini, pembimbing skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:
As'ary
Nama
: Asep
NIM
: 109033200045
Program
Studi
: Ilmu
Politik
Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:
KORUPSI
DAN
INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PERIODE KEPEMIMPINAN LI]THFI HASAN ISHAAQ Dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji.
Jakarta, 16 Januari 2016 Mengetahui,
Menyetujui,
Ketua Program Studi
Pembimbing Skripsi
JN Dr. Idine Rosyidin. M.Si
Dr. Haniah Hanafie. M.Si
NrP. 19701013 20050
NrP. 1961052420000
I 1003
32002
PER}IYATAAI\ BEBAS PLAGIARISME Skripsi yang berjudul:
KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PERIODE KEPEMIMPINAN LUTHFI HASAN ISHAAQ
1.
Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata
I di Universitas Islam Negeri OfN)
Syarif Hidayatullah Jakarta. 2.
Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
ini telah
saya cantumkan
di universitas Islam Negeri rurN)
Syarif Hidayatullah Jakarta. J.
Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya atau hasil
jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi
yang berlaku di universitas Islam Negeri
(Ur$
syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 29 Februari 2016
Asep As'ary
ABSTRAK
Skripsi ini membahas fenomena korupsi yang menjerat kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terjadi sejak periode kepemimpinan Luthfi Hasan Ishaaq. Skripsi ini akan menjelaskan pertanyaan penelitian: Mengapa kasus korupsi yang menjerat kader Partai Keadilan Sejahtera terjadi sejak Luthfi Hasan Ishaaq menjadi presiden partai? Dan faktor apa saja yang menyebabkan fenomena korupsi kader PKS pada periode tersebut? Penelitian ini penting karena PKS adalah partai yang dikenal menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang ketat dalam aktifitas berpolitik para kadernya. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori institusionalisasi partai politik dalam menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi yang mulai menjerat kader PKS pada periode Luthfi Hasan Ishaaq disebabkan oleh tiga faktor: kebijakan menjadi partai terbuka yang menyebabkan lunturnya idealisme para kader, pendanaan biaya operasional dan kampanye partai serta terkait masalah transparansi keuangan, dan mendominasinya kalangan pragmatis dan tersingkirnya kader-kader ideologis.
i
KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Allah Swt, yang dengan rahmat dan karunianya telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam dilimpahkan kepada Rasulullah Saw yang telah membawa risalah Islam sebagai salah satu peradaban dunia yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan bagi umatnya. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis merasa banyak pihak yang membantu. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penyusunan skripsi ini, diantaranya: 1. Bapak Prof. Zulkifli selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, Bapak Dr. Iding Rosydin, M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Politik, Ibu Suryani, M.Si selaku Sekretaris Jurusan, beserta seluruh staf jajarannya. 2. Ibu Dr. Haniah Hanafie, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi. Di tengah kesibukannya yang padat, beliau bersedia membaca, mengoreksi, dan memberi saran dalam penyusunan skripsi ini. 3. Bapak dan Ibu dosen jurusan Ilmu Politik yang senantiasa memberikan ilmu dan bimbingannya selama masa penulis berkuliah. 4. Terima kasih pula kepada para pembimbing dan pengurus Ma’had Ali, khususnya kepada KH. Utob Thobroni, Lc yang dengan sabar membimbing
ii
saya selama di Ma’had. Serta kepada teman-teman seperjungan beasiswa BUMN Angkasa Pura II angkatan 2009. 5. Kepada mentor politik saya, Kang Jaro Ade, ketua DPRD Kabupaten Bogor, yang telah membimbing saya dalam belajar menyelami dunia perpolitikan di Indonesia. 6. Teman-teman Jurusan Ilmu Politik angkatan 2009: Rangga E. Saputra, Iir Irham Mudzakir, Muhdlari, Eko Indrayadi, Abdi, Ali Wafa, Amizar Isma, Riza, Iir, Elva, Lina, Mutia, Almarhum Selamet, dan lain-lain. Semoga kekompakan dan persahabatan kita akan berlanjut seiring keterbatan ruang dan waktu selepas kita lulus. 7. Kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk penulis bertanya kepada mereka mengenai penelitian ini. 8. Terakhir, ucapan terima kasih kepada keluarga saya: Ayahanda Damiri dan Ibunda Mulyana, yang senatiasa memberi doa untuk hidup saya. Juga kepada Kakak dan adik saya: Ilham Wahyudi, Ida Widiastuti, Dede Melawati, Deden Firdiansyah. Jakarta, 29 Februari 2016 Penulis
iii
DAFTAR ISI
ABSTRAKSI.................................................................................................................i KATA PENGANTAR.................................................................................................ii DAFTAR ISI...............................................................................................................iv DAFTAR TABEL.......................................................................................................vi BAB I. PENDAHULUAN A. B. C. D. E. F.
Pernyataan Masalah.....................................................................................1 Pertanyaan Penelitian...................................................................................5 Tujuan dan Manfaat Penelitian....................................................................5 Tinjauan Pustaka..........................................................................................6 Metode Penelitian........................................................................................8 Sistematika Penulisan................................................................................10
BAB II. KERANGKA TEORI A. Partai Politik…….......................................................................................11 a. Definisi Partai Politik………………………………….........................11 b. Fungsi Partai Politik……………………………...................................12 c. Tipologi Partai Politik...….…………………........................................13 B. Korupsi dan Kartelisasi Partai Politik........................................................15 C. Institusionalisasi Partai Politik...…………………………………………18 BAB III. SEJARAH DAN GAMBARAN UMUM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA A. B. C. D. E.
Sejarah.......................................................................................................22 Arti Lambang.............................................................................................24 Visi dan Misi……………………………………………………………..26 Susunan Kepengurusan Periode Luthfi Hasan Ishaaq…………………...27 Landasan Ideologi Partai………………………..………………………………….…...……30 F. Program Anti Korupsi PKS…………………………………………...…32
iv
BAB IV. KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KEPEMIMPINAN LUTHFI HASAN ISHAAQ A. Munas Bali dan Jakarta: Penegasan Menjadi Partai Terbuka....................37 B. Masalah Pendanaan Operasional dan Kampanye Partai............................40 C. Dominasi Kalangan Pragmatis Dan Tersingkirnya Kader Ideologis.....................................................................................................45 BAB V. KESIMPULAN Kesimpulan................................................................................................50
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................................52 LAMPIRAN…………………………………….…………………………………..56
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1: Teori Institusionalisasi Partai Politik Randall dan Svasand………………..19 Tabel 2: Perolehan suara PK-PKS hasil pemilu 1999-2014…………………………24 Tabel 3: Biaya Kampanye partai politik Pemilu 2009……………………………….39
vi
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Skripsi ini mengkaji fenomena korupsi yang menjerat mantan Presiden
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq. Penelitian ini penting karena pada periode kepemimpinan sebelumnya kader PKS tidak ada yang terjerat kasus korupsi, mulai dari periode Nurmahmudin Ismail, Hidayat Nur Wahid, sampai Tifatul Sembiring. Namun, kasus korupsi mulai muncul sejak periode kepemimpinan Luthfi Hasan Ishaaq. Fenomena ini memunculkan pertanyaan: mengapa kasus korupsi terjadi pada periode Luthfi Hasan Ishaaq, sementara pada periode sebelumnya tidak terjadi? Apa yang menjadi faktor pendorong fenomena korupsi tersebut? Dalam menjelaskan fenomena tersebut, peneliti menggunakan pendekatan institusonalisasi partai politik. Dengan pendekatan ini, peneliti akan melihat beberapa variable internal PKS yang mempengaruhi fenomena kemunculan kasus korupsi periode Luthfi Hasan Ishaq, seperti: aktor yang berpengaruh, kebijakan partai, dan ideology atau budaya partai. PKS merupakan salah satu partai politik Islam yang lahir pada era Reformasi, yang pada mulanya bernama Partai Keadilan (PK). Kemudian karena tidak lolos parlementary threshold pada pemilu 1999, PK berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 20 April 2002.1
1
PKS didirikan 20 April 2002, tapi di-launching setahun kemudian, 20 April 2003 di 1
Di dalam platform-nya2, ditegaskan bahwa PKS sebagai partai dakwah3. Dengan identitas tersebut, PKS berusaha menampilkan perilaku Islami yang tercermin pada perilaku kadernya. Identitas ke-Islaman tampak pada struktur organisasinya di mana terdapat Dewan Syari‟ah yang bertugas mengurusi persoalan perilaku anggotanya yang berkenaan dengan hukum Islam serta melakukan kaderisasi yang sistematis dalam membentuk kepribadian yang Islami. Artinya, secara budaya, ideologi, dan aturan organisasi kecil kemungkinannya kader PKS melakukan korupsi. Dalam konteks politik misalnya, PKS berhasil menaikkan citranya melalui program anti korupsi dan pencitraan partai dengan slogan “Bersih dan Peduli”. Frase ini bukan hanya menjadi slogan bagi PKS akan tetapi juga tercantum dalam platform mereka. Hasilnya, perolehan suara PKS dalam tiga kali pemilu naik secara signifikan. Pada tahun 1999 PKS mendapat suara 1,35 %, kemudian naik drastis menjadi sekitar 6% pada Pemilu 2004 dan naik lagi menjadi 7,38 % pada pemilu 2009. Fenomena ini juga tidak lepas dari realitas
Monas, Jakarta. Merger antara PKS dengan Partai Keadilan didaftarkan pada 3 Juli 2003. Dalam kesepakatan tersebut, semua aset PK diserahkan kepada PKS. PK melakukan merger karena tidak lolos electoral treshold dalam Pemilu 1999. Kees van Dijk, Partai Keadilan Sejahtera; Radical, Moderate, and Practical, (Jakarta; KITLV, 2005), hlm. 6. Selain itu, perubahan ini tidak mengubah kebijakan maupun program partai secara keseluruhan. Tentang sejarah perjalanan Partai Keadilan (PK) yang menjadi embrio PKS, mulai dari kemunculannya sebagai gerakan dakwah kampus (GDK) pada era 80-an dan perkembangannya pada era 90-an. Lihat Ali Said Damanik, Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Bandung: Teraju, 2002. 2 Platform merupakan salah satu materialisme ideologi politik di mana platform berisikan panduan umum dan garis besar partai. Disinilah semua sistem nilai dan norma diterjemahkan dan menjadi landasan penyusunan hal–hal yang bersifat lebih kongkrit. Lihat Firmanzah, Mengelola Partai Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008. Hal. 119. 3 Diakses di http://www.pks.go.id, diakses pada tanggal 11 April 2013. 2
kesuksesan para kadernya yang duduk dalam lembaga legislatif yang dikenal bersih dari praktek korupsi pada periode tersebut.4 Dalam perjalannya terjadi peristiwa penting dalam sejarah PKS, yaitu ketua umum PKS Luthfi Hasan Ishaq menjadi tersangka dalam kasus suap kuota impor daging sapi. Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK menangkap orang kepercayaannya, Ahmad Fathanah, di Hotel Le Meridien. Fathanah diduga sebagai pengatur keluar-masuknya uang untuk Luthfi. Seperti yang diberitakan oleh media online Tempo.Co, juru bicara KPK Johan Budi Mengatakan:5 “Untuk kasus ini, Luthfi dituding melanggar Pasal 3, atau Pasal 4, atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana. Johan menambahkan, berkas tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam kasus Luthfi akan disatukan. "Kemungkinan besar."
Kemudian pada konteks yang lebih luas, era Reformasi yang ditandai dengan menguatnya sistem demokrasi, membuat partai politik menjadi salah satu institusi yang penting dalam proses tersebut. Pasca Orde Baru, Indonesia telah empat kali mengadakan pemilu, yakni tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Di era demokrasi ini, partai politik jelas memiliki peran signifikan, salah satunya sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan negara. Dalam pandangan Ramlan Surbakti, partai politik merupakan sarana pengorganisasian warga negara yang
4
Mardyanto Wahyu Tryatmoko, Strategi Kontemporer, 116-117. Tempo.com, Luthfi Hasan Tersangka Pencucian Uang. Diakses di http://www.tempo.co/read/news/2013/03/26/078469527/Luthfi-Hasan-Ishaaq-TersangkaPencucian-Uang, pada tanggal 2 Mei 2013. 3 5
mendorong anggotanya untuk bersama-sama memperjuangkan dan mewujudkan negara dan masyarakat yang dicita-citakan.6 Harapan besar reformasi adalah tumbuhnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Harapan tersebut salah satunya ditujukan kepada partai politik sebagai corong aspirasi masyarakat. Posisi elit politik sebagai penyelenggara negara banyak dimintai tanggung jawab oleh masyarakat. Dalam hal ini elit politik dapat dipercaya untuk menjadi wakil rakyat dalam memenuhi kebutuhan rakyat itu sendiri. Sehingga perilaku elit politik sangat menentukan baik buruknya negara dimasa depan, Para elite harus mampu memberikan contoh dan tindakan kongkret bagi masyarakat. 7 Secara normatif para elit partai politik dituntut untuk berperilaku berpolitik yang bersih dari praktek korupsi. Sebelumnya, persepsi bukan
khas
Indonesia. Survei
Transparency International partai politik
partai
merupakan
tahun
sebagai Global 2004 dan
institusi
terkorup
lembaga
terkorup
Corruption 2010 di
memang
Barometer
membuktikan banyak
oleh bahwa
negara. Survei
Lembaga Survei Indonesia (LSI) sejak 2003-2011 juga menemukan hal yang serupa, bahwa partai sebagai institusi paling tidak dipercaya publik. Untuk itu, reformasi yang
murah
6
sistem dan
pendanaan partai kredibel
amat
dan
desain
politik
dan
pemilu
mendesak dilakukan untuk mencegah
Ramlan Surbakti, “Apakah Partai-Partai sudah ada di Indonesia?” dalam Kompas,( 5 Agustus 2002). 7 Firman Subagyo, Menata partai politik dalam arus demokratisasi Indonesia, Jakarta: RM book, 2009. Hal. 104. 4
maraknya korupsi yang terkait dengan partai politik.8 Pendanaan partai untuk operasional partai sehari hari (party finance) dan dana kampanye (campaign finance) menjadi pekerjaan partai tersendiri dalam menyiasatinya agar kebutuhan tersebut terpenuhi tanpa hasil dari sebuah korupsi.
B.
Pertanyaan Penelitian Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah disampaikan oleh
penulis, maka untuk membatasi penulisan skripsi ini agar tidak melebar makan penulis membatsi pembahasan dalam skripsi ini dengan mengaitkannya dengan beberapa pertanyaan: 1. Mengapa kasus korupsi yang menjerat kader Partai Keadilan Sejahtera terjadi sejak Luthfi Hasan Ishaaq menjadi presiden partai? 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan fenomena korupsi yang menjerat kader Partai Keadilan sejahtera para periode Kepemimpinan Luthfi Hasan Ishaaq?
C.
Tujuan dan Manfaat Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk :
1.
Memahami dan mengetahui secara lebih mendalam mengenai mengapa kasus korupsi di PKS terjadi sejak periode kepemimpinan Luthfi Hasan Ishaq. 8
Bruhanudin Muhtadi, “partai politik dan lingkaran korupsi”, Makalah yang tersedia di wibesite http://acch.kpk.go.id/documents/10157/27926/korupsi-partai-politik-dan-lingkarankorupsi.pdf. Diunduh 2 Mei 2013. Hal. 5. 5
2.
Mengetahui dan memahami faktor-faktor pendorong dari kasus korupsi yang menjerat Luthfi Hasan Ishaaq.
Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Agar kita dapat memahami dan mengetahui secara lebih mendalam mengenai mengapa kasus korupsi di PKS terjadi sejak periode kepemimpinan Luthfi Hasan Ishaq. 2. Melihat faktor-faktor pendorong dari kasus korupsi yang menjerat Luthfi Hasan Ishaaq. 3. Mengembangan ilmu politik dibidang institusionalisasi partai politik khususnya korupsi ditubuh partai politik.
D. Tinjauan Pustaka Dalam penelitian ini, ada beberapa literatur yang dijadikan penulis sebagai acuan dan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menemukan sisi menarik atau sisi lain dan kegunaan dari penelitian skripsi yang sedang penulis teliti. Ada beberapa tinjauan pustaka yang baru penulis temukan sebagai instrumen perbandingan dalam melakukan penelitian mengenai korupsi dan partai politik. Diantara studi-studi tersebut banyak yang berisikan mengenai pendekatan politik baik lewat teori partai politik, teori kebijakan, dan teori korupsinya sendiri. Tinjauan pustaka pertama adalah karya Kuskridho Ambardi yang berjudul Mengungkap Politik Kartel. Buku hasil disertasi Ilmu Politik dari The Ohio State 6
University ini dengan gamblang membeberkan dinamika kepartaian di Indonesia era reformasi. buku ini juga memudahkan pembaca memahami interaksi antar partai khususnya pola persaingan dan kerja sama antar partai serta dampaknya bagi demokrasi di tanah air. Melalui buku ini tergambar watak persaingan sistem kepartaian nasional, akan menentukan kualitas dan prospek konsolidasi demokrasi. Kartelisasi partai politik, menurut buku ini, melahirkan ”koalisi turah” (overzised coalition) yang konsep dan implikasinya berbeda dengan koalisi besar (grand coalition). Kedua karya Burhanudi Muhtadi, dalam bukunya yang berjudul Dilema PKS. Buku ini menjelaskan bagaimana kegalauan PKS
dalam memilih jalur
partai, apakah tetap sebagai partai yang teguh pada jalur ideologis dan membuka diri bagi siapa aja. Untuk menjelaskan hal ini Burhanudin Muhtadi mengunakan teori partai politik, sehingga dapat memetakan PKS masuk dalam kategori partai kader, partai masa atau partai cath-all. Bedanya dengan penelitian saya adalah terletak pada fokus kajiannya. Jika buku ini fokus kepada spektrum ideology, maka penelitiam penulis lebih pada kebijakan dan implementasinya pada kasus korupsi. Buku ketiga karya Susan Rose-Ackerman dalam bukunya yang berjudul Korupsi dan Pemerintahan, sebab akibat dan reformasi. Dengan cangkupan yang luas dan penyajian yang tajam, korupsi dan pemerintahan menerapkan berbagai pendekatan analisis pada bermacam cara korupsi di pemerintahan. Buku ini menjelaskan mengapa korupsi tidak bisa diberlakukan hanya sebagai salah satu
7
cara pasar mengatasi rintangan birokrasi. Buku ini juga meberikan saran yang masuk akal dan jelas mengenai apa yang dapat dicapai oleh reformasi.
E.
Metode Penelitian
1.
Tipe Penelitian Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi adalah tipe kualitatif.
Prosedur penelitian ini menghasilkan data yang deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini mengenai kebijakan dan implementasi PKS dalam mencegah kadernya terlibat kasus korupsi periode Luthfi Hasan Ishaaq. Penelitian menghadirkan sesuatu yang baru bagi kajian tentang institusionalisasi partai politik dan korupsi saat ini. Penelitian yang dilakukan penulis pada skripsi ini adalah juga menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari
suatu kerangka teori. Selanjutnya penulis
kembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan.
2.
Teknik Pengumpulan data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: a. Studi literatur/pustaka, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai masalah-masalah yang bersangkutan melalui literatur buku, surat kabar, internet, dan lain sebagainya. 8
b. Wawancara mendalam, teknik wawancara ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui tanya jawab secara mendalam dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak berstruktur kepada pihak-pihak yang berkompeten mengenai masalah dalam skripsi ini, seperti: Pengurus Partai dan pengamat politik yang konsen dalam mengkaji PKS. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai tiga pengurus dan kader Partai Keadilan Sejahtera, pertama adalah Hartono, dia adalah Wakil Bidang Human DPP (Dewan Pengurus Pusat) PKS, kedua adalah Maidah, pengurus DPD (Dewan Perwakilan Daerah) PKS Kabupaten Bogor, dan ketiga Subadri Kader PKS Kabupaten Bogor. Selain itu, penulis juga mewawancarai Arman Salam dalam kapasistasnya sebagai peneliti dan pengamat politik dari LSI (Lingkaran Survei Indonesia). Teknik ini memberikan informasi secara langsung dari narasumber yang berkompeten dalam pembahasan skripsi ini.
3.
Teknik Analisa Data Adapun teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif analisis, yaitu suatu pembahasan yang bertujuan untuk membuat gambaran terhadap data-data yang terkumpul dan tersusun dengan cara memberikan interpretasi terhdap data-data tersebut. Dengan menggunakan teknik penelitian ini penulis berharap dapat memberikan gambaran yang sistematis, faktual, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta seputar hubungan antara derajat
9
institusionalisasi partai politik dengan kasus korupsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Periode Presiden Luthfi Hasan Ishaaq.
F.
Sistematika Penulisan Skripsi ini berisi lima bab yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan
sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I: berisi pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab II: berisi tentang kerangka teoritis, bab ini merupakan uraian mengenai teori-teori yang menunjang dalam penulisan skripsi ini. Bab III: ini berisi tentang sejarah dan gambaran umum Partai Keadilan Sejahtera, serta peran mereka dalam usaha pemberantara korupsi di dalam internal partai mereka. Bab IV: berisi tentang inti dari penelitian skripsi yaitu mengapa kasuskasus korupsi baru terjadi pada periode kepemimpinan Luthfi Hasan Ishaaq dan apa saja faktor pendorongnya. Dalam menjelaskan persoalan tersebut, digunakan kerangka analisis teori institusionalisasi partai politik. Bab V: Pada bab ini penulis berupaya untuk menyimpulkan pembahasan mengenai skripsi ini sekaligus menjadi penutup pada pokok pembahsan studi implemtasi kebijakan PKS periode Luthfi Hasan Ishaaq tentang pencegahan korupsi. Dan selanjutnya di bab penutup ini terdapat saran dan kritik bagi para pembaca. 10
BAB II KERANGKA TEORITIS A. Partai Politik Partai politik merupakan salah satu pilar dari sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Partai politik merupakan wadah bagi warga negara untuk menjadi penyelenggara negara seperti anggota parlemen (DPR,DPD,dan DPRD) dan presiden serta wakil presiden. Kesemua itu dapat dicapai melalui jalur konstitusional yaitu melalui pemilu (election) dengan persaingan antar partai politik. Untuk itu, partai politik menjadi salah satu pilar demokrasi, karena dengan persaingan partai politik dalam pemilu maupun pemerintahan (pola oposisi) menjadikan kekuasaan mendapat keseimbagannya (power of balancing) atau tidak terpusat. Dengan demikian partisipasi dan kontestasi yang merupakan
intisari
dari demokrasi dapat terwujud. Banyak para ilmuan politik membuat konsep tentang partai politik. Para ilmuan politik tersebut mencoba mencari definisi, fungsi, tipologi, dan sebaginya yang berkaitan dengan partai politik. a. Definisi Partai Politik Menurut Sigmund Neumann partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat,
yaitu mereka
yang memusatkan perhatiannya pada
menguasai kekuasaan pemerintahan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai
11
pandangan (ideologi) yang berbeda-beda.9Sedangkan menurut Miriam Budiardjo Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik –biasanya secara konstitusional (pemilu) untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.10 Dari definisi dua ilmuan politik di atas terdapat beberapa elemen dari partai politik. Pertama, bahwa partai politik adalah organisasi yang beranggotakan sekumpulan warga negara yang memusatkan perhatiannya pada kekuasaan politis secara sukarela. Kedua, partai politik dalam menjalankan aktivitasnya dipandu oleh nilai-nilai dan orientasi (ideologi), hal ini menjadikan partai politik berbeda satu dengan yang lainnya dalam hal agenda dan segmentasi anggotanya. Ketiga, bahwa partai politik mempunyai tujuan mencapai kekuasaan (how to get power) secara konstitusional dalam arena pemilu (election). b. Fungsi Partai Politik Terdapat beberapa fungsi partai politik dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Adapun Fungsi partai politik dalam sebuah negara demokratis adalah sebagai berikut: sarana komunikasi politik,
9
Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998, hlm.16 10 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm.160-161 12
fungsi partai politik dalam hal ini adalah sebagai jembatan antara “mereka yang memerintah” dengan “mereka yang diperintah”.11 Sarana sosialisasi politik, adalah proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat di mana dia berada, baik melalui pendidikan formal maupun informal, media massa, dan lain-lain. Dengan sosialisasi yang dilakukan partai politik kepada masyarakat yang menanamkan ideologinya, dapat mempercepat terjadinya identitas dan nasional. Sebagai sarana rekruitmen politik, yaitu proses dimana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Kemudian sebagai sarana pengatur konflik, pertikaian-pertikaian dalam masyarakat dapat diatasi dengan bantuan partai politik: sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian pula, sehingga akibat-akibat negatifnya seminimal mungkin melalui sarana lembaga-lembaga resmi negara misalnya . c. Tipologi Partai Politik Miriam Budiardjo12 membagi klasifikasi atau tipologi partai politik berdasarkan
komposisi
dan
fungsi
anggotanya.
Tipologi
partai
berdasarkan komposisi dan fungsi keanggotaannya dapat dibagi menjadi partai massa dan partai kader. Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, oleh karena itu biasanya
11
Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 17-19 12 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm.166-167 13
pendukungnya terdiri dari berbagai aliran politik dalam masyarakat. Sehingga faktor ideologis tidak begitu penting pada partai massa. Sedangkang partai kader mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Partai kader sangat mementingkan faktor ideologis atau kemurnian doktrin. Sedangkan menurut Roy C. Macridis membagi tipologi partai berdasarkan: 1. Sumber dukungan partai, tipologi atas dasar ini adalah partai yang memperoleh dukungan secara komprehensif dengan sekterian. Yang termasuk komprehensip adalah semua partai politik yang tidak berorientasi pada pengikut (clientele-oriented), yaitu partai yang berusaha mendapatkan suara sebanyak mungkin dari setiap warga negara. sedangkan partai-partai sekterian adalah partai-partai yang memakai kelas, daerah atau ideologi sebagai daya tariknya. 2. Organisasi internal, dua tipe yang diajukan atas dasar ini adalah partai tertutup dan partai terbuka. Partai tertutup adalah partai dengan keanggotaan terbatas atau partai yang menggunakan kualifikasi (persyaratan) yang ketat kepada anggotanya. Sedangkan partai terbuka adalah partai-partai yang membolehkan setiap orang menjadi anggota dan mengenakan persyaratan yang sangat ringan atau tidak ada sama sekali bagi keanggotaannya. 3. Fungsi yang dilakukan dan cara-cara tindakan, dua tipe dasar yang diajukan adalah Diffused (menyebar) dan Specialized (khusus). Partai 14
yang
terspesialisasi
(representativeness),
(khusus) agregasi,
menekankan
pertimbangan
dan
keterwakilan perumusan
kebijaksanaan, partisipasi, serta kontrol pemerintah untuk maksudmaksud terbatas dan untuk satu periode tertentu, serta cara bertindak partai tipe ini umumnya menggunakan beberapa cara untuk bisa berkuasa. Sedangkan partai yang diffused menekankan integrasi, pengawasan permanen dan total, mobilisasi dan pembangunan institusi.
B. Korupsi dan Kartelisasi Partai Politik Studi ini menggunakan teori-teori yang memiliki hubungan erat dengan kasus yang akan dikaji. Setelah penulis menggunakan teori tentang partai politik, teori selanjutnya yang dipakai pada skripsi ini adalah teori tentang korupsi dan kartelisasi partai politik. Dalam menganalisis masalah ini, penulis menggunakan teori Jack Bologne (GONE)13 dalam menjelaskan faktor-faktor mengapa seseorang melakukan tindakan korupsi. Pertama Greedy, terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Kedua Opportuniy, sistem
yang
memberi
peluang
untuk
melakukan
korupsi.
Ketiga Need, sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. Keempat Exposes, hukuman yang dijatuhkan 13
Diakses di http://21ngafifi.wordpress.com/2010/10/25/beberapa-teori-dasartentang-korupsi/ pada tanggal 2 Mei 2013.
15
kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain. Model partai terbaru terutama yang diklasifikasikan oleh Katz dan Mair yang juga hadir pada tahun 1950-an yaitu Cartel Party (Partai kartel). Kartel biasanya dikenal dalam konsep ekonomi, ketika beberapa produsen bekerjasama dalam menjual barang dan jasa dengan harga dan jumlah yang telah ditentukan. Tujuan dari pembentukan kartel yaitu membatasi kompetisi tiap produsen serta menghambat masuknya produsen baru untuk bersaing di dalam pasar (Sundari). Ketika partai berkolusi menjadi agen dari negara dan menggunakan sumber dayasumber daya negara (Partai negara) untuk memastikan kehidupan kolektif mereka sendiri sehingga tetap dapat eksis. Lebih jauh, kehadiran model partai ini karena terjadinya krisis keuangan pada tubuh partai yang disebabkan oleh menghilangnya sumber pokok keuangan mereka dan menurunnya iuran yang berasal dari anggota.14 Sikap ketidak pedulian anggota ini disebabkan oleh semakin mapannya kehidupan mereka secara ekonomi sehingga sudah tidak begitu tertarik terhadap isu-isu ekonomi. Kartelisasi muncul dari situasi di mana partai politik semakin bergantung pada negara dalam hal pemenuhan kebutuhan finansial. Kebergantungan ini disebabkan oleh merosotnya secara tajam kemampuan mobilisasi keuangan partai melaui iuran anggota. Menyurutnya basis tradisional
sumber keuangan ini
kemudian membawa partai untuk lebih mendekat ke negara dan menjauh dari masyarakat. Dan kebergantungan mereka pada subsidi negara melaui proses 14
Kuskridho Ambardi, Mengungkap Politik kartel, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2009. Hal. 31. 16
subvensi (dana publik untuk partai) pada akhirnya menentukan kelangsungan hidup partai dan memicu munculnya partai jenis kartel.15 Kartelisasi tejadi karena kepentingan partai-partai untuk menjaga kelangsungan hidup kolektif, mengharuskan mereka melakukan kartel. Dengan demikian, kelangsungan hidup mereka ditentukan oleh kepentingan bersama untuk menjaga berbagai sumber keuangan yang ada, terutama yang berasal dari pemerintah. Pada titik ini, sumber keuangan partai yang dimaksud bukanlah uang pemerintah yang resmi dialokasikan untuk partai politik, melainkan uang pemetrintah yang didapatkan melalui perburuan rente (rent-seeking).16 Sekali satu partai terlibat dalam perburuan rente, ia terlibat dalam kelompok kartel. Dengan demikian, nasib politik dan ekonominya bergantung pada terpeliharanya kartel ini. Dalam situasi seprti ini, partai melihat jabatanjabatan di kabinet dan parlemen terutama sebagai gerbang untuk menjalankan perburuan rente, bukan untuk mewujudkan tujuan partai yang bersifat ideologis atau pragmatis.17 Menurut studi yang dilakukan oleh Kuskrido Ambardi (2009), ciri utama dari kartelisasi partai politik adalah kaburnya ideologi partai. Semua partai politik yang bertarung pada dua arena, yaitu pemilu dan di parlemen menunjukkan ketidak konsistensiannya dalam hal ideologi. Ketika pada saat pemilu mereka mereka berkompetisi dengan menegaskan ideologi partainya untuk lebih dekat
15
Kuskrido Ambardi, Mengungkap Politik Kartel, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2009. Hal. 31 16 Kuskrido Ambardi, Mengungkap Politik Kartel, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2009, Hal.3. 17 Kuskrido Ambardi, Mengungkap Politik Kartel, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2009. Hal. 3-4. 17
dengan basis pendukungnya. Lain halnya dengan arena kompetisi di parlemen, mereka cenderung melakukan kerjasama dalam memburu rente, sehingga mengabaikan faktor ideologi dan semakin tidak jelasnya pola koalisi-oposisi. Yang terpenting bagi partai politik dalam situasi ini adalah bagaimana mendapatkan dana (legal atau ilegal) dari negara untuk menghidupi partainya.
C. Teori Institusionalisasi Partai Politik Penelitian ini menggunakan kerangka teori institusionalisasi partai politik yang dikembangkan oleh Vicky Randall dan Lars Svasand (2002) dalam artikelnya yang berjudul “Party Institutionalization in New Democracies.” Randal dan Svasand mendefinisikan institusionaliasi partai politik sebagai sebuah proses pelembagaan sebuah partai politik yang merupakan hasil dari integrasi antara pola perilaku dengan nilai atau budaya politik.18 Terdapat dua aspek dalam proses institusionalisasi sebuah partai politik, yaitu internal-eksternal dan struktural-kultural. Jika masing-masing aspek tersebut dipersilangkan, maka menghasilkan beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur derajat institusionalasi sebuah partai politik. Pertama, persilangan antara aspek struktural-internal menghasilkan derajat kesisteman (systemness); kedua,
persilangan antara aspek kultural-internal menghasilkan
derajat identitas nilai (value infusion); ketiga, derajat otonomi dalam mengambil keputusan (decisional authonomy) sebagai hasil dari persilangan antara aspek eksternal dan struktural; keempat, derajat pengetahuan publik atau citra opini 18
Vicky Randall dan Lars Svasand. Party Institusionalization in New Democracies. Jurnal SAGE Publications, tahun 2002, Vo 8 No.1 pp.5-29. Hal 12. 18
publik terhadap sebuah partai politik (reification) merupakan hasil persilangan dari aspek ekstenal dengan kultural.19 Internal
External
Structural
Systemness
Decisional Autonomy
Attitudinal
Value Infusion
Reification
Sebelum membahas keempat derajat proses institusionalasi tersebut, penulis akan menyajikan penjelasan dari keempat aspek yang dipersilangkan dalam mengukur derajat institusionalisasi sebuah partai politik, yakni intenal, eksternal, struktural, dan attitudinal/kultural. Pertama, aspek intenal merujuk pada pembangunan aturan main dalam internal sebuah partai politik . Kedua, aspek eksternal mengacu pada hubungan antara sebuah partai politik dengan masyarakat dan institusi-institusi politik lain. Ketiga, aspek struktural dilihat sejauhmana sebuah partai politik berinteraksi dengan negara. Dan Keempat, aspek kultural melihat
sejauhmana
sebuah
partai
politik
menerima
eksistensi
para
kompetitornya, biasanya dalam bentuk pola koalisi-oposisi paska pemilu. Ramlan Surbakti sebagaimana dikutip Wawan E. Kuswandoro20 menjelaskan pelembagaan partai politik, dan memberikan penjelasan dari hasil persilangan antara aspek internal-eksternal dan struktural-kultural dengan mengelaborasi teori Randall dan Svasand ini, yakni:
19
Vicky Randall dan Lars Svasand. Party Institusionalization in New Democracies. Jurnal SAGE Publications, tahun 2002, Vo 8 No.1 pp.5-29. Hal 7 dan 12. 20 Wawan E. Kuswandoro. Pelembagaan Partai Politik Randall. Diunduh dari situs: http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelembagaan-partai-politik-randall/, pada tanggal 10 November 2015. 19
1. Derajat
kesisteman, yaitu proses pembuatan aturan main yang
dikembangkan sebuah partai politik dalam mengatur menkanisme internal partai tersebut. Hal ini mencakup pengejawantahan fungsi-fungsi partai politik, membuat mekanisme rekruitmen, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sebuah partai politik dikatakan terlembaga apabila terdapat sistem internal yang jelas dan dipatuhi oleh semua aktor dalam partai tersebut. 2. Derajat identitas nilai, yaitu sejauh mana kebijakan dan program yang dilaksanakan sebuah partai politik sejalan dengan ideologi yang dianut partai tersebut. Sebuah partai politik terinstitusionalisasi apabila seluruh aktifitas dan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan didasarkan atas nilai atau ideologi yang dianut partai tersebut, atau konsisten antara kebijakan dan ideologi. 3. Derajat otonomi keputusan, yaitu sejauhmana sebuah partai politik mempunyai otonomi dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis partainya, serta hubungannya dengan aktor-aktor di luar partai, seperti negara, civil society, pengusaha, dan negara atau lembaga dari luar negeri. Sebuah partai dikatakan otonom dalam mengambil keputusan apabila mempunyai mekanisme pengumpulan dana (fund rising) berasal dari iuran anggota (kader) dan masyarakat (simpatisan) untuk biaya operasional partai. 4. Citra opini publik, yaitu derajat pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan sebuah partai politik. Sebuah partai politik dikatakan 20
terinstitusionalisasi
apabila
masyarakat
dapat
mengindentifikasi
kekhususan sebuah partai politik. pengetahuan masyarakat terhadap sebuah partai politik dapat dilihat ideology (platform)dan programprogram yang dilakukannya. Dari teori institusionalisasi partai politik di atas, penulis akan menggunakan satu dari empat derajat institusionalisasi partai poitik, yaitu derajat kesisteman (systemness). Menurut Burhanudin Muhtadi, dari keempat derajat pelembagaan tersebut, derajat kesistemanlah yang paling krusial dalam menentukan sehat-tidaknya partai politik. Dia mengatakan: “Derajat kesisteman diukur melalui sejauhmana fungsi-fungsi partai berjalan, mekanisme transparansi dalam pengambilan keputusan dan bagaimana penyelesaian konflik internal sesuai AD/ART. Derajat kesisteman juga mengatur kepatuhan dan disiplin organisasi terhadap keputusan yang sudah diambil secara kolektif sesuai konstitusi partai sebagai aturan mainnya. Masalah kedua adalah ketersediaan sumberdaya, terutama pembiayaan partai, baik dari sisi kebutuhan operasional partai (party finance) maupun pemilu (campaign finance). Deinstitusionalisasi partai yang melahirkan konflik banyak disebabkan oleh perebutan sumberdaya. 21
21
Burhanudin Muhtadi. Masalah Institusionalisasi Partai Kita. Koran Tempo tahun 2015. Diunduh tanggal 13 Oktober 2015 dari situs: https://majalah.tempo.cokonten/2015/04/13/KL/147914/Partai-Modern-Vs-Partai-FansClub/07/44. 21
BAB III SEJARAH DAN GAMBARAN UMUM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
A. Sejarah Partai Keadilan (PK) merupakan cikal bakal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PK dideklarasikan pada Ahad, 9 Agustus 1998, di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Deklarasi tersebut mengambil masjid sebagai basis operasionalnya dan melalui kampus-kampus. Partai ini dimulai dari gerakan dakwah Islam yang dibangun secara sistematis oleh aktivis-aktivis muda Islam, itulah awal sejarah kelahiran partai ini.22 Dalam pemilu 1999 Partai Keadilan memperoleh 1.436.565 suara nasional. Dari hasil Pemilu tahun 1999, PK juga memperoleh 7 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 21 Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan sekitar 160 kursi Dewan Perwakilan Daerah Kabupatan dan Kota. Kemudian Partai Keadilan berhasil menduduki peringkat 7 di antara partai politik peserta pemilu. Bahkan di Jakarta, sebuah kota barometer demokrasi di Indonesia, Partai Keadilan menduduki peringkat ke-5.23 Perolehan suara yang diraih Partai Keadilan cukup mengejutkan. Sebagai partai baru yang tidak mempunyai pengalaman masa lalu, dan tak ada nama tokoh nasional di dalamnya, partai ini mampu bersaing dengan partaipartai besar yang mempunyai pengaruh kuat di masyarakat. Meski demikian, 22
Lihat http://www.pks.or.id/content/sejarah-ringkas. Diakses pada 3 November 2014. Diana Puspa Negara, Marketing Public Relations dalam Partai Keadilan Sejahtera, Skripsi: Universitas Sebelas Maret, 2008. Hal. 67. 22 23
aturan yang diberlakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), ketentuan electoral threshold yakni batas sekurang-kurangnya 2% atau sepuluh kursi di DPR membuat Partai Keadilan tidak dapat menjadi peserta pemilu tahun 2004.24 Ketentuan electoral
threshold membuat
Partai Keadilan tidak dapat
mengikuti pemilu pada tahun 2004. Sehingga para pimpinan Partai Keadilan memutuskan untuk mendirikan partai baru yang akan menjadi kelanjutan Partai Keadilan. Kemudian mereka membentuk Partai Keadilan Sejahtera pada hari Ahad, tanggal 20 April 2003, di Lapangan Monas, Jakarta. Pada saat itu juga disampaikan pula pernyataan resmi dari Presiden Partai Keadilan, bahwa Partai Keadilan secara resmi, bergabung dan siap dipimpin oleh Partai Keadilan Sejahtera.25 Sebagai
partai
kader,
Partai
Keadilan
Sejahtera
menempatkan
pembinaan kader sebagai aktivitas utama kegiatan partainya. Sehingga dari pembinaan ini diharapkan akan lahir para kader yang memiliki kesadaran tinggi dan komitmen kuat melakukan perbaikan dalam masyarakat. Training Orientasi
Partai disenggarakan
kepada
para simpatisan
yang
berminat
memasuki organisasi partai sebagai langkah awal pengenalan terhadap jati diri dan perjuangan partai. Kemudian pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 - 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 20052010. Seperti Nurmahmudi Isma'il dan Hidayat Nur Wahid disaat Tifatul Sembiring dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia ke 6 24
Diana Puspa Negara, Marketing Public Relations dalam Partai Keadilan Sejahtera.
25
Lihat http://www.pks.or.id/content/sejarah-ringkas. Diakses pada 3 November 2014. 23
Hal. 67.
sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka Tifatul Sembiring digantikan oleh Luthfi Hasan Ishaq sebagai pjs Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16 - 20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015.26 Berikut adalah perolehan suara PK-PKS dalam pemilu yang mereka ikuti: Tabel 1. Perolehan suara PK-PKS hasil pemilu 1999-2014. Tahun
Suara
%
Kursi Parlemen
1999
1.436.565
1,36
7
2004
8.325.020
7,34
45
2009
8.204.946
7,88
57
2014
8.480.204
6,79
40
B. Arti Lambang
26
Lihat: http://tentang-pks-lbn.blogspot.com/2012/04/sejarah-ringkas.html. diakses pada tanggal 3 November 2014. 24
Arti Visual Gambar27 1. Kotak Persegi Empat Logo PKS menampilkan lambang berbentuk kotak persegi empat yang mempunyai makna kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan dan persatuan arah. 2. Bulan Sabit Dalam mempunyai
logo makna
PKS
menampilkan
kemenangan
islam,
gambar dimensi
bulan waktu,
sabit,
yang
keindahan,
pencerahan, dan kesinambungan sejarah. 3. Untaian 17 butir padi Untaian 17 (tujuh belas) butir padi yang terdapat dalam logo PKS menggambarkan sifat adil, ukhuwah, istiqamah, berani, tegas, dalam mewujudkan kesejahteraan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. 4. Warna Lambang Partai Warna-warna yang terdapat dalam logo PKS melambangkan : a. Putih, melambangkan suci, mulia dan bersih b. Hitam, melambangkan aspiratif, akomodatif, dan kepastian c. Kuning emas, melambangkan kecemerlangan, kebahagiaan dan d. kejayaan.
27
Penjelasan dapat dilihat di Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga PKS. Lihat: http://www.pks.or.id/content/falsafah-dasar-perjuangan-dan-platform-kebijakan-pembangunanpks. Diakses pada 3 Novenber 2014. 25
C. VISI DAN MISI 1. Visi Umum28 Sebagai partai dakwah penegak system islam dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa. 2. Visi Khusus Partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipai maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani, yakni: a. Menjadi unsur perekat dan pengarah kesatuan umat dan bangsa. b. Menjadi wadah pendidikan politik bagi umat islam khususnya dan bangsa
Indonesia
pada
umumnya,
sekaligus
tangga
menuju
kepemimpinan nasional. c. Menjadi pelopor pengembangan kultur pelayanan dalam tradisi politik Indonesia. d. Menjadi dinamisator pembelajaran bagi bangsa Indonesia e. Menjadi
akselerator
bagi
terwujudnya
masyarakat
madani
di
Indonesia. 3. Misi a. Menyebarluaskan da‟wah Islam
dan mencetak kadernya-kadernya
sebagai anashirut taghyir (elemen penggerak perubahan). b. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang islami di berbagai bidang sebagai markazut taghyir (pusat-pusat perubahan masyarakat) 28
Penjelasan visi dan misi PKS dapat dilihat di Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga PKS. Lihat : http://www.pks.or.id/content/visi-dan-misi. Diakses pada 3 Novenber 2014. 26
c. Membangun opini umum yang islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam. d. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya. e. Menegakkan amar ma‟ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu. f. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerja sama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat islam untuk terwujudnya ukhuwah islamiyah dan wihdatul ummah. g. Ikut memberikan kontribusi positif dalam pembelaan terhadap negerinegeri muslim yang tertindas.
D. SUSUNAN KEPENGURUSAN PERIODE LUTHFI HASAN ISHAAQ Berdasarkan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-2 di Jakarta Tanggal 9 Juni 2010, telah ditetapkan susunan kepengurusan PKS Periode 2010-2015. Presiden PKS
dipercayakan kepada
Luthfi Hasan Ishaaq, sedangkan Sekretaris Jenderal dipegang oleh Anis Matta. Berikut nama-nama pengurus baru DPP PKS tersebut selengkapnya:29 KETUA MAJELIS SYURA : K.H. Hilmi Aminuddin DEWAN SYARI’AH PUSAT Ketua
: K.H. DR. Surahman Hidayat 29
Lihat http://berita.maiwanews.com/susunan-pengurus-dpp-pks-periode-2010-20155671.html. diakses pada 3 November 2014. 27
Sekretaris
: KH. Bakrun Syafei, Lc.
Ketua Tanfiziyah
: KH. Bukhori Yusuf, MA.
MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT Ketua
: Untung Wahono
Sekretaris
: Mardani Ali Sera dan Arifinto
KETUA DEWAN PENGURUS PUSAT Presiden
: Luthfi Hasan Ishaaq
Sekretaris Jenderal
: Muhammad Anis Matta
1. Wakil Bidang Kordinasi Lembaga Tinggi : Ade Barkah 2. Wakil Bidang Administrasi
: Budi Hermawan
3. Wakil Bidang Organisasi
: Ahmad Chudori
4. Wakil Bidang Komunikasi Politik
: Fahri Hamzah
5. Wakil Bidang Media
: Mahfud Shiddiq
6. Wakil Bidang Arsip dan Sejarah
: Sitaresmi Sukanto
7. Wakil Bidang Data dan Informasi
: Riko Desendra
8. Wakil Bidang Perencanaa
: Gunawan
9. Wakil Bidang Protokoler
: Budi Dharmawan
Bendahara Umum : Mahfud Abdurrahman Ketua-Ketua Dewan Pengurus Pusat: 1. Bidang Wilayah Dakwah Sumatra Ketua
: Chairul Anwar
Wakil Ketua : M. Idris Luthfi 2. Bidang Wilayah Dakwah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten Ketua
: Ma'mur Hasanuddin
3. Bidang Wilayah Dakwah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur Ketua
: Zuber Safawi
Wakil Ketua : Rofi‟ Munawar 28
4. Bidang Wilayah Dakwah Bali dan Nusa Tenggara Ketua
: Oktan Hidayat
5. Bidang Wilayah Dakwah Kalimantan Ketua
: Hadi Mulyadi
Wakil Ketua : Riswandi 6. Bidang Wilayah Dakwah Sulawesi Ketua
: Najamuddin
7. Bidang Wilayah Dakwah Indonesia Timur Ketua
: M.K. Renwarin
Wakil Ketua : Aidil Heryana 8. Bidang Bidang Kaderisasi Ketua
: Musyaffa Ahmad Rahim
9. Bidang Bidang Pembangunan Keummatan Ketua
: Ahmad Zainuddin
10. Bidang Bidang Kepanduan dan Olah Raga Ketua
: Asep Saefullah
11. Bidang Generasi Muda dan Profesi Ketua
: Taufiq Ridho
12. Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan Keamanan Ketua
: Mustafa Kamal
Wakil Ketua : Agus Purnomo 13. Bidang Kelembagaan Pendidikan&Sosial Ketua
: Deni Tresnahadi
14. Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan Ketua
: Jazuli Juwaini
15. Bidang Kewanitaan Ketua
: Anis Byarwati
Sekretaris
: Sarah Handayani
Ketua-ketua Badan: 1. Badan Penegak Disiplin Organisasi Ketua : Aus Hidayat 29
2. Badan Pengembangan Kepemimpinan Ketua : Dwi Triono 3. Badan Pemenangan Pilkada Ketua : Muhammad Syahfan Badri 4. Badan Hubungan Luar Negeri Ketua : Budiyanto
E. LANDASAN IDEOLOGI PARTAI Pendirian partai ini didasari oleh sebuah keyakinan bahwa islam adalah ajaran yang luas meliputi seluruh bidang kehidupan. Salah satunya adalah melalui institusi politik yang mempunyai kekuatan untuk ikut andil dalam gerakan perbaikan bangsa dengan menjadi kontributor kebijakan pemerintah. Politik
sebagai
bagian
dari
universalitas
ajaran
Islam
menjadi
tanggungjawab setiap muslim dalam tataran yang tidak hanya bersifat ibadah saja, melainkan juga hubungan manusia dengan manusia, dan juga hubungan manusia dengan Allah. Sehingga tak akan pernah lepas dari tanggung jawab mengtaur, memelihara dan sebagainya. PKS tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, namun lebih berorientasi pada perluasan dakwah dalam rangka mengembalikan nilai-nilai islam dalam kehidupan masyarakat. Dalam platformnya, PKS mendeklarasikan Islam sebagai azas dari aktifitas politiknya. Sebagainma juga tercermin dalam tujuan PKS dalam Anggaran Dasar PKS Bab 2 pasal 5 yang berbunyi:
30
“Partai Keadilan Sejahtera adalah Partai Da'wah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridlai Allah Subhanahu Wata'ala, dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”30
Kemudian dalam pasal 6 AD/ART tersebut menjelaskan langkah-langkah dalam mewujudkan tujuan tersebut:31 1. Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezaliman. 2. Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islami. 3. Mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problema dan tuntutan masa mendatang. 4. Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 5. Membangun negara Indonesia baru yang adil, sejahtera dan berwibawa. Secara ideologis Jelas bahwa PKS merupakan partai Islam. Mulai dari azas partai, tujuan, dan struktur organisasinya menampakkan bahwa PKS merupakan partai Islam yang menjungjung tinggi nilai-nilai Islam dalam aktifitas politiknya. Bahkan jika anggota Majelis Syuro telah dipilih, maka masing-masing mengucapkan janji setianya di hadapan Musyawarah Nasional, dengan bunyi sebagai berikut: „‟Saya berjanji kepada Allah yang Maha Agung untuk berpegang teguh pada syari'at Islam dan untuk berjihad di jalan-Nya, menunaikan syarat-syarat keanggotaan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, melak sanakan tugas-tugas darinya dan untuk mendengar serta taat kepada pemimpinnya dalam keadaan lapang maupun sempit -selain untuk maksiat-, sekuat tenaga melaksanakannya.
30
Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga PKS. Lihat 30. Lihat : http://www.pks.or.id/content/falsafah-dasar-perjuangan-dan-platform-kebijakan-pembangunanpks. Diakses pada 3 Novenber 2014. 31 Platform PKS. Lihat : http://www.pks.or.id/content/falsafah-dasar-perjuangan-danplatform-kebijakan-pembangunan-pks. Diakses pada 3 Novenber 2014. 31
Dan saya bersumpah kepada Pengurus Majelis Syura untuk itu, dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan.‟‟32
F. PROGRAM ANTI KORUPSI PKS Berdasarkan isi dalam flatform, PKS
berkeyakinan bahwa
strategi
penegakan hukum harus diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif, sesuai dengan pepatah, “hanya sapu bersih yang dapat membersihkan lantai kotor”. Sebab, penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang bersih, baik di kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum tersebut. PKS memandang bahwa kualitas institusi adalah prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia. menurut PKS institusi birokrasi negara tampaknya masih lemah, terutama dalam menjalankan governance
dan
memberikan
pelayanan yang
baik
prinsip
kepada
Selanjutnya bagi PKS Reformasi birokrasi menjadi agenda
good
masyarakat.
yang
mendesak
untuk dituntaskan. Reformasi birokrasi adalah pembenahan berbagai aspek kementerian
dan
lembaga pemerintah non-departemen sebagaimana telah
diamanatkan dalam Ketetapan
MPR
nomor
XI/MPR/1998
tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.33
32
Platform PKS. Lihat : http://www.pks.or.id/content/falsafah-dasar-perjuangan-danplatform-kebijakan-pembangunan-pks. Diakses pada 3 Novenber 2014. 33 Platform PKS. Lihat : http://www.pks.or.id/content/falsafah-dasar-perjuangan-danplatform-kebijakan-pembangunan-pks. Diakses pada 3 Novenber 2014. 32
Menurut PKS, mengacu pada praktik-praktik korupsi yang terjadi di tataran birokrasi, maka, pemberantasan KKN dapat dibedakan dalam dua dimensi. Pertama, pemberantasan KKN kasus per kasus. Pemberantasan
ini
merupakan bentuk dari penegakan semua perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Kedua, penciptaan kondisi yang kondusif untuk pemberantasan KKN. Bagi PKS, seringkali korupsi didorong oleh pendapatan yang kurang mencukupi, namun banyak juga korupsi yang didorong sifat keserakahan. Karena itu, sukses-tidaknya pelaksanaan reformasi birokrasi juga beriringan dengan keseriusan dalam penegakan hukum. Prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi bagi PKS harus menyentuh perbaikan-perbaikan di institusi hukum, terutama lembaga peradilan.34 Selain berjuang dalam memberantas korupsi pada sektor birokrasi negara, PKS juga berupaya untuk melakukan pencegahan kepada para kadernya agar tidak melakukan korupsi. Misalnya Pada tahun 2008 PKS melakukan ikrar atau janji anti korupsi untuk para kadernya yang masuk dalam parlemen. Ikrar komitmen ini mereka anggap sebagai “travel warning” tambahan bagi para kader dan caleg PKS untuk tetap dalam rambu perjuangan dijalan dakwah.35
Lebih lanjut, dalam hal pendanaan partai, PKS menggunakan 3 (Tiga) hal36. Pertama, PKS menginstrusikan kader–kadernya yang duduk diparlemen baik ditingkat nasional, maupun ditingkat kabupaten/ kota untuk menyumbang
34
Platform PKS. Lihat : http://www.pks.or.id/content/falsafah-dasar-perjuangan-danplatform-kebijakan-pembangunan-pks. Diakses pada 3 Novenber 2014. 35 Lihat http://arsiparmansyah.wordpress.com/2008/09/05/sumpah-anti-korupsi-pks/. Diakses pada 3 November 2014. 36 Burhanudin Muhtadi, Dilema PKS : Suara dan syariah, Jakarta: KPG 2012. Hal. 154. 33
dana ke Partai. Kedua, PKS berupaya meningkatkan jiwa kewirausahaan kader– kadernya. Ketiga, PKS terbuka untuk menerima sumbangan dari pihak luar, baik perusahaan maupun individu yang memiliki agenda dan cita-cita religio politik yang sama dengan partai. Sumber–sumber uang inilah yang menjadi lumbung logistik bagi PKS untuk terus membiayai kegiatan–kegiatan partai.37 Kemudian PKS sering melakukan gebrakan-gebrakan yang membuktikan bahwa PKS memang partai yang bersih. Salah satu gebrakan tersebut adalah PKS pernah mengembalikan uang sebesar Rp 2 milyar kepada KPK. Uang tersebut diduga uang gartifikasi yang diterima anggota fraksi PKS priode 2004-2009 dan peraturan PKS yang mengharuskan mengembalikan uang tersebut ke KPK, hal ini dijelaskan oleh Mahfudz Shiddiq dalam salah satu media massa: 38 "Kebijakan fraksi kami jelas. Setiap uang yang tak jelas asal-usulnya harus diserahkan ke KPK. Yang kayak gitu kan barang gelap, enggak kayak orang terima gaji. Jadi harus diberikan pada KPK. Total yang kami serahkan ke KPK sekitar Rp 2 miliar dari periode dari 2005," jelas Mahfudz Shiddiq di Gedung DPR, Kamis (19/5/2011). Semangat PKS untuk memberantas korupsi juga tertera dalam Visi Misi PKS yang pada Point pertama yang berbunyi:39 “Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem 37
Burhanudin Muhtadi, Dilema PKS.154. Diakses di http://nasional.kompas.com/read/2011/05/19/22151353/PKS.Kembalikan.Uang.Gratifikasi.ke.KP K. pada tanggal 06 juni 2013. 39 Diakses di http://www.gatra.com/pemilu-profile-partai/26525-partai-keadilansejahtera-pks.html pada tanggal 6 juni 2013. 34 38
rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industry pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembagalembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.”
35
BAB IV INSTITUSIONALISASI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KEPEMIMPINAN LUTHFI HASAN ISHAAQ
Penelitian
menggunakan
satu
dari
empat
teori
tentang
derajat
institusionalisasi partai politik, yaitu derajat kesisteman (systemness). Hal tersebut dikarenakan bahwa dari keempat derajat institusinalisasi partai politik (identitas partai, otonomi keputusan, dan citra opini public), derajat kesistemanlah yang paling menentukan sebuah partai politik telah terinstitusionalisasi. Dalam derajat kesisteman, sebuah partai politik diukur melalui sejauhmana fungsi-fungsi berjalan, mekanisme transparansi dalam pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik internal sesuai AD/ART. Selain itu, derajat kesisteman juga mengatur kepatuhan dan disiplin anggota partai terhadap keputusan, konstitusi, dan ideologi partai. Selanjutnya, derajat kesisteman juga menyangkut masalah pembiayaan partai, untuk untuk biaya operasional maupun biaya kampanye. Untuk yang terakhir ini, partai politik sering jatuh pada persoalan korupsi dan konflik karena permasalahan tersebut.40 Penelitian menemukan beberapa penjelasan tentang mengapa kader PKS mulai melakukan korupsi pada periode Luthfi Hasan Ishaaq sebagai presiden. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pada periode tersebut, PKS mengalami deinstitusionalisasi, khususnya dalam hal derajat kesisteman. Fakta
40
Burhanudin Muhtadi. Masalah Institusionalisasi Partai Kita. Koran Tempo tahun 2015. Diunduh tanggal 13 Oktober 2015 dari situs: https://majalah.tempo.cokonten/2015/04/13/KL/147914/Partai-Modern-Vs-Partai-FansClub/07/44. 36
tersebut merupakan akumulasi dari kebijakan-kebijakan partai yang mulai meninggalkan keketatan dalam menjalankan ideologi partai dan beralih kepada kebijakan yang lebih pragmatis yang lebih berorientasi pada pemenangan politik elektoral. Hal tersebut dapat tercermin dari penegesan bahwa PKS menjadi partai terbuka pada tahun 2010, pendanaan partai yang kurang akuntabel, dan menguatnya kalangan pragmatis di internal PKS.
A. Munas Bali dan Jakarta: Penegasan Menjadi Partai Terbuka PKS menegaskan menjadi partai terbuka pada Musyawarah Nasional (Munas) pada 16-20 Juni tahun 2010 di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta. Hal tersebut tidak lepas dari ambisi PKS untuk menjadi tiga besar partai dalam pemilu 2014 dengan meraup suara dari berbagai segmen pemilih. Sebagaimana diungkapkan para pengurus pimpinan pusat PKS: “Parpol Islam harus tidak lagi menampilkan citra yang kaku, eksklusif dan ideologis, melainkan justru tampil segar, ringan, pluralis… Kami harus mengadakan lompatan besar untuk masuk menjadi tiga besar pada pemilu 2014,” (Sekjen PKS Anis Matta, pernyataan itu dikemukakan Munas II Partai Keadilan Sejahtera di Hotel The Ritz Calrton, 16-18 Juni 2010).41 Selanjutnya melalui akun twitternya, Fahri Hamzah mengatakan: "saya tidak percaya negara agama. Agama tidak perlu negara. Tuhan tak perlu you!... Kalau partai-partai lain mau bikin negara agama silahkan, kalau PKS saya jamin nggak… Buat PKS, Pancasila dan UUD45 sudah Islami dan sesuai dengan sunah nabi dalam konstitusi medinah.”42
41
Mediaumat.com. Terbuka Maka Ditinggalkan. Diunduh dari situs: http://mediaumat.com/media-nasional/4173-98-terbuka-maka-ditinggalkan.html. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2015. 42 Mediaumat.com. Terbuka Maka Ditinggalkan. Diunduh dari situs: http://mediaumat.com/media-nasional/4173-98-terbuka-maka-ditinggalkan.html. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2015. 37
Lebih ditegaskan kembali oleh Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Syuro saat itu, yang mengatakan bahwa ajaran Islam harus menerima pluralitas sebagai kesadaran positif. Lebih jauh dia mengatakan "inklusif ini bukan taktik atau strategi, tapi pelaksanaan ajaran Islam yang hakiki". Dia juga mengatakan bahwa deklarasi PKS menjadi partai terbuka dalam Munas di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta merupakan kelanjutan dari Munas di Bali tahun 2008.43 Implikasi dari PKS menjadi partai terbuka adalah mulai longgarnya kaderisasi partai yang selama ini menekankan aspek penguatan kapasitas individu kader.44 Semenjak tahun 2004 kualitas tarbiyah mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Salah satu alasannya adalah karena proses
halaqoh
didominasi
oleh
pembicaraan
tentang
politik
praktis,
implikasikanya adalah sebagian kader menjadi jenuh dan tidak tertarik lagi mengikutinya. Karena konten-konten politik cenderung mendistorsi PKS sebagai partai dakwah. Sehingga kurang dalam muatan-muatan pembicaraan mengenai konten dakwah.45 Halaqoh yang menjadi ujung tombak dari proses kaderisasi kader PKS bergeser pada pembahasan yang melulu mengenai persoalan politik. Materi-materi halaqoh yang sifatnya untuk membentuk karakter kader yang militant, seperti materi tentang ibadah, sejarah nabi dan sahabat, serta idealisme gerakan, mulai
43
Mediaumat.com. Terbuka Maka Ditinggalkan. Diunduh dari situs: http://mediaumat.com/media-nasional/4173-98-terbuka-maka-ditinggalkan.html pada tanggal 23 Oktober 2015. 44 Wawancara dengan Arman Salam, Pengamat Politik LSI (Lingkaran Survei Indonesia). 45 Arief Munandar. 2011. Antara Jemaah Dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004. Disertasi: Universitas Indonesia. Hal. 195-196. 38
terabaikan. Inilah yang menjadi titik tolak dari mengendurnya militansi dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam yang menjadi ciri khas dari para kader-kader PKS. Beberapa kader PKS juga mengamini kondisi tersebut. Mereka beranggapan bahwa kualitas kaderisasi, terutama dalam halaqoh sangat berbeda bila dibandingkan dengan awal-awal PKS (dahulu PK (Partai Keadilan) di bentuk. Mereka menganggap bahwa halaqoh pada masa awal berdirinya PKS menjadi kebutuhan para kader. Kualitas ibadah, persaudaraan, dan dan militansi mereka senantiasa dijaga dalam halaqoh ini. Namun saat ini, halaqoh menurut mereka hanya sebagai rutinitas dan “kering” karena pembahasannya selalu terkait politik nasional.46 Pendiri Partai Keadilan, Didin Hafidhuddin mengakui ada pergeseran sikap para elite PKS yang dahulu pada masa Gerakan Tarbiyah kental dengan idealisme, kini berubah menjadi pragmatis.47 Ini menunjukkan implikasi lain bahwa dengan mengejar target menjadi tiga besar pada pemilu 2014, serta menyatakan diri sebagai partai terbuka, membuat kalangan pragmatis di elite PKS berusaha mencari dana yang signifikan untuk membiayai operasional dan kampanye partai menjelang pemilu 2014. Keterbukaan yang berimplikasi pada mengendurnya proses kaderisasi dan idealisme elite partai, membuat mekanisme kontrol terhadap elite-elite yang pragmatis secara ideologis menjadi berkurang. Sebagaimana juga yang dikatakan 46
Wawancara dengan Subadri, Kader PKS Kabupaten Bogor, Midah, Pengurus DPD PKS Kabupaten Bogor, dan Hartono, Wakil Humas DPP PKS. 47 Nasional.inilah.com. Inilah Alasan Didin Hafidhuddin Keluar dari PKS. http://nasional.inilah.com/read/detail/1365212/inilah-alasan-didin-hafidhuddin-keluar-daripks#sthash.EIEuxnzS.dpuf. Diakses pada 28 Oktober 2015. 39
oleh Hartono, Wakil Bidang Humas DPP PKS dan Maidah, kader PKS Kabupaten Bogor: “Keterbukaan menjadi dilematis di dalam internal kader PKS, ada suarasuara kader yang mengatakan, dengan keterbukaan PKS menjadi luntur secara idealisme… Akibatnya adalah ada yang salah di dalam PKS, yaitu kurang hati-hati, bagaimana bisa Ustadz Luthfi Hasan Ishaaq, bergaul dengan Ahmad Fathanah yang bukan kader PKS, yang sudah jelas berperilaku buruk dan makelar. Apakah dia tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap partai.48
B. Masalah Pendanaan Operasional Partai Masalah
pendanaan
partai
politik
menjadi
kendala
bagi
terinstitusionalisasinya sebuah partai politik. Sebagaimana yang dijelaskan Randall dan Svasand bahwa partai politik akan terinstitusionalisasi apabila mempunyai mekanisme pengumpulan dana (fund rising) yang berasal dari swadaya anggota dan masyarakat simpatisan.49 Secara ideal, hal tersebut akan berdampak baik bagi sehatnya sebuah partai politik, seperti: 1) partai bertanggung kepada anggota dan konstituen, bukan kepada pengusaha pemberi dana, 2) mekanisme pengumpulan dana seperti ini memungkinkan partai tidak melakukan tindak pidana korupsi, terutama untuk memenuhi kebutuhan operasional dan kampanye partai. Sistem demokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia mendorong semua partai politik untuk mengeluarkan dana besar dalam kampanye menjelang
48
Wawancara dengan Hartono, Wakil Bidang Humas DPP PKS dan Maidah, Kader DPD PKS Kabupaten Bogor. 49 Vicky Randall dan Lars Svasand. Party Institusionalization in New Democracies. Jurnal SAGE Publications, tahun 2002, Vo 8 No.1 pp.5-29. Hal 18. 40
pemilu.50 Kampanye bisa melalui berbagai macam sarana, mulai dari pemasangan spanduk, kampanye dengan pawa, sampai dengan melalui media massa. Burhanudin Muhtadi mengutip hasil riset yang dilakukan AC Nielsen mengenai biaya kampanye partai politik di televisi pada tahun 200951, hasilnya sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Partai Politik Partai Gerindra Partai Demokrat Partai Golkar PKS PDI Perjuangan PPP PAN Partai Hanura PKB PBB
Biaya (Rp) 46,782 milliar 36,121 milliar 18,873 milliar 4,866 milliar 4,672 milliar 3,294 milliar 1,529 milliar 1,432 milliar 269 juta 236 juta
Dari data di atas, kita dapat melihat bahwa biaya iklan politik menjelang kampanye menjadi keharusan bagi setiap partai politik di Indonesia menjelang pemilu. Dalam konteks ini PKS adalah partai politik dengan urutan keempat, partai dengan pengeluaran dana iklan kampanye politik menjelang pemilu 2009, dengan jumlah Rp 4,866 milliar, di bawah Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. Hal ini menunjukkan bahwa PKS mempunyai perhatian yang lebih dalam strategi kampanye politik di televisi.
50
Wawancara dengan Arman Salam, peneliti dan pengamat politik LSI (Lingkaran Survei Indonesia). 51 Burhanuddin Muhtadi. 2012. Dilema PKS: Suara dan Syariah. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). Hal. 236-237. 41
Selain biaya politik untuk kampanye menjelang pemilu, partai politik juga mempunyai kebutuhan untuk biaya operasional partai sehari-hari.52 Dalam konteks ini peneliti mencoba melihat biaya operasional PKS pertama dari segi kendaraan operasional yang dimiliki DPP PKS. Dilihat dari kendaraan operasionalnya, mobil-mobil yang dimiliki oleh PKS merupakan mobil-mobil mewah yang termasuk mobil dengan harga dan perawatan yang mahal. Mobilmobil operasional DPP PKS terdiri dari mobil-mobil mewah seperti VW Caravelle seharga Rp 1,1 milliar, Nissan Navara dan Toyota Fortuner yang masing-masing seharga Rp 400 jutaan dan Rp 490 jutaan. Mobil operasional termurah adalah Mitsubishi Grandis seharga Rp 350 juta sampai Rp 400 jutaan.53 Kedua biaya operasional yang menyangkut biaya perjalanan kunjungan elite PKS ke daerah-daerah54 dan kunjugan ke luar negeri. Masalah pendanaan biaya operasional berupa biaya transportasi menjadi celah bagi pengusaha untuk mendekati elite PKS. Salah satu contohnya adalah, menurut pengakuan Yudi Setiawan55 di Majalah Tempo pada edisi 20-26 Mei 2013, bahwa dia memberikan tiket pesawat terbang senilai 1 miliar kepada Luthfi Hasan Ishaaq dan 30 anggota
52
Lebih Jauh, Arman Salam dalam wawancara ini memeberikan rincian dari biaya operasional partai politik, seperti untuk keperluan sewa gedung, gaji pegawai, kendaraan operasional dan perawatannya, biaya transportasi anggota, dan sebagainya. 53 Kompasiana.com. Sumber Dana PKS. http://www.kompasiana.com/danielht/sumberdana-pks_553007cf6ea834fd0c8b458b. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2015. 54 Kunjugan elite DPP PKS ke berbagai daerah di Indonesia dikalangan internal PKS biasa disebut “safari dakwah”, tujuannya bisa untuk konsolidasi internal maupun memberikan tausiah atau pelatihan kepada para kader di daerah. 55 Yudi setiawan merupakan Direktur PT. Cipta Inti Permindi. Dia juga merupakan tersangka kasus dugaan korupsi Bank BJB (Bank Jabar Banten). Saat ini dia sedang ditahan di Rumah Tahanan Teluk Dalam, Banjarmasin, terkait korupsi alat peraga pendidikan di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Lihat Kompasiana.com. Sumber Dana PKS, http://www.kompasiana.com/danielht/sumber-dana-pks_553007cf6ea834fd0c8b458b. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2015. 42
Fraksi PKS yang akan berkunjung ke Istambul, Turki pada 29 September 2012. 56 Selanjutnya, Ahmad Fathanah juga mengatakan hal sama terkait pemberian dana untuk safari dakwah para elite PKS. Hal itu dikatakan Fathanah kepada Elda, saat menitip pesan dari Luthfi Hasan Ishaaq untuk Elizabeth pada 5 Januari 2013 terkait permintaan uang untuk safari dakwah PKS.57 Menaggapi pengakuan di atas, Ketua Bidang Humas DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa semua sumber pendanaan partai berasal dari iuran wajib kader PKS yang menjadi pejabat publik, baik itu di legislatif maupun eksekutif sebesar Rp 20 juta per bulan. Menaggapi penyataan tersebut, menurut Donald Faris, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), PKS tidak cukup memberi pernyataan mengenai sumber dana PKS seperti dikatakan Mardani Ali Sera. Donal Faris menjelaskan bahwa iuran wajib sebesar Rp 20 juta untuk kader PKS di DPR dan di kementerian tidaklah cukup untuk membiayai operasional dan keperluan kampanye partai. Menurut Donal Faris ada beberapa permasalahan terkait pemasukan dana partai, yaitu: sumber dana partai hanya diketahui segelintir elite partai dan pencatatan dana pemasukan partai hanya dilakukan terhadap sumber keuangan yang berasal dari APBN/APBD, sedangkan yang berasal dari sumbangan pengusaha tidak ditulis.58
56
Kompasiana.com. Sumber Dana PKS. Data diperoleh pada tanggal 9 November 2015 dari situs: http://www.kompasiana.com/danielht/sumber-dana-pks_553007cf6ea834fd0c8b458b. diterbitkan tanggal 25 Mei 2013. 57 Majalah Detik. Sang Ketua, Dari Servis Sofa Hingga Penjara. Edisi 78, 27 Mei-2 Juni 2013. 58 News.detik.com. 10 Masalah Keuangan Parpol Versi ICW. http://news.detik.com/berita/2856859/10-masalah-keuangan-parpol-versi-icw. Diakses pada 12 Oktober 2015. 43
Menyangkut masalah transparansi sumber keuangan di dalam internal PKS juga menjadi masalah pada periode kepemimpinan Luthfi Hasan Ishaaq. Seorang anggota Majelis Syuro meminta agar nama-nama penyumbang dana dibuka dalam forum Majelis Syiro. Hal tersebut sempat memancing berbagai respon yang membuat dinamika di dalam internal Majelis Syuro. Hilmi Aminuddin bersedia memberitahu nama penyumbang tersebut, namun tokoh senior PKS yang lain mengatakan bahwa jika penyumbang mengamanatkan agar namanya tidak diungkapkan, maka harus dipenuhi, dan akhirnya tidak nama penyumbang tersebut tidak jadi diumumkan. Hilmi mengatakan “Ya amanahnya enggak boleh dibuka. Itu dari pengusaha, yang saya tahu usahanya halal. Kalau saya diminta untuk membuka sekarang, saya buka.59 Sebagaimana juga diungkapkan oleh Maidah dan Subadri yang mengaku bahwa para kader tidak dapat mengetahui secara jelas apa yang dikerjakan oleh elite-elitnya di PKS. Khususnya perilaku dan aktivitas para elite dalam mengelola partai. Terkait dengan hal tersebut dan kaitannya dengan kasus Luthfi Hasan Ishaaq, dia melanjutkan: “Saya sebenarnya tidak percaya dengan kasus yang menjerat Luthfi Hasan Ishaaq. Karena menurut saya pribadi, kita sebagai kader partai didik dan dibina untuk bersih dalam halaqoh setiap minggu... Tapi dalam kasus ini, apakah benar sampai sedemikian... Tapi pada satu sisi, sebenarnya kita kader-kader yang di bawah tidak tahu secara detail apa yang terjadi di atas.”
59
Arief Munandar. 2011. Antara Jemaah Dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004. Disertasi: Universitas Indonesia. Hal. 236. 44
C. Dominasi Kalangan Pragmatis Dan Tersingkirnya Kader Ideologis Ada dinamika penting dalam internal PKS paska pemilu 2009, yaitu semakin menguatnya kalangan pragmatis dalam internal PKS.60 Menurut Burhanudin Muhtadi, hasil pemilu 2009 memberi peluang bagi faksi pragmatis di PKS untuk menjadikan PKS menjadi partai pragmatis yang berorientasi pada pemenagan pemilu. Hal inilah yang menjelaskan mengapa PKS menjadi koalisi dengan pemerintahan SBY, karena memudahkan untuk melakukan mobilisasi sumber daya finansial untuk kepentingan partai.61 Kalangan pragmatis ini yang dinilai oleh beberapa kader PKS sebagai aktor yang mencari uang untuk keuangan partai.62 Kalangan pragmatis dalam internal PKS berusaha mendominasi jajaran kepengurusan PKS. Misalnya ada yang mengatakan bahwa Luthfi Hasan Ishaaq menjadi presiden PKS lebih karena kedekatannya dengan Hilmi. Mashadi, pendiri Partai Keadilan mengartakan “Ia (Luthfi Hasan Ishaaq) sangat loyal terhadap Ustaz Hilmi. Pemujaannya terhadap Ustaz Hilmi begitu luar biasa.”63 Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin mempunyai kewenangan yang sangat besar terhadap arah kebijakan partai sampai pada penempatan orang60
Beberapa pendapat mengemuka mengenai faksi-faksi dalam tubuh PKS. Pertama adalah faksi pragmatis atau kesejahteraan, yaitu elite PKS yang berorientasi pada pemenangan pemilu dan cenderung meninggalkan keketatan ideologi partai sebagaimana yang diterapkan pada masa Jamaah Tarbiyah, elite yang masuk dalam kategori ini adalah: Hilmi Aminuddin, Anis Matta, Mahfud Siddiq, Luthfi Hasan Ishaaq, dan Fahri Hamzah. Sedangkan faksi lainnya adalah adalah ideologis atau keadilan, mereka adalah kader PKS yang mementingkan keketatan ideologi dalam memandu aktifitas politik PKS, mereka juga lebih mengutamakan kaderisasi yang kuat dalam internal PKS, yang masuk dalam kategori ini misalnya: Ihsan Tandjung, Yusuf Supendi, Mashadi, Abu Ridho, Tizar Zein, Didin Hafidudin, dan Ferry Nur. 61 Burhanuddin Muhtadi. 2012. Dilema PKS: Suara dan Syariah, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta. Hal. 243-244 62 Wawancara dengan Subadri, kader PKS Kabupaten Bogor. Wawancara pada 1 September 2015. 63 Majalah Detik. Sang Ketua, Dari Servis Sofa Hingga Penjara. Edisi 78, 27 Mei-2 Juni 2013. 45
orang yang menduduki jabatan di PKS.64 Ketua Majelis Syuro mempunyai wewenang mengajukan nama-nama Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Presiden, Sekjen, Bendahara Umum, dan Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP), bahkan berwenang mengajukan orang-orang tertentu untuk jabatan-jabatan tersebut.65 Kalau dilihat dari struktur kepengurusan DPP PKS periode kepemimpinan Luthfi Hasan Ishaaq, sebagian besar posisi ketua DPP PKS diduduki oleh faksi pragmatis dan kader yang loyal kepada Hilmi Aminuddin, seperti: Luthfi Hasan Ishaaq, Anis Matta, Mahfud Siddiq, Mardani Ali Sera, dan Fahri Hamzah. Terdapat faktor mengapa Hilmi Aminuddin sangat berpengaruh. Pertama, terjadi kesungkanan para muridnya terhadap Hilmi. Sebagian besar kader senior PKS di Majelis Syuro merupakan murid (mutarabbi) Hilmi sejak jaman Jemaah Tarbiyah. Kedua, kedenderungan untuk membangun dan mempertahankan harmoni serta menghindari konflik.66 Kalangan pragmatis ini juga cenderung mempunyai gaya hidup mewah. Misalnya Luthfi Hasan Isaaq memiliki beberapa unit mobil mewah, seperti Mazda CX berharga sekitar Rp 800 jutaan dan Mitsubishi Pajero sekitar Rp 400 jutaan – Rp. 500 jutaan. Selanjutnya yang disita KPK dari kantor DPP PKS, pada 23 Mei
64
Wawancara dengan Arman Salam, peneliti dan pengamat politik LSI (Lingkaran Survei Indonesia). 65 Arief Munandar. 2011. Antara Jemaah Dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004. Disertasi: Universitas Indonesia. Hal. 233-234. 66 Arief Munandar. 2011. Antara Jemaah Dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004. Disertasi: Universitas Indonesia. Hal. 235. 46
2014 berjenis Alphard yang berharga di atas Rp 1 miliar. Luthfi juga mempunyai lima rumah yang termurah sekitar Rp 2 milliar.67 Donimasi kalangan fragmatis di dalam PKS terlihat dari dipecatnya para kader yang masih mempertahankan kemurnian ideologi partai. Mereka adalah kader-kader PKS yang mengkritik kebijakan-kebijakan yang dilakukan PKS yang menurut mereka keluar dari pakem ideologi ketika masih jaman Gerakan Tarbiyah atau masih menjadi Partai Keadilan. Misalnya mereka mengkritik kalangan pragmatis yang bergaya hidup mewah, menjadikan PKS menjadi partai terbuka, dan menunjuk Adang Daradjatun sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2007. Pertama dalam kasus pemecatan Yusuf Supendi, pendiri Partai Keadilan. Menurut Arif Munandar, Hilmi Aminuddin memecat Yusuf agar tidak ada matahari kembar di PKS. Dia mengatakan bahwa Yusuf Supendi dan Hilmi Aminuddin punya karakter yang sangat berbeda. Akibatnya, kerap terjadi perseteruan anatara mereka dan membuat Hilmi terluka secara personal. Lanjutnya "kebetulan Hilmi sebagai pemimpin, akhirnya berputar-putar terus sehingga jadi susah dibedakan mana persoalan partai, mana persoalan pribadi. Ketika diberhentikan, posisi Yusuf adalah anggota Majelis Syuro PKS.68 Kader lain yang dipecat adalah Ketua Departemen Kewanitaan PKS Nursanita Nasution. Dia diberhentikan karena meminta Hilmi Aminuddin untuk
67
Kompasiana.com. Sumber Dana PKS. Data diperoleh pada tanggal 9 November 2015 dari situs: http://www.kompasiana.com/danielht/sumber-dana-pks_553007cf6ea834fd0c8b458b. diterbitkan tanggal 25 Mei 2013. 68 Nasional.tempo.co. Yusuf Dipecat agar Tak Ada Mentari Kembar PKS”. http://nasional.tempo.co/read/news/2013/02/10/078460336/yusuf-dipecat-agar-tak-adamentari-kembar-pks. Diakses pada 10 November 2015. 47
terbuka terkait dana dari Wiranto dalam musyawarah tiga lembaga tinggi di Jakarta. Saat itu, Hilmi menjawab secara politis secara resmi partai belum pernah mendapatkan uang dari Wiranto. Pada putaran pertama pemilihan presiden 2004, Hilmi Aminduddin mendukung pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid. Padahal, 70 persen anggota majelis syuro memutuskan menyokong pasangan Amien RaisSiswono Yudohusodo.69 Kader yang dipecat selanjutnya adalah Muhammad Haikal. Dia kehilangan posisinya sebagai anggota Dewan Syariah PKS Wilayah DKI Jakarta karena mengirim pesan pendek kepada Mahfudz Siddik, Fahri Hamzah, dan Andi Rahmat, yang berisi imbauan untukl tetap konsisten membela dakwah, tidak perlu mengikuti arahan Hilmi Aminuddin.70 Kemudian kader yang dipecat adalah Fathuddin Jafar, dia dipecat karena menerjemahkan surat peringatan disampaikan para tokoh senior PKS terhadap Hilmi ke dalam bahasa Arab. Terjemahan tersebut kemudian dikirim kepada Syekh Abdul Qadir dari Madinah, seorang donatur PKS.71 Menurut Didin Hafidudin, pendiri Partai Keadilan, bahwa dia dan beberapa tokoh senior partai seperti Mashadi, Tizar Zein, Ihsan Tanjung, dan Daud Rasyid pernah menemui Hilmi Aminuddi pada Maret 2008 di Bandung.
69
Merdeka.com. Bertangan besi ingin berkuasa sampai http://www.merdeka.com/khas/bertangan-besi-ingin-berkuasa-sampai-mati-misteri-hilmiaminuddin-5.html. Diakses pada 4 November 2015. 70 Merdeka.com. Bertangan besi ingin berkuasa sampai http://www.merdeka.com/khas/bertangan-besi-ingin-berkuasa-sampai-mati-misteri-hilmiaminuddin-5.html. Diakses pada 4 November 2015. 71 Merdeka.com. Bertangan besi ingin berkuasa sampai http://www.merdeka.com/khas/bertangan-besi-ingin-berkuasa-sampai-mati-misteri-hilmiaminuddin-5.html. Diakses pada 4 November 2015. 48
mati.
mati.
mati.
Mereka memberi nasihat pada Hilmi agar kegiatan dan perilaku politik yang dijalankan PKS tidak pragmatis.72 Mereka juga resah melihat manuver-manuver politik Hilmi Aminuddin yang dianggap menghancurkan citra partai dan jamaah. Salah satu isi surat tersebut adalah peringatan tentang anggaran dasar yang diubah oleh Hilmi, terutama masalah masa kepemimpinan majelis syuro menjadi seumur hidup, yang sebelumnya hanya dua periode.73 Dan pada akhir November 2008, para tokoh senior PKS tersebut dipecat dari partai dan tidak boleh mengisi ceramah di tempat-tempat dikuasai partai.74 Dipecatnya para kader ideologis ini membuat dominasi kalangan pragmatis semakin menguat, puncaknya adalah pada periode kepemimpinan Luthfi Hasan Ishaaq ini. Implikasinya adalah kelompok pragmatis ini mengendalikan seluruh aktifitas partai, termasuk terkait pencairan dana untuk partai (fund rising). Selain itu juga, dengan ketiadaan kader-kader ideologis di kepengurusan DPP PKS periode itu, mekanisme kontrol secara institusi dan ideologis menjadi lemah.
72
Detik.com. Nasihat Didin Hafidhuddin untuk Hilmi Aminuddin Agar Tak Jadi Godfather. http://news.detik.com/berita/2178725/nasihat-didin-hafidhuddin-untuk-hilmi-jangan-jadikan-pksseperti-mafia. Diakses pada 25 Oktober 2015. 73 Anggaran dasar PKS menyebut posisi Ketua Majelis Syuro maksimal dua periode. Hilmi Aminuddin sudah menjabat dua periode yang dipilih pada tahun 1995 dan 2000, dan seharusnya berakhir pada tahun 2005. Namun pada Mei 2005, Majelis Syuro yang dipimpin Hilmi Aminuddin mengubah poin masa kepemimpinan Ketua Majelis Syuro dalam Anggaran Dasar PKS menjadi tanpa batas. 74 Merdeka.com. Lantang Menantang Lembang. http://sosok.merdeka.com/khas/lantang-menantang-lembang-misteri-hilmi-aminuddin6.html. Diakses pada 4 November 2015. 49
BAB V KESIMPULAN
Bahwa penjelasan mengapa kasus korupsi yang menjerat terjadi pada priode Luthfi Hasan Ishaaq terjadi karena terdapat beberapa kelemahan PKS dalam hal institusionalisasi partai, khususnya yang menyangkut derajat kesisteman. Hal tersebut dapat dilihat, pertama, adanya kebijakan menjadi partai terbuka membuat perubahan besar dalam internal PKS. Dengan kebijakan tersebut, faktor yang jelas berubah adalah idealisme kader. Kebijakan PKS dibidang kaderisasi kader pada penguatan kapasitas individu mulai melonggar (misalnya kaderisasi dalam halaqoh), dan cenderung aktivitas partai diarahkan kepada pemenangan politik elektoral, baik di nasional maupun daerah. Kedua adalah kelanjutan dari faktor yang pertama, yaitu karena kebutuhan strategi elektoral yang menargetkan menjadi tiga besar pada pemilu 2014, maka PKS membutuhkan dana besar untuk membiayai operasional dan dana kampanye. Masalah yang muncul dari fenomena ini adalah bagaimana membiayai operasional dan dana kampanye partai. Sebagaimana temuan penelitian ini dalam bab
IV,
masalah
transparansi
keuangan
menjadi
indikator
lemahnya
institusionalisi PKS. Sulit bagi beberapa elite kader yang ingin mengetahui dari siapa sumber dana yang masuk ke partai. Hal ini menjadi rentan bila dilihat dari aspek pengusaha-pengusaha gelap yang mendanai partai dan sumber dana partai yang berasal dari pemburuan rente dari kementerian di mana kader PKS menjadi menteri. 50
Ketiga, puncak dari terdapat kelemahan institusionaliasi PKS terlihat ketika dipecatnya kader-kader senior yang masih memegang ideologi partai dengan ketat. Dampaknya adalah
elite-elite pragmatis semakin mendominasi
kepengurusan partai. Hal ini juga dapat dilihat dengan dilanggarnya AD/ART partai oleh faksi pragmatis, yaitu digantinya masa jabatan ketua Majelis Syuro, yang seharusnya pada dibatasi hanya menjabat maksimal dua periode, kemudian diubah menjadi tanpa batas. Terakhir, kebijakan PKS menjadi partai terbuka terjadi pada Munas PKS di Bali tahun 2008. Ketika itu yang menjabat menjadi presiden PKS adalah Tifatul Sembiring, kemudian pada tahun 2009 Luthfi Hasan Ishaaq dipilih sebagai presiden partai. Kemudian kebijakan PKS menjadi partai terbuka diteguhkan kembali pada Mukernas PKS di Jakarta tahun 2010. Jadi, bahwa penjelasan mengapa kasus korupsi di PKS baru terjadi pada periode Luthfi Hasan Ishaaq adalah karena akumulasi dari ketiga faktor tersebut.
51
DAFTAR PUSTAKA
Buku Ambardi, Kuskrido. 2009. Mengungkap (Kepustakaan Populer Gramedia).
Politik
kartel,
Jakarta:
KPG
Budiardjo, Miriam. 1998. Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Budiardjo, Miriam. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Burhanudin Muhtadi. 2012. Dilema PKS : Suara dan syariah, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). Damanik, Ali Said. 2002. Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Bandung: Teraju. Dijk, Kees Van. 2005. Partai Keadilan Sejahtera; Radical, Moderate, and Practical, Jakarta: KITLV. Firmanzah. 2008. Mengelola Partai Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Firman, Subagyo. 2009. Menata partai politik dalam arus demokratisasi Indonesia, Jakarta: RM book.
Dokumen, Makalah, Jurnal, Skripsi, Disertasi Muhtadi, Burhanudin “partai politik dan lingkaran korupsi”, Makalah yang tersedia di wibesite http://acch.kpk.go.id/documents/10157/27926/korupsi-partaipolitik-dan-lingkaran-korupsi.pdf. Diunduh 2 Mei 2013. Munandar, Arief. 2011. Antara Jemaah Dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004. Disertasi: Universitas Indonesia. Negara, Diana Puspa. 2008. Marketing Public Relations dalam Partai Keadilan Sejahtera, Skripsi: Universitas Sebelas Maret. Randall, Vicky dan Lars Svasand. Party Institusionalization in New Democracies. Jurnal SAGE Publications, tahun 2002, Vo 8 No.1 pp.5-29. 52
Koran dan Majalah Majalah Detik. Sang Ketua, Dari Servis Sofa Hingga Penjara. Edisi 78, 27 Mei-2 Juni 2013.
Berita Online Burhanudin Muhtadi. Masalah Institusionalisasi Partai Kita. Koran Tempo tahun 2015. Diunduh tanggal 13 Oktober 2015 dari situs: https://majalah.tempo.cokonten/2015/04/13/KL/147914/Partai-Modern-Vs-PartaiFans-Club/07/44. Detik.com. Nasihat Didin Hafidhuddin untuk Hilmi Aminuddin Agar Tak Jadi Godfather. http://news.detik.com/berita/2178725/nasihat-didin-hafidhuddinuntuk-hilmi-jangan-jadikan-pks-seperti-mafia. Diakses pada 25 Oktober 2015. Kompas.com, PKS Kembalikan Uang Gratifikasi ke KPK, http://nasional.kompas.com/read/2011/05/19/22151353/PKS.Kembalikan.Uang.G ratifikasi.ke.KPK. Diakses pada tanggal 06 juni 2013. Kompasiana.com. Sumber Dana http://www.kompasiana.com/danielht/sumber-danapks_553007cf6ea834fd0c8b458b. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2015.
PKS,
Mediaumat.com. Terbuka Maka Ditinggalkan. Diunduh dari situs: http://mediaumat.com/media-nasional/4173-98-terbuka-maka-ditinggalkan.html. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2015. Merdeka.com. Bertangan besi ingin berkuasa sampai mati, http://www.merdeka.com/khas/bertangan-besi-ingin-berkuasa-sampai-matimisteri-hilmi-aminuddin-5.html. Diakses pada 4 November 2015. Merdeka.com. Lantang Menantang Lembang. http://sosok.merdeka.com/khas/lantang-menantang-lembang-misteri-hilmiaminuddin-6.html. Diakses pada 4 November 2015. Nasional.tempo.co. Yusuf Dipecat agar Tak Ada Mentari Kembar PKS”, http://nasional.tempo.co/read/news/2013/02/10/078460336/yusuf-dipecat-agartak-ada-mentari-kembar-pks. Diakses pada Minggu, 10 November 2015. Nasional.inilah.com. Inilah Alasan Didin Hafidhuddin Keluar dari PKS, http://nasional.inilah.com/read/detail/1365212/inilah-alasan-didin-hafidhuddinkeluar-dari-pks#sthash.EIEuxnzS.dpuf. Diakses pada 28 Oktober 2015.
53
News.detik.com. 10 Masalah Keuangan Parpol Versi ICW, http://news.detik.com/berita/2856859/10-masalah-keuangan-parpol-versi-icw. Diakses pada 12 Oktober 2015. Tempo.com, Luthfi Hasan Tersangka Pencucian Uang, http://www.tempo.co/read/news/2013/03/26/078469527/Luthfi-Hasan-IshaaqTersangka-Pencucian-Uang. Diakses pada tanggal 2 Mei 2013. Wawan E. Kuswandoro. Pelembagaan Partai Politik Randall. http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelembagaan-partai-politik-randall/. Diakses pada tanggal 10 November 2015. http://www.gatra.com/pemilu-profile-partai/26525-partai-keadilan-sejahterapks.html Diakses pada tanggal 6 juni 2013. http://21ngafifi.wordpress.com/2010/10/25/beberapa-teori-dasar-tentang-korupsi/. Diakses pada tanggal 2 Mei 2013. http://tentang-pks-lbn.blogspot.com/2012/04/sejarah-ringkas.html. diakses pada tanggal 3 November 2014. http://berita.maiwanews.com/susunan-pengurus-dpp-pks-periode-2010-20155671.html. Diakses pada 3 November 2014. http://arsiparmansyah.wordpress.com/2008/09/05/sumpah-anti-korupsi-pks/. Diakses pada 3 November 2014
Wibesite Resmi http://www.pks.go.id http://www.pks.or.id/content/sejarah-ringkas http://www.pks.or.id/content/falsafah-dasar-perjuangan-dan-platform-kebijakanpembangunan-pks. http://www.pks.or.id/content/visi-dan-misi
54
Wawancara Subadri. Wawancara pada 20 September 2015 Maidah. Wawancara pada 10 Oktober 2015 Hartono. Wawancara pada 12 Februari 2016. Arman Salam. Wawancara pada 12 Februari 2016.
55
Lampiran Foto wawancara dengan Hartono (Wakil Bidang Humas DPP PKS)
56
Foto wawancara dengan Maidah (pengurus DPD (Dewan Perwakilan Daerah) PKS Kabupaten Bogor
57
