KOORDINASI PENATAAN DAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH KABUPATEN KOTA DI PROVINSI RIAU

Jurnal RAT Vol.3.No.3.September 2014

ISSN : 2252-9608

KOORDINASI PENATAAN DAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH KABUPATEN KOTA DI PROVINSI RIAU Arrangement Coordination And Among Development Area District City in Riau Province Khairul Rahman dan Yendri Nazir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Jl. Kaharudin Nasution Km 11, No 113 Marpoyan Simpang Tiga Pekanbaru. Email : [email protected] [Diterima Juli 2014; Disetujui Agustus 2014]

ABSTRAK Koordinasi antar pemerintahan adalah sinkronisasi dari pada kegiatan-kegiatan secara teratur guna memberikan jumlah, waktu dan pengarahan pelaksanaan yang tepat untuk menciptakan kegiatan yang selaras dan yang disatukan untuk tujuan pembangunan. Koordinasi dilakukan untuk memungkinkan setiap kegiatan penataan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarkat untuk perubahan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif, lokasi penelitian di tetapkan di 7 (tujuh) Kabupaten Kota diantaranya Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru. Hasil Penelitian mendapati Bentuk koordinasi penataan dan pembangunan wilayah di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dalam bentuk perencanaan kebijakan pembangunan daerah dan komunikasi yang dijalin antar pemerintahan, dimana bentuk tersebut lebih banyak dilakukan melalui Rapat Koordinasi Teknis antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dengan Kabupaten Kota dibandingkan dengan Koordinasi melalui Musrenbang Provinsi. Kata Kunci : Koordinasi, Penataan Pembangunan, dan Provinsi Riau Abstract Intergovernmental coordination is the synchronization of the activities on a regular basis in order to provide the amount, timing and direction of the implementation of the right to create activities that are aligned and held together for development purposes. Coordination is done to allow any development planning activities can run properly in accordance with the needs of the people for change. The method used is qualitative methods, research locations in the set at seven (7) District Municipality including Bengkalis, Rokan Hilir, Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Kampar, and Pekanbaru City. Results found Forms of coordination arrangements and the development of the region in several regencies / cities in Riau Province in the form of regional development policy planning and communication are woven between governments, where the shape is mostly done through the Technical Coordination Meeting between regional work units (SKPD) of the City districts compared with coordination through Musrenbang Province. http://rat.uir.ac.id

511


ISSN : 2252-9608

Keywords: Coordination, Development Planning, and Riau Province urusan-urusan pemerintahan dengan PENDAHULUAN Penataan dan pembangunan merupakan ekternalitas nasional, Provinsi : berwenang usaha nyata yang diikuti dengan serangkaian mengatur dan mengurus urusan-urusan kebijakan yang harus dilakukan pemerintah pemerintahan dengan eksternalitas regional saaat ini. Setiap kebijakan dan tindakan yang (lintas Kabupaten/Kota) dan Kabupaten/Kota : dilakukan oleh pemerintah harus memiliki berwenang mengatur dan mengurus urusanunsur kepaduan dan keselarasan agar urusan pemerintahan dengan eksternalitas pemabngunnan bisa berjalan dengan baik. local (dalam satu Kabupaten/Kota) Menurut Rasyid (1996 : 37-38) Tugas Pada saat ini, pemerintah dituntut untuk pokok pemerintahan itu dapat diringkas memiliki visi, misi, tujuan, strategi serta menjadi tiga fungsi yang hakiki dalam program yang jelas. Hal tersebut diperlukan pelaksanaannya, yaitu: pelayanan (service), karena perubahan lingkungan terjadi dengan pemberdayaan (empowerment) dan sangat cepat sehingga sering sekali sulit pembangunan (development). Pelayanan akan diperediksi secara tepat. Dalam konsisi seperti membuahkan keadilan dalam masyarakat itu, organisasi memerlukan salah satunya dimana tugas pemerintah adalah bagaimana koordinasi yang didalamnya berisi memberikan pelayanan yang baik kepada penyerasian dan penyatuan suatu tindakan masyarakat, pemberdayaan akan mendorong hingga menghasilkan tindakan-tindakan atau kemandirian masyarakat, dan pembangunan perbutan pemerintahan yang sinergi dan akan menciptakan kemakmuran dalam harmonis dalam menuju sasaran yang telah masyarakat ditentukan. Menurut Bartakusumah (2005 : 131) Kerjasama yang dijalain melalui Pemberian otonomi kepada daerah pada koordinasi diharapkan menjadi satu potensi dasarnya merupakan upaya pemberdayaan yang dapat mengubah potensi konflik daerah dalam rangka mengelola pembangunan kepentingan antar daerah menjadi sebuah di daerahnya. Kreatifitas, inovasi, dan potensi pembangunan yang saling kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh menguntungkan. Kerjasama antar daerah setiap daerah, sehingga dapat mengurangi hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila tingkat ketergantungannya pada pemerintah didasarkan pada adanya kesadaran bahwa pusat dan yang lebih penting adalah bahwa daerah-daerah tersebut saling membutuhkan dengan adanya otonomi daerah, kualitas untuk mencapai satu tujuan. pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah Permasalah organisasi pemerintahan kepada masyarakatnya akan menigkat, baik dewasa ini sering terkait dengan permasalahan pelayanan yang sifatnya langsung diberikan koordinasi penataan dan pembangunan antar kepada masyarakat maupun pelayanan yang daerah (Kabupaten/Kota) jika dirinci satu tidak langsung diberikan, seperti pembuatan persatu diantaranya : 1) Kurangnya penataan dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum dan dan Pembangunan yang sinergi antara fasilitas sosial lainnya. Kabupaten/Kota dengan Propinsi, 2) Menurut Kaho (2012 : 130) bagian Terjadinya ketimpangan pembangunan antar urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh daerah, 3) Konflik antar daerah (tapal batas) masing-masing tingkatan pemerintahan yang menyita waktu, perhatian dan berdasarkan 3 kriteria yakni Pemerintah : berkepanjangan dan 4) Kerjasama antar daerah berwenang membuat norma-norma, standar, (Propinsi dan Kabupaten/Kota) terkesan prosedur, monev, supervise, failitas dan http://rat.uir.ac.id

512


berlum menunjukkan keserasian dalam mencapai tujuan pembangunan Selain itu ada beberapa issu yang berkaitan dengan urgennya koordinasi dilakukan : (a) Peningkatan Pelayanan Publik, (b) Kawasan Perbatasan, (c)Tata Ruang, (d) Penanganan Bencana dan Penangan Potensi Komplik, (e) Kemiskinan dan Pengurangan Disparitas Wilayah, (f) Peningkatan Peran Propinsi, (g) Pemekaran Daerah. Mengingat masalah yang di hadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka cara mengatasinya harus didasarkan pada koordinasi yang strategis dan bersinambungan terhadap proses-proses perencanan di daerah. Untuk itu pula, diperlukan strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, dalam rangka menunjang pembangunan daerah di Wilayah Provinsi Riau. Untuk dapat meningkatkan pembangunan secara efektif dan efisien perlu dilakukan suatu koordinasi penataan pembangunan antar Kabupaten Kota yang komprehensif dan terpadu. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa sampai saat ini ternyata belum terdapat kepaduan kegiatan antara pelaku pembangunan, baik dalam institusi pemerintah sendiri, maupun antara pihak pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat secara keseluruhan. Belum terpadunya kegiatan dalam institusi pemerintahan sendiri terlihat dari masih kentalnya sifat dan pandangan “ego sektoral” anatar dinas dan istnasi dimana masing-masing menganggap dinas atau instansinyalah yang paling penting dan perlu diberikan prioritas dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Dalam rangka mendorong dan mewujudkan keterpaduan antar Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Riau, maka strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengedepankan pola koordinasi yang baik dan benar. Dalam kaitan dengan hal ini, koordinasi antar Kabupaten Kota yang ada di Provinsi http://rat.uir.ac.id

ISSN : 2252-9608

Riau menjadi sangat penting sekali dengan mempedomani apa yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah bersangkutan. Wadah yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan koordinasi ini adalah Forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang dilakukan secara berkala. BAHAN DAN METODE Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi kegiatan Koordinasi Penataan Dan Pembangunan Antar Wilayah Di Beberapa Kabupaten Kota Di Provinsi Riau yakni didasarkan pada kriteri daerah daratan dan pesisir yang meliputi, daerah Pesisir : Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Hilir dan daerah daratan : Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan Kabupaten Indragiri Hulu Jenis dan Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memperkuat hasil penelitian sangat ditentukan oleh informen penelitian dan bagaimana penarikan informen.Penarikan informan penelitian tersebut diatas diguanakan teknik porposive sampling dengan pertimbanagan bahwa informan yang di ambil dianggap benar-benar relevan, berkompeten dan mewakili dalam memberikan jawaban terhadap masalah penelitian koordinasi penataan pembangunan perdesaan di Wilayah Provinsi Riau Teknik analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan menguraikan hasilhasil penelitian berupa pengamatan langsung, wawancara maupun data lain yang kemudian dijabarkan sesuai dengan hasil penelitian dan 513

ISSN : 2252-9608


yang terjadi dilapangan yang menggambarkan keadaan sebenarnya. Dalam melakukan analisis data kualitatif ini penulis menggunakan Model Interaktif Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (dalam Idrus, 2009 : 147) Model interaktif ini terdiri dari tahapan-tahapan: (1) Tahap Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Display Data, dan (4) Verivikasi dan Penarikan Kesimpulan. HASIL DAN PEMBAHASAN Perencanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Kemudian Pasal 18A Ayat 1 menyebutkan hubungan wewenang antara pemerintah Pusat dengan pemrintah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antar pemerintahan yang mebutuhkan koordinasi dalam penataan pembangunan, dapat digambarkan sebagai berikut : PEMERINTAH PUSAT

PEMDA KAB/KOTA

PEMDA PEMDA PROVINSI PROVINSI

PEMDA KAB/KOTA

PEMPROV

Wilayah Wilayah Administrasi Administrasi

PEMDA KAB/KOTA

Gambar 1 : Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota http://rat.uir.ac.id

Gambar 1 tersebut, garis putus-putus antara pemerintah daerah Provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota menunjukkan hubungan koordinasi sesama daerah otonom. Sedangkan garis lurus yang diperlihatkan antara wilyah administrasi provinsi dengan pemda kabupaten kota menunjukkan hubungan hirarkhis. Dalam manajemen pemerintah daerah, yang menjadi koordinator utama adalah kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota). Secara oprasional koordinasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama kepala daerah. Kemudian secara teknis koordinasi dilakukan oleh staf dan lembaga teknis sesuai dengan bidangnya. Misalnya Asisten pembangunan mengkoordinasikan dinas dan lembaga teknis yang menyelenggarakan bidang pembangunan, demikian seterusnya. Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan : Gubernur sebagai wakil pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan meliputi : (a) Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemrintah daerah Provinsi dengan instansi vertical , dan administrasi vertikal di wilayah Provinsi bersangkutan; (b) Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; (c) Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; (d) Koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dalam rangka singkronisasi Rencana Pembangunan Jangka 514


Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemeintah Daerah (RKPD) Kabupaten dan kota agar mengacu pada RPJPD,RPJMD, dan RKPD Provinsi serta rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari keterangan dpasal 3 ayat (1) butir ‘d’ menyebutkan Koordinasi merupakan bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam hal perencanaan kebijakan di daerah disebutkan : dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dalam rangka singkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemeintah Daerah (RKPD) Kabupaten dan kota agar mengacu pada RPJPD,RPJMD, dan RKPD Provinsi serta rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Dapat digambarkan sebagai berikut : KOORDINASI (RPJPD), (RPJMD) dan (RKPD)

1. 2. 3. 4. 5.

SINGKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA Gubernur mengundang rapat Bupati/Walikota, atau perangkat daerah Kabupaten/Kota Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Provinsi Rapat Kerja Koordinasi Teknis (Rakornis) Rapat kerja pelaksana program/kegiatan Melakukan monitoring dan evakaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota

http://rat.uir.ac.id

ISSN : 2252-9608

Gambar 2 : Koordinasi sebagai Singkronisasi Rencana Pembangunan Perencanaan kebijakan daerah adalah penetapan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah rencana lima tahun yang mengambarkan visi, misi, strategi, program, dan kegiatan daerah. Dengan demikian RPJM merupakan penjabaran visi dan misi pemerintah daerah secara lebih oprasional. Berdasarkan RPJM yang dibuat, pemerintah daerah mengarahkan kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan tolak ukur yang dapat dikuantifikasi. Selanjutnya, perencanaan kebijakan dalam aplikassi dapat kita lihat dari pembuatan APBD. Pertama, dalam hal ini pemerintah daerah menyusun rancangan ABBD sesuai dengan arah dan kebijakan umum yang disepakati dan dipertajam dengan masukan masyarakat. Dasar penyusunan APBD tersebut adalah hasil need assessment, penilain kebutuhan, ketersediaan sumber daya, dan penetapan sasaran-sasaran yang akan dicapai, kedua, pemerintah daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD. Ketiga, DPRD membahas rancangan APBD tersebut bersama eksekutif dan masyarakat yang diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat, kelompok-kelompok kepentingan, kelompokkelompok penekan seperti mahasiswa, para peminat, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Keempat, DPRD menyetujui rancangan APBD menjadi APBD defenitif. Kelima, kepala daerah menetapkan APBD yang telah disetujui oleh DPRD tersebut menjadi Peraturan Daerah. Dan Keenam, pemerintah daerah melaksanakan APBD tersebut. Perencanaan kebijakan dalam aplikasi juga membutuhkan koordinasi dalam penyelenggaraanyaKeterkaitan dalam perencanaan kebijakan daerah dapat dilihat pada gambar berikut : 515


ISSN : 2252-9608

Daerah) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang dilakukan secara berkala. Perencanaan kebijakan pembangunan  Menyusun Arah Dan Kebijakan/Pembangunan Jangka daerah juga perlu diperhatikan visi dan misi Panjang PEMDA  Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dari Provinsi Riau. Maka dari itu, perencanaan DPRD  Menyusun Program Pembangunan Daerah Tahunan kebijakan di daerah harus mengarah kepada  Menetapkan Program Pembangunan Daerah  Menyusun Peraturan Daerah (Tentang APBD dan lainVISI dan MISI Daerah yang telah ditetapka. lain) Koordinasi yang dilakukan harus bisa  Menetapkan Peraturan Daerah mensinergikan setiap visi dan misi yang telah  Melaksanakan Peraturan Daerah MASYARAKAT ditetapkan kepada Kabupaten/Kota yang ada Gambar3 : Perencanaan KebijakanPemerintah di Provinsi Riau. Daerah Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dapat dilihat dalam hal perencanaan (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka kebijakan daerah adalah penetapan peraturan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka maka dapat dirumuskan Bidang-bidag yang Menengah (RPJM). Rencana Pembangunan perlu dikoordinasikan di beberapa Jangka Menengah (RPJM) adalah rencana Kabupaten/Kota di Provinsi Riau : lima tahun yang mengambarkan visi, misi, Berdasarkan tabel diatas ada beberapa strategi, program, dan kegiatan daerah. bidang urusan penataan dan pembangunan Dengan demikian RPJM merupakan yang harus menjadi perhatian dalam penjabaran visi dan misi pemerintah daerah koordinasi antar pemerintahan Provinsi dan secara lebih oprasional. Berdasarkan RPJM Kabupaten Kota diantaranya; Infrastruktur, yang dibuat, pemerintah daerah mengarahkan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan, kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang Meningkatkan Pelayanan Kesehatan, ditetapkan dengan tolak ukur yang dapat Menurunkan kemiskinan, Mewujudkan dikuantifikasi. Pemerintahan Yang Handal dan Terpercaya, Dalam rangka mendorong dan Pembangunan Masyarakat yang Berbudaya, mewujudkan keterpaduan antara pelaku Beriman dan Bertaqwa, Memperkuat pembangunan tersebut, maka perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perkebunan, pembangunan pada dasarnya bertujuan dan Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan berfungsi sebagai alat koordinasi terhadap Lingkungan Hidup serta Pariwisata dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Meningkatkan Peran Swasta dalam pemerintah daerah (Dinas dan Instansi) guna Pembangunan. dapat mencapai sasaran pembangunan Demikian pentingnya koordinasi ini, sebagaimana ditetapkan dalam rencana. Dalam menurut Ndraha (54 : 2009) diharapkan setiap kaitan dengan hal ini, koordinasi antara dinas wilayah seharusnya memiliki kelender dan instansi pemerintah daeah menjadi sangat pemerintahan yang meliputi jadual koordinasi penting sekali dengan mempedomani apa yang tersebut. Dengan adanya kelender telah ditetapkan dalam rencana pembangunan pemerintahan koordinasi yang dilakukan akan daerah yang bersangkutan. Wadah yang dapat berjalan dengan baik dan terintegrasi. dimanfaatkan untuk pelaksanaan koordinasi ini Kelender pemerintahan juga didukug pula adalah forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat dengan pertemuan-pertemuan formal dan http://rat.uir.ac.id

516


informal yang menghadirkan informasi data yang ril masing-masing daerah sebagai bahasan dalam penyusunan kebijakan yang terkoordinasi. Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan Kabupaten Kota dapat dilalukan dengan cara : 1. Gubernur mengundang rapat Bupati/Walikota, atau perangkat daerah Kabupaten/Kota 2. Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Provinsi 3. Rapat Kerja Koordinasi Teknis (Rakornis) 4. Rapat kerja pelaksana program/kegiatan 5. Melakukan monitoring dan evakaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan hasil penelitian koordinasi penataan pembangunan antar wilayah di beberapa kabupaten kota di Provinsi Riau terhadap indikator perencanaan kebijakan pembangunan daerah yakni dari koordinasi penataan pembangunan yang dilakuan oleh pemerintah Provinsi terhadap Pemeintah Kabupaten/Kota lebih banyak dilakukan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) tingkat Provinsi dari pada memperhatikan hasil Musrenbang Provinsi. Seharusnya hasil Musenbang dijadikan dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun daftar usulan kegiatan (DUK) yang dibiayai oleh APBD Provinsi. Sehingga apa yang direncanakan dan diusulkan oleh Kabupaten Kota juga menjadi usulan bagi SKPD sehingga akan terciptanya singkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang penataan pembangunan. Di dalam APBD Provinsi Riau tahun 2014 terlihat kegiatan yang lebih banyak didanai oleh Provinsi adalah kegiatan yang diusulkan oleh Dinas atau Instansi Provinsi melalui hasil Rakornis. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa sampai saat ini ternyata belum terdapat keterpaduan kegiatan antara para pelaku pembangunan baik dalam institusi pemerintahan Provinsi sendiri maupun dengan http://rat.uir.ac.id

ISSN : 2252-9608

pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga Kabupaten/Kota lebih banyak dijadikan sebagai objek pembangunan dari Provinsi akibatnya kegiatan tersebut banyak yang tidak sesai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu dari hasil penelitian didapati rata-rata RPJMD Kabupaten/Kota tidak singkron dengan RPJMD Provinsi, dikarnakan Ego sektoral dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota dan Masa jabatan kepala daerah Provinsi dengan Kabupaten Kota tidak sama.Koordinasi yang dilakukan selama ini masih sangat lemah, kordinasi merupakan sebuah proses yang imputnya informasi, dan outputnya kesepakatan yang mengikat fihakfihak (pejabat) yang berkoordinasi. Jadi agar kesepakatan itu berkekuatan mengikat, yang berkoordinasi haruslah pejabat-pejabat yang berwenang membuat kebijakan dan mengambil keputusan. Selama ini produk rapat koordinasi sangat lemah (tidak mengikat, melainkan sekadar laporan). Maka dalam koordinasi dibutuhkan komitmen besama antara unit kerja yang berbeda-beda dalam suatu wilayah, agar yang satu tidak merugikan tetapi mendukung yang lain, dalam rangka mencapai kinerja masingmasing unit kerja secara optimal dalam rangka mencapai tujuan bersama secara keseluruhan. Komunikasi Pemerintahan Keberhasilan organisasi pemerintahan daerah lebih banyak ditentukan oleh keunggulan pemimpinnya. Keunggulan pemimpin ditentukan oleh keunggulannya dalam berkomunikasi dengan seluruh anggota organisasi dan lingkungan tempat dia berada. Karena itu komunikasi pemerintahan daerah merupakan komponen pokok bagi para pemimpin organisasi pemerintahan daerah. Pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah akan dapat berhasil, jika pemerintahdaerah mampu mengkomunikasikannya kepada rakyatnya. 517


Komunikasi pemerintahan daerah yang berorientasi kepada kemajuan daerah yaitu komunikasi pemerintahan daerah yang berlandaskan kepada pandangan hidup dan berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Selain itu komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah haruslah mengedepankan kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal). Dalam bab analisis ini mencoba mengedepankan bagaimana Pemerintah Provisni Riau dan Kabupaten Kota dapat menjiwai dari budaya melayu yang identik dengan Islam, dalam Islam pemerintahan harus mengedepankan keadilan, dam muasyarawah antara pemrintah dengan yang diperintah. Pola pikir seperti ini mampu mendekatkan konsep pemerintahan yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat daerah. Selain itu moto ini juga merupakan seni komunikasi pemerintah daerah dalam pemanfaatan sejumlah nilai budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lokal. Dalam bidang kepemimpinan, pemimpin daerah memiliki political leadership yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Pemimpin yang baik diperoleh dari proses yang panjang, tidak muncul secara tiba-tiba. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin secara sukarela. Seorang kepala daerah yang mempunyai kapasitas sebagai pejabat politik dan pemimpin pemerintahan di daerahnya, haruslah mempunyai kepemimpinan di bidang organisasi dan kepemimpinan di bidang sosial. Di bidang organisasi, seorang kepala daerah mempunyai bawahan yang patuh pada berbagai ikatan norma-norma organisasi formal. Di bidang sosial, seorang kepala daerah memiliki kapasitas dan kualitas pribadi http://rat.uir.ac.id

ISSN : 2252-9608

dalam menggerakkan bawahannya. Dalam hal ini aspek sosial dan politik lebih dominan daripada aspek administratif. Kepemimpinan di bidang sosial lebih banyak diperoleh dari proses politik yang membawa dirinya menjadi kepala daerah. Dari hasil penelitian mengenai koordinasi penatan pembangunan terhadap indikator komunikasi pemerintahan memperlihatkan kecendrungan sebagai berikut : 1. Para pemimpin unit kerja baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota masih dijumpai yang belum sepunhnya memiliki komitmen bahwa komunikasi merupakan suatu keniscayaan yang harus diwujudkan dalam bentuk prilaku dan kata-kata 2. Masih ada tindakan dan perilaku aparatur pemerintahan baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang belum konsisten dengan kebijakan dan ketentuan. 3. Masih dijumpai adanya program yang belum efektif terdapat pada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. 4. Masih dijumpai belum adanya kesepakatan utuh dalam pemanfaatan komunikasi dua arah dalam mengkoordinasikan penataan pembangunan antar wilayah di beberapa kabupaten/kota di provinsi Riau. KESIMPULAN Bentuk koordinasi penataan dan pembangunan wilayah di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dilakuakn dalam bentuk perencanan kebijakan pembangunan daerah dan komunikasi antar pemerintahan. Bentuk perencanaan pembangunan daerah dan komunikasi yang dijalin lebih banyak dilakukan melalui Rapat Koordinasi Teknis antar Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dengan Kabupaten Kota dibandingkan dengan Koordinasi melalui Musrenbang Provinsi. DAFTAR PUSTAKA 518


Bratakusumah, Deddy Supriady. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Bungin, Burhan. 2010. Penelitian Kualitatif. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Efendy, Khasan. 2010. Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif. Indra Prahasta, Bandung. Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (edisi kedua). Erlangga, Jakarta. Kaho, Josef Riwu. 2012. Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta. Nawawi, Hadari. 1983. Metode Penelitian Sosial. Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)1. Rineka Cipta, Jakarta. . 2009. Kybernologi dan Kepamongprajaan. Sirao Credentia Center, Tangerang. Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. Elex Media Komputindo, Jakarta. Rasyid, Muhammad Ryaas. 1996. Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Yarsif Watampone, Jakarta. Wasistiono, Sadu. 2003. Kapita Selekta, Manajemen Pemerintah Daerah. Fakus Media, Bandung. . 2013. Pengantar Ekologi Pemerintahan. IPDN Press, Bandung. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tatat Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan http://rat.uir.ac.id

ISSN : 2252-9608

Keuangan Gubernur Sebagai Pemerintah di Wilayah Provinsi

Wakil

519


http://rat.uir.ac.id

ISSN : 2252-9608

520

KOORDINASI PENATAAN DAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH KABUPATEN KOTA DI PROVINSI RIAU

Recommend Documents