Konsumen dan Pelaku Usaha Harus Setara

100%

INDONESIA

Konsumen dan Pelaku Usaha Harus Setara Edisi I 2011

Salah satu yang diusulkan Marius Widjajarta adalah dijadikannya obat sebagai salah satu bahan pokok. Sebab, obat sama pentingnya dengan sembilan kebutuhan pokok lainnya. Harga obat tidak bisa dilepas pada pasar, jika tidak akan lepas kendali.

Kasus Susu Formula Mengandung Enterobacter sakazakii Polemik mengenai hasil penelitian yang dilakukan peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) tentang adanya susu formula yang tercemar bakteri Enterobacter sakazakii, masih terus bergulir di masyarakat. Mengingat polemik ini bisa menimbulkan misinformasi di masyarakat, khususnya konsumen susu formula, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Herry Suhardiyanto beberapa waktu lalu menemui Badan Perlindungan Konsumen (BPKN) dan meminta lembaga ini mengklarifikasikan masalah susu formula mengandung bakteri tersebut.

Pangan Impor yang Terkontaminasi Radio Aktif Harus Direekspor Kementerian Perdagangan telah menetapkan seluruh produk pangan impor asal Jepang yang dikapalkan setelah peristiwa gempa bumi dan tsunami dan terbukti terkontaminasi radio aktif melampaui ambang batas toleransi yang ditetapkan harus direekspor ke negara asal.

Amandemen UUPK

R

Rencana perubahan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah digulirkan sejak tahun 2005. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) ketika itu sudah menyusun naskah akademiknya. Naskah akademik tersebut telah masuk ke Prolegnas DPR 2011 – 2014 melalui Kementerian Perdagangan. Pokok-pokok substansi UUPK yang akan diamandemen antara lain mencakup judul Undang-undang; sistematika Undang-undang; jenis tanggungjawab pelaku usaha; penyelesaian sengketa konsumen; dan kelembagaan. Kendati demikian pada tahun 2010 lalu dilakukan kembali kajian terhadap naskah akademik itu untuk menyesuaikan dengan perkembangan mutakhir dalam bidang perlindungan konsumen. Revisi terhadap naskah akademik yang pernah diajukan ke DPR melalui pemerintah, rencananya selesai pada bulan Juli 2011. Proses selanjutnya akan sangat tergantung pada prioritas pembahasan rancangan undang-undang dalam Prolegnas yang ditetapkan oleh DPR. Mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang selama ini didesain sebagai garda terdepan dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha, peranannya selama ini dinilai belum optimal. Hal itu terutama disebabkan oleh ketidakpastian sumber pembiayaan kegiatan BPSK, baik untuk gaji maupun non gaji. Sebab, pengaturan BPSK di dalam UU No. 8 tahun 1999 tidak jelas. Selain itu, kapasitas anggota BPSK pun masih perlu ditingkatkan melalui berbagai pelatihan. Di dalam UU No. 8 tahun 1999, BPKN juga hanya diposisikan sebagai badan pemberi pertimbangan kepada presiden tentang kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia. Dengan posisi seperti itu, efektivitas pertimbangan dari BPKN akan sangat tergantung pada penerima pertimbangan, apakah akan diimplementasikan atau dikesampingkan. Sekalipun sudah banyak pertimbangan yang disampaikan oleh BPKN dalam berbagai bidang kepada presiden melalui menteri atau pejabat terkait, namun masyarakat memandang BPKN belum menunjukkan peran yang aktif seperti dilakukan oleh banyak lembaga perlindungan konsumen di negara lain. Posisi BPKN di dalam UUPK hasil amandemen harus direposisi, tidak hanya sebagai pemberi pertimbangan kepada presiden tentang kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, melainkan sebagai Badan Koordinasi Perlindungan Konsumen yang langsung diketuai oleh Presiden. u

APril 2011 | 1

DAFTAR ISI RENCANA BPKN 2011 20 AnggotaKERJA BPKN Periode II Dilantik

HALAMAN Halaman 33

Kegiatan Sosialisasi Amandemen UUPK, Upaya Masih Sangat Kurang

HALAMAN 4

Konsumen Kartu Kredit Butuh Perlindungan

HALAMAN 6

Reposisi BPKN

Halaman 4

Usulan Perubahan UU Penerapan PPOB Merugikan Konsumen Perlindungan Konsumen

HALAMAN 8

Menebas Kebijakan yang Merugikan Konsumen Kasus Susu Formula

Halaman 6

HALAMAN 9

BPKN Siap Jadi Pihak Penengah

HALAMAN 11 Kasus Bank IFI dan NasabahHalaman 8

Penyelesaian Sengketa HKN Dorong Konsumen Pembiayaan Konsumen Menyadari Harus Adil danHak-haknya Proporsional

HALAMAN 12

Halaman 12

LPKSM Bukan untuk HALAMAN 13 Memeras Pelaku Usaha HasilPenelitian BPKN:Pelayanan Rumah Sakit belum Optimal Ayo Menjadi Konsumen Halaman 16 HALAMAN 14 Anak Cerdas....! Ruang Gerak BPKN Masih Marius Widjajarta Konsumen ”Dibatasi” UUdan Pelaku Usaha Harus Setara HALAMAN 15 No. 8 Tahun 1999 Halaman 18

SUSUNAN REDAKSI

PEMBINA/PELINDUNG : PEMBINA/PELINDUNG

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) (BPKN)

PENANGGUNG JAWAB REDAKSI :

Koordinator Komisi Komunikasi Edukasi BPKN PENANGGUNG JAWABdan REDAKSI Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN

PENERBIT :

BPKN, Gedung I Departemen Perdagangan RI Lt. 11, Jl. M.I. Ridwan PENERBIT Rais No. 5 Jakarta 10110, BPKN, Kementerian Perdagangan RI Gedung I Lt. 4, Telp. (021) 34833819, Fax. (021) 3848662 Website: www.bpkn.go.id Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110, Telp. (021) 34833819, Fax. (021) 3848662 Website: www.bpkn.go.id

JULI 2010 22 | APril 2011

Pengantar Redaksi SEJAK awal berdirinya negara tercinta Republik Indonesia, para pendiri Republik ini sudah merumuskan konsep perlindungan bagi rakyat Indonesia termasuk juga di dalamnya perlindungan atas hak-hak masyarakat konsumen. Konsep perlindungan terhadap rakyat Indonesia itu mengacu kepada Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana pembangunan nasional, pembangunan hukum, melekat di dalamnya upaya yang alamtermasuk rangka menjalankan tugasnya sesuai Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang bertujuan memberikan perlindungan bagi rakyat Indonesia. Perlindungan Konsumen (UUPK) dan PP No. 57 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi Kendati demikian, produk hukum mengenai perlindungan konsumen Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen BPKN1999 telah dalamdan bentuk perundang-undangan di tanah air baru Nasional muncul (BPKN), pada tahun menetapkan visi dan misi yang ingin dicapai lembaga tersebut. dengan disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Visi BPKN Berdasarkan adalah “Menjadi Terdepan Bagi Terwujudnya Konsumen yang Konsumen. UU Lembaga No. 8/1999 itu, Perlindungan Konsumen adalah Bermartabat dan Pelaku Usaha yang adanya bertanggung jawab”,hukum sedangkan misinya adalah segala upaya yang menjamin kepastian untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan Konsumen didefinisikan memperkuat landasan hukum dan kerangka kebijakan perlindungan konsumensebagai nasional; setiap orang pemakai barang dan/atau yang tersedia dalamdan masyarakat, memperkuat akses jalur penyelesaian sengketajasa perlindungan konsumen; memperluas baikinformasi bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup akses perlindungan konsumen serta mengembangkan edukasi dan informasi lain dan tidak untuk diperdagangkan. konsumen. Di dalam UU No. 8/1999 itu disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, visi dan misinya itu, banyak upaya yang melakukan upaya pendidikan serta pembinaan kepada konsumen. Hal itu telah dilakukanterutama BPKN. Salah satunya yang telah dilakukan sejak tahun 2010 adalah menerbitkan dilakukan mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran sebagian Newsletter BPKN secara reguler. Tujuan utama dari penerbitan Newsletter BPKN adalah untuk besar masyarakat akan hak-haknya sebagai konsumen. menyebarluaskan informasi terkini mengenai kegiatan perlindungan konsumen Dengan cara itu diharapkan tumbuh pula kesadaran pelaku usahakhususnya dalam menjalankan prinsip-prinsip dengan tetap menjunjung yang dilakukan BPKN dan berbagaiekonomi perkembangan perlindungan konsumentinggi secarahal-hal umum di yangair.patut menjadi hak konsumen. Karena itu, perlindungan konsumen itu tanah tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku bisnis. Penyebarluasan informasi mengenai perlindungan konsumen di tanah air memegang Perlindungan konsumen justru ditujukan untuk membangun iklim usaha peranan yang sangat penting dalam meningkatkan upaya perlindungan konsumen mengingat yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam masih lemahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat konsumen dan pelaku usaha di menghadapi persaingan melalui penyediaan barang/jasa yang berkualitas dan tanah air selama terhadapKarena hak-hakitu, dan Undang-undang kewajiban mereka Perlindungan terkait dengan perlindungan berdaya sainginitinggi. Konsumen konsumen. memberikan perlakuan khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah di Dalam tanah air.edisi Nomor 1 Tahun 2011 ini, kami Tim Redaksi Newsletter BPKN menyuguhkan sajian utama isu aktual tentang rencana amandemen No. 8 Tahun Untukberupa mengembangkan perlindungan konsumen Undang-undang seperti diamanatkan UU No.tentang 8/1999Perlindungan dan Peraturan Pemerintah No. 57/2001 Badan 1999 Konsumen. Amandemen dilakukanmaka dalamdibentuklah rangka meningkatkan Perlindungan Konsumen Fungsi BPKN adalah upaya perlindungan konsumenNasional di dalam(BPKN). negeri yang disesuaikan denganmemberikan perkembangan saran danstrategis pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan lingkungan yang terjadi dewasa ini. Selain merevisi sejumlah pasal menyangkut perlindungan konsumen di Indonesia. ketentuan perlindungan konsumen guna meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen, Adapun tugas BPKN adalah memberikan saran dan rekomendasi kepada amandemen UU No. 8 Tahun 1999 juga ditujukan untuk mereposisi kembali BPKN dengan pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan tujuan akhir untuk meningkatkan dan mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen; melakukan penelitian dan pengkajian terhadap konsumen peraturandi Indonesia. perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; Selanjutnyapenelitian dalam rubrikterhadap Kabar BPKNbarang kami menyajikan rencana kerja melakukan dan/ataulaporan jasa mengenai yang menyangkut BPKN selama tahun 2011 yang berisi mengenai berbagai program kegiatan perlindungan BPKN yang akan keselamatan konsumen; mendorong berkembangnya lembaga konsumen swadaya menyebarluaskan melaluipada media dilakukan selama tahun ini.masyarakat; Salah satu program kerja BPKN yanginformasi akan dilaksanakan tahun mengenai perlindungan memasyarakatkan sikap keberpihakan 2011 adalah pencanangan Harikonsumen Konsumendan Nasional (HKN). kepada menerima tentang konsumen dari Masihkonsumen; terkait dengan rencanapengaduan pencanangan HKN, perlindungan tim redaksi juga mewawancarai masyarakat, lembaga konsumen swadaya masyarakat, atau Kunto Purwadi, Ketua Umumperlindungan Yayasan Pelindungan Konsumen Nusantara, sebuah Lembaga pelaku usaha; serta melakukan survey yang menyangkut kebutuhan konsumen. Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) mengenai pandangannya tentang Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKN tersebut HKN. Hasil wawancaranya kami sajikan pada rubrikmulai Mitra BPKN. Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN semester II tahun 2010 ini Kami juga sengaja menyajikan laporan mengenai kasusmenyebarluaskan yang sempat mencuat dan heboh menerbitkan Buletin BPKN sebagai sarana untuk informasi dibicarakan masyarakat, yaitu kasus susu formula yang mengandung bakteri Enterobacter sekaligus untuk melakukan edukasi serta menggalang komunikasi dengan sakazakiii. mengangkat laporandimengenai kasus tersebut pada rubrik Bedah Kasus seluruh Kami pemangku kepentingan bidang perlindungan konsumen. Pada edisi perdana Buletin kesiapannya BPKN ini kami, Tim Redaksi Buletin BPKN, dimana dalam hal ini BPKN menyatakan untuk menjadi pihak penengah. sengaja isu terkini kami dan teraktual terkaittulisan perlindungan Sepertimenampilkan biasanya padasejumlah rubrik Rekomendasi juga menyajikan mengenai konsumen di tanahyang air, dihasilkan termasukBPKN diantaranya kasus ledakan gasperaturan LPG, berbagai berbagai rekomendasi seperti rekomendasi tentang baru LPS saran dan rekomendasi BPKN kepada pemerintah, bedah kasus layanan rumah tentang cashback sebagai bunga; soal mainan anak; pelayanan rumah sakit dan lain-lain. sakit, jasa tiketing penerbangan, kasus kartu kredit, kasus nasabah Bank IFI dan Yang juga tidak kalah menariknya adalah tulisan pada rubrik Opini hasil wawancara Tim lain-lain. Yang juga tidak kalah menariknya adalah wawancara khusus kami Redaksi dengan perlindungan konsumen nasional, Marius Widjajarta seputar hubungan dengan Ketuatokoh BPKN Suarhatini Hadad yang kami sajikan di rubrik Opini. antara konsumen dan pelaku usaha yang setara di mata hukum. Simak juga mengenai Kami sangat mengharapkan berbagai informasi seputar laporan perlindungan kerjasama BPKN dengan KPPU dan tip penggunaan kartu kreditsekaligus bagi konsumen. konsumen yang kami sajikan dimengenai Buletin BPKN ini bermanfaat dapat menambah wawasan bagi para pembaca yang pada budiman. Saran dan kritik yang Akhirul kata, kami ucapkan semoga sajian kami edisi kali ini dapat memberikan membangun kami harapkan demi perlindungan konsumen di banyak informasitetap yang bermanfaat kepada parakemajuan pembaca sekalian dan selamat menyimak. tanah Terima Salam Timair. Redaksi. ukasih. Salam Tim Redaksi.

D

Pengantar Redaksi

KABAR

20 A

Sepanjang tahun 2010 lalu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) telah berhasil menjalankan seluruh program kerja dan kegiatannya dengan baik. Beberapa program kerja/ kegiatan ada yang tuntas dikerjakan, namun ada juga beberapa program/ kegiatan lainnya yang masih perlu dilanjutkan pada tahun 2011. Untuk menjaga kesinambungan program kerja/kegiatan di tahuntahun berikutnya, maka pada tahun 2011 BPKN telah menetapkan sejumlah program dan kegiatan yang pada intinya dimaksudkan untuk mendorong budaya konsumen cerdas dan memperkuat komitmen politik pemerintah untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen. Salah satu program kerja/kegiatan BPKN yang akan dilanjutkan pada tahun 2011 adalah penyempurnaan naskah akademik revisi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dilakukan melalui kegiatan kajian dalam bentuk Forum Group Discussion (FGD). Melalui kegiatan FGD itu diharapkan seluruh aspirasi pemangku kepentingan perlindungan konsumen di tanah air dapat terwadahi dengan baik disamping juga dapat mengakomodasi berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi akhir-akhir ini.

MENTERI Perdag pada tanggal 16 Nope anggota Badan Perlind Periode II dengan Pelantikan tersebut d BPKN dapat lebih m membantu pemerinta menyusun kebijakan p Ke-20 orang ang dilantik itu merupak akademisi, tenaga a Konsumen Swadaya M Keanggotaan BPKN Pe pada tanggal 16 Nop sempat mengalami keanggotaan Periode hampir dua tahun lam BPKN Periode I telah 2007 setelah bertugas Sebagian dari ang merupakan anggota B kembali terpilih men sebagian lainnya me baru. Namun diba Penyusunan Strategi Pengembangan Kebijakan Edukasi Konsumen Nasional BPKN memandang penting untuk menyusun suatu strategi pengembangan anggota BPKN Period berjumlah 17 orang (s kebijakan edukasi yang akan disampaikan kepada para stakeholders untuk membangun mengundurkan diri), daya dukung terhadap kebijakan perlindungan konsumen, yang diberlakukan sesuai sedikit lebih banyak, y dengan derajat/tingkat kebutuhan informasi konsumen, sehingga penerapan kebijakan BPKN Periode II selaku Ketua dan Fr tersebut berhasil guna. Ketua. Selanjutnya, Penyusunan Rekomendasi tentang Pengawasan dalam Penyusunan KlausulaKoordinator Baku Komisi dengan anggota Eni S Mencermati tingginya pengaduan konsumen terkait dengan implementasi klausula dan Johannes Gun baku di sejumlah bidang usaha, seperti: asuransi, perumahan, pembiayaan konsumen, Koordinator Komisi jasa penerbangan, jasa kereta api, BPKN akan melakukan kajian dan penelitian yanganggota Aisyah Ham outputnya berupa rekomendasi mengenai pengawasan dalam penyusunan klausula Handaka Santosa dan E Koordinator Komisi P baku. dengan anggota Indah Penyusunan Rekomendasi tentang Metrologi Legal Shofie dan Andi Sofya BPKN akan memberikan saran dan rekomendasi terhadap RUU Metrologi LegalKomisi Kerjasama den mengingat masih banyaknya pengaduan konsumen mengenai kurang tepatnya Awang, dan M. Yamin F Keanggotaan BP penggunaan ukuran, takaran dan timbangan di sejumlah pasar. ditetapkan di dalam Penyusunan SOP Penanganan Pengaduan Konsumen di Beberapa DaerahIndonesia No. 80/P Ta BPKN berupaya memfasilitasi instansi di daerah yang menangani pengaduan BPKN dibentuk sesua Nomor 8 Tahun 1999 te konsumen untuk menyusun SOP dalam rangka memaksimalkan prosedur penanganan Peraturan Pemerinta pengaduan untuk menjadi lebih efektif dan mudah diakses oleh konsumen. bertugas memberikan pemerintah dalam upa Koordinasi dalam Optimalisasi Penanganan Pengaduan Konsumen di Berbagai konsumen di Indonesia Instansi Tugas dan fungsi BPKN berupaya memfasilitasi beberapa instansi di Jakarta untuk meningkatkan

RENCANA KERJA BPKN 2011

kemampuan dalam menangani pengaduan konsumen. u APril 2011 | 3

ISU AKTUAL

Kegiatan Sosialisasi Amandemen UUPK,

Masih Sangat Kurang

Upaya Reposisi BPKN B

Kepala BPKN Suarhatini 'Tini' Hadad menyatakan, sudah dilakukan Di erasosialisasi perdagangan global oleh Pertamina dan distributornya, tetapi dewasa ini, instrumen frekuensinya dirasakan masih kurang perdagangan yang banyak dan kurang lengkap, terlihat dari jumlah kecelakaan yang hampir setiap hari paling mungkin menjadi meningkat. Bahkan sebelum program ini topik bahasan negosiasi dijalankan, BPKN telah mengingatkan hanyalah tentang perlunya sosialisasi ituinstrumen sampai ke wilayah-wilayah terpencil, di mana selama perlindungan konsumen. ini mereka kerap menggunakan minyak Indonesia sendiri telah tanah sebagai bahan bakar kompor.

memiliki Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sejak bulan April 1999. Namun demikian dalam perkembangannya, UUPK dinilai perlu disempurnakan kembali mengingat sebagian substansi UUPK ternyata kini tidak mampu lagi memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Hal itu mengingat perkembangan keadaan, situasi dan kondisi yang sudah berubah.

JULI 2010 44 | APril 2011

PENGAWASAN juga dilakukan di beberapa lokasi, namun hingga kini masih dengan halyang itu, timberedar redaksi banyakerkaitan produk-produk Newsletter BPKN mewawancarai ternyata berada di bawah standar yang dipersyaratkan. gambaran, data Prof. Dr.Sebagai Johannes Gunawan yang dihimpun BPKN kondisi aksesoris dan SH, LLM, anggota Badan Perlindungan tabung gas yang tidak memenuhi standar, Konsumen Nasional (BPKN) periode di antaranya tabung gas 3 kg ada 7 persen; 2009 – 201220yang juga merupakan regulator persen; kompor gaspakar 50 hukum Parahyangan (UNPAR) persen;Universitas katup tabung 66 persen; serta selang 100Prof. persen. Bandung. Johannes belum lama ini sebabnya, dari Januari sampai telah Itulah melakukan penelitian/pengkajian Juni 2010, diperkirakan jumlah kasus terhadap perundang-undangan di bidang kecelakaan akibat tabung gas dan perlindungan konsumen, asesorisnya mencapai 33 serta kasus;ikut korban terlibat di dalam tewas 8langsung orang; dan korbanproses luka-luka 44 orang. Karena amandemen UUitu, PK. rapat tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi di “Sebenarnya rencana antaranya, Pertamina agar melanjutkan perubahan UU No. 8 tahun kontrol kualitas pada SPBE, termasuk 1999 tentangdan Perlindungan melanjutkan meningkatkan sosialisasi di antaranya melalui iklan, Konsumen sudah digagas oleh leaflet, dan stiker, termasuk mempersiapkan

BPKN periode sebelumnya sejak tahun

2005,

dihasilkan naskah

dan suatu

akademik

perubahan UU tahun

No.

8

1999.

Kemudian pada periode BPKN yang sekarang, sejak tahun 2010 kajian terhadap

telah

penyuluh melalui kerjasama dengan instansi terkait. naskahBPKN akademik tersebut dilakukan sendiri akan membuat pusat informasi terkait penanganan kembali, untuk denganmenyesuaikan kasus tabung LPG beserta asesorisnya, perkembangan mutakhir dalam bidang dan juga akan dilakukan tindakan korektif perlindungan konsumen,” kata maupun preventif. Selain itu, BPKN Prof. akan Johannes. meningkatkan koordinasi dalam rangka sosialisasi edukasi para Sampai atau dengan akhir kepada Mei 2011, retailer (pengecer) dan pengguna, tambah Prof. Johannes, rencananya akan termasuk mengedukasi masyarakat dalam dilakukan kaligas focus group peralatandiscussion membelienam kompor beserta nya, agaruntuk memilih yang berlabel SNI. membahas enam klaster BPKN juga sedang melakukan kajian masalah pokok dengan yang hasilnya akan dikeluarkan dalam para Sebab, pakar belajar dan pihak bentuk rekomendasi. dari Sampai saat pengalaman di terkait. Surabaya ternyata informasi mengenai LPG, akademik termasuk ini gas naskah cara penggunaan tabung yang baik, tidak yang disusun oleh sampai kepada retailer atau konsumen. BPKNdistribusi periode Hal itu terjadi karena manual cara penggunaan sebelumnya tabung gas LPG telah yang benar hanya terbatas pada tingkat

masuk

ke

Prolegnas

DPR 2011 – 2014 melalui

ISU AKTUAL

Kementerian Perdagangan. Pokok-pokok amandemen substansi UUPK

antara

lain

meliputi

judul;

sistematika; jenis tanggungjawab pelaku usaha; penyelesaian sengketa konsumen; dan kelembagaan. Di tingkat BPKN, tambah dia, revisi terhadap naskah akademik yang pernah diajukan ke DPR melalui pemerintah, rencananya selesai pada bulan Juli 2011. Proses selanjutnya akan sangat tergantung pada prioritas pembahasan rancangan undang-undang dalam Prolegnas yang ditetapkan oleh DPR. Prof.

Johannes

mengakui

BPSK

selama ini memang didesain sebagai garda

terdepan

dalam

penyelesaian

sengketa antara konsumen dan pelaku

pertimbangan,

usaha. Namun selama ini peran BPSK

akan

belum optimal karena beberapa hal,

atau dikesampingkan.

antara

lain

tidak

adanya

apakah

diimplementasikan

Sekalipun

kepastian

sudah

sumber pembiayaan kegiatan BPSK, baik

banyak pertimbangan yang

untuk gaji maupun non gaji. Hal itu terjadi

disampaikan oleh BPKN

karena ketidakjelasan pengaturan BPSK

dalam

di dalam UU No. 8 tahun 1999. Selain

kepada presiden melalui

itu, kapasitas para anggota BPSK masih

menteri

belum optimal sehingga masih perlu

terkait, namun masyarakat

dikembangkan melalui kegiatan pelatihan

memandang bahwa BPKN

yang terstruktur.

belum menunjukkan peran

”Harapan saya, segeralah diperjelas

berbagai atau

bidang pejabat

yang aktif seperti dilakukan

tentang ketentuan sumber pembiayaan

oleh

untuk BPSK. Selain itu, pihak terkait harus

perlindungan konsumen di

banyak

lembaga

segera mendesain dan menyelenggarakan

negara lain.



distributor. Itulah sebabnya, tidak semua peng tabung gas elpiji 3 kg, termasuk ha bagaimana membeli tabung yang bena kondisi selang, regulator, dan katup. sering menggunakan ruangan tertutu keluar, sehingga kalau terjadi keboc kebakaran. Untuk masalah tabung, sering d ilegal. Apalagi untuk asesoris yang perdagangannya, regulator, katup, dan berbagai macam merek. Dengan demik Dengan posisi pengawasan tersebut Kemendag, tetapi konsume dengan keterbatasan itu, maka sosialisa maka kebijakan perlindungan konsumen yangSelama ini kecelakaan yang terjad Jakarta, karena di wilayah DKI Jakart merupakan kebijakan yang berjalan selama satu setengah tahun. D ada hidup upaya intensif dari penyelengga menyangkut hajat kecelakaan rawan terjadi di sejumla seluruh warganegara Jatim, dan Jabar, yang menjadi lokasi se Indonesia, akan minyak dapat tanah ke gas LPG. Tini mengatakan sebenarnya diimplementasikan oleh pedagang, importir, dan produsen) dila seluruh kementerian dan standar. Karena itu par tidak memenuhi mengembalikan lembaga pemerintah non produk tersebut kepad melalui SPBE, tetapi belum dijelask kementerian. pengembaliannya, dan ketentuan teknis

melainkan sebagai Badan Koordinasi

program peningkatan kapasitas (capacity

Pemberdayaan BPKN tentu akan

building) antara lain yang terpenting melalui

sangat tergantung dari kemauan politik

pelatihan para anggota BPSK,” tegasnya.

pemerintah

tentang

sejauh

mana

Perlindungan Konsumen yang langsung diketuai oleh Presiden. ”Dengan

posisi

tersebut

maka

Selain itu, di dalam UU No. 8 tahun 1999,

derajat pentingnya upaya perlindungan

kebijakan perlindungan konsumen yang

BPKN diposisikan sebagai badan pemberi

konsumen di Indonesia. Selain itu,

merupakan kebijakan yang menyangkut

pertimbangan kepada presiden tentang

posisi BPKN

hajat

kebijakan perlindungan konsumen di

No. 8 tahun 1999 harus direposisi, tidak

Indonesia, akan dapat diimplementasikan

Indonesia. Dengan posisi seperti itu,

hanya sebagai pemberi pertimbangan

oleh seluruh kementerian dan lembaga

efektivitas

BPKN

kepada presiden tentang kebijakan

pemerintah non kementerian,” demikian

akan sangat tergantung pada penerima

perlindungan konsumen di Indonesia,

Prof. Johannes. u

pertimbangan

dari

di dalam perubahan UU

hidup

seluruh

warganegara

APril 2011

|5

ISU AKTUAL

Kegiatan Sosialisasi Masih Sangat Kurang PENGAWASAN juga dilakukan di beberapa lokasi, namun hingga kini masih banyak produk-produk yang beredar ternyata berada di bawah standar yang dipersyaratkan. Sebagai gambaran, data yang dihimpun BPKN kondisi aksesoris dan tabung gas yang tidak memenuhi standar, di antaranya tabung gas 3 kg ada 7 persen; regulator 20 persen; kompor gas 50 persen; katup tabung 66 persen; serta selang 100 persen. Itulah sebabnya, dari Januari sampai Juni 2010, diperkirakan jumlah kasus kecelakaan akibat tabung gas dan asesorisnya mencapai 33 kasus; korban tewas 8 orang; dan korban luka-luka 44 orang. Karena itu, rapat tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi di antaranya, Pertamina agar melanjutkan kontrol kualitas pada SPBE, termasuk melanjutkan dan meningkatkan sosialisasi di antaranya melalui iklan, leaflet, dan stiker, termasuk mempersiapkan

penyuluh melalui kerjasama dengan instansi terkait. BPKN sendiri akan membuat pusat informasi terkait dengan penanganan kasus tabung LPG beserta asesorisnya, dan juga akan dilakukan tindakan korektif maupun preventif. Selain itu, BPKN akan meningkatkan koordinasi dalam rangka sosialisasi atau edukasi kepada para retailer (pengecer) dan pengguna, termasuk mengedukasi masyarakat dalam membeli kompor gas beserta peralatannya, agar memilih yang berlabel SNI. BPKN juga sedang melakukan kajian yang hasilnya akan dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi. Sebab, belajar dari pengalaman di Surabaya ternyata informasi mengenai gas LPG, termasuk cara penggunaan tabung yang baik, tidak sampai kepada retailer atau konsumen. Hal itu terjadi karena distribusi manual cara penggunaan tabung gas LPG yang benar hanya terbatas pada tingkat

Berdasarkan hasil kajian Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) periode sebelumnya, usulan perubahan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah disampaikan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada tahun 2008, dan sudah pula disampaikan ke DPR. Usulan itu juga sudah masuk ke Badan Legislasi DPR, kendati belum sempurna betul. Demikian dikemukakan anggota BPKN Ir. Eni Suhaeni Bakri dalam percakapannya dengan Newsletter BPKN di ruang kerjanya belum lama ini.

tinggi, para pakar, Lembaga Perlindungan

amun demikian dalam perkem­

dapat mewadahi kepentingan semua pihak,

melalui tiga kali penyelenggaraan FGD, dapat

bangannya, BPKN melihat terjadi-

termasuk juga mengakomodasi perubahan

disimpulkan bahwa perubahan yang perlu

nya berbagai perubahan

yang terjadi akhir-akhir ini.

dilakukan terhadap UU PK mencapai lebih dari

Kepala BPKN Suarhatini 'Tini' Hadad menyatakan, sosialisasi sudah dilakukan oleh Pertamina dan distributornya, tetapi frekuensinya dirasakan masih kurang banyak dan kurang lengkap, terlihat dari jumlah kecelakaan yang hampir setiap hari meningkat. Bahkan sebelum program ini dijalankan, BPKN telah mengingatkan tentang perlunya sosialisasi itu sampai ke wilayah-wilayah terpencil, di mana selama ini mereka kerap menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar kompor.

Usulan Perubahan UU Perlindungan Konsumen

N

ling-

Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). FGD bertujuan untuk menampung atau mewadahi usulan-usulan perubahan yang memang diperlukan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan

kungan strategis akibat perkembangan ilmu,

Menurut anggota Komisi II BPKN ini,

50%. Dengan demikian UU PK bukan hanya

teknologi dan informasi yang telah mem-

pengkajian dilakukan melalui Forum Group

direvisi melainkan diubah. “Jadi, UU PK itu

bawa perubahan besar dalam kehidupan.

Discussion (FGD). Forum ini rencananya akan

bukan hanya perlu diamandemen melainkan

Oleh karena itu, BPKN melakukan kajian kem-

diadakan selama enam

harus diubah secara total,” tegas Eni.

bali untuk memperkaya naskah akademik

dan melibatkan semua pihak terkait, mulai

sebelumnya dengan harapan hasil kajian itu

dari pemerintah, akademisi, perguruan

JULI 2010 4 | APril 6 2011

kali di Bandung

Perubahan perubahan

dimaksud

gramatikal;

mencakup

sistematika

UU;

ISU AKTUAL tanggung jawab pelaku usaha; penyelesaian

sampai makelar (broker). Untuk itu ada standar

lainnya selain BPSK adalah LPKSM. LPKSM itu

sengketa; dan kelembagaan. Pelaku usaha di

profesi yang mengaturnya. Itu pemikiran

harus terdaftar, bukan dalam arti perizinan,

dalam UU No. 8 tahun 1999 disatukan antara

sementara, karena batasannya masih belum

melainkan terdaftar di Dinas Perdagangan

pelaku usaha barang dan pelaku usaha jasa,

dapat dijelaskan secara pasti dan rinci.

dan Koperasi. Tujuan pendaftarannya adalah

seperti dalam pasal ganti rugi. Demikian

Selain itu ada juga hak dan kewajiban

dalam operasionalnya di lapangan jelas

pula dalam hal kewajiban pelaku usaha dan

konsumen, serta beberapa hal seperti

alamatnya, sehingga bila ada penyimpangan

konsumen; tanggung jawab pelaku usaha

tanggung

dapat cepat terdeteksi. Itu sebabnya LPKSM-

dan konsumen, perbuatan yang dilarang,

langsung. Masalah lainnya adalah dalam hal

serta kelembagaan. Pelaku usaha barang dan

penyelesaian sengketa konsumen. Dalam

“Selain itu, pembinaannya juga harus

jasa perlu dibedakan dalam hal ganti rugi.

jawab

langsung

dan

tidak

LPKSM ini harus terdaftar.

bersengketa, misalnya, kedua pihak harus

lebih jelas, karena kalau tidak jelas maka

“Pelaku usaha barang dan jasa perlu

sepakat dalam memilih penyelesaian, apakah

penerapan UU PK di lapangan akan menjadi

dibedakan karena mereka sangat berbeda,

melalui BPSK atau melalui pengadilan.

terutama dalam urusan ganti rugi. Bagi

Namun dalam pelaksanaan eksekusi tetap

lebih sulit. Dapat dibayangkan distributor. perintah

pelaku usaha barang, apabila konsumen

masih memerlukan keputusan pengadilan.

mengalami kerugian, dapat diganti dengan barang yang setara

atau

dikembalikan

dalam bentuk uang atau dalam bentuk santunan,” kata Eni. Sementara jasa,

misalnya

untuk jasa

cukur

rambut, apabila konsumen mengantuk saat rambutnya dicukur

sehingga

rambut

menjadi tidak sesuai dengan keinginan konsumen, mustahil ganti rugi dilakukan dengan mengembalikan rambut. “Itu sesuatu yang mustahil. Apakah bisa rambutnya ditempel kembali? Itu contoh

Sementara

BPSK

disebutkan

yang sederhana. Artinya ada hal-hal di mana

dalam UU keputusannya bersifat final

pelaku usaha tidak dapat disamakan antara

and binding (mengikat).

pelaku usaha bidang barang dan pelaku

kelembagaan, BPSK itu lembaga ujung

usaha di bidang jasa,” tegasnya.

Dalam

hal

sebabnya, tidak semua pengguna UU seperti itu tidak adaItulah penjelasannya.

tabung gas elpiji 3 kg, termasuk harus m bagaimana membeli tabung yang benar dan penyelenggaraan lembaga kondisi selang, regulator, dan katup. Men sering menggunakan perlindungan konsumen ruangan tertutup yan kalau terjadi kebocoran seperti keluar, BPSK sehingga dan LPKSM? kebakaran. Selama ini tidak jelas.masalah Kalaupuntabung, sering ditemu Untuk ada bantuan dari pemda ilegal. Apalagi untuk asesoris yang tida perdagangannya, regulator, katup, dan selan itu tidak akan mencukupi. berbagai macam merek. Dengan demikian, h Demikian antara lain pokokpengawasan Kemendag, tetapi konsumen tid pokok dengan perubahannya,” tuturitu, maka sosialisasi seh keterbatasan Selama ini kecelakaan yang terjadi leb Eni. Jakarta, mempertajam karena di wilayah DKI Jakarta, pro Untuk berjalan selama satu setengah tahun. Dikhaw kajian ada mengenai upaya perubahan intensif dari penyelenggara p UUPK,BPKN telahmengundang kecelakaan rawan terjadi di sejumlah wil Jatim, dan Jabar,dalam yang menjadi lokasi selanju sejumlah akademisi minyak tanah ke gas LPG. FGD. Mereka antara lain Tini mengatakan sebenarnya pelak berasal pedagang, dari Universitas importir, dan produsen) dilarang tidak memenuhi standar. Karena itu para kon Indonesia, Universitas Pancasila, Universitas mengembalikan produk tersebut kepada pela Parahyangan, Universitas Padjajaran, melalui SPBE, tetapi belum dijelaskan ba Universitas Trisakti, dan Universitas YARSI.dan ketentuan teknis meng pengembaliannya,

Jadi, dari mana sumber pendanaan untuk

Dari kalangan pemerintah sendiri, selain

tombak penyelesaian sengketa konsumen.

Badan POM, Badan Standardisasi Nasional

Dengan demikian usulan perubahan

UU PK mengamanatkan BPSK dibentuk

(BSN), juga diundang perwakilan pemda.

UUPK antara lain adalah gambaran seperti

diseluruh kabupaten dan kota, tetapi saat

Selain itu, ada juga Ikatan Dokter Indonesia

di atas. Dokter sebagai tenaga profesional

ini baru terbentuk di 47 daerah, sementara

(IDI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia

berkenan

operasional sumber pendanaannya belum

(Aprindo), GAPMMI (Gabungan Pengusaha

usaha, tetapi mereka adalah pelaku usaha

diatur

demikian

Makanan dan Minuman), serta Gabungan

jasa profesional.

masih diperukan penataan organisasinya.

Pengusaha Jamu/GP Jamu. Adapun pakar

Eni mengatakan jasa profesional menurut

Sama halnya dengan BPKN yang

adalah mereka yang berkompeten mewakili

pakar hukum Prof. Johannes Gunawan,

fungsinya hanya sebagai advisory body,

LPKSM, Ketua Tim Koordinasi Bidang Jasa

ada dua, yakni Jasa Komersial seperti jasa

yang memberikan saran kepada pemerintah

(TKBJ), dan pakar klausula baku Prof. Dr.

transportasi, jasa parkir; dan Jasa Livehood

tentang perlindungan konsumen melalui

Bernadette MW. Kajian ini dipimpin oleh Prof.

(mencari nafkah) seperti dokter, pengacara,

rekomendasi-rekomendasinya.

Johannes Gunawan. u

diperlakukan

sebagai

pelaku

secara

jelas.

Dengan

Lembaga

APril 2011

#2 BPKN.indd 7

|7 4/14/11 7:51:10 PM

ISU AKTUAL

Kegiatan Sosialisasi Masih Sangat Kurang Kepala BPKN Suarhatini 'Tini' Hadad menyatakan, sosialisasi sudah dilakukan oleh Pertamina dan distributornya, tetapi frekuensinya dirasakan masih kurang banyak dan kurang lengkap, terlihat dari jumlah kecelakaan yang hampir setiap hari meningkat. Bahkan sebelum program ini dijalankan, BPKN telah mengingatkan tentang perlunya sosialisasi itu sampai ke wilayah-wilayah terpencil, di mana selama ini mereka kerap menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar kompor.

PENGAWASAN juga dilakukan di beberapa lokasi, namun hingga kini masih banyak produk-produk yang beredar ternyata berada di bawah standar yang dipersyaratkan. Sebagai gambaran, data yang dihimpun BPKN kondisi aksesoris dan tabung gas yang tidak memenuhi standar, di antaranya tabung gas 3 kg ada 7 persen; regulator 20 persen; kompor gas 50 persen; katup tabung 66 persen; serta selang 100 persen. Itulah sebabnya, dari Januari sampai Juni 2010, diperkirakan jumlah kasus kecelakaan akibat tabung gas dan asesorisnya mencapai 33 kasus; korban tewas 8 orang; dan korban luka-luka 44 orang. Karena itu, rapat tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi di antaranya, Pertamina agar melanjutkan kontrol kualitas Kesehatan (Menkes)pada dan SPBE, Badan termasuk Pengawas melanjutkan dan meningkatkan sosialiObat dan Makanan (BPOM), serta wakil sasi di antaranya melalui iklan, leaflet, konsumen yangtermasuk menggugatmempersiapkan mengenai hasil dan stiker,

penyuluh melalui kerjasama dengan instansi terkait. BPKN sendiri akan membuat pusat informasi terkait dengan penanganan kasus tabung LPG beserta asesorisnya, dan juga akan dilakukan tindakan korektif maupun preventif. Selain itu, BPKN akan meningkatkan koordinasi dalam rangka sosialisasi atau edukasi kepada para retailer (pengecer) dan pengguna, termasuk mengedukasi masyarakat dalam membeli kompor gas beserta peralatannya, agar memilih yang berlabel SNI. BPKN juga sedang melakukan kajian yang hasilnya akan dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi. Sebab, belajar dari pengalaman di Surabaya ternyata informasi mengenai gas LPG, termasuk cara penggunaan tabung yang baik, tidak sampai kepada mengenai retailer atau konsumen. Pengumuman hasil penelitian itu Hal itu terjadi karena distribusi manual kemudian ditindaklanjuti oleh sejumlah pihak cara penggunaan tabung gas LPG yang dengan Kementerian benar mendesak hanya terbatas padaKesehatan, tingkat BPOM dan IPB mengumumkan susu formula

Kasus Susu Formula Mengandung Enterobacter sakazakii

BPKN Siap Jadi Pihak Penengah

P

olemik mengenai hasil penelitian yang dilakukan peneliti dari Institut Pertanian

Bogor

(IPB)

tentang

adanya susu formula yang tercemar bakteri Enterobacter sakazakii, masih terus bergulir di masyarakat. Mengingat polemik ini bisa menimbulkan misinformasi

di

susu

formula

mengandung bakteri Enterobacter

Polemik

mengenai

sakazakii

yang tercemar tersebut. Namun, ketiga instansi tersebut

menolak dengan beberapa alasan

ini bermula ketika IPB mengungkapkan hasil

antara lain pertimbangan etika, penelitian

khususnya

penelitiannya pada Februari 2008 melalui

belum teruji pada manusia tetapi pada tikus,

Rektor Institut

website-nya. Dari hasil penelitian terhadap

dan belum ditemukan kasus bayi yang terinfeksi

Herry Suhardiyanto

sejumlah merek susu formula, diketahui

Enterobacter setelah mengkonsumsi susu.

masyarakat,

konsumen susu formula, Pertanian Bogor (IPB)

penelitian IPB tahun 2006.

beberapa waktu lalu menemui

Badan

sebanyak 22,73% susu formula dan makanan

Akhirnya kasus tersebut pun berlanjut ke

Perlindungan Konsumen (BPKN) dan meminta

bayi mengandung Enterobacter sakazakii.

ranah hukum pada Maret 2008, dimana BPOM,

lembaga ini mengklarifikasikan masalah susu

Bakteri ini berbahaya bagi organ tubuh karena

IPB dan Kemenkes digugat oleh konsumen.

formula mengandung bakteri tersebut.

dapat menimbulkan kerusakan pada pembuluh

Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan

darah, selaput otak, saraf tulang belakang, limpa,

penggugat pada Agustus 2008 agar pihak tergugat

dan usus bayi.

mengumumkan susu yang tercemar. Namun

“Rektor IPB telah datang ke BPKN. Intinya beliau meminta kita (BPKN) ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat masalah

Penelitian tersebut dilakukan selama 3 tahun

ketiga pihak tergugat mengajukan banding.

Enterobacter

terhadap 22 sampel susu yang mengandung

Pihak tergugat kembali kalah di Pengadilan

sakazakii. Dan kita siap membantu,” kata Kepala

bakteri Enterobacter sakazaii antara tahun 2003-

Tinggi DKI Jakarta, yang menguatkan putusan

BPKN Suarhatini Hadad.

2006. Penelitian dilakukan terhadap tikus yang

Pengadilan Negeri. BPPOM, IPB dan Kementerian

susu formula mengandung

Menurutnya, jika memang diminta, BPKN

diinfeksi Enterobacter. Hasilnya, tikus itu mengidap

Kesehatan mengajukan kasasi. Terakhir, pada 26

bersedia menjadi pihak ketiga yang netral

enteritis (peradangan saluran pencernaan), sepsis

April 2010, Mahkamah Agung memutuskan agar

dalam dalam perseteruan antara peneliti

(infeksi peredaran darah) dan meningitis (infeksi

ketiga pihak mengumumkan seluruh merk susu

(pihak IPB), pemerintah yang diwakili Menteri

pada lapisan urat saraf tulang belakang dan otak).

formula melalui media massa yang memuat

JULI 2010 48 | APril 2011

ISU AKTUAL informasi detil dan transparan. Hingga akhir

Pangan Impor yang Terkontaminasi Radio Aktif Harus Direekspor

Maret 2011, pihak IPB, BPOM dan Kemenkes belum merealisasikan putusan MA itu. Perhatian Masyarakat Ketua BPKN Suarhatini Hadad mengakui kasus susu formula tercemar bakteri telah begitu banyak mendapatkan perhatian masyarakat

Dalam

karena hal itu terkait dengan berbagai

konsumen di dalam negeri, pemerintah

kepentingan, baik kepentingan konsumen, kode

cq

etik penelitian maupun kepentingan produsen.

menetapkan seluruh produk pangan impor

rangka

Kementerian

melindungi

Perdagangan

telah

Terkait dengan kasus ini, dia mengakui

asal Jepang yang dikapalkan setelah peristiwa

kalau BPKN beberapa waktu lalu telah didatangi

gempa bumi dan tsunami 11 Maret 2011 dan

memberikan sosialisasi dan edukasi kepada

distributor. Itulah sebabnya, tidak semua pen terbukti mengandung kontaminasi radio aktif tabung gas elpiji 3 kg, termasuk h bagaimana membeli tabung yang ben melampaui ambang batas toleransi yang kondisi selang, regulator, dan katup ditetapkan harus direekspor ke negara asal. sering menggunakan ruangan tertut Keputusan tersebut diambil Kementerian keluar, sehingga kalau terjadi kebo Perdagangan setelah melakukan rapat kebakaran. Untuk masalah tabung, sering koordinasi Tim Pengawasan Barang Beredar ilegal. Apalagi untuk asesoris yan (TPPB) dengan instansi terkait Kementerian perdagangannya, regulator, katup, da Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan Badan Tenaga berbagai macam merek. Dengan dem pengawasan Kemendag, tetapi konsum Atom Nasional (BATAN) di kantor Kemendag, Jumat (25/3). dengan keterbatasan itu, maka sosialis Rapat koordinasi Tim TPPB itu, menyepakati pangan impor asal Jepang yang terdaftar Selama ini kecelakaan yang terj dan dikapalkan sebelum 11 Maret 2011 aman dikonsumsi karena Jakarta, tidak terkontaminasi karena di wilayah DKI Jaka berjalan satu setengah tahun. radio aktif. Namun untuk pangan yang terdaftar dan dikapalkan setelah 11 selama Maret 2011 ada upaya intensif wajib disertai Sertifikat Bebas Radioaktif yang dikeluarkan oleh otoritas kompeten di dari penyeleng kecelakaan rawan terjadi di sejuml negara asal. Jatim, dan Jabar, yang menjadi lokasi s Kewajiban Sertifikasi Bebas Radioaktif itu mengacu kepada Keputusan Menkes No.LPG. minyak tanah ke gas Tini mengatakan sebenarnya 00474/B/II/87 tentang Sertifikasi Kesehatan dan Bebas Radiasi untuk Makanan Impor yang pedagang, importir, dan produsen) di berlaku terhadap produk susu dan hasil produk susu, buah dan sayuran segar dan olahan, tidak memenuhi standar. Karena itu p ikan hasil laut segar dan olahan, daging dan produk daging, air mineral serta serealia mengembalikan produk tersebut kepa melalui SPBE, tetapi belum dijelas termasuk jagung dan barley. pengembaliannya, dan ketentuan tekn Apabila produk pangan yang masuk ke Indonesia tidak dilengkapi Sertifikat Bebas

masyarakat konsumen mengenai konsumsi

Radio Aktif maka akan dilakukan pengujian oleh lembaga yang memiliki otoritas di

susu formula yang baik. ”Kami

akan lebih

Indonesia, yaitu Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) guna mengetahui ada tidaknya

memfokuskan sosialisasi kepada konsumen

cemaran radiasi nuklir. ”Apabila hasil pengujian mengandung cemaran radiasi yang

tentang tata cara pengkonsumsian yang baik

melebihi ambang batas toleransi, maka produk tersebut harus direekspor ke negara asal,”

dan benar serta kriteria-kriteria bayi yang

demikian bunyi pernyataan Kementerian Perdagangan yang dirilis tanggal 25 Maret 2011.

oleh 20 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) se-Jawa Barat yang meminta penjelasan dan tindakan yang akan dilakukan BPKN terhadap kasus susu formula tercemar bakteri itu. Karena banyaknya desakan dari masyarakat dan LPKSM, ungkap Tini, BPKN siap menjadi pihak penengah dalam menangani kasus tersebut sehingga tidak bergulir menjadi isu yang meresahkan banyak pihak. Menurutnya,

BPKN

akan

bersikap

objektif terhadap kasus ini, namun tetap akan mengutamakan kepentingan konsumen, sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga ini. “ Yang terpenting adalah bagaimana agar konsumen tidak dirugikan dalam kasus ini,” paparnya. Salah satu bentuk upaya yang akan dilakukan BPKN terhadap kasus susu formula mengandung bakteri ini adalah dengan

dapat terserang bakteri ini. Demikian juga

Selanjutnya, Badan POM mewajibkan pangan olahan yang diimpor dari Jepang

dengan sosialisasi mengenai cara penularan,

dilengkapi Sertifikat Bebas Radiasi. Berdasarkan data Badan POM, sampai dengan tanggal

penanganan dan penyembuhan,” jelasnya.

25 Maret 2011 baru terdapat 4 bill of ladding (B/L) yang diajukan permohonan impornya

Selain itu, BPKN juga akan meminta

dan belum dilengkapi Sertifikat Bebas Radioaktif.

pendapat pakar yang kredibilitasnya cukup kuat,

KementerianKelautandanPerikananjugaakansegeramembuatregulasiyangsamauntuk

di bidang tata negara atau ahli hukum lainnya

produk hasil perikanan, sedangkan Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian

untuk ikut membantu menyelesaikan kasus

akan segera membuat regulasi untuk produk impor pangan segar asal tumbuhan (PSAT)

tersebut. u

dengan mewajibkan sertifikasi bebas cemaran radiasi oleh otoritas kompeten di Jepang. u APril 2011 | 9

$09
3 

 



            
 
 

  

 

  
      

     


 
 
       


 
 
    

 
  
 
  
 


 
,      
 
$  
  


 
 
                    

        

  

     


 

                                                  
 
 

   
  #
 

     " ! % 

               * 


 
 
 
 



*



      

 

 
 *             4          4      

 
 
 
 
  
 
  
 

         

  #

%                                  


  
 

    4                * 

 "

  



Peraturan Baru LPS Cashback Sebagai Bunga

P

Hak Nasabah Bank Harus Tetap Dipenuhi

eraturan baru Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menetapkan cashback sebagai bunga mendapat tanggapan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Menurut BPKN, LPS tidak memiliki alasan untuk menolak permintaan klaim penjaminan nasabah bank yang menyelenggarakan program cashback bagi nasabahnya sebelum diberlakukannya peraturan LPS No. 2/ PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan.

1 0 | APril 2011

Pasalnya, Peraturan yang mengatur cashback sebagai keuntungan tidak wajar nasabah yang tidak layak dibayar penjaminannya itu, baru berlaku 25 Nopember 2010. Hal itu ditegaskan oleh Ketua BPKN Suarhatini Hadad menyusul adanya pernyataan Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani terkait program pengembalian dana kepada nasabah (cashback) ini. Sebagaimana dilansir dalam beberapa surat kabar nasional, Firdaus mengumumkan

bahwa pengembalian dana (cashback) kepada nasabah termasuk ke dalam perhitungan suku bunga, sehingga jumlah tersebut dapat melebihi tingkat bunga maksimum yang ditetapkan LPS. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No.2/PLPS/2010 mengenai Program Penjaminan Simpanan Pasal 40 dan Pasal 42. Peraturan ini sekaligus mencabut Peraturan LPS No. l/PLPS/2006 yang telah diubah dengan PLPS No. 1/PLPS/2007 tentang Program Penjaminan Simpanan. 73&
,-/-

B

 

!  

 



$09
3



 


 dalam Pasal 4 UU No. 8 tahun  1999 Dalam Pasal 40 Peraturan      Konsumen,     tentang Perlindungan ini disebutkan bahwa :”klaim  
 
 

 bahwa konsumen memiliki hak penjaminan dinyatakan tidak layak  

 

    atas informasi yang benar, jelas, dan dibayar apabila berdasarkan hasil        

 



     jujur mengenai kondisi dan jaminan rekonsiliasi dan/atau verifikasi: (a)    

 
 barang dan/atau jasa.

 
 Data simpanan nasabah dimaksud        “Dengan penerbitan peraturan tidak tercatat pada bank; (b) 


 
 
 baru yang  

 
  
  mengatur bahwa Nasabah Penyimpan merupakan   
 


  cashback adalah bunga maka LPS pihak yang diuntungkan secara ,      mengakui bahwa berdasarkan tidak wajar; dan atau (c) Nasabah 
 
$  
  peraturan 
lama, Penyimpan merupakan pihak yang Andaikan konsumen mengetahui 

cashback  
 
   Dengan     perkataan menyebabkan keadaan bank menjadi bahwa cashback termasuk bunga, yang bukan bunga.             lain, peraturan yang baru berlaku tidak sehat.” jika dijumlahkan dengan bunga yang pada November 2010 tidak dapat Hal ini dipertegas dalam Pasal diterima menjadi lebih besar dari suku diberlakukan   

 terhadap program 42 yang menyebutkan bahwa : (1) bunga yang ditetapkan oleh LPS maka cashback yang telah berlangsung Nasabah Penyimpan dinyatakan konsumen akan menolak tawaran sejak tahun 2009”, tegas Tini Hadad. sebagai pihak yang diuntungkan cashback tersebut. Ketika ditanyakan mengenai secara tidak wajar sebagaimana kasus Bank IFI, Tini mejelaskan bahwa dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, antara lain apabila nasabah tersebut LPS) memberikan cashback kepada nasabah berdasarkan Pasal 50 Peraturan LPS No. 2/ memperoleh tingkat bunga melebihi secara resmi dan terbuka dalam rangka PLPS/2010 bagi Nasabah eks Bank IFI masih maksimum tingkat bunga yang dianggap menjaring nasabah (hal ini pernah diiklankan berlaku Peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 wajar yang ditetapkan oleh LPS; (2) Tingkat besar-besaran oleh bank Mutiara pada tanggal yang diubah dengan PLPS No. 1/PLPS/2007, bunga yang diperoleh nasabah sebagaimana 15 Pebruari 2010 di harian besar ibukota), dimana hak nasabah Bank IFI harus tetap dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian dan Bank Mutiara pada bulan Oktober 2009, dipenuhi, karena ketentuan baru LPS tersebut bank berupa uang yang diterima nasabah memberikan bunga kepada nasabah sebesar tidak berlaku surut. =2;! %      10,5%, namun A 


" !
 yang dicantumkan dalam Tini Hadad meminta, dalam pelaksanaanpenyimpan berkaitan dengan kegiatan 


 
      4  bilyet deposito hanya 7% (sesuai suku bunga nya, Perbankan harus memiliki komitmen untuk penghimpunan dana. (3) hadiah dari "
   
 
! 4      oleh LPS) sisanya 3,5 % menjalankan peraturan LPS ini, antara lain seperti program  
promosi" penghimpunan dana !
 
01
yang   yang diumumkan       A        kepada nasabah   secara tunai pada disebutkan dalam Pasal 3 huruf g, bahwa : sebadilakukan
 
 
 
 
bank melalui undian berhadiah diberikan 



       gai peserta penjaminan, setiap bank wajib meyang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang saat deposito jatuh tempo. !
677.
 
> 
67-7
    ,   ,   Selain itu, 1LPS2 selama -... ini juga tidak nempatkan pengumuman pada seluruh kantor berlaku tidak termasuk bunga.
 >  
sebagai   
!      mensosialisasikan secara intensif bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh Pada 

   
Peraturan LPS sebelumnya
" yaitu pernah    >   $     bahwa cashback termasuk nasabah penyimpan mengenai ; (1) maksimum Peraturan !
$  
 
 
LPS No. 1/LPS/2006 jo Peraturan kepada khalayak  



 
         komponen perhitungan bunga, tingkat bunga yang dianggap wajar yang diteLPS No. 
>
%  
" 
%   1/LPS/2007, tidak diatur tentang ke dalam  
 


 

nasabah/konsumen tidak aware tapkan LPS; dan (2) maksimum nilai simpanan cashback 
sebagai sebagaimana dapat 
bunga, '



sehingga   *         
 
  tentang hal ini.  4   *  yang dijamin oleh LPS. disimak bunyi pasal 38 ayat (1)
sbb. : “Nasabah 

 
 

        Andaikan konsumen mengetahui “Terkait dengan hal ini tentu LPS dan BI penyimpanan dinyatakan sebagai pihak yang " !

677?
 

"
 4        cashback termasuk bunga, yang jika harus melakukan pengawasan dan mem­ diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana        bahwa 
  


 
* 92>
Pasal  
<& %

dijumlahkan 

   dengan bunga   yang diterima berikan sanksi kepada bank, agar hak-hak dimaksud dalam 36
huruf b, antara 6770  



 
tercantum dalam bilyet nasabah atau konsumen terlindungi,” ujarnya. lain apabila nasabah tersebut memperoleh sebagaimana       0
 
 
(
 
   menjadi besar dari  suku bunga Agar konsumen tidak mengalami tingkat bunga melebihi tingkat bunga yang deposito  

 
 
 
   lebih    yang ditetapkan oleh  LPS maka konsumen dianggap 
 

 

 wajar yang ditetapkan oleh LPS.”     kerugian besar akibat pemberian cashback   

bersikap  
mendua, 
akan menolak  #  $   tawaran cashback tersebut ini oleh bank apabila suatu saat bank harus Selama ini LPS dinilai    
  #
 
    di satu sisi mengkategorikan cashback sebagai atau setidaknya memiliki pertimbangan lain dicabut ijinnya, BPKN meminta LPS dan BI 


* 
 
C          hal itu cukup berisiko. segera mengumumkan secara besar-besaran bunga, namun di sisi yang lain mengijinkan

     karena 
  
  
 
       

 

 
 
 Dengan demikian konsumen tidak atau melakukan edukasi kepada konsumen bank dalam penguasaannya yaitu bank ,  ,      


 
 
seperti  
  
hak-haknya diatur atas status cashback ini. u Mutiara (Bank Century yang diakuisisi oleh  memperoleh 
! C
 

" !
           

 






  
 

  

APril 2011 | 1 1

KILAS ISU AKTUAL

S

elama

Kegiatan Sosialisasi BPKN, Terdepan dalam Masih Sangat Kurang tahun

2010

BPKN

telah

melaksanakan sejumlah program dan

Kepala BPKN Suarhatini 'Tini' Hadad kegiatan dengan acuan utamanya menyatakan, sosialisasi sudah dilakukan adalah Rencana Strategis Kebijakan oleh Pertamina dan distributornya, tetapi Perlindungan Konsumen Indonesia frekuensinya dirasakan masih kurang Periode 2009 – 2012. Di bidang Penelitian banyak dan kurang lengkap, terlihat dari dan Pengembangan, BPKN juga telah jumlah kecelakaan yang hampir setiap hari merampungkan kajiansebelum dan analisis tentang meningkat. Bahkan program ini Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dijalankan, BPKN telah mengingatkandan Perhubungan Udara (Maskapai tentang perlunya sosialisasi ituPenerbangan). sampai ke Dalam rangka di mana meningkatkan wilayah-wilayah terpencil, selama ini mereka perlindungan kerap menggunakan minyakdan pengetahuan konsumen tanah sebagai bahan bakar kompor. memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen, BPKN telah mengembangkan informasi perlindungan konsumen secara online melalui website BPKN (www.bpkn. go.id) serta

menyelenggarakan sosialisasi

dan edukasi perlindungan konsumen kepada Konsumen

Muda

bekerjasama

dengan

Kementerian Pendidikan Nasional pada

Misi yang diemban BPKN adalah memperkuat landasan hukum dan kerangka kebijakan perlindungan konsumen nasional; memperkuat akses PENGAWASAN juga dilakukan di penyuluh melalui kerjasama dengan jalur penyelesaian konsumen; beberapa lokasi, namunsengketa hingga kiniperlindungan masih instansi terkait. dan memperluas banyak produk-produk yang beredar akses informasi perlindungan konsumen serta mengembangkan edukasi BPKN sendiri akan membuat pusat ternyata berada di bawah standar yang informasi terkait dengan penanganan dan informasi konsumen.

dipersyaratkan. Sebagai gambaran, data yang dihimpun BPKN kondisi aksesoris dan tabung gas yang tidak memenuhi standar, di antaranya tabung gas 3 kg ada 7 persen; regulator 20 persen; kompor gas 50 persen; katup tabung 66 persen; serta selang 100 persen. Itulah sebabnya, dari Januari sampai Juni 2010, diperkirakan jumlah kasus kecelakaan akibat tabung gas dan asesorisnya mencapai 33 kasus; korban tewas 8 orang; dan korban luka-luka 44 orang. Karena itu, rapat tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi di antaranya, Pertamina agar melanjutkan kontrol kualitas pada SPBE, termasuk melanjutkan dan meningkatkan sosialisasi di antaranya melalui iklan, leaflet, dan stiker, termasuk mempersiapkan

kasus tabung LPG beserta asesorisnya, dan juga akan dilakukan tindakan korektif maupun preventif. Selain itu, BPKN akan meningkatkan koordinasi dalam rangka sosialisasi atau edukasi kepada para retailer (pengecer) dan pengguna, termasuk mengedukasi masyarakat dalam membeli kompor gas beserta peralatannya, agar memilih yang berlabel SNI. BPKN juga sedang melakukan kajian yang hasilnya akan dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi. Sebab, belajar dari pengalaman di Surabaya ternyata informasi mengenai gas LPG, termasuk cara penggunaan tabung yang baik, tidak sampai kepada retailer atau konsumen. Hal itu terjadi karena distribusi manual cara penggunaan tabung gas LPG yang benar hanya terbatas pada tingkat

perayaan Hari Anak Nasional (HAN) 2010. Beberapa kegiatannya antara lain Festival Mewarnai Konsumen Cilik

pembiayaan konsumen (48 kasus) dari beberapa LPKSM seperti HLKI,

Tingkat TK/SD dan Lomba Menulis Konsumen Cerdas Tingkat SMP/SMA.

LPKSM Surabaya, dan LPKSM Bojonegoro. Pengaduan lainnya yang

BPKN juga mengadakan Safari Edukasi ke beberapa pusat

pernah ditangani BPKN antara lain tentang perumahan, penerbangan,

perbelanjaan dengan mengambil tema isu-isu aktual perlindungan konsumen serta mengadakan dialog interaktif di TV dan radio mengenai sejumlah isu aktual konsumen.

undian berhadiah, restoran/katering, serta MLM pangan. Dalam beberapa kasus BPKN juga menjadi saksi ahli, seperti dalam kasus pengisian gas elpiji yang tidak sesuai standar; pembuatan jamu

stakeholders

tradisional yang dapat membahayakan konsumen; keterlambatan dalam

terhadap perlindungan konsumen, BPKN juga telah menerbitkan

serah terima sewa menyewa kios yang oleh penyewa dilaporkan secara

dan mendistribusikan media publikasi, antara lain Profil BPKN, buku

pidana dan melanggar UUPK, pemantauan implementasi PPN 10%

saku Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

sesuai dengan ketentuan UU No. 42/2009 di 10 daerah terhadap rumah

Konsumen, Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang

makan, restoran dan kebutuhan pokok lainnya, pembelajaran tentang

Perlindungan Konsumen, Newsletter, dan leaflet “Tina Konsumen Cerdas”.

prosedur penanganan pengaduan di Consumer of Penang di Malaysia.

BPKN melayani dan menangani pengaduan dan kasus konsumen

Di bidang Kerjasama, BPKN juga telah menyelenggarakan

baik dari konsumen, pelaku usaha maupun LPKSM, seperti pengaduan

Pertemuan BPSK se-Jawa Barat dan LPKSM se-Kota Bandung. Tujuannya

12 LPKSM yang tergabung dalam Himpunan Lembaga Konsumen

mendorong tumbuhnya BPSK khususnya di wilayah Jawa Barat dan

Indonesia (HLKI) tentang penerapan Payment Point Online Bank oleh PT

mendorong kinerja LPKSM di daerah khususnya LPKSM Kota Bandung.

Dalam

rangka

meningkatkan

pemahaman

PLN yang dianggap merugikan konsumen.

Sejumlah forum juga diselenggarakan BPKN seperti Forum

BPKN juga menangani pengaduan 31 orang eks nasabah Bank IFI

Komunikasi LPKSM di Jogjakarta pada 28 – 30 Juli 2010; Forum Dialog

dengan 66 rekening deposito senilai Rp. 25.564.892.500 dan pengaduan

Trust Building dengan Penyedia Jasa Layanan Rumah Sakit (19/5/2010);

JULI 2010 1 42 | APril 2011

KILAS ISU AKTUAL

Melindungi Konsumen dan Forum Komunikasi

Permasalahan Penggunaan Tabung Gas LPG 3 Kg dan 12

BPKN

Kg. Maraknya kasus ledakan tabung gas 3 kg pada tahun 2010

Regional

(28/11/2010). BPKN

disikapi oleh BPKN dengan menyampaikan rekomendasi dalam Kepala BPKN Suarhatini 'Ti

juga

Surat kepada Menteri Perdagangan No. 105/BPKN/7/2010 tanggalsosialisasi sudah menyatakan,

12 Juli 2010, bahwa untuk tabung gas 3 kg dan oleh 12 kg beserta dan distributorn Pertamina frekuensinya perangkatnya secara tersendiri agar dikenai wajib label. BPKN juga dirasakan mas

m e n g a d a k a n kerjasama

dengan

kurang lengkap, te menyampaikan Surat No. 114/BPKN/8/2010 tanggal 2banyak Agustusdan 2010

lembaga perlindungan konsumen

di

jumlah kecelakaan tentang Penanganan Permasalahan Penggunaan Tabung Gas LPG yang hampir s

luar

meningkat. Bahkan sebelum pr 3 Kg kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

negeri seperti Malaysia, Thailand,

Australia,

4.

dijalankan, Rekomendasi BPKN kepada Gubernur DKI Jakarta dalam BPKN telah meng

tentang perlunya sosialisasi itu s wilayah-wilayah terpencil, di man 1999 tentang Perparkiran. Pelaku usaha kerap mencantumkan ini mereka kerap menggunaka klausula baku, yang cenderung melempar tanggungjawab di karcis tanah sebagai bahan baka

Surat No. 123/BPKN/8/2010 perihal Revisi Perda No. 5 Tahun

Taiwan, dan Mesir serta menandatangani Nota Kesepahaman dengan UII Jogjakarta dan Universitas Hasanuddin, Makassar

parkir antara lain: ”kehilangan barang menjadi tanggung jawab

untuk kerjasama edukasi perlindungan

konsumen”. Mencermati kasus tersebut, BPKN menyampaikan

konsumen di kalangan akademisi.

saran dan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta No. 123/

Selama

tahun

2010,

BPKN

BPKN/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010 mengenai Revisi Perda

menghasilkan rekomendasi

yang

no. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran. Dalam sebuah perkara

bertujuan untuk mencegah kerugian

di pengadilan Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa

konsumen. Kegiatan perlindungan

pengelola parkir wajib mengganti kendaraan yang hilang di area

konsumen

BPKN

parkir. Putusan tersebut menjadi yurisprudensi bagi kasus serupa.

informasi

kerugian

bertolak

dari

konsumen

5.

Rekomendasi BPKN tentang Strategi Kebijakan Edukasi

berdasarkan aspek K3L pada suatu

Konsumen Muda. BPKN merekomendasikan kepada Kementerian

produk yang menyangkut hajat

Pendidikan untuk menyusun dan menerapkan Sistem Edukasi

hidup orang banyak dan berdasarkan

Perlindungan Konsumen Muda kepada anak-anak usia sekolah

banyaknya

(tingkat PAUD, SMP, dan SMA) yang melibatkan pendamping

data

pengaduan

konsumen yang masuk. Rekomendasi tersebut adalah :

dalam bentuk kurikulum dan kegiatan ekstra kurikuler. Sebagai

1. Rekomendasi Permasalahan Nasabah Bank IFI dengan

contoh, anak diberikan kesempatan untuk berinteraksi secara

LPS kepada Presiden Republik Indonesia dan Kepala Eksekutif

langsung ke pasar dengan memilih produk yang aman dan sehat

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) melalui Surat No. 70 dan 71/

agar mereka menjadi cerdas dan kritis sebagai konsumen.

BPKN/5/2010. Berdasarkan hasil kajian BPKN tersebut, LPS harus

6. Rekomendasi BPKN tentang Air Minum Dalam Kemasan. Di

meninjau kembali keputusan “tidak layak bayar” sehingga nasabah

beberapa tempat penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK),

Bank IFI dapat memperoleh penjaminan penggantian.

BPKN menemukan produk AMDK yang masih mencantumkan

2. Rekomendasi Perihal Kebijakan PT. PLN tentang sistem

SNI wajib AMDK yang lama yaitu SNI 01-3553-1996. Seharusnya

Payment Point Online Bank (PPOB) kepada Direktur Utama PT.

produsen sudah mencantumkan SNI Wajib AMDK yang baru yakni

PLN dan Menteri Koordinator Perekonomian melalui Surat No. 73/

SNI 01-3553-2006 pada kemasan produk, dimana standar ini direvisi

BPKN/5/2010 tanggal 31 Mei 2010 sebagai tindaklanjut pengaduan

pada bagian persyaratan mutu AMDK yang meliputi dua kategori,

dari Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI).

yaitu:airmineraldanairdemineral.BPKNmerekomendasikankepada

Rekomendasi BPKN kepada Menteri Perdagangan dalam

Kementerian Perindustrian sebagai pembina teknis industri AMDK

Surat No. 105 dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan

untuk mengingatkan pelaku usaha agar segera mencantumkan

Rakyat dalam surat No. 114/BPKN/8/2010 tentang Penanganan

SNI 01-3553-2006 pada kemasan produk AMDK-nya. u

3.

2010| 1 3 4 JULI APril 2011

REKOMENDASI

Rekomendasi BPKN

Menebas Kebijakan yang Merugikan Konsumen SEJAK dewan pengurus BPKN pertama dibentuk, berbagai rekomendasi sudah dikeluarkan, yakni terkait kasus minyak tanah, pangan, Haji, listrik, PDAM, Kesehatan, Transportasi, Bahan Bakar Gas dan Bahan Transgenik. Namun, yang terpenting apakah rekomendasi tersebut ditindaklanjuti pemerintah? Alangkah sayangnya jika rekomendasi akhirnya cuma sekadar numpang lewat bila tidak ditanggapi oleh pemerintah. Ketua BPKN Suarhatini “Tini” Hadad mengakui tidak semua rekomendasi BPKN ditindaklanjuti pemerintah. Selama 3 tahun perjalanan pengurus BPKN sebelumnya, hanya beberapa rekomendasi yang diBerdasarkan hasil pencemaran tindaklanjuti seperti formalin pada BPKN, makanan, pendispengamatan tribusian bahan berbahaya dan pemainannetapan anak yang beredar standar mainan anak. Meskikeselamatan pemerintah cenderung membahayakan mengabaikan rekomendasi BPKN, dan kesehatan karena namun berdasarkan UU No. 8 Tahun bentuknya tajam, runcing, 1999, BPKN wajib memberi saran dan rekomendasi kepada pemetidak elastis, mudah tertelan, rintah sebagai basis untuk dan mudah patah. Selama meini konsumen anak sangat

Rekomendasi adalah senjata tajam Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Lewat rekomendasi, BPKN mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

nyusun kebijakan perlindungan konsumen. Tahun ini, BPKN sudah mengeluarkan dua rekomendasi terhadap Presiden yang juga ditujukan kepada menteri dan lembaga terkait. Rekomendasi pertama terkait kasus sistem pembayaran listrik melalui Payment Point Online Bank (PPOB). Rekomendasi juga dialamatkan kepada Wakil Presiden, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perdagangan dan PT PLN. Kedua kasus Bank IFI dengan eks nasabahnya yang rekomendasinya ditujukan kepada Wakil Presiden, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Gubernur BI, Kepala Eksekutif Lembaga Pejaminan Simpanan (LPS). Menurut Tini Hadad, kedua kasus ini masuk ke meja BPKN berdasarkan laporan masyarakat yang ditanggapi serius BPKN. Terkait kasus sistem pembayaran listrik melalui Payment Point Online Bank (PPOB), BPKN menerima pengaduan dari Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI). Pembayar listrik mengadu karena konsumen dibebani hidup, hak sebagai untuk berkembang hak biaya untuk setiap pembapartisipasi dan hak perlindungan. yaran listrik melalui sistem Karena PPOB itu, BPKN denganpada nilai tanggal bervariasi antara Rp 1.600 Rp 5.000. 23 Desember 2010 kemudian Bank langsung membebani ke mengeluarkan rekomendasi melalui rekening tagihan konsumen PLN tidakkepada pernah surat No. padahal 192/BPKN/12/2010 meminta persetujuan konMenteri Perindustrian selaku pembina sumen mengenai pembayaran teknis industri agar PPOB segeraPLN. dapat dengan sistem BPKN memberlakukanDariSNIpenelusuran mainan anak menunjukkan sistem PPOB PLN secara wajib. merupakan hasil perjanjian Surat antara rekomendasi tersebut PT PLN dengan pihak ketiga (Bank) dengan membeditembuskan juga kepada Menteri bankan akibat perjanjian tersePerdagangan, Ketua Komite but berupa biaya Akreditasi administrasi Nasional kepada dan konsumen. Asosiasi Perusahaan Pembebanan biaya admiMainan Indonesia (APMI). u nistrasi tersebut tidak pernah diperjanjikan kepada konsumen

Produk Mainan Anak Harus Memiliki Standar Peredaran anak-anak keselamatan

produk yang dan

terbendung.

mainan

membahayakan kesehatan

Produk

tidak

tersebut

bebas beredar dimana-mana tanpa ada

pengawasan

memadai

dari

pemerintah. Badan Nasional

Perlindungan (BPKN)

telah

Konsumen mengamati

peredaran produk mainan anak-anak

rentan dan belum memiliki

yang tidak berstandar dan sangat

pemahaman memadai dalam

merugikan konsumen, khususnya anak.

memilih mainan. Dalam kurun waktu

terhadap

tertentu, hanya tiga bulan mencuat

produk mainan anak-anak yang tidak

kasus yang disebabkan oleh mainan

berstandar sudah sangat lama. BPKN

pistol-pistolan dan berakibat cideranya

pernah

kepada

anak-anak, seperti kasus yang terjadi di

mengenai

Padang yang menciderai 20 orang anak

Perhatian

Menteri

BPKN

merekomendasikan Perindustrian

dimana 8 orang terancam kebutaan.

Urgensi Penyusunan SNI Wajib Mainan

BPKN menilai anak merupakan

Anak melalui surat No, 55/BPKN/8/2007

generasi muda dan aset bangsa perlu

pada 20 Agustus 2007. Kemudian

BPKN

mendapat perlindungan dari aspek

melakukan

audiensi dengan Menteri Perindustrian

keamanan,

pada 7 April 2010 di Kementerian

dan lingkungan. Hal itu sejalan dengan

Perindustrian. Pada saat itu, dijanjikan

konvensi PBB yang menekankan bahwa

1 4 | APril 2011

keselamatan

anak memiliki 4 hak dasar yang harus

penerapan SNI Wajib akhir Desember /top-b 2010.

kesehatan,

logge

r-pos t.

pot.c dipenuhi, yakni hak atas kelangsungan om

blogs

JULI 2010

9

REKOMENDASI

BPKN: Banyak Praktek Pelanggaran UU No. 42/2009

U

ndang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Rekomendasi adalah se tajam Badan Perlindu Konsumen Nasional (BPKN). L rekomendasi, BPKN meng kebijakan pemerintah yang sesuai dengan UU No. 8 T 1999 tentang Perlindu Kons

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah mendapat

sorotan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Substansi UU dinilai tidak jelas dan bermasalah dalam penerapannya. Perubahan UU tersebut tujuannya adalah meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi rakyat, menyederhanakan sistem PPN dan mengurangi distorsi serta peningkatan kegiatan ekonomi. Namun, kenyataannya ditemukan berbagai permasalahan dan penyimpangan yang dilakukan pengusaha sehingga merugikan rakyat banyak. Berdasarkan UU tersebut khususnya Pasal 4A Ayat 2, barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok a) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil

menyebutkan daging apa saja sehingga daging ikan tidak termasuk

langsung dari sumbernya; b) barang kebutuhan pokok yang sangat

yang dibebaskan. Dalam prakteknya pengusaha yang menjual ikan asin

dibutuhkan rakyat banyak; c) makanan dan minuman yang disajikan

dikenakan PPN10%, padahal konsumen ikan asin adalah rakyat kecil.

di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi

Mengingat kerugian konsumen akibat pengenaan PPN yang

makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun

kerap menimbulkan masalah, BPKN mengeluarkan rekomendasi

tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha

dalam surat No. 193/BPKN/12/2010 kepada Menteri Keuangan.

jasa boga atau katering; d) uang, emas batangan dan surat berharga.

Dalam rekomendasi itu, Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal

Namun, BPKN dalam pengamatan di lapangan menemukan

Pajak diminta : (1) menyusun petunjuk teknis dengan definisi yang jelas

banyak praktek pelanggaran UU No. 42 tahun 2009. Pelanggaran itu

dan tidak menimbulkan multi tafsir tentang barang kebutuhan pokok

adalah, pengusaha mengenakan PPN 10% pada barang kebutuhan

yang sangat dibutuhkan rakyat. Selain itu, BPKN menilai perlunya

pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Pengusaha menempatkan

keberpihakan kepada rakyat kecil sehingga tujuan penyempurnaan

barang tidak kena PPN pada kemasan barang kena PPN. Pengusaha

UU tentang PPN/PPnBM meningkatkan kepastian hukum dan keadilan

mengenakan PPN namun tidak mencantumkan dalam bukti

bagi pengenaan PPN serta mengurangi distorsi dan peningkatan

pembelian. Ada juga pengusaha yang masih mencantumkan PPN

kegiatan ekonomi dapat tercapai.

10%, namun yang dimaksud adalah pajak pembangunan seperti

(2) Melakukan pengawasan dan pemantauan lapangan atas pelaksanaan

pajak restoran. BPKN memperkirakan hal tersebut terjadi karena faktor

pengenaan PPN pada barang kebutuhan pokok, makanan dan minuman

kesengajaan dari pengusaha.

seperti yang diatur dalam UU No. 42 tahun 2009 serta memberi sanksi

BPKN juga menilai timbulnya masalah itu karena ada ketidakjelasan

kepada pengusaha yang melanggar sesuai ketentuan yang berlaku.

dalam klausula pengaturan dalam UU No. 42 Tahun 2009. Misalnya,

(3) Perlu disusun pedoman pembuatan format kuitansi/struk

disebutkan bahwa daging termasuk barang yang sangat dibutuhkan

pembayaran yang baku yang memberikan informasi yang jelas tentang

oleh rakyat banyak sehingga tidak dikenakan PPN 10%. Namun

pengenaan PPN pada barang-barang kebutuhan rakyat banyak.

pendefinisian daging sangat membingungkan. Dalam penjelasan

(4) Pemerintah daerah melakukan sosialisasi lebih gencar atas kewajiban

disebutkan daging yang dimaksud adalah

pengusaha

untuk

mengenakan

pajak

daging segar tanpa diolah, tetapi melalui

pembangunan pada hotel dan restoran, dan

proses disembelih dan seterusnya.

melakukan pengawasan dalam pelaksanaan

UU tersebut juga dinilai kurang

pengenaan pajak, guna pengamanan PAD

berpihak pada rakyat kecil, misalnya

yang diterima dan pelaksanaan program

daging dibebaskan dari PPN namun tidak

pembangunan daerah. u APril 2011 | 1 5

REKOMENDASI

Rekomendasi BPKN

Hasil Penelitian BPKN

Menebas Pelayanan Rumah Sakit Kebijakan yang Merugikan Konsumen belum Optimal

R

SEJAK dewan pengurus BPKN nyusun kebijakan perlindungan pertama dibentuk, berbagai konsumen. rekomendasi sudah dikeluarkan, Tahun ini, BPKN sudah mesebuah lembaga penting yakni terkait kasus minyak tanah, ngeluarkan dua rekomendasi terhadi bidang kesehatan. Rekomendasi adalah senjata pangan, Haji, listrik, PDAM, Kesedap Presiden yang juga ditujukan Keberadaan rumah tajamsakit Badanamat Perlindungan hatan, Transportasi, Bahan Bakar kepada menteri dan lembaga terGas dan Bahan Transgenik. dibutuhkan masyarakat guna kait. Rekomendasi pertama terkait Konsumen Nasional (BPKN). Lewat Namun, yang terpenting apakasus sistem pembayaran listrik mengatasi rekomendasi, masalah-masalah yang BPKN mengkritisi Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, belum kah rekomendasi tersebut ditindakmelalui Payment Point Online Bank menyangkut kesehatan. kebijakan pemerintah yang tidak sepenuhnya oleh sebagian besar rumah lanjuti pemerintah? Alangkah sa- dipatuhi (PPOB). Rekomendasi jugasakit. dialaBerdasarkan fungsinya, sesuai dengan rumah UU No. 8 Tahun yangnya jika rekomendasi akhirnya matkan kepada Wakil Presiden, Hasil kajian tersebut kemudian dibahas BPKN cuma sekadar numpang lewat Menteridan Negara Badan sakit adalah suatu organisasi 1999 tentangyang Perlindungan dalambila sebuah workshop telaahan lebihUsaha lanjut, Milik yang tidak ditanggapi oleh pemerintah. Negara (BUMN), Menteri Energi dan menyelenggarakan pelayananKonsumen. memunculkan dua permasalahan di bidang pelayanan Ketua BPKN Suarhatini “Tini” Sumber Daya Mineral, Menteri kesehatan, asuhan keperawatan rumah sakit sebagai berikut: Hadad mengakui tidak semua rekoPerdagangan dan PT PLN. mendasi BPKN ditindaklanjuti peKedua kasus IFIdidengan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang Pertama, hubungan pasien dengan dokter yangBank praktek rumah 3 tahun perjalaneks nasabahnya yang rekomendadiderita oleh pasien melalui tenaga medis profesional yangmerintah. terorganisirSelama sakit. Sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 tentang an pengurus BPKN sebelumnya, hasinya ditujukan kepada Wakil Preserta sarana kedokteran yang permanen. Sakit bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum nya beberapa Rumah rekomendasi yang disiden, Menko Perekonomian, MenNamun dalam menjalankan fungsinya di atas, tidak sedikit muncul terhadap tindaklanjuti seperti semua pencemaran teri Keuangan, Menteri Perdagangkerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan formalin makanan, pendisan, Gubernur BI, Kepala Eksekutif keluhan terhadap pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai denganpadatenaga kesehatan di rumah sakit. Namun kenyataannya, seringkali tribusian bahan berbahaya dan peLembaga Pejaminan Simpanan prosedur yang berlaku sehingga merugikan masyarakat konsumen selaku hubungan dokter dengan pasien masih menimbulkan kemelut yang netapan standar mainan anak. (LPS). pengguna jasa rumah sakit. merugikan kepentingan konsumen.Tini Hadad, kedua Meski pemerintah cenderungpasien sebagaiMenurut mengabaikan rekomendasi BPKN, Menterikasus ini No. masuk ke meja BPKN Karena banyaknya keluhan terhadap pelayanan rumah sakit yang Kedua, Keputusan Kesehatan 129/Menkes/SK/II/2008 namun berdasarkan UU No. 8 Tahun berdasarkan laporan masyarakat terkait dengan kepentingan konsumen, Badan Perlindungan Konsumen tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit belum diharmonisasikan 1999, BPKN wajib memberi saran yang ditanggapi serius BPKN. Nasional (BPKN) telah melakukan kajian terhadap pelayanan yang dengankepada ketentuan Undang Undang No.25 tahun 2009 Pelayanan dan rekomendasi pemeTerkait kasustentang sistem pemdiberikan rumah sakit kepada konsumennya. rintahPublik. sebagai basis untuk bayaran listrik melalui Payment m ekajian Online Bank (PPOB), BPKNBPKN meKajian dilakukan di wilayah Jabotabek selama tahun 2010 dengan Berdasarkan hasil danPoint workshop serta telaahan tersebut, nerima pengaduan dari Himresponden terdiri atas pasien dan manajemen rumah sakit. Dari kajian itu, telah memberikan saran dan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan punan Lembaga Konsumen BPKN menemukan sejumlah fakta. sebagai berikut: Indonesia (HLKI). Pembayar listrik mengadu karena Dalam kajiannya, BPKN menemukan bukti bahwa Standar Pelayanan BPKN merekomendasikan Kementerian Kesehatan perlu menerapkan konsumen dibebani Minimal (SPM) yang dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.129/ SPM yang wajib dipedomani oleh seluruhsebagai rumah sakit secara nasional. BPKN biaya untuk setiap pembaMenkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, juga menyarankan Kementerian Kesehatan mengharmonisasikan yaranuntuk listrik melalui sistem pada hakekatnya adalah jenis pelayanan dasar rumah sakit yang wajib SPM rumah sakit dengan Undang Undang PPOB No. dengan nilai bervariasi 25 tahun 2009 tentang antara Rp 1.600 Rp 5.000. dilaksanakan oleh semua rumah sakit daerah (RSUD) di kabupaten/kota. Pelayanan Publik. Bank langsung membebani ke Pada kenyataannya indikator SPM itu juga diterapkan oleh rumah sakit Selain itu, Kementerian Kesehatan juga direkomendasikan untuk rekening tagihan konsumen swasta dan khusus yang menjadi sampel penelitian BPKN. mempertegas pelaksanaan akreditasipadahal rumah sakit sebagaimana diatur PLN tidak pernah meminta konBPKN juga menemukan fakta bahwa pelaksanaan 11 jenis pelayanan dalam pasal 40 UU No.44 tahun 2009 tentang persetujuan Rumah Sakit dengan sumen mengenai pembayaran yang terkait langsung dengan hak pasien sebagai konsumen sebagaimana mewajibkan seriap rumah sakit mencantumkan tingkat akreditasi yang dengan sistem PPOB PLN. dimaksud dalam Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen, dimilikinya sebagai label dari rumah sakit yang penelusuran bersangkutan, sejalan Dari BPKN untuk rumah sakit swasta dan khusus sebagian besar telah dilaksanakan dengan Pasal 4 butir c dan Pasal 7 butir menunjukkan sistem PPOB PLN b Undang Undang Perlindungan merupakan hasil perjanjian dengan baik. Namun, beberapa rumah sakit daerah (RSUD) belum mampu Konsumen. antara PT PLN dengan pihak sepenuhnya memenuhi 11 jenis pelayanan tersebut. Dalam kaitan hubungan pasien dan dokter berpraktek di ketiga (Bank) yang dengan membeSelain itu, kajian tersebut juga menemukan bahwa dari 15 rumah rumah sakit, BPKN merekomendasikan perlunya itu diatur melalui bankan akibathalperjanjian tersebutmempertegas berupa biaya administrasi sakit yang menjadi sampel penelitian BPKN, belum ada yang terakreditasi. Peraturan Menteri Kesehatan yang bahwa tanggung kepada konsumen. Sebagian baru dalam proses pengajuan akreditasi. Hal ini menunjukkan /top-b jawab akhir terhadap pasien sebagai konsumen berada pada rumah logge r-pos Pembebanan biaya admit.blog spot. com dalam Undang penerapan ketentuan mengenai akreditasi yang diatur sakit sebagai pelaku usaha. u nistrasi tersebut tidak pernah diperjanjikan kepada konsumen umah

1 6 | APril 2011

sakit

merupakan

JULI 2010

9

MITRA BPKN

Penyelesaian HKN Dorong Konsumen Harus Adil da

Menyadari Hak-haknya

R

Rencana dan gagasan BPKN untuk

itu tidak hanya sebagai acara seremonial yang

menetapkan Hari Konsumen Nasional

hanya dinikmati oleh orang tertentu. ”Tetapi

(HKN) ditanggapi secara positif oleh

masyarakat perlu tahu apa makna sebenarnya

kalangan pegiat perlindungan konsumen dan

yang diperjuangkan oleh organisasi konsumen.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya

Apalagi kalau yang mencanangkan adalah

Masyarakat (LPKSM) di tanah air. Salah

organisasi seperti BPKN,” tuturnya.

satu LPKSM ibukota, Yayasan Perlindungan

Misalnya, lanjut Kunto, BPKN bersama

Konsumen Nusantara (YPKN) menyambut

Kementerian Perdagangan memfasilitasi para

baik gagasan itu sebagai langkah yang sangat

pedagang besar maupun industri besar dalam

baik untuk meningkatkan upaya perlindungan

setahun sekali menjual barangnya dengan

konsumen di Indonesia.

harga distributor. Barang atau produk tersebut yang

dijual kepada konsumen selama seminggu saja,

berlokasi di wilayah Jakarta Timur, Ketua

Ketika

ditemui

di

kantornya

tetapi diadakan di beberapa tempat atau lokasi

UmumYPKN, Kunto Purwadi mengemukakan

secara serempak di ibukota kabupaten atau

berbagai pandangannya mengenai gagasan

ibukota provinsi.

penetapan HKN.

”Itu kemauan kami kalau HKN ingin

”Gagasan penetapan Hari Konsumen

dicanangkan. Kalau dicanangkan hanya untuk

Nasional, saya nilai sangat baik, karena melalui

ditulis saja, masyarakat sebenarnya

kegiatan tersebut semua masyarakat akan tahu

tahu apa saja yang dinamakan konsumen, dan

bahwa konsumen itu sudah dilindungi semua

Hari Konsumen itu harus memiliki makna agar

hak-haknya oleh UU Perlindungan Konsumen,”

dari kegiatan itu ada satu pelaksanaan yang

tutur Kunto kepada Newsletter BPKN di

mengikat masyarakat,” kata Kunto.

kantornya.

sudah

Dengan demikan, tambahnya, konsumen

Menurut Kunto, YPKN bahkan pernah

akan tahu bahwa ada organisasi yang namanya

berencana untuk mencanangkan HKN dengan

BPKN. Di satu sisi pemerintah akan melindungi

mengadakan peringatan HKN di Gelora

konsumen melalui UU yang ada. Di sisi yang lain

Bung Karno, Senayan tanggal 21 April 2008.

diselenggarakannya bazaar menjadi “semacam

”Namun tidak tahu bagaimana pemerintah

promosi” bagi perusahaan atau produsen

menanggapinya, karena izin dari pemerintah tidak keluar sehingga akhirnya acara tersebut tidak jadi digelar,” papar Kunto yang kini aktif dalam kegiatan perlindungan konsumen agar konsumen tidak dirugikan hak-haknya. Kunto menilai sebaiknya peringatan HKN tidak hanya sekedar acara seremonial yang tidak memberikan manfaat bagi kalangan konsumen, melainkan harus berupa kegiatan atau event yang dapat memberikan manfaat bagi konsumen. Pimpinan YPKN yang sejak tahun 2006 sering menjadi saksi ahli dalam sejumlah kasus sengketa konsumen

ini

menuturkan

harapannya agar HKN

SENGKETA pembiayaan a konsumen danyang pelaku usaha yang besar. ”Jadi maknanya bukan seremonial silitasidipengurus Lembaga Perlind sifatnya diadakan di satu gedung ibukota ini. Konsumen Swadaya Masya Itulah perencananaan yang(LPKSM) pernah saya susun tidak diseles seharusnya pada tahun 2008,” ungkap dengan Kunto. mengedepankan hukum p mengingat Kalau kegiatan HKN itu sukses,hubungan maka hukum anta laku usaha dengan konsumen se dapat diadakan lagi pada tahun-tahun nya merupakan hubungan per berikutnya secara serempak di seluruh sengketa kota Penyelesaian konsumen dilakukan dengan besar ibukota provinsi dan dibuka oleh pendekatan h pidana justru akan bersifat k pemimpin negara. Dengan demikian seluruh produktif terhadap upaya perlind anggota masyarakat dapat menyaksikannya konsumen itu sendiri. melalui televisi. ”Yang terpenting kegiatan Demikian salah satu benan rah dari workshop tersebut tidak hanya bersifat seremonial bertema “Pen saian Permasalahan Pembiayaan yang hanya membuang-buang uang rakyat, sumen” yang diselenggarakan melainkan harus ada manfaat langsung yang Perlindungan Konsumen Nasiona KN) di konsumen,” Jakarta belum lama ini. dirasakan masyarakat sebagai shop tersebut digelar sehub tegas Kunto. dengan hasil pantauan BPKN bahw Mengenai waktu peringatan HKN, Kuntoyang masuk s 38 pengaduan menyarankan agar mengacu kepada tanggal Nopember 2008 sampai Januari 27 pengaduan atau 71% sebanyakKonsumen disahkannya UU Perlindungan taranya merupakan pengaduan No. 8 tahun 1999, yaitu pada tanggal 20 biayaan konsumen. April tahun 1999. Dasar pemikirannya perlu Workshop dipandu oleh mode E. diundangkannya Shobirin (anggota BPKN), d disesuaikan dengan saat menampilkan narasumber Prof UUPK pada bulan April. Rosa Agustina, SH (Guru Besar H ”Dulu, ketika saya rencanakan Perdata peringatan Fakultas Hukum Unive HKN tahun 2008, saya buatIndonesia) tanggal 20dan atauDrs. 21 Firman Turma E, waktu SH, MH (Himpunan Lem April. Namun karena LPKSM itu tidak Konsumen Indonesia, HLKI). dianggap, maka peringatan tersebut tidak jadi, Sementara itu, hasil kajian padahal saya sudah adatorat perjanjian dengan Perlindungan Konsumen menterian Perdagangan RI tahun pihak GBK Senayan. Pertimbangan lainnya, juga menunjukkan lemahnya pada bulan April biasanya musim hujan sudah konsumen dalam hubungan k berhenti. Hal ini sangat penting karena adanya dataan antara pelaku usaha d konsumen. Hal serupa juga t kegiatan bazaar secara serentak di seluruh Indonesia,” kata Kunto. dalam kasus-kasus yang dita LPKSM seperti Yayasan Lembaga Dengan demikian, peringatan HKN sumen Indonesia (YLKI, 2007) dan akan menjadi saat-saat yang ditunggu olehKonsumen Indo punan Lembaga (HLKI, 2009). konsumen. Sebaliknya, bagi produsen kegiatan Karena itu, BPKN menilai p tersebut seperti semacam ucapan terima kasih lesaian kasus pembiayaan konsum kepada konsumen, karenaperlu berkat konsumen ditindaklanjuti dalam ker kebijakan perlindungan kons usaha mereka menjadi maju dan barangnya sesuai dibeli oleh para konsumen. ”Jadi,dengan kegiatan tugas BPKN diamanatkan Undang-undang No tersebut sifatnya saling Tahunmengisi 1999 dan tentang Perlindu mencapaiKonsumen. posisi keseimbangan Yusuf Shofie, anggota K antara produsen dan Pengaduan dan Penanganan Kasus konsumen.” u mengatakan, penegakan Un JULI 2010 12 APril 2011 | 1 7

opini ISU AKTUAL

Kegiatan Sosialisasi Marius Widjajarta Masihdan SangatPelaku Kurang Konsumen Usaha Harus Setara

Kepala BPKN Suarhatini 'Tini' Hadad menyatakan, sosialisasi sudah dilakukan oleh Pertamina dan distributornya, tetapi frekuensinya dirasakan masih kurang banyak dan kurang lengkap, terlihat dari jumlah kecelakaan yang hampir setiap hari meningkat. Bahkan sebelum program ini dijalankan, BPKN telah mengingatkan tentang perlunya sosialisasi itu sampai ke wilayah-wilayah terpencil, di mana selama ini mereka kerap menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar kompor.

PENGAWASAN juga dilakukan di beberapa lokasi, namun hingga kini masih banyak produk-produk yang beredar ternyata berada di bawah standar yang dipersyaratkan. Sebagai gambaran, data yang dihimpun BPKN kondisi aksesoris dan tabung gas yang tidak memenuhi standar, di antaranya tabung gas 3 kg ada 7 persen; regulator 20 persen; kompor gas 50 persen; katup tabung 66 persen; serta selang 100 persen. Itulah sebabnya, dari Januari sampai Juni 2010, diperkirakan jumlah kasus kecelakaan akibat tabung gas dan asesorisnya mencapai 33 kasus; korban tewas 8 orang; dan korban luka-luka 44 orang. Karena itu, rapat tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi di antaranya, Pertamina agar melanjutkan kontrol kualitas pada SPBE, termasuk melanjutkan dan meningkatkan sosialisasi di antaranya melalui iklan, leaflet, dan stiker, termasuk mempersiapkan

penyuluh melalui kerjasama dengan instansi terkait. BPKN sendiri akan membuat pusat informasi terkait dengan penanganan enyebut Marius Widjajarta kasus tabung LPG nama beserta asesorisnya, dan juga akan dilakukan sudah pasti tindakan identik korektif dengan maupun preventif. Selain itu, BPKN perjuangan menegakkan akan hakmeningkatkan koordinasi dalam rangka hak konsumen kesehatan. Puluhan tahun sosialisasi atau edukasi kepada para berkecimpung dalam kegiatan ini, Marius retailer (pengecer) dan pengguna, termasuk mengedukasi masyarakat dalam menilai banyak hak konsumen masih membeli kompor gas beserta peralatanterabaikan. nya, agar memilih yang berlabel SNI. Dokter yangsedang sehari-hari berpraktek BPKN juga melakukan kajian hasilnya akan dikeluarkan dalam diyang Rumah Sakit Carolus ini sangat prihatin bentuk rekomendasi. Sebab, belajar dari terhadap posisi konsumen kesehatan pengalaman di Surabaya ternyata diinformasi Indonesia. Konsumen tidak termasuk berdaya mengenai gas LPG, menghadapi produsen obat, lembaga cara penggunaan tabung yang baik, tidak sampai kepada atauatau konsumen. kesehatan seperti retailer rumah sakit dokter. Hal itu terjadi karena distribusi manual “Kesehatan masyarakat di Indonesia cara penggunaan tabung gas LPG yang masih rentan. Kondisipada ini menuntut benarsangat hanya terbatas tingkat

M

kepedulian

yang

sangat

serius

dari

pemerintah,” kata Marius. Marius

mulai

persoalan

bergulat

konsumen

Lembaga

di

Konsumen

dengan Yayasan Indonesia

(YLKI). Ibunyalah yang juga salah satu pendiri YLKI mengajak Marius bergabung begitu ia lulus sebagai dokter. Keterlibatan ini mampu membuatnya

menyadari

ketidakberdayaan konsumen di Indonesia. Setelah 16 tahun di YLKI,

Marius

mendirikan

Yayasan

Pemberdayaan Kesehatan menegaskan

kemudian Konsumen

Indonesia. lembaga

Dia yang

dibidaninya adalah lembaga mandiri, independen dan tidak menerima dana asing. “Saya tidak ingin disebut menjual JULI 2010 1 48 | APril 2011

opini ISU AKTUAL

negara atau alat untuk merusak

yang

negara. Karena itu saya tidak mau

dibuatnya 5 PP ternyata

menerima dana asing, meski

sampai

banyak lembaga donor asing

juga tercapai. “UU itu tidak

yang menawarkan bantuan,”

bisa operasional tanpa PP.

tegas Marius.

UU dan PP harus lengkap,”

Melalui dibentuk

lembaga

bersama

Kepala BPKN Suarhatini '

pelayanan minimal rumah dan distributo olehdiPertamina dirasakan m sakit saja tidak ada. frekuensinya Selama

pengaduan sudah

belum

Dia menunjuk, standar sosialisasi suda menyatakan,

beberapa

banyak dan persoalan penyusunan PPkurang lengkap,

konsumen. Hingga Juni 2009, Yayasan

sekarang

tegasnya.

yang

rekannya itu, Marius banyak menangani

mengamanatkan

kecelakaan yang hampir terkatung-katungjumlah program

menerima

528 pengaduan. Belakangan,

meningkat. pelayanan kesehatan tidak Bahkan sebelum

dikemukakannya

berjalan maksimal.

pengaduan

cenderung semakin meningkat. Hal itu menunjukkan konsumen yang mulai menyadari hak-hak konsumennya.

Pengaduan

didominasi kasus pelayanan dokter, disamping itu asuransi, pelayanan rumah sakit dan obat. Kesungguhannya membela hak konsumen tidak jarang

membuatnya

berhadapan

dengan

harus rekan

sesama dokter. Namun, hal itu

Salah satu yang diusulkannya Adalah dijadikannya obat sebagai salah satu bahan pokok. Sebab, obat sama pentingnya dengan sembilan kebutuhan pokok lainnya. Harga obat tidak bisa dilepas pada pasar, jika tidak akan lepas kendali.

dijalankan, BPKN telah me tentang perlunya sosialisasi itu Salah satu juga yang wilayah-wilayah terpencil, di m diusulkannya adalah ini mereka kerap mengguna dijadikannya obat sebagai tanah sebagai bahan bak

salah satu bahan pokok. Sebab, obat sama pentingnya dengan sembilan kebutuhan pokok lainnya yang semuanya adalah pangan. Harga obat tidak bisa dilepas pada pasar, jika tidak akan lepas kendali. Dia

menuturkan

ada

tiga jenis obat beredar di pasaran, yaitu obat generik

tidak membuatnya surut. “Saya

yang harganya diatur oleh

pernah tiga kali diadili di majelis

pemerintah, obat paten yang

etik kedokteran karena membela

kendalinya ada di produsen.

konsumen,” tuturnya.

Obat paten hanya sekitar 7% –

Marius menegaskan posisi

8% dari total obat yang beredar

konsumen dan pelaku usaha

di pasaran. Saat ini yang

adalah

Konsumen

dikhawatirkannya adalah obat

disebutnya juga bukan raja,

generik bermerek. Perbedaan

yang hanya tahu hak-haknya

harganya melambung hingga

dipenuhi. Jika konsumen dan

200 kali dari harga generik.

pelaku usaha sejajar, kedua

“Obat

setara.

Ditegaskannya, di bidang kesehatan pemerintah belum

bermerek

menguasai pasar hingga 80%.

pihak berarti saling menghargai dan menyadari hak dan kewajiban masing-masing.

generik

Harga obat generik bermerek seharusnya ditata karena merugikan konsumen,” tegasnya.

menjadikan kesehatan sebagai prioritas. Banyak kebijakan

Marius menegaskan tugas pemerintah adalah memperkuat

kesehatan yang tidak tuntas. Misalnya UU Kesehatan No. 36 Tahun

dan memberdayakan konsumen. UU Perlindungan Konsumen harus

2009, yang mengamanatkan penyusunan 32 Peraturan Pemerintah

lebih banyak disosialisasikan kepada masyarakat. Tanpa sosialisasi

(PP) ternyata tidak diselesaikan. Begitu juga UU Perumahsakitan

masyarakat tidak tahu hak dan kewajibannya. u JULI 2010 4 2011 APril | 19

BPKN-KPPU Kerjasama Tingkatkan Perlindungan Konsumen Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Komisi P e n g a w a s P e r s a i n g a n Usaha (KPPU) melakukan koordinasi dan komunikasi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya melalui peningkatan upaya perlindungan konsumen. “Pimpinan BPKN datang ke KPPU dalam rangka koordinasi dan membangun komunikasi sebagai lembaga yang memiliki visi yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, di mana BPKN memberikan perlindungan kepada konsumen sedangkan KPPU sebagai lembaga yang membangun iklim persaingan sehat,” kata Akhmad Junaidi, Kepala Biro Humas KPPU, di Jakarta beberapa waktu yuang lalu. KPPU yang diwakili Wakil Ketuanya, Tri Anggraini, Sekjen KPPU serta jajaran pimpinan Sekretariat menerima kedatangan Ketua BPKN, Suarhatini Hadad, Wakil Ketua BPKN, Franciscus (Franky) Welirang serta beberapa perwakilan BPKN lainnya. BPKN dibentuk sebagai upaya merespon dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen yang berkembang dengan cepat di masyarakat. Pembentukan BPKN didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sementara KPPU merupakan lembaga penegak hukum dan juga lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, KPPU berfungsi menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar UU No.5/1999 tersebut, serta menetapkan putusan mengikat dan menjatuhkan sanksi terhadap para pelanggarnya. Dalam pertemuan itu kedua belah pihak mengakui terdapat kesamaan tujuan antara BPKN dengan KPPU. BPKN memastikan agar konsumen Indonesia tidak

2 0 | APril 2011

dirugikan atas barang dan jasa yang mereka konsumsi, sedangkan KPPU di bawah UU No. 5/1999 turut berperan mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang menjamin adanya kepastian berusaha. BPKN bertugas memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan di bidang perlindungan konsumen, melakukan pengkajian dan penelitian terhadap peraturan perundangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen, serta menerima pengaduan dari konsumen dan pelaku usaha. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan BPKN tahun 2010 di antaranya mengenai pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, mengenai nasabah bank IFI dan Lembaga Penjamin Simpanan, serta mengenai revisi Perda Perparkiran. Di bidang penelitian dan pengembangan, pada tahun 2010 BPKN telah merampungkan kajian dan analisis tentang standar pelayanan minimal rumah sakit dan perhubungan udara. BPKN juga telah melayani dan menangani pengaduan kasus konsumen, pelaku usaha, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), seperti dalam penanganan kasus susu dan Enterobacter sakazakii yang masih berlangsung hingga kini. KPPU juga melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor yang bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat. Sebagai contoh sektor yang saat ini menjadi fokus KPPU adalah fuel surcharge armada penerbangan, kartel semen, distribusi perdagangan gula dan masalah trading term (syarat perdagangan) pada sistem ritel modern. Adanya kesamaan tujuan tersebut telah mendorong BPKN dan KPPU bekerja sama lebih erat, untuk mensinergikan upaya mereka dalam mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan konsumen dan masyarakat Indonesia pada umumnya. u

Konsumen Perlu Hati-Hati Menggunakan Kartu Kredit Bagi sebagian orang, kartu kredit dianggap dapat memudahkan proses transaksi karena orang tidak perlu repot membawa uang tunai. Namun yang harus dipahami, kartu kredit tetap menjadi kredit atau hutang, yang pelunasannya bisa jadi akan memberatkan pengguna kartu kredit di kemudian hari. Demikian diungkapkan Srie Agustina, dalam kapasitasnya selaku Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), di Depok belum lama ini. Menurut Srie, edukasi kepada konsumen dalam penggunaan kartu kredit penting dilakukan, karena banyak hal yang harus diperhatikan dan dipahami konsumen, sehingga konsumen menjadi lebih berhati-hati dalam menentukan perlu tidaknya mereka menggunakan kartu kredit. Menurut Srie, ada beberapa hal terkait kartu kredit yang perlu disikapi secara hati-hati, cermat dan cerdas oleh konsumen. Pertama, pada tahap penawaran, biasanya penerbit secara agresif menawarkan kartu kredit, sehingga menimbulkan ketidaklengkapan informasi bagi konsumen tentang resiko pengambilan kartu kredit.Padahal hak dan kewajiban pemegang kartu kredit perlu dijelaskan secara lengkap, agar pihak bank dapat mengetahui secara akurat kemampuan konsumen. Kedua, pada tahap penggunaan kartu kredit biasanya muncul berbagai macam denda ataupun tagihan bunga-berbunga yang tidak dijelaskan kepada konsumen sebelumnya. Selain itu, sejumlah permasalahan seringkali menimpa konsumen kartu kredit seperti tagihan yang terkirim secara salah alamat, tagihan ganda, kegagalan transaksi, kerahasiaan data pemegang kartu kredit (pembobolan), pelayanan tidak sesuai yang dijanjikan, fasilitas yang tidak diberikan, dan adanya beban administrasi lainnya tanpa sepengetahuan konsumen. Permasalahan ketiga yang biasanya dialami konsumen (pengguna) kartu kredit adalah penggunaan agen atau debt collector pada tahap penagihan kartu kredit, dimana mereka cenderung memiliki target sendiri, bahkan seringkali tidak memahami aspek hukum sehingga sering melanggar hak azasi konsumen. Menanggapi hal-hal tersebut, dalam serial Safari Edukasi Konsumen yang diselenggarakan di Depok Town Square itu, BPKN mengadakan diskusi tentang Kartu Kredit yang dihadiri oleh beberapa nara sumber. Mereka adalah Direktur Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan Srie Agustina, Anggota Komisi Pengaduan dan Penanganan Kasus BPKN Yusuf Shofie, Ketua Lembaga Konsumen Jakarta Farida Perangin Angin, Ketua Tim Pengawasan Sistim Pembayaran BI Hamid Abidin, Ketua Dewan Eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Dodit Wiweko Probojakti, dan Aman Sinaga dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). u