KOMITE GOOD CORPORATE GOVERNANCE PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

KOMITE GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII

2014

Pedoman Pengendalian Gratifikasi


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR Halaman BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1 A. Latar Belakang ...........................................................................................................

1

B. Tujuan dan Manfaat ..................................................................................................

3

C. Batasan dan Pengertian ............................................................................................

3

BAB II KETENTUAN GRATIFIKASI .................................................................

6

A. Prinsip Dasar .............................................................................................................

6

B. Pemberian Gratifikasi……………………….......................................................

8

BAB III GRATIFIKASI DALAM PERUSAHAAN .............................................

9

A. Gratifikasi yang dianggap Suap................................................................................

9

B. Bukan Gratifikasi…………. ...................................................................................

13

C. PenanggulanganGratifikasi........................................................................................

15

BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI .......................................

19

1.1. Implementasi .................................................................................................................

19

1.2. Kebijakan Gratifikasi ....................................................................................................

19

LAMPIRAN I LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI………………..

20

LAMPIRAN II LAPORAN PEBEMBERIAN GRATIFIKASI ………………………

21


PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijinNya, Komite Good Corporate Governance PT Perkebunan Nusantara XII telah berhasil menyusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Perkebunan Nusantara XII. Peraturan Menteri BUMN No. 01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan perusahaan yang bersih dari praktik-praktik KKN maka perlu disusun pedoman GCG diantaranya adalah pedoman pengendalian gratifikasi. Pedoman ini mengatur mekanisme penerimaan, pemberian fasilitas (kemudahan) dari oleh Perusahaan yang pada dasarnya dilaksanakan untuk mempermudah/memperoleh berbagai fasilitas dengan cara-cara yang tidak benar dan mengarah kepada tindakan suap atau korupsi lainnya yang dilakukan oleh pejabat atau pihak yang berwenang untuk mendapat keuntungan pribadi. Dengan mempelajari pedoman ini, diharapkan insan PTPN XII dapat mengerti dan mau melaksanakan dengan baik pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Aamiin ya robbal alamiin.

Surabaya, Desember 2014, PT Perkebunan Nusantara XII

Komisaris Utama,

Musliar Kasim

Direktur Utama,

Irwan Basri


PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang PT Perkebunan Nusantara XII disingkat PTPN XII selanjutnya disebut “Perusahaan” atau “Perseroan” telah menjalankan bisnis usahanya berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan. Tujuan GCG bagi perusahaan selain untuk menambah nilai perusahaan juga dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemegang saham (shareholders) dan para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam pengelolaan bisnis, perusahaan mengutamakan pengelolaan bisnis yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai wujud dari pelaksanaan GCG. Bebas KKN artinya perusahaan melaksanakan bisnis dengan bersih dan tidak terindikasi oleh adanya kecurangan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Salah satu upaya mengurangi dan mencegah kecurangan adalah dengan adanya pengendalian gratifikasi. Pengertian gratifikasi terdapat pada penjelasan pasal 12 B ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 juncto UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Gratifikasi sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut pada dasarnya adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi : 1. Pemberian uang, 2. Barang, 3. Rabat (discount), 4. Komisi, 5. Pinjaman tanpa bunga, 6. Tiket perjalanan, 7. Fasilitas penginapan, 8. Perjalanan wisata, 9. Pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas sejenis lainnya 10. Diterima di dalam negeri maupun di luar negeri baik dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik.

1


PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII Tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 12B ini, perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mengatur bahwa yang termasuk penyelenggara Negara diantaranya adalah Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam Code of Conduct atau Panduan Perilaku 2012 bab III. A. butir 4 tegas bahwa insan PTPN XII

dilarang memberikan atau menjanjikan, baik

langsung maupun tidak langsung hadiah,

suap dan

sejenisnya kepada

penyelenggara negara, mitra kerja dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan PTPN XII, dimana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga atau terindikasi untuk mempengaruhi atau menggerakkan pihak-pihak tersebut agar melakukan atau tidak melakukan

sesuatu

dalam jabatannya yang bertentangan dengan

kewajibannya. Selain itu insan PTPN XII dilarang melakukan pungutan apapun yang tidak sah kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) dengan maksud untuk memberikan keuntungan kepada pribadi dengan mengatas namakan Perusahaan, meminta hadiah dan entertainment atau apapun dalam bentuk lainnya.1 Dalam rangka menegakkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, maka semua insan PTPN XII dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari wajib berhati-hati agar tidak menyentuh hal-hal berisiko dikenai tuduhan tindak pidanasuap. Pedoman pengendalian gratifikasi ini dibuat untuk melengkapi Code of Conduct yang sudah ada. Pengendalian gratifikasi secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pengendali Gratifikasi (TPG) Perusahaan dalam hal ini adalah Komite Good Corporate Governance (GCG). 1

Code of Conduct 2012, halaman 21.

2



B. Tujuan dan Manfaat Pedoman pengendalian gratifikasi ini disusun untuk memberikan arahan dan acuan bagi insan PTPN XII mengenai pentingnya kepatuhan untuk mencegah gratifikasi sekaligus sebagai perlindungan dari kemungkinan dikenai tuduhan tindak pidana suap. Kepatuhan ini secara langsung akan membentuk sikap individu menjadi pribadi yang baik dan secara komunal akan membentuk lingkungan yang terkendali dan bersih dari pengaruh yang tidak baik seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara umum pedoman pengendalian gratifikasi bagi Perusahaan bermanfaat : Sebagai pedoman bagi insan Perusahaan untuk memahami, mencegah dan menanggulangi gratifikasi di Perusahaan. a. Sebagai pedoman bagi insan Perusahaan dalam mengambil sikap terhadap gratifikasi di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik (good corporate governance). b. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). C. Batasan dan Pengertian 1. Batasan Pedoman pengendalian gratifikasi ini dibatasi kepada perbuatan gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur Pasal 12B Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta norma yang terkandung didalamnya. 2. Pengertian a. GCG (good corporate governance) adalah prinsip-prinsip yang mendasari mekanisme tata kelola perusahaan yang baik berlandaskan pada hukum dan etika berusaha b. Code of Conduct adalah pedoman umum yang menjadi dasar perilaku seluruh insan Perusahaan agar dapat bekerja dan berperilaku dengan baik, sesuai prinsip-prinsip GCG yaitu keterbukaan (transparansi), akuntabilitas

3


PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII (tanggung gugat), responsibilitas (tanggung jawab), independen (tidak dalam keadaan tertekan), fairness (kewajaran/keadilan). c. Atasan Langsung adalah bagi Karyawan setingkat Kepala Bagian dan setara, maka Atasan Langsung adalah Direktur yang membawahi bagiannya. Khusus untuk Karyawan lainnya, atasan langsung adalah kepala (pimpinan) yang secara hirarki organisasi berada diatas kedudukan karyawan tersebut. d. Hadiah/cinderamata adalah obyek dari gratifikasi dalam arti luas, yang meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. e. Hiburan adalah segala sesuatu yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan bagi seseorang, yang meliputi namun tidak terbatas pada undangan makan, musik film, opera, drama, pesta atau permainan, olahraga, wisata dan lainnya. f. Insan PTPN XII adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perusahaan termasuk karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan instansi lainnya, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.2 g. Konflik kepentingan adalah situasi dimana seseorang Penyelenggara Negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. h. Perusahaan (atau Perseroan) dengan huruf P kapital adalah PT Perkebunan Nusantara XII, sedangkan perusahaan

dengan huruf p kecil menunjuk

kepada perusahaan secara umum. 3. Dasar Hukum 1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) 2

Selanjutnya apabila dalam pernyataan terdapat istilah insan Perusahaan yang dimaksud adalah Insan PTPN XII.

4


PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII 2. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 4. Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 5. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 6. Peraturan Menteri BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. 7. Code of Conduct PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) 2012.

5


PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII BAB II KETENTUAN GRATIFIKASI

A. Prinsip Dasar Secara khusus gratifikasi ini diatur dalam: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B: (1). Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. 2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 12 C: (1). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2). Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

6


PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII (3). Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. (4). Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam

ayat

(3)

diatur

dalam

Undang-Undang

tentang

Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh Penerima Gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima Konsekuensi Hukum Dari Tidak Melaporkan Gratifikasi yang Diterima : Sanksi pidana yang ditetapkan pada tindak pidana ini cukup berat, yaitu pidana penjara minimum empat tahun, dan maksimum 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maksimum Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah). Dari rumusan ini jelas sekali bahwa penerimaan gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, dengan sanksi pidana yang persis sama dengan tindak pidana suap lainnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Motif gratifikasi yang dilarang oleh undang-undang : 1. Ditujukan untuk mempengaruhi keputusan Anda sebagai pejabat publik 2. Pemberian tersebut diberikan oleh pemberi yang memiliki hubungan kekuasaan/ posisi setara dengan Anda 3. Pemberian tersebut memiliki potensi menimbulkan konflik kepentingan saat ini maupun di masa mendatang

7


PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII Beberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi ini antara lain adalah : 1. Penerimaan gratifikasi dapat membawa kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu. 2. Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi obyektivitas dan penilaian profesional penyelenggara Negara. 3. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi. 4. dan lain - lain. B. Pemberian Gratifikasi Insan Perusahaan dilarang memberikan gratifikasi kepada pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Insan Perusahaan dilarang keras : (1)

Menjanjikan, menawarkan atau memberikan hadiah yang menjadi obyek gratifikasi sebagaimana dalam undang-undang kepada pihak lain.

(2)

Memberikan sesuatu kepada pihak lain, termasuk pada mitra kerja, penyedia barang dan jasa yang termasuk konsep gratifikasi yang dilarang sebagaimana dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini.

(3)

Memberikan sesuatu kepada sesama insan Perusahaan yang termasuk konsep gratifikasi yang dilarang sebagaimana dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini.

(4)

Memberikan sesuatu kepada sesama insan Perusahaan atau pihak lain yang merupakan asset/harta/fasilitas milik perusahaan tanpa terdokumentasikan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

8


PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII BAB III GRATIFIKASI DALAM PERUSAHAAN DAN MEKANISME PENANGGULANGANNYA Pengertian gratifikasi secara luas adalah pemberian/penerimaan uang dan atau kemudahan (fasilitas) yang berkecenderungan kepada tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk menghindari adanya praktek gratifikasi yang melanggar hukum, maka gratifikasi tersebut perlu diklasifikasikan sebagai berikut gratifikasi kepada insan Perusahaan a. Gratifikasi yang dianggap Suap b. Gratifikasi dalam Kedinasan 1. Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara bukan insan Perusahaan A. Gratifikasi 1. Gratifikasi kepada insan Perusahaan a. Gratifikasi yang dianggap Suap Pemberian segala bentuk apapun yang diterima oleh insan Perusahaan dimana pemberian tersebut berlawanan dengan kewajiban dan tugas yang bersangkutan. Pemberian gratifikasi tersebut dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan statusnya sebagai insan Perusahaan. Kriteria Gratifikasi yang dianggap suap : Insan Perusahaan dilarang keras : (1). Menerima apapun dari pihak lain yang bersifat menyimpang dari ketentuan peraturan undang-undang dan peraturan perusahaan yang berlaku. (2). Bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa dan atau rekanan/mitra kerja dengan maksud untuk menerima imbalan jasa dari pihak dimaksud untuk dinikmati secara sendiri atau bersama-sama dengan insan Perusahaan lainnya (tindakan kolektif “berjamaah”) (3). Uang atau setara uang yang diberikan kepada insan Perusahaan sebagai ucapan terima kasih dari pihak lain, sehubungan dengan 9


PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII terpilihnya atau telah selesainya suatu pekerjaan atau kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan jabatan insan Perusahaan yang bersangkutan. (4). Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang atau setara uang sebagai tanda terima kasih yang diterima insan Perusahaan dari pihak lain terkait dengan proses pemeriksaan kelayakan pekerjaan atau proses persetujuan atau pemantauan atas pekerjaan pihak lain tersebut. (5). Pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain sehubungan dengan kenaikan pangkat dan jabatan baru insan Perusahaan yang biasanya dilakukan sebagai tanda perkenalan. (6). Pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima karena hubungan pribadi, jabatan dan kewenangan dari insan Perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan khusus yang tidak berlaku bagi masyarakat umum. (7). Kesempatan atau keuntungan termasuk jumlah/prosentase bunga khusus atau diskon komersial yang diterima insan Perusahaan karena hubungan pribadi atau jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum. (8). Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada insan Perusahaan oleh Pihak lain pada saat melakukan check on the spot dan/atau factory visit untuk proses pemeriksaan tempat domisili kerja pihak lain oleh Tim yang ditugaskan oleh Perusahaan. (9). Akomodasi, fasilitas, perlengkapan dan/atau voucher namun tidak terbatas pada tiket pesawat, voucher hotel, olahraga, voucher hiburan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban insan Perusahaan di perusahaan pihak lain yang tidak relevan/tidak berhubungan dengan maksud penugasan insan Perusahaan tersebut. (10). Pemberian fasilitas biaya pengobatan gratis pada saat insan Perusahaan yang bersangkutan berobat ke salah satu rumah sakit yang oleh Pihak lain yang dilakukan pada saat pelaksanaan tugas dan kewajiban penugasannya. (11). Pemberian kepada insan Perusahaan, sehubungan dengan suatu perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan ulang tahun , 10


PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII pernikahan, dan kelulusan, dan pihak lain nilai materialnya dalam mata uang rupiah melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari masing-masing Pihak lain. (12). Pemberian fasilitas berupa jasa boga/cathering dari pihak lain pada saat insan

Perusahaan yang bersangkutan menggelar perayaan,

termasuk namun tidak terbatas pada perayaan pernikahan, ulang tahun dan kelulusan. (13). Pemberian parsel dalam bentuk apapun kepada insan Perusahaan dari pihak lain sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan. Setiap gratifikasi yang menurut Pedoman ini dianggap sebagai suap harus DITOLAK, kecuali jika situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi insan Perusahaan yang bersangkutan untuk menolaknya. Yang termasuk dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak adalah sebagai berikut : (1). Jika insan Perusahaan tersebut tidak mengetahui pelaksanaan pemberiannya, waktu dan lokasi yang diberikannya gratifikasi, serta tidak mengetahui identitas dan alamat pemberi. (2). Jika menurut pertimbangan logika yang wajar pada umumnya, tindakan penolakan dapat menyebabkan terganggunya hubungan baik antara Perusahaan dengan pemberi, dimana pemberian tersebut bukan dalam bentuk uang dan atau setara dengan uang dan atau surat berharga yang nilainya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dari masingmasing Pemberi. b. Gratifikasi dalam Kedinasan Pemberian gratifikasi kepada insan Perusahaan dalam pelaksanaan kedinasan yang ditugaskan kepadanya sebagai Wakil Perusahaan Beberapa contoh gratifikasi dalam kedinasan antara lain termasuk namun tidak terbatas pada : (1). Fasilitas dalam bentuk apapun, termasuk tapi tidak terbatas pada jamuan makan, transportasi dan akomodasi baik dalam bentuk uang dan atau setara uang yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan

11


PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII tugas dari insan Perusahaan yang bersangkutan di perusahaan pihak lain dimana insan Perusahaan tersebut ditugaskan berdasarkan penunjukkan dan penugasan resmi dari Perusahaan. (2). Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diterima oleh insan Perusahaan dengan cuma-cuma dari pihak lain pada saat melakukan kegiatan kedinasan termasuk namun tidak terbatas pada seminar, kongres, simposium dan rapat kerja. (3). Diskon dan atau fasilitas yang berlaku khusus bagi insan Perusahaan, yang diberikan oleh badan usaha seperti rumah makan, hotel, jasa transportasi (contohnya : tiket pesawat) dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang dinikmati oleh insan Perusahaan yang bersangkutan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum. (4). Makanan dan minuman, baik yang diberikan maupun diterima, yang berasal dari sesama insan Perusahaan dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang menurut pemikiran logika pada umumnya bersifat tidak wajar dan atau berlebihan. (5). Uang dan atau setara uang sebagai pengganti biaya transportasi yang diberikan oleh Pihak lain kepada insan Perusahaan dalam pelaksanaan tugas kedinasan. (6). Pemberian hiburan, paket wisata, voucher yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban insan Perusahaan di perusahaan pihak lain,

yang tidak

relevan

atau tidak ada

hubungannnya dengan maksud penugasan insan Perusahaan tersebut Perlakuan Perlakuan atas gratifikasi dalam kedinasan ini adalah sebagai berikut : a. Setiap pemberian gratifikasi dalam kedinasan berupa uang dan atau setara uang Wajib Ditolak. b. Pemberian gratifikasi dalam kedinasan yang tidak berupa uang dan atau setara dengan uang yang nilainya melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan termasuk kategori gratifikasi yang dianggap suap, Dapat Diterima. c. Setiap tindakan gratifikasi dalam kedinasan Wajib Dilaporkan.

12


PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII 2. Gratifikasi kepada Pihak Lain (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara bukan insan Perusahaan) Insan Perusahaan DILARANG memberikan hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun kepada Pihak lain antara lain : 1. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya 2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut 3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma 4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan 5. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya 6. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja 7. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu 8. Pemberian bantuan dalam peninjauan ke kawasan Perusahaan 9. Memberikan sejumlah sumbangan/hibah kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan instansi Pemerintah lainnya, pada acara-acara tertentu misalnya HUT Kepolisian dan Kejaksaan B. Bukan Gratifikasi Beberapa contoh pemberian yang bukan merupakan gratifikasi adalah sebagai berikut : a. Gaji dan pendapatan sah lainnya diterima insan Perusahaan dari Perusahaan. b. Fasilitas, sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja, termasuk namun tidak terbatas pada pakaian, sepatu, perlengkapan kerja, kendaraan dinas serta lainnya yang diberikan oleh Perusahaan kepada insan Perusahaan. c. Discount yang berlaku bagi masyarakat umum yang diberikan oleh badan usaha, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada rumah makan, hotel, penyedia jasa transportasi

(tiket pesawat) dimana pemilik badan usaha

tersebut tidak mempunyai hubungan kerja/kedinasan dengan insan Perusahaan.

13


PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII d. Keuntungan dari penempatan dana maupun pembelian saham yang berlaku bagi masyarakat umum yang diperoleh insan Perusahaan atas penempatan dana pribadinya. e. Penghasilan yang diperoleh dari usaha sah insan Perusahaan dan keluarganya. f. Penghargaan yang diberikan karena pencapaian prestasi akademik atau non akademik yang diperoleh insan Perusahaan di luar rangkaian kegiatan ataupun hubungan dinas. g. Kesempatan atau keuntungan termasuk suku bunga khusus atau discount komersial yang juga berlaku bagi masyarakat umum dan atau diperoleh karena adanya kerjasama resmi antara Pihak lain dengan Perusahaan. h. Makanan dan atau minuman yang dihidangkan dalam jamuan makan, yang diperoleh sehubungan dengan keikutsertaan insan Perusahaan dalam kegiatan resmi yang diadakan Pihak lain. i. Pinjaman dari bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang juga berlaku bagi masyarakat umum atau diperoleh karena adanya kerjasama resmi dengan Perusahaan j. Pemberian kepada insan Perusahaan yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian resmi antara Perusahaan dengan Pihak lain. k. Keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat umum yang diperoleh insan Perusahaan di luar rangkaian kegiatan ataupun hubungan dinas Perusahaan. l. Pensiun atau keuntungan lainnya yang berasal dari partisipasi pada Pihak lain secara berkelanjutan dalam kaitannya dengan program kesejahteraan insan Perusahaan. m. Pemberian atau penerimaan makanan dan minuman dalam jumlah besar dan atau dalam bentuk jasa boga/cathering yang berasal dari dan kepada sesama insan Perusahaan n. Hadiah doorprize yang diperoleh insan Perusahaan dalam kegiatan, event atau gathering yang diselenggarakan perusahaan. o. Uang dan atau setara uang, dalam hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada cek atau voucher yang diberikan oleh Perusahaan kepada insan Perusahaan sebagai honor karena telah menjadi pemateri/pengajar untuk sesama insan Perusahaan dalam salah satu acara/event yang bersifat pelatihan/training. 14


PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII p. Pemberian sejumlah uang atau honor dari Panitia/penyelenggara kepada insan Perusahaan yang ditunjuk sebagai pembicara untuk menjelaskan sesuatu. q. Pemberian sejumlah sumbangan/hibah kepada masyarakat sekitar r. Pemberian souvenir, makanan oleh kawan lama/tetangga termasuk konsep gratifikasi yang dilarang. s. Hadiah/cinderamata berupa barang wajib bertuliskan logo Perusahaan yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud, dimana logo Perusahaan pada barang dimaksud bersifat permanen dan tidak dapat dihilangkan. t. Setiap pemberian yang diterima oleh insan Perusahaan berdasarkan perjanjian yang sah atau karena insan Perusahaan yang bersangkutan meraih prestasi tertentu. Perlakuan Insan Perusahaan dapat menerima dan menikmati tanpa diwajibkan membuat laporan gratifikasi C. Penanggulangan Gratifikasi Tindakan yang wajib dilakukan insan Perusahaan tehadap tindakan gratifikasi dari Pihak Lain adalah : 1. Penolakan Gratifikasi a. Insan

Perusahaan

menolak

apabila

ditawari

dan

atau

diberi

hadiah/cinderamata dan atau hiburan (entertainment) secara sopan serta melaporkannya kepada Atasan langsung atau Komite GCG Perusahaan. b. Penolakan tersebut diikuti dengan memberikan penjelasan mengenai Pedoman

Pengendalian

Gratifikasi

ini

kepada

pihak

yang

menawarkan/memberikan gratifikasi. Insan Perusahaan yang bersangkutan juga dapat meminta kepada Komite GCG Perusahaan untuk membantu menjelaskan mengenai Pedoman ini sebagai bentuk sosialisasi kepada pihak yang menawarkan/memberikan gratifikasi. c. Setiap pemberian gratifikasi dalam kedinasan berupa uang dan atau setara uang Wajib Ditolak.

15



Batasan Atas Pemberian Yang Berdasarkan Permintaan Pihak Lain. a. Setiap

insan

Perusahaan

apabila

diminta

untuk

memberikan

hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) hendaknya MENOLAK secara sopan dan santun dengan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan terkait Gratifikasi yang berlaku di Perusahaan kepada Peminta tersebut. Pemberian penjelasan ini dapat disampaikan dengan bantuan Tim Pengendali Gratifikasi PTPN XII

yang sekaligus juga

merupakan salah satu bentuk sosialisasi atas kebijakan gratifikasi tersebut. b. Apabila permintaan dimaksud mengarah kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang dapat mempengaruhi kelancaran proses operasional dan bisnis Perusahaan, insan Perusahaan, khususnya Wajib Lapor Gratifikasi yang bersangkutan wajib segera melaporkannya kepada Atasan Langsung dan mengisi Formulir Pelaporan Penyimpangan dan menyerahkannya kepada Tim Pengendali Gratifikasi PTPN XII. c. Atasan Langsung Insan Perusahaan yang bersangkutan agar segera mengkoordinasikan permasalahan tersebut dengan Pimpinan Tertinggi Setempat untuk mendapatkan keputusan mengenai tindakan yang akan diambil untuk menindak lanjuti permintaan tersebut. Apabila menghadapi keraguan dalam pengambilan keputusan, maka Pimpinan Tertinggi Setempat melaporkan hal tersebut kepada pimpinan yang lebih tinggi di atasnya dengan tembusan kepada

TPG PTPN XII. Selain itu, apabila

diperlukan, Atasan Langsung dapat berkonsultasi dengan fungsi hukum korporat. 2. Pelaporan Gratifikasi Jika keadaan memaksa insan Perusahaan menerima gratifikasi tersebut, misalnya pemberian terlanjur dilakukan melalui orang terdekat Anda (suami, istri, anak dan lain-lain) atau ada perasaan tidak enak karena dapat menyinggung pemberi, maka sebaiknya gratifikasi yang diterima segera dilaporkan melalui :

16



a. Atasan Langsung Pelaporan melalui Atasan Langsung dilakukan oleh insan Perusahaan yang menerima hadiah/cinderamata selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan, dengan menyampaikan form penerimaan hadiah /cinderamata dengan contoh format sebagaimana diatur dalam lampiran 1. Format diisi oleh yang bersangkutan kemudian disampaikan kepada Atasan Langsung

dan

setelah

Atasan

Langsung

mengetahui,

dimohon

menandatangani form tersebut sebagai bukti bahwa tindakan yang bersangkutan diketahui oleh Atasan Langsung. (Lampiran 1). Kepada pemberi, bahwa pemberian gratifikasi tersebut agar dilaporkan kepada Atasan Langsung penerima gratifikasi (lampiran 2). b. Sistem pelaporan pelanggaran/Whistle Blowing System Pelaporan melalui sistem pelaporan pelanggaran/whistle blowing system dilakukan apabila pelapor adalah insan Perusahaan atau pihak-pihak lainnya (pelanggan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui gratifikasi di perusahaan yang memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Pelapor melalui system pelaporan pelanggaran/whistle blowing system dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai sistem pelaporan pelanggaran whistle blowing system di Perusahaan. Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS)

WBS dapat dilaksanakan melalui SMS 08113621212 atau Email :[email protected] atau dengan pengisian form pengaduan pada web GCG on line

17



Batasan Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi Lainnya Bila dalam kegiatan sehari-harinya insan Perusahaan menemukan atau menghadapi suatu peristiwa yang menurut insan Perusahaan termasuk dalam tindakan yang berpotensi suap dan/atau termasuk dalam kategori Gratifikasi baik merupakan pemberian (baik inisiatif sendiri maupun berdasarkan permintaan) dan/atau penerimaan, tetapi belum diatur dalam Pedoman ini maupun dalam Pedoman Tim Pengendali Gratifikasi PTPN XII, maka insan Perusahaan yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada Atasan Langsung dan TPG PTPN XII melalui nota dan/atau surat elektronika.

18



BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI 1.1. Implementasi Untuk memastikan bahwa Pedoman ini diketahui oleh seluruh insan Perusahaan dan Pihak lain, maka ditugaskan kepada insan Perusahaan untuk melakukan halhal sebagai berikut : 1. Mencantumkan larangan pemberian/penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan PTPN XII, dengan merujuk pada Pedoman ini. 2. Fungsi Sekretaris Perusahaan (corporate secretary) PTPN XII ditugaskan untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh insan Perusahaan, Pihak lain dan pihak-pihak lainnya mengenai diberlakukannya Pedoman ini di lingkungan PTPN XII. 3. Bagian Pengadaan dan Bagian Pemasaran serta Bagian lainnya masingmasing di lingkungan PTPN XII ditugaskan untuk menyampaikan Pedoman ini kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai supply di lingkungan PTPN XII dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada penyedia barang/jasa, agen, distributor dan pelanggan serta stakeholder lainnya. 4. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun yang berkeinginan mengetahui isi Pedoman ini. 5. Tim Pengendali Gratifikasi PTPN XII ditugaskan memonitor penerapan pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Utama mengenai implementasinya termasuk laporanlaporan yang telah diterima terkait dengan gratifikasinya. 1.2. Kebijakan Gratifikasi Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh insan Perusahaan dengan kewajiban pelaporan mengikat kepada Wajib Lapor Gratifikasi. Pelanggaran terhadap ketentuan Pedoman ini akan dikenakan sanksi yang berlaku di Perusahaan dan berpotensi dikenakan tindak pidana suap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19


PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII Melakukan pelaporan gratifikasi berarti telah melindungi diri sendiri dan keluarga dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap. Lampiran I PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI Kepada : (Atasan Langsung) atau Tim Pengendali Gratifikasi PTPN XII Jalan Rajawali 44 Surabaya Sesuai dengan ketentuan Pemberian dan Gratifikasi Perusahaan, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi sebagai berikut : Nama

:

Alamat

:

Jabatan

:

Gratifikasi yang diterima sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

No

Tanggal

BentukPemberian /Penerimaan

Nilai

Jumlah

Pemberian Pemberian

Pemberi Hadiah

Keterangan

----------, ----------------------------, Pelapor : Mengetahui : Atasan Langsung,*) (………………….)

(………………………….) 20



Lampiran II

PELAPORAN PEMBERIAN GRATIFIKASI

Kepada : (Pimpinan Tertinggi Setempat) Direksi Sesuai dengan ketentuan Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi PTPN XII (Persero), saya yang bertanda tangan dibawah ini menyampaikan laporan pemberian gratifikasi sebagai berikut : Nama

:

Alamat

:

Jabatan

:

Gratifikasi yang diberikan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

No Tanggal

BentukPemberian /Penerimaan

Nilai

Jumlah

Pemberian Pemberian

Pemberi Hadiah

Keterangan

----------,---------------------------, Pelapor : (………………………….)

21

KOMITE GOOD CORPORATE GOVERNANCE PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Recommend Documents