KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

1

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

RONAL L.H. SIRAIT 040200123 DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

2

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR………………………………………………………….i DAFTAR ISI……………………………………………………………………iii ABSTRAK

BAB I

: PENDAHULUAN A. Latar Belakang………………………………………………..1 B. Perumusan Masalah………….………………………….…….6 C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan…………………………….....6 D. Keaslian Penulisan………………………………………..…..8 E. Tinjauan Pustaka……………………………………………..8 F. Metode Penulisan………………………………….………...9 G. Sistematika Penulisan…………..………………..………….11

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA A. Sejarah Ringkas Hukum Penanaman Modal di Indonesia….14 B. Dasar Hukum Kegiatan Penanaman Modal………..….........20 C. Kebutuhan - Kebutuhan terhadap Penanaman Modal…...…24 D. Prinsip Prinsip Penanaman Modal……..………...………...28

BAB III

: KETENTUAN KETENTUAN POKOK DALAM UNDANGUNDANG NOMOR.25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMA MODAL A. Bidang Usaha Penanaman Modal………………...……….32


3

B. Fasilitas Penanaman Modal……………………...……… .39 C. Perizinan Penanaman Modal…………..…………...……...49 D. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal……………… 53

BAB IV

: KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.25 TAHUN 200 TENTANG PENANAMAN MODAL A. Hak-Hak Penanam Modal………………………………....64 1 Kepastian hak, hukum, dan perlindungan……..…….....64 2 Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya…………………………...…………66 3 Hak pelayanan…..……………………..……..……..….....67 4 Berbagai Bentuk dan Fasilitas Kemudahan Sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan…..67

B. Kewajiban Kewajiban Penanam Modal…………………….67 1 Menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik……....67 2 Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan........69 3 Membuat Laporan Tentang Kegiatan Penanaman Modal Dan Menyampaikannya Kepada BKPM…………….…70 4 Menghormati Tradisi Budaya Masyarakat Sekitar Lokasi Kegiatan Usaha Penanaman Modal……...........................72 5 Mematuhi Semua Ketentuan Peraturan PerundangUndangan…………………………………….……….…


4

C. Tanggung Jawab Penanam Modal 1 Menjamin Tersedianya Modal Berasal Dari Sumber Yang

Tidak

Bertentangan

Dengan

Ketentuan

PerundangUndangan………………………………….….....…...73 2

Menanggung Dan Menyelesaikan Segala Kewajiban dan

Kerugian Jika Penanam Modal Menghentikan

atau Meninggalkan

Atau Menelantarkan Kegiatan

Usahanya Secara Sepihak Sesuai Dengan Ketentuan PeraturanPerundang-Undangan……………………..74 3 Menciptakan Iklim Usaha Persaingan Yang Sehat , Mencegah Praktik Monopoli , Dan hal Lain Yang MerugikanNegara…………………………………....74 4

Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup……………..75

5

Menciptakan Keselamatan , Kesehatan, Kenyamanan, Dan Kesejahteraan Pekerja………….…75

6

Mematuhi Semua Ketentuan Peraturan PerundangUndangan………………………………………..…….76

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan……………………………………………...79 B.

Saran…………………………………………………...79

DAFTAR PUSTAKA


5

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan penyertaan dan kasih karunia-Nya yang dirasakan oleh penulis semenjak mengikuti proses perkuliahan sampai proses penulisan skripsi, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini. Skripsi merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada khususnya guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat umtuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tertarik atas perkembangan penanaman modal di Indonesia terutama tentang peranan penanam modal dalam perkembangan ekonomi Indonesia dan penulis

memilih

judul

“KEWAJIBAN

DAN

TANGGUNG

JAWAB

PENANAM MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL” untuk dituangkan dalam suatu tulisan ( skripsi ). Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, baik itu disebabkan kekurangan literatur maupun pengetahuan dan kemampuan penulis sendiri untuk memunculkan pemikiran serta menuangkannya dalam tulisan ini. Untuk itu penulis akan menerima bahkan mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis juga mengucapkan termah kasih kepada : 1.Bapak Prof.DR. Runtung Sitepu, SH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.


6

2. Bapak Prof.DR. Suhaidi, SH,MH, selaku Pembantu Dekan I, Syafruddin Hasibuan, SH,M.Hum selaku Pembantu Dekan II ,Mohammad Hoesni,SH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr Bismar Nasution selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Dr Budiman Ginting SH.M.HUM Selaku dosen pembimbing I 5. Bapak Dr Mahmul Siregar SH. M.HUM Selaku dosen pembimbing II 6. Bapak Deni Purba SH,LLM, selaku Dosen Wali. 7. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis ketika duduk di bangku kuliah. 8. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda V. SIRAIT dan Ibunda G. Br Butar- Butar yang telah banyak membantu, baik materi maupun moril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Akhir kata penulis memanjatkan doa dan puji kehadirat-Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua.

Medan, Juli 2008 Penulis

Ronal L.H. Sirait


7

ABSTRAK Dr. Budiman Ginting , SH.M.Hum * Dr. Mahmul Siregar , SH.M.Hum ** Ronal L.H.Sirait *** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada dasarnya adalah kompromi antar kepentingan Indonesia sebagai negara penerima modal dan kepentingan investor. Disatu sisi, UU ini memberikan kemudahan untuk menarik minat investor menanamkan modalnya, tapi di sisi lain, UU ini menetapkan syarat-syarat dan ketentuan tentang investor, yang pada dasarnya bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan dampak negatif dari kegiatan penanaman modal. Salah satunya adalah menetapkan secara tegas kewajiban dan tanggung jawab penanam modal. Permasalahan dalam skripsi ini ialah mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penulisan ini didasarkan menggunakan penelitian hukum normatif .Data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan pustaka yaitu (library research). Selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil analisis diuraikan untuk mendapatkan diskripsi yang sistematis. Pasal 15, 16 Undang Undang Penanaman Modal bahwa yang menjadi kewajiban Penanam Modal yaitu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Kordinasi Penanam Modal, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang menjadi tanggung jawabnya yaitu menjamin tersedianya modal yang berasal daru sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak, menciptakan iklim usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara, menjaga kelestarian lingkungan hidup, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja, dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan penetapan kewajiban dan tanggung jawab tersebut pada dasarnya adalah untuk mengantisipasi kemunkinan terjadinya dampak negatif dari keberadaan dan kegiatan penanaman modal terhadap perekonomian Indonesia, misalnya kerusakan lingkungan hidup, stabilitas sosial, persaingan usaha yang tidak sehat, dominasi ekonomi, dan praktik curang dalam menjalankan usaha.

* Staf Pengajar Fakultas Hukum ** Staf Pengajar Fakultas Hukum *** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

8

BAB I PENDAHULUAN

A

Latar Belakang Pertengahan dasawarsa tahun 1960-an adalah merupakan masa suram bagi

perekonomian Indonesia. 1Tingkat produksi dan penanaman modal diberbagai sektor utama menunjukkan kemunduran sejak permulaan tahun 1950. Pendapatan riil perkapita dalam tahun 1966 sangat mungkin lebih rendah dari pada tahun 1938. Sektor industri yang diharapkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan bahkan bisa dikatakan mengalami stagnasi, sehingga menyebabkan pada dasawarsa tahun tersebut terjadi devisit anggaran belanja negara mencapai 50% dari pengeluaran total negara dan mengakibatkan penerimaan ekspor sangat menurun , terjadinya inflasi dan pada akhirnya mengakibatkan lumpuhnya perekonomian nasional. Menjelang tahun 1977 perekonomian 2 Indonesia telah mengalami perubahan struktur yang sangat mencolok, sebagai akibat kebijaksanaan ekonomi pemerintah. Pendapatan masyarakat per kapita harus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang juga meningkat Prestasi ekonomi yang dicapai oleh Indonesia tersebut mendapat pujian dari bank dunia sebagai suatu negara yang tergolong miskin menjadi negara yang berpenghasilan

menengah.

Manifestasi keberhasilan

tersebut tampak pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat, terjadinya pergeseran dari struktur ekonomi yang agraris menjadi struktur ekonomi yang industri, peningkatan produktivitas

1

Hendra Esmara, Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia,( Jakarta: Gramedia,1986), hlm

285 Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

9

agraris melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan sarana perhubungan baik darat, laut , maupun udara melalui peningkatan jasa transportasi. Kesemuanya membawa perubahan dalam masyarakat Indonesia. Salah satu yang menjadi memungkinkan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah masuknya modal asing khususnya penanaman modal baik modal dalam negeri maupun asing. Dengan masuknya modal asing maupun dalam negeri dalam penanaman modal telah mempercepat modernisasi di Indonesia. Adanya kenyataankenyataan tersebut , maka peran yang dimainkan oleh penanaman modal menentukan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan banyaknya industri- industri yang terbangun oleh penanaman modal , perbaikan –perbaikan sarana dan prasarana dengan menggunakan bantuan luar negeri suatu keterkaitan yang tidak terbantah bahwa antara peran yang dimainkan oleh penanaman modal dengan tingkat laju pertumbuhan ekonomi nasional yang mengakibatkan terciptanya sarana dan prasarana yang menunjang bagi kehidupan masyarakat menjadi sangat menentukan. Disamping itu dengan adanya kebijaksanaan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian nasional Indonesia turut juga mempercepat laju perekonomian nasional, sehingga sampai dengan tahap sekarang boleh dikatakan bahwa Indonesia sudah menuju kepada negara yang maju dalam perekonomiannya hal itu dapat dibuktikan dengan masuknya Indonesia kedalam jajaran-jajaran negara industri baru dengan tingkat pendapatan nasional menjadi sekitar US $ 600 miliar per tahun sebelum terjadi krisis tahun 1998. 3 Penanaman modal menjadi salah satu alternatif yang dianggap baik bagi pemerintah untuk memecahkan kesulitan modal dalam melancarkan pembangunan

2

Moeljarto, Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi, (Yogyakart a : Tiara Wacana, 1987), hlm18-19. 3 Anne Booth dan Peter Mc.Cawley, Ekonomi Orde Baru ,( Jakarta: LP3ES ,1990), hlm 1 Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

10

nasional. Sebab salah satu fungsi diundangkannya penanaman modal khususnya penanaman modal asing untuk masuk ke Indonesia 4adalah memanfaaatkan modal , teknologi, skill atau kemampuan yang dimiliki oleh penanam modal mengelola potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, namun untuk mengembangkannya sangat memerlukan modal yang besar, teknologi yang canggih, skill dan kemampuan yang professional yang belum sepenuhnya mampu tertangani oleh pihak swasta nasional maupun pemerintah sendiri. Selain itu, penanaman modal diharapkan juga dapat membantu pemerintah dalam pemecahan masalah lapangan kerja, dimana tingkat pertumbuhan angkatan kerja tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Banyaknya lulusan perguruan tinggi yang beum mendapat pekerjaan akan menjadi persoalan yang cukup gawat bilamana tidak tertangani dengan baik. Oleh karena itu dengan kehadiran penanaman modal sedikit akan membantu pemerintah dalam hal penyediaan lapangan kerja yang baru Dari segi manfaat ada dua akibat utama dari penanaman modal yang menguntungkan Indonesia. Pertama, meningkatnya pendapatan rill yang tercermin dari pada peningkatan upah bagi konsumen atau peningkatan penerimaan pemerintah.

Kedua,

adanya

manfaat-manfaat

tidak

langsung

seperti

diperkenalkannya teknologi dan pengetahuan baru. Dengan demikian akan tampak bahwa peranan penanaman modal khususnya penanaman modal asing dalam pelaksanaan pembangunan semakin nyata , meskipun masih ditemukan beberapa kelemahan yang sifatnya teknis operasional semata

4

Sjarir, Ekonomi Politik Suatu Kebutuhan Pokok: Sebuah Tinjauan Prospektif, ( Jakarta: LP3ES, 1986), hlm 85 Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

11

seperti lemahnya pengawasan aparat yang terkait terhadap kematian tenaga kerja asing yang berlebihan dari suatu perusahaan modal asing. Kendala yang sering menjadi batu sandungan untuk menanamkan modalnya di Indonesia adalah masih diragukannya stabilitas keamanan dalam negeri dan kurangnya kepastian hukum bagi penanam modal asing. Selain itu, sering kali yang menjadi pokok persoalan adalah terbatasnya bidang usaha yang dapat diusahakan atau digarap oleh penanam modal dikarenakan karena adanya pengaturan yang dilakukan mengenai bidang-bidang usaha apa saja yang dapat dilakukan modal asing 5 Banyaknya kendala yang muncul sehubungan dengan aplikasi penanaman modal memberikan gambaran nyata betapa tidak mudahnya menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Tersedianya berbagai

infrastruktur yang cukup memadai bukanlah jaminan utama untuk dapat menarik penanam modal tersebut tetapi diperlukan pula berbagai berbagai insentif guna mendorong aplikasi penanaman modal lebih banyak lagi ke Indonesia. Dengan kata lain, diperlukan sebuah strategi pengembangan penanaman modal khususnya penanaman modal asing agar dapat mengeliminasi setiap kendala yang muncul dan menjadi faktor penghambat dalam menarik minat modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Mengembangkan penanaman modal sedikit banyak mengandung resiko seperti , kemungkinan berkurangnya kedaulatan negara dalam bidang ekonomi atas beberapa aspek dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal itu tidak bisa dihindari tetapi hanya bisa diawasi melalui pembinaan dan pengendalian secara kontinyu serta

5

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 jo, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan per syaratan di Bidang Penanaman Modal. Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

12

konsisten berdasarkan kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi diperlukan sikap “ take and give” sehingga tercipta hubungan yang sinergis dan bukan malah sebaliknya. Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan, bahwa Indonesia terlalu banyak menerima modal asing tetapi secara umum manfaat yang diperoleh jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang dialami dengan kehadiran penanaman modal khususnya penanaman modal asing. Untuk itu, terpulang

kepada

pemerintah

negara

penerima

dalam

mengarahkan

dan

mengendalikan penanaman modal khususnya penanaman modal asing agar kontribusi nyata dapat diberikan, bukan hanya royalty dan pajak saja, tetapi juga biaya yang berkaitan dengan community development. 6 Dibalik manfaat penanaman modal bagi suatu negara ada juga dampak negatif yang ditimbulkan dari penanaman modal ini. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan yaitu adanya dominasi antara kebebasan penanam modal dan pemerintah, adanya kesenjangan pendapatan yang mengakibatkan stratifikasi social, adanya ketergantungan negara terhadap negara-negara maju yang pada akhirnya melahirkan penjajahan ekonomi, dan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup seperti pembuangan limbah secara sembarangan yang dapat mengancam kehidupan biota-biota yang ada dalam air. Untuk mencegah timbulnya dampak negatif sekaligus untuk mengatur agar manfaat dari penanaman modal tetap optimal. Maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dimana Undang-Undang ini memiliki 40 pasal yang diundangkan pada tanggal 26 april 2007. Pasal 14-16 Undang- Undang Nomor 25 Tahun tentang Penanaman Modal berisikan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal.Dengan

6

Salim Basalamah, Penilaian Kelayakan Rencana Penanaman Modal, ( Yogyakarta :Gadjah


13

adanya undang-undang ini diharapkan para penanam modal mengetahui apa yang menjadi hak, kewajiban dan tanggung jawab. 7 Melalui pemaparan diatas mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul “ KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN2007 TENTANG PENANAMAN MODAL”

B.

Perumusan Masalah Mengingat peranan penanam modal sangat penting bagi perkembangan suatu

negara.Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : 1. Apa yang menjadi hak- hak penanam modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ? 2. Apa yang menjadi kewajiban- kewajiban penanam modal berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ? 3. Apa yang menjadi tanggung jawab penanam modal menurut UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal ?

C.

Tujuan dan Manfaat Penulisan Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini

adalah :

Mada University, 1994 ), hlm 145. 7 Sinar Harapan edisi, 17 januari 2005 dengan tajuk: “Uni Eropa Soroti Kepastian Hukum Investasi di Indonesia”. Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

14

1. Untuk mengetahui hak-hak yang diperoleh oleh penanam modal dalam melaksanakan kegiatan penanam modal berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Untuk mengetahui

kewajiban-kewajiban penanam modal berdasarkan

Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 3. Untuk mengetahui

tanggung jawab penanam modal

menurut Undang-

Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah

1.

Segi Teoritis a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sekedar sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan hukum ekonomi dan khususnya mengenai perkembangan penanaman modal di Indonesia. b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan penanaman modal pada saat ini. c. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pihak pembuat undang-undang dalam menetapkan kebijaksanaan supaya undang-undang tidak menguntungkan pihak – pihak tertentu.

2. Segi Praktis


15

Penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan kepada para pihak yang berkecimpung dalam kegiatan penanaman modal untuk mencegah penyimpanganpenyimpangan dalam penanaman modal.

D. Keaslian Penulisan Penulisan yang berjudul “Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal”. Setelah melakukan penelusuran perpustakaan di fakultas hukum mengenai tema diatas merupakan hasil pemikiran penulis dibantu dengan referensi buku-buku dan bantuan para pihak-pihak tertentu. Mengingat penulisan skipsi ini tidak ada yang sama dengan penulisan yang

telah ada sebelumnya.Data yang dipakai dalam

penulisan skripsi ini berasal dari informasi yang diperoleh dari berbagai media, baik itu media cetak maupun pengumpulan informasi dari internet.sehingga data data yang diperoleh merupakan data yang faktual dan informatif.

E. Tinjauan Kepustakaan Adapun kewajiban dan tanggung jawab penanam modal menurut UndangUndang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu: 8menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

8

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15, 16


16

Adapun tanggung jawab penanam modal yaitu, menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelentarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara, menjaga kelestarian lingkungan hidup, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahtetraan pekerja, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, tidak membahas Kewajiban dan Tanggung jawab penanam modal secara bersamaan. Artinya, dalam Undang-Undang penanaman modal asing yang dibahas hanya kewajiban dan tanggung jawab penanam modal asing yang tertulis dalam Pasal 26 UU No.1 Tahun 1967. Sedangkan dalam Undang-Undang penanaman modal dalam negeri yang dibahas hanya kewajiban dan tanggung jawab penanam modal dalam negeri yang tertulis dalam Pasal 21 UU No.6 Tahun 1968. Sedangkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun luar negeri/asing diatur secara bersamaan yaitu tertulis dalam pasal 15 dan 16 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

F. Metode penulisan


17

Setiap usaha penulisan haruslah menggunakan metode penulisan yang sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut : a.. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat didalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menganalisa hukum positif yang tertulis. b. Sumber Data Penyusunan skripsi ini, data dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dibidang hukum perdata yang mengikat, antara lain UndangUndang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku- buku, pendapat- pendapat sarjana, yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/ atau bahan hukum sekunder yakni, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia c. Teknik Pengumpulan Data Dalam melakukan penulisan ini, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan ( library research) yang merupakan pengumpulan data- data yang dilakukan melalui literature atau dari sumber bacaan buku- buku, Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

18

peraturan perundang- undangan dan bahan bacaan lain yang terkait dengan penulisan skripsi ini untuk digunakan sebagai dasar ilmiah dalam pembahasan materi. d. Analisis Data. Penelitan yang dilakukan penulis dalam skripsi ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Pengelolaan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan: 1. Mengumpulkan bahan- bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti 2. Memilih kaidah- kaidah hukum yang sesuai dengan penelitian 3. Menjelaskan hubungan- hubungan antara berbagai konsep Pasal yang ada 4. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif kwalitatif

G.

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan penulis maupun

pihak – pihak untuk membaca sekaligus memahami isi dari skripsi ini.adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah: BAB I

:

PENDAHULUAN Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, keaslian penulisan, tujuan dan manfaat

penulisan,

tinjauan

kepustakaan,

metode

penulisan, dan sistematika penulisan. BAB II

:

TINJAUAN

UMUM

TENTANG

HUKUM

PENANAMAN MODAL INDONESIA Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

19

Dalam bab ini dijelaskan tentang tinjauan umu tentang penanaman modal Indonesia yang berisikan tentang sejarah ringkas hukum penanaman modal di Indonesia, dasar

hukum

penanaman

modal,

prinsip-prinsip

penanaman modal. BAB III

:

KETENTUAN-KETENTUAN UNDANG-UNDANG

POKOK

NOMOR.25

DALAM

TAHUN

2007

TENTANG PENANAMAN MODAL Dalam bab ini dijelaskan tentang ketentuan - ketentuan pokok dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang berisikan tentang Bidang-bidang usaha dalam penanaman modal, fasilitas fasilitas yang diberikan kepada penanam modal, system Perizinan dalam penanaman modal, serta penyelesaian Sengketa penanaman modal. BAB

IV

:

KEWAJIBAN

DAN

TANGGUNG

JAWAB

PENANAM MODAL BERDASARKAN UNDANGUNDANG

NO.

25

TAHUN

2007

TENTANG

PENANAMAN MODAL Dalam bab ini dijelaskan tentang kewajiban dan tanggung-Jawab penanam modal berdasarkan UndangUndang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang berisikan tentang Hak-Hak penanam modal, kewajiban penanam modal, serta tanggung jawab penanam modal. Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

20

BAB

V

:

KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari permasalahan yang ada yang kemudian diberikan beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan kepada pihak – pihak yang terkait dengan judul skripsi ini.


21

BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA A . Sejarah Ringkas Hukum Penanaman Modal Di Indonesia Setelah menanti cukup lama akhirnya ketentuan investasi yang selama empat puluh tahun diatur dalam dua undang-undang yakni pertama, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dan yang kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dinyatakan berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 pada tanggal 26 april 2007. Jika dirunut kebelakang tampak, bahwa pembahasan terhadap pembaharuan ketentuan investasi memakan waktu yang cukup lama. Hal ini dimaklumi, sebab yang terkandung dalam undang-undang penanaman modal menganut paham liberal tampaknya belum sepenuhnya dapat diterima oleh berbagai pihak. Akhirnya berbagai masukan yang disampaikan oleh pihak yang mempunyai perhatian terhadap investasi dirangkum dalam semangat yang ada dalam UUPM. Adanya paham liberal dalam undang undang penanaman modal diketahui dari perlakuan yang diberikan kepada pananam modal. Dalam undang –undang ini tidak dibedakan perlakuan antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri. Kelihatannya disinilah letak perbedaan sudut pandang dalam melihat arti pentingnya penanam Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

22

modal. Adapun alasan dikemukakan oleh pihak yang kurang setuju diterapkannya paham liberal yakni dalam kondisi masa ini, maka belum saatnya untuk memberlakukan paham liberal dalam undang-undang penanaman modal. Lebih lanjut dikemukakan oleh Deni Purbasari, 9 liberalisasi dalam RUUPM, tidak tepat untuk meningkatkan investasi. Hal ini karena penurunan investasi disebabkan oleh tingginya biaya berbisnis (pungli, perizinan pusat, dan perda) dan menurunnya pasar Indonesia karena menurunnya daya beli. Jadi penekanannya adalah untuk perlindungan industri dalam negeri. Sedangkan dari pihak pemerintah sendiri mempunyai alasan mengapa dirasakan perih ada liberalisasi, seperti yang dikemukakan oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dengan disahkannya RUU menjadi UU tentang Penanaman Modal, 10 pemerintah optimistis investasi usaha diberbagai bidang akan semakin meningkat. Investasi adalah instrument yang penting dalam pembangunan nasional. Diperlukan undang-undang yang benar benar berbeda dan menarik bagi investor. Pendapat senada juga disampaikan oleh Menteri Perindustrian Fahmi Idris, adanya kesan bahwa RUU Penanaman Modal lebih menguntungkan investor asing , hal ini merupakan yang tak terhindarkan. Saat ini tidak lagi dikenal modal asing atau dalam negeri yang dipersoalkan justru kalau terjadi sengketa, bagaimana penyelesaiannya (dispute settlement) hal ini pun sudah ada skema penyelesaianya di dalam UU tersebut. Jadi kebijakan ini sah saja diterapkan asal ditujukan untuk mendorong investasi sebab dunia sekarang ini sudah tanpa batas borderless.11 Namun ada juga pemikiran lain yang mengemukakan bahwa tersendatnya arus modal asing ke negeri ini. Tidaklah semata mata karena undang undang investasi 9

Deni Purbasari “ Penerapan Liberalisasi dalam RUU tidak tepat” dalam www. Hukumonline.com.edisi 8 september 2006, Diakses 5 juli 2007 10 Harian Umum Suara Pembaruan, edisi 27 Maret 2007 11 Harian Umum Bisnis Indonesia, edisi 28 Maret 2007 Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

23

tidak memadai, akan tetapi biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya sulit untuk diprediksi.seperti yang dikemukakan oleh Harlan Sumarsono 12 sebelum melakukan investasi, investor biasanya mempertanyakan apakah yang diperoleh dari investasi hari.untuk itu investor perlu mendekati kepastian teknis melakukan perkiraan ini diantaranya: 1. Perkiraan Dasar. Investor biasanya mendapatkan informasi dasar dari lembaga advisor atau konsultan sebelum melakukan investasi 2.

Perkiraan Struktur. Investor

biasanya

megindentifikasi

beberapa

faktor

yang

akan

mempengaruhi struktur pembiayaan mereka seperti resiko bisnis negara (country risk), kestabilan mata uang, kestabilan politik, penyediaan insfrastruktur. 3. Sebelum investor memutuskan untuk berinvestasi, investor biasanya mengamati aspek - aspek yang terkait dengan investasinya melalui berbagai saluran seperti media massa, jurnal dan bahkan dari mulut ke mulut 4. Investor sangat memperhatikan apa yang telah dialami oleh investor lain dalam melakukan investasi. Kegagalan dan keberhasilan suatu investasi yang terjadi akan menjadi catatan khusus bagi calon investor lain. 5. Perkiraan yang mendekati kepastian , investor perlu mengindentifikasi biaya biaya yang harus dikeluarkan sebelum bisnis berjalan hingga operasional. Semakin biaya dapat diperkirakan, maka resiko bisnis semakin dapat ditekan. Bagi investor, yang paling dikhawatirkan adalah biaya siluman. Bukan karena besarnya, tapi tidak dapat diprediksi.

12

Harlan Sumarsono.” Perlu Tim Mempercepat Pengembangan Bisnis dan Investasi”. dalam


24

Terlepas dari adanya berbagai pandangan terhadap kehadiran undang undang penanaman modal ini, menarik untuk dicermati apa yang dikemukakan oleh Didik J.Rachbini, 13 dalam undang undang ini berbagai kepentingan coba diakomodasikan, disamping ini juga bertindak adil kepada investor namun tanpa mengurangi kepentingan nasional. Apa yang dikemukakan oleh pakar ekonomi tersebut patut direnungkan, sebab jika hanya berfokus pada satu sudut pandang saja, sementara pergerakan arus modal global begitu cepat, maka pilihan yang bijak adalah bagaimana menyatukan berbagai kepentingan tersebut dalam satu norma hukum yang dapat dijadikan bagi semua pihak yang terkait dengan investasi Jika dicermati secara seksama lahirnya undang undang penanaman modal memang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat khususnya komunitas pebisnis yang demikian dinamis, baik didalam negeri maupun di dunia internasional, terlebih lagi era masa kini yang lebih dikenal dengan era globalisasi, arus perputaran modal pun demikian cepat dari satu tempat ketempat yang lain. Dengan kata lain , dimana ada peluang disitulah ada modal berhenti. Hal ini juga tercermin, dari pertimbangan diterbitkannya undang undang penaaman modal dalam konsideran atau pertimbangan disebutkan bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbaai kerja sama internasional perlu

Harian Suara Pembaruan Edisi , 28 November 2006 13 Didik J. Rachbini, Ketika RUU PM dibahas di DPR RI, Lihat www. Hukumonline.com.edisi 22 maret 2007, Diakses 27 Mei 2007 Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

25

diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promitif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Dari paparan diatas, terlihat bahwa terbitnya UUPM Tahun 2007 melahirkan secercah harapan dalam iklim investasi Indonesia, karena selama ini undang undang investasi yang dianggap sudah tidak memadai lagi sebagai landasan hukum untuk menarik investor. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika berbagai pihak menyebutkan undang undang ini cukup kompetitif. Dengan kata lain, berbagai fasilitas yang diberikan kepada investor dalam rangka melakukan investasi yang cukup menarik 14 Yang menarik dalam UUPM Tahun 2007 adalah dilihat dari judulnya cukup sederhana yakni Undang - Undang Penanaman Modal. Seperti telah dikemukakan dalam awal tulisan ini, sebelum lahirnya UUPM menjelang pertengahan tahun 2007 dikenal terminologi UUPMA dan UUPMDN. Dari kedua undang undang ini secara kasat mata dapat dilihat , ada perbedaan perlakuan antara PMA dan PMDN. Sebagaimana dikemukakan oleh M.Sadeli, 15 di UUPMA dan UUPMDN masih cukup banyak perbedaan, misalnya dalam UUPMDN jauh lebih bebas dibandingkan dengan PMA. Dalam UUPMA mendapat jaminan hukum tidak dinasionalisasikan, berhak mentransfer keuntungan dan modal, PMA dilakukan dalam bentuk devisa, sedangkan PMDN dalam rupiah.namun yang lebih penting lagi kata pakar ekonomi ini, yakni masalah sentiment nasional , apakah pro (modal dan perusahaan ) asing, anti atau ambivalen di Indonesia sentiment nasional terhadap sesuatu “Asing” sering ambivalen, tidak menolak akan tetapi menerima dengan pertimbangan pertimbangan 14

Imam Sugema.”Daya Tarik Investasi”. Dalam Harian Umum Suara Karya, kamis 21 Desember 2006 15 M.Sadeli: Iklim Investasi dan Undang-Undang Baru ( Jakarta :GununuAgung. 1994 ) Hlm 153-170 Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

26

yang matang.asing disamakan dengan besar, sangat berkuasa, sehingga mudah menyaingi pengusaha kecil pribumi. Dari pemikiran yang dilontarkan oleh pakar maupun praktisi bisnis diatas, terlihat bahwa ruang untuk mendiskusikan eksistensi UUPM dalam menarik investor masuk ke Indonesia masih sangat terbuka luas, terlebih lagi dalam undang undang ini cukup banyak hal yang memerlukan penjabaran secara rinci. Adanya diskusi terhadap eksistensi UUPM suatu fenomena yang menarik, artinya berbagai pihak merasa berkepentingan terhadap kegiatan investasi untuk itu perlu disambut gengan lapang dada, sehingga bila di kemudian hari undang undang ini kelak diamandemenkan berbagai kekurangan yang ada dapat dilengkapi sesuai dengan dinamika masyarakat yang ada. Hal yang rasanya cukup signifikan untuk disatu bahasakan oleh berbagai pihak yakni kehadiran investor sangat dibutuhkan dalam mengelola potensi ekonomi yang ada. Kehadiran investor tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif selain membuka lapangan kerja, juga dapat menggerakkan roda perekonomian baik skala lokal maupun nasional. Investor akan datang dengan sendirinya, bila berbagai hal yang dibutuhkan telah tersedia untuk itu. Sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan umum UUPM, tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antar lain memperbaiki koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan adanya perbaikan penanaman modal akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya.


27

B Dasar Hukum Kegiatan Penanaman Modal Penanaman modal di Indonesia telah berkembang cukup lama dalam kurun waktu kurang lebih empat puluh tahun, dimana dalam kurun waktu tersebut kegiatan penanaman modal di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri telah berkembang dan memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dasar hukum mengenai hukum penanaman modal di Indonesia diawali dengan pemberlakuan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal asing dan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No.6 Tahun 1968. Sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan UUPMA dan UUPMDN diatur dalam beberapa peraturan yang telah beberapa kali mengalami perubahan yang meliputi Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Surat Edaran Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM, Keputusan Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM, Keputusan Bersama Menteri Negara Investasi/kepala BKPM dan Menteri Koperasi, Pengusaha kecil dan menengah, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta,dan lain-lain 16. Walaupun dengan dasar hukum kedua undang-undang tersebut, investasi di Indonesia cukup berkembang baik. Namun, untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi nasional, dimana penanaman modal harus menjadi bagian

15

Bintoro Tjokoromidjojo, Perencanaan Pembangunan, ( Jakarta: Gunung Agung,1979),

hlm.28. Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

28

dari penyelenggaraan perekonomian dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

sosial,

menciptakan

lapangan

kerja,

mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatui system perekonomian yang berdaya saing, keberadaan undang-undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang- undang No. 12 Tahun 1970 dan Undang-undang No.6 Tahun 1968 jo. Undang-undang No.12 Tahun 1968 yang sudah berlaku kurang lebih empat puluh tahun dirasakan perlu untuk dilakukan perubahan dan penggantian. Penggantian ini didasarkan karena kedua Undang-Undang penanaman modal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional. Menurut ketentuan Pasal 40, Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Dengan berlakunya UndangUndang No.25 Tahun 2007, maka Undang-Undang No.1 Tahun 1967 jo UndangUndang No.11 Tahun1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang No.12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Ketentuan Peralihan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 menentukan tetap berlakunya beberapa ketentuan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, sebagai berikut: a)

Pasal 35

:

Perjanjian international, baik bilateral, regional maupun multilateral dalam bidang penanaman modal


29

yang telah disetujui oleh pemerintah sebelum Undang-Undang penanaman modal berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut. b) Pasal 36

:

Rancangan perjanjian international,baik bilateral, regional,

maupun

multilateral

dalam

bidang

penanaman modal yang belum disetujui pemerintah Indonesia pada saat undang-undang penanaman modal ini berlaku wajib disesuaikan dengan undangundang ini c) Pasal 37

:

(1)

Pada saat Undang-Undang Penanaman Modal ini

berlaku

,semua ketentuan peraturan perundang

undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1967 jo.UndangUndang No.11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang No.12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini. (2)

Persetujuan

penanaman

modal

dan

izin

pelaksanaan yang telah diberikan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang

No.11

Tahun

1970

tentang

Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No 6 Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

30

Tahun 1968 jo. Undang-Undang No.12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaanya. (3) Permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada tanggal disahkannya undangundang

ini

belum

memperoleh

persetujuan

pemerintah wajib disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini. (4)

Perusahaan penanaman modal

yang

telah

diberikan izin usaha oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang

No.1

Tahun 1967

jo.Undang-

Undang No.11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 jo.Undang-Undang

No.12

Tahun 1970

tentang

Penanaman Modal Dalam Negeri, apabila Izin Usaha Tetapnya

telah

berakhir,

dapat

diperpanjang

berdasarkan undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, sebelum dikeluarkannya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007, peraturan pelaksana yang lama dinyatakan tetap berlaku.


31

C. Kebutuhan-Kebutuhan Terhadap Penanaman Modal Kebutuhan–kebutuhan dalam penanaman modal merupakan hal-hal pokok yang harus diutamakan supaya menunjang lancarnya penanaman modal, adapun kebutuhan kebutuhan dalam penanaman modal yaitu terdiri dari: 1. Modal Pengertian modal menurut Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.Modal tersebut dibagi menjadi modal dalam negeri dan modal luar negeri. 17 Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 18 Sementara itu, modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebahagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 19 Pengertian modal asing yang diuraikan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 hanya membatasi ruang lingkupnya pada modal yang dimiliki oleh pihak asing tanpa menjelaskan modal asing yang bagaimana yang digunakan dalam kegiatan penanaman modal asing 20

17

Penjelasan Undang- Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1

18

Penjelasan Undang- Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1

ayat 7 ayat 9 19

Penjelasan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1

ayat 8 20

Hulman Panjaitan . Hukum Perencanaan Modal Asing.( Jakarta : IndHill Co, 2003). hlm 76


32

Bila kita melihat pada ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1967, Pasal 2 menguraikan mengenai modal asing yang bagaimana yang masuk dalam katergori pengertian modal asing , yaitu meliputi: 1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia , yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembayaran perusahaan Indonesia; 2. Alat – alat untuk perusahaan , termasuk penemuan – penemuan baru milik orang asing dan bahan- bahan yang dimasukkan dari luar negeri kedalam wilayah Indonesia, selama alat alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan Indonesia; 3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang- undang ini diperkenankan transfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan Indonesia. Penjelasan Pasal 2 juga mengemukakan bahwa modal asing tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat- alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang digunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh di transfer ke luar negeri tetapi dipergunakan di Indonesia. Menurut Ismail Suny 21 , untuk modal asing yang disebutkan dalam point 1, kriteri sebagai modal asing adalah apabila alat pembayaran luar negeri tersebut bukan kekayaan devisa Indonesia. Kekayaan devisa Indonesia adalah devisa yang dikuasai oleh negara dan yang dimiliki oleh negara maupun warga negara Indonesia.

21

Undang- Undang No.24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Pasal 1 angka 2 Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

33

Menurut Sunaryati Hartono 22, yang menjadi ukuran apakah sesuatu termasuk modal asing atau bukan adalah sebagai berikut. 1. Dalam hal valuta asing: apakah valuta asing itu merupakan bagian dari kekayaan devisa atau tidak. 2. Dalam hal alat-alat atau keahlian : apakah alat, barang atau keahlian tertentu itu merupakan milik asing atau tidak.

2.

Tenaga Kerja Adanya tenaga kerja yang terlatih dan terampil dan jumlah yang memadai serta

upah yang tidak terlalu tinggi akan menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum melakukan kegiatan penanaman modal. Masalah penanaman modal dengan masalah tenaga kerja terdapat hubungan timbal balik yang sangat erat. Penanaman modal disatu pihak memberikan implikasi terciptanya lapangan kerja yang menyerap sejumlah besar tenaga kerja diberbagai sektor, sementara di pihak lain kondisi sumber daya manusia yang tersedia dan situasi ketenagakerjaan yang melingkupinya akan memberi pengaruh yang besar bagi kemungkinan peningkatan atau penurunan penanaman modal permasalahan ketenagakerjaan pada kegiatan penanaman modal adalah sebagai berikut. 23 1. Proses pengalihan teknologi dan kerampilan sering kali berjalan lambat dan tersendat-sendat. 2. Adanya pelanggaran terhadap izin kerja tenaga kerja asing. 3. Ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja indonesiamasih rendah.

22 23

Hulman Panjaitan. Hukum Penanaman Modal Asing. ( Jakarta: IndHill Co, 2003), hlm 35 Puji Asmoro, “ Faktor SDM Dalam Rangka PMA,” Business News No. 5568 tanggal 10

Juni 1994 Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

34

4. Upah tenaga kerja Indonesia yang sangat rendah sering disalahgunakan oleh pihak asing. 5. Kuantitas tenaga kerja Indonesia yang sangat besar yang tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia. Kebijakan kebijakan yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Dari segi pilihan teknik produksi,sepatutnya dipertimbangkan proyek-proyek yang bersifat low capital labour ratio sebagai prioritas pilihan, dengan kombinasi secara proporsional padat modal 2. Perlu ada terobosan baru dibidang peningkatan pendidikan kejuruan dan keterampilan, melalui balai latihan kerja dan pendidikan luar sekolah yang diarahkan secara nyata bagi peningkatan produktivitas kerja tenaga kerja Indonesia. 3. Strategi upah buruh yang murah harus digantikan dengan keunggulan komperatif, berupa tenaga kerja terampil 4. Meskipun tetap dalam kerangka perlindungan terhadap hak- hak pekerja, harus ada komitmen untuk menjaga suasana yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan investasi terhadap bentuk kegiatan, seperti demonstrasi, pemogokan, kerusuhan dan lain-lain. 5. Perlu ada penerapan ketentuan ketenagakerjaan yang transparan. Atas dasar pertimbangan diatas, maka UUPM dalam Bab ke VI, Pasal 10 dan Pasal 11 mengatur mengenai Ketenagakerjaan dalam rangka penanaman modal. Pasal 10 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 yang menentukan sebagai berikut 1.

Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga Negara Indonesia.


35

2.

Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3.

Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

4.

Perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 24

D. Prinsip – Prinsip Penanaman Modal Sejalan dengan tujuan pembaharuan dan pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal, ketentuan UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menentukan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan prinsipprinsip sebagai berukut: 25 1. Kepastian hukum, yaitu prinsip dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. 2. Keterbukaan, yaitu prinsip yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. 3. Akuntabilitas, yaitu prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung

24

Ida Bagus Rahmadi Suspanca, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, ( Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, September 2006), hlm 1 25 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (1) Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

36

jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu prinsip perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing maupun antara penam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya. Dalam Bab V UU No.25 Tahun 2007, Pasal 6, 7, 8, 9 mengatur mengenai perlakuan terhadap penanaman modal. 5. Kebersamaan, yaitu prinsip yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 6. Efisiensi berkeadilan, yaitu prinsip yang mendasari pelaksanaan penanaman modal

dengan

mengedepankan

efisiensi

berkeadilan

dalam

usaha

mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. 7. Berkelanjutan,

yaitu prinsip

yang secara terencana mengupayakan

berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan , baik untuk masa kini maupun untuk masa datang. 8. Berwawasan lingkungan, yaitu prinsip penanaman modal yang dilakukan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. 9. Kemandirian, yaitu prinsip penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

37

10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuaan ekonomi nasional, yaitu prinsip yang berupaya menjaga keseimbangan dan kemajuan ekonomi wilayah , dalam kesatuan ekonomi nasional. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.untuk itu, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional. Atas dasar hal tersebut, tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain menurut ketentuan pasal 3 ayat (2) adalah untuk: 1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; 2. menciptakan lapangan kerja; 3. meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; 4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; 5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; 6. mendorong penembangan ekonomi kerakyatan; 7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal ,baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan 8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal tersebut hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain dengan perbaikan koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah , penciptaan birokrasi yang efisien , kepastian hukum dibidang penanaman modal, Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

38

biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. 26

26

Fakultas Ekonomi Universitas Air langga, Jawaban dan Masukan RUU Penanaman Modal,


39

BAB III KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR.25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

A. Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal Pengaturan tentang bidang usaha penanaman modal pada dasarnya dapat dibagi 3 yaitu: 1 Bidang Usaha Yang Terbuka Bab VII Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal menentukan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Ini merupakan prinsip utama yang dianut oleh legislator dan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah membuka seluas-luasnya bidang usaha bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia. Namun, sesungguhnya pengaturan yang sangat luas ini sangat kurang memberikan kepastian hukum dan tidak melindungi perekonomian rakyat dan merupakan liberalisme yang berlebihan karena UndangUndang Penanaman Modal lebih berpihak kepada para investor dengan diberikannya fasilitas-fasilitas yang berlebihan kepada investor. Dari ketentuan diatas terlihat kecenderungan bahwa bidang usaha yang tertutup semakin menepis dan terbatas jumlahnya hanya yang berkaitan dengan bidang keamanan dan pertahanan sedangkan bidang saluran telekomunikasi tidak termasuk didalamnya.

No.1310/ J.3.1.12/ LL. 2006 tanggal 21 september 2006 , hlm 2. Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

40

Untuk menentukan bidang usaha tertutup, terbuka atau terbuka dengan persyaratan sepenuhnya menjadi kewenangan presiden sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (4) yang menyatakan “Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan serta Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan masingmasing akan diatur dalam Peraturan Presiden. 27 Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Penentuan kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang terbuka dan yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah 28 1. Meletakkan landasan hukum yang pasti bagi penyusunan peraturan yang terkait dengan penanaman modal; 2. Menjamin transparansi dalam proses penyusunan daftar bidang usaha yang tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; 3. Memberikan pedoman dalam menyusun dan menetapkan bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan; 4.

Memberikan pedoman dalam melakukan pengkajian ulang atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;

5. Memberikan pedoman apabila terjadi perbedaan penafsiran atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

27

Undang- Undang Nomor .25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,. Pasal 12 ayat 1. Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan.Pasal 3 28


41

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia(KBLI)dan/atau International Standar for Industrial Classification (ISIC)

2. Bidang Usaha Yang Tertutup Mutlak Pengertian tertutup mutlak dalam hal ini adalah bahwa modal asing dilarang masuk dengan alasan- alasan tertentu.bidang usaha yang tertutup secara mutlak bagi penanam modal asing menurut ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor.25 Tahun 2007adalah: 1. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang. 2. Bidang usaha secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undangundang Pemerintah menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dengan berdasarkan kriteria: moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. 29 Pepres No.76 Tahun 2007 dalam Pasal 8 menyebutkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri ditetapkan dengan berdasarkan kriteria kesehatan, keselamatan, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup dan moral/budaya ( K3LM) dan kepentingan nasional lainnya.

29

Undang- Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 12 ayat 3


42

Kriteria K3LM sebagaimana yang disebutkan dalam Pepres No.76 Tahun 2007 Pasal 9 dapat dirinci sebagai berikut: 1. memelihara tatanan hidup masyarakat 2. melindungi keaneka ragaman hayati 3. menjaga keseimbangan ekosistem 4. memelihara kelestarian hutan alam 5. mengawasi penggunaan bahan berbahaya beracun 6. menghindari pemalsuan dan mengawasi peredaran barang atau jasa yang tidak direncanakan 7. menjaga kedaulayan Negara, atau 8. menjaga dan memelihara sumber daya terbatas. Dari ketentuan tersebut, bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing sangatlah sedikit. Bila melihat kepada ketentuan Keputusan Presiden No.96 Tahun 2000, bidang usaha yang tertutup mutlak cukuplah banyak, antara lain sebagai berikut : 1. Bidang pertambangan dan energi, yaitu investor dilarang untuk membuka usaha pertambangan nasional 2. Bidang perhubungan, yaitu bahwa investor dilarang menanamkan modalnya dibidang usaha pemanduan lalu lintas udara, klasifikasi dan statutoria kapal. 3. Bidang manejemen dan penyelenggaraan stasiun monitoring spectrum frekuensi radio dan orbit satelit Ketentuan Keputusan Presiden No.96 Tahun 2000 tersebut kemudian diubah dengan Keppres No.118 Tahun 2000, dimana daftar bidang usaha yang tertutup


43

berubah, tetapi masih cukup banyak, yaitu bisnis radio, televisi, media cetak, bidang berhubungan seperti angkutan taksi dan pelayaran rakyat. Adapun daftar bidang usaha yang tertutup mutlak bagi penanam modal menurut Pepres No 77 Tahun 2007 jo Pepres No.111 Tahun 2007 yaitu. 1.

Sektor kebudayaan yaitu bidang usahanya perjudian/kasino, peninggalan sejarah dan purbakala,candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno, temuan bawah laut, museum, pemukiman, monument, objek ziarah ( tempat peribadatan, makam)

2.

Sektor kehutanan yaitu bidang usahanya pemanfaatan/pengambilan koral alam

3.

Sektor kelautan dan perikanan yaitu bidang usahanya penangkapan spesies ikan . 30

4.

Sektor komunikasi dan informatika yaitu bidang usahanya manajemen dan penyelenggaraan stasiun monitoring spectrum frekuensi radio dan orbit satelit, lembaga penyiaran publik (LPP), radio dan televisi

5.

Sektor perhubungan yaitu bidang usahanya penyediaan dan penyelenggaraan terminal, pemasangan dan pemeliharaan

3.Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Disebutkan bahwa terdapat bidang usaha yang terbuka bagi penanam modal, namun

pemberlakuannya

dengan

persyaratan

berdasarkan

kriteria

tertentu

sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (5), yaitu penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional,yaitu perlindungan sumber daya alam , perlindungan , pengembangan usaha mikro, kecil, menengah,


44

dan koperasi, pengawasan produksi dari distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.” Kriteria

penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan

berdasarkan Pepres No.76 Tahun 2007, Pasal 11 yaitu: 1. perlindungan sumber daya alam 2. perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi ( UMKMK) 3. pengawasan produksi dan distribusi 4. peningkatan kapasitas teknologi 5. partisipasi modal dalam negeri 6. kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah. Adapun bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan Pepres No 76 Tahun 2007, Pasal 12 yaitu: 1. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan perlindungan dan pengembangan terhadap UMKMK. 2. Bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan 3. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan kepemilikan modal 4. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan lokasi tertentu. 5. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan bidang khusus. Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan diatur dalam Perpres Nomor.77 Tahun 2007 jo Perpres Nomor 111 Tahun 2007, adapun daftar bidang usahanya adalah sebagai berikut:

30

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 jo Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

45

1) Sektor energi dan sumber daya mineral bidang usahanya yaitu pembangkit tenaga listirk skala kecil 2) Sektor kebudayaan dan pariwisata bidang usahanya yaitu agen perjalanan wisata, sanggar seni, usaha jasa pramuwisata 3) Sektor kehutanan bidang usahanya yaitu penusahaan tanaman lainnya (aren, kemiri, biji asam, bahan baku arang, kayu manis.), industri kayu gergajian, pengusahaan burung wallet, industri primer pengolahan rotan, industri barang setengah jadi, penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar. 4) Sektor kelautan dan perikanan bidang usahanya yaitu perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan, penangkapan ikan di perairan umum, usaha pengolahan hasil ikan. 5) Sektor komunikasi dan informatika bidang usahanya yaitu lembaga penyiaran komunitas radio dan televisi, perusahaan jasa kurir / jasa titipan seperti (kirim mengirim barang cetakan, surat kabar, bungkusan kecil, paket, pengiran uang.), jasa telekomunikasi meliputi warung telekomunikasi, warung internet, instalasi kabel ke rumah dan gedung. 6) Sektor pekerjaan umum bidang usahanya yaitu jasa konstruksi atau jasa pelaksana konstruksi. 7) Sektor perhubungan bidang usahanya adalah angkutan orang baik angkutan dalam trayek maupun angkutan luar trayek, dan pelayaran rakyat. 8) Sektor

perindustrian

bidang

usahanya

yaitu

industri

penggaraman/pengeringan ikan dan biota perairan, perindustrian pewarnaan benang dari serat alam

maupun serat buatan menjadi benang bermotif,

industri batik tulis, industri pengasapan karet, industri perkakas tangan yang dibuat secara manual, industri jasa pemeliharaan dan perbaikan sepeda Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

46

motor, industri kerajinan yang memiliki kekayaan khas budaya daerah, industri perkakas tangan untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan lahan, proses produksi, pemanenan, pasca panen, industri makanan olahan dari biji-bijian dan umbi-umbian sagu, melinjo dan kopra, industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian, dan industri pengeringan dan pengolahan tembakau. 9) Sektor pertanian bidang usahanya yaitu budidaya padi, budidaya ubi kayu, budidaya jagung, budidaya tanaman pangan lainnya, pembibitan dan budidaya babi dengan jumlah kurang atau sama dengan 125 ekor, pembibitan dan budidaya ayam buras serta persilangannya, usaha perkebunan denga luas kurang dari 25 ha, usaha pengolahan hasil perkebunan dibawah kapasitas tertentu, dan usaha pembenihan perkebunan dengan luas kurang dari 25 ha.

B.Fasilitas-Fasilitas Penanaman Modal Pengaturan mengenai fasilitas penanaman modal diatur dalam Bab X, Pasal 18,19, 20, 21, 22, 23, dan 24 Undang Undang NO.25 Tahun 2007 Ketentuan Pasal 18 mengatur mengenai pemberian fasilitas kepada penanam modal yang menurut Pasal 20, fasilitas tersebut tidak berlaku bagi penanam modal asing yang tidak berbadan hukum atau diartikan bahwa fasilitas yang diberikan berdasarkan ketentuan pasal 18 hanya diberikan kepada penanam modal asing yang berbadan hukum. Fasilitas penanaman modal diberikan dengan pertimbangan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas


47

penanaman modal ini mendorong pengaturan secara detail terhadap bentuk fasilitas fiscal, fasilitas hak atas tanah, fasilitas imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Pemberian fasilitas penanaman modal juga dilakukan dalam upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan perlakuan ekonomi kerakyatan, orientansi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan bagi penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan didaerah dengan insfrasruktur terbatas. Dapat dikatakan bahwa tujuan pemberian fasilitas-fasilitas yang bersifat insentif tersebut adalah sebagai berikut: 1. Untuk mempercepat penyebaran investasi keseluruh pelosok tanah air

karena

dengan

adanya

investasi

terjadi

pertumbuhan

ekonomi.Dengan adanya pertumbuhan, akan ada peningkatan kesejahteraan.kalau dilihat dari realisasi dan rencana penanaman modal sekarang ini, hanya ada 7-8 provinsi di Indonesia dari empat kategori yang masuk top five. Berarti terjadi ketidaksinambungan atau ketidakmerataan investasi. 2. Insentif atau fasilitas diberikan supaya ada percepatan dari sektor ekonomi.Perekonomian pasti tumbuh kalau sektor sektor dibawahnya bekerja

dengan

baik.

Termasuk

sisi setor

produksi,

yaitu

industri.Berarti harus ada sektor sektor yang dipacu. Agar tujuan investasi tersebut dapat tercapai, berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (2), pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal yang melakukan penanaman modal.fasilitas tersebut diberikan kepada: Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

48

1. Penanam modal yang melakukan perluasan usaha 2. Penanam modal yang melakukan penanaman modal baru Bagi penanam modal yang melakukan penanaman modal yang Baru akan memperoleh fasilitas penanaman modal apabila sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3), yaitu: 1. Menyerap banyak tenaga kerja. 2. Termasuk skala prioritas tinggi. 3. Termasuk pembangunan insfrastruktur. 4. Melakukan alih teknologi. 5. Melakukan industri pionir. 6. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu. 7. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. 8. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. 9. Bermitra dengan usaha mikro,kecil, menengah atau koperasi. 10. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri Fasilitas –fasilitas yang diberikan dalam rangka penanaman modal adalah sebagai berikut. 1 .Fasilitas Perpajakan dan Pungutan lain Fasilitas perpajakan yang diberikan kepada penanam modal yang melakukan perluasan usaha dan penanam modal yang melakukan penanaman modal baru serta yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (3) akan memperoleh fasilitas perpajakan yang menurut pasal 19 diberikan berdasarkan


49

kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh pemerintah yang pengaturannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Fasilitas perpajakan tersebut menurut Pasal 18 ayat (4) berupa: 1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. 2. Pembebasan atau kekeringan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. 3. Pembebasan atau kekeringan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu. 4. Pembebasan dan/atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu. 5. Penyusutan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanam modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberikan nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional (Pasal 18 ayat 5 UUPM ) Fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk juga diberikan kepada penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan pergantian mesin atau barang modal lainnya (Pasal 18 ayat 6 UUPM ) Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

50

2.Fasilitas Hak Atas Tanah Mengenai kemudahan pelayanan dan perizinan hak atas tanah yang dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus dan dapat diperbaharui kembali atas permohonan penanam modal adalah sebagai berikut: (1) Hak Guna Usaha Hak guna usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan perpanjangan dimuka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbaharui selama 35 tahun. Dalam Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 dikatakan bahwa untuk mengusahakan tanah yang dikuasai secara langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 sampai dengan 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun lagi Pengaturan tentang hak guna usaha dalam UUPM dengan pengaturan dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 sangatlah bertentangan. Dalam Undang –Undang Penanaman Modal hak guna usaha yang diberikan cukup lama sehingga ini akan menimbulkan kesenjangan antara penanam modal dengan masyarakat yang disekitarnya. (2) Hak Guna Bangunan Hak guna bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 50 tahun dan dapat diperbaharui selama 30 tahun. (3). Hak Pakai


51

Hak pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan cara diberikan perpanjangan dimuka sekaligusselama 45 tahun dan dapat diperbaharui selama 25 tahun. Persyaratan untuk dapat diberikannya hak atas tanah yang diperpanjang dimuka sekaligus tersebut adalah: 1. Penanaman modal yang dilakukan dalam jangka waktu panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing. 2. Penanaman modal dengan tingkat resiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan. 3. Penanaman modal tidak memerlukan area yang luas. 4. Penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara 5. Penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum. Hak hak atas tanah tersebut hanya dapat diperbaharui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.ketentuan pasal 22 ayat (3) ini sejalan dengan fungsi tanah sebagaimana ketentuan pasal 15 Undang Undang Pokok Agraria, UU No.5 Tahun 1960, yaitu bahwa tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya. Menurut Mahkahmah Konstitusi menyatakan bahwa sebagian ketentuan pasal 22 UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal 31 bertentangan dengan

31

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 22


52

konstitusi. Hal itu disampaikan dalam siding pengucapan putusan perkara 21-22/ PUU-V/2007, Selasa (25/3), di ruang sidang MK. Bagian dari Pasal 22 UU PM yang bertentangan dengan UUD 1945, yaitu pasal 22 ayat 1 sepanjang menyangkut kata-kata “ dimuka sekaligus” dan “ berupa”: Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbaharui selama 35 tahun. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus 50 tahun dan dapat diperbaharui selama 30 tahun. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbaharui selama 25 tahun Perkara 21/PUU-V/2007 yang diajukan Diah Astuti, dkk merupakan permohonan pengujian penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2)huruf a, Pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (4), dan Pasal 22 (1) huruf a,b,dan c UUPM. Sedangkan Daipin, dkk.Dalam perkara 22/PUU-V/2007 mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (2)huruf a, Pasal 8 ayat (1) dan (3), Pasal 12 ayat (1) dan (3), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) dan (2) UUPM. Menurut MK, dari keseluruhan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, ternyata hanya sebahagian ketentuan Pasal 22 UUPM bertentangan dengan konstitusi32. Argumentasi MK terkait dengan sebagian ketentuan tersebut adalah meskipun terhadap Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang dapat diperpanjang dimuka sekaligus itu negara dikatakan dapat menghentikan atau membatalkan sewaktu-waktu, namun alasan tersebut telah ditentukan secara 32

Putusan Perkara 21-22/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. pasal 22 tentang Hak atas tanah Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

53

limitattif dalam pasal 22 ayat 4} UUPM. Dengan kata lain, kewenangan negara untuk menghentikan atau tidak memperpanjang HGU, HGB, dan Hak Pakai tersebut tidak lagi dilakukan atas dasar kehendak bebas negara .Padahal, perusahaan penanaman modal dapat mempersoalkan secara hukum keabsahan tindakan penghentian atau pembatalan hak atas tanah itu. Sehingga , bagi MK, pemberian perpanjangan hak-hak atas tanah sekaligus dimuka tersebut telah mengurangi dan bahkan melemahkan kedaulatan rakyat dibidang ekonomi. Pasal 22 UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasca Putusan MK berbunyi: 1) Kemudahan atau pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang dan dapat diperbaharui kembali atas permohonan penanam modal. 2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diberikan dan diperpanjang untuk kegiatan penanaman modal dengan persyaratan: a) Penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing; b) Penanaman modal dengan tingkat resiko penanaman modal yang menmerlukan penembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan; c) Penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas; d) Penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan


54

e) Penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum. 3) Hak atas tanah dapat diperbaharui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. 4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan dan yang dapat diperbaharui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan.

3. Fasilitas Pelayanan Keimigrasian Masalah keimigrasian sering dirasakan oleh pengusaha asing sebagai hambatan,dimana mereka sering dikejar kejar urusan administrasi tempat tinggal bila sudah mencapai enam bulan di Indonesia.untuk itu pemerintah berdasarkan pasal 23 Undang -Undang No.25 Tahun 2007, telah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian. Fasilitas keimigrasian tersebut diberikan untuk: 1. Penanaman modal yang memerlukan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal.; 2. Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat Bantu produksi lainnya, dan pelayanan purna jual; dan Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

55

3. Calon penanam modal yang akan melakukan penjajakan penanaman modal. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian untuk point (1) dan (2) dapat diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bagi penanam modal asing pemerintah memberikan fasilitas berupa: 1. Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama dua tahun. 2. Pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap yang dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama dua tahun berturut-turut. 3. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku satu tahun yang diberikan untuk jangka waktu dua belas tahun terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan. 4. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan denga masa berlaku dua tahun yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan ; dan 5. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan. Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal dalam poin (1) dan (2) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

56

4. Fasilitas Perizinan Impor Salah satu fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah selain bidang pertanahan dan keimigrasian adalah fasilitas perizinan impor sebagaimana ketentuan Pasal 24, dengan syarat sebagai berikut: 1. Barang yang diimpor bukan barang terlarang menurut peraturan perundang-undangan. 2. Barang yang diimpor bukan barang yang berdampak negative terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa. 3. Barang tersebut adalah barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia . 4. Barang tersebut berupa modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.

C. Perizinan Penanaman Modal Dalam rangka

menarik

investor

sebesar-besarnya,

Indonesia

harus

menyiapkan insentif yang baik dan suasana komprehensif.Insentif berupa penyederhanaan perizinan yang selama ini merupakan bagian yang menjadi momok mengerikan bagi investor, dimana perizinan yang berbelit dan terlalu panjang. Lambatnya pengurusan izin investasi tersebut disebabkan karena birokrasi yang panjang. Birokrasi yang panjang dapat menghasilkan kondisi yang kurang kondusif bagi kegiatan penanaman modal sehingga dapat mengurungkan niat para investor untuk melakukan penanaman modal.dengan birokrasi yang panjang, berarti adanya Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

57

biaya tambahan serta marak dengan korupsi dan pungutan liar yang menjadikan investasi di Indonesia memilki high cost economy yang akan memberatkan para calon investor dan dapat memberatkan para calon investor dan dapat mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi tidak feasible karena profit margin menjadi semakin kecil Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

33

Adapun pemberian insentif dan

pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip: 1. Kepastian Hukum; 2. Kesetaraan; 3. Transparansi; 4. Akuntabilitas; 5. Efektif dan Efisien. Pemberian insentif dapat berbentuk: 1. Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan pajak daerah; 2. Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan retribusi daerah; 3. Pemberian dana stimulan; 4. Pemberian bantuan modal; Pemberian kemudahan dapat berbentuk: 1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; 2. Penyediaan sarana dan prasarana; 3. Penyediaan lahan atau lokasi; 4. Pemberian bantuan teknis; dan 5. Percepatan pemberian perizinan.


58

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat. Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kemudahan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:34 1. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; 2. Menyerap tenaga kerja lokal; 3. Menggunakan sebahagian besar sumber daya lokal; 4. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; 5. Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto; 6. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 7. Termasuk skala prioritas tinggi; 8. Termasuk pembangunan infrastruktur; 9. Melakukan alih teknologi; 10. Melakukan industri pionir; 11. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;

33

Peraturan Pemerintah Nomor.45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, Pasal 2 Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

59

12. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; 13. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau 14. Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi dalam negeri. Pemerintah daerah memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemerintah daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerahnya. Ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Perda. Perda tersebut harus memuat sekurang-kurangnya:35 1. Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan; 2. Kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan; 3. Dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan; 4. Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan; 5. Bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan; 6. Pengaturan pembinaan dan pengawasan. Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada penanam modal ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Keputusan Kepala Daerah sekurang- kurangnya memuat nama dan alamat badan usaha penanam modal, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka waktu, serta hak dan

34

Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah, Pasal 5. 35 Ibid Pasal 8 Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

60

kewajiban penerima insentif dan kemudahan penanaman modal. Keputusan Kepala Daerah dimuat dalam Berita Daerah. Penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada kepala daerah paling sedikit 1 ( satu) tahun sekali.Laporan tersebut paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan kemudahan, penelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha ( Pasal 11) Bupati atau Walikota menyampaikan laporan kepada gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerahnya secara berkala setiap 1 ( satu) tahun sekali.Kemudian gubernur menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerahnya secara berkala setiap 1 ( satu) tahun sekali.Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Bab XV, Pasal 32 Undang-Undang penanaman modal No.25 Tahun 2007 mengatur mengenai penyelesaian sengketa. Dalam ketentuan tersebut diuraikan bagaimana cara penyelesaian sengketa yang digunakan apabila terjadi sengketa dibidang penanaman modal.cara-cara penyelesaian sengketa yang dianut oleh Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 tersebut adalah cara- cara penyelesaian yang berlaku secara umum dan banyak berlaku di beberapa negara.umumnya cara-cara penyelesaian sengketa dalam penanaman modal adalah berbentuk penyelesaian sengketa dengan cara sebagai berikut: Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

61

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Penyelesaian sengketa penanaman modal melalui pengadilan dilakukan apabila cara penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat tidak tercapai. Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan kurang dirasakan adil dan kurang dipercaya oleh investor. Para investor cenderung menganggap cara penyelesaian melalui pengadilan tidak efektif dan efisien sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Padahal lembaga pengadilan merupakan katub penekan atas pelanggaran hukum dalam masyarakat, dimana lembaga pengadilan merupakan institusi yang istimewa yang dapat memberikan putusan.selain itu, lembaga pengadilan merupakan lembaga yang mempunyai fungsi dan kewenangan diantaranya: 1) Sebagai penjaga kemerdekaan masyarakat (in guarding the freedom of society); 2) Sebagai wali masyarakat ( are regarding as custodian of society); 3) Sebagai pelaksana penegakkan hukum (judiciary as the up holders of the rule of law)36 Beberapa kritik yang dilontarkan kepada lembaga pengadilan yang mengakibatkan ketidakpercayaan investor dalam penyelesaian penanaman modal 1) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan cara litigasi sangat lambat, yaitu bahwa penyelesaian sengketa tidak cepat /lambat dan formalistik. Jangankan untuk memperoleh putusan yang menghasilkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewidjze), untuk memulai pemeriksaan

pun

harus

menunggu

waktu

yang

cukup

lama.Namun,

sesungguhnya lambatnya penyelesaian perkara tidak hanya terjadi di Indonesia ,

36

Sudargo Gautama . Indonesia dan Arbitrase International.( Bandung: Alumni1996), hlm 48


62

bahkan di korea dan jepang pun kondisi ini terjadi dimana perkara selesai dalam jangka waktu 7-12 tahun. 2) Biaya perkara mahal, yaitu mahalnya biaya perkara dalam penyelesaian perkara melalui pengadilan yang sudah menjadi masalah klasik yang terjadi dimanamana. 3) Peradilan umumnya tidak reprosif, yaitu Bahwa peradilan kurang atau tidak tanggap terhadap kepentingan umum dan sering sekali mengabaikaan kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak sehingga pengadilan dianggap tidak adil dan tidak fair. Pengadilan kurang tanggap melayani kepentingan masyarakat miskin.37 4} Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah karena tidak ada putusan Pengadilan yang mengantar pihak yang bersengketa kearah penyelesaian masalah 1) Putusan pengdilan tidak bersifat problem solving diantara pihak yang bersengketa; 2) Menempatkan kedua belah pihak yang bersengketa pada dua sisi ujung yang saling berhadapan: menempatkan salah satu pihak pada posisi pemenang ( the winner) dan menyundutkan pihak yang lain sebagai pihak yang kalah (the losser) 3) Bersifat membingungkan atau erractic: 1. Terkadang tanpa dasar dan alasan yang masuk akal, pengadilan menjatuhkan putusan ganti rugi yang luar biasa besarnya

37

M.Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,1997), hlm 151-152. Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

63

2. Sebaliknya meskipun alasan dan dasar hukumnya kuat, pengadilan menjatuhkan putusan ganti rugi yang sangat kecil sekali 3. Perilaku pengadilan yang demikian memperlihatkan corak penegak hukum yang tidak pasti dan tidak dapat diprediksi. 5} Kemampuan Para hakim bersifat generalis Dalam masa dan era globalisasi saat ini dibutuhkan hakim yang mempunyai keahlian yang kompleks dan mempunyai pengetahuan yang luas serta mempunyai kualitas yang menyeluruh atas masalah yang kompleks tersebut. Namun,hakim yang ada saat ini hanya mempunyai pengetahuan yang generalis saja. 2. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Cara penyelesaian sengketa dibidang penanaman modal melalui Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa yang popular dibidang penanaman modal dan hamper semua negara memilih cara penyelesaian sengketa penanaman modal melalui Arbitrase.38 Hal ini karena penyelesaian melalui arbitrrase dirasakan lebih praktik, cepat, murah. Di samping itu, karena arbitrase memiliki kelebihan atau keunggulan yang tidak dimiliki peradilan umum yaitu sebagai berikut: (1) Kebebasan, kepercayaan, dan keamanan, yaitu memberikan kebebasan otonomi yang sangat luas kepada para pelaku bisnis(pihak yang bersengketa) dan memberikan rasa aman terhadap keadaan tak menentu /kepastian berkenaan dengan system hukum yang berbeda serta terhadap kemungkinan putusan yang berat sebelah (2) Keahlian arbiter, yaitu para arbiter merupakan orang-orang yang mempunyai keahlian besar mengenai permasalahan yang disengketakan.

38

Undang – Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 32


64

(3) cepat dan hemat biaya, yaitu proses pengambilan keputusan cepat, tidak terlalu formal dan putusannya bersifat final dan banding.permasalahan baru muncul jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. (4) bersifat confidental, yaitu arbitrase bersifat rahasia dan tertutup, oleh karenanya

pemeriksaan

dilakukan

dalam

sidang

tertutup

termasuk

pengucapan keputusannya39 (5) bersifat non preseden, artinya putusan arbitrase tidak mempunyai preseden , maka mungkin saja dengan masalah yang sama dihasilkan putusan arbitrase yang berbeda di masa datang. (6) independen, artinya pemeriksaan arbitrase dilakukan oleh para arbiter yang dipilih oleh kedua belah pihak dan dalam memberikan putusannya arbiter tidak dipengaruhi oleh pihak luar termasuk pemerintah. (7) final dan binding, artinya putusan arbitrase merupakan putusan terakhir yang mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana atas keputusan tersebut tidak dapat banding. (8) kepekaan arbiter artinya arbiter menerapkan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan masalah dan akan lebih memberikan perhatian privat terhadap keinginan, realitas, dan praktik para pihak. Menurut

Yahya Harahap,40 arbitrase merupakan salah satu metode

penyelesaian sengketa , dimana sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk:

39 Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno dan Jawahir Tontowi, Pengantar Hukum Perdata International Indonesia, ( Yogyakarta : Gama Media, 1999), hlm. 149-151. 40 M. Yahya Harahap, Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, ( Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 254-256


65

1. Perbedaan Penafsiran (dispute) mengenai pelaksanaan perjanjian berupa kontraversi pendapat,kesalahan pengertian dan ketidaksepakatan; 2. Pelanggaran perjanjian (breach of contract) termasuk didalamnya adalah sah atau tidaknya sebuah kontrak dan berlaku atau tidaknya kontrak; 3. Pengakhiran kontrak ( termination of contract) 4. Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Untuk memperkuat keberadaan lembaga arbitrase sebagai alternative penyelesaian sengketa khususnya di dalam penanaman modal, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other states dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968. Konvensi ini juga dikenal dengan nama Konvensi Washington. Konvensi ini lahir atas prakarsa Bank Dunia pada tahun 1965. Konvensi ini dibuat untuk merangsang masuknya modal asing pada negara-negara berkembang. Sebagai tindak lanjut dari konvensi ini, maka dibentuk lembaga penyelesaian sengketa antara penanam modal dengan penerima modal yang dikenal dengan The International Center for the Settlement of Investment Disputes ( ICSID ). Untuk selanjutnya dalam konvensi ini disebut sebagai pusat. Tujuan dibentuknya ICSID adalah untuk menyediakan fasilitas bagi konsiliasi dan arbitrase sengketa antara negara peserta konvensi dengan warga negara dari negara peserta konvensi lainnya yang berdasarkan ketentuan konvensi.41 Agar ICSID dapat berlaku, para pihak harus sepakat untuk mengajukan sengketa mereka ke dewan arbitrase ICSID, sengketa haruslah sesama antara peserta konvenasi organisasi-organisasi negara tersebut dan warga negara dari negara peserta konvensi lainnya dan sengketa yang berkaitan dengan masalah investasi.Dalam

41

Tony Budydjaja, Public Policy as Grounds for Refusal of Recognition and Erforcement of Foreign Arbitral Awards in Indonesia,(.Jakarta: Tatanusa, 2002) Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

66

konvensi tersebut diatur masalah penyelesaian sengketa antar investor asing dengan negara penerima modal dilakukan lewat lmbaga arbitrase. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 berbunyi bahwa” Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan bahwa suatu perselisihan tentang penanaman modal antara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing diputuskan menurut konvensi dan untuk mewakili Republik Indonesiadalam perselisihan tersebut dengan hak subsitusi. Berdasarkan ketentuan diatas, Pemerintah Indonesia tidak berkewajiban untuk membawa setiap sengketa penanaman modal dengan investor asing ke dewan arbitrase ICSID, kecuali kalau disetujui oleh kedua belah pihak.42 Yuridiksi dewan arbitrase ICSID ditentukan oleh 3 unsur yaitu 1. Sengketa harus merupakan sengketa yang muncul secara langsung (arising directly) dari penanaman modal; 2. Pihak yang bersengketa haruslah negara yang telah menjadi anggota ICSID dan warga negara; 3. Harus ada pernyataan tertulis, kesepakatan darikedua belah pihak yang bersengketa kepada ICSID. Dengan kata lain, perselisihan sengketa yang dibawa kepada

dewan arbitrase ICSID hanyalah sengketa yang

menyangkut perselisihan hukum (Legal dispute) yang menyangkut penanaman modal Konvensi lain yang berkaitan dengan lembaga arbitrase, yang juga sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia adalah konvensi mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan-putusan Arbitrase Asing ( Convention on the Recognition and

42

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal, Pasal 2 Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

67

Enforcement of Foreign Arbitral Awards) yang artinya para pihak yang bersengketa dimana salah satu pihaknya adalah pebisnis yang berasal dari indonesia, mereka bersepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka lewat lembaga arbitrase asing.Konsekuensinya adalah para pihak harus mengakui dan dengan sukarela mau menjalankan putusan tersebut. Konvensi ini dikenal dengan Konvensi New York 1958 ( The New York Convention 1958).43 Secara teoritis, dengan diratifikasinya Konvensi New York1958 tersebut oleh pemerintah Indonesia, maka konvensi tersebut menjadi hukum nasional. Hal ini berarti putusan arbitrase asing secara otomatis akan diakui dan dapat dilaksanakan di Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini tampak dari pandangan lembaga peradilan di Indonesia dalam menyikapi putusan arbitrase yang akan dijalankan di negeri ini tidak konsisten.Alasan yang digunakan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing bertentangan dengan kepentingan umum Tampaknya pemerintah menyadari bahwa perkembangan dunia bisnis berkembang demikian pesat, sehingga penelesaian sengketa bisnis pun dituntut secara cepat. Untuk itu, dibutuhkan lembaga penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan yang dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh para pelaku bisnis. Di berbagai negara, pilihan penyelesaian sengketa bisnis diluar lembaga peradilan sudah lama diakui antara lain lewat lembaga arbitrase.Untuk itu, dalam rangka memperkuat keberadaan lembaga arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian senketa di Indonesia semakin kuat legitimasinya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

43

Barita Saragih,” Harmonisasi Kepentingan Investasi Asing dan Tuntutan Lokal”.Artikel


68

Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan diterbitkannya undang-undang ini, maka keraguan terhadap pelaksanaan putusan lembaga arbitrase khususnya putusan arbitrase international sedikit banyak dapat diminimalisasi.

3. Penyelesaian Sengketa Melalui Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternatif Dispute Resolution) Pengertian alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang No.30 Tahun 1999 adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. ADR merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan ( ordinary court) melalui proses negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. a.

Negosiasi Negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk

mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara beberapa pihak. Negosiasi dilakukan baik karena telah ada sengketa diantara para pihak, maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakannya masalah tersebut. Negosiasi dilakukan oleh seorang negosiator. Ciri seorang negosiator yang baik adalah: 1) Mampu berpikir cepat, tetapi mempunyai kesabaran yang tidak terbatas; 2) Dapat bersikap manis, tetapi meyakinkan; 3) Dapat mempengaruhi orang tanpa harus menipu; 4) Dapat menimbulkan kepercayaan tanpa harus mempercayai orang lain;

dalam Harian Umum Kompas edisi , Senin, 20 November 2000 Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

69

5) Dapat mempesona tanpa harus mempesona. Agar suatu negosiasi dapat berjalan dengan sukses dan mendapatkan hasil yang maksimum, terdapat beberapa kekuatan negosiasi yang mesti diperhatikan dan dipergunakan secara maksimal .kekuatan negosiasi tersebut adalah: 1) Kekuatan dari pengetahuan dan ketrampilan; 2) Kekuatan dari hubungan baik;44 3) Kekuatan dari alternatif yang baik untuk bernegosiasi; 4) Kekuatan untuk mencapai penyelesaian yang elegan; 5) Kekuatan legitimasi; 6) Kekuatan komitmen.

b. Mediasi `

Mediasi adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang

merupakan suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Terdapat empat tahap dalam mediasi yaitu: 1) Tahap pertama

: menciptakan forum

2) Tahap kedua

: mengumpulkan dan membagi-bagi informasi

3) Tahap ketiga

: memecahkan masalah

4) Tahap keempat

: pengambilan keputusan

Keunggulan mediasi adalah: 1) Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain;

44

Suyud Margono, ADR Alternatif Dispute Resolution dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2000), hlm.36. Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

70

2) Adanya kecendrungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi; 3) Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketanya dikemudian hari; 4) Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa; 5) Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan diantara para pihak yang bersengketa sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam. Syarat-syarat agar proses mediasi dapat berjalan baik adalah: a)Adanya kekuatan tawar-menawar yang seimbang antara para pihak; b) Para pihak menaruh harapan terhadap hubungan dimasa depan; c) Terdapatnya banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran; d) Adanya urgensi untuk menyelesaikan secara tepat; e) Tidak adanya rasa permusuhan yang mendalam atau yang telah berlangsung lama diantara para pihak; f) Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak dan dapat dikendalikan; g) Membuat suatu preseden atau mempertahankan hak tidak lebih penting dibandingkan dengan penyelesaian sengketa yang cepat; h) Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan – kepentingan pelaku lainnya, seperti pengacara atau penjamin tidak diberlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.


71

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

A.

Hak –Hak Penanam Modal Undang- Undang Penanaman Modal mengatur hak penanaman modal diatur

dalam Pasal 14 yang menentukan sebagai berikut: 1) Kepastian hak, kepastian hukum, dan kepastian perlindungan a) Kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan. b) Kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanaman modal.


72

c) Kepastian perlindungan adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal Adapun prinsipprinsip yang termasuk dalam kepastian hak, kepastian hukum, kepastian perlindungan yaitu : a. Perlakuan yang sama terhadap penanam modal atau tidak diskriminasi

64 Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu prinsip perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, baik antara penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing maupun antara penam modal dari satu Negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.45 b. Tindakan Nasionalisasi Nasionalisasi yang diatur dalam UUPM tidak berbeda dengan ketentuan nasionalisasi yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1967 jo UndangUndang No.11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing . Dalam Pasal 7 ayat 1 UUPM dikatakan, bahwa Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undangundang. Berdasarkan ketentuan diatas, nasionalisasi adalah pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan/ atau mengurus perusahaan yang bersangkutan . Maksud pengaturan nasionalisasi yang demikian adalah sebagai jaminan , khususnya yang menyangkut jaminan kepastian berusaha bagi investor asing yang menanamkan

45

Undang- Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 3 huruf d.


73

modalnya di Indonesia. Jaminan tersebut adalah bahwa tindakan nasionalisasi tidak akan pernah melakukan kecuali memenuhi persyaratan antara lain: a) dilakukan dengan undang-undang; b) kepentingan negara menghendaki; dan c) adanya kompensasi sesuai dengan asas-asas hukum internasional.

c. Penyelesaian Sengketa Bab XV, Pasal 32 UUPM mengatur mengenai penyelesaian sengketa. Adapun isi dari Pasal 32 UUPM sebagai berikut: 1. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. 2. Dalam hal penyelesian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. 4. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

74

2) Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha dijalankannya Mengenai hak penanam modal tentang informasi yang terbuka tentang bidang usaha harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UUPM Pasal 12 menyebutkan sebagai berikut: 1. semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. 2. bidang usaha usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah: a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang b.bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup

berdasarkan

undang- undang.

3) Hak pelayanan Dalam penanaman modal, para penanam modal berhak memperoleh pelayanan yang baik. Penanam modal akan merasa nyaman apabila diperlakukan atau dilayani dengan baik. Kehadiran penanam modal telah membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi perkembangan negara kita. Selain menambah pendapatan negara, kehadiran penanam modal juga telah menciptakan lapangan kerja bagi kita sehingga tingkat pengangguran di negara kita lambat laun akan berkurang. 4) Berhak atas fasilitas/ Fasilitas –fasilitas yang diberikan dalam rangka penanaman modal adalah sebagai berikut. UUPM menyebutkan Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal. Adapun fasilitas yang diberikan yaitu:46

46

Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 21


75

1. Fasiltas hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. 2. Fasilitas pelayanan keimigrasian 3. Fasilitas perizinan impor.

B.

Kewajiban Penanam Modal Kewajiban penanam modal diatur dalam Pasal 15 yang menentukan bahwa

setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk: 1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahan yang baik. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik

atau Good Corporate

Governance (GCG) yang artinya sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai, dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai- nilai di dalam tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya GCG diharapkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan dapat menjalankan fungsi dan perannya sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan semua pihak Adapun yang dimaksud prinsipprinsip Good Coorporate Governance yaitu:47 1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan; 2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun

47

Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP.117/ M-MBU/ 2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, Pasal 3 Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

76

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat; 3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; 4. Pertanggungjawaban, yaitu kesusaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat; 5. Kewajaran ( fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hakhak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

2

Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya Tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal

untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan linkungan, nilai, norma, dan budaya setempat. Mengenai tanggun jawab sosial lingkungan atau yang lebih dikenal dengan CSR (corporate social responsibility) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Adapun tujuan dari CSR ini adalah perusahaan dapat berjalan terus, lingkungan tetap ada, dan masyarakat tetap sejahtera. CSR ini bukan merupakan sumbangan, donasi atau uang ekstra. Dan patut diketahui sebelum konsep CSR ada di dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebenarnya tanpa disadari sebagian besar perusahaan indonesia sudah ada yang menjalankan CSR pasalnya tidak ada paksaan dalam penerapan CSR sebab masingmasing perusahaan yang menentukan apakah mereka sanggup melaksanakan atau tidak sanggup untuk melakukan CSR. Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

77

Hadirnya CSR seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tepatnya pada Pasal 74 telah mengundang perdebatan. Di satu sisi, ada yang menganggap bahwa konsep CSR ini bagus karena perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar terhadap komponenkomponen sosial. Namun di satu sisi, ada yang mengatakan bahwa hasil akhirnya ada pada konsumen, sebab perusahaan hanya hanya akan mengenakan CSR bagian dari HPP (harga pokok produksi). Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan sebagai berikut:48 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau

berkaitan

dengan

sumber

daya

alam

wajib

melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan. 2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) dikenai sanksi dengan ketentuan perundang-undangan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3

Membuat

laporan

tentang

kegiatan

penanaman

modal

dan

menyampaikannya kepada Badan Kordinasi Penanaman Modal ( BKPM)


78

Dalam hal melakukan kegiatan penanaman modal, para penanam modal harus tunduk pada segala peraturan yang mengatur tentang hal itu.terutama terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Badan Kordinasi Penanam Modal (BKPM). Para penanam modal wajib membuat sesuatu laporan tentang kegiatan penanaman modalnya kepada BKPM dan BKPM akan mempelajari segala laporan dari penanam modal terhadap kegiatan penanam modal. Adapun isi dari laporan tersebut adalah tentang perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi oleh penanam modal yang disampaikan secara berkala. Dan apabila dalam laporan tersebut penanam modal mendapatkan kendala, maka BKPM akan bertindak sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi BKPM seperti yang tercantum dalam UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu:49 1. Melaksanakan tugas dan kordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang penanaman modal; 2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal; 3. Menetapkan standard, norma, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal. Dalam menetapkan norma, standard, dan prosedur, BKPM berkordinasi dengan departemen dan instansi terkait; 4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha; 5. Membuat peta penanaman modal di Indonesia;

48

Majalah Ombudsman, Konsep CSR dalam Undang- Undang Perseroan Terbatas, edisi 12 Oktober 2007 49 Undang- Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 28 ayat (1) dan (2) Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

79

6. Mempromosikan penanaman modal; 7. Mengembangkan sektor penanaman modal melalui pembinaan penanaman

modal,

antara

lain

meningkatkan

kemitraan,

meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnyadalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal; 8. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanam modal; 9. Mengordinasikan

penanaman

modal

dalam

negeri

yang

menjalankan kegiatan penanaman modalnya diluar wilayah Indonesia; dan 10. Mengordinasikan dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. 4

Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal Dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal, para penanam modal harus

menghormati segala tradisi budaya dimana lokasi kegiatan penanam modal dilakukan. Disamping itu, penanam modal juga harus menjalin komunikasi kepada masyarakat disekitar lokasi tersebut. Dengan begitu para penanam modal tidak akan mendapatkan kendala dalam melakukan kegiatan penanaman modal. Sehingga akan membuat penanam modal merasa nyaman untuk melakukan kegiatan penanaman modal. Dan para masyarakat di sekitar lokasi tersebut juga akan merasakan dampak yang positif dengan hadirnya para penanam modal. 5

Mematuhi segala peraturan perundang-undangan


80

Para penanam modal dalam melakukan kegiatan penanaman modal terikat dengan peraturan. Dan setiap penanam modal harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Dan apabila penanam modal tunduk terhadap peraturan tersebut maka penanam modal akan mendapatkan kepastian hukum dan ini akan membuat penanam modal akan merasa aman dalam melakukan kegiatannya. Namun sebaliknya jika penanam modal melanggar segala peraturan perundangundangan maka akan memperoleh sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif berupa pencabutan izin kegiatan penanaman modal.dan disini peranan pemerintah sangat dibututuhkan dalam menanggulangi para penanam modal yang ingin mencari keuntungan dengan cara yang dilarang oleh undang-undang karena tindakan ini akan menimbulkan kerugian bagi perkembangan perekonomian negara kita.

C

Tanggung Jawab Penanam Modal Tanggung Jawab penanam modal diatur dalam pasal 16 yang menyatakan

bahwa setiap penanam modal bertanggun jawab untuk: 1. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa modal adalah segala asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis50 Adapun sumber dari modal adalah:

50

Hulman Panjaitan, Hukum Penanaman Modal Asing, ( Jakarta: IndHill Co, 2003), hlm 33


81

` (1) Modal Dalam Negeri yaitu modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usahs yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.51 (2)

Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing , badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebahagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.52

Menurut Sunaryati Hartono, yang menjadi ukuran apakah sesuatu termasuk modal asing atau dalam negeri yaitu:53 1. Dalam hal valuta asing: apakah valuta asing itu merupakan bagian dari kekayaan devisa atau tidak. 2. Dalam hal alat-alat atau keahlian: apakah alat, barang atau keahlian tertentu itu merupakan milik asing atau tidak.

2. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penanam modal meninggalkan atau menghentikan atau menelentarkan kegiatan usahanya. Penanam modal harus menyelesaikan kewajibannya seperti membayar segala utang yang timbul selama kegiatan usahanya berjalan, membayar upah/gaji tenaga kerja apabila belum dibayar dan serta memenuhi apa yang menjadi

51

Undang- Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (9) Ibid, Pasal 1 ayat (8). 53 Hulman Panjaitan, op., Cit, hlm 35 52


82

hak tenaga kerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.serta mengembalikan segala fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal-hal lain yang merugikan negara. Setiap penanam modal harus menciptakan persaingan usaha yang sehat artinya setiap penanam modal/ pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa harus dilakukan dengan jujur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penanam modal harus mencegah terjadinya praktek monopoli yaitu pemusatan kegiatan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum54. Dan setiap penanam modal dilarang melakukan hal- hal yang merugikan negara seperti: tindakantindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan sehingga mengakibatkan kerugian negara. 4. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Setiap penanam modal harus memperhatikan keadaan lingkungan di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut 55. Seperti dalam hal pembuangan limbah/sisa-sisa barang yang diproduksi. Apakah limbah tersebut mencemari linkungan terutama kehidupan ikan dan biota di sungai,

54

Undang- Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 ayat 2. 55 Undang- Undang No, 5 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

83

dan mengenai cerobong asap dari perusahaan tersebut.Disini perusahaan harus berusaha mencegah terjadinya polusi udara supaya tidak menimbulkan berbagai kerugian bagi perusahaan.karena asap dari perusahaan sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia dan mahkluk hidup lain yang hidup disekitarnya 5. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja Dalam hal menjalankan kegiatan usahanya.Penanam modal memerlukan tenaga kerja baik tenaga kerja terlatih dan terdidik. Para tenaga kerja ini bekerja dengan diberikan upah/gaji dari perusahaan yang memperkerjakan mereka,56dan perusahaan juga harus menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. untuk menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja pihak perusahaan penanaman modal57. Menurut UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No.81 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan memberikan keringanankeringanan bagi tenaga kerja berupa: 1. hari libur nasional; 2. cuti hamil bagi wanita; 3. syarat-syarat kerja bagi wanita dan anak dibawah umur; 4. syarat-syarat keselamatan kerja; 5. asuransi tenaga kerja; 6. biaya kesehatan; 7. tunjangan pensiun. 6. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

56

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No.81 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan 57


84

Dalam

melakukan

kegiatan

usahanya,

penanam

modal

harus

memperhatikan segala peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal. Setiap penanam modal harus mengetahui tindakantindakan apa saja yang diizinkan dan yang dilarang dalam peraturan tersebut dan mereka harus tunduk terhadap peraturan tersebut.karena apabila penanam modal dalam melakukan kegiatan usahanya melanggar atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka mereka akan memperoleh sanksi yang tegas sesuai yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum , mempertegas kewajiban penanaman modal terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dan pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan. Penanam modal tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana yang tertulis dalam pasal 15 dan 16 UUPM, maka penanam modal mendapatkan sanksi seperti yang tertulis dalam Pasal 34 UUPM yaitu dikenai sanksi administratif berupa: 1. peringatan tertulis; 2. pembatasan kegiatan usaha; 3. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; 4. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Ronal . H. Sirait : Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008. USU Repository © 2009

85

Selain sanksi administratif, terhadap penanam modal juga dapat dikenakan sanksi pidana, namun dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak diatur secara tegas, namun secara penafsiran dapat diperoleh suatu kondisi dimana sanksi pidana dijatuhkan. Pada hal suatu peraturan dalam bentuk undang-undang harus menyebutkan dengan jelas kriteria dan sanksi yang dijatuhkan dan tidak menggantungkan kepada peraturan perundang-undangan yang lain, apalagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Dalam pasal 33 ayat (3) disebutkan dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan pihak- pihak yang bersangkutan (penanam modal).


86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan uraian- uraian pada bab- bab terdahulu, maka dapat disimpulkan halhal sebagai berikut: 1. Pengaturan hukum tentang Hak penanam modal yang tercantum dalam UU No.25 Tahun 2007 Pasal 14 yaitu: Mendapat kepastian hak, hukum, dan perlindungan, informasi yang terbuka tentang bidang usaha yang dijalankannya, hak pelayanan, berbagai kemudahan dan fasilitas. 2. Kewajiban penanam modal ( Pasal 15 UUPM ) yaitu: Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal, menghormati tradisi budaya masyarakat, mematuhi semua ketentuan perundang-undangan. 3. Tanggung Jawab penanam modal ( Pasal 16 UUPM ) yaitu: menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan undang-undang, menanggung dan menyelesaikan kewajibannya jika penanam modal menghentikan kegiatan usahanya, menciptakan iklim usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli, menjaga kelestarian lingkungan hidup, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraaan pekerja, mematuhi semua peraturan perundang-undangan.. B. Saran 1. Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Sanksi yang dikenakan terhadap penanam modal yang melanggar ketentuan peraturan


87

ini sangatlah ringan yaitu hanya sanksi administratif sedangkan sanksi pidana tidak jelas disebutkan dalam undang-undang ini, dan untuk itu bagi pejabat yang berwenang atau pemerintah harus membuat sanksi pidana dalam undang-undang ini supaya adanya kepastian hukum dan untuk menghindari kesewenangwenangan pejabat dalam menjatuhkan hukuman kepada pihak yang melanggar undang-undang. 2.

Mengatasi terjadinya kejahatan dalam penanaman modal, diperlukan aparatur pemerintahan yang cukup aktif dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengatasi atau mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Untuk itu pemerintah hendaknya membekali aparaturnya dengan ilmu pengetahuan atau pendidikan serta perlengkapan sesuau dengan bidangnya

3.

Mengatasi kejahatan dan pelanggaran dalam penanaman modal

dibutuhkan

peran serta masyarakat. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat agar membantu pemerintah dan aparaturnya dalam memberikan informasi tentang kejahatan dan pelanggaran dalam kegiatan penanaman modal 4.

Hal proses perizinan penanaman modal. Hendaknya pihak/ pejabat yang berwenang tidak bertele-tele dalam memberikan izin tersebut.hendaknya pemberian izin tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


88

DAFTAR PUSTAKA

Asmoro, Pudji . Faktor SDM dalam rangka PMA, Business News 10 Juni 1994 Harahap, M, Yahya. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 151-152. Harjono, K, Dhaniswara . Hukum Penanaman Modal, Jakarta : PT RajaGravindo Persada 2007 Ilmar, Aminuddin, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta: Penerbit Prenada Media, 2004 Munir, Fuady Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 11-12. Panjaitan, Hulman, Hukum Penanam Modal. Jakarta: Indhill Co, 2003 Purbasari, Deni, “Penerapan liberalisasi dalam RUU tidak tepat”, Hukumonline.com. Edisi 8 September 2006 Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno dan Jawahir Tontowi, Pengantar Hukum Perdata International Indonesia, Yogyakarta : Gama Media, 1999, hlm. 149-151. Sadeli, M. “ Iklim Investasi dan undang-undang baru “ dalam kolom sadli dalam, www.pasific net, akses 3 juni 2007. Salim Basalamah, Murdifin Haming Dan Syafri Syam. Penilaian Kelayakan Rencana Penanaman Modal, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1994 Sembiring, Sentosa, Hukum Investasi dilengkapi dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Bandung:CV Nuansa Citra 2007


89

Soedjono, Dirdjosisworo. Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1999 Sumarsono, Harlan, “Perlu tim mempercepat pengembangan bisnis dan investasi “Harian Suara Pembaharuan, edisi, 28 november 2006 Tjokoromidjojo, Bintoro, Perencanaan Pembangunan, Jakarta: Gunung Agung, 1979 Widjaya, I.G, Rai Prosedur Mendirikan Dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN Jakarta: Pradya Paramita, 2005

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor.11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor .12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor .25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor .13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor . 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Republik Indonesia, Undang-undang Nomor . 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor .30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa . Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor .5 Tahun 1960 tentang Pokok - Pokok Agraria


90

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan dalam Rangka Penanaman Modal. Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal


KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Recommend Documents