53
KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS Kerangka Pemikiran Kemiskinan Proses pembangunan yang dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan berakhirnya era Orde Baru, diakui atau tidak, telah banyak menghasilkan hal positif di berbagai bidang pembangunan. Namun berbagai keberhasilan pembangunan tersebut, juga tidak dapat dipungkiri bahwa dari beberapa sisi pembangunan masih dirasakan nilai negatifnya. Meningkatnya pengangguran, banyaknya anak-anak yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan demikian pula anak putus sekolah, masih adanya warga negara yang terserang penyakit menular, anak gizi buruk, dan masyarakat yang tuna wisma, serta lingkungan yang makin rusak. SNPK (2005) BPS menyatakan pada tahun 2004 sekitar 36, 146 juta jiwa atau 16,66 % dari jumlah penduduk hidup dengan pengeluaran sebulan lebih rendah dari garis kemiskinan, yaitu jumlah rupiah yang diperlukan untuk membayar harga makanan setara dengan 2.100 kilo kalori (kkal) sehari, dan pengeluaran minimal untuk perumahan, pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan transportasi. Jumlah penduduk tersebut adalah sangat besar dan merupakan tanggung jawab bersama untuk penyelesaian kemiskinan. Berbagai indikator tersebut membuktikan bahwa masyarakat masih rentan terhadap kemiskinan. Di samping angka kemiskinan tersebut cenderung mengalami kenaikan antara lain diakibatkan oleh lapangan kerja sangat terbatas, banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan terutama daerahdaerah dekat perkotaan. Oleh karena itu, upaya untuk menanggulangi kemiskinan
54
dibutuhkan kebijakan yang benar-benar memihak pada permasalahan masyarakat miskin.
Di samping itu,
pemerintah, harus bergerak ke arah mendorong
perluasan tenaga kerja, baik tenaga kerja potensial yang terdidik maupun tenaga kerja potensial yang kurang terdidik, serta menggerakkan sektor pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja kurang terdidik di pedesaan. Namun demikian, bahwa permasalahan kemiskinan tidak sekedar persoalan tidak adanya lapangan kerja kerja, tetapi sangat kompleks dan multi dimensi, serta merupakan tanggung jawab bersama untuk mengatasinya. Oleh karena itu dibutuhkan tanggung jawab masing-masing komponen baik itu pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya. Sehubungan dengan hal
tersebut di atas, maka untuk melepaskan
masyarakat dari kemiskinan, maka hal mendasar yaitu negara telah memberi mandat dan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memberdayakan seluruh sumber daya yang tersedia, termasuk organisasi sosial kemasyarakatan dalam menanggulangi kemiskinan dengan menjamin keterpenuhan hak-hak dasar seluruh warga negara khususnya rakyat miskin. Mandat konstitusi tersebut, merupakan cerminan bahwa pemerintah merupakan penanggungjawab utama dalam pengentasan kemiskinan, di sampiing unsur masyarakat lainnya. Oleh karena, permasalahan kemiskinan multidimensi,
bersifat
maka dibutuhkan pendekatan yang lebih komprefhensif dalam
penelaahan guna mengetahui apa yang menjadi akar penyebab pokok masalah kemiskinan. Untuk mengetahui hal tersebut tentunya harus ditelusuri dari masyarakat yang miskin itu sendiri. Di samping peran pemerintah sebagai amanah
55
konstitusi untuk tetap menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak orang-orang yang tergolong miskin. Keterjaminan akan hak-hak orang miskin oleh negara sebagai bagian warga negara harus dilindungi. Untuk melindungi warga negara diwujudkan melalui upaya nyata oleh negara dalam mengelola berbagai sumber daya yang tersedia untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Upaya nyata oleh negara, dilaksanakan oleh seluruh pilar-pilar pemerintahan yang meliputi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Karena ketiga pilar tersebut, secara nyata turut serta dan bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pemunuhan kebutuhan dasar terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali termasuk masyarakat miskin. Adapun komponen kebutuhan dasar masyarakat miskin yang seharusnya dapat dipenuhi, yaitu: Pemenuhan hak atas pangan, pemenuhan hak atas layanan kesehatan, pemenuhan hak atas layanan pendidikan, pemenuhan hak atas pekerjaan dan berusaha, pemenuhan hak atas perumahan, pemenuhan hak atas air bersih dan aman, serta sanitasi yang baik, pemenuhan hak atas tanah,
pemenuhan hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup,
pemenuhan hak atas rasa aman, dan pemenuhan hak untuk berpartisipasi. Permasalahan kemiskinan sangat kompleks dan tidak dapat dihilangkan sama sekali, namun dapat dikurangi apabila ada kesungguhan dari pemerintah dunia usaha dan masyarakat untuk mengatasi. Khusus keterlibatan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan, diperlukan peningkatan pemahaman dengan pengetahuan, sikap, dan kepercayaan untuk menanggulangi kemiskinan. Sehingga dengan peningkatan pemahaman mereka termotivasi untuk memberikan perhatian
56
dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat miskin di sekitarnya. Selain masyarakat kelembagaan lokal juga potensial untuk melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui aksi sosial yang diberikan, terutama yang mengarah pada upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pada keluarga miskin.
Pemberdayaan Keluarga Miskin Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kehidupan masa depannya dengan memberikan sumberdaya, peluang, pengetahuan dan keterampilan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat berdaya yaitu masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Keluarga adalah bagian dari masyarakat yang memiliki peran sekaligus fungsi yang urgen bagi upaya-upaya perubahan-perubahan sosial. Faktanya krisis yang terjadi dalam masyarakat dapat dimulai dari krisis dan kegoncangankegoncangan yang terjadi pada lembaga keluarga. Secara keseluruhan keluarga miskin akan mempengaruhi kondisi masyarakat, karena keluarga memiliki peran dalam pemenuhan berbagai kebutuhan yaitu: (1) kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kesehatan untuk pengembangan fisik dan sosial, dan (2) kebutuhan akan pendidikan formal, informal dan nonformal untuk pengembangan intelektual, sosial, mental emosional, dan spiritual.
57
Dengan demikian pemberdayaan keluarga menjadi keharusan bagi pengembangan masyarakat. Proses pemberdayaan keluarga diorientasikan pada upaya-upaya meningkatkan kapasitas dalam menghadapi kehidupan masa depannya
dengan
memberikan
sumberdaya,
peluang,
pengetahuan
dan
keterampilannya. Upaya pemberdayaan ini menitikberatkan pada terjadinya perubahan perilaku sehingga mereka termotivasi untuk meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan primer, melakukan aktivitas konsumsi, dan berusaha produktif Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, terdapat tiga komponen utama yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program pembangunan, disamping itu ketiga komponen tersebut merupakan sub-sub prasyarat terbentuknya suatu negara. Ketiga komponen tersebut adalah pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. (1) Pemerintah, selain sebagai penggerak pembangunan juga sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat. (2) Masyarakat sebagai bagian dalam proses pembangunan melalui partisipasi baik yang dilakukan baik secara individu maupun secara berkelompok (organisasi), mulai dari proses penentuan pilihan, penyusunan rencana, pelaksanaan sampai pada pengawasan dan evaluasinya. (3) Dunia usaha sebagai mitra kesetaraan pemerintah dan masyarakat, merupakan komponen yang terlibat dalam upaya menggerakkan kehidupan ekonomi
sehingga tersedia lapangan kerja bagi
masyarakat untuk sekaligus mengurangi pengangguran.
Potensi Masyarakat dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin Masyarakat sebagai salah satu stakeholder pembangunan yang merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama dalam waktu yang cukup lama tentunya
58
memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan suatu sistem hidup bersama sehingga memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap sesamanya. Diantara anggota masyarakat memiliki tanggungjawab terhadap permasalahan sosial di sekitarnya, termasuk di dalamnya adalah masalah kemiskinan. Komitmen masyarakat untuk mengurangi penderitaan anggota masyarakat yang miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dilakukan melalui praktek atau kegiatan tertentu yang mempergunakan sumberdaya yang mereka miliki. Dalam hal ini terdapat kebebasan yang dimiliki individu atau kelompok masyarakat untuk mewujudkan kepeduliannya kepada kelompok masyarakat sasaran, baik dalam menentukan tujuan, jenis kegiatan, kelompok sasaran, alokasi sumberdaya yang dimiliki untuk kegiatan tersebut, dan sebagainya. Potensi yang dimiliki masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan memberikan perhatian terhadap kemiskinan di sekitarnya penting untuk dikaji dalam rangka meningkatkan keberdayaan keluarga miskin. Potensi ini dimiliki masing individu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; dan daya. Setiap manusia memiliki potensi, namun potensi tersebut bersifat terbatas sehingga perlu upaya-upaya untuk mengembangkannya. Pada konteks pemberdayaan, masyarakat merupakan sekumpulan individu yang memiliki kemampuan, kekuatan, dan kesanggupan yang dapat dikembangkan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap keluarga miskin, khususnya keluarga miskin di sekitar mereka. Potensi masyarakat dalam pemberdayaan keluarga miskin yang terdapat dalam diri masing-masing individu adalah karakteristik yang melekat pada individu, yang berupa ciri fisik, psikis, dan sosial. Selain itu juga perilaku yang
59
berupa pemahaman tentang kemiskinan, sikap terhadap kemiskinan, dan kepercayaan diri dalam penanggulangan kemiskinan. Potensi tersebut perlu dikembangkan dengan memberikan penyuluhan yang berkelanjutan kepada masyarakat sehingga mereka termotivasi untuk memberikan perhatian dan tanggung jawab kepada keluarga miskin.
Potensi Kelembagaan Lokal Dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin Berkaitan dengan komponen nomor dua yaitu masyarakat, dibutuhkan wadah untuk menghimpun berbagai kepentingan individu-individu dalam masyarakat
yang dikenal dengan organisasi. Untuk memberdayakan seluruh
keluarga miskin sampai mereka dapat bekerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya, dibutuhkan peran organisasi lokal, baik itu sebagai organisasi pemerintah lokal dan organisasi sosial kemasyarakatan lokal. Namun demikian, kelembagaan lokal yang dibutuhkan adalah organisasi baik organisasi pemerinah lokal maupun organisasi kemasyarakatan lokal yang memiliki komitmen akan keberpihakan untuk membantu dalam mengatasi berbagai masalah yang dialami oleh keluarga miskin, dan memiliki tanggung jawab sosial dalam mengelola perubahan. Oleh
karena
itu
untuk
mengelola
perubahan
maka
dibutuhkan
kelembagaan lokal yang dalam setiap aktivitasnya, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
Peran kelembagaan lokal baik pada organisasi
pemerintah lokal maupun pada organsiasi kemasyarakatan lokal secara positif akan teraktualisasikan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut yang meliputi prinsip akuntabilitas, transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, dan komimen pada
60
mengurangi kesenjangan merupakan bentuk keniscayaan dan sekaligus tanggung jawab dalam menanggulangi kemiskinan. Lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip dan indikator tata kepemerintahan yang baik
terdapat pada Tabel 3.
Tabel 3. Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik No. 1.
Prinsipprinsip Akuntabilitas
Indikator
2.
Transparansi
3.
Partisipasi
4.
Daya tanggap Tercapainya daya tanggap yang tinggi masyarakat, institusi dan penyelenggara pembangunan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
5.
Komitmen pada pengurangan kesenjangan
Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil (civil society) memiliki tanggung jawab tinggi kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Terdapat kebebasan arus informasi di pusat maupun di daerah, dan kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi setiap kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Keikutsertaan yang tinggi setiap warga negara dalam pengambilan keputusan, baik dilakukan secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya agar penyelenggara pemerintahan dapat lebih mengenal warganya berikut cara berfikir dan kebiasaan hidupnya.
Terdapatnya tanggung jawab yang tinggi pada semua warga negara, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempertahankan kesejahteraan, dengan tetap menjaga agar tidak terjadi kesenjangan tingkat kesejahteraan.
Berdasarkan pemikiran tersebut maka dirumuskan suatu kerangka kerja analisis penelitian ini sebagaimana Gambar 1.
(X2) PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Akuntabilitas Transparansi Partisipasi Daya tanggap Komitmen pada pengurangan kesenjangan
1. 2. 3. 4. 5.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. 2. 3. 4. 5.
(X1) KARAKTERISTIK RESPONDEN Usia Jenis kelamin Jumlah tanggungan Pendidikan formal Pendidikan nonformal Jenis pekerjaan Tingkat pendapatan Keanggotaan organisasi
(X3) PERAN ORGANISASI PEMERINTAH LOKAL/DESA Akuntabilitas Transparansi Partisipasi Daya tanggap Komitmen pada pengurangan kesenjangan
(Y1) PEMAHAMAN TERHADAP KEMISKINAN 1. 2. 3.
Pengetahuan tentang kemiskinan Sikap terhadap kemiskinan Kepercayaan diri dalam penanggulangan kemiskinan
(Y2) AKTUALISASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL 1. Aktivitas/tindakan individu 2. Aktivitas/tindakan dalam kelompok (kolektif)
1. 2. 3.
(Y3) TINGKAT KEBERDAYAAN Kemampuan memenuhi kebutuhan primer Perilaku dalam aktivitas konsumsi Perilaku dalam usaha produktif
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar 1. Sandang, pangan 2. Layanan kesehatan 3. Layanan pendidikan 4. Perumahan 5. Air bersih, dan aman, serta sanitasi yang baik
Gambar 1: Kerangka Berpikir Potensi Masyarakat dan Kelembagaan Lokal dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin di Pedesaan 66600 61
62
Hipotesis Berdasarkan penjabaran tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 1.
Terdapat hubungan nyata antara karakteristik masyarakat dengan peran kelembagaan lokal dan pemahaman terhadap kemiskinan
2.
Terdapat hubungan nyata antara peran kelembagaan lokal dengan pemahaman masyarakat terhadap kemiskinan
3.
Terdapat hubungan nyata peran kelembagaan lokal dan pemahaman terhadap kemiskinan dengan aktualisasi tanggung jawab sosial dalam mengatasi kemiskinan
4.
Terdapat hubungan antara aktualisasi tanggung jawab sosial dalam mengatasi kemiskinan dengan tingkat keberdayaan masyarakat miskin.
