KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE) PERUBAHAN ADVOKASI DAN SENGKETA HUKUM
(076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ESELON I
: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
PROGRAM
: Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA : Persentase (%) rancangan Peraturan KPU dan Keputusan
PROGRAM
KPU
diharmonisasi
yang
dengan
pendokumentasian peraturan
tepat
disusun
dan
waktu
serta
inforrnasi
perundang-undangan
hukum dan
terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal. UNIT ESELON III/SATKER
: KPU Kabupaten Purworejo
KEGIATAN
: Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan yang
berkaitan
Perundang-undangan
dengan
Penyelenggaraan
Pemilu (076.01.06.3363.010) INDIKATOR KEGIATAN
:
1. Terlaksananya kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara; 2. Prosentase dokumen produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan; 3. Prosentase
penyediaan
dan
penyajian
dokumentasi dan inforrnasi hukum yang mutakhir. VOLUME
: 3 (tiga) kegiatan
I. Latar Belakang A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inforrnasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948); 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019; 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor I/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017; 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 07/ Kpts/KPUKab Pwr/ 012.329449/2016 tentang Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo. B. GAMBARAN UMUM
Salah satu arah kebijakan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Komisi Pemilihan Umum adalah penyusunan rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, sedangkan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Purworejo Tahun 2017 adalah advokasi dan sengketa hukum. Tujuan kegiatan advokasi dan bantuan hukum adalah meningkatkan kualitas penyelesaian permasalahan hukum dan/atau non hukum dalam penyelenggaraan
Pemilu yang didukung pula dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia serta pengelolaan semua dokumentasi dan informasi hukum yang terkait. Adapun kegiatan tersebut terdiri dari : 1. Kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara; 2. Pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum; 3. Penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir. Pada Tahun 2017 ini, KPU Kabupaten Purworejo akan mengadakan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerjasama tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan hukum yang memerlukan penanganan baik di luar pengadilan (non litigasi) maupun melalui pengadilan (litigasi), termasuk dalam rangka persiapan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang akan dimulai pada bulan Juni 2017 dan tahapan verifikasi partai politik dalam Pemilu Legislatif mendatang. Selain kegiatan
tersebut
KPU Kabupaten Purworejo juga akan melakukan
pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum serta penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir, karena selain kualitas penyelesaian permasalahan
hukum dan/atau non hukum, pengelolaan dan
pelayanan dokumentasi dan informasi hukum kepada publik merupakan salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efesien, sedangkan informasi hukum yang akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah sangat dibutuhkan dalam rangka pembinaan hukum dan pendidikan kepemiluan
guna
mewujudkan
misi
KPU Kabupaten
Purworejo
sebagai
penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Jo. Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Komisi Pemilihan Umum perlu
dibentuk Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum KPU Kabupaten secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, yang paling kurang memuat informasi mengenai : 1. Produk hukum KPU yang mencakup : a. peraturan KPU; b. keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; c. keputusan Sekjend KPU, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota;
d. surat edaran. 2. Putusan Pengadilan yang menempatkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Pihak yang berperkara. Fungsi dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada KPU Kabupaten adalah : 1. Sarana penyediaan informasi hukum KPU; 2. Sarana penyajian dokumentasi produk hukum KPU yang berupa : a. peraturan KPU; b. keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; c. keputusan Sekjend KPU, dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota; d. surat edaran; e. media komunikasi uji publik atas Peraturan KPU; f. media publikasi artikel dan kajian hukum. KPU Kabupaten Purworejo telah membangun laman JDIH dan menetapkan Pengelola JDIH KPU Kabupaten Purworejo dengan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 07/ Kpts/KPU-Kab Pwr/ 012.329449/2016 tentang Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo. JDIH tersebut juga telah dilaunching pada tanggal 03 Juni 2016, namun dalam perkembangannya laman JDIH tersebut error dan KPU Kabupaten Purworejo tidak bisa lagi menyajikan dokumentasi dan informasi hukum secara cepat dan mudah kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan perbaikan terhadap laman tersebut. II. PENERIMA MANFAAT
a. Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Purworejo dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara : stakeholder internal KPU; b. Pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum : stakeholder internal KPU; c. Penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir : a. masyarakat secara umum; b. stakeholder internal KPU; c. stakeholder eksternal KPU (parpol, instansi terkait, akademisi, KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota) III.STRATEGI PENCAPAIAN a. Kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerjasama tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Purworejo dengan Kejaksaan Negeri Purworejo dimulai pada bulan Februari dan berakhir sampai dengan bulan Desember 2017. Perjanjian Kerjasama tersebut meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum atau konsultasi hukum secara lisan maupun tertulis, dan tindakan hukum lainnya.
2. Pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum.
Pengelolaan dan pendokumentasian hukum pada KPU Kabupaten Purworejo dilakukan dengan mengumpulkan seluruh dokumen produk hukum yang diterbitkan pada Tahun 2015 dan 2016, yaitu berupa Keputusan KPU Kabupaten Purworejo, Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo, dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Purworejo. Selanjutnya dokumen tersebut dijilid dengan hard cover menjadi kumpulan Keputusan dan Berita Acara. Selain itu juga dilakukan penggandaan/memperbanyak Keputusan KPU mengenai petunjuk teknis/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Purworejo. 3. Penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir. Melakukan perbaikan coding dan tema/interface larnan JDIH, sehingga laman tersebut dapat diakses kembali secara cepat dan mudah oleh masyarakat dan stakeholder, selain itu perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan laman JDIH sehingga informasi hukum yang tersedia dan dokumen produk hukum yang disajikan melalui JDIH KPU Kabupaten Purworejo sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016. IV.OUTPUT KEGIATAN
1. Terlaksananya kerjasama
(MoU) antara KPU Kabupaten Purworejo dengan
Kejaksaan Negeri Purworejo dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara; 2. Kumpulan dokumen produk hukum KPU Kabupaten Purworejo Tahun 2015 dan 2016
yang
dijilid
hard
cover dan
Keputusan
KPU mengenai
Petunjuk
teknis/pedoman pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Purworejo yang diperbanyak; 3. Penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir melalui laman JDIH KPU Kabupaten Purworejo. V.BIAYA
Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan output advokasi dan sengketa hukum, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (Limajutarupiah). Demikian Kerangka Acuan Kerja
ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya. Purworejo, 06 Januari 2017
