BUPATI KOLAKA KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA NOMOR TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA SANITASI KABUPATEN KOLAKA BUPATI KOLAKA
Menimbang
:
a. bahwa dalam RPJMN Tahun 2010 – 2014 yang dijabarkan dalam RKP Tahun 2013 mencantumkan pengelolaan sanitasi permukiman di daerah merupakan prioritas nasional yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013, bahwa untuk meningkatkan kualitas kawasan perkotaan, pemerintah daerah memprioritaskan kebijakan percepatan pembangunan sanitasi permukiman. b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di daerah perlu membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Kolaka. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kolaka tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Kolaka
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara No. 1822); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, TLNRI Nomor 2043); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ; 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, TLNRI Nomor 4725);
5. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112 TLNRI Nomor 5038); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140, TLNRI Nomor 5038); 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140, TLNRI Nomor 5188); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737); 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan; 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka; 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas perda Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 16. Permen PU Nomor 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan Nasional Strategi Pengembangan (KNSP) Perumahan dan Pemukiman, bahwa pembangunan perkotaan perlu ditingkatkan dan diselenggarakan secara berencana dan terpadu; 17. Permen PU Nomor 22/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KNSP-SPP) System Pengelolaan Persampahan.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SANITASI KABUPATEN KOLAKA
KESATU
:
Membentuk Kelompok Sanitasi di Kabupaten Kolaka dengan susunan sebagai berikut : a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka b. Sekretaris : Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kolaka c. Bidang – bidang : 1. Bidang Perencanaan Ketua : Kepala Bappeda & PM Kabupaten Kolaka Wakil Ketua : Kabid Prasarana Wilayah Bappeda & PM Kolaka Anggota : - Kasubag. Perencanaan Dinas Kesehatan - Kasubag. Perencanaan BLHK - Kasubag. Perencanaan Dinas PU - Kasubag. Perencanaan BPMD & Pemdes - Kasubid. Praswil - Kasubid. Lingkungan 2. Bidang Pendanaan Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Wakil Ketua : Kabid Anggaran Anggota : - Kasubid Perencanaan - Kabid Aset - Sekretaris masing-masing SKPD terkait - Kasubag Kepegawaian & Keuangan 3. Bidang teknis Ketua : Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Kolaka Wakil Ketua : Kabid Cipta Karya Anggota : - Kasi Penyehatan Lingkungan (PU) - Kabid Persampahan (BLHK) - Kasubid. Kebersihan Jalan & Lingkungan (BLHK) 4. Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Wakil Ketua : Kabid Pengendalian Masalah Kesehatan Anggota : - Kasi Penyehatan Lingkungan (Dinkes) - Kasi Promkes (Dinkes) - Kasi Pemberdayaan (BPMD) - Kabag. Humas 5. Bidang Monitoring & Evaluasi Ketua : Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Wakil Ketua : Kabid Tata Lingkungan Hidup BLHK Anggota : - Kabid Pengendalian & Konservasi - Kasi Pemantauan Lingkungan BLHK - Kasi Kasubid Pengawasan Pencemaran, kerusakan & Pemeliharaan kualitas Lingkungan 6. Sekretariat : - Sofyan Natsir, ST (PU) - Irwan Iskandar, ST (Bappeda) - Muh. Akbar Indra Jaya (BLHK) - Nur Hikma ( BLHK) - Chelfi Chelfira (BLHK) - Husain, ST (Dinkes) - Muh. Taufik, SKM (Dinkes) - Swasti Indira, SE (BPKAD) - Suliasar, SE (BPKAD) - Samrina, ST (Bappeda) - Ratna Dewi (Bappeda) - Tuti Hidayati (Bappeda) - Idul Ansyar (Bappeda) - Riska Yulita Songga, ST (Bappeda) - Nurfadillah
7. Tim Nawasis : - Khaerullah Ahmad, ST - Hastuty, ST KEDUA
:
Pokja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berfungsi sebagai berikut : 1. Koordinasi, yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan program PPSP di wilayah Kabupaten Kolaka 2. Advokasi, yaitu meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan sanitasi di seluruh wilayah kabupaten/kota untuk turut serta dalam pembangunan sanitasi. 3. Advisori, yaitu memberikan input strategi bagi pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang dibutuhkan pemerintah provinsi dan pokja sanitasi kabupaten / kota dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi
KETIGA
:
Pokja SANITASI Kabupaten / Kota mempunyai tugas : a. Ketua 1) Mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi dan tugas pokja sanitasi kabupaten / kota 2) Mengendalikan pengelolaan kerja pokja sanitasi Kabupaten / Kota agar tetap sesuai dengan misi kabupaten / kota 3) Memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi pokja sanitasi kabupaten / kota 4) Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi pokja sanitasi kabupaten / kota b. Sekretaris 1) Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja pokja sanitasi kabupaten / kota 2) Merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan pokja sanitasi kabupaten / kota dalam pelaksanaan program PPSP dan sejenisnya 3) Memberikan masukan strategis terkait aspek kelembagaan dalam penyusunan SSK dan penyempurnaan terkait aspek kelembagaan dalam BPS dan SSK dari hasil review pokja sanitasi – sanitasi provinsi 4) Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang 5) Menghimpun laporan bidang – bidang kerja pokja sanitasi kabupaten / kota 6) Fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPSP oleh pokja sanitasi kabupaten / kota serta konsultasi ke provinsi dan pusat 7) Menyiapkan pembentukan kelompok kerja sanitasi kabupaten / kota 8) Menyiapkan bahan masukan kepada pokja sanitasi provinsi dalam penyusunan roadmap sanitasi provinsi 9) Fasilitasi tim pokja sanitasi kabupaten / kota menghadiri pertemuan tahunan kabupaten / kota peserta program PPSP dan penguatan kapasitas kelembagaan PPSP 10) Fasilitasi tim pokja sanitasi kabupaten / kota dalam melakukan penyusunan BPS dan SSK 11) Melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program PPSP yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kabupaten / kota 12) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua pokja sanitasi kabupaten / kota
c.
d.
e.
Bidang Perencanaan 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan BPS, SSK dan draft MPS 2) Memastikan bahwa BPS dan SSK menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah program PPSP yang dirumuskan kedalam dokumen RPJMD 3) Memastikan kesesuaian prioritas PPSP bersama – sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan RKPD sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD dalam rangka penganggaran dalam APBD 4) Menyusun program dan kegiatan prioritas PPSP bersama- sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan RKPD sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD dalam rangka penganggaran dalam APBD 5) Menyiapkan draft MPS yang berisikan program, kegiatan prioritas sanitasi yang berskala komunal, kawasan dan kota untuk disampaikan kepada pokja sanitasi provinsi 6) Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kabupaten / kota 7) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kabupaten/kota 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasa kepada ketua pokja sanitasi Kabupaten / kota Bidang Pendanaan 1) Mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan BPS, SSK dan MPS 2) Memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan sanitas, terutama terkait dengan pendanaan sanitasi di Kabupaten / kota 3) Memberikan masukan strategis terkait aspek pendanaan dalam penyusunan SSK dan penyempurnaan terkait aspek pendanaan dalam BPS dan SSK dari hasil review pokja sanitasi provinsi. 4) Menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan kepada pokja sanitasi dalam pelaksanaan / implementasi program PPSP 5) Meneliti RKA – SKPD kabupaten / kota untuk memastikan pendanaan pada setiap tahapan program PPSP dialokasikan dalam APBD 6) Membuat laporan kerja terkait bidang pendanaan secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kabupaten / kota 7) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kabupaten / kota 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kabupaten / kota Bidang Tekhnis 1) Menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka penyusunan BPS, SSK dan draft MPS 2) Memberikan masukan strategis terkait aspek teknis penyusunan SSK dan penyempurnaan terkait aspek teknis BPS dan SSK dari hasil review pokja sanitasi provinsi. 3) Menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada pokja sanitas dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik program PPSP agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan
4) Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kabupaten / kota 5) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kabupaten / kota 6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kabupaten /kota f.
g.
h.
Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat 1) Mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan BPS, SSK dan draft MPS 2) Menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan program PPSP 3) Menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat dikabupaten / kota 4) Menyiapkan bahan masukan untuk penyusunan BPS, serta memberikan input strategis aspek PMJK dan komunikasi terhadap penyusunan SSK 5) Membuat bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kabupaten / kota 6) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang komunikasi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kabupaten / kota 7) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kabupaten / kota Bidang Pemantauan & Evaluasi 1) Menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan BPS, SSK dan draft MPS 2) Menyiapkan bahan untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan program PPSP pada setiap SKPD terkait 3) Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil termuan pelaksanaan program PPSP di kabupaten / kota untuk dilakukan perbaikan oleh SKPD terkait 4) Membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada ketua pokja sanitasi – sanitasi kabupaten / kota 5) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kabupaten / kota Sekretariat Pokja Sanitasi 1) Menyiapkan pelaksanaan rapat – rapat internal pokja sanitasi, lokakarya dan pelatihan – pelatihan 2) Melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan PPSP kabupaten / kota melalui web ppsp.nawasis.info 3) Menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas pokja sanitasi dan laporan program PPSP untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kabupaten / kota 4) Menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan program PPSP kepada Bupati
Bagan struktur Pokja SANITASI Kabupaten Kolaka terlampir KEEMPAT
:
KELIMA
:
KEENAM
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2013 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
Kolaka 2013
Plt. BUPATI KOLAKA,
H. AMIR SAHAKA
Tembusan : 1. Menteri Dalam Negeri Ri di Jakarta; 2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI/kepala Bappenas RI di Jakarta 3. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta 4. Menteri Kesehatan RI di Jakarta 5. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta 6. Inspektur Kabupaten Kolaka 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka 8. Arsip.
KETUA Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka
SEKRETARIS Asisten II Perekonomian dan Pembangunan
SEKRETARIAT 1. Sofyan Natsir, ST 2. Irwan Iskandar, ST 3. Muh. Akbar Indra Jaya, S.Hut.M.Si 4. Nur Hikma, SE 5. Selfi Selfira 6. Husain, ST 7. Muh. Taufik, SKM 8. Swasti Indira, SE 9. Suliasar, SE 10. Hastuty, ST ( Nawasis) 11. Khaerullah A, ST (Nawasis) 12. Samrina, ST 13. Ratna Dewi 14. Tuti Hidayati 15. Idul Ansyar 16. Riska Yulita S
BIDANG PERECANAAN AAN Ketua Kepala Bappeda & PM Wakil Ketua Kabid Praswil & Lingkungan Anggota Kasubag. Perec. Dinas Kesehatan Kasubag Perenc. BLHK Kasubag. Perec. Dinas PU Kasubag. Perenc. BPMD & Pemdes Kasubid Praswil Kasubid Lingkungan
KETUA
KETUA
KETUA
KETUA
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL
: KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA : : JANUARI 2012
SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) BIDANG PU / CIPTA KARYA TAHUN 2012 KABUPATEN KOLAKA NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
NAMA / JABATAN Bupati Kolaka Wakil Bupati Kolaka Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kab. Kolaka Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kab. Kolaka Kabid. Praswil dan Lingkungan Bappeda dan PM Sekretaris Bappeda dan PM Kab. Kolaka Kabid. Ekososbud Bappeda dan PM Kab. Kolaka Kabid. Penanaman Modal Bappeda dan PM Kab. Kolaka Kabid. Litdalap Bappeda dan PM Kab. Kolaka Kasubid. Prasarana Wilayah Bappeda dan PM Kasubid. Lingkungan Bappeda dan PM Ir. Muh. Siarah, M.Si Sri Mulyati Rahim, SP. M.Si Khaerullah Ahmad, ST Hastuty, ST Muhlisin, SP Tuti Hidayati Ratna Dewi Idul Ansyar Riska Yulita Songga, ST
JABATAN DALAM TIM Pembina Wakil Pembina Pengarah Wakil Pengarah Penanggung Jawab Koordinator Tim Koordinasi Tim Koordinasi Tim Koordinasi Tim Koordinasi Supervisor Supervisor Tim Teknis Tim Teknis Tim Teknis Tim Teknis Tim Teknis Operator Kumputer Staf Administrasi Staf Administrasi Operator Komputer
BUPATI KOLAKA,
H. BUHARI MATTA
