BUPATI NATUNA KEPUTUSAN BUPATI NATUNA NOMOR 169 TAHUN 2012 TENTANG RAN PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BUPATI NATUNA, Menimbang
:
a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Natuna, dipandang perlu diadakan pergeseran anggaran antar obyek belanja berkenaan dan rincian obyek belanja berkenaan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa sesuai Pasal 174 Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Natuna ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pergeseran anggaran mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548); 10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049); 12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokuler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokuler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomr 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
Pertama
:
Menambah dan mengurangi obyek belanja berkenaan dan rincian obyek belanja berkenaan akibat pergeseran yang tertuang di dalam APBD diformulasi dalam DPPA SKPD/DPPA PPKD dengan format rincian seperti tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
Kedua
:
Pelaksanaan penambahan maupun pengurangan obyek belanja berkenaan dan rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dilaksanakan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;
Ketiga
:
Penambahan maupun pengurangan obyek belanja pada jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
Keempat
:
Penambahan maupun pengurangan rincian obyek belanja pada objek belanja berkenaan dilakukan dengan pengesahan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
Kelima
:
Penambahan maupun pengurangan obyek belanja berkenaan dan rincian obyek belanja berkenaan harus disertai dengan alasan terjadinya penambahan maupun pengurangan;
Lampiran I : Keputusan Bupati Natuna Nomor : Tahun 2012 Tanggal : Nomor DPPA-SKPD xx ………… 1)
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA Tahun Anggaran 20xx… 2)
x.xx. - x... 3) x.xx.x.xx.xx. - x… 4) x.xx.x.xx.xx.xx. - x… 5) x.xx.x.xx.xx.xx.xx. - x… 6) x ………….. 7)
: x……………. 8)
Tolok Ukur Kinerja Sebelum Perubahan …………………………..9)
Indikator Capaian Program
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Setelah Perubahan …………………………..9)
Sebelum Perubahan ………………………….. 9)
Target Kinerja
Setelah Perubahan ………………………….. 9)
Masukan
………………………….. 10)
………………………….. 10)
………………………….. 10)
………………………….. 10)
Keluaran
………………………….. 11)
………………………….. 11)
………………………….. 11)
………………………….. 11)
………………………….. 12) :
………………………….. 12)
………………………….. 12)
………………………….. 12)
Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan
x x x x x
: : : : :
DPPA-SKPD 2.2.1
Kode Rekening
Uraian
1
2
x. x. x. x. x. xx. x. x. xx. xx
……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………
13) 14) 15) 16) 17) 18)
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Rincian Perhitungan Volume Satuan Tarif/Harga 3 4 5
..… 18)
..… 18)
..… 18)
JUMLAH
Setelah Perubahan Jumlah 6 = (5 x 3) ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………
Rincian Perhitungan Volume Satuan Tarif/Harga 7 8 9
13) 14) 15) 16) 17) 18) ..… 18)
………………………19)
..… 18)
..… 18)
JUMLAH
Bertambah/Berkurang Jumlah 10 = (9 x7) ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………
13) 14) 15) 16) 17) 18)
………………………19)
(Rp)
%
11 = (10 - 9) ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………
12 ..…13) ..…14) ..…15) ..…16) ..…17) ..…18)
13) 14) 15) 16) 17) 18)
………………………19) ..…19)
…….., ……………….. 20) Pengguna Anggaran ……………………… 21) ……………………………22) Menyetujui : Sekretaris Daerah SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Mengesahkan PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
……………………… 25) …………………………… 26)
……………………… 23) …………………………… 24) Bupati Natuna dto ILYAS SABLI
Halaman 1
Tata Cara Pengisian DPPA antar obyek belanja pada jenis belanja berkenan : 1 ) Diisi dengan nomor DPPA 2 ) Diisi dengan tahun anggaran 3 ) Diisi dengan kode dan urusan pemerintahan 4 ) Diisi dengan kode dan organisasi 5 ) Diisi dengan kode dan program 6 ) Diisi dengan kode dan kegiatan 7 ) Diisi dengan lokasi kegiatan 8 ) Diisi dengan latar belakang perubahan 9 ) Diisi dengan capaian program, tolok ukur kinerja, target kinerja (sebelum perubahan dan setelah perubahan) 10 ) Diisi dengan masukan, tolok ukur kinerja, target kinerja (sebelum perubahan dan setelah perubahan) 11 ) Diisi dengan keluaran, tolok ukur kinerja, target kinerja (sebelum perubahan dan setelah perubahan) 12 ) Diisi dengan hasil, tolok ukur kinerja, target kinerja (sebelum perubahan dan setelah perubahan) 13 ) Diisi dengan kode dan struktur APBD, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/berkurang dan persentase 14 ) Diisi dengan kode dan kelompok belanja, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/berkurang dan persentase 15 ) Diisi dengan kode dan jenis belanja, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/berkurang dan persentase 16 ) Diisi dengan kode dan obyek belanja, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/berkurang dan persentase 17 ) Diisi dengan kode dan rincian obyek belanja, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/berkurang dan persentase 18 ) Diisi dengan penjabaran pada rincian obyek belanja, volume, satuan, tarif/harga, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/berkurang dan persentase 19 ) Diisi dengan total belanja sebelum dan sesudah perubahan serta total bertambah/berkurang dan persentase 20 ) Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun 21 ) Diisi dengan nama pengguna anggaran 22 ) Diisi dengan NIP pengguna anggaran 23 ) Diisi dengan nama pejabat pengelola keuangan daerah 24 ) Diisi dengan NIP pejabat pengelola keuangan daerah 25 ) Diisi dengan nama sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah 26 ) Diisi dengan NIP sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah - Struktur APBD, Kelompok, Jenis Belanja, Obyek Belanja, Rincian Obyek Belanja dan Penjabaran yang mengalami perubahan ditandai dengan cara diarsir - Setiap halaman DPPA harus diberikan nomor di pojok kanan bawah dengan tulisan Halaman……(disesuaikan dengan jumlah halaman) - DPPA yang diusulkan sebanyak 2(dua) rangkap dan satu rangkap dibubuhi paraf oleh pejabat/pejabat teknis yang berwenang dari SKPD disetiap halaman di pojok kanan bawah
Lampiran II : Keputusan Bupati Natuna Nomor : Tahun 2012 Tanggal : Nomor DPPA-SKPD xx ………… 1)
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD
: : : : :
DPPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA Tahun Anggaran 20xx… 2)
x.xx. - x... 3) x.xx.x.xx.xx. - x… 4) x.xx.x.xx.xx.xx. - x… 5) x.xx.x.xx.xx.xx.xx. - x… 6) x ………….. 7)
: x……………. 8) Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Capaian Program
…………………………..9)
…………………………..9)
………………………….. 9)
………………………….. 9)
Masukan
………………………….. 10)
………………………….. 10)
………………………….. 10)
………………………….. 10)
Keluaran
………………………….. 11)
………………………….. 11)
………………………….. 11)
………………………….. 11)
Hasil
………………………….. 12)
………………………….. 12)
………………………….. 12)
………………………….. 12)
Indikator
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Target Kinerja
Setelah Perubahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
x x x x x
Sebelum Perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
x. x. x. x. x. xx. x. x. xx. xx
……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………
13) 14) 15) 16) 17) 18)
Rincian Perhitungan Volume 3
Satuan 4
Tarif/Harga 5
..… 18)
..… 18)
..… 18)
JUMLAH
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
Jumlah 6 = (5 x 3) ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………
Volume 7
13) 14) 15) 16) 17) 18) ..… 18)
………………………19)
Satuan 8
Tarif/Harga 9
..… 18)
..… 18)
JUMLAH
Bertambah/Berkurang Jumlah 10 = (9 x7) ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………
13) 14) 15) 16) 17) 18)
………………………19)
Mengesahkan PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
…….., ……………….. 20) Pengguna Anggaran
………………………23) ……………………………24)
……………………… 21) ……………………………22)
(Rp)
%
11 = (10 - 9) ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………
12 ..…13) ..…14) ..…15) ..…16) ..…17) ..…18)
13) 14) 15) 16) 17) 18)
………………………19) ..…19)
Bupati Natuna dto ILYAS SABLI
Halaman 3
Tata Cara Pengisian DPPA pada obyek belanja berkenan : 1)
Diisi dengan nomor DPPA
2)
Diisi dengan tahun anggaran
3)
Diisi dengan kode dan urusan pemerintahan
4)
Diisi dengan kode dan organisasi
5)
Diisi dengan kode dan program
6)
Diisi dengan kode dan kegiatan
7)
Diisi dengan lokasi kegiatan
8)
Diisi dengan latar belakang perubahan
9)
Diisi dengan capaian program, tolok ukur kinerja, target kinerja (sebelum perubahan dan setelah perubahan)
10 )
Diisi dengan masukan, tolok ukur kinerja, target kinerja (sebelum perubahan dan setelah perubahan)
11 )
Diisi dengan keluaran, tolok ukur kinerja, target kinerja (sebelum perubahan dan setelah perubahan)
12 )
Diisi dengan hasil, tolok ukur kinerja, target kinerja (sebelum perubahan dan setelah perubahan)
13 )
Diisi dengan kode dan struktur APBD, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/berkurang dan persentase
14 )
Diisi dengan kode dan kelompok belanja, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/berkurang dan persentase
15 )
Diisi dengan kode dan jenis belanja, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/berkurang dan persentase
16 )
Diisi dengan kode dan obyek belanja, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/berkurang dan persentase
17 )
Diisi dengan kode dan rincian obyek belanja, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/berkurang dan persentase
18 )
Diisi dengan penjabaran pada rincian obyek belanja, volume, satuan, tarif/harga, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/berkurang dan persentase
19 )
Diisi dengan total belanja sebelum dan sesudah perubahan serta total bertambah/berkurang dan persentase
20 )
Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun
21 )
Diisi dengan nama pengguna anggaran
22 )
Diisi dengan NIP pengguna anggaran
23 )
Diisi dengan nama pejabat pengelola keuangan daerah
24 )
Diisi dengan NIP pejabat pengelola keuangan daerah - Struktur APBD, Kelompok, Jenis Belanja, Obyek Belanja, Rincian Obyek Belanja dan Penjabaran yang mengalami perubahan ditandai dengan cara diarsir - Setiap halaman DPPA harus diberikan nomor di pojok kanan bawah dengan tulisan Halaman……(disesuaikan dengan jumlah halaman) - DPPA yang diusulkan sebanyak 2(dua) rangkap dan satu rangkap dibubuhi paraf oleh pejabat/pejabat teknis yang berwenang dari SKPD disetiap halaman di pojok kanan bawah
