KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO DAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KULON PROGO NOMOR NOMOR
93 Tahun 2016 203 Tahun 2016 TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL DAN SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN KULON PROGO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO DAN KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN KULON PROGO, Menimbang
: a. bahwa
Penerimaan
Peserta
Didik
Baru
Taman
Kanak-
kanak/Raudhatul Atfal dan Sekolah/Madrasah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undangundang Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional guna memenuhi hak-hak warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan yang bermutu;: b. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru harus dilakukan secara
obyektif,
diskriminatif,
transparan,
aman
dan
akuntabel, lancar
serta
tidak dapat
dipertanggungjawabkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo dan Kepala Kantor Kementerian Agama ini ;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
15
Tahun
1950
tentang
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Yogjakarta
sebagaimana
telah
diubah
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah 4. Peraturan
Pemerintah
Mulai Berlakunya
Nomor
32
Tahun
1950
tentang
Undang- undang Tahun 1950 Nomor 12,
13, 14 dan 15; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
17
Tahun
2010
tentang
2013
tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
32
Tahun
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 8. Peraturan Menteri Pendidikan 2007
tentang Standar
Nasional
Pengelolaan
Nomor 19 Tahun Pendidikan
oleh
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan 2007 tentang Standar
Nasional
Nomor 41 Tahun
Proses Pembelajaran
pada Satuan
Pendidikan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 70 Tahun
2009 tentang Pendidikan Inklusif; 11. Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor
04/VI/PB/2011 dan No. MA/111/2011
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanakkanak/
Roudhatul
Athfal/Bustanul
Athfal
dan
Sekolah/Madrasah; 12. Peraturan Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah; 13. Peraturan Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan struktur Kurikulum
Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 59
Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 15. Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah Kemdikbud Nomor 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan; 16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
5
Tahun
2011
tentang
Pengelolaan
dan
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Dinas Daerah; 18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan
Pendidikan
TK/RA
dan
Sekolah/Madrasah
di
Kabupaten Kulon Progo; 19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Terendah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo; 20. Peraturan Kepala Dinas Pendididkan Pemuda dan Olah Raga Provinsi
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
No
0596
tentang
Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2016/2017; MEMUTUSKA: Menetapkan
: KEPUTUSAN KABUPATEN
BERSAMA KULON
KEPALA
PROGO
DAN
DINAS
PENDIDIKAN
KEPALA
KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN
KANAK-KANAK/RAUDHATUL
ATHFAL
DAN SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN KULON PROGO.
KESATU : Menetapkan Juknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan
Taman
Kanak-Kanak/Raudhatul
Athfal
Dan
Sekolah/Madrasah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1. KEDUA : Menetapkan Juknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan
Secara
Online,
sebagaimana
tersebut
dalam
Lampiran 2 KETIGA : Penetapan Kuota Rombongan Belajar Kelas X Jenjang SMA/MA Pada
Penerimaan
Peserta
Didik
Baru
Tahun
Pelajaran
2016/2017. KEEMPAT : Penetapan Kuota Rombongan Belajar Kelas X Jenjang SMK Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017. KELIMA : Penetapan Kuota Rombongan Belajar Kelas VII Jenjang SMP/MTs Pada
Penerimaan
Peserta
Didik
Baru
Tahun
Pelajaran
2016/2017. KEENAM : Penentapan Kuota Rombongan Belajar Kelas I Jenjang SD/MI Pada
Penerimaan
Peserta
Didik
Baru
Tahun
Pelajaran
2016/2017. KETUJUH : Penentapan Kuota Rombongan Belajar Jenjang TK/RA Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017. KEDELAPAN : Juknis
Tentang
Penerimaan
Peserta
Didik
Baru
Dan
Penyelenggaraan Proses Pembelajaran Proram Kelas Olahraga Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Wates pada tanggal 10 Mei 2016
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KULON PROGO,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO,
EDHI GUNAWAN
SUMARSANA
Lampiran : 1 Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Dan
Kepela
Agama
Kantor
Kabupaten
Kementerian Kulon
Progo
Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Taman
Kanak-Kanak/Raudhatul
Athfal
Dan Sekolah/Madrasah Di
Kabupaten Kulon Progo, Nomor Nomor Tanggal
93 Tahun 2016 203 Tahun 2016 10 Mei 2016
JUKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL DAN SEKOLAH/MADRASAH A. KETENTUAN UMUM 1. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 2. Provinsi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. 5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. 6. Kantor
Kementerian
Agama
adalah
Kantor
Kementerian
Agama
Kabupaten Kulon Progo 7. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah Kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan
pada
satuan
pendidikan,
mengikuti
suatu
jenjang
pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 8. Perpindahan Peserta Didik adalah Perpindahan peserta didik dari sekolah/madrasah yang satu pada sekolah/madrasah yang lain pada jenjang yang sama. 9. Surat
Keterangan
Hasil
Ujian
Nasional
Keterangan yang Berpenghargaan Sama adalah menerangkan
surat
(SKHUN)/Surat resmi
yang
bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata
pelajaran yang diujikan secara nasional.
10. Ijazah/STTB
adalah
menerangkan
surat
pernyataan
resmi
dan
sah
yang
bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada
satuan pendidikan. 11. Program Paket A adalah Program pendidikan pada jalur pendidikan non formal kursus
yang diselenggarakan
yang
memberikan
dalam
kelompok
belajar
atau
pendidikan setara dengan Sekolah Dasar
(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) 12. Program Paket B adalah Program pendidikan pada jalur pendidikan non formal kursus
yang diselenggarakan
yang
memberikan
dalam
kelompok
belajar
atau
pendidikan setara dengan Sekolah
Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 13. Taman Kanak-Kanak (TK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan anak usia dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun; 14. Raudhatul Athfal
(RA) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
pra sekolah/madrasah
yang menyediakan program pendidikan anak
usia dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun di bawah pembinaan Kanwil Kementerian Agama; 15. Sekolah (SDLB),
adalah Sekolah
(SMP),
Sekolah
Sekolah
Dasar
Luar Biasa Menengah
(SD),
(SLB),
Pertama
Sekolah Sekolah
Dasar
Luar
Menengah
Biasa
Pertama
Luar Biasa (SMPLB), Sekolah
Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah
Menengah
Kejuruan
(SMK),
baik
Negeri
maupun Swasta
di Lingkungan pembinaan/koordinasi Kabupaten Kulon Progo; 16. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) baik Negeri maupun Swasta di Llingkungan pembinaan Kementerian Agama; 17. Orang
Tua/Wali
Calon Peserta
Didik baru adalah seseorang yang
karena kedudukannya, menjadi penanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya; 18. Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah adalah Surat
Keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya
mempunyai pengetahuan dan kemampuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang/tingkat pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama
dengan Ijazah tingkat jenjang pendidikan formal tertentu tersebut yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan; 19. Penarikan Pekerja Anak - Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) adalah program menyekolahkan kembali anak yang telah putus sekolah atau rawan putus sekolah atau menarik kembali anak usia sekolah yang telah bekerja. 20. Kalender
Pendidikan
adalah
pengaturan
waktu
untuk
kegiatan
pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur B. TUJUAN DAN ASAS 1. Tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan bermutu dengan layanan yang sebaik-baiknya. 2. Penerimaan Peserta Didik Baru Berasaskan pada: a. Objektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan ini. b. Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik b a r u bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh
masyarakat
termasuk
orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpanganpenyimpangan yang mungkin terjadi. c. Akuntabilitas
artinya
penerimaan
peserta
didik
dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya. d. Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah
dapat mengikuti
membedakan
suku,
daerah
program asal,
pendidikan
tanpa
agama, golongan dan status
sosial (kemampuan finansial). C. PERSYARATAN 1. Taman Kanak-Kanak (TK) / Raudatul Athfal (RA) a. Persyaratan calon peserta didik baru TK/RA adalah:
a) berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; b) berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B. 2. Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) b. Persyaratan calon peserta didik baru kelas I SD/MI adalah : a) telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada hari pertama Tahun Pelajaran baru wajib diterima, sesuai kuota rombel yang telah ditetapkan; dan b) telah berusia 6,0 (enam koma nol) tahun dapat diterima, apabila kuota rombel belum terpenuhi. 3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) a. Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP/MTs adalah: a) telah
tamat/lulus
SD/MI/SDLB/SLB
Tingkat
Dasar/Program
Paket A; b) memiliki Ijazah/STTB, SKHUS/M atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama; c) berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama Tahun Pelajaran baru. 4. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) a. Persyaratan calon peserta didik kelas X SMA/MA adalah : a) telah lulus SMP/MTs/Program Paket B; b) memiliki
Ijazah/STTB, SKHUN atau Surat Keterangan Yang
Berpenghargaan Sama; c)
berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama Tahun Pelajaran baru.
d) Nilai raport SMP/MTs dan Rekomendasi Peminatan dari Guru Bimbingan Konseling Sekolah/Madrasah asal siswa sebagai salah satu bahan pertimbangan penentuan program peminatan bagi satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum 2013.
b. Persyaratan calon peserta didik kelas X SMK adalah: a)
telah lulus/tamat SMP/MTs/Program Paket B;
b) memiliki Ijazah/STTB, SKHUN atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama; c) berusia paling tinggal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama Tahun Pelajaran baru. d) memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan ciri khas kejuruan/program keahlian; e) penerimaan peserta didik dengan mempertimbangkan bakat, minat, dan kemampuan sesuai dengan program keahlian f) Nilai raport SMP/MTs dan Rekomendasi Peminatan dari Guru BK SMP/MTs dan/atau Guru BK di SMA/MA dan/atau hasil tes penempatan (placement test) di SMA/MA ketika mendaftar dan/atau tes minat bakat oleh psikolog sebagai salah satu bahan pertimbangan penentuan paket peminatan bagi satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum 2013. D. PENGELOLAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 1. Pelaksanaan a. Penerimaan
peserta
didik
baru
dilaksanakan
oleh
Sekolah/Madrasah; b. Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan berdasarkan pada Kalender Pendidikan; c. Tahapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru meliputi: a) publikasi ke masyarakat; b) pendaftaran peserta didik; c) seleksi
bakat
dan
kemampuan
peserta
didik
bagi
sekolah
kejuruan/unggulan; d) seleksi administrasi dan nilai; e) pengumuman hasil seleksi; dan f) pendaftaran ulang peserta didik baru. 2. Pendaftaran a. Pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan di Sekolah/Madrasah yang bersangkutan
atau dengan sistem lain (Sistem Online) yang
ditetapkan dan dilaksanakan sesuai jadwal penerimaan peserta didik baru yang akan ditentukan lebih lanjut dalam Lampiran Keputusan ini, b. Setiap
calon
peserta
sekolah/madrasah
didik
baru yang
mendaftarkan
diri
pada
tertentu, wajib menyerahkan SKHUN/SKHUS/M
atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang Asli, kecuali untuk jenjang TK/RA dan SD/MI c. Apabila berkas pendaftaran
diminta kembali sebelum pengumuman,
maka dianggap mengundurkan diri. d. Sekolah/Madrasah
wajib
menyediakan
formulir
pendaftaran
calon
peserta didik baru dan pernyataan mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik. 3. Seleksi a. Seleksi calon peserta didik baru kelas I SD/MI dilakukan berdasarkan usia dan tidak harus telah mengikuti TK/RA. b. Seleksi calon peserta didik baru kelas VII SMP/MTs dilaksanakan menggunakan rata-rata nilai SKHUS/M jenjang SD/MI/Program Paket A atau Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama. c. Seleksi
calon
peserta
didik
baru kelas
X
SMA/MA dilaksanakan
menggunakan rata-rata nilai SKHUN jenjang SMP/MTs/Program Paket B atau Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama. d. Seleksi calon peserta didik kelas X SMK dilaksanakan menggunakan pembobotan Surat
nilai SKHUN jenjang SMP/MTs/Program Paket B atau
Keterangan
yang
Berpenghargaan
Sama
dan
dapat
mempertimbangkan bakat dan kemampuan peserta didik. e. Dalam hal terdapat rata-rata nilai atau pembobotan nilai yang sama dari SKHUN/SKHUS/M/Surat Keterangan maka
penentuan
peringkat
yang Berpenghargaan Sama,
berdasarkan
atas
Nomor
Urut
Pendaftaran/Nomor Urut Verifikasi. 4. Jumlah Peserta Didik Setiap Rombongan Belajar/Kelas a. Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut : a) TK/RA paling banyak 25 (dua puluh lima);
b) SD/MI paling banyak 28 (dua puluh delapan); c)
SMP/MTs paling banyak 32 (tiga puluh dua),
d) SMA/MA
paling banyak 32 (tiga puluh dua), apabila kurang 10
(sepuluh) maka mengajukan ijin ke Dinas Pendidikan Kabupaten; e)
SMK paling banyak 32 (tiga puluh dua), apabila kurang 15 (lima belas) maka mengajukan ijin ke Dinas Pendidikan Kabupaten.
b. Dikecualikan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan PPA-PKH, satuan pendidikan wajib menerima peserta didik baru paling banyak 4 (empat) peserta didik setiap rombel di luar Kuota Rombel yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini. c. Setiap
peserta
didik baru berhak
mendapatkan
pendidikan
agama
sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama. d. Calon peserta didik baru yang diterima wajib menaati semua peraturan Sekolah/Madrasah. 5. Penerimaan Peserta Didik Pindahan a. Penerimaan yang
peserta
didik
pindahan
melaksanakan kewajiban
baik
dari
Luar
Negeri
pindah
maupun
yang
mengikuti
Orang
tugas/kepindahan
Tua
domisili
dari Provinsi/wilayah lainnya,
diatur sebagai berikut. b. Peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang
dimutasikan
harus menunjukkan/melengkapi Surat Pindah Tugas Orang tua/wali peserta
didik yang bersangkutan dan surat rekomendasi dari Dinas
Kabupaten/Kota asal; c. Peserta didik anak bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI
harus
melengkapi fotokopi/Kartu keluarga orangtua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah/kepala desa
setempat
yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru dan surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota asal; d. Perpindahan dilampiri
peserta
hasil
didik
dari
sekolah
di
luar
negeri
harus
penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal yang berwenang; e. Perpindahan peserta didik dari Sekolah di luar Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon progo harus mendapatkan Dinas
Kabupaten/Kota
setempat, sedangkan
rekomendasi
Sekolah
yang
dari tidak
diselenggarakan
dan
tidak
dibina
oleh
Pemerintah Indonesia
ke
Sekolah dalam Lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
dan
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah,
Pendidian dan Kebudayaan dapat dilakukan dengan
Kementerian
tes
penempatan
oleh Sekolah yang bersangkutan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar
dan Direktur Jenderal
Pendidikan Menengah; f. Perpindahan pilihan
dan
peserta
didik
dengan
waktu penyelesaian
mempertimbangkan
program
lintas
pendidikan (multi entry/multi exit) dan mata dikonversikan
pada
mata
fleksibilitas
satuan
Pelajaran
pelajaran
baru
dan
lama
jalur dapat
dengan
mempertimbangkan kompetensinya; g. Perpindahan p e s e r t a d i d i k b a r u kelas I, VII dan X dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanannya setelah Semester 1. h. Kepala Sekolah/Madrasah asal dan Kepala Sekolah/Madrasah yang dituju agar memberi kemudahan atas mutasi tersebut. i.
Peserta didik yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada poin (g) dapat diterima, selama daya tampung belum mencapai batas maksimal.
j.
Ketentuan lebih lanjut persyaratan dan alasan pindah peserta didik sebagaimana pada poin (i) diatur oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.
6. Prestasi Non-Akademik a. Calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kulon Progo yang memiliki prestasi di bidang olah raga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu, diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai SKHUN/ SKHUS/M atau Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama, dapat diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB. b. Penambahan nilai penghargaan terhadap prestasi olah raga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran yang diselenggarakan secara
berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas Kab/Kota, Dinas
Provinsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
dan/atau Induk Organisasi ditetapkan sebagai berikut : a) bersifat kompetitif : 1) Tingkat Internasional. - Juara I diberi tambahan nilai 1,5 - Juara II diberi tambahan nilai 1,4 - Juara III diberi tambahan nilai 1,3 2) Tingkat Nasional : - Juara I diberi tambahan nilai 1,2 - Juara II diberi tambahan nilai 1,1 - Juara III diberi tambahan nilai 1,0 3) Tingkat Regional Wilayah - Juara I diberi tambahan nilai 0,9 - Juara II diberi tambahan nilai 0,8 - Juara III diberi tambahan nilai 0,7 4) Tingkat Provinsi : - Juara I diberi tambahan nilai 0,6 - Juara II diberi tambahan nilai 0,5 - Juara III diberi tambahan nilai 0,4 5) Tingkat Kabupaten/Kota : - Juara I diberi tambahan nilai 0.3 - Juara II diberi tambahan nilai 0,2 - Juara III diberi tambahan nilai 0,1 b) Bersifat non kompetitif. 1) Prestasi Olah raga. - Calon peserta didik baru yang mewakili Negara untuk mengikuti acara resmi Tingkat Internasional diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional diberi tambahan
nilai 1,0 yang
dengan Surat Ketetapan/ Keputusan KONI/Pengda
Pusat
Organisasi
yang
Cabang
dibuktikan
dikeluarkan Olah
Raga
oleh yang
bersangkutan. - Calon
peserta
didik
yang
masuk
dalam
Pemusatan
Latihan
Nasional (Pelatnas), Pekan Olah Raga Pelajar Nasional diberi penghargaan setingkat Juara III Provinsi diberi tambahan nilai 0,4. - Calon peserta didik yang mengikuti Pekan Olah Raga Pelajar Wilayah diberi penghargaan setingkat Juara III tingkat Kabupaten
diberi tambahan nilai 0,1. 2) Seni, Kreativitas dan Mata Pelajaran. Calon peserta didik yang mewakili eksibisi Tingkat Internasional diberikan tambahan nilai 0,4. c. Penghargaan terhadap prestasi pada minat mata pelajaran bersifat kompetitif yang diselenggarakan Instansi/Lembaga Pemerintah sesuai kompetensinya dengan ketentuan sebagai berikut : a) Tingkat Internasional. Juara I diberi tambahan nilai 1,0
-
Juara II diberi tambahan nilai 0,9
-
Juara III diberi tambahan nilai 0,8
b) Tingkat Nasional : - Juara I diberi tambahan nilai 0,7 - Juara II diberi tambahan nilai 0,6 - Juara III diberi tambahan nilai 0,5 d. Penambahan nilai p r e s t a s i n o n a k a d e m i k p a d a p e n e r i m a a n peserta
didik
baru
SMP/MTs ,
SMA/MA
dan
SMK
ditetapkan berdasarkan rata-rata nilai dari jumlah total n i l a i SKHUS/M atau SKHUN/Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama
nilai prestasi non
akademik dibagi jumlah mata pelajaran
SKHUS/M atau SKHUN. Rumus Rata-rata nilai = (Jumlah Nilai SKHUS/M atau SKHUN + Nilai Non akademis) dibagi Jumlah Mata Pelajaran SKHUS/M atau SKHUN. e. Pengesahan sertifikat Raga/Seni/Kreativitas
penghargaan dan
minat
mata
prestasi pelajaran
Olah diatur sebagai
berikut : 1. Prestasi tingkat Internasional, Nasional, Regional dan Provinsi oleh Dinas Provinsi; dan 2. Prestasi tingkat Kabupaten oleh Dinas Kabupaten/Kota sekolah asal.
f. Penambahan nilai sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Dinas Kabupaten/ Kota sesuai dengan wilayah sekolah yang dituju. g. Sertifikat Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah sertifikat penghargaan yang diperoleh tiga tahun terakhir pada jenjang pendidikan satu tingkat di bawahnya. h. Calon
Peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi non
akademik, pemberian pada
penambahan nilai penghargaan
ditentukan
baru lulusan SD/MI,
dari
prestasi tertinggi.
i. Calon
peserta
Provinsi
didik
Daerah
Istimewa Yogyakarta,
penghargaan hanya
SMP/MTs
luar
pemberian penambahan nilai
diberikan pada Prestasi Tingkat Nasional dan
Internasional. j. Sekolah dapat menerima calon peserta didik baru tanpa mengikuti seleksi bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang olah raga khusus kelas olah raga k. Penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada poin (j) diatur lebih lanjut E. BIAYA DAN PEMANTAUAN 1. TK/RA dan Sekolah/Madrasah dilarang memungut biaya penerimaan peserta didik baru. 2. Biaya pelaksanaan penenerimaan peserta didik baru berasal dari APBS F. HARI MASUK SEKOLAH/MADRASAH 1. Hari pertama masuk sekolah
peserta didik baru, dilaksanakan sesuai
dengan Kalender Pendidikan. 2. Selama
3
(tiga) hari pertama masuk
Sekolah/Madrasah
diisi dengan
kegiatan pengenalan sekolah. 3. Dalam
kegiatan
pengenalan
sekolah,
Sekolah/Madrasah
dilarang
melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada peserta didik baru. 4. Bagi peserta didik kelas II sampai dengan kelas VI SD/MI, peserta didik kelas VIII dan IX SMP/MTs, serta peserta didik kelas
XI dan XII
SMA/MA, dan SMK, pada saat 3 (tiga) hari pertama masuk sekolah diisi kegiatan pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
G. LAIN - LAIN 1. Sekolah/Madrasah
wajib
menyiapkan
jadwal
Pelajaran
sebelum
hari
pertama masuk Sekolah/Madrasah; 2. Kepala Sekolah/Madrasah harus sudah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Pelajaran Baru paling lambat dua bulan setelah penerimaan peserta didik baru. 3. Pakaian seragam dan sarana Sekolah/Madrasah ditentukan sebagai berikut: a. pakaian seragam Sekolah/Madrasah meliputi seragam Nasional, seragam Daerah,
seragam
identitas
Sekolah/Madrasah
dan
seragam
Kepramukaan. b. pakaian praktik terdiri dari pakaian olah raga dan pakaian praktek keahlian untuk SMK; c. p akaian seragam sebagaimana huruf a dan b diusahakan sendiri oleh masing -masing orang tua/wali peserta didik; d. peserta
didik
yang
orang tua/wali
tidak mampu secara ekonomi,
Kepala Sekolah dapat mengusahakan bantuan/melakukan upaya untuk mengatasi masalah seragam; 4. Pengadaan untuk
sarana peserta
prasarana belajar didik
dan
alat
perlengkapan
lainnya
baru dilarang dikaitkan dengan kegiatan
Penerimaan Peserta Didik Baru. 5. Komite
Sekolah/Madrasah
maupun
pihak
lain
dilarang
melakukan
intervensi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru; 6. Pelaporan dan Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan secara berjenjang mulai dari Sekolah/Madrasah, UPTD Paud dan Dikdas, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kantor Kementerian Agama Kabupaten, dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kanwil Kementerian Agama Provinsi. 7. Penerimaan peserta didik baru bagi Penyelenggara Pendidikan Non Formal Informal mengikuti Petunjuk Teknis yang berlaku. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KULON PROGO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
EDHI GUNAWAN
SUMARSANA
