KEPULAUAN PAPUA, MALUKU, DAN NUSA TENGGARA

Bab 7

LOKAKARYA PUSAT RAPERPRES TENTANG RTR PULAU/KEPULAUAN PAPUA, MALUKU, DAN NUSA TENGGARA

7.1.

AGENDA LOKAKARYA PUSAT

7.1.1.

Maksud dan Tujuan Lokakarya Pusat

Lokakarya Pusat disesuaikan dengan agenda Forum BKTRN. Maksud pelaksanaan Lokakarya adalah untuk membahas kemajuan kegiatan penyusunan dan sosialisasi Raperpres tentang RTR Pulau Papua, Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara. Tujuan pelaksanaan Lokakarya Pusat adalah:

untuk membawa hasil-hasil terakhir dari penyusunan dan sosialisasi Raperpres tersebut kedalam mekanisme kerja BKTRN

menyiapkan agenda kesepakatan BKTRN yang akan diajukan oleh Tim Teknis BKTRN kepada Kantor Sekretaris Kabinet untuk penandatangan Rancangan Perpres oleh Presiden RI

7.1.2.

Target Peserta

Target peserta Lokakarya Pusat adalah sebagai berikut:

Peserta Sektoral Pusat yang terdiri dari unsur-unsur BKTRN (perwakilan masing-masing Departemen seperti DPU, DKP, Bapenas, Dep.Hut, Dep.Hub, dll) serta Tim Bantek Menko yang selama ini terlibat dalam penyusunan Raperpres RTR Pulau Papua

Unsur BKTRD Propinsi (instansi Propinsi seperti Bappeda, Dinas PU, Dinas Perikanan & Kelautan, dll.)

SOSIALISASI RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU

(Pulau Papua, Kep.Maluku, dan Kep. Nusa Tenggara)

7.1.3.

Agenda Kegiatan

Kegiatan Loakkarya Pusat untuk pembahasan materi Raperpres RTR Kepulauan Maluku & Kepulauan Nusa Tenggara serta RTR Pulau Papua dengan unsur BKTRN / Tim Bantek Menko perlu dilakukan mengingat adanya kebutuhan dukungan sektoral terhadap materi maupun upaya sosialisasi daerah dan diskusi publiknya nanti. Unsurunsur sektoral yang terlibat antara lain: Sektor Dalam Negeri Sektor dalam negeri merupakan salah satu sektor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan RTR Kepulauan Maluku yang akan disahkan dalam bentuk Peraturan Presiden, karena menyangkut pengintegrasian pulau-pulau yang terdapat dalam gugus Kepulauan Maluku serta keterkaitannya dengan wilayah lain di luar Kepulauan Maluku. Didalamnya juga terdapat aspek-aspek kelembagaan yang mengatur tentang kordinasi dan implementasi kebijakan dalam Perpres RTR Kepulauan Maluku. Sektor Perekonomian & Perindustrian Dalam penyusunan RTR Kepulauan Maluku, sektor perekonomian menjadi salah satu sektor yang penting dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Didalamnya terdapat pula aspek-aspek perindustrian yang juga merupakan salah satu faktor penentu dalam perekonomian wilayah. Oleh karena ini sektor ini menjadi salah satu sektor yang perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan RTR Kepulauan Maluku, yang perkembangan ekonomi masing-masing wilayahnya masih belum merata dan terintegrasi. Sektor perekonomian dalam rancangan peraturan presiden mengenai RTR Kepulauan Maluku ini diakomodir dalam beberapa pasal yang terbagi atas tiga bagian, yaitu bagian umum, struktur ruang, dan pola pemanfaatan ruang. Sektor Kehutanan Kawasan hutan dengan fungsinya sebagai kawasan lindung banyak terdapat di wilayah Kepulauan Maluku. Dengan fungsi yang dimilikinya ini kawasan hutan di Kepulauan Maluku perlu mendapatkan perhatian khusus. Sektor Kelautan & Perikanan Sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan RTR suatu wilayah yang terdiri atas kepulauan, seperti halnya dalam Kepulauan Maluku. Sektor kelautan dan perikanan dalam RTR Kepulauan Maluku ini terdapat dalam beberapa pasal yang terbagi atas dua kelompok, yaitu bagian umum dan pola pemanfaatan ruang. Sektor Lingkungan Hidup Sektor lingkungan hidup merupakan sektor yang menjadi point utama dalam suatu rencana, karena perencanaan yang dibuat harus memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar dan berprinsip pada suatu pembangunan yang berkelanjutan. LAPORAN AKHIR 7-2



Sektor lingkungan hidup ini dalam rancangan peraturan presiden mengenai RTR Kepulauan Maluku diakomidir dalam beberapa pasal yang terbagi dalam tiga bagian, yaitu bagian umum, struktur ruang, dan pola pemanfaatan ruang. Sektor Pertambangan & Energi Sektor pertambangan dan energi menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan RTR Kepulauan Maluku karena terkait dengan sumber daya energi yang dimiliki oleh wilayah ini. Sektor pertambangan dan energi ini dalam rancangan peraturan presiden mengenai RTR Kepulauan Maluku diakomodir dalam beberapa pasal seperti bagian umum, struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang. Sektor Pertanian & Perkebunan Lahan pertanian dan perkebunan yang cukup banyak dimiliki Kepulauan Maluku menjadikan sektor pertanian dan perkebunan menjadi salah satu fokus perhatian dalam penyusunan RTR Kepulauan Maluku. Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman Sektor pekerjaan umum pada dasarnya dalam penyusunan suatu rencana tata ruang lebih membahas pada pemanfaatan ruang dan sistem jaringan sarana dan prasarana. Didalamnya terdapat pula pengembangan sektor permukiman serta pariwisata yang menjadi salah satu bagian yang juga penting terutama yang terkait dengan pengembangan pariwisata laut dan pesisir Kepulauan Maluku. Sektor Pertahanan dan Keamanan Sektor ini memiliki kepentingan dari sisi strategis, yaitu menyangkut dengan informasi seputar wilayah-wilayah yang termasuk kedalam rencana-rencana strtaegis pertahanan negara berikut batasan-batasan wilayah khususnya Selain sektor-sektor tersebut, masih terdapat berbagai sektor yang perlu diundang. Pada intinya, peserta sektoral yang akan diundang akan dibahas lebih lanjut dengan tim supervisi, namun secara umum merupakan tim Bantek Menko Perekonomian dan unsur-unsur BKTRN yang memiliki kepentingan dan kelebihan informasi yang dapat digunakan dalam upaya penyempurnaan materi Raperpres serta mendukung upayaupaya sosialisasinya dengan pihak daerah. Agenda pembahasan Raperpres dengan unsur-unsur sektoral tersebut juga akan sangat bermanfaat guna memahami konseptual materi teknis Raperpres RTR Kepulauan Maluku maupun Nusa Tenggara yang terkait dengan berbagai kriteria nasional, menyempurnakan materi yang akan disosialisasikan pada pihak daerah, serta mempersiapkan dukungan sektoral dalam melakukan sosialisasi dan diskusi publik. Agenda ini juga disiapkan untuk memantapkan hasil-hasil penyusunan dan sosialisasi Raperpres RTR Pulau Papua yang selama ini telah dilakukan melalui Tim Bantek Menko, serta pembahasan materi pendukung berupa peta-peta RTR P. Papua.

LAPORAN AKHIR 7-3



7.1.4.

Jadwal Acara

Kegiatan Lokakarya Pusat berlangsung dalam 2 hari, mulai dari pukul 09.00 – selesai. Hari pertama diarahkan untuk pembahasan Raperpres RTR Kep. Maluku & Nusa Tenggara, sementara hari kedua diarahkan untuk pembahasan Raperpres RTR P. Papua. Jadwal Acara Lokakarya Pusat (hari pertama) “Pembahasan Raperpres RTR Kepulauan Maluku & Nusa Tenggara” Waktu 09.00 – 09.15

Kegiatan PEMBUKAAN Penjelasan mengenai kegiatan penyusunan Raperpres RTR Kepulauan Maluku dan Kepulauan Nusa Tenggara

09.00 – 10.00

PEMAPARAN TENGGARA

RAPERPRES

RTR

KEPULAUAN

MALUKU

&

NUSA

Penjelasan kronologis penyusunan Raperpres RTR Pulau / Kepulauan Penjelasan hasil-hasil diskusi / pembahasan dalam penyusunan Raperpres yang telah dilakukan Penjelasan materi Raperpres RTR Pulau/Kepulauan (fokus: arahan Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Pulau / Kepulauan dalam kerangka kebijakan / kriteria nasional)

Coffe

10.00 – 10.15 10.15 – 12.00

Break

Session I DISKUSI RAPERPRES RTR KEPULAUAN MALUKU & NUSA TENGGARA Pembahasan terkait dengan kondisi terkini di daerah, kebijakan penataan ruang wilayah propinsi masing-masing (khususnya struktur dan pola pemanfaatan ruang) terkait dengan materi RTR Pulau / Kepulauan,serta kebutuhan penyempurnaan Raperpres, dll.

12.00 – 13.00 13.00 – 15.00

Istirahat

/ Sholat

/ Makan Siang

Session II DISKUSI RAPERPRES RTR KEPULAUAN MALUKU & NUSA TENGGARA Pembahasan substansi (pasal-pasal) Raperpres RTR Kepulauan Maluku dan Kepulauan Nusa Tenggara

15.00 – 15.15

Coffe

15.15 – 15.30

PENYIMPULAN & PENYEPAKATAN

Break

Perumusan materi-materi yang diperoleh dari hasil diskusi & konsultasi publik Menyepakati point-point yang perlu disertakan kedalam substansi RTR Pulau / Kepulauan maupun yang perlu ditindak lanjuti daerah kedalam kebijakan ruang propinsinya Menyepakati perlunya tindak lanjut penyepakatan Raperpres RTR Pulau / Kepulauan melalui mekanisme BKTRN 15.30 – 15.45

PENUTUPAN

LAPORAN AKHIR 7-4



Pada hari kedua, pembahasan Raperpres RTR Pulau Papua banyak melibatkan tim Menko yang selama ini terlibat dalam penyusunan RTR P. Papua ini, juga perwakilan daerah (Bappeda Prop. Papua) yang berkepentingan dengan produk akhir RTR Pulau Papua. Didalamnya, sesuai dengan kemajuan penyusunan Raperpres RTR P. Papua, terdapat pula pembahasan mengenai peta-peta yang akan digunakan dalam Raperpres ini, yang merupakan produk dari pekerjaan di T.A. 2005 ini. Jadwal Acara Lokakarya Pusat (hari kedua) “Pembahasan Raperpres RTR Pulau Papua” Waktu 09.00 – 09.15

Kegiatan PEMBUKAAN Penjelasan mengenai kegiatan penyusunan Raperpres RTR Pulau Papua

09.00 – 10.00

PEMAPARAN RAPERPRES RTR PULAU PAPUA Penjelasan kronologis penyusunan Raperpres RTR Pulau Papua berikut upaya penyusunan peta-petanya (Struktur & Pola Pemanfaatan Ruang P. Papua) Penjelasan hasil-hasil diskusi / pembahasan dalam penyusunan Raperpres RTR P. Papua dan peta-petanya Penjelasan materi Raperpres RTR Pulau Papua dan peta-petanya (fokus: arahan Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Pulau Papua)

Coffe

10.00 – 10.15 10.15 – 12.00

Break

Session I DISKUSI RAPERPRES RTR PULAU PAPUA Pembahasan terkait dengan perkembangan / kondisi terkini di daerah, kebijakan penataan ruang wilayah P. Papua, (khususnya struktur dan pola pemanfaatan ruang) serta dukungan peta-peta yang telah disusun

12.00 – 13.00 13.00 – 15.00

Istirahat

/ Sholat

/ Makan Siang

Session II DISKUSI RAPERPRES RTR PULAU PAPUA Pembahasan substansi dan peta-peta Raperpres RTR Pulau Papua

15.00 – 15.15

Coffe

15.15 – 15.30

PENYIMPULAN & PENYEPAKATAN

Break

Perumusan materi-materi yang diperoleh dari hasil diskusi & konsultasi publik Menyepakati point-point yang perlu disertakan kedalam substansi / peta RTR Pulau Papua Menyepakati perlunya tindak lanjut penyepakatan Raperpres RTR Pulau Papua melalui mekanisme BKTRN 15.30 – 15.45

PENUTUPAN

LAPORAN AKHIR 7-5



7.2.

PAPARAN LOKAKARYA PUSAT & DISKUSI MENGENAI RAPERPRES RTR KEPULAUAN MALUAKU & NUSA TENGGARA

7.2.1.

Pemaparan & Diskusi mengenai Raperpres RTR Kep. Maluku & Nusa Tenggara

Urgensi Penyusunan Raperpres RTR Kepulauan Maluku & Nusa Tenggara Terdapat urgensi untuk menyusun suatu Perencanaan Ruang Pulau, mengacu pada Pasal 12 ayat (2) Revisi PP No. 47 Tahun 1997 yang menjelaskan ‘Dalam rangka operasionalisasi RTRWN, disusun RTR Pulau/Kepulauan’. Jadi, Raperpres tentang RTR Pulau/Kepulauan ini disiapkan untuk menjadi acuan operasionalisasi RTRWN. Penyusunan RTR Pulau/Kepulauan telah dimulai gongnya sejak tahun 2002, melalui Rakernas BKTRN yang menyatakan perlu untuk menyiapkan 7 (tujuh) Rancangan Keppres mengenai penataan ruang pulau. Sejak 2003 hingga kini telah disiapkan 4 Raperpres masing-masing mengenai RTR Pulau Jawa-Bali, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Sementara untuk 3 wilayah di Timur, yaitu Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, masih belum tuntas. Khusus untuk RTR Papua terdapat upaya penanganan khusus dengan melibatkan Tim Bantuan Teknis Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur di Provinsi Papua (Kep.MenkoPerekonomian No.09/M. Ekon/02/2003 ). Hasil terakhir adalah pada pertengahan tahun 2005 ini, materi-materi Raperpres tentang RTR Pulau Papua telah disosialisasikan dan substansi / materinya memperoleh persetujuan dari pihak daerah, khususnya Propinsi di Pulau Papua. Sementara untuk Pulau/Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara, pada tahun 2004 kemarin telah dilakukan upaya-upaya sosialisasi awal dan diskusi pembahasannya yang menghasilkan berbagai masukan dari pihak pemerintah propinsi yang terlibat.

RTR Pulau / Kepulauan sebagai Penjabaran Strategi Operasional RTRWN Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan atau yang dikenal sebagai RTR Pulau/Kepulauan pada prinsipnya merupakan pengejawantahan strategi operasional dari PP no.47/1997 tentang RTRWN, yang mengemukakan strategi pemanfaatan ruang pulau/kepulauan secara terpadu untuk mewujudkan efektifitas pemanfaatan ruang nasional di pulau/kepulauan dimaksud. Sebagai suatu strategi, RTR Pulau/Kepulauan ini berfungsi untuk memberikan arah keterpaduan pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor, dengan mensinergikan kepentingan lintas wilayah (cross-jurisdiction) dan lintas sektor (multi-stakeholder) dalam pemanfaatan ruang yang berorientasi pada upaya mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah melalui efektivitas pemanfaatan sumber daya alam.

LAPORAN AKHIR 7-6



Keterpaduan Pembangunan dan Keberadaan RTR Pulau/Kepulauan Selain untuk operasionalisasi RTRWN, latar belakang disiapkannya RTR Pulau/Kepulauan ini terkait dengan perkembangan dalam pengelolaan ruang pasca otonomi daerah. Beberapa alasan utama adalah:

Tidak berhimpitnya KEWENANGAN daerah otonom dengan KEPENTINGAN, terutama yang lintas wilayah

Munculnya KONFLIK-KONFLIK pemanfaatan ruang lintas wilayah otonom dan lintas sektor

Munculnya kebutuhan koordinasi dan kerjasama pembangunan secara lintas wilayah

Adanya (tumpang tindih) kerangka hukum dalam penataan ruang wilayah antar daerah / propinsi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan suatu kerangka keterpaduan pembangunan dengan penekanan muatan :

Berorientasi pada wilayah yang lebih luas (cross jurisdiction)

Keterpaduan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku pembangunan

Keterpaduan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan

Menggunakan prinsip sinergi pembangunan dan kemanfaatan bersama

Gambar: Penjelasan Urgensi RTR Pulau/Kepulauan

LAPORAN AKHIR 7-7



Keunikan / Kekhususan dalam RTR Kepulauan Maluku & Nusa Tenggara RTR Kepulauan merupakan sesuatu yang unik, berbeda dengan penataan ruang pulaupulau yang memiliki luasan wilayah darat yang besar seperti RTR Pulau Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, maupun Sulawesi dan Papua. Perlu jelas dulu definisi Pulau, Pulau Kecil, Gugus Pulau, dsb-nya. Definisi tentang itu bisa ditemui di dalam U.U. tentang Sumber Daya Air.

Kompleksnya Penataan Ruang Wilayah pada Saat Ini Penataan ruang pada saat ini merupakan hal yang cukup kompleks, dimana berbagai kepentingan perlu diakomodir dalam suatu penataan ruang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pendekatan penataan ruang sebagai instrumen keterpaduan yang dapat menjamin sinergi antar wilayah menjadi mutlak dibutuhkan, sebagai upaya untuk mengatasi konflik kepentingan yang ada.

Potensi dan Nilai Strategis Kepulauan Nusa Tenggara Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, yang terdiri dari Propinsi NTB dan NTT, memiliki potensi yang besar, khususnya di wilayah laut dan pesisir yang masih belum dikembangkan dan ditata secara maksimal. Secara geografis, potensi wilayah Kepulauan Nusa Tenggara ini kekayaan sumber daya alamnya. Sedangkan dari sudut pandang pertahanan dan keamanan, Kepulauan Nusa Tenggara juga termasuk wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan dengan Timor Leste dan Australia. Untuk itu, diperlukan suatu pendekatan penataan ruang yang terintegrasi, khususnya dengan memperhatikan potensi wilayah laut dan pesisir kepulauan ini.

Potensi dan Nilai Strategis Kepulauan Maluku Wilayah Kepulauan Maluku yang terdiri dari Propinsi Maluku Utara dan Maluku memiliki potensi sumberdaya yang sangat besar, khususnya terkait dengan sumberdaya kelautan dan pesisirnya. Pemerintah setempat mengembangkan suatu konsep gugus pulau dalam upaya pembangunan daerahnya. Gugus pulau merupakan peristilahan agar suatu wilayah yang terdiri dari pulau-pulau kecil / tersebar dapat didekati secara terintegrasi, untuk mencapai suatu kebutuhan minimum (minimum requirement) pembangunan wilayahnya. Karenanya, dalam implementasi konsep gugus pulau, diperlukan upaya-upaya koordinatif dan terpadu, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang wilayah tersebut.

LAPORAN AKHIR 7-8



7.2.2.

Kesimpulan dan Beberapa Kesepakatan terkait Raperpres RTR Kepulauan Maluku & Nusa Tenggara

Beberapa kesepakatan hasil lokakarya pusat mengenai Raperpres RTR Kepulauan Maluku & Nusa Tenggara adalah:

Terkait dengan kemungkinan dibahasnya definisi pulau oleh daerah: Definisi Pulau Kecil yang selama ini kita adopt sebetulnya berasal dari negara lain yang kondisi pulau-pulau-nya tidak sama dengan kita. Gugus pulau merupakan peristilahan agar suatu wilayah yang terdiri dari pulau-pulau kecil / tersebar dapat didekati secara terintegrasi, untuk mencapai suatu kebutuhan minimum (minimum requirement) pembangunan wilayahnya.

Kedua wilayah kepulauan di atas (Kep. Maluku dan Nusa Tenggara) memiliki nilai strategis, dan kepentingan terhadapnya tidak hanya dilihat dari sisi masyarakat lokal dan pemerintah daerahnya saja, tetapi juga sudah menjadi kepentingan nasional, bahkan kepentingan-kepentingan yang lebih besar lagi. Untuk itu, upaya penataan ruang terhadap kedua wilayah Kepulauan tersebut, baik Nusa Tenggara maupun Maluku, perlu dilakukan secara terpadu

Sesungguhnya tidak ada permasalahan dengan keberadaan RTR Kepulauan, sifatnya lebih banyak mengatur hal-hal yang sesuai dengan kriteria umum. Yang paling penting adalah: Bagaimana menerjemahkan Perpres RTR Kepulauan ini menjadi suatu integrated development program.. Untuk itu, tentunya perlu membuat daerah yang terintegrasi antara darat dengan laut / pesisirnya.

Perlu juga melakukan set-up institusi untuk mengkoordinir ‘integrated development program’ itu, khususnya institusi di tingkat propinsi. Contohnya: Bappeda, mungkin bisa lebih dikembangkan fungsi-fungsinya untuk mengkoordinir perencanaan dan penataan ruang terintegrasi itu.

Perlunya segera penyusunan peta-peta pendukung materi Raperpres khususnya Raperpres RTR Kep. Maluku dan Nusa Tenggara, mengingat Raperpres RTR Papua telah berada dalam tahap penyempurnaan Peta-peta.

Disetujuinya mekanisme tindak lanjut penyusunan Raperpres RTR Kepulauan Maluku, Kep. Nusa Tenggara, dan P. Papua kedalam mekanisme kerja BKTRN untuk kemudian diajukan pada Presiden setelah melalui beberapa forum pembahasan lanjutan.

LAPORAN AKHIR 7-9



7.3.

PAPARAN LOKAKARYA PUSAT RAPERPRES RTR PULAU PAPUA

&

DISKUSI

MENGENAI

7.3.1.

Pemaparan & Diskusi mengenai Raperpres RTR Pulau Papua dan Peta-peta Pendukungnya

Latar Belakang Penyusunan Raperpres RTR Pulau Papua Selain untuk operasionalisasi RTRWN, disiapkannya RTR Pulau Papua juga terkait dengan perkembangan dalam pengelolaan ruang pasca otonomi daerah. Beberapa alasan utama adalah:

Tidak berhimpitnya KEWENANGAN daerah otonom dengan KEPENTINGAN, terutama yang lintas wilayah

Munculnya KONFLIK-KONFLIK pemanfaatan ruang lintas wilayah otonom dan lintas sektor

Munculnya kebutuhan koordinasi dan kerjasama pembangunan secara lintas wilayah LAPORAN AKHIR 7 - 10



Adanya (tumpang tindih) kerangka hukum dalam penataan ruang wilayah antar daerah / propinsi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan suatu kerangka keterpaduan pembangunan dengan penekanan muatan :

Berorientasi pada wilayah yang lebih luas (cross jurisdiction)

Keterpaduan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku pembangunan

Keterpaduan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan

Menggunakan prinsip sinergi pembangunan dan kemanfaatan bersama

Dasar Kerja Penyusunan Raperpres RTR Pulau Papua Kelanjutan penyusunan Raperpres RTR Pulau Papua terkait dengan Keputusan Menko Perekonomian mengenai upaya percepatan penataan ruang dan pengembangan infrastruktur Papua.

Tim Bantuan Teknis Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur di Papua Kepmenko Perekonomian No. KEP-09/M.EKON/02/2003

Tim Teknis Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur di Papua Kep Deputi II Menko Perekonomian No. KEP-02/D.II.M.EKON/09/2003

• •

Pokja Penataan Ruang Pokja Pengembangan Infrastruktur

Kronologis Penyusunan Raperpres RTR Pulau Papua

2003: Penyusunan Naskah Akademik RTR Pulau Papua

Konsultasi Publik I (KP I): Pembahasan Naskah Akademik RTR P.Papua – Jayapura : 8-9 Juli 2004 – Mimika : 10 Juli 2004 – Merauke : 12 Juli 2004 – Manokwari : 31 Juli 2004 LAPORAN AKHIR 7 - 11



Penyusunan Rakepres RTR Pulau Papua

Konsultasi Publik II (KP II): Pembahasan Materi Rakepres RTR P. Papua – Jayapura : 8 Desember 2004 – Manokwari : 10 Desember 2004

Perubahan format Rakeppres menjadi Raperpes sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2004

Konsultasi Publik III (KP III): Pembahasan Materi Raperpres RTR P.Papua – Bulan Juli 2005

Tindak lanjut : Pembahasan di tingkat Sekretariat Kabinet

Pendekatan Pembangunan Papua Pendekatan pembangunan Papua perlu memperhatikan ciri / karakteristik khusus Papua, untuk kemudian diintegrasikan / dipadukan dalam kerangka keterkaitan antar program, sebagaimana bagan berikut:

Karakteristik/ciri sosial budaya

Karakteristik lingkungan/alam

Bagian integral NKRI

Karakteristik Perwilayahan Pembangunan

Tata ruang Pemb. Masy

Strategi Pembangunan Wil. Papua (Penyebaran dan Pemerataan

Infrastruktur Pemb. Sektor

Kawasan / zonasi pembangunan & pemberdayaan Masyarakat Papua

Program Pembangunan Masyarakat

Program Pengelolaan Pertanahan & SDA

Program Infrastruktur dan Sarana

Dalam kerangka keterkaitan antar program

LAPORAN AKHIR 7 - 12

Program Pembangunan sektor usaha dan Sosbud



Prinsip Utama Pembangunan Papua

Memelihara dan menghormati keberadaan masyarakat adat dan masyarakat sosial di Papua serta menjaga keutuhan dan martabatnya

Memelihara dan tidak mengurangi kualitas lingkungan dan kekayaan habitat alaminya

Harus membuat masyarakat lebih merasa aman dan nyaman dalam naungan NKRI karena hak-hak sosialnya dijamin oleh negara

Isu-isu Utama Pengembangan Wilayah Papua

Kependudukan: o Jumlah penduduk pada tahun 2001 tergolong rendah terutama dibandingkan dengan luasan wilayahnya, dimana total penduduk tercatat 2.304.556 jiwa dan laju pertumbuhan 3,4% per tahun, pada luasan wilayah 421.981 km2 atau 4,5 jiwa per km. o Penduduk yang tinggal di lembah Balliem-Pegunungan Tengah- mencapai sekitar 30% –35% dari total penduduk Papua o Kualitas penduduk rendah: jumlah penduduk miskin 963.304 jiwa atau 42%, dengan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) 31,3 atau berada pada rangking 28 secara nasional dan IPM sebesar 63,00.

Perekonomian: o Share ekonomi Papua nonmigas cukup rendah terhadap PDB Nasional, yakni rata-rata 2,56% pada periode tahun 1995-1998, tetapi Laju Pertumbuhan Ekonomi mencapai 7,25%. Hal ini ditandai oleh realisasi PMA hingga tahun 2001 yang mencapai 59 proyek dengan nilai 5.250,44 juta US$ atau 35,64 % dari nilai persetujuan yang diberikan. Sektor utama adalah Pertambangan 86,08 %. Realisasi PMDN sampai tahun 2001 mencapai 96 proyek dengan nilai 3.027,02 milyar rupiah atau 14,49 persen dari nilai persetujuan. o Dari realisasi PMDN tersebut, sektor-sektor uatamanya adalah Perikanan (30,72 %), Perkebunan (23,61%), Kehutanan (14,74 %)

Kewilayahan: o Dari luasan wilayah 421.981 km2, 81,14% wilayahnya adalah hutan o Aglomerasi kota di Papua terbentuk karena adanya kendala/limitasi bentang alam. Interaksi antar kota menjadi lemah dan perkembangan kota cenderung berbentuk spot-spot yang satu sama lain saling terpisah dan berorientasi langsung keluar. Aglomerasi kota tersebut adalah Sorong, Manokwari, Fakfak, Nabire, Timika¸ Merauke, dan Jayapura.




o Sebagian besar kota-kota yang menjadi pusat orientasi merupakan kota pelabuhan yang telah dilengkapi dengan prasarana pelabuhan dan bandar udara. o Kawasan perbatasan mengandung berbagai kerawanan dan potensi konflik (sosial-ekonomi dan hankam), baik yang di darat ataupun di perairan laut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan keamanan. Misalnya di daratan Papua dengan Papua Nugini yaitu, kota Jayapura, Keerom, Mindiptana, Muting dan Sota. o Perlu perhatian terhadap pulau-pulau yang berada di perbatasan laut, antara lain: P. Fani, P. Bud, P. Bras, P. Fanildo, dsb

Potensi dan Ancaman Eksploitasi Sumber Daya Alam Sumberdaya Alam yang besar merupakan potensi pengembangan, namun dalam explorasinya diperlukan kehati-hatian karena terdapat ekosistem dan Bio Deversity terlengkap didunia dan yang sangat rentan: o Tembagapura (Free Port) telah beroperasi beberapa waktu yang merupakan pendorong perkembangan wilayah selatan, meskipun mengakibatkan Aglomerasi kegiatan ekonomi, mengantong disekitar Timika saja. o LNG Tangguh terletak di Teluk Bintuni yang dalam perkembanganya perlu Strategi Penyebaran Pusat Pertumbuhan (SP3) di Sorong – Manokwari Fak-Fak, agar tidak terjadi pemusatan pertumbuhan dan kegiatan ekonomi (aglomerasi) di sekitar proyek o Sumberdaya Alam lainya (Nikel; Kayu, dll) diharapkan dalam exploitasinya memperhatikan lingkungan dan budaya setempat serta pusatpusat pertumbuhan yang akan terjadi

Rencana Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Pulau Papua: 1. Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Wilayah Pulau Papua a.

Pengembangan kota-kota PKN Jayapura Timika Sorong

b.

Pengembangan kota-kota PKSN Jayapura Tanah Merah Merauke




c.

Pengembangan kota-kota PKW Nabire Sarmi Muting Ayamaru Arso Teminabuan Wamena Fak Fak Bade Biak Merauke

2. Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Pulau Papua: a. Transportasi Darat Pembangunan 11 ruas jalan strategis Nabire-Wegate-Enarotali Jayapura-Nimbrokang-Sarmi Serui-Menawi-Saubeba Timika-Mapurujaya-Pomako Jayapura-Wamena-Mulia Merauke-Tanah Merah-Waropko Pembangunan Jalur Kereta Api Jayapura-Sarmi Sarmi-Nabire Nabire-Manokwari

Hamadi-Holtekamp-Skow Sorong-Klamono-AyamaruMaruni Manokwari-Maruni-memehBintuni Sorong-Makbon-Mega Fak Fak-Hurimber-Bomberay

Manokwari-Sorong Nabire-Timika Merauke-Jayapura

Pengembangan simpul-simpul penyeberangan Lintas Provinsi Sorong-Patani Sorong-Biak Sorong-Wahai Dabo-Agats Fakfak-Wahai Lintas Kabupaten/Kota Jeffman-Kalobo Biak-Numfor Sorong-Seget Merauke-Atsy Seget-Mogem Atsy-Asgon Seget-Teminabuan Atsy-Agats Serui-Waren Merauke-Poo Tanah Merah-Kepi Agats-Ewer




b. Transportasi laut ◊ Pengembangan Pelabuhan Nasional Sorong Merauke Biak Manokwari Pomako Jayapura Kaimana c. Transportasi Udara Bandar Udara Pusat Penyebaran Biak Wamerna Jayapura Merauke Manokwari Nabire Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran Werur Fakfak Merdey Utarom Kokonao Bintuni Akimuga Ijahabra Ombano Wasior Moanamani Babo Kebo Anggi Waghete Kebar (Waghete Domine Edward Baru) Osok Bilai Sudjarwo Bilowari Tjondronegoro Enarotali Ransiki Numfor Inawatan Tanah Teminabuan Merah Ayawasi Kepi Kabuaya (Ayawaru)

Sorong Timika

Mindip Tanah Senggo Bomakia Ewer Bade Kamur Timam Manggelum Bakondini Oksibil Batom Ilaga Elelim Illu Karubaga

Kelila Kiwirok Tiom Yuruf Mulia Mararena Lereh Molof Dabra Okaba Senggeh Ubrub Waris Klamono

Rencana Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Pulau Papua: 1. Pemanfaatan Kawasan Lindung -

Pemanfaatan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya

-

Pemanfaatan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan setempat

-

Pemanfaatan ruang pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya

-

Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana alam LAPORAN AKHIR 7 - 16



2. Pemanfaatan Kawasan Budidaya -

Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan perkebunan

-

Kawasan budidaya kelautan dan perikanan

-

Kawasan budidaya kehutanan

-

Kawasan budidaya pariwisata

-

Kawasan budidaya pertambangan

3. Pemanfaatan Kawasan Tertentu -

Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati

-

Kawasan Perbatasan RI (Papua) – Papua Nugini

-

Kawasan Timika

Isu mengenai Hak Ulayat

Pemetaan Hak Ulayat Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota melaksanakan pemetaan hak ulayat yang meliputi wilayah darat dan perairan (laut) dengan melibatkan masyarakat adat dan dikoordinasikan melalui BKPRD provinsi, kabupaten, dan kota

Pemantapan Kelembagaan Masyarakat Adat Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menyiapkan lembaga yang menangani masalah hak ulayat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Penyiapan Peraturan Pelaksana Mengenai Hak Ulayat o Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menyiapkan peraturan pelaksana untuk menjamin diakuinya keberadaan hak ulayat yang meliputi wilayah darat dan perairan (laut) sesuai peraturan perundangan yang berlaku. o Para gubernur, bupati dan walikota mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dalam rangka penataan ruang wilayahnya masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. o Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. o Pengaturan mengenai kompensasi hak ulayat terkait dengan perubahan pola pemanfaatan ruang untuk pembangunan diatur lebih rinci dalam peraturan daerah.




o Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa hak ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan

7.3.2.

Kesimpulan dan Beberapa Kesepakatan terkait Materi & Petapeta Raperpres RTR Pulau Papua

Beberapa point penting hasil pembahasan materi dan peta-peta Raperpres RTR Pulau Papua antara lain:

Sebagaimana Raperpres RTR Pulau-pulau yang lainnya, hal terpenting dari Raperpres RTR Pulau Papua ini adalah bagaimana menerjemahkannya menjadi suatu program yang terpadu, baik untuk kepentingan program-program pusat maupun secara khusus untuk kepentingan pengelolaan pembangunan di daerah sendiri.

Diperlukan set-up institusi di daerah untuk mengkoordinir program-program pembangunan daerah yang mengacu pada RTR Pulau, khususnya di tingkat Propinsi.

Salah satu permasalahan yang akan dihadapi adalah: sejauh mana kekuatan hukum RTR Pulau Papua dapat mengikat / mendorong masing-masing daerah yang telah memiliki otonomi daerahnya (Kabupaten/Kota) untuk mengacu pada rencana tersebut.

Perlu dicermati perkembangan kebijakan penanganan Papua saat ini, seperti pemekaran propinsi, wacana dan rencana pemberian hak semacam otonomi khusus, pembentukan Majelis Rakyat Papua dan pengaruhnya terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan papua, dan berbagai hal yang bersifat politis.

Pengembangan jaringan infrastruktur untuk menyatukan Kawasan Pegunungan Tengah dan Selatan Papua sangat diperlukan, mengingat kawasan tersebut relatif tertinggal bila dibandingkan dengan kawasan Kepala Burung dan Utara Papua. Pemkab di kawasan Pegunungan Tengah dan Selatan Papua mengusulkan adanya jaringan jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan orientasi ke kawasan Selatan, mengingat kawasan pegunungan relatif lebih mudah dijangkau dari Selatan Papua

Pengembangan jaringan rel kereta api yang menghubungkan Jayapura dan Merauke dinilai tidak memungkinkan, mengingat kontur di kawasan Pegunungan Tengah sangat terjal (tidak sesuai untuk jaringan rel kereta api)

Pengembangan infrastruktur di Papua perlu dikaitkan dengan industri pengolahan sumber daya alam (terutama kehutanan, tambang, dan perikanan) yang terkandung di kawasan Pegunungan Tengah dan Selatan Papua




Mengingat kebutuhan biaya bagi pengembangan infrastruktur di kawasan Pegunungan Tengah dan Selatan Papua yang sangat besar dan sulit dipenuhi dengan APBN dan APBD, maka perlu dirumuskan skema pembiayaan yang tidak konvensional untuk mendorong peran swasta dalam pengembangan infrastruktur. Hal ini akan dibahas lebih lanjut oleh Tim Teknis Pengembangan Wilayah & Infrastruktur Papua

Materi Raperpres, baik naskah, lampiran, maupun peta-peta pendukungnya perlu segera ditindaklanjuti forum BKTRN untuk dibawa kedalam pembahasan ditingkat Sekretariat Kabinet untuk selanjutnya disahkan


KEPULAUAN PAPUA, MALUKU, DAN NUSA TENGGARA

Recommend Documents