Petunjuk Teknis PPeng eng elolaan Dukung an FFasilitasi asilitasi engelolaan Dukungan Dalam Akun Belanja Bar ang Non Oper asional Lainn Barang Operasional Lainnyy a Untuk W irirausaha ausaha Muda PPem em ula dan emula Sentr ausahaan PPem em uda melalui Sentraa KKee wir wirausahaan emuda ausahaan PPem em uda Lemba er modalan KKee wir Lembagg a PPer ermodalan wirausahaan emuda
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
Lampiran Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0663 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat, apabila ekonomi rakyat telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengembangan wirausaha diseluruh lapisan masyarakat, khususnya dikalangan wirausaha muda harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Pengembangan kewirausahaan pemuda diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan stabilitas ekonomi, dengan pengembangan potensi kewirausahaan yang dimiliki oleh para pemuda, sehingga pada gilirannya mampu menjawab masalah ketenagakerjaan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai upaya untuk mengembangkan kewirausahaan pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan program pengembangan kewirausahaan pemuda dengan melaksanakan kegiatan Dukungan Fasilitasi bagi Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP).
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
1
Dukungan Fasilitasi bagi Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda yang dilakukan melalui LPKP merupakan implementasi dari amanah UndangUndang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan khususnya Pasal 51 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda. Yang dimaksud dengan wajib menyediakan dana untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana bagi lembaga permodalan kewirausahaan pemuda (Penjelasan Pasal 51 ayat 2 UU 40/2009). Dengan program ini diharapkan dapat mempercepat tumbuh dan berkembangnya wirausaha muda yang tangguh, unggul dan berdaya saing. B.
Pengertian 1.
2.
2
Kegiatan Dukungan Fasilitasi bagi Wirausaha Muda Pemula dan Kelompok Wirausaha Muda Pemula/ Sentra Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda dalam rangka pemberian kemudahan, kesempatan dan/atau bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk kepentingan pengembangan kewirausahaan pemuda. Dukungan fasilitasi adalah kegiatan pemberian kemudahan, kesempatan dan/atau bantuan bagi perorangan, kelompok, organisasi, lembaga, dan/atau yayasan yang memiliki program pengembangan kewirausahaan pemuda;
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
3.
Wirausaha Muda Pemula yang selanjutnya disingkat WMP adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri. 4. Kelompok Wirausaha Muda Pemula yang selanjutnya disingkat KWMP adalah beberapa WMP yang berhimpun dan bekerjasama atas dasar kesamaan produk, jenis usaha, lokasi, kepentingan dan/atau latar belakang yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. 5. Sentra Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat SKP adalah pusat kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda di dalam suatu organisasi/ lembaga/yayasan yang membina beberapa WMP, 6. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan, 7. Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya. 8. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan. 9. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kepemudaan. 10. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Seskemenpora adalah pejabat Eselon I selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
3
11. Ketua Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Ketua Pelaksana LPKP. 12. Sekretaris Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda – Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Sekretaris Pelaksana LPKP. 13. Kelompok Kerja (POKJA) LPKP adalah Tim yang dibentuk oleh Ketua Pelaksana LPKP untuk membantu pelaksanaan tugas teknis substantif dalam rangka memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda. C.
Maksud Dan Tujuan 1.
Maksud Maksud pemberian dukungan fasilitasi adalah untuk membantu para pemuda melalui organisasi/lembaga/ yayasan/perorangan dalam mengembangkan potensi kewirausahaan dalam mewujudkan kemandirian pemuda.
2.
Tujuan a.
b.
4
Mendukung WMP yang memiliki usaha prospektif agar dapat memulai dan mengembangkan usaha, sekaligus untuk mencetak wirausaha muda baru dalam rangka memperkuat perekonomian bangsa. Mengembangkan SKP sebagai basis pengembangan kewirausahaan pemuda, serta
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
untuk meningkatkan kinerja unit-unit usaha yang tergabung dalam sentra, baik untuk meningkatkan volume produksi (kuantitas) ataupun mutu produk (kualitas). D.
Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Teknis Dukungan Fasilitasi bagi WMP dan SKP melalui LPKP meliputi latar belakang, deskripsi, mekanisme, tata kelola dukungan fasilitasi dan penutup.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
5
BAB II DESKRIPSI DUKUNGAN FASILITASI UNTUK WIRAUSAHA MUDA PEMULA DAN SENTRA KEWIRAUSAHAAN PEMUDA MELALUI LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA A.
Pemberi Dukungan Fasilitasi Dukungan Fasilitasi bagi WMP dan SKP, diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda – Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, yang penyalurannya dilakukan oleh LPKP. Kegiatan ini merupakan salah satu pendukung program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, sekaligus sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan dalam bentuk pelayanan dan pengembangan yakni: pelatihan, pemagangan, pembimbingan (mentoring), pendampingan, kemitraan, promosi dan/atau bantuan akses permodalan. Bentuk-bentuk pelayanan tersebut dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta membuka peluang bagi keterlibatan masyarakat baik secara sendiri-sendiri ataupun bekerjasama dengan pemerintah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dukungan Fasilitasi Kewirausahaan Pemuda ini diberikan kepada WMP dan SKP yang disalurkan melalui LPKP.
6
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
B.
Penerima Dukungan Fasilitasi Penerima dukungan fasilitasi kewirausahaan pemuda tahun anggaran 2015 adalah WMP dan SKP yang dibentuk organisasi/lembaga/yayasan yang mempunyai program/ kegiatan/kepedulian/usaha berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan pemuda pemuda yang mengajukan proposal kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga dan/atau yang dipandang patut menerima dukungan fasilitasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.
C.
Persyaratan Penerima Bagi WMP dan SKP 1.
Wirausaha Muda Pemula (WMP) WMP yaitu pemuda Indonesia yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda mandiri, baik secara perorangan maupun berkelompok dalam satu usaha dengan syarat sebagai berikut: a. Usia 16 sampai 30 tahun. b. Memiliki identitas diri (KTP). c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi d. Memiliki Rekening Bank pribadi e. Bagi WMP perorangan, NPWP dan rekening bank atas nama perorangan, sedangkan bagi WMP berkelompok, NPWP dan rekening bank atas nama usaha, f. Memiliki satu usaha yang sedang dijalankan, paling lama 2 (dua) tahun. g. Mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, tembusannya disampaikan kepada Seskemenpora selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Deputi
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
7
h.
i.
2.
Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP) a.
b. c.
d. e. f. g.
8
Bidang Pengembangan Pemuda selaku Ketua Pelaksana LPKP serta kepada Dinas Pemuda dan Olahraga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Kepemudaan setempat (provinsi/kabupaten/kota). Melampirkan tanda terima (asli) surat tembusan yang ditujukan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga atau SKPD yang menangani Kepemudaan setempat (provinsi/kabupaten/kota). Melampirkan proposal usaha yang prospektif lengkap dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB).
Batas usia pengurus (Ketua dan Sekretaris) SKP adalah 16 sampai 30 tahun dibuktikan dengan fotocopy KTP. Memiliki akte pendirian (akte notaris) organisasi/ lembaga/yayasan. Memiliki Surat Keputusan (SK) Kepengurusan yang masih berlaku bagi SKP yang dibentuk oleh organisasi/lembaga/yayasan. Memiliki NPWP atas nama organisasi/lembaga/ yayasan. Memiliki rekening bank atas nama organisasi/ lembaga/yayasan. Memiliki ijin domisili dari instansi yang berwenang. Mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, tembusannya disampaikan kepada Seskemenpora selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda selaku Ketua Pelaksana LPKP serta kepada Dinas Pemuda dan Olahraga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
h.
i.
D.
(SKPD) yang menangani Kepemudaan setempat (provinsi/kabupaten/kota). Melampirkan tanda terima (asli) surat tembusan yang ditujukan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga atau SKPD yang menangani Kepemudaan setempat (provinsi/kabupaten/kota). Melampirkan proposal rencana program pengembangan usaha WMP binaan dengan mencantumkan minimal 3 (tiga) daftar profil WMP, jenis usahanya, dan lengkap dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Alokasi Anggaran Alokasi anggaran dukungan fasilitasi bagi WMP dan SKP melalui LPKP Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 11.150.000.000,- (sebelas milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang dialokasikan untuk 346 (tiga ratus empat puluh enam) paket dukungan fasilitasi yang terdiri 2 (dua) jenis yaitu: 1. Paket Dukungan Fasilitasi bagi WMP senilai maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) paket. 2. Paket Dukungan Fasilitasi bagi SKP senilai maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebanyak 100 (seratus) paket.
E.
Penggunaan Dukungan Fasilitasi 1.
Penggunaan Dukungan Fasilitasi bagi WMP Dukungan Fasilitasi bagi WMP digunakan untuk biaya/ pengeluaran sebagai berikut: a. Pembelian bahan baku utama dan bahan baku pembantu,
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
9
b. c. d.
2.
Biaya produksi, Pemasaran/promosi produk, Mengikuti pelatihan/kursus pengembangan kewirausahaan.
Penggunaan Dukungan Fasilitasi bagi SKP Dukungan Fasilitasi bagi SKP digunakan untuk biaya/ pengeluaran sebagai berikut: a. Penambahan modal kerja (working capital) bagi WMP binaan SKP, b. Mentoring bagi WMP binaan SKP, c. Biaya promosi dan pemasaran bagi WMP binaan SKP, d. Biaya mengikuti pelatihan/kursus pengembangan kewirausahaan.
F.
10
Pelaksanaan Waktu pelaksanaan kegiatan dukungan fasilitasi tahun anggaran 2015 dilaksanakan dari tanggal 1 Februari sampai 30 November 2015. Pengajuan proposal dilakukan paling lambat tanggal 31 Oktober 2015 (cap pos).
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
BAB III MEKANISME DUKUNGAN FASILITASI UNTUK WIRAUSAHA MUDA PEMULA DAN SENTRA KEWIRAUSAHAAN PEMUDA MELALUI LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA A.
Sosialisasi Sosialisasi dilakukan melalui pelbagai media publikasi antara lain website Kemenpora atau penyampaian informasi secara langsung dalam pelbagai pertemuan yang ditujukan kepada masyarakat, pemuda khususnya organisasi/ lembaga/yayasan/perorangan yang mempunyai program/ kegiatan/kepedulian melaksanakan pengembangan kepemudaan. Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani kepemudaan di daerah.
B.
Prosedur Prosedur pemberian Dukungan Fasilitasi dilakukan sebagai berikut: 1. Pemohon mengajukan surat permohonan dengan melampirkan proposal yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, tembusannya disampaikan kepada Seskemenpora selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda selaku Ketua Pelaksana LPKP serta kepada Dinas Pemuda dan Olahraga atau SKPD yang menangani Kepemudaan setempat (provinsi/ kabupaten/kota). 2. Menteri Pemuda dan Olahraga mendisposisi permohonan kepada Deputi Bidang Pengembangan
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
11
3.
4.
5.
6.
7.
8.
12
Pemuda selaku Ketua Pelaksana LPKP pengelola kegiatan dukungan fasilitasi untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda selaku Ketua Pelaksana LPKP mendisposisi permohonan kepada Asisten Deputi (Asdep) pengelola kegiatan dukungan fasilitasi untuk ditindaklanjuti dan diteruskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengelola kegiatan dukungan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku. PPK pengelola kegiatan dukungan fasilitasi meneruskan permohonan kepada POKJA LPKP dan/ atau Tim Verifikasi agar melakukan telaah terhadap kelayakan proposal dari pemohon. POKJA LPKP dan/atau Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan telaah terhadap kelayakan proposal yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dukungan fasilitasi, selanjutnya menyerahkan proposal yang telah memenuhi persyaratan memperoleh dukungan fasilitasi kepada PPK untuk ditetapkan sebagai penerima dukungan fasilitasi. PPK pengelola kegiatan dukungan fasilitasi dengan persetujuan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda selaku Ketua Pelaksana LPKP menetapkan lembaga/ yayasan/organisasi/perorangan sebagai penerima dukungan fasilitasi, selanjutnya meneruskan kepada Seskemenpora selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapatkan pengesahan. KPA menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengesahan tentang lembaga/ yayasan/organisasi/perorangan sebagai penerima dukungan fasilitasi tahun anggaran 2015. PPK pengelola kegiatan dukungan fasilitasi melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan Pemohon selaku penerima dukungan fasilitasi.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
9.
C.
Setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani antara Pemohon dengan PPK, selanjutnya PPK melakukan proses pencairan Dukungan Fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Penilaian Kelayakan Penilaian kelayakan untuk mendapatkan dukungan fasilitasi dilakukan oleh POKJA LPKP dan/atau Tim Verifikasi khususnya POKJA Verifikasi dan penyaluran permodalan sebagai POKJA yang secara khusus ditugaskan untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha serta memfasilitasi penyaluran permodalan bagi WMP dan SKP Untuk memproses permohonan dukungan fasilitasi, POKJA Verifikasi dan Penyaluran Permodalan dan/atau Tim Verifikasi melaksanakan tugasnya sebagai berikut: a. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi, legalitas, dan kelayakan substansi proposal; b. Melakukan verifikasi lapangan apabila diperlukan; c. Melakukan pembahasan atas hasil telaah dan verifikasi untuk menentukan organisasi/lembaga/yayasan/ perorangan yang layak mendapat dukungan fasilitasi; d. Membuat berita acara dan menandatangani hasil telaah dan verifikasi; e. Membuat dan menyampaikan laporan hasil telaah dan verifikasi kepada PPK pengelola dukungan fasilitasi kegiatan pengembangan kepemudaan untuk menetapkan organisasi/lembaga/yayasan/perorangan yang layak mendapat dukungan fasilitasi pengembangan kepemudaan untuk diproses lebih lanjut sesuai prosedur yang telah ditentukan.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
13
1.
Pelaksanaan Penilaian Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan penilaian administrasi dan penilaian lapangan jika diperlukan. a. Penilaian Administrasi Penilaian administrasi meliputi legalitas dan substansi proposal guna meneliti kelayakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. b. Penilaian Lapangan Jika memerlukan penilaian lapangan maka visitasi kelapangan dilakukan terhadap calon penerima dukungan fasilitasi untuk mengetahui: 1) Keberadaan organisasi/lembaga/yayasan/ perorangan yang mengajukan proposal; 2) Kelayakan organisasi/lembaga/yayasan/ perorangan yang akan menyelenggarakan program/kegiatan; 3) Kemampuan sumber daya manusia organisasi/lembaga/ yayasan/ perorangan dalam penyelenggaraan program/kegiatan; 4) Ketersediaan prasarana dan sarana yang dapat menunjang penyelenggaraan program/ kegiatan; 5) Kesesuaian antara proposal dengan kenyataan yang ada di lapangan;dan 6) Komitmen pengelola organisasi/lembaga/ yayasan/perorangan dalam penyelenggaraan program/kegiatan yang akan dilaksanakan beserta pertanggungjawabannya.
14
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
2.
Laporan Hasil Penilaian POKJA Bidang Verifikasi dan Penyaluran Permodalan dan/atau Tim Verifikasi membuat laporan hasil penilaian dan telaah terhadap kelayakan proposal yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dukungan fasilitasi, kemudian menyerahkannya kepada PPK untuk ditetapkan sebagai penerima dukungan fasilitasi dengan persetujuan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda selaku Ketua Pelaksana LPKP.
D.
Perjanjian Kerjasama Sebelum dukungan fasilitasi diberikan kepada penerima dukungan fasilitasi sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Seskemenpora selaku KPA, PPK dengan persetujuan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda selaku Ketua Pelaksana LPKP dan disahkan oleh Seskemenpora selaku KPA wajib melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Dukungan Fasilitasi. Perjanjian Kerjasama tersebut memuat antara lain: 1. Dasar pembuatan perjanjian kerjasama; 2. Nomor dan tanggal DIPA; 3. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/Kode Akun; 4. Nomor dan tanggal surat perjanjian; 5. Nama para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama; 6. Rekening Penerima Dukungan Fasilitasi; 7. Tata cara dan syarat yang diperjanjikan; 8. Hak dan kewajiban para pihak; 9. Jangka waktu penyaluran bantuan dan penyelesaian pekerjaan; 10. Ketentuan sanksi;dan
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
15
11. Tanda tangan dan nama para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama. E.
Cara Pencairan Dukungan Fasilitasi Proses pencairan Dukungan Fasilitasi menggunakan 2 (dua) cara yakni dengan cara Langsung (LS) dan dengan cara pemberian Tambahan Uang Persediaan (TUP). 1. Pencairan Langsung (LS) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: a. Langsung (LS) 100 % yakni dibayarkan sekaligus melalui rekening bank Penerima Dukungan Fasilitasi (transfer) apabila seluruh kegiatan telah dilaksanakan dan dokumen pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan telah diterima oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. b. Langsung (LS) 3 (tiga) tahapan yaitu dibayarkan melalui rekening bank Penerima Dukungan Fasilitasi (transfer) bertahap yakni: Tahap Pertama 40 %, Tahap Kedua 30 % dan Tahap Ketiga 30 % dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pencairan Tahap Pertama 40 % diberikan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh kedua belah pihak (sebelum pelaksanaan kegiatan atau Down Payment/ DP kegiatan), 2) Pencairan Tahap Kedua 30 % diberikan setelah laporan pertanggungjawaban Tahap Pertama 40 % dipertanggungjawabkan minimal 30 % disertai dengan bukti-bukti pengeluaran (kuitansi, tanda terima, daftar hadir, dll) dan laporan progres kegiatan diterima oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga,
16
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
3)
2.
Pencairan Tahap Ketiga 30 % diberikan setelah laporan pertanggungjawaban mencapai 60 % disertai dengan bukti-bukti pengeluaran (kuitansi, tanda terima, daftar hadir, dll) laporan progres kegiatan dan laporan keuangan diterima oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Pencairan dengan cara pemberian Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah proses pencairan dengan pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan kepada Bendahara Pengeluaran.
Apabila seluruh dokumen yang diperlukan sudah lengkap, Bendahara Pengeluaran mencairkan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Selanjutnya Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) memproses penyaluran uang dukungan fasilitasi kepada Penerima yang penggunaannya antara lain untuk: belanja honorarium, jasa profesi, perjalanan/transportasi dll sesuai dengan ketentuan yang berlaku. F.
Proses Pencairan Dukungan Fasilitasi 1.
Penyaluran dukungan fasilitasi dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penerima Dukungan Fasilitasi dengan dilengkapi dokumen surat/proposal permohonan Dukungan Fasilitasi, Berita Acara Hasil Verifikasi dan Penetapan Penerima Dukungan Fasilitasi.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
17
2.
3.
4.
5.
18
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang diajukan ke Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran pada Biro Perencanaan dan Organisasi. Apabila Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran pada Biro Perencanaan dan Organisasi telah menyatakan kebenaran dan kelengkapan data maka diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun apabila masih terdapat kesalahan atau kurang kelengkapannya maka akan dikembalikan kepada PPK untuk diperbaiki dan diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Selanjutnya SPM yang telah diterbitkan oleh Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran pada Biro Perencanaan dan Organisasi diteruskan kepada Bagian Keuangan pada Biro Keuangan dan Rumah Tangga dengan melampirkan kelengkapan dokumendokumen untuk dilakukan validasi dan pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar Anggaran Dukungan Fasilitasi yang dialokasikan dapat diterbitkan SP2D. Apabila seluruh ketentuan pencairan dukungan fasilitasi telah dipenuhi, maka KPPN akan mentransfer kebutuhan dukungan fasilitasi melalui rekening Penerima Dukungan Fasilitasi sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
BAB IV TATA KELOLA DUKUNGAN FASILITASI UNTUK WIRAUSAHA MUDA PEMULA DAN SENTRA KEWIRAUSAHAAN PEMUDA MELALUI LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA A.
Sistematika Proposal Bagi WMP 1.
Bentuk Proposal a. Ukuran kertas A-4 (minimal 70 gram), b. Diketik spasi 1,5, c. Ukuran huruf 12, d. Jenis huruf Times New Roman, e. Cover Depan dilapisi plastik, f. Kulit belakang kertas/karton tebal, g. Proposal dijilid (ring/lakban),
2.
Sampul Proposal a. Logo, Nama, dan alamat WMP b. Judul Proposal c. Lokasi Dukungan Fasilitasi d. Tahun Pelaksanaan
3.
Sistematika Isi Proposal a. Pendahuluan Memuat tentang latar belakang, sejarah berdirinya usaha, minat/keadaan pembeli/pasar, dll. b. Profil Singkat Pemohon Memuat tentang: identitas pemohon, pendidikan, kursus-kursus, latar belakang keluarga, pengalaman usaha, foto, jaringan bisnis yang ada (jika ada), dan lain-lain
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
19
c.
d.
e.
f.
20
Profil Usaha dan Deskripsi Produk Profil Usaha, memuat tentang: jenis usaha yang dijalankan, modal awal, tenaga kerja, teknik penjualan melalui kios, kios berjalan (gerobak/ mobil), online, atau lainnya, Deskripsi Produk, memuat produk barang/jasa yang diproduksi, kualitas produk, volume produksi, proses produksi, peralatan produksi, tenaga kerja,dan keunggulan produk Prospek/Potensi Usaha Memuat tentang gambaran tentang animo/minat masyarakat terhadap produk barang/jasa yang dipasarkan/dijual, ketersediaan bahan baku/ stok, gambaran tentang pengusaha sejenis yang ada di sekitar, serta prospek usaha dimasa yang akan datang. Rencana Singkat Pengembangan Usaha 1. Rencana pengembangan tempat usaha, 2. Rencana mengikuti pelatihan, pameran, 3. Rencana penambahan volume barang/jasa produksi, 4. Rencana perluasan pasar, 5. Rencana pengembangan sistem pemasaran, 6. Rencana promosi produk barang/jasa, 7. Rencana pengembangan tenaga kerja, Kebutuhan Modal Pengembangan Usaha (Alokasi Anggaran) Memuat perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha misalnya; kebutuhan pembelian bahan baku utama dan bahan baku pembantu, biaya produksi, pemasaran/promosi
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
g.
4.
B.
produk, mengikuti pelatihan/kursus pengembangan kewirausahaan, dll. Penutup Memuat tentang hal-hal lain yang perlu disampaikan
Lampiran-lampiran proposal Lampiran-lampiran proposal yang harus dilampirkan (diberi kertas pembatas berwana hijau/kuning/biru/ warna lainnya) dengan urutan sebagai berikut: a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). b. Fotocopy NPWP atas nama pribadi. c. Fotocopy rekening bank atas nama pribadi. d. Bukti tanda terima surat tembusan dari Dinas Pemuda dan Olahraga/ SKPD/Instansi yang menangani Kepemudaan setempat (provinsi/ kabupaten/kota).
Sistematika Proposal bagi SKP 1.
Bentuk Proposal a. Ukuran kertas A-4 (minimal 70 gram), b. Diketik spasi 1,5, c. Ukuran huruf 12, d. Jenis huruf Times New Roman, e. Cover Depan dilapisi plastik, f. Kulit belakang kertas/karton tebal, g. Proposal dijilid (ring/lakban),
2.
Sampul Proposal a. Logo, Nama, dan alamat SKP b. Judul Proposal c. Lokasi Dukungan Fasilitasi d. Tahun Pelaksanaan
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
21
3.
22
Sistematika Isi Proposal a. Pendahuluan Memuat tentang latar belakang, sejarah berdirinya SKP yang dibentuk organisasi/lembaga/yayasan dan WMP binaan dll. b. Profil Singkat SKP yang dibentuk organisasi/ lembaga/yayasan Memuat tentang identitas pemohon, pendidikan, kursus-kursus, pengalaman usaha, jaringan bisnis yang ada (jika ada), dan lain-lain c. Profil Usaha dan Deskripsi Produk WMP Binaan Profil Usaha, memuat tentang jenis usaha yang dijalankan, modal awal, tenaga kerja, teknik penjualan melalui kios, kios berjalan (gerobak/ mobil), online, atau lainnya, Deskripsi Produk, memuat produk barang/jasa yang diproduksi, kualitas produk, volume produksi, proses produksi, peralatan produksi, tenaga kerja,dan keunggulan produk d. Prospek/Potensi Usaha WMP Binaan Memuat tentang gambaran tentang animo/minat masyarakat terhadap produk barang/jasa yang dipasarkan/dijual, ketersediaan bahan baku/ stok, gambaran tentang pengusaha sejenis yang ada di sekitar, serta prospek usaha dimasa yang akan datang. e. Rencana Singkat Pengembangan Usaha WMP Binaan 1. Rencana pengembangan tempat usaha, 2. Rencana mengikuti pelatihan, pameran, 3. Rencana penambahan volume barang/jasa produksi, 4. Rencana perluasan pasar,
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
4.
5. Rencana pengembangan sistem pemasaran, 6. Rencana promosi produk barang/jasa, 7. Rencana pengembangan tenaga kerja, f. Kebutuhan Modal Pengembangan Usaha (Alokasi Anggaran) WMP Binaan Memuat perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha WMP binan misalnya; penambahan modal kerja (working capital) bagi WMP binaan, mentoring bagi WMP binaan, biaya promosi dan pemasaran bagi WMP binaan, biaya mengikuti pelatihan/kursus pengembangan kewirausahaan dll. g. Penutup Memuat tentang hal-hal lain yang perlu disampaikan Lampiran-lampiran proposal Lampiran-lampiran proposal yang harus dilampirkan (diberi kertas pembatas berwana hijau/kuning/biru/ warna lainnya) dengan urutan sebagai berikut: a. Surat Keputusan (SK) Pengurus SKP yang diterbitkan oleh organisasi/lembaga/ yayasan (asli atau fotocopy yang dilegalisir). b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus SKP (Ketua dan Sekretaris). c. Fotocopy akte pendirian (akte notaris) organisasi/ lembaga/yayasan. d. Fotocopy Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga organisasi/ lembaga/yayasan. e. Fotocopy NPWP atas nama organisasi/lembaga/ yayasan. f. Fotocopy rekening bank atas nama organisasi/ lembaga/yayasan.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
23
g. h.
i. j.
C.
Fotocopy ijin domisili organisasi/lembaga/yayasan dari instansi yang berwenang. Bukti tanda terima tembusan surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga/ SKPD/Instansi yang menangani Kepemudaan setempat (provinsi/ kabupaten/kota). Profil Singkat, Jenis Usaha, dan RAB WMP Binaan. Fotocopy KTP, NPWP, dan Rekening Bank WMP Binaan (Pribadi).
Larangan Penggunaan Dana Dana Dukungan Fasilitasi dilarang digunakan untuk memberikan sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi atau uang sejenis kepada pihak manapun, seperti; 1. Dipindahbukukan/disimpan di rekening lain dengan tujuan untuk mendapat bunga/jasa bank; 2. Keperluan lain yang tidak ada hubungannya dengan tujuan dukungan fasilitasi;dan 3. Keperluan lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
D.
Pajak Penerima Dukungan Fasilitasi wajib membayar pajak atas transaksi yang terjadi dalam rangka pelaksanaan dukungan fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, antara lain: 1. Pajak atas pembelian barang yang telah dibayar oleh toko, harus disertai dengan tanda bukti potong pajak yang sah; dan
24
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
2.
E.
Jasa Giro/Bunga Bank dan Sisa Anggaran 1.
2.
F.
Pajak yang dipungut oleh organisasi/lembaga/ yayasan/perorangan harus disetor ke kantor pajak setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa:”jasa penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan Negara bukan pajak bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan dan sisa anggaran rutin”; Jasa giro/bunga bank dan sisa dana yang tidak digunakan untuk Dukungan FasilitasiPengembangan Pemuda yang berasal dari Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib disetor ke kas negara melalui rekening BNI Cabang Senayan Nomor 0145263205 atas nama Bendahara Penerima PNBP Kemenpora.
Pengawasan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Penerima Dukungan Fasilitasi dilakukan oleh pengawas internal yakni Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, maupun aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
G.
Evaluasi Evaluasi Dukungan Fasilitasi kepada WMP dan SKP dilakukan dengan cara, yaitu:
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
25
1.
2.
3.
Evaluasi administrasi yang menyangkut hal-hal yang berhubungan denganlaporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan; Evaluasi kegiatan yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan bentuk dan hasil serta dampak kegiatan. Evaluasi kegiatan secara tidak langsung dapat dilihat dari informasi yang beredar melalui media massa dan penilaian masyarakat serta peninjauan langsung ke lapangan. Monitoring dan evaluasi Dukungan Fasilitasi dilakukan langsung oleh POKJA LPKP selaku penanggungjawab kegiatan.
Evaluasi bertujuan untuk: 1. Mengetahui tingkat keberhasilan WMP dan SKP Penerima Dukungan Fasilitasi dalam menjalankan program/kegiatan/usaha; 2. Menilai kualitas dan manfaat dari hasil program/ kegiatan/usaha yang dilaksanakan oleh Penerima Dukungan Fasilitasi; 3. Menilai kelayakan kelanjutan program/kegiatan/usaha; 4. Menilai kinerja pengelola program/kegiatan/usaha dan tantangan yang dihadapi sekarang dan yang akan datang. H.
Sanksi Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dalam memanfaatkan Dukungan Fasilitasi yang telah termaktub dalam Perjanjian Kerjasama. Penerima Dukungan Fasilitasi tersebut bertanggungjawab sepenuhnya atas segala sesuatu, termasuk pengembalian uang dukungan fasilitasi yang disetor ke kas negara dan akan dikenakan sanksi
26
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. I.
Penyusunan dan Pertanggungjawaban Laporan Kegiatan 1.
Laporan Kegiatan Laporan merupakan gambaran konkrit dari rangkaian program/kegiatan/usaha yang dilakukan dan dibiayai melalui APBN. Laporan kegiatan minimal memuat halhal sebagai berikut: a. Pendahuluan b. Profil Singkat c. Tempat Usaha d. Hambatan dan Masalah e. Tindaklanjut dan Upaya Pemecahan Masalah f. Pangsa Pasar g. Strategi Pemasaran dan Pengembangan Usaha h. Aset yang dimiliki i. Penutup j. Lampiran-lampiran (data pendukung seperti dokumentasi/foto lokasi usaha, barang/produk yang dibeli, dan hal lain yang dipandang perlu dilampirkan).
2.
Laporan Penggunaan Anggaran/Keuangan Laporan penggunaan anggaran/keuangan merupakan satu kesatuan dari laporan kegiatan. Laporan pengeluaran anggaran/keuangan dibuktikan dengan kwitansi, setoran pajak, dan bukti lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan sekurang-kurangnya memuat halhal sebagai berikut:
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
27
a. b. c.
Rekapitulasi Pengeluaran Anggaran; Kuitansi/bukti pembelian (seperti pembelian barang, bahan baku, produk, dll); Bukti setoran pajak;
Laporan pertanggungjawaban keuangan berpedoman pada Standar Biaya Masukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/ PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015. Bukti-bukti tersebut disampaikan oleh organisasi/ lembaga/yayasan/ perorangan Penerima Dukungan Fasilitasi. Laporan dijilid rangkap 4 (empat) dan disampaikan kepada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda selaku Ketua Pelaksana LPKP, dengan alamat: Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gedung Grha Pemuda dan Olahraga Jln. Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp/ Fax. (021) 5738158.
28
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
BAB V PENUTUP
Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda merupakan upaya untuk mengembangkan kewirausahaan pemuda. Petunjuk Teknis ini merupakan standar minimum untuk dijadikan acuan bagi LPKP sebagai pengelola program serta WMP dan SKP yang akan mendapatkan dukungan fasilitasi dari Pemerintah melalui APBN. Dengan Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan penyaluran Dukungan Fasilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dukungan Fasilitasi dilakukan dalam rangka melakukan upaya pengembangan kewirausahaan pemuda sebagai salah satu bentuk tanggungjawab dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Melalui program ini diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda, khususnya berkaitan dengan fasilitasi permodalan untuk WMP dan SKP. Program dan kegiatan ini merupakan stimulan dalam rangka mendorong terbinanya jalinan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai upaya yang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
29
dilakukan untuk mengembangkan kewirausahaan pemuda sehingga akan tercipta wirausaha muda yang produktif dan berdaya saing. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 26 Juni 2015 Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,
Dr. H. Alfitra Salamm, APU. NIP. 19590318 198303 1 006
30
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Fasilitasi Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
