Penyajian Data Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tahun 2009

Penyajian Data Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2009

Penyajian Data Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2009

Kementerian Pemuda dan Olahraga

PENYAJIAN DATA INFORMASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2009

ISBN: 978-979-1278-21-8 Ukuran Buku: 15,7 cm x 24 cm Jumlah Halaman: 135 + xiii

Penyusun: Tim Penyusun

Editor: Tim Penyusun

Gambar Kulit: Tim Penyusun

Diterbitkan oleh: Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

i

PENYAJIAN DATA INFORMASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2009

ISBN: 978-979-1278-21-8 Ukuran Buku: 15,7 cm x 24 cm Jumlah Halaman: 135 + xiii

Penanggung Jawab Deddy Kusdinar Ketua Thobias Tubulau Tim Penyusun Ahmad Musawir Nurhasanah Jeffery V. Palar Asmiaty Sy Yordania Kunto Widyatmoko Rio Wilarso Fanny R. Saputra Silmiyanti Zurlen Ali Rajabiy Achmad Syauqi Penyiapan Data BPS Badan Pusat Statistik

Diterbitkan oleh: Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

ii

SAMBUTAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, karena hanya atas limpahan kasih dan sayang-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk berkarya, berbakti, mengabdi dan berbuat terbaik bagi nusa dan bangsa.

Dalam rangka mewujudkan kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mencanangkan strategi pembangunan yang lebih mengarah kepada peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional untuk meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga.

Guna

mendukung

pengembangan

bidang

kepemudaan

dan

keolahragaan tersebut maka seluruh perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program kepemudaan dan keolahragaan dilaksanakan berdasarkan data yang up-to-date, secara terintegrasi, transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

Buku Penyajian Data Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2009 dirancang agar dapat memberikan gambaran kondisi dan proyeksi bidang kepemudaan dan keolahragaan melalui beragam data dan informasi kepemudaan dan keolahragaan yang telah dihimpun oleh Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Badan Pusat Statistik yang didukung oleh Unit-Unit Organisasi Teknis

iii

lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pemuda dan Olahraga/Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga se-Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya buku ini. Semoga apa yang tersaji dalam buku ini bermanfaat bagi para pengguna data, baik dari kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat luas dan dapat dijadikan referensi dalam mendukung kegiatan dan perencanaan kebijakan baik di pusat maupun daerah.

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga

Drs. Wafid Muharam, MM NIP. 19600709 198803 1 001

iv

KATA PENGANTAR Penyajian Data Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga 2009 merupakan publikasi yang menyajikan informasi mengenai kepemudaan dan keolahragaan di Indonesia. Data dan Informasi pemuda yang disajikan meliputi kependudukan, pendidikan, kesehatan, angkatan kerja, pemberdayaan pemuda, proyeksi pemuda, serta pemuda dan pengentasan kemiskinan. dan persebaran

Informasi kependudukan mencakup jumlah

pemuda, pemuda menurut jenis kelamin, status

perkawinan dan partisipasi pemuda dalam

keluarga berencana.

Informasi aspek pendidikan antara lain mencakup partisipasi sekolah, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Informasi aspek kesehatan meliputi angka kesakitan dan jenis keluhan kesehatan. Pembahasan angkatan kerja meliputi tingkat partispasi angkatan kerja pemuda dan angka pengangguran di kalangan pemuda. Informasi pada aspek pemberdayaan pemuda mencakup ketersediaan fasilitas olahraga, prestasi olahraga dan sains yang dicapai pemuda Indonesia dan Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3). Publikasi ini juga menyajikan proyeksi pemuda sampai tahun 2015. Pembahasan pemuda dan pengentasan kemiskinan, meliputi kemiskinan dan umur dan peranan pemuda dalam pengentasan kemiskinan. Sumber data dan informasi yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari berbagai sumber antara lain: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Maret 2005 dan Susenas Panel Maret 2008, Susenas Kor Juli 2008, Sensus Potensi Desa (PODES) 2005 dan PODES 2008, dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2008. Ketiga sumber data tersebut berasal dari kegiatan survei/sensus yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Selain ketiga sumber data tersebut, dalam publikasi ini menggunakan pula data yang bersumber dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga khususnya mengenai pencapaian prestasi olahraga dan Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan.

v

Publikasi ini merupakan publikasi tahunan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga publikasi ini bermanfaat. Kritik dan saran sangat kami harapkan guna penyempurnaan di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2009

Tim Penyusun

vi

DAFTAR ISI Halaman Sambutan............................................................................................. iii Kata Pengantar ................................................................................... v Daftar Daftar Daftar Daftar

Isi .............................................................................................. vii Tabel ......................................................................................... ix Gambar ..................................................................................... xi Lampiran ................................................................................... xii

Bab 1 Pendahuluan ............................................................................. 1.1 Latar Belakang ................................................................... 1.2 Tujuan ................................................................................ 1.3 Sumber Data ...................................................................... 1.4 Sistematika Penyajian .......................................................

1 1 4 6 7

Bab 2 Kependudukan .......................................................................... 9 2.1 Jumlah dan Persebaran Pemuda ...................................... 10 2.2 Rasio Jenis Kelamin Pemuda menurut Provinsi................ 13 2.3 Status Perkawinan Pemuda .............................................. 14 2.4 Partisipasi Pemuda dalam Keluarga Berencana .............. 15 Bab 3 Pendidikan ................................................................................. 19 3.1 Tingkat Partisipasi Sekolah ............................................... 19 3.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ............................. 22 3.3 Buta Aksara ....................................................................... 23 Bab 4 Kesehatan ................................................................................. 25 4.1 Angka Kesakitan Pemuda ................................................. 27 4.2 Jenis Keluhan Kesehatan .................................................. 29 Bab 5 Pemuda dan Angkatan Kerja .................................................... 31 5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pemuda ..................... 33 5.2 Tingkat Pengangguran Terbuka ........................................ 34 Bab 6 Pemberdayaan Pemuda............................................................ 37 6.1 Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP-3) ..... 41 6.2 Pelatihan Tenaga Keolahragaan ...................................... 42 6.3 Pengembangan Kader Kewirausahaan Pemuda dan Peningkatan Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda ....... 45 Bab 7 Prestasi Pemuda ....................................................................... 49 7.1 Prestasi Pemuda di Asian Youth Games 2009 ................. 49 7.2 Prestasi Pemuda di ASEAN Primary School Sport Olympiad (APSSO) III/2009 ..................................... 51 7.3 Prestasi Pemuda dalam Pekan Olahraga Pelajar Nasional ............................................................................. 52 7.4 Prestasi Pemuda di Bidang Sains ..................................... 55 7.5 Penghargaan Terhadap Atlet Berprestasi ......................... 61

vii

Bab 8 Permasalahan dan Kriminalitas Pemuda .................................. 64 8.1 Pemuda sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas ............. 67 8.2 Pemuda sebagai Pelanggar Lalu Lintas ............................ 69 8.3 Kenakalan Remaja ............................................................ 72 8.4 Pelaku Kriminalitas Anak dan Remaja .............................. 73 Bab 9 Pemuda dan Pengentasan Kemiskinan .................................... 76 9.1 Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin ...................................... 77 9.1.1 Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga ............ 77 9.1.2 Wanita/Pemudi Sebagai Kepala Rumah Tangga ... 79 9.1.3 Rata-rata Umur Kepala Rumah Tangga Miskin ...... 80 9.1.4 Rata-rata Lama Bersekolah Kepala Rumah Tangga ................................................................... 80 9.1.5 Distribusi Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, Head Count Index Menurut Jenis Kelamin KepalaRumah Tangga ........................................... 81 9.2 Distribusi Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Kelamin Pemuda dan Provinsi ......................................... 82 9.3 Distribusi Rumah Tangga Miskin menurut Tingkat Pendidikan Pemuda dan Provinsi ..................................... 84 9.4 Distribusi Rumah Tangga Miskin menurut Lapangan Pekerjaan, Status/Kedudukan Dalam Pekerjaan Utama Pemuda dan Provinsi ............................................ 86 9.5 Peran Pemuda dalam Program Penanggulangan Kemiskinan ........................................................................ 88 9.5.1 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ....................................................... 90 9.5.2 Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) ................................................... 92 Bab 10 Proyeksi Pemuda ..................................................................... 94 10.1 Metode Proyeksi .............................................................. 94 10.2 Hasil Proyeksi .................................................................. 95 Daftar Pustaka ..................................................................................... 98 Lampiran .............................................................................................. 100

viii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Persentase Pemuda menurut Status Perkawinan, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, Tahun 2008 ............... 15 Tabel 2.2 Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin menurut Partisipasi dalam Keluarga Berencana dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2008 .............................................. 17 Tabel 3.1 Persentase Pemuda menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008 ........................................... 20 Tabel 3.2 Angka Buta Aksara Pemuda menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin,Tahun 2008 .................. 24 Tabel 4.1 Angka Kesakitan Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Pulau/Kepulauan, Tahun 2008 ..................................... 28 Tabel 4.2 Persentase Pemuda yang Sakit menurut Jenis Keluhan Kesehatan dan Jenis Kelamin,Tahun 2008 ........................ 29 Tabel 6.1 Jumlah Tenaga Olahraga yang Dilatih menurut Jenisnya Tahun 2006-2009 .................................................. 44 Tabel 6.2 Rekapitulasi Pengembangan Kader Kewirausahaan Pemuda, Tahun 2005-2009 .................................................. 47 Tabel 7.1 Perolehan Medali Kejuaraan Asian Youth Games 2009 ...... 50 Tabel 7.2 Perolehan Medali APSSO III 2009 ....................................... 52 Tabel 7.3 Perolehan Medali dalam Pekan Olahraga Pelajar Nasional menurut Provinsi, Tahun 2009 .............................. 53 Tabel 7.4 Perolehan Medali Cabang Eksibisi dalam Pekan Olahraga Pelajar Nasional menurut Provinsi, Tahun 2009 ........................................................................... 54 Tabel 7.5 Siswa Terbaik OSN 2009 Tingkat SMA ............................... 61 Tabel 7.6 Jumlah Rumah Yang Diberikan Sebagai Hadiah Kepada Olahragawan Berprestasi, Tahun 2007-2008 ...................... 62 Tabel 8.1 Profesi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas menurut Provinsi, Tahun 2008 .......................................................... 68 Tabel 8.2 Profesi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas menurut Provinsi, Tahun 2008 .......................................................... 71 Tabel 8.3 Persentase Peristiwa Penting Gangguan Kamtibmas (PPGK) Khusus, Tahun 2008 ............................................... 72 Tabel 8.4 Komposisi Orang Yang Terlibat Perkara Pidana, Tahun 2008 ......................................................................... 73

ix

Tabel 9.1 Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin menurut Daerah, Tahun 2008 ......................................................................... 78 Tabel 9.2 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, Head Count Index, menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, Tahun 2008 ................................... 82 Tabel 9.3 Persentase Pemuda Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga dan Provinsi, Tahun 2008 .......................................................... 83 Tabel 9.4 Distribusi Persentase Pemuda sebagai Kepala Rumah Tangga Miskin menurut Provinsi dan Pendidikan, Tahun 2008 ......................................................................... 85 Tabel 9.5 Persentase Pemuda sebagai Kepala Rumah Tangga Miskin menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan, Tahun 2008 ......................................................................... 87 Tabel 9.6 Persentase Pemuda sebagai Kepala Rumah Tangga Miskin menurut Provinsi dan Status Pekerjaan, Tahun 2008 ......................................................................... 89 Tabel 10.1 Perbandingan Jumlah Pemuda Tahun 2005 dan Proyeksi Pemuda Tahun 2010 dan 2015 .......................... 96

x

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Persentase Pemuda menurut Pulau,Tahun 2008 .......... 11 Gambar 3.1 Partisipasi Sekolah Pemuda menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2008 ......................................... 21 Gambar 3.2 Persentase Pemuda menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2008 ......................................... 22 Gambar 4.1 Angka Kesakitan Pemuda menurut Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008....................................... 28 Gambar 5.1 Diagram Ketenagakerjaan,Tahun 2008 .......................... 32 Gambar 5.2 Komposisi Ketenagakerjaan Pemuda, Agustus 2008 ..... 32 Gambar 5.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pemuda menurut Jenis Kelamin, Tahun 2007-2008 .................................... 33 Gambar 5.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda menurut Jenis Kelamin,Tahun 2007-2008 ..................................... 35 Gambar 6.1 Jumlah SP-3 menurut Angkatan ..................................... 42 Gambar 8.1 Persentase Profesi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas, Tahun 2008 ...................................................................... 67 Gambar 8.2 Persentase Profesi Pelanggar Lalu Lintas, Tahun 2008 ...................................................................... 70

xi

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1

Jumlah dan Rasio Pemuda menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2008 ........................................... 101

Lampiran 2

Jumlah Pemuda dan Kepadatan Pemuda menurut Provinsi, Tahun 2008 ..................................................... 102

Lampiran 3

Partisipasi Pemuda dalam Keluarga Berencana menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2008 .................. 103

Lampiran 4

Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, Tahun 2008 ................................... 105

Lampiran 5

Persentase Pemuda menurut Provinsi, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Jenis Kelamin, Tahun 2008 ........................................... 106

Lampiran 6

Persentase Pemuda menurut Ketidakmampuan Baca-Tulis dan Provinsi, Tahun 2008 ............................ 108

Lampiran 7

Angka Kesakitan Pemuda menurut Provinsi, Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008 ........................ 109

Lampiran 8

Angka Kesakitan Pemuda menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2008 ....................................................... 110

Lampiran 9

Persentase Pemuda yang Sakit menurut Jenis Keluhan Kesehatan dan Provinsi, Tahun 2008 ............. 111

Lampiran 10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tahun 2007-2008...113 Lampiran 11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Provinsi Daerah, dan Jenis Kelamin, Tahun 2008 ........................ 114 Lampiran 12 Tingkat Pengangguran Terbuka, Tahun 2007-2008 ..... 115 Lampiran 13 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Provinsi Daerah, dan Jenis Kelamin, Tahun 2008 ..................... 116 Lampiran 14 Proyeksi Pemuda Berumur 16-30 Tahun menurut Provinsi, Tahun 2005-2015 (dalam ribuan) .................. 117 Lampiran 15 Proyeksi Pemuda Laki-Laki Berumur 16-30 Tahun menurut Provinsi, Tahun 2005-2015 (dalam Ribuan) ............................................................. 119 Lampiran 16 Proyeksi Pemuda Perempuan Berumur 16-30 Tahun menurut Provinsi, Tahun 2005-2015 (dalam Ribuan) ............................................................. 121 Lampiran 17 Rasio Jenis Kelamin Pemuda 2005 dan Proyeksi Pemuda Tahun 2006-2015 menurut Provinsi ............... 123

xii

Lampiran 18 Jumlah Pelatih PPLP Menurut Cabang Olahraga per Provinsi Tahun 2008 ................................................ 125 Lampiran 19 Jumlah Atlet PPLP Menurut Cabang Olahraga per Provinsi Tahun 2008 ................................................ 129 Lampiran 20 Data Sarana dan Prasarana Olahraga menurut Provinsi Tahun 2008 ....................................... 133

xiii

1

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang

Sejarah perjalanan suatu bangsa sejatinya tidak lepas dari keberadaan dan

peran

pemuda.

Sejarah

telah

mencatat

bahwa

dalam

perkembangan peradaban dunia, pemuda senantiasa membuktikan perannya sebagai pelaku lahirnya sebuah peradaban baru. Demikian juga dengan sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Di republik ini, peran pemuda sangat jelas terlihat pada awal perjuangan kemerdekaan, masa kemerdekaan itu sendiri, dan pasca kemerdekaan bangsa. Kiprah pemuda di Indonesia diawali pada permulaan tahun 1908 yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Semangat kebangkitan ini kemudian mengkristal dengan dideklarasikannya momentum besar, yakni Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Selain sebagai catatan penting dalam mempersatukan perjuangan pemuda, semangat Sumpah Pemuda juga terbukti menjadi penopang utama pencapaian kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Titik-titik sejarah gerakan pemuda juga terlihat pada awal lahirnya Orde Baru tahun 1966 dengan tuntutan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Peristiwa Malari tahun 1974, dan perjuangan memasuki Orde Reformasi pada tahun 1998. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemuda selalu menjadi garda terdepan dalam usahausaha perbaikan bangsa. Dalam perspektif demografis, yang dimaksud pemuda adalah orang yang berfikir dewasa yang berusia antara 16-30 tahun (UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan). Pemuda dalam perspektif sosiologis merupakan anggota masyarakat berusia produktif yang secara sadar mengambil perannya dalam konteks memajukan kehidupan dirinya dan

Penyajian Data Informasi Kemenpora Tahun 2009

1

masyarakat. Sedangkan dalam perspektif politik, pemuda merupakan individu atau komunitas warga negara yang terus-menerus menempa diri tanpa

mengenal

batas

waktu

dan

mengaktualisasikan

segenap

potensinya untuk menjadi pemimpin di masa depan. Peran strategis pemuda dan torehan sejarah yang bermakna dalam kehidupan berbangsa seolah menjadi euforia apabila melihat kondisi pemuda hari ini. Menjadi sebuah fakta tak terbantahkan bahwa pemuda hari ini juga turut menjadi bagian dari permasalahan bangsa. Tidak sedikit pemuda yang terjerumus pada masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, tawuran, premanisme, narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), dan HIV/AIDS. Rendahnya kepedulian pemuda terhadap berbagai permasalahan masyarakat (bangsa) juga telah menjadikan sebagian pemuda menjadi kalangan yang apatis, acuh, dan egois. Selain itu, menjamurnya budaya permisif, budaya hedonis, dan budaya kebarat-baratan telah melunturkan semangat kepribadian nasional dan nilai-nilai luhur bangsa. Permasalahan pemuda lainnya adalah rendahnya kualitas pemuda yang tercermin dari banyaknya pemuda yang menganggur (sekitar 17,36 persen, diolah dari sakernas 2008), berpendidikan rendah (63,11 persen berpendidikan SMP atau ke bawah), dan mempunyai minat baca yang rendah. Sedangkan rendahnya budaya dan prestasi olahraga tercermin dari tingkat kemajuan pembangunan olahraga Indonesia yang hanya mencapai 0,280 (Sports Development Index/SDI) nasional pada tahun 2006 serta menurunnya prestasi olahraga pada ajang internasional. Pemuda akan senantiasa menempati posisi penting dan strategis, sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai generasi penerus untuk berkiprah di masa depan. Oleh karena itu, pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar memiliki kualitas dan keunggulan daya saing, guna menghadapi tuntutan, kebutuhan, serta tantangan dan persaingan di era global. Pembangunan bidang kepemudaan merupakan mata rantai tak

2


terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumber daya manusia (SDM)

yang

berkualitas

dan

memiliki

keunggulan

daya

saing,

merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang bagi keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan dianggap sebagai salah satu program yang tidak dapat diabaikan dalam menyiapkan kehidupan bangsa di masa depan. Dengan memperhatikan berbagai permasalahan serta besarnya potensi dan peran penting yang dimiliki oleh pemuda, maka sudah sewajarnya apabila pemerintah memberi perhatian yang besar pada kelompok ini. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dijelaskan bahwa pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan (nation building) dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan. Kebijakan pemerintah

dalam

melaksanakan

pembangunan

kepemudaan

ini

kemudian diwujudkan dalam 2 prioritas pembangunan nasional pemuda yaitu: penguatan pembentukan karakter bangsa (nation and character building) dan peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda. Sementara itu, pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat. Prioritas pembangunan pemuda dalam RPJPN ini kemudian dituangkan dalam

kerangka

umum

(grand

design)

pembangunan

nasional

kepemudaan (Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, 2009). Dalam

grand

design

tersebut

dijelaskan

bahwa

pembangunan

kepemudaan difokuskan pada semua pemuda, baik yang berpotensi maupun yang bermasalah. Selain itu, hal penting lainnya adalah bahwa pembangunan kepemudaan pada masa yang akan datang, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah (pusat) saja, tetapi juga pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat.


3

Pembangunan di bidang kepemudaan secara khusus ditangani oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pemuda dan olahraga. Dua produk undang-undang yang yang telah ditelurkan dalam kurun waktu 2004-2009 adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Untuk mendukung pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga yang terarah dan tepat sasaran, maka diperlukan perencanaan berbasis data pemuda dan olahraga yang akurat. Data pemuda dan olahraga ini dapat menjadi acuan dalam upaya perencanaan, pembangunan, dan pemberdayaan pemuda sebagaimana tertuang dalam RPJPN 20052025. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu dilakukan kegiatan penyediaan data pemuda dan olahraga yang berkelanjutan dan mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Keberadaan data ini diharapkan dapat membantu perencanaan berbagai program pembangunan pemuda dan olahraga di masa mendatang yang dapat dipertanggungjawabkan. 1.2 Tujuan Penyajian Data dan Informasi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Tahun 2008 ini bertujuan untuk: 1. Menyajikan gambaran kondisi (profil) pemuda Indonesia dilihat dari aspek

jenis

kelamin,

umur,

pendidikan,

kesehatan,

dan

ketenagakerjaan. Profil ini akan memberikan gambaran mengenai sumber daya pemuda Indonesia sehingga diharapkan dapat diketahui kualitas pemuda dari aspek pendidikan dan kesehatan. Selain itu diharapkan pula dapat diketahui angka penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran di kalangan pemuda. 2. Menyajikan data ketersediaan fasilitas olahraga di setiap provinsi. Ketersediaan fasilitas merupakan syarat mutlak memasyarakatkan

4


olahraga di masyarakat. Adalah suatu kemustahilan apabila mengharapkan prestasi olahraga yang tinggi tanpa memperhatikan ketersediaan fasilitas, karena itu perlu diketahui ketersediaan fasilitas olahraga di setiap provinsi. 3. Menyajikan data tingkat pencapaian prestasi keolahragaan pemuda Indonesia. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang olahraga adalah tingkat pencapaian prestasi. Pada dasarnya semua kegiatan pembangunan bidang olahraga, baik yang berupa sarana dan prasarana, regulasi dan kebijakan bermuara pada tujuan meningkatnya prestasi di bidang keolahragaan. 4. Menyajikan data pemuda sebagai salah satu kelompok penduduk yang mempunyai potensi besar untuk melakukan pelanggaran berlalulintas maupun pelaku kecelakaan lalulintas, kenakalan remaja dan anak

sebagai pelaku tindak kejahatan tindak pidana.

Permasalahan dan kriminalitas pemuda dipandang perlu disajikan dalam laporan ini karena diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan

dan

masukan

untuk

membuat

perencanaan

pembangunan kepemudaan. 5. Menyajikan karakteristik rumah tangga miskin, termasuk di dalamnya adalah rumah tangga miskin yang kepala rumah tangganya adalah pemuda. 6. Menyajikan data proyeksi pemuda Indonesia sampai tahun 2015 terutama setelah disetujuinya UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (batasan umur 16-30 tahun). Proyeksi penduduk diperlukan

terutama

terkait

dengan

perencanaan

program

pembangunan di masa mendatang. Dengan harapan, dapat disusun suatu program yang tepat guna dan tepat waktu.


5

1.3 Sumber Data Sumber data dan informasi yang digunakan dalam publikasi ini sebagian besar bersumber dari survei atau sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang meliputi: 1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Maret 2006 dan Susenas Panel Maret 2007 dan Kor Juli 2008. Susenas adalah survei tahunan yang diselengarakan BPS melalui pendekatan rumah tangga. Sampel Susenas meliputi seluruh wilayah Indonesia. Data yang dicakup meliputi variabel sosial dan ekonomi masyarakat. 2. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2008. Sakernas merupakan kegiatan survei tahunan khusus mengenai angkatan kerja. Sampel Sakernas mencakup seluruh wilayah Indonesia. 3. Data tingkat pencapaian prestasi pemuda Indonesia dalam arena olahraga bersumber dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Kementerian Pemuda dan Olahraga serta website-website yang berhubungan. 4. Data Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan di Perdesaan tahun 2008 dari Kemenegpora. 5. Data pemuda sebagai salah satu kelompok penduduk yang mempunyai

potensi

besar

untuk

melakukan

pelanggaran

berlalulintas maupun pelaku kecelakaan lalulintas, kenakalan remaja dan anak sebagai pelaku tindak kejahatan tindak pidana bersumber dari Laporan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) tahun 2007 dan 2008. 6. Data proyeksi pemuda yang diolah dari Proyeksi Penduduk Indonesia per Provinsi tahun 2005-2015.

6


1.4 Sistematika Penyajian Publikasi Penyajian Data dan Informasi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Tahun 2008 ini dibagi menjadi 10 bab. Bab pertama adalah pendahuluan, yang membahas mengenai latar belakang, tujuan, sumber data dan sistematika penulisan. Bab ke-dua menyajikan masalah kependudukan yang meliputi jumlah dan persebaran pemuda, pemuda menurut jenis kelamin, status perkawinan, dan partisipasi pemuda dalam keluarga berencana. Bab ke-tiga mengenai pendidikan yang mengulas tentang partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan buta aksara. Bab ke-empat membahas tentang kesehatan yang mencakup angka morbiditas dan pemuda yang mempunyai keluhan kesehatan. Bab kelima membahas pemuda dan angkatan kerja yang meliputi partisipasi pemuda dalam angkatan kerja, dan angka pengangguran. Bab ke-enam tentang pemberdayaan pemuda yang meliputi peran serta pemuda dalam keolahragaan, di bidang sains, serta prestasi sarjana penggerak pembangunan di perdesaan. Bab ke-tujuh membahas pemuda sebagai salah satu kelompok penduduk yang mempunyai potensi besar untuk melakukan pelanggaran berlalulintas maupun pelaku kecelakaan lalu lintas, kenakalan remaja dan anak

sebagai pelaku tindak kejahatan

tindak pidana. Bab ke-delapan, membahas mengenai pemuda dan pengentasan kemiskinan. Bab ke-sembilan yang merupakan bab terakhir, mengenai proyeksi jumlah pemuda sampai tahun 2015.


7

8


2

Kependudukan

Tingkat kemajuan suatu bangsa dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu negara bisa diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Selain itu, kemajuan suatu bangsa juga bisa diukur berdasarkan indikator kependudukan. Ada kaitan

yang

erat

antara

kemajuan

suatu

bangsa

dengan

laju

pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan sasaran utama dari

pembangunan

sebagaimana

tertuang

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014. Sasaran ini tidak mungkin tercapai apabila pemerintah tidak dapat memecahkan masalahmasalah kependudukan, seperti besarnya jumlah penduduk dan tidak meratanya tingkat persebarannya. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan, data kependudukan memegang peranan penting. Data kependudukan

yang

lengkap

dan

akurat

akan

mempermudah

perencanaan pembangunan secara lebih tepat. Pada publikasi ini, akan disajikan data kependudukan, khususnya kelompok usia 16-30 tahun yang terkategori sebagai pemuda. Penyajian ini menjadi penting karena berkaitan dengan peran strategis pemuda di dalam pembangunan bangsa. Data dan informasi yang akan disajikan ini meliputi jumlah dan persebaran pemuda di Indonesia, rasio jenis kelamin pemuda menurut kelompok umur, status perkawinan pemuda, dan partisipasi pemuda dalam Keluarga Berencana (KB).


9

2.1 Jumlah dan Persebaran Pemuda Jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah setiap tahun menjadi tantangan yang serius bagi pemerintah. Selain jumlahnya yang besar, persebaran

penduduk

yang

tidak

merata

juga

menyebabkan

ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dengan demikian, informasi mengenai persebaran penduduk, khususnya pemuda, dapat menjadi acuan pemerintah dalam menentukan tingkat konsentrasi pembangunan. Daerah dengan konsentrasi pemuda yang tinggi misalnya, seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar potensi yang dimiliki pemuda dapat diberdayakan. Usaha ini misalnya dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat meminimalisasi arus urbanisasi maupun perpindahan pemuda dari suatu wilayah ke satu wilayah saja. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2008 sebesar 228,5 juta jiwa (Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2015, BPS). Dari jumlah ini, sekitar 62,6 juta (27,4 persen) penduduk adalah kelompok pemuda yang terdiri dari sekitar 50,1 persen laki-laki dan 49,9 persen perempuan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa proporsi pemuda laki-laki dan perempuan hampir sama. Hasil susenas 2008 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di daerah perdesaan (51,7 persen). Namun demikian, kondisi sebaliknya justru terjadi pada penduduk yang terkategori sebagai pemuda. Lebih dari separuh pemuda (51,90 persen) justru lebih memilih tinggal di daerah perkotaan. Kondisi ini menjadi salah satu fakta baru bahwa pemuda sekarang cenderung ’nyaman’ untuk tinggal di daerah perkotaan. Kecenderungan ini bisa dipahami mengingat selama ini kawasan perdesaan sering diidentikkan dengan daerah yang terbelakang, jauh dari berbagai fasilitas umum,

dan kurang menjanjikan secara ekonomi. Dengan

kondisi yang demikian, maka banyak pemuda (penduduk) yang

10


kemudian lebih memilih untuk beraktivitas (bekerja) dan tinggal di daerah perkotaan. Persebaran pemuda menurut wilayah hasil proyeksi penduduk dapat dilihat pada Gambar 2.1. Dari Gambar 2.1 terlihat bahwa secara umum, persebaran pemuda masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Di kedua pulau ini, persentase jumlah pemuda mencapai 79 persen dari total jumlah pemuda di Indonesia. Padahal luas wilayah kedua pulau ini hanya sekitar 31 persen dari total luas wilayah Indonesia. Sedangkan di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang luas wilayahnya sekitar 2/3 dari wilayah Indonesia, persentase pemudanya tidak lebih dari sepertiga. Gambar 2.1. Persentase Pemuda menurut Pulau, Tahun 2008

5.30% 5.80% 56.80% 7.30% 1.10% 1.20% 22.50%

Sumatera

Jawa

Nusa Tenggara

Sulawesi

Maluku

Papua

Kalimantan

Sumber: Diolah dari Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2015, BPS Gambaran ketimpangan persebaran pemuda ini telah menimbulkan kesenjangan perkembangan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan ini terutama terjadi antara Jawa dan luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta antar berbagai kota di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa menurut

garis Wallace, KBI meliputi seluruh provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali, sedangkan KTI meliputi seluruh provinsi di Pulau Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, NTB, dan NTT.


11

Persebaran pemuda menurut provinsi (hasil proyeksi) dapat dilihat pada Lampiran 1. Provinsi Jawa Barat (11,1 juta), Jawa Timur (9,5 juta), dan Jawa Tengah (8,6 juta) adalah tiga provinsi terbanyak pemudanya. Sedangkan Provinsi Sulawesi Barat, Maluku Utara,

Gorontalo, dan

Papua Barat adalah beberapa provinsi yang jumlah pemudanya kurang dari 300 ribu. Banyaknya pemuda yang tinggal di Pulau Jawa menyebabkan kepadatan pemuda pada pulau ini menjadi sangat tinggi. Di Pulau Jawa 2

secara umum, kepadatan pemuda mencapai 274 jiwa setiap km . Bahkan di Provinsi DKI Jakarta yang luas wilayahnya hanya sekitar 664 2

km (0,5 persen dari luas Pulau Jawa), kepadatan pemuda mencapai 2

4.060 jiwa per km . Kondisi sebaliknya justru banyak dijumpai pada wilayah Indonesia bagian timur. Provinsi Papua misalnya, di pulau yang luasnya mencapai 16,70 persen dari total luas wilayah Indonesia ini, setiap kilometer perseginya hanya didiami sekitar 2 orang pemuda saja. Melihat jumlah dan persebaran pemuda yang sangat timpang antara Pulau Jawa dan luar Jawa, antara kota-kota di Pulau Jawa dan kota-kota di daerah Indonesia Timur, maka menjadi wajar apabila proses pembangunan akhirnya mengalami hambatan. Akibat dari terhambatnya proses pembangunan ini, banyak wilayah di Indonesia yang masih terisolir dari akses fasilitas umum. Selain itu, banyak daerah yang sulit berkembang menjadi wilayah yang strategis karena daya dukung wilayah dan keuangan yang tidak memadai. Pada akhirnya, efek kumulatif

dari

ketimpangan

pembangunan

ini

adalah

timbulnya

urbanisasi yang tidak terkendali, khususnya pada kota-kota besar di Pulau Jawa. Pada

beberapa

wilayah,

ketimpangan

pembangunan

juga

telah

berakibat langsung pada munculnya semangat kedaerahan pada titik yang

paling

ekstrim,

yang

diwujudkan

dalam

bentuk

gerakan

separatisme. Sementara itu, upaya-upaya percepatan pembangunan pada wilayah yang relatif masih tertinggal tersebut, meskipun telah

12


dimulai sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu, hasilnya masih belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut (Propenas 2004-2009). Hasil proyeksi pemuda memperlihatkan bahwa kepadatan pemuda tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 4.060 pemuda per kilometer

persegi,

diikuti

DI

Yogyakarta

yang

mencapai

313

2

pemuda/km . Sedangkan untuk daerah di luar Jawa, kepadatan tertinggi 2

masing-masing terdapat di Provinsi Lampung (61 pemuda/km ) untuk 2

Pulau Sumatera, Bali (149 pemuda/km ) untuk Nusa Tenggara, 2

Kalimantan Selatan (25 pemuda/km ) untuk Pulau Kalimantan, Sulawesi 2

Selatan (46 pemuda/km ) untuk Pulau Sulawesi, dan Papua Barat 2

(21 pemuda/km ) untuk Pulau Papua dan Maluku. Melihat realitas dan tantangan pembangunan yang belum merata, maka sesuai dengan prioritas pembangunan pemuda sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2007, pemuda harus menjadi garda terdepan dalam setiap proses pembangunan. Partisipasi aktif ini harus diwujudkan dalam peningkatan kualitas SDM pemuda baik dari sisi keilmuan maupun keterampilan dan keterlibatan langsung dalam setiap proses pembangunan. 2.2 Rasio Jenis Kelamin Pemuda menurut Provinsi Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah perbandingan antara penduduk lakilaki dengan 100 penduduk perempuan. Data RJK berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan jender, terutama berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara lebih merata. Berdasarkan hasil Proyeksi 2008, RJK di Indonesia mencapai angka 100. Sedangkan pada kategori pemuda, RJK mencapai angka 100,5. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah pemuda laki-laki di Indonesia ternyata relatif sama dengan pemuda perempuan. Sementara itu jika dirinci menurut provinsi terlihat bahwa lebih dari separuh provinsi di


13

Indonesia, mempunyai RJK di atas RJK nasional. Meskipun demikian, ada juga dua provinsi yang mempunyai RJK kurang dari 90. Kedua provinsi tersebut adalah DKI Jakarta (88,2), dan Kepulauan Riau (82,2). 2.3 Status Perkawinan Pemuda Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perkawinan menegaskan bahwa umur terendah perempuan untuk dapat melakukan perkawinan adalah 16 tahun, sedangkan untuk laki-laki

adalah 21 tahun. BPS

sendiri mendefinisikan seseorang berstatus kawin apabila pada saat pencacahan mereka terikat dalam perkawinan, baik yang tinggal bersama maupun terpisah, yang menikah secara sah maupun yang hidup bersama yang oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sah sebagai suami istri. Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa sekitar 42,21 persen pemuda di Indonesia telah berstatus kawin. Apabila dirinci menurut jenis kelamin terlihat perbedaan persentase yang sangat besar antara pemuda laki-laki dan perempuan. Persentase laki-laki yang berstatus kawin hanya sekitar 31 persen saja, sementara persentase perempuan yang berstatus kawin mencapai 53 persen. Sedangkan apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal terlihat bahwa persentase pemuda di perkotaan yang berstatus kawin lebih kecil dibandingkan dengan pemuda di perdesaan, khususnya pada pemuda laki-laki (27,64 persen).

14


Tabel 2.1:

Persentase Pemuda menurut Status Perkawinan, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Tahun 2008

Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin

Belum kawin

Kawin

Cerai hidup

Cerai mati

(1) Perkotaan Laki-laki Perempuan Perdesaan Laki-laki Perempuan Perkotaan + Perdesaan Laki-laki Perempuan Sumber: Susenas KOR Juli 2008, BPS

(2) 62,12 71,75 52,85 50,16 64,42 36,04 56,38 68,21 44,85

(3) 36,68 27,64 45,38 48,20 34,69 61,58 42,21 31,05 53,09

(4) 0,99 0,50 1,45 1,36 0,74 1,98 1,17 0,62 1,70

(5) 0,21 0,10 0,32 0,28 0,15 0,40 0,24 0,13 0,36

Persentase pemuda Indonesia yang berstatus cerai hidup dan cerai mati masing-masing sebesar 1,17 persen dan 0,24 persen. Dari jumlah ini, persentase perceraian pemuda perempuan (baik cerai hidup maupun cerai mati) hampir tiga kali persentase perceraian pada laki-laki. Besarnya persentase perceraian pemuda perempuan ini kemungkinan sangat

erat

kaitannya

dengan

usia

pertama

sewaktu

menikah

(sebagaimana batasan usia perempuan pada UU Perkawinan) yang relatif masih sangat muda. Selain itu besarnya persentase perceraian pada pemuda perempuan kemungkinan disebabkan oleh adanya emosi dan pola pikir (pemuda perempuan) yang cenderung tidak stabil dan cepat berubah dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. 2.4 Partisipasi Pemuda dalam Keluarga Berencana (KB) Dalam 20 tahun mendatang, Indonesia menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar. Jumlah penduduk yang pada tahun 2008 sebesar 228,5 juta orang diperkirakan meningkat menjadi sekitar 247,6 juta orang pada tahun 2015. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan


15

dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi. Meskipun demikian, pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonus demografi atau lebih tepat dengan istilah jendela kesempatan yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan rakyat. Program keluarga berencana (KB) merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam

rangka menekan jumlah

penduduk. Program yang mulai diluncurkan pada 29 Juni 1970 ini telah menunjukkan keberhasilan yang ditandai dengan penurunan tingkat fertilitas, yaitu mulai dari 5,61 anak per wanita pada tahun 1968 menjadi 4,68 pada tahun 1977, dan mencapai 2,27 anak per wanita pada tahun 2000 (www.datastatistik-indonesia.com). Salah satu isu penting bagi kelangsungan pembangunan KB adalah desentralisasi. Sesuai dengan Kepres Nomor. 103/2001, yang kemudian diubah menjadi Kepres Nomor. 9/2004, bahwa sebagian kewenangan di bidang keluarga berencana diserahkan kepada pemerintah kabupaten/ kota. Dengan adanya peraturan tersebut, masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan KB sampai saat ini adalah belum seluruh pemerintah kabupaten/kota pengendalian

menetapkan pertumbuhan

KB

sebagai

penduduk

dan

isu

strategis

pemenuhan

dalam hak-hak

reproduksi penduduk. Pelaku KB adalah pasangan usia subur yaitu pasangan suami istri yang istrinya berusia 15-49 tahun. Dengan melihat batasan umur ini, maka sebagian pemuda masuk sebagai salah satu kategori pelaku KB dan terkategori pula sebagai pasangan usia subur. Oleh karena itu, peran

16


pemuda dalam upaya pengendalian jumlah dan kualitas penduduk menjadi bagian yang penting. Hasil

Susenas

2008

menunjukkan

bahwa

persentase

pemuda

perempuan berstatus kawin atau cerai di Indonesia yang sedang menggunakan alat KB atau berpartispasi dalam KB telah mencapai 57,46 persen (Tabel 2.2). Di sisi lain yang tidak pernah menggunakan alat KB sebesar 25,86 persen dan tidak menggunakan lagi sebesar 16,69 persen. Jika dibedakan menurut daerah tempat tinggal, ternyata persentase pemuda perempuan di perdesaan yang menggunakan alat KB lebih besar daripada pemuda perkotaan. Hal ini merupakan indikasi bahwa sosialisasi kesadaran untuk melakukan program KB dengan ditandai kesadaran pemuda perempuan perdesaan untuk mengikuti program KB lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda perempuan perkotaan. Tabel 2.2:

Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin menurut Partisipasi dalam Keluarga Berencana dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2008

Daerah Tempat Tinggal

Partisipasi dalam Keluarga Berencana Sedang menggunakan

Tidak menggunakan lagi

Tidak pernah menggunakan

(2)

(3)

(4)

Perkotaan

56,65

16,95

26,41

Perdesaan

58,11

16,47

25,41

Total

57,46

16,69

25,86

(1)

Sumber: Susenas KOR Juli 2008, BPS Partisipasi pemuda perempuan terhadap program KB menurut provinsi sangat beragam (lihat Lampiran 3). Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan tingkat persentase pengguna alat KB paling tinggi (70,1 persen). Sedangkan Papua dan Papua Barat terkategori sebagai provinsi dengan persentase pengguna alat KB terendah (26,34 persen dan 29,47 persen). Rendahnya pencapaian program KB di kalangan pemuda ini kemungkinan

disebabkan

oleh

rendahnya


pengetahuan

pemuda

17

terhadap fungsi dan peranan program KB dalam usaha pengendalian pertumbuhan penduduk. Selain itu, pembangunan KB selama ini belum dipandang sebagai suatu investasi yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi di masa yang akan datang.

18


Pendidikan

3

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan didefinisikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang/kelompok orang dan lain-lain, usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik. Sementara itu menurut wikipedia, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan sangat berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi pemuda. Melalui pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, akan mampu menghasilkan manusia-manusia yang unggul, cerdas, dan kompetitif. Pendidikan merupakan fondasi dasar untuk menyiapkan SDM bangsa yang berkualitas, khususnya bagi pemuda yang notabene merupakan SDM potensial yang akan menjadi penggerak aktif pembangunan bangsa. Untuk mengukur berhasil atau tidaknya pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa indikator, di antaranya tingkat partisipasi sekolah, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan angka buta aksara. Ketiga indikator yang disebutkan di atas akan dibahas pada bab ini, baik menurut jenis kelamin maupun daerah tempat tinggal. 3.1 Tingkat Partisipasi Sekolah Tingkat partisipasi sekolah terdiri dari tiga kriteria, yaitu belum atau tidak pernah bersekolah, masih atau sedang bersekolah, dan tidak bersekolah lagi. Partisipasi sekolah ini merujuk kepada jenjang pendidikan formal.


19

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pemuda masih termasuk penduduk aktif di pendidikan formal, yaitu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi berdasarkan usia yang dijadikan standar menurut jenjang pendidikan di Indonesia atau rentang usia yang dianjurkan pemerintah dan umum. Usia 16 tahun merupakan bagian dari kelompok usia standar untuk jenjang pendidikan SMA. Tingkat partisipasi sekolah menggambarkan bagaimana status pemuda dalam jenjang pendidikan formal. Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa lebih dari 80 persen pemuda baik laki-laki maupun perempuan, sudah tidak duduk di bangku sekolah formal lagi atau tidak bersekolah lagi. Selain itu, ternyata masih ada pemuda yang sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan formal, yaitu sebesar 1,02 persen pemuda lakilaki dan 1,50 persen pemuda perempuan. Tabel 3.1:

Persentase Pemuda menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008

Jenis Kelamin

Belum/Tidak Pernah Sekolah

Masih/Sedang Sekolah

Tidak Bersekolah Lagi

(1)

(2)

(3)

(4)

Laki-laki

1.02

18.07

80.91

Perempuan

1.50

16.62

81.88

Total

1.27

17.34

81.40

Sumber: Susenas KOR Juli 2008, BPS. Sementara itu, sebanyak 18,07 persen pemuda laki-laki dan 16,62 persen pemuda perempuan masih berstatus sekolah.

Berdasarkan

komposisi pendidikan tersebut, menunjukkan bahwa masih adanya bias jender dalam dunia pendidikan di Indonesia.

20


Selama ini ada pendapat bahwa adanya ketimpangan pendidikan antara masyarakat

perdesaan

dengan

perkotaan.

Data

Susenas

2008

mendukung pendapat tersebut. Gambar 3.1 memperlihatkan bahwa persentase pemuda yang belum/tidak pernah mengenyam pendidikan formal di perdesaan lebih tinggi dibanding yang tinggal di perkotaan, yaitu 2,10 persen berbanding 0,50 persen. Ketimpangan yang serupa juga terjadi pada kategori masih sekolah, yaitu

pemuda yang

masih/sedang bersekolah di perdesaan hanya sebesar (13,52 persen) sedangkan di perkotaan mencapai (20,86 persen). Sementara itu, jumlah pemuda yang tidak bersekolah lagi di perkotaan sebanyak 78,65 persen dan di perdesaan 84,38 persen. Gambar 3.1: Partisipasi Sekolah Pemuda menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2008 84.38

78.65

20.86 13.52 2.10

0.50 Perkotaan Belum/Tidak pernah sekolah

Perdesaan Masih sekolah

Tidak bersekolah lagi

Sumber: Susenas KOR Juli 2008, BPS. Mengamati partisipasi sekolah pemuda per provinsi yang disajikan pada Lampiran 4, pemuda yang tidak/belum pernah sekolah secara umum tidak terlalu bervariasi, angkanya berkisar antara 0,30 s.d. 5,10 persen, kecuali Papua. Persentase pemuda yang tidak pernah sekolah di Provinsi Papua mencapai 23,86 persen, suatu angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan propinsi lainnya. Sementara itu di

provinsi

tetangganya, yaitu Papua Barat, pemuda yang tidak pernah sekolah hanya sebesar 5,10 persen. Kedua angka tersebut menunjukkan


21

perbedaan yang sangat signifikan, walaupun Papua Barat dulunya pecahan dari Papua. 3.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh pemuda dapat menjadi acuan dalam membuat perencanaan tenaga kerja dan memberi gambaran tentang kualitas sumber daya tenaga kerja yang tersedia di suatu wilayah, serta dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan pendidikan di wilayah tersebut. Data

pendidikan

tertinggi

yang

ditamatkan

pemuda

merupakan

persentase pemuda yang menamatkan jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah pemuda. Gambar 3.2 menunjukkan bahwa sumber daya pemuda Indonesia sebesar 30,83 persen berpendidikan SMA, 30,81 persen berpendidikan SMP, 23,33 persen berpendidikan SD, dan 6,06 persen yang berpendidikan perguruan tinggi. Sementara itu, masih terdapat 8,97 persen pemuda yang tidak punya ijazah pendidikan formal. Gambar 3.2: Persentase Pemuda menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2008

6.06%

8.97% 23.33%

30.83%

30.81%

Tidak Punya

SD

SMP

SMA

PT

Sumber: Susenas KOR Juli 2008, BPS.

22


Pola serupa terjadi di hampir semua provinsi (lihat Lampiran 5), kecuali Lampung, Nusa Tengara Timur, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Papua. Persentase pemuda yang tidak punya ijazah di 7 provinsi tersebut berkisar antara 16,16 persen sampai 32,49 persen, angka yang paling tidak

sama dengan yang lulus SD. Jika

dilihat menurut jenis kelamin, komposisi pendidikan tertinggi yang ditamatkan per propinsi juga sama dengan nasional, hanya saja persentase yang tidak punya ijazah pada pemuda laki-laki pada umumnya lebih besar dari pemuda perempuan. 3.3 Buta Aksara Angka buta aksara merupakan indikator yang mengukur persentase penduduk (pemuda) yang tidak bisa membaca dan menulis huruf latin. Tinggi rendahnya angka buta aksara di suatu wilayah dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Kualitas pemuda pun dapat dicerminkan oleh data buta aksara ini. Persentase pemuda dengan angka buta aksara yang tinggi perlu mendapat perhatian. Kemampuan baca tulis adalah modal dasar pemuda untuk mengembangkan diri dan membangun bangsanya. Berdasarkan data Susenas 2008 yang disajikan pada Tabel 3.2, secara nasional persentase pemuda yang tidak bisa membaca dan menulis huruf latin mencapai 0,90 persen, di perkotaan 0,23 persen dan perdesaan 1,63 persen. Angka buta aksara menurut jenis kelamin di perdesaan masih memperlihatkan

adanya

sedikit

ketertinggalan

dan

keterbatasan

kesempatan bagi perempuan dalam mengenyam pendidikan. Di perdesaan, persentase perempuan yang buta aksara mencapai 2,08 persen sementara laki-laki 1,17 persen. Perbedaan tersebut juga terjadi di perkotaan namun tidak nyata, yaitu perempuan 0,27 persen dan lakilaki 0,18 persen.


23

Tabel 3.2:

Angka Buta Aksara menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Tahun 2008 Kategori

Perkotaan

Perdesaan

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

Laki-laki

0.18

1.17

0.66

Perempuan

0.27

2.08

1.13

Total 0.23 Sumber: Susenas KOR Juli 2008, BPS

1.63

0.90

Mengamati keragaman angka buta aksara per provinsi di Lampiran 6, tampak bahwa di perkotaan jauh lebih homogen dibandingkan di perdesaan. Angka buta aksara di perkotaan berkisar antara 0,00 persen (DI Yogyakarta dan Lampung) dan 1,79 persen (Nusa Tenggara Barat). Dari rentang nilai tersebut, ada 2 provinsi yang mencapai sedikitnya 1 persen dan 26 provinsi yang kurang dari 0,5 persen. Sebaliknya di perdesaan, angka buta aksara sangat beragam yaitu dari 0,22 persen (DI Yogyakarta) sampai 26.71 persen (Papua).

Dari rentang nilai

tersebut ada 13 provinsi yang mencapai sedikitnya 1 persen dan 6 propinsi yang kurang dari 0,5 persen. Jika dilihat secara keseluruhan maka angka buta aksara tertinggi terdapat di Papua (20,01 persen) dan terendah di DKI Jakarta (0,01 persen).

24


4

Kesehatan

Mempertahankan sebuah negara membutuhkan sebuah regenerasi. Regenerasi bukan hanya untuk mempertahankan sebuah eksistensi, lebih dari itu regenerasi juga

berarti kesempatan untuk mewujudkan

ambisi sebuah negara. Oleh karena itu generasi muda memiliki posisi yang penting dan menjadi poros bagi punah tidaknya sebuah negara. Selain itu generasi muda menjadi harapan terwujudnya cita-cita sebuah negara. Dewasa ini bahaya yang mengancam generasi muda indonesia adalah penggunaan Narkoba yang semakin meningkat setiap tahunnya. Maraknya perilaku menyimpang dari generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Pemuda yang mempunyai perilaku menyimpang, semakin hari semakin rapuh digerogoti oleh zat-zat adiktif penghancur syaraf serta merusak kesehatan, dan yang sangat berbahaya adalah penularan virus mematikan HIV/AIDS melalui penggunaan jarum suntik pengguna Narkoba yang digunakan secara bergantian, akibatnya generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Oleh karena itu sebagai pencegahan dan memerangi penggunaan dan penyalahgunaan Narkoba diadakanlah “Kongres Pemuda/Pelajar Anti Narkoba 2008” yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dari tanggal 9-11 Desember 2008 yang lalu di Taman Mini, Cibubur Jakarta. Kegiatan

tersebut

diselenggarakan

dalam

rangka

menumbuhkan

kepedulian komunitas pemuda, pelajar dan mahasiswa dari 29 provinsi yang telah dipilih terhadap bahaya akibat penyalahgunaan Narkoba di lingkungan mereka. Tidak hanya itu, kongres juga sekaligus dirancang


25

sebagai suatu proses pembelajaran di antara peserta melalui diskusi, presentasi, dan motivasi diri dan kepemimpinan. Banyak hal yang disampaikan dalam kongres, mulai dari yang bersifat pembekalan tentang Narkoba oleh Kepala Pusat Pencegahan Lakhar BNN, Brigjen Pol. Drs. Anang Iskandar, SH, MH, Peran Pemuda dalam Mengantisipasi Perubahan oleh salah seorang Pejabat Menpora, dan Cerdas Tanpa Narkoba oleh Diknas. Tekad dan komitmen seluruh peserta yang digaungkan ke seluruh komunitas pemuda, pelajar dan mahasiswa di seluruh tanah air adalah: Mewujudkan Kepemimpinan Masa Depan Anti Narkoba. Rumusan hasil kongres nasional pemuda Indonesia Anti Narkoba 2008 : 1. Berkomitmen untuk tetap menjaga hidup sehat dan tetap jauh dari penyalahgunaan Narkoba. 2. Mendesak pemerintah untuk merubah paradigma dan UU yang mengatur tentang kedudukan pemakai sebagai tersangka menjadi korban yang harus mendapat pengobatan. 3. Meminta

agar

pemerintah

menyediakan

tempat-tempat

terpai/rehabilitasi di daerah-daerah. 4. Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan atau menyediakan anggaran untuk program P4GN. 5. Meminta kepada BNN agar mengusulkan test urine bagi seluruh pejabat/calon pejabat pemerintah pusat maupun daerah. 6. Meminta kepada presiden untuk menindak apabila terdapat bukti keterlibatan pejabat dalam kasus Narkoba. 7. Agar BNN memberikan penghargaan kepada ormas pemuda, pelajar dan mahasiswa yang berhasil melaksanakan sosialisasi bahaya Narkoba. 8. Mengusulkan untuk membangun pusat informasi bahaya Narkoba di setiap daerah yang mudah diakses.

26


9. Membentuk wadah bersama bagi alumnus peserta kongres sebagai follow up serta ajang peningkatan kualitas SDM Satgas Luhpen di daerah. http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=KegiatanCegah&op=detail_ kegiatan_cegah&id=88&mn=2&smn=f

4.1 Angka Kesakitan Pemuda Angka kesakitan pemuda adalah gambaran mengenai kondisi kesehatan pemuda yang dapat dilihat melalui indikator angka kesakitan. Angka ini menggambarkan persentase pemuda yang mengalami gangguan kesehatan sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Secara nasional, pada tahun 2008 pemuda yang mengalami gangguan keluhan kesehatan sebesar 11,90 persen dan angka kesakitan laki-laki (11,53 persen) lebih rendah dibanding perempuan (12,53 persen). Pola seura juga terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan hanya saja angka di perkotaan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan angka di perdesaan (Gambar 4.1). Ini terjadi karena kesadaran, pengetahuan dan pola hidup sehat di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan.

Selain itu, fasilitas kesehatan di perkotaan lebih banyak

daripada di perdesaan. Jika dilihat menurut pulau, angka kesakitan pemuda tertinggi berada di Nusa Tenggara sebesar 18,43 persen, Maluku di urutan kedua sebesar 17,81 persen dan Pulau Jawa pada urutan terendah sebesar 10,55 persen. Data angka kesakitan pemuda menurut pulau dan jenis kelamin, secara rinci disajikan pada Tabel 4.1, sedang menurut provinsi dan jenis kelamin disajikan pada Lampiran 7.


27

Gambar 4.1:

Angka Kesakitan Pemuda menurut Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008 13.80 13.31 12.81

14 P e r s e n t a s e

12

10.84 10.60 10.34

12.25 11.90 11.53

10 8

Laki-laki

6

Perempuan Total

4 2 0 Perkotaan

Perdesaan

Total

Daerah

Sumber: Susenas KOR Juli 2008, BPS Tabel 4.1:

Angka Kesakitan Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Pulau/Kepulauan, Tahun 2008 Angka Kesakitan

Pulau/Kepulauan Laki-laki

Perempuan

Total

(2)

(3)

(4)

Sumatera

11,59

12,37

11,98

Jawa

10,14

10,94

10,55

Nusa Tenggara

18,50

18,36

18,43

Kalimantan

11,49

12,23

11,86

Sulawesi

15,74

15,53

15,63

Maluku

16,82

18,80

17,81

Papua

16,28

16,72

16,50

Indonesia

11,53

12,25

11,90

(1)

Sumber: Susenas KOR Juli 2008, BPS

28


Angka kesakitan di perkotaan yang lebih rendah dari angka di perdesaan tidak terjadi di semua provinsi. Lampiran 8 menunjukkan ada 4 provinsi yang angka kesakitan pemuda di perkotaannya justru lebih tinggi dibanding perdesaan. Keempat provinsi tersebut berutur-turut dari yang angka kesakitan pemudanya paling tinggi adalah Papua Barat (kota = 19,38 persen - desa = 16,61 persen), Lampung (kota = 14,07 persen desa = 12,95 ), D.I Yogyakarta (kota = 9,31 persen - desa = 8,25 persen), dan Kep.Bangka Belitung (kota = 13,00 persen - desa = 12,77). Secara total, 5 provinsi dengan angka kesakitan tertinggi berturut-turut adalah Nusa Tenggara Timur (24,12 persen), Gorontalo (23,58 persen), Sulawesi Tengah (20,97 persen), Maluku Utara (19,53 persen), dan Sulawesi Barat (19,48 persen). Tahun 2008, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencetak angka kesakitan terendah sebesar (9,02 persen). 4.2 Jenis Keluhan Kesehatan Hasil Susenas 2008 menunjukkan bahwa gangguan kesehatan pilek dan batuk paling banyak diderita pemuda dibandingkan penyakit yang lain. Persentase pemuda yang sakit, menurut jenis keluhan kesehatan tidak ada perbedaan yang nyata antara laki-laki dan perempuan. Persentase pemuda yang sakit menurut jenis keluhan dan jenis kelamin disajikan pada Tabel 4.2, sedang menurut provinsi disajikan pada Lampiran 9. Tabel 4.2:

Persentase Pemuda yang Sakit menurut Jenis Keluhan Kesehatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2008

Jenis Kelamin (1)

Jenis Keluhan Panas Batuk

Pilek

Asma

Diare

Sakit Kepala

Sakit Gigi

Lainnya

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Laki-laki

34,34

46,03

46,77

3,72

4,68

19,19

7,37

30,22

Perempuan

30,14

41,05

44,77

3,92

4,94

24,00

8,08

32,57

Total

32,08

43,36

45,70

3,83

4,82

21,77

7,75

31,49



29

30


5

Pemuda dan Angkatan Kerja

Salah satu modal dasar bagi gerak roda pembangunan adalah tenaga kerja yang berkualitas. Pemberdayaan angkatan kerja untuk bekerja akan sangat membantu program pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan produktifitas. Apalagi jika angkatan kerja mampu membuka lapangan kerja, tentu hal ini sangat diharapkan. Pemerintah, dalam rangka menentukan kebijakan yang tepat untuk menangani masalah terkait ketenagakerjaan, membutuhkan data yang tepat dan akurat agar segala kebijakan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Keadaan angkatan kerja dan struktur ketenagakerjaan, merupakan

data

pokok

yang

dapat

menggambarkan

kondisi

perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di satu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan usia, komposisi penduduk dibedakan menjadi Penduduk Usia Kerja (PUK) dan Penduduk Bukan Usia Kerja. Di Indonesia, PUK adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Dari seluruh PUK pada bulan Agustus 2008, sekitar 37,78 persennya adalah pemuda. Skema struktur ketenagakerjaan disajikan pada Gambar 5.1.


31

Gambar 5.1 Diagram Ketenagakerjaan Penduduk

Usia Kerja

Bukan Usia Kerja

Angkatan Kerja

Bekerja

Bukan Angkatan Kerja

Menganggur

Sedang Sementara Tidak Bekerja Bekerja

Mencari

Mempersiapkan

Pekerjaan

Usaha

Sekolah

Merasa Tidak Mungkin Mendapat Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga

Lainnya

Sudah Punya Pekerjaan Tetapi Belum Mulai Kerja

Sumber: Sakernas, Agustus 2008, BPS Pemuda adalah penduduk yang berusia 16-30 tahun. Dari diagram ketenagakerjaan, pemuda termasuk PUK. Komposisi ketenagakerjaan pemuda kondisi Agustus 2008 disajikan pada Gambar 5.2 Gambar 5.2

Komposisi Ketenagakerjaan Pemuda, Agustus 2008 Pemuda

Angkatan Kerja 63.11%

Bekaerja 82.64%

Menganggur 17.36%

Bukan Angkatan Kerja 36.89%

Sekolah 41.37%

Mengurus Rumah Tangga 48.20%

Lainnya 10.43%

Sumber: Sakernas, Agustus 2008, BPS Dari skema tersebut terlihat bahwa dari seluruh pemuda, 63,11 persennya merupakan angkatan kerja yang 82,64 persennya bekerja.

32


5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pemuda Tingkat Partisispasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja yang mampu memproduksi barang atau jasa dalam suatu kegiatan perekonomian. TPAK merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Berikut ini disajikan TPAK pemuda pada bulan Agustus Tahun 2007-2008. Gambar 5.3: 80

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pemuda menurut Jenis Kelamin, Tahun 2007-2008

77.8 77.5

75 70 62.36 63.11

65 60

2007

55 50

47.3

48.8

2008

45 40 Laki-laki

Perempuan

Total

Sumber: Sakernas, Agustus 2007 dan Agustus 2008, BPS Dari Agustus 2007 hingga Agustus 2008, TPAK pemuda laki-laki mengalami sedikit penurunan sebesar 0,3 persen dari 77,8 persen menjadi 77,5 persen, sedangkan TPAK pemuda perempuan mengalami peningkatan sebesar 1,5 persen dari 47,3 persen menjadi 48,8 persen. Secara umum, TPAK pemuda mengalami peningkatan sekitar 0,75 persen, yaitu dari 62,36 persen menjadi 63,11 persen. Peningkatan TPAK ini antara lain disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi nasional yang relatif semakin membaik, sehingga memberikan pengaruh terhadap faktor-faktor produksi di Indonesia. Data TPAK pemuda menurut provinsi, wilayah, dan jenis kelamin disajikan pada Lampiran 10. Jika dilihat menurut provinsi (Lampiran 11), Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan TPAK pemuda terbesar senilai 7,23 persen, dari


33

64,50 persen pada tahun 2007 menjadi 71,73 persen pada tahun 2008, diikuti DKI Jakarta (5,39 persen) dan Banten (4,38 persen). Walaupun secara nasional, TPAK pemuda mengalami peningkatan, namun ada 16 provinsi mengalami penurunan TPAK pemuda. Penurunan TPAK terbesar terjadi di Provinsi NTT sebesar 4,44 persen, yaitu dari 70,17 persen menjadi 65,73 persen. Walaupun cukup penting, indikator TPAK tidak menggambarkan komposisi ketenagakerjaan penduduk pada kelompok angkatan kerja. Indikator yang menggambarkan komposisi penduduk pada kelompok angkatan kerja adalah tingkat pengangguran terbuka. 5.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Pengangguran merupakan salah satu masalah yang membutuhkan perhatian

serius

dari

pemerintah.

Pengangguran

merupakan

konsekuensi ketidakmampuan lapangan kerja menyerap angkatan kerja yang tersedia. Hal tersebut dikarenakan lapangan kerja yang tersedia relatif terbatas dan tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tingkat pengangguranan yang tinggi akan menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial dan ekonomi. Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan usaha, atau tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran dengan konsep-definisi tersebut biasa disebut sebagai pengangguran terbuka. Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berikut ini disajikan TPT pemuda pada bulan Agustus Tahun 2007-2008.

34


Gambar 5.4:

Tingkat Pengangguranan Terbuka Pemuda menurut Jenis Kelamin, Tahun 2007-2008 21.6

22 21

19.7

20

19.04 19 18

17.4

17.36

2008

17 16

2007

15.9

15 Laki-laki

Perempuan

Total

Sumber: Sakernas, Agustus 2007 dan Agustus 2008, BPS Kondisi TPT pemuda pada Agustus 2008 mengalami penurunan dibandingkan keadaan

Agustus

2007.

Persentase pengangguran

pemuda pada Agustus 2008 sebesar 17,36 persen atau turun 1,68 persen dibandingkan keadaan Agustus 2007 yang sebesar 19,04 persen. Jika dilihat menurut provinsi (Lampiran 12), Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan TPT pemuda terbesar senilai

10 persen, dari

20,20 persen menjadi 10,20 persen, diikuti Sumatera Barat (4,36 persen) dan Sulawesi Selatan (3,17 persen). Walaupun secara nasional, TPT pemuda mengalami penurunan, namun ada 5 provinsi mengalami peningkatan TPT pemuda yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (0,19 persen), Bengkulu (1,02 persen), Lampung (0,80 persen), NTT (0,48 persen) dan Maluku Utara (1,61 persen). Peningkatan TPT terbesar terjadi di Provinsi Maluku Utara, yaitu dari 11,58 persen menjadi 13,19 persen.

Data TPT rinci menurut provinsi, wilayah, dan jenis kelamin

tahun 2008 disajikan pada Lampiran 13.


35

36


6

Pemberdayaan Pemuda

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang terkendali dan berkualitas, akan sangat

mendukung

pencapaian

tujuan

pembangunan

nasional.

Selanjutnya, pemuda sebagai generasi penerus, penanggung jawab, dan pelaku pembangunan di masa depan, memiliki proporsi yang relatif besar dari penduduk Indonesia, yaitu 27,38 persen untuk tahun 2008 (diolah dari Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2015, BPS, 2008). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN 2009-2014) adalah menciptakan Indonesia yang aman dan damai; menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (UU No. 17 Tahun 2007). Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan (nation building) dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik, serta memiliki wawasan kebangsaan dan beretika bangsa Indonesia. Pemuda memiliki posisi penting dalam pembangunan bangsa. Mereka menjadi major human resources, kelompok strategis dengan vitalitas “agent of change” (unsur perubahan) dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Ia juga menjadi pewaris regenerasi masa depan peradaban bangsa. Karena itu, pemuda harus ditempatkan sebagai kelompok strategis dan potensial untuk kepemimpinan nasional, yang menjadi sumber daya produktif pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.


37

Pemuda mesti diposisikan sebagai pemilik idealisme yang bisa menentukan paradigma seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat. Sehingga, pemuda ditempatkan sebagai agent of change

dalam

sekalipun.

melakukan

perubahan

yang

sangat

fundamental

Karena, ternyata pemuda sebagai salah satu pusat

perubahan alternatif seringkali menjadi tumpuan dan harapan, bila peran perubahan yang seharusnya diemban oleh negara tidak memuaskan atau terkendala oleh berbagai masalah. Ada beberapa kilasan sejarah yang mencatat peran pemuda sebagai anak bangsa yang turut berkontribusi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: Pertama, peran dalam kemerdekaan sebuah bangsa; Kedua, peran dalam reformasi politik sebuah bangsa; Ketiga, peran dalam rekonstruksi idiologi sebuah bangsa. Dalam konteks sejarah Indonesia, para pemuda Indonesia telah terlibat dalam membebaskan

bangsanya

dari

penjajahan.

Mereka

melakukan

konsolidasi nasional dalam bentuk Sumpah Pemuda 1928 untuk memadukan militansi, kemampuan berorganisasi, dan sensitivitas global yang menjadi modal semangat perjuangannya mencetuskan Proklamasi Kemerdekaan Tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, melalui sejarah pergerakan yang cukup panjang, gerakan pemuda pelajar dan mahasiswa telah memberikan bukti perubahan yang signifikan. Titik-titik sejarah gerakan pemuda pelajar dan mahasiswa di Indonesia dapat dilihat pada tahun 1966 (menuntut pembubaran PKI), tahun 1974 (peristiwa Malari), dan tahun 1998 perjuangan pemuda pelajar dan mahasiswa berhasil meruntuhkan rezim pemerintahan Orde Baru sehingga Indonesia memasuki Orde Reformasi. Citra positif yang melekat pada gerakan pemuda merupakan modal sosial yang cukup untuk menjadi bahan bakar perubahan. Modal dan citra positif tersebut adalah kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Pemuda

sebagai

pemegang

peran

potensi

pembangunan

dan

merupakan generasi penerus bangsa, tenaga kerja produktif bangsa,

38


memiliki peran penting di dalam menggerakkan arah pembangunan dan menentukan

masa

depan

bangsa,

sehingga

perlu

diupayakan

peningkatan kualitasnya. Pemuda dituntut untuk menjadi sumber daya yang bermutu, yang memiliki kemampuan bersaing dengan bangsabangsa lain di dunia. Kemampuan tersebut meliputi penguasaan ilmu pengetahuan yang terus berkembang, teknologi dan seni, bekerja secara profesional, dan menghasilkan karya unggul yang mampu bersaing di pasar global. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan kebijakan dalam program-program pembangunan pemuda. Program-program kebijakan pembangunan pemuda ini perlu mendapat perhatian dan pemikiran prioritas di dalam agenda pembangunan melalui penyusunan kebijakan dan program, dan bila tidak ditangani dengan baik, maka akan merugikan perkembangan negara di masa yang akan datang. Kegiatan Prioritas Bidang Kepemudaan: 1. Sosialisasi UU Tentang Kepemudaan dan Penyusunan PP serta Peraturan Menteri sebagai tindak dari UU Tentang Kepemudaan; 2. Kepemimpinan

Pemuda

Bersih

Narkoba

dan

HIV,

AIDS

“Pantas Juara”; 3. Pelatihan Wirausaha Muda Dalam dan Luar Negeri; 4. Pusat Kajian Kepemimpinan Pemuda; 5. Fasilitasi Pengembangan Lembaga Kewirausahaan Pemuda; 6. Pengembangan Moral dan Etika Pemuda Indonesia; 7. Pendidikan Kesadaran Bela Negara Bagi Pemuda; 8. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pusat Pendidikan Pemuda dan Mahasiswa; 9. Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3); dan 10. Pengembangan Sentra Pemberdayaan Pemuda. Oleh karena itu, pembangunan pemuda memiliki peran stategis dalam peningkatan kualitas SDM. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM juga dilakukan malalui pembangunan olahraga yang bertujuan untuk menciptakan manusia yang sehat, ulet dan berjiwa sportif. Kebijakan di


39

bidang

olahraga

diarahkan

untuk

mewujudkan

kebijakan

dan

manajemen olahraga; meningkatkan budaya dan prestasi olahraga secara

berjenjang

termasuk

pemanduan

bakat,

pembibitan

dan

pengembangan bakat; dan meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan

masyarakat

pembangunan

termasuk

olahraga.

dunia

Saat

ini

usaha telah

dalam

mendukung

ditunjukkan

kepedulian

pemerintah terhadap pembangunan pemuda. Hasil yang dicapai pembangunan pemuda dan olahraga di antaranya adalah disahkan dan disosialisasikannya UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

dan

Peraturan

Pemerintah

No.

17/2007

tentang

Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, serta Peraturan Pemerintah disahkannya

No.

18/2007

Undang-Undang

tentang No

Pendanaan 40

tentang

Keolahragaan; Kepemudaan;

dilaksanakannya pelatihan kepemimpinan pemuda; dioptimalkannya peran sarjana penggerak pembangunan di perdesaan; disusunnya Sport Deevelopment Index (SDI) sebagai indikator keberhasilan keolahragaan nasional; dan dilaksanakannya pembinaan keolahragaan melalui event Olahraga Pelajar Nasional. Penyusunan dan pembinaan ini merupakan sinyal kuat bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam pengembangan dan peningkatan peran pemuda dan olahraga sebagai dua pilar bangsa dalam menunjang pembangunan nasional. Bab ini mengulas tentang pemuda serta prestasi pemuda baik lingkup nasional maupun internasional. Pembahasan difokuskan pada peran serta kegiatan pemuda dalam olahraga dan prestasi yang telah dicapai pemuda Indonesia. Pembahasan kegiatan pemuda terbatas pada peran serta pemuda dalam olahraga. Prestasi pemuda dilihat dari bidang olahraga, sains dan prestasi kepeloporan pemuda di tingkat nasional dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3) serta organisasi kepemudaan di Indonesia, Prestasi Generasi Muda Indonesia dan Organisasi Kepemudaan.

40


6.1 Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP-3) Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3) adalah salah satu model program pemberdayaan pemuda untuk pengentasan kemiskinan

di

daerah

perdesaan

yang

melibatkan

pemuda

berpendidikan tinggi (sarjana). Peserta program SP-3 adalah sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang dikontrak untuk memfasilitasi dan menggerakkan pembangunan di wilayah perdesaan. Kriteria untuk menjadi SP3 antara lain mempunyai sikap kemandirian dan jiwa patriotisme serta mampu menjadi perintis untuk melakukan terobosanterobosan di perdesaan dengan meningkatkan profesionalisme dalam mentransfer

ilmu

dan

teknologi

di

perdesaan,

terutama

dalam

menyukseskan program gerakan ekonomi kerakyatan. Program SP-3 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah pedesaan yang menyebabkan ketertinggalan dalam pembangunan. Di sisi lain pemerintah juga menghadapi permasalahan dalam pemanfaatan dan pemberdayaan para sarjana di perkotaan sebagai sumber daya manusia bagi pembagunan. Melalui program ini, diharapkan tenaga SP-3 dapat mengatasi kedua permasalahan tersebut, yaitu kelangkaan SDM yang berkualitas di desa dan permasalahan melimpahnya sumber daya sarjana di perkotaan dengan mengubah paradigma sarjana dari mencari kerja menjadi mencipta lapangan kerja atau berwirausaha. Program SP-3 merupakan program unggulan Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga yang akan mampu meningkatkan peran kepemimpinan, kepeloporan, dan kemandirian pemuda, khususnya pemuda yang terdidik dan pemuda-pemuda di perdesaan. Program SP-3 bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi peran pemuda dalam membantu percepatan pembangunan desa di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal. Tujuan ini dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan kecakapan


41

hidup kewirausahaan bagi pemuda desa.

Gambar 6.1 menyajikan

perkembangan jumlah SP-3 dari angkatan 1 sampai angkatan 20.

Juimlah

Gambar 6.1: Jumlah SP-3 menurut Angkatan 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 781 800 700 600 500 400 300

1,565 1,455

1,470 1,335

1,375

780

880 785

835

457 480

475

530

527 465 465

403

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

200 100 0 Angkatan

Sumber: Kemenpora 2009 6.2 Pelatihan Tenaga Keolahragaan Memberikan

keterampilan

sebanyak–banyaknya

melalui

pelatihan

adalah mata rantai yang tak bisa terpisahkan dalam meningkatkan dan mengembangkan tenaga dan pembina keolahragaan. Satu mata rantai yang tak terkait namun menjadikan permasalahan dan kendala tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan antara lain : 1. Masih rendahnya jumlah dan kualitas pelatih dan pengelolala olahraga 2. Penyebaran jumlah dan kualitas pelatih tidak merata 3. Rendahnya profesionalisme Tenaga dan Pembina Keolahragaan 4. Masih banyak penyelenggaraan kegiatan yang belum berjenjang 5. Belum maksimalnya kerjasama dengan instansi terkait 6. Masih ada tumpang tindih program kegiatan.

42


7. Belum memadainya data base tenaga dan pembina keolahragaan yang akurat. 8. Kemampuan berbahasa Inggris bagi pengelola dan pelaku olahraga masih sangat kurang. 9. Masih lemahnya sistem rekrutment para pelatih pada promosi degradasi. 10. Anggaran

dana

peningkatan

Mutu

Tenaga

dan

Pembina

Keolahragaan baik di Pusat maupun di daerah masih sangat terbatas. 11. Masih sangat terbatasnya Tenaga dan Pembina Keolahragaan khususnya bagi wasit dan juri yang tersedia, untuk promosi ke level internasional. Pada

tataran

diperlukan

operasional

rangkaian

berkesinambungan

untuk

mewujudkan

tahapan–tahapan

agar

dapat

tercipta

rencana

secara prestasi

kegiatan

berjenjang

serta

olahraga

yang

membanggakan. Berkaitan dengan hal tersebut dari tahun 2006 sampai 2009 pemerintah telah melatih 2.112 orang tenaga pelatih baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pelatihan tidak terbatas pada pelatih olahraga namun juga kegiatan pendukung seperti Pelatih Kordinator Relawan Olahraga, Instruktur Pengembangan Terapi Masage, dan pelatih laboratorium olahraga, Pelatihan tersebut menghasilkan tenaga bertaraf nasional dan internasional. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 6.1.


43

Tabel 6.1

Jumlah Tenaga Olahraga yang Dilatih menurut Jenisnya, Tahun 2006-2009

No

Jenis Pelatihan

(1)

(2)

2006 (3) 180 60

Nasional TOT Pelatih Tingkat Dasar TOT Pelatih Tingkat Muda TOT Pelatih Tingkat Madya TOT Koordinator Relawan Olahraga 80 5 TOT Instruktur Pengembangan Terapi Masage 6 Pelatihan Tenaga Laboratorium Olahraga 40 7 Pelatihan Masage 8 Pelatihan CPR 9 Pelatihan Cedera Olahraga 10 Pelatih Analisa Data 11 Pelatihan Tenaga Relawan 12 Pelatihan Gizi Olahraga 13 Pelatihan Pelatih Tingkat Dasar 14 Pelatihan Pelatih Tingkat Muda 15 Pelatihan Pelatih Tingkat Madya 16 Pelatihan Pelatih Fisik Level I Nasional Internasional 17 Instruktur Teknis Laboratorium 18 Administrator Sport Management 19 Pelatihan Pelatih & Wasit Catur 20 Pelatihan Pelatih & Wasit Woodball 21 Pelatihan Pelatih Bowlling 22 Pelatihan Wasit Panahan 23 Pelatihan Wasit Silat 24 Pelatihan Wasit Senam 25 Pelatihan Laboratorium Olahraga 26 Strenght & Condition Level I (ASCA) 27 Strenght & Condition Level II (ASCA) 28 Magang Pelatih di Luar Negeri (Renang, Cano, dan Anggar) Jumlah 180 Sumber: Kemenpora 2009 1 2 3 4

44

2007 (4) 807 60 60 84

2008

2009

Jumlah

(5) 499

(6) 452

(7) 1938 120 100 84

40

119

199 40

40 86 50

50

25 25 50

40 80

80 121 107

31 9 4 5

37 80 80 42 80 87 8

5 20 3 22

10

17 10

3 838

2 586

45 67 40 130 56

6

5 8 37

508

90 80 111 75 40 130 80 82 268 227 42 210 174 8 9 4 16 20 3 22 5 8 64 10 5 2112


6.3 Pengembangan Kader Kewirausahaan Pemuda dan Peningkatan Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda Pemuda memegang peranan penting sebagai ujung tombak dalam meningkatkan keunggulan daya saing bangsa. Dinamika dan euforia kehidupan global yang diwarnai oleh persaingan yang semakin ketat, menuntut bangsa ini untuk sesegera mungkin melakukan rekayasa percepatan membangun keunggulan daya saing pemuda. Pemuda Indonesia harus memiliki keunggulan dalam penguasaan keterampilan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemuda juga harus memiliki keunggulan etos kerja dan kewirausahaan. Mengembangkan

kewirausahaan

pemuda

dimaksudkan

untuk

menjadikan pemuda sebagai wirausahawan dan mengembangkan kiprah kewirausahaan muda sebagai aktor penggerak tumbuhnya kegiatan ekonomi dan industri di kota dan desa. Pembangunan ekonomi berkelanjutan mutlak memerlukan pelaku ekonomi dari angkatan muda yang jumlahnya besar dengan kapasitas kemampuan produktivitas ekonomi yang juga tinggi. Peran itulah yang bisa dimainkan oleh wirausahawan muda. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian pemuda Indonesia adalah melalui pengembangan kader kewirausahaan pemuda

dan

peningkatan

dan

pemberdayaan

kelembagaan

kewirausahaan pemuda. Dalam kaitan program pengembangan kader kewirausahaan pemuda dan peningkatan kelembagaan wirausaha pemuda ini, kewirausahaan diartikan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang berani memulai, menjalankan, dan mengembangkan usaha dengan cara memanfaatkan segala kemampuan dalam hal membeli bahan baku dan sumber daya yang diperlukan, membuat produk dengan nilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan menjual produk sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para karyawan, diri sendiri, perusahaan, dan masyarakat sekitarnya.


45

Tujuan pengembangan kader kewirausahaan pemuda dan peningkatan dan kelembagaan kewirausahaan pemuda adalah: 1. Meningkatkan penguasaan pengetahuan, wawasan, keterampilan, sikap dan kemampuan kewirausahaan bagi pemuda. 2. Memperkokoh semangat, jiwa dan kultur kewirausahaan di kalangan pemuda dan generasi muda. 3. Meningkatkan

kemandirian,

kapasitas,

kompetensi,

kreativitas,

profesionalitas, dan daya saing wirausahawan muda Indonesia. 4. Menumbuhkembangkan produktivitas, daya saing wirausaha muda pada tataran lokal, domestik dan internasional. 5. Memperkuat

dan

meningkatkan

kapasitas

kelembagaan

kewirausahaan pemuda di tingkat lokal, daerah, dan nasional. 6. Meningkatkan

peran

dan

kontribusi

wirausaha

muda

dalam

memajukan ekonomi, industri, perdagangan, membuka kesempatan kerja, meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran pengembangan kader kewirausahaan pemuda dan peningkatan kelembagaan kewirausahaan pemuda adalah pemuda berusia 18 – 30 tahun, pengangguran atau belum bekerja, sosial ekonomi rendah, korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Sasaran tersebut berada pada desa yang memiliki karakteristik desa pantai, desa pertanian, dan perkotaan

(slum

area)

yang

akan

dijadikan

target

program

pengembangan kewirausahaan pemuda dan peningkatan kelembagaan kewirausahaan pemuda. Program yang telah dilaksanakan dibidang pengembangan kader kewirausahaan dan kelembagaan pemuda dari tahun 2005 sampai dengan 2009 dapat dilihat dalam Tabel 6.2.

46


Tabel 6.2:

Rekapitulasi Pengembangan Kader Kewirausahaan Pemuda, Tahun 2005-2009 Sasaran yang Dicapai

No

Kegiatan 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah

1

Pendidikan dan Pelatihan Teknis a. Pelatihan Kader Kewirausahaan Bidang Aquabisnis b. Pelatihan Kader Kewirausahaan Bidang Agribisnis c. Pelatihan Kader Kewirausahaan Bidang Jasa dan Industri Kreatif

2

4065 160

135

200

300

270

1075

250

490

400

600

100

1840

350

440

160

100

100

1150

Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop/Desiminasi/Seminar/Publikasi a. Block Grant

-

-

1125

960

500

2585

b. Workshop

-

-

100

-

80

180

c. Fasilitasi Pameran

-

50

30

27

31

138

100

100

d. Fasilitasi Inkubasi Bisnis Wirausaha Muda 3

3003

Penyelenggaraan Lomba, Sayembara, dan Festival

1270

a. Lomba Inovasi Bisnis - Peserta

48

90

-

-

-

138

- Pemenang

11

9

-

-

-

20

- Peserta

-

-

414

363

-

777

- Pemenang

-

-

10

10

-

20

b. Lomba Bisnis Plan

c. Pemilihan Wirausaha Muda Teladan/Berprestasi - Peserta

-

-

220

84

51

355

- Pemenang

-

-

10

10

10

30

Sumber: Kemenpora, 2009


47

48


7

Prestasi Pemuda

Prestasi yang telah dicapai dalam arena kompetisi baik di tingkat regional maupun internasional sering dijadikan sebagai indikator untuk mengevaluasi

program

di

dalam

penyusunan

rencana

strategis

pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga, terutama yang bersifat pendidikan/pembinaan.

Namun,

keberhasilan

program

pendidikan/

pembinaan bukan hanya dinilai dari tingkat pencapaian prestasi yang telah diperoleh, banyak hal lain yang ikut berperan. Akan tetapi karena prestasi merupakan salah satu bentuk output yang mudah untuk dievaluasi, sehingga sering dijadikan sebagai acuan keberhasilan suatu program. Keunggulan prestasi hanya dapat dilihat melalui arena kompetensi. Bab ini akan mengulas prestasi pemuda Indonesia pada kompetisi olahraga dan sains, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional yang diselenggarakan tahun 2009, prestasi pemuda yang diperoleh di masa lalu sudah disajikan pada publikasi tahun 2008. 7.1 Prestasi Pemuda di Asian Youth Games 2009 Sebanyak 45 atlet muda memperkuat kontingen Indonesia dalam Asian Youth Games I. Mereka akan tampil di delapan cabang olahraga, yakni renang, voli pantai, atletik, layar, menembak, basket, boling, serta loncat indah. Asian Youth Games I berlangsung di Singapura, Senin (29/6) hingga Selasa (7/7). Sebanyak 43 negara dari 45 negara anggota Dewan Olimpiade Asia (OCA) mengirimkan kontingen. Sekitar 1.000 atlet berlaga dalam ajang yang baru pertama kali diselenggarakan itu. Mereka semua harus berusia kurang dari 17 tahun. Ada 10 cabang olahraga yang digelar dalam Asian Youth Games I. Dua cabang yang tidak diikuti Indonesia adalah sepak bola serta tenis meja. Namun, kontingen Indonesia harus puas berada di peringkat ke-21 dari 43 peserta, dengan perolehan satu-satunya medali perunggu untuk


49

kontingen Indonesia diraih oleh pasangan voli pantai putra Ade Candra/I Gede Eka Agustiawan. Dua cabang terakhir, boling dan layar gagal meraih medali. Dua negara lain yang juga meraih satu medali perunggu adalah Bahrain dan Myanmar. Untuk kawasan Asia Tenggara, nasib atlet remaja tidak berbeda jauh dengan senior mereka karena tertinggal dari Thailand, Singapura, Vietnam dan Filipina. Nasib Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja, Laos dan Brunei yang gagal meraih satu medali pun. Sedangkan Thailand dan Singapura, saingan Indonesia di SEA Games, berhasil menembus dominasi Jepang dengan menempati posisi ke tiga dan ke empat (Tabel 7.1). Tabel 7.1: Perolehan Medali Kejuaraan Asean Youth Games 2009 No. Negara (1) (2) 1 China 2 Korsel 3 Thailand 4 Singapura 5 Hongkong 6 Jepang 7 India 8 Kazakhstan 9 Kuwait 10 Korut 11 Iran 12 Taiwan 13 Yemen 14 Qatar 15 Vietnam 16 S. Arabia 17 Srilangka 18 Makau 19 Filipina 20 Uzbekistan 21 Uzbekistan 22 Filipina 23 Bahrain 24 Indonesia 25 Myanmar 26 Pakistan Sumber: www.antara news.com

50

Emas (3) 25 18 11 8 5 5 5 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perak (4) 16 16 7 5 8 6 3 6 3 3 3 2 0 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Perunggu (5) 11 17 2 14 5 4 3 4 5 4 1 7 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 1 1 1 1


7.2 Prestasi Pemuda di ASEAN Primary School Sport Olympiad (APSSO) III/2009 Kontingen Indonesia kembali meraih gelar juara umum pada event ASEAN Primary School Sport Olympiad (APSSO) III/2009 yang berlangsung di Jakarta. Dari seluruh (19) set medali yang diperebutkan, kontingen Indonesia kembali tampil teratas dengan meraih 11 medali emas, 7 perak, dan 11 perunggu diikuti Singapura 4 emas, 1 perak dan 1 perunggu. Kejayaan Indonesia kali ini dilengkapi dengan gelar juara di cabang bergengsi sepak bola setelah di final tim Indonesia-1 menundukkan Indonesia-3 dengan skor tipis 1-0. Sedangkan medali perunggu diraih Malaysia yang menundukkan tim Indonesia-2 dengan skor telak 6-1 pada pertandingan di Lapangan B Senayan Jakarta. Sementara Vietnam meraih 2 emas, 6 perak dan 4 perunggu, diikuti Malaysia dan Thailand yang masing-masing kebagian 1 emas, tetapi Malaysia ditambah 5 perak dan 7 perunggu, sedangkan Thailand ditambah 2 perunggu. Pada perburuan medali emas hari terakhir, para pebulutangkis muda Indonesia meraih 2 medali emas, 3 perak dan 4 perunggu. Sementara Malaysia kebagian 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu, Thailand 1 emas berikut 2 perunggu dan Filipina kebagian 1 perunggu. Di cabang catur Indonesia meraup empat medali emas dari enam nomor yang dipertandingkan. Anastasia Patricks yang sebelumnya meraih juara di momor individual standar, Sabtu meraih pula gelar juara di nomor catur cepat perorangan (rapid chess). Dua medali emas cabang ini jatuh ke tangan Vietnam melalui nomor standar perorangan putra dan catur cepat perorangan putra. Namun di cabang tenis meja, Singapura melakukan sapu bersih membawa pulang 4 medali emas berikut 1 perak, diikuti Vietnam di urutan kedua dengan 2 perak dan 3 perunggu. Sedangkan Indonesia kebagian 1 perak dan 3 perunggu dan Malaysia 2 perunggu. Data perolehan medali selengkapnya disajikan pada Tabel 7.2.


51

Tabel 7.2: Perolehan Medali APSSO III, 2009 Negara

Emas

Perak

Perunggu

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Indonesia

11

7

11

29

Singapura

4

1

1

6

Vietnam

2

6

4

12

Malaysia

1

5

7

13

Thailand

1

0

2

3

Brunei

0

0

1

1

Filipina

0

0

1

1

Myanmar

0

0

0

0

Sumber: Kemenpora 7.3 Prestasi Pemuda di Pekan Olahraga Pelajar Nasional Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) adalah ajang adu prestasi olahraga antar pelajar yang digelar setiap 2 tahun sekali. Popnas juga merupakan suatu proses pembinaan olahraga secara dini untuk mencapai prestasi olahraga yang terbaik.

Sebagai mata rantai

pembinaan nasional, Popnas memiliki peran yang sangat strategis, karena dari Popnas bisa dilihat bibit-bibit atlet nasional dan proses pembinaan secara menyeluruh.

Oleh sebab itu Popnas merupakan

indikator keberhasilan pembinaan olahraga usia dini yang dilakukan di setiap daerah. Popnas yang ke-10 diselenggarakan tanggal 2-11 November tahun 2009 di Yogyakarta. Kegiatan tersebut diikuti oleh pelajar tingkat SD sampai SMA/sederajat dari seluruh provinsi. cabang

olah

raga

dengan

233

Popnas 2009 memfasilitasi 18 nomor

pertandingan

untuk

memperebutkan 764 medali.

52


Tabel 7.3:

Perolehan Medali dalam Pekan Olah Raga Pelajar Nasional ke-10 menurut Provinsi, Tahun 2009

No Provinsi: (1) (2) 1 Jawa Timur 2 DKI Jakarta 3 Jawa Tengah 4 Jawa Barat 5 Riau 6 Bali 7 DI. Yogyakarta 8 Sumatera Selatan 9 Kalimantan Timur 10 Sumatera Barat 11 Lampung 12 Sumatera Utara 13 Jambi 14 Sulawesi Tenggara 15 Kalimantan Selatan 16 Nusa Tenggara Barat 17 Papua 18 Sulawesi Selatan 19 Banten 20 Maluku Utara 21 Maluku 22 Bangka Belitung 23 Kalimantan Barat 24 Gorontalo 25 Bengkulu 26 Nusa Tenggara Timur 27 Sulawesi Tengah 28 Sulawesi Utara 29 Kepulauan Riau 30 Nanggroe Aceh D. 31 Kalimantan Tengah 32 Sulawesi Barat 33 Papua Barat Sumber: Kemenpora

Emas (3) 45 28 27 24 16 12 4 6 6 7 7 4 2 2 2 2 2 1 1 3 3 1 0 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0

Perak (4) 27 34 26 31 6 7 10 9 7 5 6 7 5 4 5 4 4 2 3 0 0 2 3 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0


Perunggu (5) 48 32 30 21 18 12 14 6 12 12 5 10 12 7 3 3 3 8 3 1 1 4 4 2 4 1 0 0 2 1 4 0 0

Poin (6) 354 274 243 234 116 93 64 63 63 62 58 51 37 29 28 25 25 19 17 16 16 15 13 12 12 11 8 8 7 7 7 0 0

53

Tabel 7.4:

Perolehan Medali Cabang Eksibisi dalam Pekan Olah Raga Pelajar Nasional ke-10 menurut Provinsi, Tahun 2009

No Provinsi: (1) (2) 1 DI. Yogyakarta 2 Jawa Barat 3 DKI Jakarta 4 Sulawesi Selatan 5 Banten 6 Kalimantan Timur 7 Riau 8 Jawa Tengah 9 Sumatera Barat 10 Jawa Timur 11 Jambi 12 Nusa Tenggara Timur 13 Kalimantan Selatan 14 Kalimantan Barat 15 Sulawesi Tenggara 16 Sulawesi Tengah 17 Sulawesi Utara 18 Sulawesi Barat 19 Bangka Belitung 20 Nusa Tenggara Barat 21 Lampung 22 Bali 23 Sumatera Selatan 24 Papua 25 Kepulauan Riau 26 Papua Barat 27 Kalimantan Tengah 28 Maluku Utara 29 Gorontalo 30 Maluku 31 Sumatera Utara 32 Nanggroe Aceh D. 33 Bengkulu Sumber: Kemenpora

54

Emas (3) 9 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perak (4) 0 3 3 4 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Perunggu (5) 3 4 1 2 0 0 2 2 1 3 2 1 1 1 1


Berdasarkan perolehan medali yang disajikan pada Tabel 7.3, tampak bahwa sebagian besar provinsi di Jawa mendominasi perolehan medali, baik emas, perak maupun perunggu. Provinsi Jawa Timur menduduki urutan pertama dengan jumlah perolehan medali emas sebanyak 45 buah, perak 27 buah, dan perunggu 48 buah dengan poin 354. Urutan kedua sampai kelima diduduki oleh DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Riau. Sementara Provinsi Sulawesi Barat, dan Papua Barat tidak memperoleh medali. 7.4 Prestasi Pemuda di Bidang Sains Tim

Indonesia

telah

mampu menunjukkan

prestasi

yang

patut

dibanggakan, karena telah berhasil mengukir prestasi di arena kompetensi kejuaraan tingkat dunia di bidang sains. Bidang sains yang dikompetisikan adalah Matematika, Fisika, Biologi, dan Komputer. Bidang Matematika, Fisika, dan Biologi ini dianggap sebagai ilmu-ilmu dasar sains. Tingkat penguasaan ilmu-ilmu dasar suatu bangsa dianggap merupakan salah satu modal utama bagi suatu bangsa dalam mengikuti ajang kompetensi serta menjadi salah satu indikator seberapa jauh kiat suatu bangsa

dalam

keseriusannya

mempelajari dan

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia pendidikan dasar dan menengah di tanah air selama tahun 2009 kembali

menorehkan

prestasi

dengan

mempertahankan

tradisi

memboyong belasan medali dari keberhasilan siswa/siswi SD hingga SMA di berbagai ajang kompetisi dan olimpiade internasional bidang matematika dan sains. Para pelajar Indonesia kembali unjuk gigi dalam ajang

kompetisi

mendapatkan

dua

internasional. medali,

Setelah

tahun

ini

tahun prestasi

2008 pelajar

lalu

hanya

Indonesia

mengalami peningkatan dengan meraih empat medali yakni, satu medali emas dan tiga medali perak pada ajang International Young Inventor Project Olympiad (IYIPO) ke-3 di Tbilisi, Georgia, 14-16 Mei. Adapun, untuk satu medali emas dipersembahkan Ridho Assidicky (Sragen Boarding Bilingual School) untuk kategori biologi, dan tiga medali perak


55

dipersembahkan oleh Putut dan Huda (keduanya dari SMA Semesta Semarang) untuk kategori biologi, Muhammad Royan (Sragen Boarding Bilingual School) dan Rahmat Hidayah (SMA Pribadi Depok School) untuk kategori matematika, dan Muhammad Masruh Baldawi (SMP Negeri 2 Watumalang, Wonosobo) untuk kategori fisika. Yang lebih mengejutkan, tambah Ahmad, proyek biologi Ridho Assidicky yang mengangkat tema Potential Ornamental Plants as Noise Reducing Factors

atau

’Potensi

Tanaman

Ornamental

Sebagai

Peredam

Kebisingan’, berhasil mengalahkan proyek-proyek para peserta dari negara maju lainnya untuk kategori biologi pada ajang tahunan yang diikuti 50 proyek dari 21 negara tersebut. Sedangkan pada kejuaraan International Enviroment Project Olympiad (INEPO) mewakili nama Indonesia, dua siswa SMA Pribadi Bandung, Arief Akbar Muhamad (16) dan Arman Deskiharto (17) berhasil meraih medali perunggu/juara ketiga di bidang kimia pada International Enviroment Project Olympiad (Inepo) Euroasia 2009 di Baku, Azerbaijan. Kedua siswa yang tergabung dalam satu tim itu mengusung makalah dan hasil penelitian potensi biji bengkuang yang dijadikan insektisida segara. Ditambahkan Arief, keduanya berhasil menemukan formula yang benar-benar alami untuk membasmi hama ulat kroup atau ulat kubis. Indonesia juga menunjukkan kebolehannya di kejuaraan Dreamline Design Competition dengan meraih medali perak. Lomba karya ilmiah yang diadakan 11-13 April 2009 di Ankara, Turki. “Tongkat tersebut diciptakan oleh dua siswa kelas dua SMA Semesta Yossy Amiko Subagia dan R. Aqsa Aditya Gunadarma,” kata Kepala Sekolah SMPSMA Semesta, Moh. Haris, di Semarang, Senin (20/4).’The dream stick’ merupakan sebuah tongkat yang dibuat khusus bagi penderita tunanetra dalam menentukan arah jalan mereka, tongkat ini telah dilengkapi dengan komponen-komponen berupa sebuah sensor gelombang yang terdapat pada ujung tongkat dan akan memancarkan sinyal berupa getaran kepada penderita tunanetra jika di depannya ada sesuatu yang menghalangi. Dalam jarak setengah meter, penderita tunanetra yang

56


menggunakan tongkat tersebut akan menyadari ada tidaknya sesuatu yang menghalangi tanpa menyentuhnya. Dan yang lebih hebatnya lagi, lanjut dia, sebagian besar komponen tongkat ini terbuat dari barang bekas, kecuali pada bagian sensor. Sedangkan di kejuaraan International Conference of Young Scientists (ICYS), 7 emas diperoleh pelajar Indonesia. Di ajang lomba penelitian dan presentasi tingkat dunia atau International Conference of Young Scientists (ICYS) 2009 di Polandia 24-28 April, pelajar Indonesia mengharumkan nama Indonesia dengan meraih enam emas, satu perak, dan tiga perunggu.Perolehan dua medali emas didapat dari bidang fisika oleh Guinandra Lutfan Jatikusumo (SMA Taruna Nusantara) dengan penelitian berjudul “Menghilangkan Asap dan Debu dari Tank Perang”, serta Idelia Chandra (SMA St Laurensia) yang meneliti perbedaan suara secara fisika dalam Gamelan Bali. Medali emas lainnya dari bidang dipersembahkan Nugra Akbari (SMA Global Mandiri) dengan yang mempresentasikan penelitian soal batik yang dapat didesain lewat fractal. Selanjutnya, tiga medali emas didapat dari bidang ekologi dipersembahkan J Karli (SMA Cita Hati) yang mempresentasikan soal durian yang ternyata ega membunuh nyamuk, Gabriella Alicia Kosasih (SMA St Laurensia) soal bakteri ega memutus rantai molekul oli sehingga mudah dihancurkan tanah, dan Fernanda Novelia (SMA Petra 3) soal cara mengontrol hama dengan cara efektif. Di tempat terpisah, empat pelajar Indonesia yakni Dede Chyntia, Evelyn Wibowo, Reza Dwi Aji, dan Luthfi Rais yang ikut dalam Olimpiade Energi Teknik dan Lingkungan di di Houston, Amerika Serikat, pada 15-20 April lalu juga mempersembahkan medali emas dan perak. Peserta berasal dari 60 negara

ditambah

40

peserta

dari

negara

bagian

AS.

Dalam

presentasinya di bidang lingkungan, Dede dan Evelyn meneliti penggunaan

debu

terbang

hasil

pembakaran

batu

bara

untuk

mengurangi keasaman pada air hujan serta mengurangi polusi udara. Atas penelitian ini, Dede dan Evelyn mendapat medali emas. Adapun Reza dan Luthfi meneliti bidang energi dengan tema memaksimalkan


57

energi matahari untuk penggunaan manusia dalam kehidupan seharihari. Keduanya meraih medali perak. Pelajar SMP Indonesia yang bertanding di International Junior Science Olympiad (IJSO) yang berakhir pada Selasa (16/12) di Changwon, Korea Selatan, berhasil menyabet prestasi prestisius sebagai juara pertama dalam tes eksperimen. Predikat tes eksperimen terbaik itu mendongkrak perolehan medali yang diraih tim Indonesia. Keenam siswa SMP yang mewakili Indonesia mampu menyumbangkan empat medali emas, empat medali perak, dan satu medali perunggu. IJSO ke-5 itu diikuti 257 siswa dari 48 negara peserta dan lima negara sebagai pengamat. Kompetisi sains bagi anak berumur 15 tahun ke bawah itu meliputi biologi, fisika, dan kimia yang berlangsung dalam tiga tahap yaitu tes kompetisi, teori, dan eksperimen. Kompetisi tahun ini dinilai lebih berat dari sebelumnya karena peserta melonjak 30 persen. Pelajar Indonesia yang mewakili meraih medali emas adalah Andhika Tangguh Pradhana (SMP Al Azhar III Bintaro Jakarta), medali perak disumbangkan oleh Fuad Ikhwanda (SMPN I Padang Panjang, Sumatera Barat), Erwin Wibowo (SMP Susteran Purwokerto, Jawa Tengah), Jessica Handojo (SMP Santa Ursula DKI Jakarta) dan Florencia Irena (SMP Santa Ursula DKI Jakarta), serta medali perunggu diraih Abidah Rahmah (SMP Islam Nurul Fikri Banten). Salah satu kelompok eksperimen Indonesia yang berhasil meraih predikat tes eksperimen terbaik menambah tiga medali emas. Pada

kesempatan

yang

berbeda

putra-putri

Indonesia

kembali

mengharumkan nama bangsa dalam Kejuaraan Olimpiade Fisika Internasional (IPHO). Tim Olimpiade Fisika Indonesia (TOFI) berhasil mempertahankan medali emas dalam kejuaraan International Physics Olympiad (IPHO) ke-40 di Merida Yucatan Mexico pada 12-19 Juli 2009. Kelima siswa Indonesia yang meraih medali, yaitu Fernaldo Richtia Winnerdy dari SMAK BPK Penabur, Gading Serpon, Banten meraih emas dengan nilai 38,40. Winson Tanputraman dari SMAK 1 BPK Penabur, Jakarta, meraih perak dengan nilai 32,6. Selanjutnya, Dzuhri Radityo Utomo dari SMAN 1 Yogyakarta, meraih perak dengan nikai

58


30,00. Andri Pradana dari SMAK 1 BPK Penabur, Jakarta, meraih medali perak dengan nilai 25,45 dan Paul Zakaria Fajar Hanakata dari SMAN 1 Denpasar, Bali, meraih perunggu dengan nilai 21,75. Pada Olimpiade Kimia Internasional atau International Chemistry Olympiad (IchO) ke-41 bulan Juli 2009 di Cambridge, Inggris, tim nasional olimpiade Indonesia meraih satu perak dan tiga perunggu. Olimpiade Kimia Internasional tahun 2009 yang diikuti oleh 262 pelajar dari 66 negara. Medali perak dipersembahkan Ivana Polim, siswa SMA Sutomo 1, Medan. Dua medali perunggu lainnya dipersembahkan Dimas Ramadhan Abdilla, siswa SMA Taruna Nusantara, Magelang dan Adhitya Mangalaputra, siswa SMAK 1 BPK Penabur, Jakarta. Prestasi ini menurun dibandingkan pada 12-21 Juli 2008 di Budapest, Hungaria berhasil memboyong satu medali emas, satu perak dan satu perunggu. Peroleham medali ini melebihi target yang ditetapkan yakni dua perak dan dua perunggu, dan sekaligus persembahan medali emas sejak keikutsertaan Indonesia pada tahun 1997. Berikut ini bukti terbaru potensi menonjol putra putri Indonesia. Tim Olimpiade Komputer Indonesia (TOKI) 2009 yang terdiri dari Angelina Veni Johanna (SMA 1 BPK Penabur, Jakarta), Reinardus Surya Pradhitya (SMA Kanisius, Jakarta), Risan (SMAN 1 Tangerang), dan Christanto Handojo (SMA Kanisius, Jakarta), berhasil memenangkan dua medali perak dan satu medali perunggu dari ajang International Olympiad in Informatics (IOI) 2009 di Plovdiv, Bulgaria. Medali perak pertama diraih Angelina dengan skor 506, dan medali perak kedua atas nama Reinardus dengan skor 502. Sementara medali perunggu diperoleh atas nama Risan dengan skor 445. Prestasi tahun 2009 menurun di bandingkan tahun lalu yang berhasil meraih emas dan tiga perunggu. Namun ada catatan baru yang telah ditorehkan dan layak untuk dibanggakan, yaitu untuk pertama kalinya peserta putri Indonesia mendapatkan medali. Itu pun langsung medali perak dengan skor terbaik di antara semua peserta Indonesia.


59

Pelajar SD dan SMP Indonesia berhasil meraih peringkat kedua dalam ajang Olimpiade Matematika Junior Tingkat Dunia atau International World

Youth

Mathematics

Intercity

Competition

(IWYMIC)

yang

berlangsung di Durban, Afrika Selatan pada 5-10 Juli 2009. Indonesia yang mengirimkan 12 pelajar SD dan SMP membawa pulang 13 medali perunggu, 1 medali perak, dan 3 merit award atau penghargaan untuk penampilan terbaik. Meskipun hanya mendapatkan medali perunggu dan perak, prestasi para siswa itu perlu mendapatkan apresiasi. Sebab, pesaing yang mereka hadapi rata-rata berusia di atas 16 tahun. Padahal siswa Indonesia masih berusia SD dan kelas 1 SMP. Peraihan medali oleh Tim Matematika Indonesia itu terdiri dari 8 medali perunggu diperoleh melalui individual contest, 1 medali perak untuk team contest, 2 medali perunggu untuk team contest, dan 3 medali perunggu untuk group award. Lomba tersebut diikuti pelajar dari 35 negara. Selain itu pada Tahun 2009 Provinsi DKI Jakarta kembali membuktikan keunggulannya pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) VIII dengan menjadi juara umum. Tahun sebelumnya, siswa-siswi dari provinsi ini juga menjadi juara umum pada OSN VII di Makassar. Dalam OSN kali ini, DKI Jakarta mengumpulkan 22 medali emas, 36 perak, dan 26 perunggu. Peringkat kedua diraih oleh siswa dari Jawa Tengah dengan 12 medali emas, 24 perak, dan 37 perunggu, sedangkan DI Yogyakarta menempati peringkat ketiga dengan memperoleh 8 medali emas, 6 perak, dan 16 perunggu. OSN yang berlangsung sejak Senin (3/8) lalu, Sabtu (8/8) pagi ditutup oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar

dan

Menengah

(Mandikdasmen)

Departemen

Pendidikan

Nasional (Depdiknas), Suyanto, di Hall C2, Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta. OSN tahun ini diikuti 1.447 siswa dari berbagai provinsi di Indonesia, terdiri atas 198 siswa SD/MI, 297 siswa SMP/MTs, dan 866 siswa SMA/MA. Bidang yang dilombakan meliputi matematika dan IPA untuk tingkat SD/MI; matematika, fisika, dan biologi untuk tingkat SMP/MTs; dan matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, komputer, ekonomi, dan kebumian untuk tingkat SMA/MA.

60


Nama (2)

Tabel 7.5: Siswa Terbaik OSN 2009 Tingkat SMA Sekolah (3)

Bidang Matematika Johan Gunardi SMAK 5 BPK Penabur, Jakarta Bidang Fisika Raditya Weda B. SMAN 1 Yogyakarta Kevin Soedyatmiko SMAN 12 Jakarta Bidang Kimia Manoel Y Manuputty SMAK Penabur Gading Serpong, Banten Bidang Informatika/Komputer (Tidak Ada Pemenang) Bidang Biologi Danang Crysnanto SMAN 1 Wonogiri, Jateng

Irfan Haris Bidang Astronomi Adicitra Sima

Septian Gilang P. Bidang Kebumian Sarah Sausan

Fajar Februani A.

SMAN 1 Pringsewu, Lampung

SMAK 1 BPK Penabur, Jakarta

SMAN 1 Yogyakarta SMAN 3 Malang

SMAN 1 Banjarnegara, Jawa Tengah

Keterangan (4) Teori Terbaik Teori Terbaik Praktik Terbaik Praktik Terbaik

Teori Terbaik dan Absolute Winner Teori dan Praktik Terbaik Teori Terbaik dan Absolute Winner Praktik Terbaik Teori Terbaik dan Absolute Winner Praktik terbaik

7.5 Penghargaan Terhadap Atlet Berprestasi Penghargaan adalah salah satu cara untuk meningkatkan motivasi atlet untuk berprestasi.

Bentuk penghargaan yang diberikan kepada para

atlet yang berprestasi biasanya berupa sertifikat, tropy, pendidikan, pekerjaan, uang, dan banyak lagi yang berupa materil. Dalam rangka menghargai para olahragawan yang telah berprestasi karena berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, pemerintah telah memberi hadiah rumah seharga Rp. 100.000.000,-. Penyerahan hadiah rumah dilakukan secara bertahap, pada tahun 2007 diserahkan sebanyak 101 unit dengan waktu penyerahan Tanggal 7 Juni


61

2007 sebanyak 44 unit, 30 Agustus 2007 sebanyak 24 unit, dan 31 Oktober sebanyak 33 unit.

Pada tahun 2008 diserahkan lagi rumah

sebanyak 90 unit dengan waktu penyerahan tanggal 6 Juni 2008 dan 25 September 2008 masing-masing sebanyak 45 unit. Data rinci jumlah hadiah rumah per cabang olahraga serta tahun penyerahan disajikan pada Tabel 7.6 Tabel 7.6: No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Jumlah Rumah yang Diberikan Sebagai Hadiah kepada Olahragawan Berprestasi, Tahun 2007-2008

Cabang Olah Raga (2) Aerobic Gymnastic Anggar Angkat Berat Angkat Besi Atletik Balap Sepeda Bilyar Binaraga Bola Voli Bowling BPOC Bulu Tangkis Dayung Gulat Judo Karate Kempo Loncat Indah Menembak Panahan Pencak Silat Renang Senam Sepak Bola Soft Ball Tae Kwon Do Tenis Meja Tinju Wushu Jumlah Sumber: Kemenpora, 2009

62

2007 (3) 1 4 1 8 9 7 1

2 6 5 6 4 6 6 5 1 2 8 1 2 1 5 9 1 101

2008 (4) 1 4 7 10 6 1 3 3

4 8 6 5 5

1 1 6 2 2

6 4 5 90



63

Permasalahan dan Kriminalitas Pemuda

8

Upaya mempersiapkan, membangun dan memberdayakan pemuda agar mampu berperan serta sebagai pelaku aktif pembangunan bangsa ternyata bukan persoalan sederhana. Upaya ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan. Ironinya, berbagai permasalahan sosial yang muncul tersebut ternyata melibatkan atau dilakukan pemuda. Problematika dan permasalahan kekinian pemuda yang kerap kali muncul

di

kalangan

pemuda

seperti

tawuran

dan

kriminalitas,

penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza), minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular, penyaluran aspirasi dan partisipasi, serta apresiasi terhadap kalangan pemuda. Apabila permasalahan ini tidak memperoleh perhatian atau penanganan bijaksana, maka akan memiliki dampak yang luas dan mengganggu kesinambungan, kestabilan dalam pembangunan nasional, bahkan mungkin akan mengancam integras bangsa. Permasalahan lain adalah ketahanan budaya dan kepribadian nasional di kalangan pemuda yang semakin luntur, yang disebabkan cepatnya perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi, akibat dari derasnya arus informasi global yang berdampak pada penetrasi budaya asing. Hal ini mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku pemuda Indonesia. Persoalan tersebut dapat dilihat kurang berkembangnya kemandirian, kreativitas, serta produktivitas di kalangan pemuda sehingga pemuda kurang dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan karakter bangsa. Permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah era globalisasi yang terjadi di berbagai aspek kehidupan sangat mempengaruhi daya saing pemuda sehingga pemuda baik langsung maupun tidak langsung dituntut untuk mempunyai keterampilan baik bersifat keterampilan praktis

64


maupun keterampilan yang menggunakan teknologi tinggi untuk mampu bersaing dalam menciptakan lapangan kerja/mengembangkan jenis pekerjaan yang sedang dijalaninya. Berbagai permasalahan tersebut dihadapkan pada tantangan pembangunan yang masih kompleks. Setidaknya, tantangan pembangunan bidang pemuda dalam kurun waktu ke depan adalah munculnya gerakan demokrasi dan era globalisasi

yang

akan

memunculkan persoalan

baru

di

bidang

kepemudaan. Hal ini akan memberikan dampak pada persoalan identitas dan integritas bangsa di kalangan pemuda juga akan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Tantangan lain adalah belum terumuskannya kebijakan pembangunan bidang pemuda secara serasi, menyeluruh, terintegrasi dan terkoordinasi antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan di tingkat daerah. Problematika pemuda sungguh kompleks, dari yang bersifat sosial seperti krisis mental, krisis eksistensi dan dekadensi moral sampai permasalahan kriminalitas, ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan. Kriminalitas akan senantiasa ada sepanjang kehidupan manusia baik pada negara berkembang maupun negara maju. Menurut Broom, Leonard (1981) menyebutkan bahwa kriminal merupakan prilaku menyimpang, namun demikian tidak semua prilaku menyimpang masuk ke

dalam

tindak

kriminal.

Perkembangan

empiris

mengarahkan

kecenderungan adanya ancaman pada posisi strategis pemuda. Karena hal tersebut, pemuda perlu mendapat perlindungan dan pengarahan. Perlindungan legalitas, telah diketahui bersama bahwa saat ini Kemenegpora telah mempunyai Undang-undang Kepemudaan. Menurut Sakhyan Asmara, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga, substansi Undang-undang Kepemudaan tidak mengatur pemuda secara fisik, melainkan mengatur tentang fungsi yang dititikberatkan

kepada

perlindungan,

pemberdayaan,

dan

pengembangan pemuda. Tujuannya ialah agar para pemuda dan organisasi/lembaga kepemudaan dapat berdaya, berkembang serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan.


65

Pemuda memegang peran penting sebagai pelaku perubahan sosial yang konstruktif. Di lain pihak perubahan sosial yang destruktif juga masuk melalui pemuda. Misalnya, idealisme positif pemuda terancam dengan pola hidup hedonisme yang menghantui kehidupan mereka. Pola hidup ini telah mengubah sebagian pemuda dari idealismenya kepada kehidupan serba instan. Penyakit pemuda yang merusak antara lain pelanggaran di dalam berlalulintas, pelaku kecelakaan lalu lintas dan pelaku yang terlibat tindak pidana. Bab ini juga menyoroti pemuda sebagai salah satu kelompok penduduk yang

mempunyai

potensi

besar

untuk

melakukan

pelanggaran

berlalulintas maupun pelaku kecelakaan lalu lintas, kenakalan remaja dan anak sebagai pelaku tindak kejahatan tindak pidana. Pembahasan di bab ini bersumber dari Laporan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Data Mabes Polri merupakan data registrasi hasil pelaporan, yaitu data tahun 2007 dan 2008. Data laporan Mabes Polri ini merupakan data yang dikumpulkan menyeluruh dari seluruh wilayah Indonesia melalui Kepolisian Daerah (Polda) beserta jajarannya dan memiliki kesinambungan series yang terjaga. Data yang disajikan berupa data antar Polda (provinsi) dan perkembangan antara Tahun 2007-2008. Data Mabes Polri merupakan data yang berasal dari laporan, pengaduan, tertangkap tangan, dan diketahui langsung oleh Polisi. Data tersebut merekam laporan tindak kriminal dengan fokus pelaku (pelanggar). Data laporan ini tidak terlepas dari permasalahan sifat data registrasi pada umumnya. Salah satu permasalahan pengumpulan data kriminal adalah adanya tindak kriminal yang tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi, atau yang disebabkan adanya variasi terhadap definisi pelanggaran kriminal yang selama ini dipahami di masyarakat umum. Karena hal tersebut, menyebabkan data kriminal hasil laporan (biasanya) lebih rendah dari kenyataan. Permasalahan dan kriminalitas pemuda dipandang perlu disajikan dalam laporan ini karena diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan untuk membuat

66


perencanaan pembangunan kepemudaan. Oleh karena itu untuk membuat perencaan yang lebih terarah dalam menyusun kebijakan ke depan dalam upaya memelihara dan meningkatkan peran serta pemuda sebagai tulang punggung negara. 8.1 Pemuda sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Tingkat gangguan kamtibnas pelaku kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) berdasarkan laporan dari Mabes Polri tahun 2008 memperlihatkan tingkat yang cukup memprihatinkan, yaitu pelaku Laka Lantas profesi mahasiswa/pelajar menduduki peringkat ke dua dengan jumlah pelaku sebesar 12.298 kejadian di bawah urutan profesi lain-lain sebesar 37.764 kejadian. Kemudian diikuti profesi pengemudi, PNS, dan TNI/Polri di peringkat ketiga, keempat dan kelima dengan jumlah pelaku masing-masing sebesar 9.076 kejadian, 4.749 kejadian dan 908 kejadian (Gambar 8.1).

Gambar 8.1. Persentase Profesi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas, Tahun 2008 1.30%

13.97% 13.00%

54.11%

17.62% TNI/Polri

PNS

Pengemudi

Mhsw/pelajar

Lain-Lain

Sumber: Polri Pelaku Laka Lantas profesi mahasiswa/pelajar tertinggi tercatat di Provinsi Jawa Timur sebesar 3.049 diikuti Provinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta masing-masing sebesar 2.648 dan 1.636 kejadian. Sementara itu, provinsi dengan pelaku Laka Lantas profesi mahasiswa


67

Tabel 8.1:

Profesi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Provinsi, Tahun 2008 PNS

Pengemudi

(1) Nanggroe Aceh D. Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep. Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua

TNIPolri (2) 17 102 12 15 47 170 69 249 3 19 13 4 31 9 7 16 70 10 19 12 14

(3) 119 105 113 679 41 37 5 86 693 1384 830 30 48 43 36 33 142 94 19 22 63 29 45 28 13

(4) 310 514 502 180 125 124 48 195 463 2466 112 1485 386 144 95 369 46 247 116 24 141 517 191 70 110 38

Mhsw/ Pelajar (5) 110 500 331 492 111 54 6 1636 360 2648 1040 3049 261 206 112 235 144 225 179 118 51 186 66 81 52 31

Total

908

4749

9076

12298

Provinsi

Lain-lain (6) 14 2113 1154 1445 1109 42 67 3736 1400 4722 684 7348 1564 1064 473 294 511 295 60 295 244 1138 366 298 209 83 30764

Sumber: Laporan Mabes Polri, 2008

68


pelajar terendah pada tahun 2008 tercatat di Provinsi Kepulauan Riau dengan 6 kejadian (Tabel 8.1). Jumlah Laka Lantas pada tahun 2008 sebesar 55.040 kejadian, mengalami kenaikan sebesar 3,18 persen dari tahun 2007 yang sebesar 53.343 kejadian. Meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2008 bila dibandingkan dengan tahun 2007 dimungkinkan disebabkan hal-hal sebagai berikut: 1. Masih

rendahnya

tingkat

kesadaran

hukum

dan

kesabaran

pemakai/pengguna jalan yang cenderung ngebut di jalan raya yang mengabaikan faktor keamanan baik kendaraan yang dikemudikan maupun

pengguna

jalan

raya

lainnya

terutama

dilakangan

mahasiswa/pelajar. 2. Kurang memadainya sarana dan prasarana serta kondisi jalan raya denga pesatnya laju pertumbuhan/populasi kendaraan bermotor setiap tahun. 3. Kurang ketatnya pengawasan/pemberian Surat Ijin Mengemudi (SIM), sehingga masyarakat (mahasiswa/pelajar) dengan mudah mendapatkan SIM. 4. Kecelakaan lalu lintas menunjukkan kondisi lalu lintas yang masih kurang tertib, sehingga dibutuhkan manajemen lalu lintas yang mampu menghadapi populasi pertambahan penduduk, kendaraan dan pemukiman serta upaya penegakan hukum di bidang lalu lintas.

8.2 Pemuda sebagai Pelanggar Lalu Lintas Tingkat gangguan kamtibnas pelanggaran lantas berdasarkan laporan dari Mabes Polri tahun 2008 juga memperlihatkan tingkat yang cukup memprihatinkan, di mana pelanggaran lantas profesi mahasiswa/pelajar menduduki peringkat ke tiga dengan jumlah pelanggar sebesar 557.507 kejadian di bawah urutan profesi Lain-lain dan pengemudi sebesar 2.260.193 dan 621.394

kejadian. Kemudian diikuti profesi PNS, dan

TNI/Polri di peringkat ke tiga, ke empat dan ke lima dengan jumlah pelanggar masing-masing sebesar 149.560 kejadian dan 7.316 kejadian.


69

(Gambar

8.2). Gam bar 8.2. Persentase Profesi Pelanggar Lalu Lintas, 2008 0.20% 4.16% 17.28%

62.86%

15.50%

TNI/Polri

PNS

Pengem udi

Mhsw /pelajar

Lain-Lain

Pelaku pelanggaran lantas profesi mahasiswa/pelajar tertinggi tercatat di Provinsi Jawa Timur sebesar 118.991 diikuti Provinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta masing-masing sebesar 116.532 dan 50.653 kejadian. Sementara

itu,

provinsi

dengan

pelanggaran

lantas

profesi

mahasiswa/pelajar terendah pada tahun 2008 tercatat di Provinsi Maluku Utara dengan 961 kejadian (Tabel 8.2). Jumlah pelanggaran lantas pada tahun 2008 sebesar 3.595.970 kejadian, mengalami penurunan sebesar 15,13 persen dari tahun 2007 yang sebesar 4.237.255 kejadian. Menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2008 bila dibandingkan dengan tahun 2007 dimungkinkan disebabkan hal-hal sebagai berikut: a. Meningkatnya kegiatan sosialisasi bidang lalu lintas dan aktifnya kegiatan penegakan hukum di lapangan. b. Meningkatnya profesionalisme dalam penegakan hukum personil Polri dalam melaksanakan tugas di lapangan/jalan raya.

70


Tabel 8.2: Profesi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Provinsi, Tahun 2008

Provinsi (1)

TNIPolri

PNS

(2)

(3)

Pengemudi

Mhsw/ Pelajar

Lain-lain

(4)

(5)

(6)

Nanggroe Aceh D. Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep. Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Di Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua

1.364 4.727 858 7.474 22 5.553 7 4.101 2.923 544 1 579 6.204 42 7.561 317 36.487 7.357 4.061 27.392 1 3.598 5.566 251 3.889 5.566 16 602 6 1.392 8.204 70 2.041 232 2.735 1.984 233 9 1.129 37 1.230 20 1.047 567 2 742

17.298 32.843 12.822 6.200 9.590 11.065 622 150.526 47.899 159.822 615 61.246 7.942 10.439 3.782 10.439 265 4.361 13.071 3.921 18.285 6.175 24.645 2.677 3.526 1.307 1.032 1.617

17.531 38.441 16.286 6.593 5.348 3.778 1.186 50.653 41.219 116.532 6.361 118.991 5.754 17.956 15.906 17.956 4.972 13.974 38.998 9.154 4.730 2.903 2.086 3.007 4.517 1.507 961 2.067

9.879 156.541 48.936 58.612 77.943 2.405 11.642 281.162 156.316 116.532 48.986 467.806 35.260 41.352 27.297 41.352 21.434 26.448 8.654 41.052 20.641 11.691 33.144 8.767 12.052 2.380 2.581 12.642

Total

7.316 149.560

621.394

557.507

2.260.193

Sumber: Laporan Mabes Polri, 2008


71

8.3 Kenakalan Remaja Polri telah mengelompokkan tujuh belas jenis gangguan Kamtibnas sebagai Peristiwa Penting Gangguan Kamtibnas (PPGK) Khusus. Ke tujuh belas jenis gangguan yang dimaksud adalah sara, pemogokan, unjuk rasa, Curanmor roda 2, Curanmor roda 4, pencurian kawat telepon, pencurian kayu, pencurian dengan senpi, pencurian dengan senjata tajam, pembajakan, kenakalan remaja, perkelahian TNI/Polri, perkara koneksitas, Laka Lantas korban mati, laka kereta api korban mati, laka laut korban mati, dan laka udara korban mati dengan jumlah kejadian yang terjadi pada tahun 2008 sebanyak 53.071 kejadian (Gambar 8.3). Tabel 8.3:

Persentase Peristiwa Penting Gangguan Kamtibmas (PPGK) Khusus, Tahun 2008 Peristiwa (1)

Curanmor Roda 2 Laka Lantas Korban Mati Unjuk Rasa Curanmor Roda 4 Pencurian Kayu Pencurian dengan Senjata Tajam Pencurian Kawat Telepon Laka Kereta Korban Mati Pencurian dengan Senpi Pembajakan Pemogokan Laka Laut Korban Mati Kenakalan Remaja Laka Udara Korban Mati Perkelahian TNI/Polri Sara Perkara Koneksitas Sumber: Laporan Mabes Polri, 2008

Persentase (2) 59.63 13.05 9.70 5.95 5.65 2.21 1.33 1.20 0.65 0.28 0.15 0.09 0.06 0.04 0.01 0.00 0.00

Kenakalan remaja tertinggi tercatat di Provinsi Jawa Barat sebesar 10 kejadian diikuti Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara masingmasing sebesar 9 dan 4 kejadian. Sementara itu, provinsi dengan

72


kenakalan remaja terendah pada tahun 2008 tercatat di Provinsi DKI Jakarta dengan 2 kejadian. Jumlah kenakalan remaja pada tahun 2008 sebesar 31 kejadian yaitu: DKI Jakarta, 2 kejadian; Jawa Barat, 10 kejadian; Jawa Tengah, 3 kejadian; Jawa Timur, 3 kejadian; Sulawesi Utara, 9 kejadian dan Sulawesi Tenggara, 4 kejadian. 8.4 Pelaku Kriminalitas Anak dan Remaja Selama tahun 2008, jumlah tindak kriminalitas yang dilaporkan sebanyak 346.921 kejadian. Dari sejumlah kasus yang dilaporkan, tercatat 197.423 jumlah

pelaku

laki-laki

maupun

perempuan.

Gambaran

pelaku

kriminalitas tahun 2008 ditandai kekhawatiran dengan meningkatnya jumlah pelaku tindak kriminalitas yang masih berusia anak-anak dan remaja. Terungkap pada tahun 2008 berdasarkan laporan Polri secara keseluruhan, jumlah anak-anak dan remaja pelaku tindak kriminalitas sebanyak 3.280 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.797 orang dan perempuan sebanyak 483 orang, meningkat sebesar 4,3 persen dibandingkan tahun 2007 yang sebesar 3.145 orang (Tabel 8.4). Tabel 8.4:

Komposisi Orang yang Terlibat Perkara Pidana, Tahun 2008 Keterangan

Jumlah

(1) (2) Jenis Kelamin 197423 - Laki-laki 192131 - Perempuan 5292 Klasifikasi Umur Dewasa 194143 - Laki-laki 189334 - Perempuan 4809 Anak 3280 - Laki-laki 2797 - Perempuan 483 Kewarganegaraan 197423 - WNI 196906 - WNA 517 Sumber: Laporan Mabes Polri, 2008


Persentase (3) 100.00 97.32 2.68 100.00 97.52 2.48 100.00 85.27 14.73 100.00 99.74 0.26

73

Meningkatnya

jumlah

tindak

kriminalitas

maupun

pelaku

tindak

kriminalitas merupakan masalah yang sangat memprihatinkan. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung pada gilirannya akan mempengaruhi laju roda pembangunan dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera. Namun demikian, hal lain yang lebih memprihatinkan adalah adanya keterlibatan anak-anak dan remaja sebagai pelaku tindak kriminalitas. Anak-anak dan remaja adalah calon pemimpin bangsa yang akan melaksanakan tugas pembangunan pada masa mendatang. Sejalan dengan perannya sebagai aset bangsa dan negara, upaya untuk mencegah keterlibatan anak-anak dan remaja dalam dunia kriminalitas merupakan langkah strategis yang perlu didukung oleh semua pihak, terutama pemerintah.

74



75

Pemuda dan Pengentasan Kemiskinan

9

Pemuda selalu memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa di setiap masa. Mereka adalah tulang punggung dari perubahan. Peran penting yang mereka jalankan juga dihadapkan kepada berbagai permasalahan. Permasalahan krusial bagi bangsa ini yang turut menimpa

pemuda

Indonesia

adalah

masalah

kemiskinan.

Ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, akan

menjadi

faktor

penghambat

terbesar

dalam

menjalankan

pembangunan di negeri ini. Dalam lingkup kemiskinan, pemuda dapat menjadi subjek maupun objek. Menjadi subjek karena dengan usia yang produktif

mereka dapat

berperan dalam penanggulangan kemiskinan. Namun, di sisi lain, mereka juga dapat menjadi objek karena mereka terkungkung dalam lembah kemiskinan. Mengingat pemuda adalah penerus generasi sebelumnya untuk masa yang akan datang, maka jika pemuda dapat terentaskan dari kemiskinan, niscaya mereka akan dapat memutuskan mata rantai lingkaran kemiskinan (cycled poverty) dari rumah tangga tersebut yang tentu saja akan menyelamatkan rumah tangga tersebut untuk masa yang akan datang. Informasi karakteristik rumah tangga miskin dapat menjadi instrumen tangguh dalam rangka mengambil kebijakan yang menitikberatkan pada kondisi hidup orang miskin pada umumnya dan pemuda khususnya. Penanggulangan kemiskian menjadi tepat sasaran (sesuai dengan kebutuhan

penduduk

miskin)

dengan

melihat

informasi

profil

kemiskinannya. Profil kemiskinan dapat mengungkap persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh penduduk miskin dan akar persoalan yang selalu

76


menjerat penduduk miskin sehingga tidak mampu terlepas dari kemiskinan dari waktu ke waktu. Apakah permasalahan lebih berakar pada

orangnya,

masalah

infrastruktur/struktural

atau

masalah

ketrampilan, dan sebagainya. Profil kemiskinan juga dapat mendukung usaha-usaha menurunkan kemiskinan agregat melalui pendekatan wilayah/geografis. Perbedaan karakteristik rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin dapat mengungkap beberapa catatan mengenai persoalan mendasar kemiskinan. 9.1 Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin Karakteristik sosial demografi rumah tangga miskin dan tidak miskin merupakan informasi dasar mengenai rumah tangga tersebut yang mencakup rata-rata jumlah anggota rumah tangga (orang yang telah tinggal di rumah tangga 6 bulan atau lebih atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan atau lebih dianggap sebagai anggota rumah tangga), persentase wanita sebagai kepala rumah tangga, rata-rata usia kepala rumah tangga, dan rata-rata lama bersekolah kepala rumah tangga. 9.1.1 Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga Jumlah anggota rumah tangga yang besar identik dengan rumah tangga miskin karena rumah

tangga miskin cenderung memiliki tingkat

kelahiran yang tinggi, yang berimplikasi kepada jumlah anggota rumah tangga yang besar. Jumlah anggota rumah tangga dapat menjadi penentu tahapan kesejahteraan keluarga, semakin besar jumlah anggota keluarga, semakin cenderung keluarga tersebut termasuk dalam golongan keluarga miskin. Jumlah anggota rumah tangga yang besar, apalagi sebagian besar diantaranya merupakan penduduk usia non produktif, akan menambah tanggungan bagi anggota rumah tangga yang produktif.


77

Kecenderungan jumlah anggota rumah tangga miskin di Indonesia lebih besar dibanding jumlah anggota rumah tangga tidak miskin. Pola serupa juga terlihat pada rumah tangga yang dikepalai oleh pemuda, baik yang tinggal di daerah perdesaan maupun perkotaan (lihat Tabel 9.1.). Tabel 9.1:

Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin menurut Daerah, 2008

Karakteristik Rumah Tangga/Daerah Miskin (1) (2) 1. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga - Perkotaan (K) 3.99 - Perdesaan (D) 3.97 - Perkotaan + Perdesaan (K+D) 3.98 2. Persentase wanita sebagai kepala rumah tangga - Perkotaan (K) 6.09 - Perdesaan (D) 6.24 - Perkotaan + Perdesaan (K+D) 6.20 3. Rata-rata usia kepala rumah tangga (tahun) - Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan + Perdesaan (K+D) 4. Rata-rata lama bersekolah kepala rumah tangga - Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan + Perdesaan (K+D) Sumber: Susenas Juli 2008

Tidak Miskin (3) 2.76 3.24 3.00 15.80 5.53 10.64

27.17 27.12 27.14

26.13 26.95 26.54

7.40 6.01 6.39

10.69 7.53 9.10

Pada Tabel 9.1. terlihat perbedaan rata-rata jumlah rumah tangga miskin dan tidak miskin yang dikepalai oleh pemuda. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga tidak miskin yang dikepalai pemuda berkisar sekitar 2 sampai 3 orang, sedangkan untuk rumah tangga miskin, rata-rata jumlah anggota rumah tangganya berkisar antara 3 sampai 4 orang. Usia pemuda yang berada pada rentang usia 16-30 tahun menyebabkan jumlah anggota rumah tangga tidak terlalu besar karena pada rentang usia tersebut merupakan usia awal membangun rumah tangga. Rumah tangga dengan kepala rumah tangga berusia 16-30 tahun dan anggota rumah tangga yang banyak cenderung akan tidak mampu

78


memenuhi kebutuhan dasarnya. Banyaknya anggota rumah tangga menyebabkan bertambahnya biaya konsumsi rumah tangga, baik konsumsi makanan maupun bukan makanan. Sementara pendapatan rumah tangga tidak bertambah. 9.1.2 Wanita/Pemudi sebagai Kepala Rumah Tangga Di usia yang masih relatif muda (16-30 tahun), wanita atau pemudi kadangkala harus menjalani peran ganda dalam kehidupannya, baik sebagai ibu rumah tangga dan ibu yang bekerja. Peran ganda ini pun sering bertambah pada kondisi tertentu yang mana mereka harus mengambil tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena sudah tidak adanya suami atau suami tidak dapat menafkahi lagi. Hubungan antara gender dan kemiskinan mungkin juga mengindikasikan strategi lain dalam penurunan kemiskinan. Dari Tabel 9.1 terlihat bahwa distribusi persentase pemudi sebagai kepala rumah tangga miskin pada tahun 2008 mencapai 6,20 persen sedangkan pada kelompok rumah tangga tidak miskin hampir mencapai dua kali lipatnya, yaitu mencapai 10,64 persen. Pola yang sama terlihat di perkotaan, persentase pemudi sebagai kepala rumah tangga di kelompok rumah tangga tidak miskin jauh lebih besar dibanding di kelompok rumah tangga miskin. Pola berbeda ditunjukkan di perdesaan, walaupun perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin yang dikepalai wanita tidak besar. Persentase rumah tangga miskin yang dikepalai oleh wanita lebih besar dibanding rumah tangga tidak miskin. Besarnya persentase rumah tangga yang dikepalai oleh pemudi masuk dalam kategori miskin di wilayah perdesaan dapat disebabkan oleh masih

sulitnya

pemudi

di

perdesaan

untuk

bekerja

dengan

upah/pendapatan yang memadai. Sulitnya mendapat pekerjaan dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan pemudi sehingga keterampilan yang dimiliki terbatas.


79

9.1.3 Rata-rata Umur Kepala Rumah Tangga Miskin Rata-rata umur kepala rumah tangga digunakan untuk melihat produktifitas kerja dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Pada Tabel 9.1. terlihat rata-rata umur kepala rumah tangga yang dikepalai oleh pemuda/pemudi pada kelompok rumah tangga miskin dan kelompok rumah tangga tidak miskin hanya berselisih satu tahun, yaitu di kelompok rumah tangga miskin berkisar sekitar 27 tahun, sedangkan di kelompok rumah tangga tidak miskin sekitar 26 tahun. Pola serupa juga terlihat di perkotaan dan perdesaan, yaitu rata-rata usia kepala rumah tangga miskin dan tidak miskin hanya berselisih satu tahun. Jika dilihat dari segi produktifitas, usia penduduk yang dikategorikan sebagai pemuda, yaitu 16-30 tahun merupakan usia produktif penduduk sehingga otomatis, rata-rata usia kepala rumah tangga yang dikepalai oleh pemuda termasuk usia produktif. Dalam usia produktif tersebut, umumnya mereka sudah masuk ke dunia kerja. Dengan pekerjaan yang dimiliki, diharapkan mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan bagi kelompok rumah tangga miskin akan membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan. 9.1.4 Rata-rata Lama Bersekolah Kepala Rumah Tangga Kemiskinan dan pendidikan memiliki hubungan yang erat karena pendidikan memainkan peranan kunci dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Penduduk yang berpendidikan lebih tinggi memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan memiliki peluang yang kebih kecil untuk menjadi miskin. Meningkatkan pendidikan jelas merupakan prioritas utama untuk memperbaiki standar hidup dan dan menurunkan kemiskinan. Seperti terlihat pada Tabel 9.1. Rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga di kelompok rumah tangga miskin lebih rendah dibanding kelompok rumah tangga tidak miskin. Perbedaan yang mencolok terlihat secara nasional, rata-rata kepala rumah tangga di kelompok rumah

80


tangga miskin hanya sekitar 6 tahun, jika disetarakan dengan jenjang pendidkan formal di Indonesia, maka 6 tahun tersebut hanya setingkat SD saja. Sedangkan, rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga pada kelompok rumah tangga tidak miskin sekitar 9 tahun, jika disetarakan setingkat SMP. Di perkotaan pun menunjukkan hal yang serupa, ratarata lama bersekolah kepala rumah tangga pada kelompok rumah tangga miskin jauh lebih rendah dibanding pada kelompok rumah tangga tidak miskin. Demikian pula di wilayah perdesaan menunjukkan pola yang sama, namun dengan tingkatan yang berbeda dengan wilayah perkotaan. 9.1.5 Distribusi Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, Head Count Index menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Dalam setiap rumah tangga, peran kepala rumah tangga cenderung diambil oleh laki-laki. Mereka berperan sebagai pelindung, pemberi nafkah, dan bertanggung jawab atas segala keputusan dalam suatu rumah tangga. Bukti empiris memperlihatkan bahwa persentase pemuda sebagai kepala rumah tangga jauh lebih besar dibandingkan dengan perempuan/pemudi. Pada kelompok rumah tangga miskin baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan tercatat di atas 93 persen rumah tangga

dikepalai

oleh

laki-laki.

Sebenarnya,

pola

yang

sama

diperlihatkan oleh kelompok rumah tangga tidak miskin, yaitu persentase laki-laki sebagai kepala rumah tangga jauh lebih besar dibanding perempuan, namun persentase lebih rendah dibanding kelompok rumah tangga miskin, kecuali di daerah perdesaan. Di samping distribusi rumah tangga miskin dan tidak miskin menurut jenis kelamin kepala rumah tangga, pada Tabel 9.2. ditunjukkan juga pada Head Count Index (persentase rumah tangga miskin dari jumlah rumah tangga menurut jenis kelamin kepala rumah tangga). Head Count Index untuk rumah tangga yang dikepalai oleh wanita tercatat sebesar 5,71 persen, artinya dari jumlah rumah tangga yang dikepalai wanita ternyata ada sekitar 5,71 persen yang dikategorikan sebagai rumah


81

tangga miskin. Sedangkan, dari jumlah rumah tangga yang dikepalai laki-laki ternyata ada sekitar 9,85 persen yang dikategorikan sebagai rumah tangga miskin. Tabel 9.2. Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, Tahun 2008 Karakteristik Rumah Tangga/Daerah

Laki-laki

Perempuan

(1)

(2)

(3)

- Perkotaan (K)

93.91

6.09

- Perdesaan (D)

93.76

6.24

- Perkotaan + Perdesaan (K+D)

93.80

6.20

- Perkotaan (K)

84.20

15.80

- Perdesaan (D)

94.47

5.53


89.36

10.64

- Perkotaan (K)

5.94

2.13

- Perdesaan (D)

13.04

14.57


9.85

5.71

1. Rumah Tangga Miskin

2. Rumah Tangga Tidak Miskin

3. Head Count Index

Sumber: Susenas Juli 2008 9.2 Distribusi Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Kelamin Pemuda dan Provinsi Sebelumnya telah dibahas distribusi rumah tangga miskin yang dikepalai oleh pemuda telah dilihat menurut tempat tinggal, yaitu perkotaan dan perdesaan. Selanjutnya adalah distribusi rumah tangga miskin yang dikepalai oleh pemuda yang penyebarannya menurut provinsi.

82


Tabel 9.3:

Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga dan Provinsi, Tahun 2008

Provinsi (1) Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep. Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia Sumber: Susenas Juli 2008

Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Miskin Laki-laki Perempuan (2) (3) 79.06 20.94 88.07 11.93 85.20 14.80 88.66 11.34 84.09 15.91 91.01 8.99 89.74 10.26 91.28 8.72 86.79 13.21 83.97 16.03 89.12 10.88 88.57 11.43 86.54 13.46 90.09 9.91 85.34 14.66 89.94 10.06 95.09 4.91 78.80 21.20 89.43 10.57 91.10 8.90 89.27 10.73 81.32 18.68 91.45 8.55 91.70 8.30 91.06 8.94 82.84 17.16 84.02 15.98 92.06 7.94 86.63 13.37 92.23 7.77 94.06 5.94 92.60 7.40 95.09 4.91 87.26 12.74


83

Pada Tabel 9.3. terlihat persentase rumah tangga miskin yang dikepalai oleh pemuda jauh lebih tinggi dibanding rumah tangga miskin yang dikepalai oleh pemudi. Seluruh provinsi juga memperlihatkan pola yang sama. Diantara ketiga puluh tiga provinsi di Indonesia, persentase rumah tangga miskin yang dikepalai oleh pemuda tertinggi adalah Provinsi Bali dan Papua yang mencapai 95,09 persen. Ini sama artinya dengan persentase rumah tangga miskin yang dikepalai oleh pemudi di kedua provinsi tersebut adalah yang terkecil. Sebaliknya, rumah tangga miskin yang dikepalai oleh pemudi paling banyak tercatat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (sebesar 21,20 persen). Ini berarti pada rentang usia 1630 tahun banyak pemudi di Nusa Tenggara Barat yang berperan sebagai kepala rumah tangga, yang mengambil alih tanggung jawab di dalam rumah tangga miskin. Selain di Nusa Tenggara Barat, jumlah rumah tangga miskin yang dikepalai oleh pemudi lebih dari 20 persen juga tercatat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mencapai 20,94 persen. 9.3 Distribusi Rumah Tangga Miskin menurut Tingkat Pendidikan Pemuda dan Provinsi Tingkat pendidikan anggota rumah tangga miskin cenderung rendah. Hal ini terkait dengan ketidakmampuan mereka dalam mengakses tempat pelayanan pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga menyebabkan rendahnya penghasilan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan anak-anaknya, untuk tingkat minimal sekalipun.

84


Tabel 9.4:

Distribusi Persentase Pemuda sebagai Kepala Rumah Tangga Miskin menurut Provinsi dan Pendidikan, Tahun 2008

Provinsi (1) Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep. Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia Sumber: Susenas Juli 2008

Tidak/ belum tamat SD

SD

SMP

SMU

PT

(2) 27.27 27.10 42.11 35.36 39.81 33.52 36.25 42.95 43.72 20.97 22.09 41.67 41.01 32.57 41.14 52.95 30.48 46.67 46.07 45.76 28.93 44.95 34.09 35.73 32.56 42.43 33.41 62.01 39.21 23.16 39.14 23.66 19.81 39.18

(3) 38.75 33.06 30.72 36.61 31.72 40.63 33.48 36.17 43.13 34.84 28.32 43.17 43.83 36.40 41.61 32.69 38.34 31.65 38.31 33.52 48.98 32.53 39.32 35.42 41.58 35.28 35.30 28.62 37.36 44.16 35.95 37.14 33.78 39.68

(4) 19.31 22.73 14.37 14.30 16.48 15.26 17.45 12.14 6.88 20.98 24.96 8.80 8.74 16.13 10.37 9.21 14.06 12.82 9.22 11.56 12.27 14.96 15.15 14.34 15.55 13.22 17.85 5.41 11.80 16.67 11.96 17.75 21.60 12.01

(5) 13.69 16.56 11.90 12.82 11.98 10.16 12.35 8.58 5.63 21.63 24.62 6.04 6.29 14.20 6.39 4.78 17.12 8.14 5.87 8.94 9.52 7.40 10.81 13.99 9.98 7.80 13.01 3.96 11.46 15.29 12.24 16.87 22.11 8.65

(6) 0.98 0.55 0.90 0.92 0.00 0.43 0.47 0.16 0.64 1.59 0.00 0.33 0.13 0.69 0.50 0.36 0.00 0.72 0.53 0.22 0.31 0.17 0.63 0.52 0.33 1.27 0.42 0.00 0.18 0.73 0.71 4.57 2.69 0.47


85

Tabel 9.4. memperlihatkan sebagian besar kepala rumah tangga miskin berpendidikan rendah, yaitu hanya tamatan SD yang mencapai 39,68 persen. Bahkan persentase kepala rumah tangga miskin yang tidak/belum tamat SD cukup besar, yaitu mencapai 39,18 persen. Selanjutnya persentase kepala rumah tangga miskin yang berpendidikan lebih tinggi semakin kecil. Persentase kepala rumah tangga miskin yang berpendidikan

SMP

hanya

mencapai

12,01

persen,

dan

yang

berpendidikan SMU lebih kecil lagi yaitu hanya 8,65 persen. Walaupun ada kepala rumah tangga miksin yang sempat mengenyam pendidikan tinggi, tapi persentase sangat kecil, yaitu hanya mencapai 0,47 persen. Persebaran

menurut

provinsi

memperlihatkan

Provinsi

Gorontalo

mencatat kepala rumah tangga miskin yang dikepalai pemuda yang tidak/belum tamat SD terbesar dibanding provinsi-provinsi lainnya, yaitu sebesar 62,01 persen, yang berpendidikan SD sebesar 28,62 persen, berpendidikan SMP sebesar 5,41 persen, dan berpendidikan SMU hanya sebesar 3,96 persen. Sebaliknya Provinsi Papua mencatat kepala rumah tangga miskin yang tidak/belum tamat SD terendah diantara ketiga puluh tiga provinsi (19,81persen). 9.4 Distribusi Rumah Tangga Miskin menurut Lapangan Pekerjaan, Status/Kedudukan Dalam Pekerjaan Utama Pemuda dan Provinsi Tabel 9.5. menyajikan sektor pekerjaan yang digeluti oleh kepala rumah tangga miskin. Sebagian besar pekerjaan yang digeluti oleh kepala rumah tangga miskin pemuda adalah pertanian, yaitu sebesar 56,54 persen. Sektor yang termasuk disini selain pertanian adalah perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Di sektor ini, mereka antara lain bekerja sebagai petani, buruh tani, nelayan, pencari kayu bakar di hutan, dan sebagainya. Umumnya, pekerjaan-pekerjaan di sektor ini memberikan upah yang rendah yang berarti tingkat kesejahteraan yang rendah. Pada umumnya, kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga miskin bekerja, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan minimal dalam

86


Tabel 9.5:

Persentase Pemuda sebagai Kepala Rumah Tangga Miskin menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan, Tahun 2008 Provinsi

Tidak Bekerja

Pertanian

Industri

Lainnya

(2) 6.55 5.50 6.03 5.10 5.40 3.72 4.70 5.77 3.95 8.29 9.05 9.60 5.32 5.17 5.91 8.17 4.94 10.96 6.17 5.64 3.35 7.07 4.41 10.31 5.22 5.92 5.23 5.41 4.23 3.05 3.64 3.07 2.30

(3) 61.53 54.66 62.81 63.12 60.80 60.60 71.64 66.52 48.89 30.83 3.25 39.45 54.93 51.83 58.42 36.04 50.19 52.17 79.65 68.86 74.57 52.81 63.74 56.21 74.95 70.26 68.77 67.99 75.42 81.18 81.21 65.60 85.28

(4) 3.14 3.85 3.81 2.64 1.62 4.40 1.96 5.80 2.86 5.71 6.33 10.22 8.78 11.50 6.53 6.76 13.39 6.32 2.13 2.64 1.96 5.00 0.98 2.28 2.22 3.42 4.18 3.74 3.28 2.19 1.05 4.03 0.84

(5) 28.78 35.98 27.35 29.14 32.18 31.27 21.70 21.91 44.30 55.17 81.38 40.73 30.97 31.50 29.15 49.03 31.48 30.56 12.06 22.86 20.12 35.12 30.86 31.20 17.61 20.40 21.82 22.86 17.07 13.58 14.10 27.30 11.58

6.35

56.54

6.51

30.61

(1) Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep. Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia Sumber : Susenas Juli 2008

Catatan: Kolom (2) tidak termasuk yang tidak bekerja dengan alasan merasa tidak mungkin mendapatkan

pekerjaan

atau

sudah

punya

pekerjaan,


tapi

belum

mulai

bekerja

87

hidupnya, yaitu makan. Tetapi, jumlah pemuda yang berperan sebagai kepala rumah tangga miskin yang tidak bekerja atau menganggur masih ada, yaitu mencapai 6,35 persen. Tidak seperti provinsi lainnya, di DKI Jakarta hanya 3,25 persen kepala rumah tangga miskin yang menggeluti sektor pertanian. Sebagian besar kepala rumah tangga miskin bekerja di sektor lainnya, seperti perdagangan, jasa, dan sebagainya. Dan yang terbanyak di Provinsi Papua. Di Provinsi Papua sekitar 85,28 persen kepala rumah tangga miskin yang dikepalai oleh pemuda bekerja di sektor pertanian. Tabel 9.6. memperlihatkan status para kepala rumah tangga miskin dalam lapangan pekerjaan utama yang digeluti. Sebagian besar bekerja dengan dibantu buruh, yaitu sebesar 33,02 persen, selanjutnya berturutturut

adalah

berusaha

sendiri

yang

mencapai

23,98

persen,

karyawan/buruh dan pekerja bebas sebesar 17,66 persen, tidak bekerja sebesar 6,35 persen, dan pekerja keluarga (pekerja tanpa bayaran) sebesar 1,33 persen. 9.5 Peran Pemuda dalam Penanggulangan Kemiskinan Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah penting yang harus ditanggulangi oleh pemerintah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Upaya memajukan kesejahteraan umum ini juga digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Sasaran pemberdayaan itu adalah terciptanya manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat secara keseluruhan.

88


Tabel 9.6:

Persentase Pemuda Sebagai Kepala Rumah Tangga Miskin menurut Status Pekerjaan dan Provinsi, Tahun 2008

Provinsi

Tidak bekerja

(1)

Berusaha Sendiri

Berusaha Karyawan/B Pekerja Dibantu uruh Bebas Buruh

Pekerja Keluarga

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Nanggroe Aceh Darussalam

6.55

35.36

29.44

19.63

8.16

(7) 0.87

Sumatera Utara

5.50

26.17

31.87

26.07

9.48

0.90

Sumatera Barat

6.03

31.72

22.75

21.07

16.24

2.19

Riau

5.10

39.88

15.54

28.31

10.15

1.02

Jambi

5.40

30.62

24.81

24.49

14.07

0.60

Sumatera Selatan

3.72

26.04

36.83

24.05

8.92

0.44

Bengkulu

4.70

24.46

49.20

11.14

9.42

1.08

Lampung

5.77

17.42

44.91

15.96

15.48

0.45

Kep. Bangka Belitung

3.95

34.13

14.69

30.16

16.74

0.33

Kep. Riau

8.29

30.90

4.74

42.20

13.87

0.00

DKI Jakarta

9.05

38.57

4.03

37.99

8.73

1.63

Jawa Barat

9.60

24.05

16.95

21.01

27.26

1.13

Jawa Tengah

5.32

19.18

35.44

16.04

23.22

0.80

DI Yogyakarta

5.17

17.35

45.58

15.91

14.58

1.40

Jawa Timur

5.91

21.32

33.38

17.14

20.71

1.54

Banten

8.17

34.87

18.65

18.31

19.37

0.63

Bali

4.94

16.66

38.30

22.09

15.81

2.20

Nusa Tenggara Barat

10.96

20.78

27.35

15.77

23.32

1.82

Nusa Tenggara Timur

6.17

19.59

67.05

4.02

1.89

1.29

Kalimantan Barat

5.64

27.89

40.54

18.61

4.72

2.59

Kalimantan Tengah

3.35

36.64

35.09

16.21

6.15

2.55

Kalimantan Selatan

7.07

32.23

30.34

15.67

13.65

1.03

Kalimantan Timur

4.41

40.71

22.46

25.90

4.60

1.93

Sulawesi Utara

10.31

36.04

10.51

24.36

17.57

1.21

Sulawesi Tengah

5.22

29.23

45.42

8.36

10.79

0.98

Sulawesi Selatan

5.92

27.14

48.05

11.98

6.12

0.79

Sulawesi Tenggara

5.23

25.71

51.79

6.88

8.91

1.48

Gorontalo

5.41

29.45

33.37

12.31

19.09

0.38

Sulawesi Barat

4.23

38.17

39.42

14.41

3.47

0.31

Maluku

3.05

44.97

41.37

6.49

1.06

3.05

Maluku Utara

3.64

38.63

41.37

7.89

5.43

3.04

Papua Barat

3.07

42.97

30.28

18.93

3.50

1.25

Papua

2.30

19.61

59.79

8.35

0.58

9.38

Indonesia

6.35

23.98

33.02

17.66

17.66

1.33

Sumber : Susenas Juli 2008 Catatan: Kolom (2) tidak termasuk yang tidak bekerja dengan alasan merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau sudah punya pekerjaan, tapi belum mulai bekerja


89

Pengentasan masalah kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, masyarakat pun diharapkan peran sertanya. Pemuda sebagai bagian dari masyarakat juga diharapkan ikut serta secara proaktif dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan semangat yang masih menggebugebu, tenaga yang masih kuat dan pemikiran yang masih segar, pemuda bisa menjadi pelopor gerakan pengentasan kemiskinan, minimal di lingkungan dia berada. Sekarang yang harus dilakukan adalah bagaimana mengelola potensi pemuda yang sedemikian besar tersebut untuk

diwujudkan

didalam

karya

nyata.

Peran

pemuda

dalam

pengenatasan kemiskinan perlu difasilitasi dengan berbagai hal terutama berupa pemberdayaan. Beberapa program penanggulangan kemiskinan baik langsung maupun tidak langsung akan bersinggungan dengan peran serta pemuda didalamnya. Seperti program-program berikut : 9.5.1 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang sekarang sedang digalakkan pemerintah adalah

Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program ini telah dimulai sejak tahun 2007. PNPM Mandiri adalah program nasional berbasis pemberdayaan masyarakat.

PNPM

Mandiri

dilaksanakan

melalui

harmonisasi,

pengembangan sistem, mekanisme, prosedur, program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pesan inti yang ingin disampaikan oleh program PNPM Mandiri ini adalah dalam mengentaskan kemiskinan semua pihak (termasuk pemuda di dalamnya) harus berperan aktif dan adanya saling mendukung didalamnya. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat

90


miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan, itulah yang membedakan antara program PNPM Mandiri ini dengan programprogram lain yang telah digalakkan pemerintah. Program PNPM mandiri terbagi atas dua kategori program, yaitu PNPM Mandiri program inti dan PNPM Mandiri program penguatan. Secara sektoral, PNPM Mandiri juga dibedakan menjadi PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Daerah Khusus.

PNPM

sendiri

sebenarnya

instrumen

pemerintah

yang

digulirkan untuk mencapai salah satu target dari MDGs (Millenium Development Goals) yaitu pengentasan kemiskinan. Dalam melaksanakan program PNPM Mandiri, semua pihak yang terlibat harus berpegang pada dua belas prinsip-prinsip dasar seperti yang tertulis dalam pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri, yaitu: (1) bertumpu pada

peningkatan

harkat

dan

martabat

manusia;

(2)

otonomi

kemandirian masyarakat; (3) desentralisasi sesuai dengan kapasitasnya; (4) berorientasi pada masyarakat miskin; (5) partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan; (6) kesetaraan dan keadilan gender; (7) demokratis dan musyarah mufakat dalam pengambilan keputusan; (8) transparansi dan akuntabel; (9) prioritas pada kebutuhan pokok; (10) kolaborasi yang sinergi antar semua pihak; (11) program yang beberlanjutan dan cara pandang ke depan; dan (12) tata kelola yang sederhana,

fleksibel,

mudah

dipahami,

serta

dapat

dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. Dengan PNPM Mandiri ini, masyarakat ke depan diharapkan memiliki cara pandang bahwa mereka harus bersikap mandiri, mereka sendirilah yang harus menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan bagi jenis-jenis kegiatan pengentasan kemiskinan yang diusulkan masyarakat secara terbuka untuk dipilih saat musyawarah.


91

9.5.2 Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) P2KP sebagai program penanggulangan kemiskinan di perkotaan lebih mengutamakan pada peningkatan pendapatan masyarakat. Masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan sebagai obyek program, tetapi ikut serta menentukan program yang paling cocok untuk mereka. Mereka memutuskan, menjalankan, dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program. Masyarakat perkotaan menjadi skala prioritas utama program ini, karena mereka tidak memiliki pilihan lain selain sandaran ekonomi keluarganya. Program P2KP merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia melalui pinjaman Loan IDA credit yang merupakan salah

satu

program

penanggulangan

kemiskinan

berbasis

pemberdayaan masyarakat di perkotaan. Intervensinya ditekankan pada penciptaan lapangan kerja, penyediaan dana pinjaman bergulir serta pengembangan prasarana dan sarana dasar lingkungan dengan penyediaan pendampingan pihak Konsultan Manajemen Wilayah dan Fasilitator Kelurahan (KMW dan Faskel). Program P2KP bukan sekedar program pemberdayaan ekonomi yang bersifat penyelamatan (rescue) berjangka pendek merupakan

atau pemulihan

seperti program

pengentasan

kemiskinan

(recovery)

yang

sejenis lainnya, tetapi lebih (poverty

alleviation)

melalui

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) secara utuh, simultan,

berkelanjutan

dan

berjangka

panjang.

Di

dalam

implementasinya, lebih mengutamakan pemberdayaan dan perkuatan kelembagaan di tingkat paling bawah (kelurahan) melalui pendekatan tribina (bina lingkungan, ekonomi dan sosial). Perwujudannya adalah pembentukan kelompok-kelompok keswadayaan masyarakat di tingkat kelurahan dan kelurahan sebagai wadah usaha bersama baik di bidang ekonomi, sosial maupun untuk kegiatan lainnya. Program P2KP sebagai stimulan guna membantu masyarakat miskin di daerah perkotaan yang tergabung di dalam organisasi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

92


dalam rangka memberdayakan kehidupan mereka baik di bidang ekonomi melalui pengembangan usaha kecil (small scale bussiness), pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan serta penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja.


93

10

Proyeksi Pemuda

Bab berikut membahas mengenai perhitungan dan hasil proyeksi pemuda pada kurun 2005 – 2015. Proyeksi pemuda dipandang perlu disajikan dalam laporan ini karena dengan pengesahan Undang-Undang Kepemudaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seseorang dikatakan pemuda jika berumur 16 hingga 30 tahun. Dengan ditetapkan UU Kepemudaan diharapkan dapat dijadikan pertimbangan untuk membuat

perencanaan

kepemudaan,

pelayanan

pembangunan kepemudaan

kepemudaan, dalam

bentuk

pelayanan koordinasi,

melakukan pendanaan kepemudaan bersama pemerintah, organisasi kepemudaan dan masyarakat. Isu sentral tentang kepemudaan tidak lepas

dari

permasalahan

pendidikan

dan

ketenagakerjaan

(pengangguran) sehingga salah satunya terkait kewajiban pemerintah di dalam mengambil kebijakan bidang kepemudaan. Oleh karena itu untuk membuat perencanaan yang lebih terarah dalam menyusun kebijakan ke depan diperlukan proyeksi. Pembahasan meliputi metode proyeksi, sumber data dasar proyeksi, asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat proyeksi, dan pembahasan hasil proyeksi. 10.1 Metode Proyeksi Penghitungan proyeksi pemuda didasarkan pada proyeksi penduduk Indonesia tahun 2005 – 2015 yang telah dilakukan oleh BPS. Proyeksi penduduk

bukan merupakan ramalan jumlah penduduk tetapi suatu

perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponenkomponen. Perubahan penduduk seperti kelahiran, kematian dan perpindahan adalah kejadian yang paling mungkin terjadi selama periode proyeksi. Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur umur penduduk di masa yang akan datang di setiap provinsi. Khusus komponen perpindahan meskipun

94


secara nasional dapat diabaikan, akan tetapi pada level provinsi mustahil untuk mengabaikannya. Kemustahilan ini didukung dengan pola persebaran

penduduk

yang

menunjukkan

adanya

peningkatan

persentase penduduk di luar Pulau Jawa. Bertambahnya komposisi persebaran penduduk di luar Pulau Jawa diyakini bukan hanya sematamata akibat dari perubahan komponen alamiah, kelahiran dan kematian. Melainkan dipengaruhi pula oleh perpindahan penduduk, terutama dengan adanya proram transmigrasi. Proyeksi penduduk Indonesia disajikan dalam kelompok umur 5 tahunan, mulai dari kelompok umur 0-4 tahun sampai kelompok umur 75+. Untuk menghitung proyeksi pemuda yaitu penduduk yang berumur 16-30 tahun, maka cukup dengan memecah kelompok umur 15-19 dan 30-34 sehingga diperoleh kelompok umur 16-30 tahun.

Pemecahan

kelompok umur dilakukan dengan formula interpolasi Korup King’s. Perhitungan dilakukan pada data setiap provinsi per jenis kelamin. Jumlah pemuda per jenis kelamin Indonesia merupakan jumlah pemuda menurut jenis kelamin seluruh provinsi. 10.2 Hasil Proyeksi Perhitungan proyeksi menghasilkan perkiraan jumlah pemuda pada tahun 2015 sekitar 62,2 juta jiwa. Ini berarti jumlah pemuda bertambah sekitar 400.000 dibandingkan jumlah pemuda pada tahun 2005 yang berjumlah sekitar 61,8 juta jiwa. Hasil proyeksi pemuda menurut jenis kelamin per propinsi dari tahun 2005 sampai 2015 disajikan pada Lampiran 14 – 16. Komposisi pemuda menurut jenis kelamin menunjukkan perbandingan yang seimbang. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya angka RJK yang mendekati 100. Pada tahun 2005 RJK pemuda sebesar 98,6, artinya setiap 100 pemuda perempuan akan diimbangi dengan 98 atau 99 pemuda laki-laki. Angka tersebut hampir tidak berubah untuk tahuntahun berikutnya (Tabel 10.2).


95

Tabel 10.1:

Perbandingan Jumlah Pemuda Tahun 2005 dan Proyeksi Pemuda Tahun 2010 dan 2015 (dalam Ribuan) Jumlah Pemuda

Jenis Kelamin

2005

2010

2015

(2)

(3)

(4)

Laki-laki

30.969,5

31.675,3

31.562,4

Perempuan

31.140,4

31.199.8

30.677,8

Total

61.836,9

62.875,1

62.240,2

Sex Ratio Sumber: BPS

98,6

101,5

102,9

(1)

Distribusi pemuda menurut provinsi sangat bervariasi. Seperti halnya persebaran penduduk, konsentrasi pemuda kebanyakan di Pulau Jawa terutama di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Data proyeksi pemuda menurut jenis kelamin per propinsi tahun 2005 – 2015 disajikan pada Lampiran 17.

96



97

DAFTAR PUSTAKA 1998,

Pokok-Pokok Pelaksanaan Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin), Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia, Jakarta.

2002,

Dasar-Dasar Analisis Kemiskinan, Badan Pusat Statistik-World Bank Institute, Jakarta.

Perolehan Medali Peserta PON 2008, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Indonesia (Kemenegpora), Jakarta. Laporan Nasional Sport Development Index Indonesia 2006, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Indonesia (Kemenegpora), Jakarta. http://teknohikmah.blogspot.com/2008/08/membedah-sistem-informasiperolehan.html [Membedah Sistem Informasi Perolehan Medali Olimpiade Beijing 2008]. http://www.bulutangkis.com/mod.php?mod=publisher&op=printarticle&art id=2986 [Sport Development Index Cara Baru Mengukur Kemajuan Olahraga].

98



99

LAMPIRAN

100


Lampiran 1:

Jumlah dan Rasio Pemuda Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2008

Provinsi

Laki-laki

(1) N Aceh Darussalam

(2)

Perempuan (3)

Jumlah

Rasio

(4)

(5)

1,265.482

101.0

636.038

629.444

Sumatera Utara

1,907.186

1,874.366

3,781.552

101.8

Sumatera Barat

657.423

655.077

1,312.500

100.4

Riau

738.689

723.975

1,462.664

102.0 101.6

Jambi

398.884

392.410

791.294

1,078.325

1,064.290

2,142.615

101.3

Bengkulu

237.218

237.176

474.394

100.0

Lampung

1,076.699

1,022.571

2,099.270

105.3

173.621

155.447

329.068

111.7

Sumatera Selatan

Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau

197.489

240.178

437.667

82.2

DKI Jakarta

1,268.003

1,437.305

2,705.308

88.2

Jawa Barat

5,493.252

5,584.167

11,077.419

98.4

Jawa Tengah

4,353.702

4,201.440

8,555.142

103.6

523.147

466.805

989.952

112.1

Jawa Timur

4,788.418

4,710.997

9,499.415

101.6

Banten

1,356.181

1,391.607

2,747.788

97.5

Bali

439.732

419.886

859.618

104.7

Nusa Tenggara Barat

590.221

639.316

1,229.537

92.3

DI Yogyakarta

Nusa Tenggara Timur

629.167

620.810

1,249.977

101.3

Kalimantan Barat

612.933

609.443

1,222.376

100.6

Kalimantan Tengah

295.468

284.519

579.987

103.8

Kalimantan Selatan

481.838

480.040

961.878

100.4

Kalimantan Timur

444.904

418.153

863.057

106.4

Sulawesi Utara

289.711

272.948

562.659

106.1

Sulawesi Tengah

346.641

338.623

685.264

102.4

Sulawesi Selatan

1,062.220

1,107.805

2,170.025

95.9

Sulawesi Tenggara

296.786

300.415

597.201

98.8

Gorontalo

131.188

127.392

258.580

103.0

Sulawesi Barat

146.192

140.997

287.189

103.7

Maluku

194.677

184.892

379.569

105.3

Maluku Utara

143.102

138.420

281.522

103.4

Papua Barat

108.065

97.575

205.640

110.8

Papua

298.631

277.219

575.850

107.7

31,395.751

31,245.708

62,641.459

100.5

Indonesia

Sumber : Proyeksi Pemuda, BPS


101

Lampiran 2:

Jumlah Pemuda dan Kepadatan Pemuda Menurut Provinsi, Tahun 2008

Provinsi (1) Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D I Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Kepadatan (jiwa/km2)

Luas (km2)

Jumlah (jiwa)

(2) 57.956,00 72.981,23 42.012,89 87.023,66 50.058,16 91.592,43 19.919,33 34.623,80 16.424,06 8.201,72

(3) 1.265.482 3.781.552 1.312.500 1.462.664 791.294 2.142.615 474.394 2.099.270 329.068 437.667

664,01

2.705.308

35.377,76 32.800,69 3.133,15 47.799,75 9.662,92 5.780,06 18.572,32 48.718,10 147.307,00 153.564,50 38.744,23 204.534,34 13.851,64 61.841,29 46.717,48 38.067,70 11.257,07 16.787,18 46.914,03 31.982,50 9.724,27 319.036,05

11.077.419 8.555.142 989.952 9.499.415 2.747.788 859.618 1.229.537 1.249.977 1.222.376 579.987 961.878 863.057 562.659 685.264 2.170.025 597.201 258.580 287.189 379.569 281.522 205.640 575.850

(4) 21,84 51,82 31,24 16,81 15,81 23,39 23,82 60,63 20,04 53,36 4.074,2 0 313,12 260,82 315,96 198,73 284,36 148,72 66,20 25,66 8,30 3,78 24,83 4,22 40,62 11,08 46,45 15,69 22,97 17,11 8,09 8,80 21,15 1,80

1.910.931,32

62.641.459

32,78

Sumber: Proyeksi Pemda dan Statistik Indonesia 2008, BPS

102



103

45,65 43,13 47,91 46,17 54,79 55,64 59,31 65,10 61,30 49,03 55,78 61,60 54,88 49,26 59,44 60,61

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Kep. Bangka Belitung

Kep. Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Banten

(2)

Sedang Menggunakan

NAD

(1)

Provinsi

15,81

15,14

13,44

16,15

17,92

17,79

19,18

14,90

15,30

21,41

16,33

20,30

20,56

19,92

17,57

17,87

(3)

Tidak Menggunakan Lagi

Perkotaan

23,57

25,42

37,30

28,97

20,48

26,43

31,79

23,81

19,60

19,28

28,03

24,91

33,27

32,17

39,30

36,48

(4)

Tidak Pernah Menggunakan

57,08

60,52

63,41

62,01

64,10

61,78

69,77

66,14

69,08

67,14

64,18

57,82

49,07

39,36

46,72

(5)

Sedang Menggunakan

22,20

15,06

9,55

15,69

20,92

18,10

11,02

14,38

14,23

11,25

15,67

16,90

19,29

15,34

18,64

(6)


Perdesaan

Partisipasi KB

20,72

24,42

27,03

22,30

14,99

20,12

19,21

19,47

16,68

21,61

20,15

25,28

31,64

45,30

34,64

(7)


(8)

59,17

60,03

54,71

58,91

62,72

55,78

55,16

66,09

65,90

66,32

63,61

61,55

52,73

48,74

41,03

46,44

18,42

15,10

11,95

15,89

19,27

17,79

18,66

12,71

14,60

16,26

12,81

16,97

18,50

19,47

16,33

18,45

(9)


22,41

24,87

33,35

25,20

18,01

26,43

26,18

21,21

19,50

17,42

23,59

21,48

28,77

31,79

42,65

35,11

(10)


Perkotaan + Perdesaan Sedang Menggunakan

Lampiran 3: Partisipasi Pemuda dalam Keluarga Berencana menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2008

104

Penyajian Data Informasi Kemenpora Tahun 2009 65,22 57,34 65,03 54,45 43,78 45,78 56,67 50,02 44,08 54,30 46,90 37,89 56,65

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

Indonesia


65,94

Kalimantan Tengah

41,90

NTT 52,78

48,47

NTB

Kalimantan Barat

59,79

(2)

Sedang Menggunakan

Bali

(1)

Provinsi

Lampiran 3 (lanjutan)

Sedang Menggunakan

16,95

18,99

20,15

15,55

17,28

16,59

17,71

19,37

14,57

20,85

13,19

16,93

16,77

14,53

19,26

17,11

24,04

13,80

(3)

26,41

43,13

32,95

30,15

38,64

33,40

25,63

34,85

41,65

24,70

21,78

25,73

18,01

19,53

27,96

40,98

27,48

26,41

(4)

58,11

23,68

24,57

46,63

34,57

46,59

63,71

47,85

46,76

61,63

74,07

62,13

66,85

70,50

64,46

37,44

45,86

66,64

(5)

16,47

8,62

11,29

14,66

7,90

14,34

15,51

19,01

15,79

15,70

13,27

16,30

18,73

12,55

13,36

14,53

26,62

14,60

(6)



Perdesaan


Partisipasi KB Perkotaan

25,41

67,70

64,14

38,70

57,52

39,07

20,78

33,14

37,45

22,66

12,66

21,57

14,42

16,95

22,17

48,03

27,52

18,76

(7)


57,46

26,34

29,47

48,81

37,07

47,50

61,86

47,41

45,81

60,35

70,10

59,25

66,24

69,01

61,66

38,16

46,84

62,70

(8)

Sedang Menggunakan

16,69

10,56

13,23

14,92

10,37

14,93

16,08

19,09

15,40

16,62

13,23

16,68

18,00

13,20

14,78

14,94

25,66

14,14

(9)


25,86

63,10

57,30

36,28

52,55

37,57

22,06

33,50

38,80

23,03

16,66

24,07

15,76

17,79

23,56

46,90

27,51

23,16

(10)


Perkotaan + Perdesaan

Lampiran 4:Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, Tahun 2008 Partisipasi sekolah Provinsi

(1) Nanggroe Aceh D. Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep. Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D,I Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Tidak/Belum Pernah Sekolah (2) 0,98 1,10 0,66 0,90 1,03 1,03 0,86 0,61 0,99 1,41 0,31 0,49 0,65 0,30 1,28 0,63 1,68 3,56 3,32 2,77 0,79 0,73 0,77 0,45 1,24 2,74 1,02 1,44 3,66 1,07 0,99 5,10 23,86

(3) 27,04 22,27 23,76 18,43 16,10 16,70 20,75 14,25 12,30 12,96 17,92 14,76 16,32 35,05 16,72 15,78 17,32 19,40 17,06 14,94 15,89 14,82 17,93 17,27 15,98 18,27 20,82 15,41 13,65 24,80 20,33 16,99 16,45

Tidak Bersekolah Lagi (4) 71,98 76,62 75,58 80,67 82,87 82,27 78,39 85,14 86,70 85,63 81,77 84,75 83,03 64,65 82,00 83,60 80,99 77,04 79,62 82,29 83,32 84,45 81,30 82,28 82,78 79,00 78,16 83,15 82,68 74,13 78,69 77,91 59,69

17,34

81,40

Masih/Sedang Sekolah

1,27



105

106


6,25 8,65 13,56 8,72 10,22 12,43 10,69 10,50 16,79 12,69 2,94 8,16 6,17 2,08 6,34 8,20

Sumut

Sumbar

Riau

Jambi

Sumsel

Bengkulu

Lampung

Kep. Babel

Kep. Riau

DKI Jakarta

Jabar

Jateng

DI Yogya

Jatim

Banten

Tidak Tamat SD (2)

NAD

(1)

Provinsi

23,38

23,18

8,91

24,38

27,43

9,59

21,42

27,84

25,24

23,69

25,72

23,44

19,58

18,49

15,83

16,92

(3)

SD

27,79

33,41

25,80

36,40

30,27

26,36

23,69

22,94

36,19

33,65

29,40

31,96

30,87

32,04

32,81

35,31

(4)

SMP

Laki-laki

35,26

32,43

52,90

28,62

29,12

49,17

39,07

28,59

25,24

27,91

28,91

29,25

35,56

31,43

38,12

36,66

(5)

SMA

5,37

4,65

10,31

4,43

5,03

11,95

3,13

3,85

2,82

4,06

3,54

5,14

5,26

4,48

4,59

4,86

(6)

PT

9,28

7,17

1,37

4,33

7,25

3,48

8,86

15,48

8,43

9,81

13,01

11,37

8,33

10,02

8,44

6,79

Tidak Tamat SD (7)

25,34

24,23

8,67

26,36

29,69

15,70

19,35

23,80

24,98

19,73

26,00

24,35

18,11

13,10

14,71

16,35

(8)

SD

30,37

32,46

28,56

34,81

30,90

25,80

20,23

23,99

34,88

30,83

27,69

28,76

29,23

29,63

33,85

34,20

(9)

SMP

Perempuan

28,16

28,94

45,62

27,97

26,34

42,23

47,81

31,56

26,42

31,95

26,71

29,35

35,66

37,93

36,08

33,53

(10)

SMA

6,85

7,21

15,78

6,52

5,82

12,78

3,75

5,16

5,29

7,68

6,58

6,17

8,68

9,32

6,92

9,12

(11)

PT

8,75

6,76

1,73

5,24

7,71

3,22

10,56

16,16

9,51

10,25

12,72

10,79

8,52

11,73

8,55

6,53

Tidak Tamat SD (12)

24,37

23,72

8,79

25,38

28,55

12,82

20,27

25,88

25,12

21,69

25,86

23,89

18,83

15,70

15,27

16,62

(13)

SD

29,10

32,92

27,15

35,60

30,58

26,06

21,77

23,45

35,56

32,23

28,55

30,36

30,04

30,79

33,33

34,74

(14)

SMP

Total

31,66

30,63

49,34

28,29

27,74

45,51

43,93

30,03

25,81

29,95

27,82

29,30

35,61

34,80

37,10

35,04

(15)

SMA

Lampiran 5: Persentase Pemuda menurut Provinsi, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Jenis Kelamin, Tahun 2008

6,12

5,96

12,98

5,48

5,42

12,39

3,47

4,48

4,01

5,89

5,05

5,66

6,99

6,99

5,75

7,07

(16)

PT


107

23,38 9,20

Papua

Indonesia

(4)

SMP

22,76 31,06

19,14 23,59

22,56 32,28

20,75 27,99

16,94 31,94

31,94

29,94

26,40

35,34

40,39

20,08

20,37

24,52 20,98 27,08 24,17

32,13

28,00

25,03

35,34

39,45

26,35

24,48

22,37

21,02

30,02

42,16

(5)

SMA

18,04 31,27

24,31 25,53

29,27 29,30

16,50 30,87

17,22 29,97

27,44 29,17

32,01 29,55

27,69 28,01

29,37 23,76

22,16 29,71

13,73 29,76

(3)

SD

Laki-laki


14,30

Pabar

23,25

Sulbar 6,84

31,71

Gorontalo

10,53

13,36

Sultra

Malut

17,83

Maluku

13,11

Sulsel

13,31

Kalsel

Sulteng

10,52

Kalteng 6,97

18,42

Kalbar

13,17

22,81

NTT

Sulut

12,88

NTB

Kaltim

5,16

Tidak Tamat SD (2)

Bali

(1)

Provinsi


5,03

3,95

4,45

5,39

3,89

5,43

2,42

5,21

4,33

3,29

4,12

6,39

3,74

3,45

3,52

3,03

5,22

9,20

(6)

PT

8,74

41,11

19,14

12,79

7,03

18,44

21,67

10,97

12,55

9,78

9,25

7,60

11,91

11,66

18,60

18,66

15,79

5,99

Tidak Tamat SD (7)

23,88

16,13

22,02

21,57

16,96

29,99

26,70

21,82

24,67

29,06

16,14

18,98

27,04

30,79

26,95

31,85

26,86

20,21

(8)

SD

30,57

18,77

28,49

28,24

29,17

23,12

23,11

30,36

26,38

28,37

29,26

29,01

29,45

29,56

27,81

23,44

29,47

28,96

(9)

SMP

Perempuan

29,75

19,78

24,78

30,17

38,35

22,52

23,45

29,62

28,51

26,00

39,09

35,96

25,55

23,01

21,87

21,45

23,19

34,65

(10)

SMA

PT

7,06

4,21

5,57

7,23

8,49

5,94

5,07

7,23

7,88

6,79

6,26

8,45

6,04

4,98

4,76

4,60

4,70

10,20

(11)

8,97

32,49

16,77

11,67

6,94

20,74

26,70

12,09

15,07

11,45

11,23

7,28

12,59

11,10

18,51

20,66

14,49

5,58

Tidak Tamat SD (12) SD

23,33

17,59

22,28

21,17

16,95

28,60

25,61

20,05

24,50

29,16

16,32

18,08

27,23

31,39

27,32

30,65

24,76

17,02

(13)

30,81

21,11

30,35

28,11

30,56

23,62

22,04

30,78

25,98

28,84

30,08

29,50

29,31

29,55

27,91

23,59

29,58

29,35

(14)

SMP

Total

30,83

24,72

25,58

32,72

39,38

21,35

21,90

30,79

28,27

25,51

37,19

37,75

25,94

23,74

22,12

21,24

26,24

38,35

(15)

SMA

PT

6,06

4,08

5,02

6,32

6,17

5,69

3,74

6,29

6,19

5,04

5,17

7,39

4,91

4,22

4,14

3,84

4,93

9,70

(16)

Lampiran 6:

Persentase Pemuda Menurut Ketidakmampuan Baca-Tulis dan Provinsi, Tahun 2008 Ketidakmampuan membaca (LATIN) dan menulis

Provinsi

Kota

Desa

Kota + Desa

(1) Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep. Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D I Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

(2) 0.15 0.13 0.14 0.10 0.18 0.10 0.13 0.00 0.14 0.14 0.01 0.17 0.25 0.00 0.24 0.10 0.58 1.79 0.54 0.74 0.16 0.15 0.42 0.21 0.08 0.89 0.31 0.52 1.45 0.12 0.03 0.15 0.46

(3) 0.94 0.75 0.56 0.68 0.45 0.72 0.82 0.31 0.98 1.63 0.34 0.52 0.22 1.86 0.53 2.50 3.55 4.27 2.41 0.52 0.45 0.50 0.31 0.92 3.77 1.34 1.77 6.94 1.01 0.99 7.98 26.71

(4) 0.70 0.44 0.40 0.38 0.36 0.48 0.57 0.22 0.59 0.73 0.01 0.23 0.38 0.06 1.01 0.25 1.33 2.77 3.35 1.93 0.39 0.32 0.45 0.26 0.71 2.71 1.05 1.37 4.98 0.72 0.65 6.01 20.01

Indonesia

0.23

1.63

0.90


108


Lampiran 7:

Angka Kesakitan Pemuda Menurut Provinsi, Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008

Provinsi (1) Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep, Bangka Belitung Kep, Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia Sumber: Susenas 2008

Kota (2) 12.84 8.27 9.32 8.70 8.05 12.82 13.05 14.07 13.00 11.38 9.93 11.10 8.55 9.31 9.49 11.37 15.42 13.54 14.90 13.07 8.32 10.70 10.10 17.48 19.56 10.09 16.88 16.03 15.08 14.13 14.62 19.38 13.33

Angka Kesakitan Desa (3) 15.95 10.61 14.67 14.11 11.60 12.87 15.85 12.95 12.77 15.29 11.78 10.31 8.25 11.66 12.12 17.55 16.49 27.14 13.27 12.08 12.06 13.22 20.40 21.42 11.40 17.84 27.12 21.92 17.61 22.20 16.61 17.22

10.60


13.31

Kota + Desa (4) 15.01 9.46 12.63 11.34 10.43 12.85 14.83 13.29 12.88 12.93 9.93 11.35 9.38 9.02 10.52 11.64 16.24 15.18 24.12 13.21 10.73 11.47 11.22 19.03 20.97 10.92 17.57 23.58 19.48 16.45 19.53 17.30 16.23 11.90

109

Lampiran 8:

Angka Kesakitan Pemuda Menurut Provinsi, Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008

Provinsi

Kota

Desa

Kota + Desa

L

P

L

P

L

P

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

N Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka-Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

11.23 8.09 9.55 8.33 8.18 13.54 11.48 14.72 14.13 11.18 10.50 10.72 7.70 9.03 8.81 11.05 16.31 14.38 14.48 13.52 7.67 12.31 9.69 18.61 20.34 9.84 15.61 15.87 12.18 12.88 13.61 21.19 13.31

14.29 8.46 9.12 9.06 7.92 12.11 14.41 13.44 11.82 11.52 9.42 11.48 9.39 9.61 10.15 11.67 14.58 12.82 15.30 12.67 8.90 9.23 10.54 16.36 18.80 10.32 17.93 16.18 17.73 15.38 15.55 17.83 13.36

14.23 10.48 14.30 14.37 11.54 11.54 15.10 11.90 12.89 15.87

17.57 10.75 15.01 13.86 11.67 14.24 16.64 14.15 12.65 14.70

11.58 9.74 8.10 10.88 12.44 16.46 17.77 25.64 11.91 11.34 12.28 12.06 20.37 21.35 11.55 17.87 27.87 22.08 17.01 20.80 15.36 17.15

11.99 10.87 8.39 12.39 11.79 18.67 15.50 28.51 14.69 12.84 11.85 14.45 20.43 21.49 11.27 17.81 26.37 21.78 18.22 23.60 17.85 17.28

13.34 9.29 12.53 11.29 10.46 12.31 13.87 12.70 13.46 13.30 10.50 11.04 8.66 8.79 9.78 11.56 16.37 16.21 22.85 12.34 10.08 12.29 10.55 19.56 21.11 10.93 17.25 24.07 18.55 15.65 18.33 16.74 16.11

16.57 9.62 12.73 11.38 10.40 13.39 15.78 13.92 12.26 12.64 9.42 11.67 10.09 9.27 11.22 11.71 16.12 14.34 25.31 14.08 11.37 10.69 11.94 18.48 20.82 10.91 17.85 23.08 20.33 17.27 20.70 17.84 16.34

Indonesia

10.34

10.84

12.81

13.80

11.53

12.25

(1)

Sumber: Susenas 2008

110



111

36,08 35,24 39,94 40,23 32,33 33,36 31,12 30,40 29,83 40,87 28,42 30,99 23,33 22,86 28,94 27,76

Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep, Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Banten

(2)

Panas

Nanggroe Aceh Darussalam

(1)

Provinsi

38,72

47,95

50,70

46,89

39,68

49,39

48,25

41,56

47,75

42,44

42,78

37,15

44,45

40,79

37,01

39,41

(3)

Batuk

41,13

48,42

58,66

50,64

44,93

48,29

45,64

43,12

48,84

43,23

46,97

38,72

43,87

44,04

37,68

38,67

(4)

Pilek

4,38

3,53

3,65

2,29

4,51

3,84

5,30

4,40

2,55

3,29

4,74

3,53

4,42

4,14

3,15

4,20

(5)

Asma

4,25

4,29

2,59

4,13

4,40

4,54

5,36

3,68

4,38

3,08

4,31

5,03

5,97

5,29

7,34

5,95

(6)

Diare

Jenis Keluhan

23,07

17,02

17,02

17,66

18,03

18,74

24,17

31,82

20,14

18,82

29,18

21,25

25,77

28,22

19,55

27,90

(7)

Sakit kepala

5,32

6,97

4,85

6,50

6,12

4,75

10,83

10,33

8,34

7,02

9,56

9,16

12,13

9,63

6,94

12,08

(8)

Sakit gigi

Lampiran 9: Persentase Pemuda yang Sakit menurut Jenis Keluhan Kesehatan dan Provinsi, Tahun 2008

38,67

28,84

24,99

33,46

36,31

31,20

25,30

33,67

34,79

35,31

30,04

31,71

24,59

26,39

30,85

29,46

(9)

Lainnya

112


Sumber: Susenas 2008

Bali NTB NTT Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

(1)

Provinsi


44,66 41,99 58,84 42,27 42,25 42,53 37,66 50,00 33,99 30,32 35,57 48,52 34,66 46,79 39,54 33,05 47,30 43,36

43,26 46,55 37,59 29,64 29,23 27,05 41,79 37,46 32,32 36,77 63,89 39,06 36,90 46,35 28,84 36,29 32,08

(3)

Batuk

46,53

(2)

Panas

45,70

44,59

36,01

31,85

44,20

39,60

39,19

39,43

36,65

36,90

50,74

44,60

44,39

42,38

40,12

57,83

48,16

48,65

(4)

Pilek

3,83

5,36

2,54

4,45

5,45

3,35

5,26

3,42

2,79

5,58

2,94

4,08

4,96

4,23

4,21

5,15

3,12

3,50

(5)

Asma

4,82

7,19

4,25

7,76

6,59

8,01

8,09

5,69

4,89

7,00

6,00

4,43

5,41

5,66

6,00

6,19

3,97

4,32

(6)

Diare

Jenis Keluhan

21,77

23,69

23,06

35,80

28,22

39,94

26,51

27,98

24,10

28,16

26,93

17,42

22,08

26,20

31,45

35,38

25,74

23,62

(7)

Sakit kepala

7,75

11,73

8,61

10,29

12,51

11,32

12,31

11,28

8,68

13,29

10,91

8,23

9,39

11,96

10,03

11,57

5,98

7,96

(8)

Sakit gigi

31,49

32,60

40,23

26,34

26,64

29,80

17,49

25,74

28,77

32,79

23,42

29,81

25,91

20,27

28,13

30,57

32,07

27,39

(9)

Lainnya

Lampiran 10:

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pemuda, Tahun 2007-2008

Provinsi (1)

Tahun 2007

2008

(2)

(3)

Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka-Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

53,08 62,30 59,46 57,32 60,78 63,66 61,63 65,00 66,26 64,50 66,32 59,44 64,82 59,29 62,40 59,67 72,58 61,46 70,17 70,23 64,88 71,37 58,62 59,44 62,63 58,16 60,05 57,91 59,44 55,67 61,56 62,88 70,93

54,44 63,85 56,84 57,22 60,70 65,31 61,60 61,62 63,19 71,73 71,71 61,22 62,63 61,42 64,36 64,05 73,86 61,31 65,73 70,22 65,85 67,64 60,32 57,81 64,07 59,09 63,33 57,46 62,92 55,92 59,21 62,64 69,88

Indonesia

62,36

63,11

Sumber: Sakernas, Agustus 2008, BPS


113

Lampiran 11:

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi, Daerah, dan Jenis Kelamin, Tahun 2008

(1) N Aceh Darussalam Sumatera Utara

L (2) 64,5 73,1

P (3) 40,1 48,7

L (4) 71,9 79,7

P (5) 38,9 53,1

Kota + Desa L P (6) (7) 69,5 39,3 76,6 51,0

Sumatera Barat

62,5

38,9

76,3

44,7

71,2

42,6

Riau

75,0

40,7

80,7

32,6

79,0

35,4

Jambi

70,5

45,3

80,6

42,7

77,7

43,5

Sumatera Selatan

75,2

46,2

84,1

51,6

81,2

49,5

Bengkulu

66,9

48,7

80,5

47,0

75,8

47,5

Lampung

72,5

44,8

83,0

41,0

80,3

41,9

Bangka-Belitung

79,4

42,9

87,8

37,2

84,2

39,5

Kepulauan Riau

85,2

69,2

80,0

31,8

84,5

61,1

DKI Jakarta Jawa Barat

81,8 77,2

62,6 48,8

79,7

38,8

81,8 78,4

62,6 44,4

Jawa Tengah

71,2

53,8

77,7

47,2

74,9

50,2

DI Yogyakarta

65,2

52,8

74,9

56,2

68,3

53,8

Jawa Timur

75,5

52,3

80,6

48,5

78,2

50,2

Banten

76,2

55,6

79,0

45,2

77,3

51,3

Bali Nusa Tenggara Barat

76,0 70,0

63,9 47,4

84,2 74,7

72,0 53,6

80,0 72,8

67,5 51,2

Nusa Tenggara Timur

51,9

42,6

83,0

58,9

76,5

55,2

Kalimantan Barat Kalimantan Tengah

73,4 72,5

48,1 42,7

86,9 86,7

61,4 52,0

82,9 82,6

57,7 48,7

Kalimantan Selatan

79,1

47,5

85,2

55,8

82,9

52,4

Kalimantan Timur

75,1

42,7

82,1

40,1

78,0

41,6

Sulawesi Utara Sulawesi Tengah

72,6 67,6

47,8 43,2

77,4 85,4

32,8 47,1

75,5 81,6

39,0 46,0

Sulawesi Selatan

68,0

43,4

81,1

43,5

75,7

43,4

Sulawesi Tenggara

61,7

40,5

82,5

52,9

77,5

49,8

Gorontalo

73,2

40,7

80,3

35,2

78,3

36,8

Sulawesi Barat

74,3

43,8

81,1

46,6

79,6

46,0

Maluku Maluku Utara

62,0 64,6

43,8 43,8

73,8 77,3

41,1 45,3

70,0 73,6

41,9 44,8

Papua Barat Papua

65,2 68,5

42,4 34,1

79,1 81,0

52,1 70,9

74,7 77,7

49,5 61,7

Indonesia 74,3 Sumber: Sakernas, Agustus 2008, BPS

51,0

80,3

46,8

77,5

48,8

Provinsi

114

Kota

Desa


Lampiran 12:

Tingkat Pengangguran Terbuka, Tahun 2007-2008

Provinsi (1) Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka-Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia Sumber: Sakernas, Agustus 2008, BPS

Tahun 2007 (2) 19,16 18,75 21,28 17,42 12,76 16,74 10,30 14,32 11,47 13,48 21,47 27,12 19,34 16,90 17,08 27,26 7,88 12,26 7,08 11,32 9,71 14,73 21,03 26,20 20,20 19,59 12,80 14,49 10,53 23,23 11,58 16,62 8,78 19,04


2008 (3) 19,35 16,98 16,92 15,93 11,11 15,45 11,32 15,11 11,25 10,59 19,32 24,36 17,49 13,86 15,56 26,28 7,18 11,67 7,56 10,98 9,17 11,82 20,67 23,99 10,20 16,42 11,39 11,97 9,15 22,23 13,19 15,09 8,43 17,36

115

Lampiran 13:

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, Daerah, dan Jenis Kelamin, Tahun 2008 Kota

Desa

Kota + Desa

Provinsi L

P

L

P

L

P

(1) Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka-Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

(2) 17,4 17,0 20,8 22,7 12,9 23,7 15,5 19,0 12,6 11,9 19,1 23,6 20,7 15,2 19,6 25,9 9,6 15,2 8,7 18,8 12,1 15,7 23,0 19,1 14,4 19,4 21,0 12,1 12,6 28,3 14,0 20,8 19,5

(3) 26,5 27,2 23,7 20,7 20,4 26,9 17,4 25,7 23,8 7,8 19,6 27,6 14,9 15,0 17,1 25,6 6,5 15,4 29,2 17,0 22,8 19,0 25,9 40,0 22,0 20,4 27,4 22,9 16,6 35,3 35,9 46,6 25,5

(4) 13,7 10,4 11,8 10,1 7,0 10,0 7,5 9,1 5,1 10,0 20,9 16,5 7,9 10,7 24,6 6,5 9,9 4,2 8,1 5,0 7,9 12,5 14,6 5,0 9,9 5,1 6,0 5,4 13,9 7,1 9,7 5,9

(5) 27,7 18,4 19,1 20,6 13,6 12,6 12,0 21,8 15,3 22,2 28,4 17,8 16,6 16,7 31,2 5,7 8,9 7,4 9,3 9,1 10,5 24,4 39,4 14,9 21,9 13,3 20,3 12,4 26,2 13,1 10,5 4,7

(6) 14,9 13,4 14,7 13,8 8,5 14,1 9,9 11,3 8,1 11,6 19,1 22,3 18,2 12,7 14,7 25,4 8,0 12,0 4,8 10,9 6,8 10,7 18,4 16,4 6,7 13,4 8,2 7,6 6,9 18,0 8,9 12,7 9,1

(7) 27,3 22,4 20,6 20,7 15,8 17,6 13,6 22,8 18,9 9,4 19,6 27,9 16,4 15,5 16,9 27,6 6,1 11,3 11,3 11,1 13,2 13,6 25,3 39,7 16,7 21,3 16,2 21,1 13,2 29,2 20,3 18,9 7,6

Indonesia

20,2

21,3

12,5

18,1

15,9

19,7

Sumber: Sakernas, Agustus 2008, BPS

116



117

1.512.308 764.476

Riau

Jambi

11.110.758 8.499.905 1.009.209 9.601.862

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur 2.659.683

2.886.178

DKI Jakarta

Banten

411.739

400.361

2.692.659

9.570.018

1.001.537

8.450.782

11.117.475

2.826.444

327.143

2.051.748

324.857

2.022.873

Lampung

470.191

2.113.524

774.840

1.498.230

Kep. Bangka Belitung Kep.Riau

467.138

Bengkulu

2.094.708

1.229.639

Sumatera Barat

Sumatera Selatan

3.649.511

3.595.525

Sumatera Utara 1.261.786

1.222.573

(3)

1.197.846

(2)

(1)

2006

NAD

2005

Provinsi

2.724.638

9.551.520

997.329

8.522.992

11.121.521

2.769.486

426.045

328.598

2.079.757

473.556

2.132.998

784.712

1.483.709

1.289.726

3.722.267

1.247.097

(4)

2007

2.747.788

9.499.415

989.952

8.555.142

11.077.419

2.705.308

437.667

329.068

2.099.270

474.394

2.142.615

791.294

1.462.664

1.312.500

3.781.552

1.265.482

(5)

2008

2.769.430

9.447.401

981.429

8.581.339

11.032.871

2.647.355

451.977

329.332

2.117.640

474.351

2.150.340

797.041

1.439.031

1.333.932

3.834.624

1.285.041

(6)

2009

2.789.391

9.395.160

971.845

8.595.961

10.987.807

2.593.379

465.391

328.972

2.132.876

475.121

2.153.995

803.236

1.420.555

1.352.229

3.879.182

1.300.312

(7)

2010

2.476.043

496.081

325.437

2.148.528

479.855

2.165.332

814.590

1.440.918

1.383.023

3.951.842

1.327.207

(9)

2012

2.824.855

9.284.441

947.581

8.539.120

2.861.737

9.163.008

923.451

8.474.163

11.012.003 11.021.134

2.537.405

479.282

327.865

2.141.489

477.830

2.160.958

809.566

1.431.857

1.368.843

3.915.745

1.314.363

(8)

2011

2.886.569

9.012.207

897.735

8.378.454

10.994.759

2.412.884

510.812

323.025

2.145.482

480.313

2.163.396

817.618

1.445.192

1.391.647

3.970.892

1.337.070

(10)

2013

Lampiran 14: Proyeksi Pemuda Berumur 16-30 Tahun menurut Provinsi, Tahun 2005-2015 (dalam ribuan)

2.911.419

8.863.815

873.734

8.276.801

10.972.829

2.361.982

526.538

319.784

2.142.339

480.477

2.158.164

819.102

1.452.944

1.399.285

3.986.801

1.343.165

(11)

2014

2.935.435

8.721.880

853.846

8.161.787

10.952.565

2.327.902

543.537

315.780

2.137.742

479.460

2.149.813

820.994

1.465.885

1.404.297

3.996.420

1.346.400

(12)

2015

118


1.174.419 1.186.607

1.135.892 1.165.658 583.108

NTT

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

659.066 2.100.653 561.825 252.946 275.320 347.865 258.867 191.922 539.409

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

Sumber: BPS

61.836.936

563.726

Sulawesi Utara

INDONESIA

845.506

834.139

Kalimantan Timur

62.082.102

552.668

196.475

267.173

359.176

279.530

254.372

573.900

2.120.120

668.606

563.916

945.401

933.840

Kalimantan Selatan

583.745

1.184.934

1.159.739

NTB

885.354

(3)

895.635

(2)

(1)

2006

Bali

2005

Provinsi


62.486.430

565.437

201.133

274.679

370.202

283.853

257.246

586.681

2.149.744

678.645

564.054

855.127

955.096

582.934

1.206.847

1.215.519

1.208.789

874.493

(4)

2007

62.641.459

575.850

205.640

281.522

379.569

287.189

258.580

597.201

2.170.025

685.264

562.659

863.057

961.878

579.987

1.222.376

1.249.977

1.229.537

859.618

(5)

2008

62.770.372

581.109

208.419

286.331

388.719

290.489

259.979

605.086

2.190.760

691.758

561.375

869.163

970.088

578.013

1.237.262

1.283.108

1.249.813

845.766

(6)

2009

62.875.146

597.727

213.338

293.065

397.040

292.968

263.815

613.706

2.208.375

697.120

560.582

876.195

976.903

574.411

1.250.228

1.313.210

1.266.258

834.793

(7)

2010

62.926.160

603.515

215.165

297.645

401.684

294.556

266.359

624.757

2.219.146

705.780

561.304

889.093

980.407

578.505

1.260.713

1.339.742

1.279.922

834.664

(8)

2011

62.916.506

608.751

218.112

301.778

406.737

296.698

267.913

636.036

2.229.169

712.488

561.220

900.384

982.241

581.395

1.270.116

1.365.847

1.292.566

832.706

(9)

2012

62.693.006

612.630

219.017

305.924

408.789

297.638

270.514

644.472

2.231.046

717.526

557.606

908.077

980.663

581.875

1.274.673

1.385.260

1.300.331

828.910

(10)

2013

62.471.141

615.693

220.906

308.514

412.739

296.918

271.918

652.779

2.232.102

722.192

555.353

916.027

978.328

582.626

1.278.414

1.404.157

1.306.369

826.927

(11)

2014

62.240.202

618.516

221.507

310.179

414.413

296.801

272.081

660.543

2.230.406

725.672

554.849

926.621

975.978

583.352

1.281.698

1.418.415

1.310.234

825.194

(12)

2015


119

758.020 381.759

Riau

Jambi

1.362.011 5.486.074 4.266.708 531.717 4.790.925

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta


189.749

185.667

Banten

173.504

171.324

1.320.275

4.779.024

528.243

4.250.461

5.497.471

1.332.834

1.047.744

233.914

1.030.619

232.687

1.058.443

388.547

752.627

625.374

1.826.615

608.084

(3)

2006

Lampung Kep. Bangka Belitung Kep. Riau

Bengkulu

1.046.414

595.604

Sumatera Barat

Sumatera Selatan

1.782.994

593.251

(2)

(1)

Sumatera Utara

NAD

2005

Provinsi

1.339.021

4.799.491

527.611

4.316.529

5.509.998

1.304.371

195.383

172.907

1.065.550

237.554

1.071.005

394.686

747.291

643.595

1.870.451

624.225

(4)

2007

1.356.181

4.788.418

523.147

4.353.702

5.493.252

1.268.003

197.489

173.621

1.076.699

237.218

1.078.325

398.884

738.689

657.423

1.907.186

636.038

(5)

2008

1.371.779

4.776.649

518.976

4.386.626

5.477.960

1.236.543

202.051

173.838

1.089.533

237.374

1.084.269

403.997

729.450

670.128

1.938.177

647.413

(6)

2009

1.385.550

4.767.472

512.385

4.416.076

5.462.604

1.207.517

205.124

174.703

1.097.758

238.281

1.089.005

408.269

722.353

682.428

1.966.838

656.409

(7)

2010

1.404.854

4.721.321

499.509

4.398.006

5.484.866

1.185.162

210.559

173.939

1.102.199

239.481

1.097.215

413.659

730.774

694.051

1.989.539

665.765

(8)

2011

1.425.879

4.669.148

486.467

4.374.767

5.494.322

1.158.063

218.657

172.697

1.105.374

240.553

1.100.587

416.430

736.443

702.537

2.012.838

674.184

(9)

2012

1.439.163

4.598.799

472.143

4.333.672

5.484.606

1.128.525

223.799

170.967

1.102.813

241.648

1.101.122

419.008

738.799

709.944

2.023.675

680.071

(10)

2013

Lampiran 15: Proyeksi Pemuda Laki-Laki Berumur 16-30 Tahun menurut Provinsi, Tahun 2005-2015 (dalam Ribuan)

1.450.458

4.529.224

459.164

4.288.767

5.476.481

1.103.885

228.478

170.728

1.099.608

241.584

1.100.702

421.195

744.801

714.094

2.034.902

683.566

(11)

2014

1.464.556

4.462.633

447.798

4.236.987

5.472.456

1.086.848

233.524

169.409

1.097.867

240.039

1.098.764

421.980

752.562

718.331

2.041.873

686.917

(12)

2015

120

Penyajian Data Informasi Kemenpora Tahun 2009 134.735 101.140

275.112 126.597 139.619 177.883 130.481 99.024 276.094

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

Sumber: BPS

30.696.488

184.292

1.007.902

Sulawesi Selatan

INDONESIA

142.183

332.264

Sulawesi Tengah

30.910.128

284.533

127.670

282.590

1.027.407

337.048

288.441

289.297

Sulawesi Utara

471.046

297.181

433.616

297.030

Kalimantan Tengah

593.860

427.998

582.494

Kalimantan Barat

583.167

556.452

462.572

562.166

NTT

Kalimantan Timur

539.743

NTB

451.858

(3)

2006

Kalimantan Selatan

456.078

(2)

(1)

Bali

2005

Provinsi


31.241.053

291.847

104.647

140.561

189.900

144.349

130.836

288.803

1.046.409

343.289

289.844

439.002

477.039

297.628

605.581

609.841

574.436

447.373

(4)

2007

31.395.751

298.631

108.065

143.102

194.677

146.192

131.188

296.786

1.062.220

346.641

289.711

444.904

481.838

295.468

612.933

629.167

590.221

439.732

(5)

2008

31.542.790

303.890

109.554

145.387

199.221

149.240

132.809

299.363

1.076.384

350.661

289.378

447.819

488.429

294.765

622.063

648.804

606.225

434.035

(6)

2009

31.675.314

310.847

112.988

148.977

203.155

150.200

136.125

305.051

1.088.884

353.299

288.348

453.432

495.139

292.781

628.879

667.098

618.308

429.031

(7)

2010

31.770.627

313.961

114.941

152.180

205.282

151.373

137.465

310.764

1.096.989

358.710

289.227

460.752

497.315

295.690

634.763

682.964

627.826

429.526

(8)

2011

31.816.940

317.097

116.853

153.879

208.119

154.096

138.682

316.857

1.105.043

361.420

289.286

467.467

498.979

296.930

640.069

697.566

637.126

428.525

(9)

2012

31.733.791

318.704

117.063

156.958

208.240

153.692

141.031

321.234

1.108.215

364.320

287.560

469.855

499.649

295.585

642.876

708.949

643.847

427.259

(10)

2013

31.651.764

320.596

119.100

158.236

210.917

154.098

141.747

326.089

1.110.800

366.287

285.214

475.316

498.621

297.238

644.748

720.580

649.407

425.133

(11)

2014

31.562.385

321.297

119.074

158.740

211.481

153.419

142.561

330.493

1.110.843

367.627

284.221

482.455

497.391

296.236

646.971

727.977

654.059

424.996

(12)

2015


121

1.822.896

1.812.531 634.035 754.288 382.717

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Jambi

5.624.684 4.233.197 477.492 4.810.937

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta


1.524.167

DKI Jakarta

Banten

221.990

214.694

1.372.384

4.790.994

473.294

4.200.321

5.620.004

1.493.610

153.639

153.533

1.004.004

992.254

Lampung

Kep. Bangka Belitung Kep.Riau

236.277

234.451

Bengkulu

1.055.081

1.048.294

Sumatera Selatan

386.293

745.603

636.412

614.489

(3)

2006

604.595

(2)

(1)

NAD

2005

Provinsi

1.385.617

4.752.029

469.718

4.206.463

5.611.523

1.465.115

230.662

155.691

1.014.207

236.002

1.061.993

390.026

736.418

646.131

1.851.816

622.872

(4)

2007

1.391.607

4.710.997

466.805

4.201.440

5.584.167

1.437.305

240.178

155.447

1.022.571

237.176

1.064.290

392.410

723.975

655.077

1.874.366

629.444

(5)

2008

1.397.651

4.670.752

462.453

4.194.713

5.554.911

1.410.812

249.926

155.494

1.028.107

236.977

1.066.071

393.044

709.581

663.804

1.896.447

637.628

(6)

2009

1.403.841

4.627.688

459.460

4.179.885

5.525.203

1.385.862

260.267

154.269

1.035.118

236.840

1.064.990

394.967

698.202

669.801

1.912.344

643.903

(7)

2010

1.420.001

4.563.120

448.072

4.141.114

5.527.137

1.352.243

268.723

153.926

1.039.290

238.349

1.063.743

395.907

701.083

674.792

1.926.206

648.598

(8)

2011

1.435.858

4.493.860

436.984

4.099.396

5.526.812

1.317.980

277.424

152.740

1.043.154

239.302

1.064.745

398.160

704.475

680.486

1.939.004

653.023

(9)

2012

1.447.406

4.413.408

425.592

4.044.782

5.510.153

1.284.359

287.013

152.058

1.042.669

238.665

1.062.274

398.610

706.393

681.703

1.947.217

656.999

(10)

2013

Lampiran 16: Proyeksi Pemuda Perempuan Berumur 16-30 Tahun menurut Provinsi, Tahun 2005-2015 (dalam ribuan)

1.460.961

4.334.591

414.570

3.988.034

5.496.348

1.258.097

298.060

149.056

1.042.731

238.893

1.057.462

397.907

708.143

685.191

1.951.899

659.599

(11)

2014

1.470.879

4.259.247

406.048

3.924.800

5.480.109

1.241.054

310.013

146.371

1.039.875

239.421

1.051.049

399.014

713.323

685.966

1.954.547

659.483

(12)

2015

122


591.252 592.747

573.726 583.164 286.078

NTT

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

326.802 1.092.751 286.713 126.349 135.701 169.982 128.386 92.898 263.315

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

Sumber: BPS

31.140.448

274.429

Sulawesi Utara

INDONESIA

411.890

406.141

Kalimantan Timur

31.171.974

268.135

95.335

132.438

174.884

137.347

126.702

291.310

1.092.713

331.558

275.475

474.355

471.268

Kalimantan Selatan

286.564

628.482

619.996

NTB

433.496

(3)

439.557

(2)

(1)

2006

Bali

2005

Provinsi


31.245.377

273.590

96.486

134.118

180.302

139.504

126.410

297.878

1.103.335

335.356

274.210

416.125

478.057

285.306

601.266

605.678

634.353

427.120

(4)

2007

31.245.708

277.219

97.575

138.420

184.892

140.997

127.392

300.415

1.107.805

338.623

272.948

418.153

480.040

284.519

609.443

620.810

639.316

419.886

(5)

2008

31.227.582

277.219

98.865

140.944

189.498

141.249

127.170

305.723

1.114.376

341.097

271.997

421.344

481.659

283.248

615.199

634.304

643.588

411.731

(6)

2009

31.199.832

286.880

100.350

144.088

193.885

142.768

127.690

308.655

1.119.491

343.821

272.234

422.763

481.764

281.630

621.349

646.112

647.950

405.762

(7)

2010

31.155.533

289.554

100.224

145.465

196.402

143.183

128.894

313.993

1.122.157

347.070

272.077

428.341

483.092

282.815

625.950

656.778

652.096

405.138

(8)

2011

31.099.566

291.654

101.259

147.899

198.618

142.602

129.231

319.179

1.124.126

351.068

271.934

432.917

483.262

284.465

630.047

668.281

655.440

404.181

(9)

2012

30.959.215

293.926

101.954

148.966

200.549

143.946

129.483

323.238

1.122.831

353.206

270.046

438.222

481.014

286.290

631.797

676.311

656.484

401.651

(10)

2013

30.819.377

295.097

101.806

150.278

201.822

142.820

130.171

326.690

1.121.302

355.905

270.139

440.711

479.707

285.388

633.666

683.577

656.962

401.794

(11)

2014

30.677.817

297.219

102.433

151.439

202.932

143.382

129.520

330.050

1.119.563

358.045

270.628

444.166

478.587

287.116

634.727

690.438

656.175

400.198

(12)

2015


123

104,4 112,9 85,5

93,9 100,5 99,7 99,8 99,2 103,9 111,6 86,5 89,4 97,5 100,8 111,4 99,6 95,4

Sumatera Barat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung Kep. Bangka Belitung Kep.Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Banten 96,2

99,8

111,6

101,2

97,8

89,2

99,0

100,3

100,6

100,9

98,3

100,2

98,4

Sumatera Utara

99,0

(3)

98,1

(2)

(1)

2006

NAD

2005

Provinsi

96,6

101,0

112,3

102,6

98,2

89,0

84,7

111,1

105,1

100,7

100,8

101,2

101,5

99,6

101,0

100,2

(4)

2007

97,5

101,6

112,1

103,6

98,4

88,2

82,2

111,7

105,3

100,0

101,3

101,6

102,0

100,4

101,8

101,0

(5)

2008

98,1

102,3

112,2

104,6

98,6

87,6

80,8

111,8

106,0

100,2

101,7

102,8

102,8

101,0

102,2

101,5

(6)

2009

98,7

103,0

111,5

105,7

98,9

87,1

78,8

113,2

106,1

100,6

102,3

103,4

103,5

101,9

102,8

101,9

(7)

2010

98,9

103,5

111,5

106,2

99,2

87,6

78,4

113,0

106,1

100,5

103,1

104,5

104,2

102,9

103,3

102,6

(8)

2011

99,3

103,9

111,3

106,7

99,4

87,9

78,8

113,1

106,0

100,5

103,4

104,6

104,5

103,2

103,8

103,2

(9)

2012

99,4

104,2

110,9

107,1

99,5

87,9

78,0

112,4

105,8

101,2

103,7

105,1

104,6

104,1

103,9

103,5

(10)

2013

Lampiran 17: Rasio Jenis Kelamin Pemuda Berumur 16-30 Tahun menurut Provinsi, Tahun 2005-2015 (dalam ribuan)

99,3

104,5

110,8

107,5

99,6

87,7

76,7

114,5

105,5

101,1

104,1

105,9

105,2

104,2

104,3

103,6

(11)

2014

99,6

104,8

110,3

108,0

99,9

87,6

75,3

115,7

105,6

100,3

104,5

105,8

105,5

104,7

104,5

104,2

(12)

2015

124

Penyajian Data Informasi Kemenpora Tahun 2009 101,7 92,2 96,0 100,2 102,9 104,6 101,6 106,6 104,9 98,6

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

Indonesia

Sumber: BPS

105,4

Sulawesi Utara

103,8

Kalimantan Tengah 98,2

99,9

Kalimantan Barat

105,4

98,0

NTT

Kalimantan Timur

87,1

NTB

Kalimantan Selatan

103,8

(2)

(1)

Bali

2005

Provinsi


99,2

106,1

106,1

101,7

105,4

103,5

100,8

97,0

94,0

101,7

104,7

105,3

99,3

103,7

100,2

98,6

88,5

104,2

(3)

2006

100,0

106,7

108,5

104,8

105,3

103,5

103,5

97,0

94,8

102,4

105,7

105,5

99,8

104,3

100,7

100,7

90,6

104,7

(4)

2007

100,5

107,7

110,8

103,4

105,3

103,7

103,0

98,8

95,9

102,4

106,1

106,4

100,4

103,8

100,6

101,3

92,3

104,7

(5)

2008

101,0

109,6

110,8

103,2

105,1

105,7

104,4

97,9

96,6

102,8

106,4

106,3

101,4

104,1

101,1

102,3

94,2

105,4

(6)

2009

101,5

108,4

112,6

103,4

104,8

105,2

106,6

98,8

97,3

102,8

105,9

107,3

102,8

104,0

101,2

103,2

95,4

105,7

(7)

2010

102,0

108,4

114,7

104,6

104,5

105,7

106,6

99,0

97,8

103,4

106,3

107,6

102,9

104,6

101,4

104,0

96,3

106,0

(8)

2011

102,3

108,7

115,4

104,0

104,8

108,1

107,3

99,3

98,3

102,9

106,4

108,0

103,3

104,4

101,6

104,4

97,2

106,0

(9)

2012

102,5

108,4

114,8

105,4

103,8

106,8

108,9

99,4

98,7

103,1

106,5

107,2

103,9

103,2

101,8

104,8

98,1

106,4

(10)

2013

102,7

108,6

117,0

105,3

104,5

107,9

108,9

99,8

99,1

102,9

105,6

107,9

103,9

104,2

101,7

105,4

98,9

105,8

(11)

2014

102,9

108,1

116,2

104,8

104,2

107,0

110,1

100,1

99,2

102,7

105,0

108,6

103,9

103,2

101,9

105,4

99,7

106,2

(12)

2015

Lampiran 18: Jumlah Pelatih PPLP Menurut Cabang Olahraga per Provinsi Tahun 2008

No

Provinsi

L

P

Pencak Silat L P

Anggar

Atletik

Dayung

Karate

Panahan

L

P

L

P

L

P

L

P

1

NAD

2

0

1

0

1

0

2

0

1

0

1

0

2

Sumut

0

0

0

0

9

1

4

0

0

0

2

0

3

Sumbar

0

0

3

0

2

1

0

0

0

0

0

0

4

Riau

0

0

2

0

3

0

3

0

0

0

2

0

5

Jambi

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

2

0

6

Sumsel

2

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

7

Bengkulu

0

0

2

0

2

0

0

0

2

0

0

0

8

Lampung

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

3

0

9

B. Bel

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

10

Kep. Riau

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

DKI

0

0

1

1

2

1

1

1

0

0

2

0

12

Jabar

0

0

1

1

4

0

2

1

2

0

2

0

13

Jateng

0

0

3

0

5

0

0

0

0

0

2

0

14

DIY

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

15

Jatim

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

16

Banten

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

17

Bali

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

18

NTB

0

0

0

0

24

1

0

0

0

0

0

0

19

NTT

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

20

Kalbar

1

1

0

0

3

0

0

0

2

0

3

0

21

Kalteng

0

0

0

0

2

0

3

1

0

0

2

0

22

Kalsel

0

0

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

23

Kaltim

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

2

0

24

Sulut

2

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

25

Sulteng

0

0

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

26

Sulsel

0

0

3

1

6

0

5

1

0

0

2

1

27

Sultra

0

0

2

1

1

1

5

0

0

0

0

0

28

Gorontalo

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

29

Sulbar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Maluku

0

0

0

0

2

1

2

1

0

0

0

0

31

Malut

0

0

3

0

4

0

0

0

0

0

0

0

32

Papua B

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

33

Papua

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

Indonesia

7

1

40

5

97

9

30

6

9

1

27

1


125

Lampiran 18. (lanjutan) No

Provinsi

Sepakbola L

P

Sepak Takraw L P

Gulat

Renang

Senam

L

L

L

P

P

P

Angkat Berat L P

1

NAD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Sumut

5

0

2

0

3

0

2

0

0

0

0

0

3

Sumbar

2

0

2

0

2

0

0

0

2

1

0

0

4

Riau

0

0

3

0

2

0

3

0

2

1

2

0

5

Jambi

0

0

0

0

0

0

1

1

2

0

0

0

6

Sumsel

0

0

0

0

0

0

2

0

1

1

0

0

7

Bengkulu

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

8

Lampung

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

9

B. Bel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Kep. Riau

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

DKI

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

12

Jabar

4

0

0

0

3

0

4

0

0

0

0

0

13

Jateng

0

0

2

0

0

0

0

0

2

2

0

0

14

DIY

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Jatim

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Banten

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

17

Bali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

NTB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

NTT

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Kalbar

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Kalteng

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Kalsel

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

23

Kaltim

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

24

Sulut

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

25

Sulteng

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Sulsel

5

0

5

0

2

0

0

0

0

0

0

0

27

Sultra

0

0

2

0

0

0

0

0

4

1

0

0

28

Gorontalo

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Sulbar

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Maluku

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Malut

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Papua B

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

33

Papua

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Indonesia 17 Sumber: Kemenpora

0

30

1

27

0

13

1

13

6

2

0

126



Provinsi

Agkat Besi L P

Tenis

Tinju

L

P

L

P

L

P

L

P

Tenis Meja L P

Golf

Taekwondo

1

NAD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Sumut

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

3

Sumbar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Riau

3

0

2

0

2

0

2

0

2

0

0

0

5

Jambi

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Sumsel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Bengkulu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Lampung

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

B. Bel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Kep. Riau

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

DKI

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

12

Jabar

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

13

Jateng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

14

DIY

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

15

Jatim

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Banten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Bali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

NTB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

NTT

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

20

Kalbar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Kalteng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Kalsel

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

23

Kaltim

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Sulut

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

25

Sulteng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Sulsel

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

27

Sultra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Gorontalo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Sulbar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Maluku

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

31

Malut

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

32

Papua B

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

33

Papua

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Indonesia Sumber: Kemenpora

5

1

4

0

15

0

2

0

7

0

5

0


127


Provinsi

Loncat Indah L P

L

P

Bola Voli L P

Bulutangkis

Balap Sepeda L P

Judo

Basket

L

P

L

P

1

NAD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Sumut

0

0

2

0

5

0

0

0

0

0

4

1

3

Sumbar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Riau

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Jambi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Sumsel

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Bengkulu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Lampung

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

B. Bel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Kep. Riau

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

DKI

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

12

Jabar

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

13

Jateng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

DIY

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

15

Jatim

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

16

Banten

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

17

Bali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

NTB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

NTT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Kalbar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Kalteng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Kalsel

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Kaltim

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Sulut

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Sulteng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Sulsel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Sultra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Gorontalo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Sulbar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Maluku

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Malut

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Papua B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Papua

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0


0

2

0

14

0

3

0

2

0

5

1

128


Lmpiran 19:

No

Jumlah Atlet PPLP Menurut Cabang Olahraga Per Provinsi Tahun 2008

Provinsi

L

P

Pencak Silat L P

Anggar

Atletik

Dayung

Karate

Panahan

L

P

L

P

L

P

L

P

1

NAD

20

8

5

5

10

6

10

1

6

4

2

1

2

Sumut

0

0

8

7

15

19

0

0

0

0

8

4

3

Sumbar

0

0

25

16

25

18

0

0

0

0

0

0

4

Riau

0

0

8

5

9

6

12

8

0

0

6

4

5

Jambi

0

0

0

0

5

6

6

5

3

1

0

0

6

Sumsel

2

3

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

7

Bengkulu

0

0

3

1

1

0

0

0

0

0

0

0

8

Lampung

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

9

B. Bel

0

0

4

2

6

7

0

0

0

0

0

0

10

Kep. Riau

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

DKI

0

0

2

4

8

6

9

5

0

0

4

6

12

Jabar

0

0

9

7

10

11

2

7

4

9

5

4

13

Jateng

0

0

6

5

9

11

0

0

0

0

10

8

14

DIY

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

4

4

15

Jatim

0

0

0

0

12

10

0

0

0

0

0

0

16

Banten

0

0

9

1

5

5

7

2

4

3

0

0

17

Bali

0

0

4

6

1

7

0

0

0

0

0

0

18

NTB

0

0

18

15

25

15

0

0

0

0

0

0

19

NTT

0

0

5

0

0

2

0

0

0

0

0

0

20

Kalbar

2

1

0

0

6

4

0

0

2

2

2

2

21

Kalteng

0

0

0

0

5

0

11

7

0

0

3

5

22

Kalsel

0

0

3

2

1

4

0

0

0

0

0

0

23

Kaltim

0

0

9

0

8

2

0

0

0

0

0

3

24

Sulut

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Sulteng

0

0

4

2

0

0

9

5

0

0

0

0

26

Sulsel

0

0

21

21

24

12

25

11

0

0

0

0

27

Sultra

0

0

9

9

5

3

15

7

0

0

0

0

28

Gorontalo

0

0

6

4

4

2

0

0

0

0

0

0

29

Sulbar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Maluku

0

0

0

0

3

2

1

1

0

0

0

0

31

Malut

0

0

2

4

5

2

0

0

0

0

0

0

32

Papua B

0

0

1

1

2

2

0

0

0

0

0

0

33

Papua

0

0

3

1

5

1

0

1

0

0

0

0

Indonesia

24

12

166

120

213

166

107

60

21

21

44

41


129


Provinsi

L

P

Sepak Takraw L P

Sepakbola

Renang

Senam

L

P

L

P

L

P

Angkat Berat L P

0

0

0

0

0

0

0

1

NAD

0

0

0

2

Sumut

38

0

14

1

16

0

2

3

2

2

0

0

3

Sumbar

66

0

28

14

16

0

0

0

9

7

0

0

4

Riau

0

0

13

5

10

0

6

4

5

5

8

4

5

Jambi

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

6

Sumsel

0

0

0

0

0

0

4

1

0

0

0

0

7

Bengkulu

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

8

Lampung

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

B. Bel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Kep. Riau

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

DKI

0

0

0

7

10

0

0

0

0

0

0

0

12

Jabar

17

0

0

0

9

0

7

0

4

9

0

0

13

Jateng

22

0

12

0

10

0

0

0

0

0

0

0

14

DIY

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Jatim

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Banten

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

17

Bali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

NTB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

NTT

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Kalbar

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Kalteng

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Kalsel

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

23

Kaltim

0

0

0

0

4

3

0

0

0

0

0

0

24

Sulut

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Sulteng

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Sulsel

6

0

13

3

8

0

0

0

0

0

0

0

27

Sultra

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Gorontalo

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Sulbar

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Maluku

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Malut

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Papua B

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

33

Papua

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

40

125

10

19

8

20

23

8

4


130

0

Gulat

0



Provinsi

Agkat Besi L P

Tenis

Tinju

L

P

L

P

L

P

L

P

Tenis Meja L P

Golf

Taekwondo

1

NAD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Sumut

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Sumbar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Riau

10

7

5

3

10

2

6

2

6

0

0

0

5

Jambi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

4

6

Sumsel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Bengkulu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Lampung

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

B. Bel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Kep. Riau

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

DKI

3

7

0

0

0

0

0

0

0

0

3

7

12

Jabar

0

0

0

0

0

0

0

0

4

6

0

0

13

Jateng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

4

14

DIY

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

15

Jatim

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Banten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Bali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

NTB

0

0

9

6

0

0

0

0

0

0

0

0

19

NTT

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

20

Kalbar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Kalteng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Kalsel

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

23

Kaltim

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Sulut

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Sulteng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Sulsel

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

27

Sultra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Gorontalo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Sulbar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Maluku

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

31

Malut

0

0

0

0

4

0

0

0

3

0

0

0

32

Papua B

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

33

Papua

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


13

14

14

9

44

4

6

2

17

6

14

15


131


Provinsi

Loncat Indah L P

L

P

Bola Voli L P

Balap Sepeda L P

L

P

L

P

Wushu

Judo

Basket

1

NAD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Sumut

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Sumbar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Riau

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Jambi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Sumsel

2

3

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Bengkulu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Lampung

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

B. Bel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Kep. Riau

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

DKI

0

0

0

0

12

12

0

0

0

0

0

0

12

Jabar

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

13

Jateng

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

14

DIY

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

15

Jatim

0

0

0

0

0

0

8

2

0

0

0

0

16

Banten

0

0

0

0

0

0

0

0

6

2

0

0

17

Bali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

NTB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

NTT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Kalbar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Kalteng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Kalsel

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Kaltim

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Sulut

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Sulteng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Sulsel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Sultra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Gorontalo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Sulbar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Maluku

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Malut

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Papua B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Papua

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

5


6

3

3

2

12

38

14

2

6

2

0

5

132



133

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Sumbar

Riau

Jambi

Sumsel

Bengkulu

Lampung

Kep. Babel

Kep. Riau

DKI Jakarta

Jabar

Jateng

D I Yogyakarta

Jatim √

√

Sumut

Banten

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

A B C D

Gedung

NAD

Provinsi

√

√

E

√

√

√

√

√

√

F

√

√

√

√

√

√

√

√

√

G H

√

√

I

√

√

J

√

√

√

√

K √

L

√

√

√

√

√

√

M

√

√

√

√

N

√

√

O

√

√

√

√

P

Lapangan

Sarana

√

Q

√

R

√

√

√

S

√

T

√

U

√

V

Lampiran 20: Data Sarana dan Prasarana Olahraga menurut Provinsi, Tahun 2008

√

W

X

Y

Z

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

*

Lainnya

134

Penyajian Data Informasi Kemenpora Tahun 2009 √ √ √ √ √ √

Sulbar

Maluku

Malut

Pabar

Papua √

√

Gorontalo

√

√

Sultra

√

√

√

√

√

√

√

Sulsel

√ √

√

√

√

√

Sulteng

√

√

√

Sulut

√

Kaltim

√

Kalbar

Kalsel

√

NTT

√

√

NTB

Kalteng

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

A B C D

Gedung

Bali

Provinsi


√

√

√

√

E

√

√

√

√

√

√

F

√

√

√

√

√

√

√

√

G H

√

I

J

√

√

√

√

√

√

K

√

√

L

√

√

M

√

√

√

√

N

√

O

√

√

√

√

√

√

√

√

√

P

Lapangan

Sarana

√

Q

√

√

√

R

√

√

√

S

√

T

U

√

V

W

√

√

√

√

√

X

√

Y

√

Z

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

*

Lainnya


135

G: Sepak Bola H: Hall Fitnes I: Bola Voli J: Angkat Besi K: Sepak Takraw L: Hanggar

A: Asrama B: Sekolah C: GOR D: Atletik E: Bola Basket F: Kolam Renang

Keterangan:

R: Tenis

Q: Golf

P: Silat

O: Karate

N: Sungai (Dayung)

M: Panahan

X: Tinju

W: Judo

V: Taekwondo

U: Balap Sepeda

T: Tenis Meja

S: Gulat

*Lainnya

Z: Lapangan Tembak

Y: Bulutangkis

136


Penyajian Data Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tahun 2009

Recommend Documents