PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0252.A TAHUN 2014

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0252.A TAHUN 2014 TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

BUKU BAKUAN AUDIT KEAMANAN INFORMASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2014

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kementerian Pemuda dan Olahraga Juli 2014

ISBN : 978 - 602 - 98191 - 0 - 6 Ukuran Buku :15,7 cm x 24 cm Jumlah Halaman: 129 + xii Penanggung Jawab Sriyono, SH.,MM Ketua Drs. Nuristya Agus Lesmana Tim Penyusun Andreas Hadiyono, ST, MMSI Sutresna Wati, ST, MMSI Miftah Andriansyah, S.Si, MMSI Nurhasanah, S.Sos Ahmad Musawir, S.Si, M.Si Wulan Asri Meidyasari, S.Si Esti Ananingsih, S.Kom Healthoper Akbar, S.E Yordania, Fergi Restya, Fetri Asnadi, Sanen Arafat, Umriansyah, Diah Ariyani, Riri Hardiyanti, Beni Setyawan, Faisal Ishak, Aditya Eko P, M. Rizky

Nara Sumber Dr. Ing. Adang Suhendra, SKom, SSi, MSc Dr. rer. nat. I Made Wiryana, SKom, SSi, MAppSc Prof. Dr. I Wayan S Wicaksana, SSi, MEng Dr. Putu Laxman Pendit Pancat Setyantana Diterbitkan Oleh: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

Kata Pengantar Kementerian Pemuda dan Olahraga selalu berusaha mengikuti perkembangan jaman di dalam pemanfaatan Teknologi Infomasi dan Komunikasi. Apalagi saat ini pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komputer sudah sangat mendukung kegiatan keolahragaan ataupun kepemudaan. Sistem Informasi Manajemen saat ini sudah tak dapat dipisahkan lagi dari pengelolaan suatu organisasi modern. Suatu organisasi modern yang baik akan memaksimalkan menggunakan Sistem Informasi untuk perencanaan, pengelolaan serta evaluasi dari organisasi tersebut. Tentu saja tanpa suatu strategi yang tepat maka penggunaan Teknologi Informasi seperti halnya Sistem Informasi Manajemen ini malah dapat menjadi bumerang, dan hanya menghasilkan pemborosan dana serta ketidak efisienan kerja. Untuk mewujudukan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen yang baik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka dilakukan kegiatan seminar dan lokakarya yang berkaitan dengan Strategi, Roadmap dan bakuan yang digunakan dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen di lingkungan Kemenpora. Diharapkan hasil dari kegiatan ini dapat menjadi masukan dan bakuan yang memberikan benefit kepada pihak-pihak yang mengembangkan atau menyediakan Sistem Informasi Manajemen di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bakuan tersebut terdiri dari bakuan untuk metoda pengembangan, struktur data, serta metoda evaluasi dan lisensi yang digunakan di dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

iii

Penyusunan panduan ini melibatkan beberapa pakar dari dunia akademik, industri dan pemerintahan yang membidangi masalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen. Diharapkan panduan ini dapat digunakan sebagai arahan sehingga pengembangan SIM di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Jakarta,

Juli 2014

Kepala Biro Humas, Hukum dan Kepegawaian,

Sriyono, SH.,MM

iv

SAMBUTAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas bimbingan dan kasih sayang-Nya, kita dapat menyusun dan menerbitkan buku Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai jadwal yang direncanakan. Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional di bidang kepemudaan dan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan baik dan memperoleh hasil yang optimal, perlu dukungan sumber daya manusia yang profesional dan penerapan manajemen modern serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mutakhir. Oleh karena itu, dalam upaya memenuhi kondisi di atas, berdasarkan pengalaman selama ini, telah dirumuskan strategi, roadmap, dan bakuan dalam pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang secara rinci dituangkan dalam buku ini. Dengan diterapkannya sistem informasi manajemen yang standar, diharapkan tidak akan ditemukan adanya program kepemudaan dan keolahragaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliannya tidak didasarkan pada data dan informasi mutakhir, terintegrasi, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila sistem tersebut diikuti dan dilaksanakan dengan sungguhsungguh, insya Allah pada gilirannya akan mampu meningkatkan dan/atau mengoptimalkan profesionalitas dan produktivitas kerja masing-masing unit organisasi, serta kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga secara keseluruhan.

v

vi

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada para penyusun, nara sumber, dan semua pihak yang berperan serta dalam penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat bermakna dan memberikan andil yang positif bagi upaya membangun pemuda yang berkualitas, nasionalis dan berkarakter, serta meningkatkan prestasi olahraga nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang sejahtera, maju, mandiri, dan bermartabat. Billahittaufik Wal Hidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jakarta, Juli 2014 Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga,

Dr.H. Alfitra Salamm, APU

NIP. 19590318 198303 1 006

Ringkasan Eksekutif Mengembangkan Sistem Informasi yang baik tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan yang sifatnya kasus per kasus. Pengembangan untuk kebutuhan organisasi harus dilakukan secara terintegrasi dan holistik. Dengan kata lain semua aspek harus dipertimbangkan baik teknis maupun non teknis. Dari kebutuhan perangkat keras dan jaringan, hingga kebutuhan SDM dan organisasi. Pertimbangan hukum dan efisiensi pembiayaan juga perlu dilakukan. Pengembangan Sistem Informasi yang baik harus memiliki suatu arah sasaran yang tertuang dalam strategi dan road map. Di dalam pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi tersebut, harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang tertuang dalam bakuanbakuan. Hal ini menyebabkan pengembangan dapat dilakukan secara baik dan tertata dengan baik. Dokumen ini disusun untuk memberikan gambaran tentang metoda dan bakuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan Sistem Informasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sehingga memenuhi aspek-aspek kualitas dari Sistem Informasi. Dokumen ini terdiri dari inventarisasi sistem informasi yang ada di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), kemudian bakuan siklus pengembangan, bakuan interoperabilitas dan juga bakuan lisensi yang digunakan dalam lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Jakarta, Juli 2014 Tim penyusun

vii

Daftar Isi Kata Pengantar Sambutan Ringkasan Eksekutif Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel

iii v vii ix xiii xv

1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . 1.2 Tujuan dan Sasaran . . . . . . . 1.3 Ruang Lingkup Pekerjaan . . . 1.4 Hasil Akhir Pekerjaan . . . . . .

2

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Kondisi Saat Ini

1 1 8 10 10

11

2.1 Kondisi Jaringan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Kondisi Sistem Informasi Manajemen . . . . . . . 2.2.1 Portal Kementerian Pemuda dan Olahraga 2.2.2 SIM Kepegawaian Kemenpora . . . . . . . 2.2.3 SIM Atlit Indonesia . . . . . . . . . . . . . 2.2.4 SIM Lelang . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.5 SIM Evaluasi . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.6 SIM Geographic Infomation System (GIS) . 2.2.7 SIM-SIM Lainnya . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Platform di Lingkungan Kemenpora . . . . . . . . 2.4 Pengguna dan Pemanfaatan . . . . . . . . . . . . 2.5 Permasalahan yang Teridentifikasi . . . . . . . . . 3

. . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

11 12 14 15 17 19 20 22 24 27 28 30

Strategi Pengembangan SIM Kemenpora

33

3.1 Strategi Nasional E-government . . . . . . . . . . . . . 3.2 Perkembangan TIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Open Source dan Open Standard . . . . . . . . . . . .

33 35 39

ix

DAFTAR ISI

X

4

5

Road Map Pengembangan SIM Kemenpora 4.1 Pengembangan SIM Kemenpora . . . . . 4.2 Rencana Pengembangan Infrastuktur . . . 4.3 Jenis SIM yang Perlu Dikembangkan . . . 4.3.1 SIM untuk Pengoperasian . . . . . . 4.3.2 SIM Berbasiskan Database . . . . . 4.3.3 SIM Berbasiskan Social Network . . 4.3.4 SIM untuk Berkolaborasi . . . . . . 4.3.5 SIM untuk Knowledge Management

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

43 43 45 47 48 50 52 54 55

Bakuan Sistem Informasi 5.1 Bakuan Siklus Pengembangan . . . . . . . . . . 5.1.1 Tahapan Proyek SIM . . . . . . . . . . . 5.1.2 Pendefinisian . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.3 Perencananaan . . . . . . . . . . . . . . 5.1.4 Organisasi . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.5 Pengawasan . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.6 Penyelesaian Proyek . . . . . . . . . . . 5.1.7 Leading . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.8 Model Pengembangan yang Ditetapkan . 5.2 Bakuan Lisensi yang Digunakan . . . . . . . . . 5.2.1 Lisensi Perangkat Lunak . . . . . . . . . 5.2.2 Pertimbangan Legalitas Perangkat Lunak 5.2.3 Landasan Hukum untuk Bakuan Lisensi . 5.2.4 Penetapan Lisensi untuk Kemenpora . . . 5.3 Bakuan Dokumentasi Teknis . . . . . . . . . . . 5.3.1 Dokumentasi Perencanaan Proyek . . . . 5.3.2 Dokumentasi Spesifikasi Disain . . . . . 5.4 Bakuan Kualitas Sistem Informasi . . . . . . . . 5.4.1 Kualitas Perangkat Lunak . . . . . . . . 5.4.2 Usability . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.3 Keamanan . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.4 Bakuan yang Diadopsi . . . . . . . . . . 5.4.5 Bakuan Evaluasi Sistem . . . . . . . . . 5.4.6 Metoda Evaluasi yang Ditetapkan . . . . 5.5 Bakuan Interoperabilitas Data . . . . . . . . . . 5.5.1 Keragaman Informasi . . . . . . . . . . . 5.5.2 Pendekatan yang Dilakukan . . . . . . . 5.5.3 Bakuan Format Dokumen . . . . . . . . 5.5.4 Interoperabilitas Layanan . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59 60 64 65 66 70 71 72 73 74 75 75 83 86 90 91 91 93 95 95 98 103 105 105 108 109 110 113 115 117

. . . . . . . .

. . . . . . . .

DAFTAR ISI 5.5.5 5.5.6 6 Penutup

xi Standard Format Dokumen . . . . . . . . . . . . 119 Bakuan Format Dokumen yang Ditetapkan . . . 121 127

x

DAFTAR ISI

Daftar Gambar 2.1 Kondisi Jaringan Saat Ini . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Portal Kemenpora . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Manual SIM Kepegawaian . . . . . . . . . . . . . 2.4 Data Profil Pegawai . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Panduan User Manual Lelang . . . . . . . . . . . 2.6 Tampilan Home Lelang . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Dokumentasi Sistem Informasi . . . . . . . . . . . 2.8 Form Rencana Kinerja . . . . . . . . . . . . . . . 2.9 Laporan Rencana Kinerja . . . . . . . . . . . . . 2.10 Panduan untuk pengguna GIS . . . . . . . . . . . 2.11 SIFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12 PDPJOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13 Zona Kreasi Muda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.14 Platform yang digunakan di lingkungan Kemenpora 2.15 Pola integrasi di Kemenpora saat ini . . . . . . . . 2.16 Direktori pada Portal Kemenpora . . . . . . . . . . 2.17 Memasukkan berita melalui portal . . . . . . . . . 2.18 Hasil pemasukan berita oleh publik . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 16 17 18 20 21 22 23 23 25 25 26 26 27 28 29 29 30

3.1 Strategi e-government . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Era Informasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Komponen Implementasi TIK . . . . . . . . . . . . . .

34 36 37

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

46 47 49 50 51

Kondisi Sekarang . . . . . . . . . Kondisi Jaringan yang Diharapkan Road Map SIM di Kemenpora . . Sistem inventory jaringan . . . . . Sistem Monitoring . . . . . . . . . xiii

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . .

xiv

DAFTAR GAMBAR 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12

Help Desk . . . . . . . . . . . . . . . . . Interoperabilitas dengan Service generic Mikroblog . . . . . . . . . . . . . . . . . Contoh Aplikasi CSCW . . . . . . . . . . Contoh Ensiklopedia . . . . . . . . . . . Fasilitas Tanya-Jawab (FAQ) . . . . . . . Fasilitas eLearning . . . . . . . . . . . .

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9

SDLC . . . . . . . . . . . . . . . . . Metoda purwarupa (Prototype) . . . . SDLC yang dapat digunakan . . . . . Model V . . . . . . . . . . . . . . . . Software Quality . . . . . . . . . . . Hubungan Interoperabilitas Organisasi Kaitan aplikasi dan file . . . . . . . . Pertukaran data secara terbuka . . . ODF dan workflow . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

51 53 54 55 56 57 57

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dan Teknis TI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

61 62 74 75 98 111 116 118 122

Daftar Tabel 3.1 ICT Readline Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Implementasi OSS di Berbagai Daerah . . . . . . . . . 3.3 Implementasi OSS di berbagai Negara . . . . . . . . .

35 40 41

5.1 Work Breakdown Structure . . . . . . . . . . . . . . . . 67 5.3 Contoh jenis file beragam aplikasi perkantoran . . . . . 115

xv

xvi

DAFTAR TABEL

Bab 1

Pendahuluan 1.1

Latar Belakang

Memasuki era globalisasi mendatang, pemakaian teknologi komputer dalam segala kehidupan sehari-hari tidak akan dapat dihindari. Kemampuan pertukaran informasi antar pihak di tempat yang berbeda (terpisah pada jarak yang jauh) merupakan salah satu ciri era globalisasi. Bahkan penggunaan teknologi komputer tersebut akan menjadi syarat utama untuk menunjukkan kualitas sesuatu bidang dan menjadi modal terpenting dalam memenangkan persaingan. Oleh karena itu berbagai organisasi berlomba-lomba memanfaatkan Teknologi Informasi dengan tujuan dapat memberikan manfaat di dalam pengambilan keputusan di organisasi tersebut, dan juga sebagai sistem evaluasi pada organisasi tersebut. Pada saat ini Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mulai bermetamorfosa menjadi suatu tahapan teknologi yang pervasif. Artinya teknologi tersebut akan terasa keberadaannya ketika tidak ada (atau tak bekerja). Dengan kata lain manusia sudah makin tergantung pada teknologi informasi. Pada umumnya teknologi akan melewati tahapan dalam pengembangan seperti berikut ini : 1. Berawal dari rasa penasaran di tingkat laboratorium penelitian. 2. Digunakan oleh sekelompok kecil spesialis untuk mengerjakan suatu masalah khusus 3. Lalu menjadi dapat diproduksi masa, dan sudah mulai umum 1

2

BAB 1. PENDAHULUAN digunakan tapi masih membutuhkan pelatihan yang khusus dan masih digunakan oleh sekelompok pengguna yang sedikit 4. Akhirnya menjadi pervasif dan dipandang sebagai bagian dari kehidupan normal pada sebagian besar masyarakat

Secara umum dapat dikatakan teknologi informasi saat ini dapat dikatakan berada pada tahapan dari ke tiga menuju ke empat. Sebelum menjadi pada tahapan pervasif, maka TI haruslah menjadi dapat terakses secara intuitif oleh masyarakat banyak dan memberikan nilai yang mencukupi sehingga investasi besar yang dilakukan untuk penyediaan infrastruktur tidaklah menjadi sia-sia. Kemajuan perkembangan Internet dan World Wide Web (WWW) telah menunjukkan suatu langkah ke arah ini. Konsekuensi dari sistem informasi yang menjadi pervasif adalah timbulnya dampak yang besar pada masyarakat secara luas. Akan banyak industri yang berubah atau digantikan sama sekali. Atau juga akan banyak tumbuh industri baru sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi informasi itu. Dari pandangan rekayasa informasi, informasi dapat dipandang sebagai media pertukaran murni. Walaupun ada biaya untuk mengakses, mendistribusikan, ataupun menyimpan informasi, informasi itu dianggap tak ada biayanya. Pada organisasi modern, informasi telah menjadi komoditas yang sangat berharga, dan telah berubah dan dianggap sebagai sumber daya habis terpakai, bukan lagi barang bebas. Dalam suatu organisasi perlu dipertimbangkan bahwa informasi memiliki karakter yang multivalue, dan multidimensi. Dari sisi pandangan teori sistem, informasi memungkinkan kebebasan beraksi, mengendalikan pengeluaran, mengefisiensikan pengalokasian sumber daya dan waktu. Sirkulasi informasi yang terbuka dan bebas merupakan kondisi yang optimal untuk pemanfaatan informasi. Di samping iming-iming keuntungan dari pemanfaatan teknologi informasi, sangatlah tidak realistik bila mengasumsikan bahwa teknologi informasi tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Berikut ini diberikan potensi-potensi kerugian yang disebabkan pemanfaatan teknologi informasi tersebut secara kurang tepat.

• Rasa ketakutan. Banyak orang mencoba menghindari pemakaian komputer, karena takut merusakkan, atau takut kehilangan kontrol, atau secara umum takut menghadapi sesuatu yang baru. Hal ini ditambah-tamah oleh perilaku beberapa sistem misalnya sistem komputer yang sangat ringkih atau mudah hang

1.1. LATAR BELAKANG

3

tanpa adanya penjelasan yang logikal. Sehingga ketakutan akan kehilangan data, atau harus diinstal ulang sistem program menjadikan pengguna makin memiliki rasa ketakutan ini.

• Keterasingan. Pengguna komputer cenderung mengisolir dirinya, dengan kata lain menaiknya jumlah waktu pemakaian komputer, akan juga membuat mereka makin terisolir. Memang pada beberapa komunitas walaupun terisolir secara fisik tetapi malah timbul kedekatan rohani di antara mereka. Memang ini suatu kontradiksi yang terjadi misalnya pada komunitas on-line.

• Golongan miskin informasi dan minoritas. Akses kepada sumber daya informasi juga terjadi ketidak seimbaangan di tangan pemilik kekayaan dan komunitas yang mapan. Sehingga masih dipertanyakan apakah teknologi informasi ini akan menghilangkan jurang yang kaya dan miskin atau malah makin memperlebar. Apalagi ditambah makin mahalnya perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses informasi tersebut, untungnya beberapa alternatif seperti Open Source dapat digunakan untuk merendahkan biaya pengaksesan informasi.

• Pentingnya individu. Organisasi besar menjadi makin impersonal, sebab biaya untuk untuk menangai kasus khusus/pribadi satu persatu menjadi makin tinggi. Individu yang frustasi mencoba mendapatkan penanganan pribadi akan melampiaskan kekekesalannya pada organisasi, orang, ataupun teknologi yang membatasinya. Tetapi bila pemanfaatan TI dapat dilakukan dengan tepat, maka individu dapat makin terasa dilayani secara personal, dengan kata lain pelayanan kasus-per-kasus, hal ini tampak misalnya pada personalisasi layanan e-commerce.

• Tingkat kompleksitas ini menjadi makin tinggi dan sulit ditangani, karena dengan makin tertutupnya sistem serta makin besarnya ukuran sistem (sebagai contoh program MS Windows 2000 yang baru diluncurkan memiliki program sekitar 60 juta baris). Sehingga proses pengkajian demi kepentingan publik banyak makin sulit dilakukan. Tingkat kompleksitas serta kecepatan yang sudah tak dapat ditangani. Sistem yang dikembangkan dengan birokrasi komputer begitu kompleks dan cepat berubah sehingga sangat sulit bagi individu untuk mengikuti dan membuat pilihan.

4

BAB 1. PENDAHULUAN

• Makin rentannya organisasi. Suatu organisasi yang bergantung pada teknologi yang kompleks cenderung akan menjadi lebih ringkih. Ketika suatu kesalahan terjadi, maka dapat terpropagasi secara cepat dan dapat menghentikan kerja banyak orang misal pada sistem pengendalian inventori yang berbasiskan komputer. Di sini letak pengujian kualitas dan penaganan kerusakan pada tiap produk TI menjadi lebih penting lagi.

• Dilanggarnya privasi. Ketersediaan sistem pengambilan data yang sangat canggih memungkinkan terjadiny pelanggaran privasi dengan mudah dan cepat. Misal dengan memanfaatkan teknik cross-reference pada berbagai database yang tersedia, atau pengambilan data yang dilakukan secara tidak sadar, contohnya pada penggunaan kartu kredit, belanja di e-commerce. Seringkali tanpa sadar selama pengguna berjalan-jalan pada suatu situs e-commerce gerak-gerik, pilihan, selera dan apa yang dilakukannya tercatat. Dengan teknik profiling dan data mining maka dapat dilakukan ekstraksi data yang secara tidak langsung telah melanggar privasi orang.

• Pengangguran dan pemindahan kerja. Biasanya ketika suatu sistem otomasi diterapkan, produktivitas dan jumlah tempat pekerjaan secara keseluruhan meningkat, akan tetapi beberapa jenis pekerjaan menjadi makin kurang nilainya, atau bahkan dihilangkan. Sebagai contoh pada beberapa kantor fungsi tenaga kerja menengah (misal tukang ketik) telah diminimalkan dengan terjadinya pemanfaatan program aplikasi perkantoran. Atau mau tidak mau pegawai tersebut harus memiliki pengetahuan baru agar tak tersingkir dari pekerjaannya.

• Kurangnya tanggung jawab profesi. Organisasi yang tak bermuka (hanya diperoleh kontak elektronik saja), mungkin memberikan respon yang kurang personal, dan sering melemparkan tanggung jawab dari permasalahan. Kompleksitas teknologi informasi juga memberikan kesempatan bagi seseorang melemparkan tanggung-jawab pada bagian lain, atau pada komputer, bahkan yang lebih buruk lagi produsen pun dapat melepaskan tanggung jawab ini (misal pada kasus bug di perangkat lunak).

• Kaburnya citra manusia. Kehadiran terminal pintar (intelligent terminal ), mesin pintar, dan sistem pakar telah menghasilkan

1.1. LATAR BELAKANG

5

persepsi yang salah pada banyak orang. Banyak orang menganggap bahwa mesin telah mengambil alih kemampuan manusia. Sedikit yang beranggapan bahwa kehadiran mesin tersebut dapat memperkaya kemampuan manusia jadi bukan saja Artificial Intelligent (AI), tapi yang lebih penting adalah Intelligent Amplification (IA). Informasi jelas dapat disalah-gunakan. Polusi informasi, yaitu propagasi informasi yang salah, dan pemanfaatan informasi (baik benar atau salah) untuk mengendalikan hidup manusia tanpa atau dengan disadari merupakan suatu akibat dari penyalah-gunaan ini. Juga penggunaan informasi yang tak lengkap dapat digunakan sebagai senjata untuk memenangkan pada suatu kampanye pemilihan. Memang ketika menyajikan informasi seringkali akan menimbulkan bias. Hal ini timbul dari interpretasi dan proses pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh manusia, serta filter perseptual yang memfilter persepsi, dan juga secara tak sadar hal ini berlaku juga pada jurnalis yang terjebak pada suatu paradigma, politik, dan menyertakan pandangan ini pada informasi yang diberikan. Misinformasi akan terakumulasi dan menyebabkan permasalahan pada masyarakat. Semakin tua suatu masyarakat, semakin besar pula kemungkinan mengakumulasi beragam misinformasi ini, dan mulailah mengalami berbagai dampak buruk. Masyarakat menjadi tak bergeming dari suatu paradigma karena misinformasi ini terpegang dengan erat. Memang tak ada "senjata" yang universal untuk menghadapi masalah dan dilema di atas. Walau begitu ada beberapa langkah strategis yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dampak buruk tersebut, antara lain :

• Disain yang berpusat pada manusia. Pendekatan ini menempatkan pengguna atau sumber daya manusia sebagai titik tengah perhatian, begitu juga dengan tugas yang harus dilakukan oleh si pengguna. Sehingga daripada difokuskan pada pemanfaatan perangkat keras atau lunak yang mahal tetapi sebaiknya memfokuskan pada manusia pengguna perangkat lunak tersebut, baik dari tahapan disain, maupun hingga pelatihan dan kebutuhan penggunanya, misal gaji para pegawainya.

• Dukungan organisasi. Organisasi harus mendukung pengguna. Sehingga strategi yang melibatkan pengguna dalam disain suatu sistem informasi sebaiknya diterapkan. Ketimbang disain

6

BAB 1. PENDAHULUAN yang datang dari luar, tanpa memperhatikan masukan dari pengguna. Sehingga pemilihan perangkat bantu haruslah sefleksibel mungkin sehingga dapat dikustomisasi untuk menyesuaikan dengan kultur organisasi setempat.

• Perencanaan pekerjaan (job). Aturan untuk pekerjaan tertentu bagi pengguna komputer haruslah dibuat, termasuk batas waktu penggunaannya, waktu istirahat, perputaran pekerjaan, dan pendidikan. Pengawasan pelaksanaan aturan ini sebaiknya dilaksanakan secara kontinyu. Di sinilah peranan standard kompetensi pada pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Seringkali perusahaan atau organisasi mencampuradukkan wewenang suatu jenis pekerjaan demi usaha penghematan. Sayangnya hal ini malah menimbulkan kondisi yang tidak produktif pada jangka panjang.

• Pendidikan. Kompleksitas dari teknologi sistem informasi membuat pendidikan memainkan peran yang sangat penting bahkan kritis. Pendidikan yang berkelanjutan, on the job training, dan pendidikan untuk pengajar haruslah diutamakan dalam pertimbangannya. Pendidikan bukan dalam arti pemberian pengetahuan operasional suatu produk belaka, tetapi yang lebih penting adalah penguasaan teknologi yang ada di belakang suatu produk. Begitu juga dengan penguasaan dasar teori tentang teknologi informasi, misal metoda pengembangan, analisis usabilitas, metoda formal, dan juga pemahaman akan jaminan kualitas.

• Umpan balik dan imbalan. Umpan balik dari kelompok pengguna merupakan nilai tambah yang lebih berarti daripada masukan dari pengamat pasif. Keberhasilan sebaiknya diberitahukan dalam suatu organisasi, melalui perwakilan organisasi. Pemilihan teknologi misal perangkat lunak mahal haruslah dinomorduakan ketimbang investasi di bidang pelatihan.

• Meningkatkan kesadaran publik. Menginformasikan pengguna PC dan pengguna sistem komersial akan memberikan keuntungan bagi seluruh masyarakat. Masyarakat profesional, dan juga kelompok pengguna memainkan peran yang penting melalui public relation, dan consumer education, serta adanya suatu etika profesi. Saat ini bisa dikatakan banyak kasus yang masih diabaikan oleh publik, lembaga perlindungan konsumen atau

1.1. LATAR BELAKANG

7

bahkan oleh para praktisi TI sendiri. Misal yang berkaitan dengan azas legalitas, contohnya pembajakan perangkat lunak, ataupun yang berkaitan dengan perlindungan konsumen akibat kurangnya informasi dari produsen (misal masalah virus).

• Perangkat hukum. Masih banyak pekerjaan yang berkaitan dengan perangkat hukum termasuk Undang-Undang dan kesiapan aparat yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan teknologi informasi. Misal privasi, hak pengaksesan informasi, perlindungan data, kejahatan komputer. Keberadaan perlindungan hukum akan mencegah disalahgunakannya sistem dalam pengembangannya. Kasus-kasus cracker pada situs Internet, ataupun kerentanan transaksi e-commerce dari perangkat hukum, menunjukkan bahwa saat ini di Indonesia, perangkat hukum masih jauh perhatiannya dari dampak penerapan teknologi informasi ini.

• Riset yang maju. Individu, organisasi dan pemerintah dapat mendukung riset yang mengembangkan idea baru, untuk meminimalkan kerugian serta meluaskan keuntungan dari teknologi informasi. Teori seperti perilaku kognitif pengguna, persepsi visual dan perubahan organisasi dapat dimanfaatkan sebagai pedoman yang baik bagi pengembang sistem. Riset tidak saja yang berkaitan dengan teknologi praktis tetapi juga pada ilmu dasar. Keterkaitan bidang ilmu (multi displin) sebaiknya diterapkan di dalam kajian teknologi informasi. Bidang ilmu sosial pun sebaiknya turut serta secara aktif dalam kajian teknologi informasi, misal permasalahan culture fit. Begitu juga bidang seperti linguistik pun sebaiknya dilibatkan aktif dalam riset TI ini. Sebagian besar disain sistem informasi saat ini dilakukan oleh para perekayasa perangkat lunak (softaware engineer ) dan programer yang memfokuskan perhatian dan energi kreatifnya pada mekanisme dari sistem informasi. Programer berfikir bagaimana menulis program secara efisien dan elegan serta memaksimalkan kinerja serta kemudahan perawatan. Pada banyak kasus, kegunaan dan manfaat sistem informasi sering tidak dipertimbangkan pada tahapan disain. Pendekatan seperti ini sering kali menghasilkan sisten informasi yang tak dapat memberikan informasi yang handal pada pengguna. Di samping itu, sistem seperti ini dapat menghasilkan informasi yang dapat disalah tafsirkan. Dengan mempertimbangkan strategi untuk memasuki abad informasi dan usaha menghindari hasil yang tak

8

BAB 1. PENDAHULUAN

diinginkan dalam pengembangan sistem informasi, maka pendekatan dengan metoda user centered atau terpusatkan pada manusia akan lebih tepat untuk diterapkan. Metoda seperti collaborative design, ethnography, dan juga contextual design patut dilibatkan dan dijadikan masukan juga. Jelas hal ini akan melibatkan pengetahuan dan kemampuan para ahli bidang sosial pula. Dengan demikian para pengembang TI sebaiknya tidak cuma memfokuskan perhatiannya kepada metoda-metoda teknis seperti Object Oriented Analysis (OOA), atau Unified Modelling Language (UML) untuk mengembangkan sistem yang lebih baik. Pergeseran fokus perhatian ke sisi manusia membuat perhatian pada perkembangan TI yang telah ditempuh selama ini harus direvisi. Yang biasanya hanya terfokuskan pada pembelian perangkat yang lebih canggih dan cenderung lebih mahal, kini haruslah dipertimbangkan kembali. Di tambah lagi di tengah situasi kesulitan ekonomi seperti sekarang ini. Sehingga sudah seyogyanya perhatian bukan saja dengan cara mengikuti trend yang menghabiskan dana untuk pembelian perangkat lunak/keras, akan tetapi juga harus dipertimbangkan pengkayaan kemampuan SDM (brainware) yang dimiliki.

1.2

Tujuan dan Sasaran

Pada saat ini masih seringnya pengembangan Sistem Informasi Manajemen yang belum dapat memenuhi tujuan. Permasalahan ketidak tepatan capaian itu disebabkan karena beberapa hal antara lain:

• Ketidak sesuaian sistem yang dikembangkan dengan yang dibutuhkan oleh pengguna. Hal ini seringkali disebabkan pengembang SIM mendekati permasalahan dari kacamata pengembang, bukan dari kacamata kebutuhan pengguna ataupun stakeholder.

• Ketidak sinambungan antara pengembangan sistem.

Hal ini mengakibatkan sistem yang dibangun menjadi tidak terintegrasi dan SIM yang telah dibangun tidak dapat berusia lama. Misal proyek SIM sebelumnya tidak dilanjutkan pada proyek SIM berikutnya. Hal ini sering disebabkan karena tidak ada bakuan ataupun road map pengembangan yang jelas.

• Ketidak mampuan sistem untuk bertukar data sehingga terjadi kondisi “island of information”. Hal ini menyebabkan masing-

1.2. TUJUAN DAN SASARAN

9

masing Unit Kerja yang mengelola informasi tak dapat saling memanfaatkan informasi yang ada di unit kerja lainnya.

• Rendahnya kinerja sistem, misal availibilitas rendah ataupun kehandalan rendah. Hal ini disebabkan pengembangan sistem tidak melalui tahapan uji coba yang memadai.

• Kurang adanya dukungan organisasi ataupun sumber daya manusia yang memadai untuk mengoperasikan, atau merawat sistem dan informsi yang harus diinputkan pada SIM. Sehingga mengakibatkan SIM yang sudah dikembang tak dapat berfungsi karena ketiadaan data. Tujuan dari pembuatan dokumen ini adalah menyediakan bakuan yang dapat membantu di dalam kegiatan pengembangan dan penggunaan Sistem Informasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sehingga pengembangan SIM di lingkungan Kemenpora dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta berkesinambungan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada publik. Sasaran yang hendak dicapai pada pekerjaan penulisan bakuan dan road map ini antara lain:

• Memotret kondisi saat ini dari SIM yang ada di lingkungan Kemenpora, untuk mengidentifikasi hal-hal yang dapat ditingkatkan.

• Pendefinisian pendekatan yang dapat digunakan untuk merencanakan pengembangan SIM di masa depan di lingkungan Kemenpora

• Bakuan-bakuan yang digunakan untuk mengembangkan Sistem Informasi Manajemen di lingkungan Kemenpora

• Menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun SIM yang baik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

• Menentukan perencanaan aplikasi-aplikasi SIM yang perlu disusun serta persiapan-persiapan untuk persiapan penyusunan SIM tersebut.

10

BAB 1. PENDAHULUAN

1.3

Ruang Lingkup Pekerjaan

Kegiatan peningkatan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kementerian Pemuda dan Olahraga terdiri dari serangkaian kegiatan pelaksanaan yang terdiri dari: 1. Tahapan inventarisasi, yang dilakukan pada tahapan ini adalah inventaris data SIM yang ada, aplikasi yang telah ada, serta infrastruktur yang terpasang, serta pengidentifikasian terhadap sistem dan arsitektur yang telah ada. 2. Tahapan survei untuk memahami kebutuhan organisasi terhadap Sistem Informasi Manajemen. Juga survei terhadap kebutuhan ataupun harapan pengguna terhadap Sistem Informasi Manajemen di lingkungan Kemenpora. 3. Penyusunan bakuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan Sistem Informasi Manajemen di lingkungan Kemenpora. Penyusunan bakuan dilakukan dengan mengambil acuan bakuan-bakuan internasional dan nasional serta penyesuaian dengan kondisi Kemenpora. 4. Kemudian juga diikuti dengan sosialisasi bakuan dan road map yang telah disusun ini.

1.4

Hasil Akhir Pekerjaan

Hasil akhir dari pekerjaan ini adalah bakuan yang dapat dimanfaatkan oleh lingkungan Kemenpora untuk mengembangkan Sistem Informasi Manajemen. Bakuan tersebut meliputi

• Bakuan siklus pengembangan sistem informasi • Bakuan lisensi yang digunakan di dalan pengembangan sistem informasi

• Bakuan interoperabilitas data dan format data • Bakuan evaluasi SIM yang dikembangkan di lingkungan Kemenpora

Bab 2

Kondisi Saat Ini Sebelum menentukan bakuan yang dapat diterapkan pada lingkungan Kemenpora, maka dilakukan proses inventarisasi mengenai pengembangan Sistem Informasi Manajemen yang ada di lingkungan Kemenpora. Inventarisasi dilakukan kepada :

• Struktur jaringan dan perangkat keras server yang ada dan digunakan untuk mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

• Aplikasi-aplikasi Sistem Informasi Manajemen di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga terutama di lingkungan Badan Perencanaan dan Pengolahan Informasi

• Bakuan-bakuan ataupun perencanaan yang ada di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hasil survei inilah yang digunakan sebagai dasar pengembangan strategi dan bakuan pengembangan sistem Informasi Manajemen di masa depan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

2.1

Kondisi Jaringan

Pada saat ini Kemenpora memiliki 2 datacenter yang dikelola secara terpisah. Tetapi kedua datacenter tersebut tetap dalam koordinasi Biro Perencanaan dan Informasi Kemenpora. Dua data center tersebut terletak di 11

12

BAB 2. KONDISI SAAT INI

• Data Center PT Telkom Tbk, di Jl.

Gatot Subroto. Pada data center ini dioperasikan server-server yang digunakan untuk Portal Kementerian Pemuda dan Olahraga [http://www. kemenpora.go.id ]

• Data Center di Kantor Kemenpora lantai 9. Pada data center ini dioperasikan server-server yang digunakan untuk mendukung operasi dari Sistem Informasi Manajemen di lingkungan Kemenpora. Untuk data center di kantor Kemenpora, maka struktur jaringan dapat dilihat di Gambar. 2.1. Detail dari kondisi saat ini adalah sebagai berikut:

• Koneksi 10 MB via TELKOM melalui koneksi fibre optic via ASTINET.

• Beberapa server di datacenter Kemenpora. Setiap server saat ini menghosting lebih dari 1 jenis aplikasi SIM.

• Koneksi wireless ke Wisma dari kantor Kemenpora untuk melayani beberapa unit kerja, serta kantor Portal Kemenpora.

• Setiap PC yang terhubung ke jaringan mendapatkan pengaturan IP secara otomatis melalui DHCP server yang ada di datacenter.

2.2

Kondisi Sistem Informasi Manajemen

Berdasarkan survei yang dilakukan hingga saat ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki berbagai SIM yang pengelolaannya di bawah naungan beberapa deputi kementerian. Sedangkan sebagai akses utama informasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah melalui Portal Kementerian Pemuda dan Olahraga yang memiliki alamat di [http://www.kemenpora.go.id ]. Situs ini dibangun atas inisiatif langsung dari Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Dr. Andi A. Mallarangeng. Portal ini dikembangkan di akhir 2009 dan diluncurkan Januari 2010. Bagian Sistem Informasi dan Pengolahan Data Kemenpora yang berfungsi dalam manajemen pemberdayaan sistem informasi Kementerian mengelola beberapa SIM diantaranya:

2.2. KONDISI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Gambar 2.1: Kondisi Jaringan Saat Ini

13

14


2.2.1

Portal Kementerian Pemuda dan Olahraga

Portal ini merupakan inisiatif langsung dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Dr. Andi Alfian Mallarangeng. Tujuan utama dari portal ini adalah memberikan informasi langsung ke publik secepat dan seakurat mungkin mengenai informasi kepemudaan dan keolah-ragaan di Indonesia. Pendekatan utama yang dilakukan sangat berbeda dengan situs-situs kementerian lainnya. Pendekatan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

• Penyajian portal bergaya dinamis, sportif, dan bergaya muda. Ini sesuai dengan warna dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.

• Isi berita atau content pada portal ini berorientasi pada kegiatan bukan struktur kementerian. Artinya isi dibagi bukan berdasarkan deputy atau unit kerja, tetapi lebih kepada kegiatan tersebut.

• Portal Kemenpora akan memberikan info dari berbagai kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan baik yang dilakukan oleh unit kerja Kemenpora atuapun yang terjadi di Indonesia.

• Portal Kemenpora memberikan info untuk berbagai kegiatan yang akan terjadi misal pengumuman lelang, pengumuman CPNS dan lain sebagainya

• Portal akan memberikan data statistik kepemudaan dan keolahragaan Indonesia.

• Portal ini tidak saja diisi oleh pihak Kemenpora tetapi juga akan membuka pihak luar atau publik untuk mengisi content dari portal tersebut. Fitur-fitur utama yang diterapkan di sistem portal informasi yaitu:

• Menggunakan teknologi semodel dengan situs PresidenSBY.info, yang memfokuskan pada kinerja tinggi dan keamanan.

• Memanfaatkan teknologi mobile (submit, view, edit, publish) sehingga melalui perangkat HP situs dapat diakses dengan mudah. Portal Kemenpora merupakan portal pemerintah yang pertama kali menyediakan akses dengan teknologi mobile,

• Memungkinkan pihak non kemenpora berkotribusi content (misal media center pada suatu event)


15

• Memanfaatkan teknologi Web 2.0, sehingga memungkinkan banyak contributor secara aktif memberikan berita.

• Banyak kegiatan yang dikelola beragam pihak (event olahraga, persatuan olahraga, dsb)

• Beragam info dari sub unit di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

• Mendorong keterbukaan informasi tapi tetap dapat ditentukan mana yang layak dipublikasi atau tidak. Portal ini sudah populer dan didukung oleh tim pengisi content yang beroperasi seperti halnya media online, lengkap dengan dewan redaksi dan para wartawannya. Tim pendukung dari Portal ini terdiri dari 2 kelompok utama

• Pendukung teknis bekerja sama dengan Universitas Gunadarma. Pendukung teknis ini bertanggung jawab terhadap pengembangan Content Management System dan perawatannya. Termasuk juga penambahan fitur-fitur baru pada CMS. Di samping itu, tim teknis juga bertanggung jawab pada monitoring sistem dan keamanan dari sistem. Tim teknis ini memonitor dan siap sedia selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.

• Pendukung content tim Portal, yang terdiri dari tim redaksi dan wartawan serta didukung oleh bagian Humas dari Kemenpora. Bagian content ini bertanggung jawab terhadap pengisian content dari portal. Juga untuk melakukan persetujuan pemasukan berita yang dilakukan oleh pihak lain (misal staf di Kemenpora ataupun publik). Tim Content akan selalu standby 24 jam sehari dan 7 hari seminggu

2.2.2

SIM Kepegawaian Kemenpora

Deskripsi dari SIM ini adalah :

• Pemanfaatan: Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian akan digunakan pada Bagian Kepegawaian Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai basis data dan informasi pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

• Unit pengelola: Bagian Sistem Informasi dan Pengolahan Data

16


Gambar 2.2: Portal Kemenpora

• Waktu pengembangan: 3 (tiga) bulan (1 April s/d. 30 Juni 2009) . Sistem merupakan sistem berbasis Web dengan disusun menggunakan arsitektur LAMP (Linux, Apache, MySql dan Php). Source code dari aplikasi ini diberikan kepada pihak Kemenpora. Sehingga pada aplikasi ini source code dari program dapat dilihat.

• Pengguna dari sistem ini adalah – Operator: Bagian Kepegawaian Biro Umum Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga – Publik: tidak menggunakan SIM ini.

• Penggunaan data oleh pihak lain: tidak ada data, artinya data dari SIM ini belum banyak dimanfaatkan secara langsung kepada pihak lain

• Format data: tidak ada pendefinisian format data baku dari SIM ini.

• Kondisi implementasi berjalan baik dengan URL: http:// simpeg.kemenpora.go.id


17

Gambar 2.3: Manual SIM Kepegawaian

• Problem yang ada: aplikasi SIM ini belum menyediakan kemampuan untuk bertukar data dengan SIM lain atau melakukan interoperabiltias data dengan baik,

• Dokumentasi: Tersedia buku manual penggunaan sistem ini. • Lisensi: tidak ada dalam kontrak, walaupun demikian source code dari program ini diserahkan kepada pihak Kemenpora sebagai pemberi kerja.

2.2.3

SIM Atlit Indonesia

Deskripsi dari SIM Atlit Indonesia

• Pemanfaatan: Sistem Informasi ini mengenai Atlet Berprestasi. Pemanfaatan aplikasi untuk memberikan informasi data atlet PPLP dari seluruh provinsi di Indonesia sebagai bahan rekomendasi atau acuan bagi para stakeholder keolahragaan.

• Unit pengelola: Bagian Sistem Informasi dan Pengolahan Data

18


Gambar 2.4: Data Profil Pegawai

• Waktu pengembangan: 60 hari kalender dengan menggunakan Linux, Apache, PHP dan MySql, dikerjakan secara swa-kelola oleh Kemenpora.

• User – Operator : Bagian Sistem Informasi dan Pengolahan data Biro Perencanaan – Publik : tidak ada data

• Penggunaan data oleh pihak lain : Stakeholder bidang keolahragaan, dengan mengunduh data yang ada.

• Format data: tidak ada bakuan format data. • Kondisi implelementasi: masih perlu direvitalisasi karena data yang terisi masih minim.

• Problem yang terindentifikasi:

Aplikasi Sistem Informasi Atlet masih pada proses integrasi dengan server.

• SIM ini memiliki dokumentasi yang kurang lengkap, sehingga bagi perawat sistem sedikit mengalami kesulitan untuk meneruskan pekerjaan

• Lisensi: tidak ada dalam kontrak tetapi source code disertakan oleh pengembang kepada pihak Kemenpora


2.2.4

19

SIM Lelang

Deskripsi dari Sistem Informasi nengenai Pelelangan ini adalah sebagai berikut :

• Pemanfaatan:

SIM Lelang ini akan memberikan informasiinformasi mengenai pelelangan yang ada di lingkungan Kemenpora, serta memungkinkan peserta lelang memasukkan berkasberkas yang dibutuhkan untuk mengikuti proses lelang di lingkungan Kemenpora.

• Unit pengelola: Bagian Sistem Informasi dan Pengolahan Data • Waktu pengembangan: 60 hari Kalender. • Komponen sistem: PHP, Apache, MySQL dengan Linux • Arsitektur Sistem: tidak ada data • User – Operator: Bagian Sistem Informasi dan Pengolahan Data Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga – Publik: pihak – pihak lain terkait pengadaan barang dan jasa

• Penggunaan data oleh pihak lain: pihak – pihak lain terkait pengadaan barang dan jasa

• Format data: tidak ada data • Kondisi implelementasi: berjalan baik dengan URL http:// lelang.kemenpora.go.id • Problem yang ada:

proses pendaftaran secara online masih belum bisa berjalan dengan baik, peserta lelang lebih banyak menggunakan pendaftaran secara manual, sehingga sistem informasi lelang hanya berguna sebagai web pengumuman lelang saja dan tidak berjalan bagaimana mestinya web lelang pengadaan barang dan jasa lainnya.

• Dokumentasi: tersedia panduan user manual

20


Gambar 2.5: Panduan User Manual Lelang

• Lisensi: tidak dinyatakan tetapi source code disertakan, karena menggunakan program PHP untuk membuat aplikasi pelelangan ini.

2.2.5

SIM Evaluasi

Sistem Informasi mengenali Evaluasi Pelaporan ini memiliki deskripsi sebagai berikut :

• Pemanfaatan:

Mempermudah memperoleh laporan pekerjaan (laporan triwulan dan tahunan) dari unit – unit kerja di lingkungan Kemenpora dan memepercepat laporan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.

• Unit pengelola: Bagian Sistem Informasi dan Pengolahan Data • Waktu pengembangan: 60 hari Kalender dilakukan oleh pihak ketiga.


21

Gambar 2.6: Tampilan Home Lelang

• Arsitektur sistem: Linux, Apache, PHP dan MySql. Aplikasi web yang digunakan dikembangkan oleh pihak ketiga dengan menggunakan PHP.

• User: – Operator: Bagian Sistem Informasi dan Pengolahan Data Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga – Publik: Dinas – Dinas Pemuda dan Olahraga

• Penggunaan data oleh pihak lain : belum ada • Format data: MySQL • Kondisi implelementasi: berjalan baik dengan URL: http:// lelang.kemenpora.go.id • Problem yang ada: dalam proses pengisian formulir pelaporan masih ada beberapa bagian yang harus diperbaiki. Dan ada beberapa struktur pengisian form tidak sesuai dengan yang diharapkan Bagian Evaluasi dan Pelaporan selaku bagian yang akan menjalankan sistem informasi evaluasi ini.

• Dokumentasi: laporan dan panduan user manual

22


Gambar 2.7: Dokumentasi Sistem Informasi

• Lisensi: tidak ada dalam kontrak tetapi karena menggunakan PHP, maka source code ada pada dasarnya diberikan kepada pihak Kemenpora

2.2.6

SIM Geographic Infomation System (GIS)

Deskripsi dari Sistem Informasi Geografis dari Kemenpora

• Pemanfaatan: pemanfaatan aplikasi untuk memberikan informasi kepemudaan dan keolahragaan disajikan dalam bentuk Peta Geografis dari seluruh provinsi di Indonesia sebagai bahan rekomendasi atau acuan bagi para stakeholder kepemudaan dan keolahragaan

• Unit pengelola: Bagian Sistem Informasi dan Pengolahan Data • Waktu pengembangan: 60 hari kalender ( 6 Oktober s.d. 4 Desember 2009) dikerjakan oleh pihak ketiga

• Arsitektur Sistem: masih menggunakan aplikasi GIS proprietary (Mapinfo)


Gambar 2.8: Form Rencana Kinerja

Gambar 2.9: Laporan Rencana Kinerja

23

24


• User: – Operator: Bagian Sistem Informasi dan Pengolahan Data Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga – Publik: tidak ada data

• Penggunaan data oleh pihak lain: Stakeholder bidang kepemudaan dan keolahragaan

• Format data: tidak ada data • Kondisi implementasi: pada tahapan untuk dijalankan. • Problem yang ada: belum bisa berjalannya aplikasi sistem informasi geografis karena masih ada masalah dengan proses integrasi dengan server. Aplikasi ini hanya dapat berjalan pada sistem operasi Windows dengan frameworknya Chameleon sedangkan web server yang ada di Kemenpora menggunakan sistem Operasi Linux. Sedangkan menurut anjuran MenPAN pada tahun 2011 ini server pemerintah sebaiknya menggunakan Open Source.

• Dokumentasi: panduan untuk pengguna tersedia. • Lisensi: tidak ada dalam kontrak tetapi karena aplikasi menggunakan komponen yang berlisensi proprietary, maka menjadi sulit di masa mendatang untuk merawat aplikasi ini. Karena setiap pembaruan versi harus membayar lisensi dari aplikasi proprietary tersebut.

2.2.7

SIM-SIM Lainnya

Di lingkungan Kemenpora terdapat juga beberapa SIM yang di luar wewenang Biro Informasi dan Perencanaan yaitu :

• Database Fasilitator Kepemudaan Indonesia • PDPJOI online, Pangkalan Data Pendidikan Jasmani dan Olahraga Indonesia [http://pdpjoi.kemenpora.go.id ] • Sistem Informasi Fasilitator Kepemudahaan [http://sifa. kemenpora.go.id ] • Zona Kreasi Muda


Gambar 2.10: Panduan untuk pengguna GIS

Gambar 2.11: SIFA

25

26


Gambar 2.12: PDPJOI

Gambar 2.13: Zona Kreasi Muda

2.3. PLATFORM DI LINGKUNGAN KEMENPORA

2.3

27

Platform di Lingkungan Kemenpora

Pada saat ini platform sistem yang digunakan di lingkungan Kemenpora seperti yang ditampilkan pada Gambar. 2.14. Sebagian besar aplikasi SIM yang digunakan di lingkungan Kemenpora berbasiskan web. Sehingga tidak membutuhkan program client yang harus diinstal secara khusus. Sehingga arsitektur yang digunakan di lingkungan Kemenpora terdiri dari 4 komponen utama yaitu :

• Linux. Untuk server sebagian besar server di Kemenpora menggunakan distro Linux OpenSUSE, sebagian desktop menggunakan Ubuntu terutama untuk desktop.

• Apache. Merupakan suatu web server yang dikembangkan oleh Apache Foundation dan bersifat Open Source. Sehingga bebas untuk didapatkan, digunakan dan diubah sesuai kebutuhan pengguna.

• MySQL. Merupakan database yang sangat terkenal akan kecepatannya. Banyak digunakan untuk aplikasi web.

• PHP. Bahasa pemrograman yang bersifat skrip dan banyak digunakan untuk membuat aplikasi web. Arsitektur di atas lazim dikenal dengan istilah arsitektur LAMP yang bersifat Open Source. Kemenpora telah mengikuti anjuran dari pemerintah baik dalam surat edaran IGOS, ataupun surat edaran MenPAN tentang penggunaan program legal di kalangan pemerintahan.

Gambar 2.14: Platform yang digunakan di lingkungan Kemenpora

28


Gambar 2.15: Pola integrasi di Kemenpora saat ini Pada saat ini SIM di Kemenpora belumlah terintegrasi menjadi satu, sehingga belum memungkinkan pertukaran data secara otomatis. Dari hasil survei maka diperoleh bahwa mekanisme integrasi dari SIM-SIM di lingkungan Kemenpora masihlah berupa pada tahapan sistem direktori. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.15, Aplikasiaplikasi SIM yang digunakan belum diikat menjadi suatu aplikasi khusus. SIM di lingkungan kemenpora dibangun berdasarkan SIM-SIM yang tersebar di unit-unit kerja. Sebagai pusat direktori adalah Portal Kemenpora [http://www.kemenpora.go.id ] pada Portal Kemenpora ada daftar yang melink ke semua SIM yang ada di lingkungan Kemenpora. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.16. Sehingga pengguna dengan mengklik daftar tersebut, dapat mengakses SIM-SIM lainnya di lingkungan Kemenpora. Tetapi antara SIM di Kemenpora belum dapat melakukan pertukaran data. Begitu juga Portal Kemenpora belum dapat secara otomatis mendapatkan data dari SIMSIM lain.

2.4

Pengguna dan Pemanfaatan

Pada saat ini SIM-SIM di lingkungan Kemenpora pada dasarnya digunakan oleh berbagai pihak dari stakeholder yaitu :

• Pengambil keputusan serta staff di lingkungan Kemenpora, misal Menteri, Deputi dan lain sebagainya.

2.4. PENGGUNA DAN PEMANFAATAN

Gambar 2.16: Direktori pada Portal Kemenpora

Gambar 2.17: Memasukkan berita melalui portal

29

30


Gambar 2.18: Hasil pemasukan berita oleh publik

• Organisasi kepemudaan dan keolahragaan di seluruh Indonesia. Baik membaca berita ataupun memberikan berita via fasiltias yang disediakan di Portal Kemenpora. Melalui fasilitas yang ditampilkan pada Gambar 2.17.

• Wartawan dan media massa untuk memperoleh berita dan peraturan berkaitan dengan kepemudaan dan keolahragaan.

• Publik, banyak memanfaatkan portal Kemenpora untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai kegiatan Kemenpora. Publik juga memasukkan sumbangan berita mengenai kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di sekitarnya. Saat ini animo publik untuk memasukkan berita sudah mulai tinggi, seperti tergambar pada Gambar 2.18

2.5

Permasalahan yang Teridentifikasi

Pada implementasi SIM di lingkungan Kemenpora ada beberapa permasalahan yang sering timbul. Permasalahan-permasalahan tersebut diidentifikasi sebagai berikut :

• Permasalahan definisi kebutuhan. Salah satu problem terbesar di dalam pengembangan SIM adalah ketika stakeholder dan

2.5. PERMASALAHAN YANG TERIDENTIFIKASI

31

pengguna tidak dapat menginformasikan kebutuhannya kepada pengembang aplikasi SIM. Sehingga seringkali SIM yang dikembangkan tidak dapat berfungsi karena tidak menyediakan fungsi yang diminta oleh pengguna.

• Permasalahan disain. Di dalam pengembangan disain yang dilakukan masih belum melibatkan pengguna secara intens dari awal pengembangan sistem. Hal ini disebabkan sebagian proses pengembangan sistem masih memanfaatkan metoda classic Software Development Lifecycle (SDLC) belum dimanfaatkan metoda participatory yang melibatkan pengguna sistem sejak awal misal dengan penggunaan prototype.

• Permasalahan implementasi. Dokumentasi dari implementasi masih minim, sehingga menyulitkan pada kegiatan perawatan. Penggunaan data bersama masih belum terjadi dilingkungan Kemenpora sehingga masih dilakukan proses copy dan sharing secara manual.

• Permasalahan operasional. Karena sistem yang tidak disusun memberikan kinerja tinggi sehingga sering baik perangkat keras ataupun perangkat lunak tidak mampu menangani beban sistem

• Permasalahan perawatan. Perawatan seiring kali menjadi sedikit terabaikan karena tidak adanya kepedulian sejak awal sistem dibangun. Di lingkungan Kemenpora dengan dimulai dengan pembangunan Portal Kemenpora, maka telah dilakukan fokus pada perawatan sejak awal, di samping perbaikan pada metodologi pengembangan sistem.

• Permasalahan interoperabilitas dan penggunaan data bersama belum didefinisikan dari awal. Sebaiknya bakuan yang disepakati untuk masalah pertukaran data

• Permasalahan aspek legal. Lisensi perangkat lunak yang digunakan ataupun lisensi perangkat lunak yang dikembangkan belum ditentukan. Untuk itu bakuan mengenai lisensi sudah tak dapat dihindari lagi.

• Permasalahan non teknis.

Sosialisasi penggunaan sistem yang belum cukup, ataupun sistem dikembangkan tidak mempertimbangkan kondisi non teknis dari pengguna. Sosialisasi sebaiknya dilakukan sejak masa disain dan hingga ketika sistem

32

BAB 2. KONDISI SAAT INI telah selesai. Perihal non teknis lainnya adalah masalah kejelasan struktur organisasi pengelola SIM.

Bab 3

Strategi Pengembangan SIM Kemenpora 3.1

Strategi Nasional E-government

E-government saat ini banyak didorong pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. Definisi dari e-government itu [Becker, 2003]: “Pemanfaatan dan Implementasi TIK oleh Pemerintah untuk tersedianya informasi dan layanan administrasi publik bagi masyarakat” Kesuksesan e-government ditentukan berdasarkan kualitas dan keberadaan layanan administrasi, khususnya yang menyediakan proses transaksi secara keseluruhan. E-government memiliki tujuan:

• Menyediakan informasi pemerintahan yang efisien • Memberikan layanan yang lebih baik untuk masyarakat • Menguatkan komunitas melalui akses ke Informasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan publik;

• Mengintegrasikan “Businesses, G2B, G2C, G2E) 33

Citizens,

Employees” (G2G,

34

BAB 3. STRATEGI PENGEMBANGAN SIM KEMENPORA

Seperti yang disajikan pada Gambar 3.1 terlihat untuk menerapkan e-government yang sukses perlu memperhatikan beberapa faktor yaitu SDM (sumber daya manusia), penerapan proses implementasi egovernment, serta komponen TIK yang perlu diperhatikan.

Gambar 3.1: Strategi e-government Berdasarkan draft rancangan penyelenggaraan e-government di Indonesia, terlihat bahwa sistem informasi merupakan salah satu yang yang sangat mendasar yang diperlukan di lingkungan badan pemerintah khususnya di Kemenpora. Hal ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kemenpora. Untuk menciptakan egovernment yang baik diperlukan beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain seperti penerapan teknologi informasi, infrastruktur jaringan teknologi informasi, interoperabilitas sistem informasi, dan keamanan sistem informasi. Penyelenggaraan e-government dapat dilakukan melalui kemitraan antar instansi pemerintah pusat, antara Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Badan Usaha atau masyarakat, antar-instansi pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengembangan aplikasi e-government di setiap badan pemerintah berdasarkan rancangan penyelenggaraan e-government dapat dibagi menjadi dua:

• Aplikasi umum dapat disediakan langsung oleh Menteri atau kementrian.

• Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan

3.2. PERKEMBANGAN TIK

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

35

Tabel 3.1: ICT Readline Index Country E.Governments Readiness Ranking Singapore Philippine Malaysia Thailand E-Government Indonesia Brunei Vietnam Cambodian Myanmar East Timor Laos

2004 8 47 42 50 85 63 112 129 123 174 144

2005 7 41 43 46 96 73 105 128 129 144 147

2008 23 66 34 64 106 87 91 139 144 155 156

fungsinya dengan persetujuan Menteri. E-government telah banyak diimplementasikan di beberapa negara seperti terlihat pada Tabel 3.1.

3.2

Perkembangan TIK

Gambar 3.2 menunjukkan perubahan trend dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mulai dari perubahan sumber daya utama seperti infrastruktur yang berubah dari sistem telepon menjadi jaringan digital, kecepatan penyebaran informasi yang sekuensial dan lambat hingga menjadi cepat bahkan tergolong sangat cepat. Hal ini pun mempengaruhi penambahan sumber informasi maupun pengguna informasi yang di masa industrialisasi bersifat terpusat artinya hanya bagian tertentu yang dapat mengakses informasi menjadi tersebar artinya seluruh informasi dapat diakses jika informasi bersifat terbuka. Perubahan struktur dan perkembangan teknologi informasi menuntut juga perubahan aksesibilitas data yang semakin tinggi artinya data dan informasi dapat diakses kapan dan di mana saja. Perubahan trend yang terjadi dalam TIK menuntut terjadinya tranformasi di dalam lingkungan khususnya Kemenpora. Hal ini bertujuan untuk membentuk TI yang dapat menunjang dan mendorong transformasi keseluruhan informasi dan data di lingkungan Kemenpora se-

36


3.2. PERKEMBANGAN TIK

37

Gambar 3.3: Komponen Implementasi TIK

hingga dapat mendukung perkembangan TIK. Transformasi ini hanya bisa didapatkan dengan perubahan dalam cara pengelolaan TI:

• Pengembangan TI sektoral yang bersifat :

terpadu,

lintas-

sektoral

• Orientasi pengembangan TI internal (“build ” dan “operate internally ”) dengan melakukan optimasikan keikutsertaan swasta (“buy ” dan “outsourcing”)

• Dukungan tersebar yang bersifat dukungan umum yang terpusat, dan dukungan khusus tersebar Transformasi merupakan proses panjang dan sulit sehingga memerlukan fokus dan komitmen penuh dari seluruh jajaran Kemenpora. Disamping itu perlu mempertimbangankan beberapa komponen TIK seperti ditunjukkan pada Gambar 3.3 Dari sisi teknologi berikut ini perkembangan yang perlu dipertimbangkan di dalam menyusun strategi pengembangan SIM di lingkung-

38


an Kemenpora Perkembangan teknologi web juga mendukung karena pergeseran yang terjadi secara teknologi sebagai berikut:

• Web 0.0, adalah sebelum web, seperti: Face-to-face meetings, Telephones, fax, Newspapers, books, magazines, television, cinemas, VCRs, Encyclopedias, Diaries, Libraries, Internet, ftp, AOL, Compuserve, Prodigy.

• Web 1.0, adalah merupakan awal web dan sering disebut sebagai ’Read Only Web’. Contohnya adalah HTML, CSS, XML standards, Browsers semisal Mosaic, Mozilla, Internet Explorer, Firefox, Opera, E-commerce, web-based forms, Plug-ins semisal Flash, Streaming music dan video, situs web dinamis tapi belum interaktif, mesin mencari (search engine), Java, PHP, web services. Web 1.0 memiliki karakteristik : – Universal akses, artinya untuk mengakses sistem tidak membutuhkan program client yang beragam. Sistem dapat diakses cukup menggunakna program yang sama, yaitu browser. Berbeda dengan sebelum ada Web, maka setiap program client dibutuhkan untuk mengakses layanan yang berbeda. – Konten yang portabel, dan hyperlink sehingga bersifat nonlinear.

• Web 2.0, merupakan perkembangan lebih lanjut dari Web 1.0 dan sering diistilahkan sebagai ’Read-Write Web’, sebagai contoh Blogs, wikis, jaringan sosial, Web-based email, word processors, spreadsheets, CRM, SOA (service oriented architecture). Web 2.0 dengan karakteristik : – Konten yang dihasilkan user. – Mobile access menjadi dominan.

• Web 3.0, merupakan perkembangan Web 2.0 yang dari manusia bergeser ke mesin. Pada web sebelumnya, fungsi web adalah hanya dipahami oleh manusia, tetapi mesin belum memiliki fasilitas yang memadai. Sehingga pada Web 3.0 akan dikembangkan pemahaman yang lebih baik antara manusia-manusia, mesin-mesin dan manusia-mesin. Saat ini Web 3.0 masih terus

3.3. OPEN SOURCE DAN OPEN STANDARD

39

dikembangkan dalam tingkat penelitian, arah yang dominan adalah ke semantic web, web services dan interoperabilitas. Web 3.0 dengan karakteristik : – Fokus pada layanan universal dan dapat saling bertukar layanan. – Berbasiskan semantik yang menunjang interoperabilitas

3.3

Open Source dan Open Standard

Salah satu trend TIK yang makin dipertimbangkan berbagai negara dalam 10 tahun belakang ini adalah Open Source dan Open Standard. Pemanfaatan Open Source Software dalam Implementasi TIK merupakan hal yang sangat penting karena beberapa alasan.

• Efisien dan efektif; • Mengimplementasikan Open Standar sehingga mempermudah dalam pertukaran data digital

• Stabil, Aman; • Dukungan Komunitas; • Custom Build Software; • Peningkatan Industri Perangkat Lunak Lokal untuk Implementasi TIK Pemerintah telah memberikan dukungan terhadap Implementasi OSS pada e-Government dengan cara:

• Secara bertahap dan berkesinambungan dengan tetap pada orientasi pencapaian target.

• Pemerintah berperan sebagai pendorong dengan cara memberikan contoh sebanyak mungkin penggunaan OSS di instansi pemerintah, menggunakan piranti lunak yang legal termasuk dengan OSS.

• Pendekatan yang tidak mewajibkan untuk semua implementasi (tidak ada pemihakan), tetapi memberikan dorongan untuk penggunaan OSS seluas-luasnya.

40


Tabel 3.2: Implementasi OSS di Berbagai Daerah No.

Pemda

1

Kab. Jembrana

Action Migrasi Desktop, Migrasi Server, Pengembangan aAplikasi, Pelatihan, Kustomisasi Aplikasi

2

Kab. Kebumen

Migrasi server, Pelatihan

3

Kab. Sragen

Migrasi Server, Pengembangan Aplikasi, Pelatihan, Kustomisasi Aplikasi, Maintenance OSS

4

Prov. Jawa Tengah

Migrasi Desktop, Migrasi Server, Pelatihan, Kustomisasi Aplikasi, Official Support OSS

5

Prov. Jawa Timur

Migrasi Server, Pengembangan Aplikasi,

6

Prov. Nangroe Aceh Darussalam

Migrasi Komputer lokal dan Desktop

Kustomisasi Aplikasi

• Keterlibatan bersama seluruh stakeholder dan komunitas TI dalam implementasi program. Hal ini terlihat dengan penerapan aplikasi open source di beberapa daerah seperti yang terlihat pada tabel 3.2. Penerapan OSS tidak hanya dilakukan di Indonesia tapi berbagai negara telah melakukan hal yang sama seperti pada gambar 3.3. Beberapa contoh apilikasi OSS yang sering dan telah digunakan antara lain:

• Aplikasi Desktop:

Sistem Operasi (Linux), Office Application (Open Office), Gambar/Grafik (Gimp, Blender),

• Aplikasi Statistik: R-statistik, • GIS: MapServer, GRASS • Pemrograman: PHP, GCC, Fortran, Java, Phyton, dll • Server: Database, Web, Mail, Virtualisasi, DNS, Proxy Berdasarkan data tersebut maka implementasi Open Source di lingkungan Kemenpora merupakan suatu strategi yang penting. Hal ini tidak saja untuk memberikan kinerja tinggi, tetapi juga untuk memecahkan masalah legalitas dan pertimbangan pemanfaatan dana publik secara optimal. Untuk itu beberapa aplikasi yang terlanjur disusun

3.3. OPEN SOURCE DAN OPEN STANDARD

Tabel 3.3: Implementasi OSS di berbagai Negara No.

Negara

Action

1

German

Perjanjian antara Pemerintah Pusat dengan Perusahaan OSS (SusE) dan IBM untuk mengimplementasikan OSS dalam pengembangan sistem pemerintahan.

2

Inggris

Pemerintahan dan Otoritas mengusulkan pemanfaatan OSS (untuk Open Standar) sebagai hal yang sama dengan proprietry dalam proses belanja TIK

3

Perancis

Pemerintah dan otoritas administrasi memutuskan untuk pemanfaatan OSS untuk mengurangi budget TIK. Hal ini juga sebagai wujud peningkatan industri software

4

Denmark

Research commitee of the Folketing merekomendasikan untuk mengimplementasikan OSS dalam administrasi Pemerintahan

5

Findland

Beberapa anggota parlemen merekomendasikan pemanfaatan OSS untuk administrasi pemerintahan

6

China

China’s Ministry of Information Industry membentuk Open Source Alliance untuk mendukung sistem berbasis Linux

7

Brasil

Pemerintah migrasikan 300.000 komputer di kantor pemerintah ke sistem OSS, sedangkan legistafif memberi mandat agar seluruh software di federal administration dan publik harus OSS

41

42


dengan menggunakan aplikasi proprietary harus secara bertahap dimigrasi menjadi aplikasi open source untuk mendukung program pemerintah tersebut.

Bab 4

Road Map Pengembangan SIM Kemenpora Pengembangan SIM yang baik di suatu Kementerian haruslah memiliki suatu strategi dan perencaan yang terintegrasi, holistik dan berjangka panjang dan berkesinambungan. Untuk kebutuhan tersebut perlu disusun road map pengembangan SIM Kemenpora. Road map ini diharapkan menjadi panduan bagi unit kerja yang mengembangkan SIM ataupun pengembang SIM di lingkungan Kemenpora. Road map ini bukan sekedar daftar aplikasi yang direncanakan dibuat, tetapi lebih kepada strategi dan tahapan pembangunan SIM yang terintegrasi.

4.1

Pengembangan SIM Kemenpora

Dalam melakukan pengembangan SIM Kemenpora diperlukan beberapa perencanaan pengembangan perangkat lunak. Perencanaan ini ada yang bersifat teknis ataupun bersifat non teknis (organisatoris, aturan dan bakuan). Persiapan tersebut meliputi : Persiapan aspek teknis

• Melakukan survei untuk mengetahui kondisi dukungan teknis yang ada saat ini di lingkungan Kemenpora. 43

44

BAB 4. ROAD MAP PENGEMBANGAN SIM KEMENPORA

• Memilih suatu model untuk proses pengembangan SIM yang dianut.

• Memilih notasi yang digunakan untuk spesifikasi dan perancangan sistem informasi.

• Memilih bahasa pemrograman yang disarankan untuk digunakan di dalam pengembangan Sistem Informasi Manejemen di lingkunga Kemenpora

• Menentukan arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak dari Sistem Informasi Manajemen

• Memilih mekanisme pengaturan konfigurasi dari sistem. • Memilih produk berpotensi berdasarkan pengalaman keorganisasian, sumber daya, dan tujuan.

• Mengevaluasi informasi pasar mengenai viablitas produk • Membeli atau menyewa perangkat keras/lunak yang dibutuhkan Persiapan aspek organisasi

• Menetapkan standard untuk dokumentasi, coding, verifikasi dan pengujian

• Mengestimasi biaya, jadwal, tersiko dan harga dari produk • Memilih bentuk laporan dan cara pengukuran perkembangan proyek

• Menentukan organisasi pendukung pelaksanaan SIM di lingkungan Kemenpora Persiapan sumber daya manusia

• Mengontrak dan menyusun team pembuat software • Menyiapkan bahan dan personil untuk instalasi, perawatan. • Melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai proses pengembangan SIM sehingga ketika dilaksanakan pengembangan SIM kerjasama antar pihak Kemenpora dan pengembang dapat terjadi secara baik.

4.2. RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTUKTUR

45

Oleh karena itu untuk meletakkan dasar dan fondasi perencanaan serta pelaksanaan pengembangan SIM di lingkungan Kemenpora maka perlu ditetapkan beberapa bakuan yang dituangkan dalam dokumentasi. Dokumen bakuan dan perencanaan tersebut disusun dengan pendekatan:

• Tidak terlalu teknis agar dapat dibaca secara luas dan juga mudah dipahami oleh pihak manajemen.

• Tidak terikat pada satu jenis teknologi atau vendor. Tetapi lebih kepada konsep dan bakuan yang bersifat terbuka.

• Pengembangan yang dilakukan berbasiskan kondisi yang ada. Tidak terlalu ambisius. Aplikasi-aplikasi yang direncanakan berbasiskan kebutuhan yang ada.

• Pengembangan teknis yang direncanakan harus melihat kepada keterbatasan organisasi dan sumber daya manusia yang ada.

4.2

Rencana Pengembangan Infrastuktur

Salah satu yang perlu dikembangkan di dalam penyusunan SIM di lingkungan Kemenpora adalah infrastruktur teknis pendukung SIM. Yaitu sistem perangkat server dan jaringan. Pada saat ini sistem jaringan dan server di lingkungan Kemenpora dapat dilihat seperti pada Gambar 2.1. Saat ini beberapa server sudah dijalankan dengan menggunakan teknik virtualisasi. Kemenpora adalah kementerian yang tergolong pertama kali memanfaatkan teknologi ini. Teknik virtualisasi digunakan untuk menyediakan beragam layanan SIM yang terpisah tetapi menjadikan lebih mudah dikelola dan dirawat. Karena dijalankan pada suatu lingkungan terisolir yang terpaket menjadi satu. Di samping itu, teknik virtualisasi ini membuat sistem lebih aman dan reliable serta dapat memanfaatkan perangkat keras secara lebih efisien.

46


Gambar 4.1: Kondisi Sekarang

Perencanaan untuk pengembangan infrastruktur sehingga menjadikan layanan SIM yang lebih baik dapat dilihat pada Gambar 4.2. Pada dasarnya perbaikan yang perlu dilakukan untuk 1 tahun ke depan di tingkat infrastruktur jaringan adalah hal-hal sebagai berikut :

• Separasi atau pembagian yang lebih jelas antara unit kerja yang di dalam dan di luar. Hal itu dilakukan dengan memasang sistem firewall dan router tambahan.

• Dilengkapinya dengan sistem inventori, management serta help desk yang memudahkan pengoperasian serta perawatan infrastruktur jaringan

• Penambahan beberapa fasilitas dasar untuk infrastruktur seperti Intruder Detection System, Intruder Prevention System, Backup system dan lain sebagainya.

4.3. JENIS SIM YANG PERLU DIKEMBANGKAN

47

• Pemanfaatan sistem dengan Quality of Service (QoS) sehingga dapat membedakan layanan yang diberikan dan dapat memanfaatkan bandwidth yang tersedia secara lebih baik.

Gambar 4.2: Kondisi Jaringan yang Diharapkan

4.3

Jenis SIM yang Perlu Dikembangkan

Di dalam mengembangkan SIM Kemenpora di masa mendatang, maka perlu dilakukan tahapan-tahapan pengembangan SIM. Pemilihan urutan-urutan tersebut berdasarkan tingkat kebutuhan serta pra-syarat dari SIM selanjutnya. Tahapan-tahapan pengembangan SIM di lingkungan Kemenpora tersebut ditampilkan pada Gambar 4.3. Beberapa tahapan membutuhkan kesuksesan pelaksanaan tahapan selanjutnya. Road map ini dibagi menjadi beberapa jenis pekerjaan SIM yang pada dasarnya dapat untuk memenuhi kebutuhan :

48


• Kebutuhan publik untuk mendapatkan informasi mengenai Kepemudaan dan Keolahragaan

• Memberikan layanan fasilitas informasi kepada publik misal kepada OKP ataupun organisasi olahraga

• Kebutuhan Kemenpora dalam menciptakan kebijakan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan

• Operasional dari SIM tersebut sehingga SIM tersebut dapat bekerja menenuhi fungsinya. Jenis-jenis SIM yang akan dikembangkan tersebut akan dijabarkan pada penjelasan berikut :

4.3.1

SIM untuk Pengoperasian

Untuk memudahkan dan mengatasi permasalahan pengoperasian. Maka perlu dikembangkan beberapa Sistem Informasi yang terkait dengan fasilitas SIM di lingkungan Kemenpora, Sistem tersebut adalah Sistem Informasi Manajemen Infrastruktur Jaringan. SIM ini pada dasarnya memiliki 3 komponen utama yaitu :

• Sistem inventory infrastruktur jaringan. Sistem ini akan mendata perangkat jaringan, perangkat keras di lingkungan Kemenpora. Sehinga bila terjadi gangguan maka akan lebih mudah menelusuri kerusakannya. Hal ini akan membantu pengoperasian jaringan di lingkungan Kemenpora. Prototype sistem ini tampak seperti Gambar 4.4

• Sistem monitoring dan visualisasi jaringan. Sistem ini akan memonitor, traffic, layanan apakah selalu up, serta memberikan laporan tentang sebagaimana baiknya layanan SIM yang ada di lingkungan Kemenpora. Juga akan melaporkan titik mana yang paling banyak menggunakan bandwidth, ataupun dapat juga melaporkan perkabelan di lantai mana yang kurang baik. Prototype sistem ini tampak pada Gambar 4.5.

• Sistem help desk. Sistem ini akan membantu mengelola pelaporan dari pengguna bila terjadi kerusakan. Sehingga setiap pengguna di lingkungan Kemenpora dapat melaporkan dengan


49

50


Gambar 4.4: Sistem inventory jaringan

lebih ditail dan akan langsung dicatat oleh bagian teknis. Prototype sistem ini tampak seperti pada Gambar 4.6.

4.3.2

SIM Berbasiskan Database

Sistem lnformasi berbasiskan Aplikasi Database in misal meliputi berbagai sistem misal :

• Sistem database pendukung interoperabilitas. Sistem database yang ada di lingkungan Kemenpora belum mendukung aspek interoperabilitas. Sehingga sulit bila antar SIM dapat bertukar data. Sebagai dampaknya data yang tersebar di beberapa Unit Kerja tak dapat dimanfaatkan. Dengan adanya sistem database pendukung interoperabilitas yang berbasis ontologi, maka proses pertukaran data akan dapat dilakukan secara lebih mudah

• Sistem datawarehouse. Untuk memudahkan proses pengambilan keputusan, maka ketersediaan data secara terkumpul baik yang bersumber dari sumber data internal (dari dalam organisasi) ataupun sumber data eksternal (luar organisasi) akan sangat dibutuhkan. Dengan terkumpulnya data tersebut dalam suatu


Gambar 4.5: Sistem Monitoring

Gambar 4.6: Help Desk

51

52

BAB 4. ROAD MAP PENGEMBANGAN SIM KEMENPORA sistem datawarehouse, maka dapat diterapkan teknik-teknik data mining untuk melakukan perkawinan informasi dari data dengan sumber yang berbeda. Cara ini akan menghasilkan suatu informasi pendukung pembuat keputusan yang sangat membantu sekali Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pekerjaan sehari-harinya.

• Executive Information System yang mendukung mobile devices. SIM ini merupakan SIM yang digunakan para pembuat keputusan. Sehingga memang didisain untuk memberikan informasi tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga secara singkat tetapi real time. Sistem ini juga menyajikan informasi tentang Kepemudaan dan Keolahragaan, misal daftar OKP di Indonesia dan alamatnya, daftar atlit berpartisipasi dan lain sebagainya. Pengguna setelah memperoleh suatu informasi dapat mencari informasi yang lebih ditail. EIS ini sebaiknya juga dapat diakses melalui perangkat mobile devices, karena akan memudahkan untuk mengakses informasi dari manapun. Model pengintegrasian layanan SIM di lingkungan Kemenpora dikembangkan dengan model seperti pada Gambar 4.7. Pada model ini setiap SIM tidak harus memiliki model database ataupun menggunakan database yang sama. Tetapi antar SIM tersebut dapat saling bertukar data dengan menggunakan mekanisme “generic service”. Setiap SIM yang dikembangkan di lingkungan Kemenpora yang ingin melakukan pertukaran data, harus memenuhi pra-syarat penyediaan “generic service” ini. Sehingga antar SIM cukup melakukan request dengan metoda yang sama dan tiap SIM akan melakukan pemetaan sesuai dengan teknologi yang diimplementasikannya.

4.3.3

SIM Berbasiskan Social Network

Social Network merupakan suatu jenis aplikasi yang mencoba menghubungkan antara pengguna dengan pengguna lainnya. Misal dalam rangkaian “friend of friend ”. Salah satu aplikasi jenis Social Network yang terkenal adalah Facebook. Saat ini lazim suatu organisasi atau suatu jenis kegiatan membuat situs Social Network sendiri. Sebagai contoh bila di lingkungan Kemenpora, maka Social Network ini dapat digunakan untuk tujuan :

• Menghubungkan mereka (pemuda) yang pernah mengikuti kegiatan,


Gambar 4.7: Interoperabilitas dengan Service generic

53

54


• Menghubungkan mereka yang tertarik dengan organisasi pemuda misal anggota organisasi pemuda atau “alumni” kegiatan Menpora

• Menghubungkan organisasi-organisasi kepemudaan Jenis aplikasi lainnya yang tergolong pada keluarga aplikasi Social Network adalah aplikasi mikroblog. Salah satu aplikasi jenis ini yang paling terkenal adalah twitter, seperti yang nampak pada Gambar 4.8. Aplikasi jenis ini memiliki karakeristik:

• Pesan singkat < 140 karakter • Dapat dibaca dan ditulis melalui perangkat mobile (smartphone, ataupun via SMS).

• Cocok untuk laporan singkat misal ketika ada event seperti SEA GAMES. Tujuannya memberikan laporan singkat terbaru.

Gambar 4.8: Mikroblog

4.3.4

SIM untuk Berkolaborasi

Salah dari tujuan dari aplikasi ini adalah untuk menghubungkan mereka (pemuda) yang pernah mengikuti kegiatan. Salah satu dari aplikasi ini adalah seperti yang ditunjukan pada gambar 4.9. Aplikasi ini akan membantu dalam menkoordinasikan pekerjaan. Dengan sistem ini, maka setiap staf di Kemenpora akan dapat login ke sistem dan


55

memperoleh “desktop” yang menerangkan jadwal kerja, kelompok kerja termasuk target dan tenggat. Aplikasi semacam ini ditampilkan pada Gambar 4.9. Di samping masing-masing pengguna dapat melihat jadwal dan bekerja sama secara online (misal menulis dokumen bersamaan), maka pengguna dapat juga bertukar data.

Gambar 4.9: Contoh Aplikasi CSCW

4.3.5

SIM untuk Knowledge Management

Beberapa SIM yang tergolong kelompok ini dan dapat dikembangkan di lingkungan Kemenpora adalah :

• Sistem Ensiklopedia berbasis Wiki. Salah satu aplikasi yang dapat dikembangkan adalah ensiklopedia pemuda dan olahraga. Aplikasi ini berbasis knowledge base artinya pengunjung bisa menambahkan informasi contohnya seperti yang ditunjukkan Gambar 4.10. Prototype situs ini dapat diakses dengan URL : [http://wiki.kemenpora.go.id ].

• Sistem tanya jawab (Frequently Asked Question).

Aplikasi SIM ini dapat digunakan untuk mengumpulkan pertanyaanpertanyaan yang sering dilontarkan oleh publik terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan Kepemudaan. Sebagai

56

BAB 4. ROAD MAP PENGEMBANGAN SIM KEMENPORA contoh, prototype situs ini dapat diakses dengan URL [http: //tanya-jawab.kemenpora.go.id ]. Model prototype dari aplikasi seperti ini dapat dilihat pada Gambar 4.11.

• Sistem eLearning. Sistem ini akan mendukung mekanisme pembelajaran jarak jauh. Sehingga di masa depan Kemenpora dapat memberikan materi pelatihan melalui eLearning, misal materi pelatihan juri dan wasit untuk cabang olahraga tertentu. Ataupun juga materi pelatihan untuk para pemuda. Dengan memanfaatkan teknologi ini maka dapat ditingkatkan jumlah pelatihan baik kuantitas ataupun kualitasnya. Sebagai contoh dari fasilitas seperti ini adalah yang ditampilkan pada Gambar 4.12.

Gambar 4.10: Contoh Ensiklopedia


Gambar 4.11: Fasilitas Tanya-Jawab (FAQ)

Gambar 4.12: Fasilitas eLearning

57

58


Bab 5

Bakuan Sistem Informasi Suatu proses bisnis (bisnis bukan hanya perdagangan saja, melainkan proses pelaksanaan manajemen) penting untuk implementasi suatu program atau sistem. Resiko yang dihadapi oleh kegiatan pengembangan SIM adalah kecepatan yang harus digunakan pada saat implementasi. Pemendekan siklus pengembangan untuk suatu kegiatan bukanlah merupakan suatu alasan yang baik. Pada suatu bagian sistem informasi, menaikkan kualitas proses biasanya melibatkan elemen berikut ini :

• Metodologi . Suatu cara, metoda, untuk mencapai tujuan. Suatu metodologi berlaku secara umum, dengan perencanaan tingkat tinggi, dan digunakan sebagai landasan setiap kegiatan. Ada beberapa metoda khusus untuk beberapa jenis kegiatan yang khusus, seperti metodologi untuk Internet atau Intranet.

• Dokumentasi . Dokumen khusus, yang pada awal kegiatan akan menerangkan secara garis besar. Yang akan dilengkapi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Contoh dokumentasi adalah : Functional Specification, Cost-benefit Analysis, and Return of Investment.

• Standard . Panduan yang disusun dan digunakan pada suatu institusi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh standard ini adalah : kesepakatan penamaan untuk berbagai macam kode, kesepakatan layar GUI, kesepakatan data modelling. Standard ini pen59

60

BAB 5. BAKUAN SISTEM INFORMASI ting karena merupakan landasan pengembangan sebagai kerangka kerja, komunikasi. Juga untuk mengontrol kualitas serta menjaga kontinuitas pengembangan.

Oleh karena itu untuk mempersiapkan perkembangan SIM di lingkungan Kemenpora yang baik, maka perlu ditentukan ketiga hal tersebut di atas. Pekerjaan ini menyelesaikan permasalahan dan tertulis dalam buku ini. Bakuan, metolodogi merupakan fondasi utama di dalam penyusunan sistem yang terencana dan berkesinambungan.

5.1

Bakuan Siklus Pengembangan

Saat ini metoda pengembangan yang banyak digunakan di berbagai badan pemerintahan di Indonesia, termasuk di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga masih mengikuti pola konvensional SDLC (System Development Life Cycle), yang terlihat pada Gambar. 5.1. Model ini sering juga disebut model water fall. Kelemahan dari model SDLC ini adalah pengembang SIM harus melakukan proses tebakmenebak di dalam pengembangan sistem. Sehingga seringkali aplikasi yang dikembangkan menjadi tidak cocok karena tidak melibatkan pengguna dari sistem. Pada metoda pengembangan ini, maka sistem dikembangkan oleh pihak ke 3 berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditentukan untuk tender tersebut. Badan pemerintah yang membangun SIM akan menspesifikasikan kriteria SIM yang diinginkan dalam dokumen KAK. Dokumen KAK ini pada dasarnya seperti suatu spesifikasi kebutuhan (requirement ). Setelah membaca KAK ini, maka pengembang akan memasukkan proposal disain dari SIM yang dibuatnya tanpa pernah melakukan interaksi dengan pengguna SIM ataupun badan tersebut. Hal ini yang sering menyebabkan SIM yang didisain dengan menggunakan SDLC menjadi kurang dapat memenuhi kebutuhan pengguna atau stakeholder. Di tambah lagi seringkali requirement yang dituliskan pada KAK tidak menggambarkan apa yang dibutuhkan sistem ataupun pengguna. Sehingga sistem dikembangkan sesuai dokumentasi KAK itu seringkali tidak memenuhi kebutuhan. Pengembang aplikasi SIM mengembangkan aplikasinya benar-benar berdasarkan KAK yang bisa juga salah ditulis ataupun kurang tepat. Bisa juga pengembang salah melakukan interpretasi dari spesifikasi tersebut. Pada model SDLC kesalahan spesifikasi seringkali dideteksi pada saat akhir pekerjaan, dan

5.1. BAKUAN SIKLUS PENGEMBANGAN

61

Gambar 5.1: SDLC

semua sudah terlambat tidak bisa dilakukan perbaikan. Pada saat pengerjaan Portal Kemenpora, pihak Kemenpora dan Universitas Gunadarma mencoba menggunakan metoda participatory yang melibatkan pengembang dengan pihak Kemenpora. Pada model ini pengembang dan pihak pengguna secara intens dari awal sudah melakukan interaksi untuk mendefinisikan kebutuhan, menguji prototype, dan menguji hasil akhir dari sistem. Sehingga tingkat komunikasi antar pengembang dan pengguna/stakeholder menjadi lebih tinggi, dan kesalahan dapat dihindari. Model seperti ini yang kini dikenal dalam kelompok Metoda Agile. Oleh karena keterbatasan model SDLC itulah, maka ditetapkan untuk sistem yang lebih mengakomodir keterlibatan pengguna yang lazim dikenal dalam golongan metoda pengembangan yang bersifat “Participatory Development Model”. Salah satu yang tergolong model ini adalah model yang disebut Prototyping Development model. Model ini tampak seperti pada Gambar 5.2. Metoda seperti inilah yang lebih cocok diterapkan di dalam lingkungan Kemenpora. Terutama untuk aplikasi yang melibatkan pengguna luas. Dengan bakuan model pengembangan berbasiskan prototyping ini pengembang dan klien dapat saling berinteraksi selama proses pem-

62

BAB 5. BAKUAN SISTEM INFORMASI

Gambar 5.2: Metoda purwarupa (Prototype)

buatan sistem. Sering terjadi klien hanya mendefinisikan secara umum apa yang dikehendakinya tanpa menyebutkan secara ditail output apa saja yang dibutuhkan, pemrosesan dan data-data apa saja yang dibutuhkan. Sebaliknya di sisi pengembang kurang memperhatikan efesiensi algoritma, kemampuan sistem operasi dan interface yang menghubungkan manusia dan komputer. Untuk mengatasi ketidakserasian antara klien dan pengembang, maka harus dibutuhkan kerjasama yang baik di antara keduanya sehingga pengembang akan mengetahui dengan benar apa yang diinginkan klien dengan tidak mengesampingkan segi-segi teknis dan klien akan mengetahui proses-proses dalam menyelesaikan sistem yang diinginkan. Dengan demikian akan menghasilkan sistem sesuai dengan jadwal waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Keunggulan metoda yang menggunakan prototyping adalah sebagai berikut:

• Adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan klien • Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan klien


63

• Klien berperan aktif dalam pengembangan sistem • Lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem • Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Kunci agar model prototype ini berhasil dengan baik adalah dengan mendefinisikan aturan-aturan main pada saat awal, yaitu klien dan pengembang harus setuju bahwa prototype dibangun untuk mendefinisikan kebutuhan. Prototype akan dihilangkan sebagian atau seluruhnya dan sistem informasi aktual direkayasa dengan kualitas dan implementasi yang sudah ditentukan. Tahapan-tahapan dalam Prototyping adalah sebagai berikut: 1. Pengumpulan kebutuhan. Klien dan pengembang bersamasama mendefinisikan format seluruh sistem informasi, mengidentifikasikan semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibuat. 2. Membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada klien (misalnya dengan membuat input dan format output) 3. Evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh klien apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan klien. Jika sudah sesuai maka langkah 4 akan diambil. Jika tidak prototyping direvisi dengan mengulangu langkah 1, 2, dan 3. 4. Mengkodekan sistem. Dalam tahap ini prototyping yang sudah di sepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai 5. Menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan White Box, Black Box, Basis Path, pengujian arsitektur dan lain-lain 6. Evaluasi sistem. Klien mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan . Jika ya, langkah 7 dilakukan; jika tidak, ulangi langkah 4 dan 5.

64

BAB 5. BAKUAN SISTEM INFORMASI 7. Menggunakan sistem. Sistem informasi yang telah diuji dan diterima klien siap untuk digunakan.

Di dalam pengembangan SIM di lingkungan Kemenpora, participatory development model atau yang dikenal dengan kerjasama merupakan bakuan pengembangan sistem dengan melibatkan seluruh stakeholder di dalam proses untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat berdasarkan atas kebutuhan dan kegunaan yang diinginkan. Di dalam participatory, partisipan berkerjasama dengan perancang, peneliti, dan pengembang selama kurun waktu proses pengembangan berlangsung. Secara singkat, mereka berpartisipasi dalam beberapa tahapan proses yaitu:

• Partisipasi dalam tahapan awal eksplorasi dan pendefinisian permasalahan yang ada. Ini berfungsi untuk menjabarkan masalah dan fokus terhadap pencarian solusinya

• Partisipasi dalam tengah-tengah tahapan pengembangan hingga akhir. Ini berfungsi untuk mengevaluasi solusi yang diajukan

• Partisipasi dalam pengoperasian, sehingga memberikan feedback, permasalahan yang dihadapi dalam pengoperasian secara langsung ke pengembang

5.1.1

Tahapan Proyek SIM

Pada suatu proyek biasanya terdapat 6 proses yang saling terkait dan dinamis. Proses ini adalah :

• Pendefinisian • Perencanaan • Organisasi • Pengawasan • Penyelesaian • Leading Setiap proses akan memiliki keluaran yang akan menjadi masukan bagi proses yang lainnya. Proses-proses ini memberikan beberapa keuntungan termasuk :


65

• Mengetahui dampak teknologi dan bisnis • Menghitung estimasi biaya sesungguhnya • Menentukan tingkat usaha • Mencapai suatu penyelesaian yang paling efektif biayanya. • Memilih perangkat bantu dan teknik terbaik

5.1.2

Pendefinisian

Dengan mendefinisikan kegiatan dengan tetap, diharapkan kegiatan dapat mulai dan diakhiri dengan biaya yang paling efektif. Termasuk menjawab : who, what , when, where, why and how dari pelaksanaan proyek tersebut. Perangkat bantu untuk melaksanakan tugas ini disebut dengan Statement of the Works (SOW). SOW adalah kesepakatan antar client dan developer. Dokumen ini ditulis berdasarkan perspektif bisnis dan teknis yang berisi topik-topik berikut ini :

• Pengantar (misal informasi latar belakang) • Tujuan dan obyektif (misal cost, jadwal, dan kualitas) • Scope (misal, aplikasi HTML atau VRML) • Assumsi (misal kemampuan penanganan peningkatan traffic jaringan)

• User • Sumber daya (misal spesialis jaringan, programmer) • Milestone untuk penjadwalan (misal waktu akhir testing) • Pembiayaan (biaya langsung dan overhead) • Amandement (definisi ulang dari penyerahan pekerjaan) • Tanda tangan (manajemen senior dan komunitas pengguna) SOW memberikan keuntungan ketika digunakan untuk memulai suatu kegiatan pengembangan SIM, yaitu :

• Menjelaskan biaya dan jadwal juga asumsi utama tentang proyek

66


• Menjelaskan peranan dan tanggung jawab. • Mengukuhkan definisi hal yang akan dicapai proyek SIM tersebut.

• Mendorong diselesaikannya kegiatan tersebut, karena adanya kesepakatan tertulis dalam dokumen tersebut (tanda tangan). Di samping itu SOW ini akan membantu menentukan tanggung jawab sekuriti pada tingkat tinggi, perawatan dokumentasi, perangkat lunak, data, perangkat keras, dan pengelolaan sistem. Dengan kata lain akan mendefinisikan siapa yang berperan sebagai web-master s, documentmaster, dan document-owners. SOW juga mencegah permasalahan yang timbul di tahapan berikutnya dari pengembangan sistem.

5.1.3

Perencananaan

SOW menjabarkan biaya secara kasar, penjadwalan, kualitas, dan sumber daya manusia pada suatu kegiatan. Dengan informasi ini perencanaan dilakukan dengan berdasarkan pada informasi ini. Perencanaan sebagai langkah berikutnya meliputi 6 tahapan yang dapat dilaksanakan secara berurutan ataupun paralel :

• Menyusun Work Breakdown Structure (WBS) • Mengestimasi waktu pelaksanaan proyek • Mengalokasikan sumber daya • Menghitung pembiayaan • Menyusun jadwal kerja • Pengelolaan resiko Menyusun WBS Pada dasarnya WBS merupakan suatu daftar yang bersifat top down dan secara hirarkis menerangkan komponen komponen yang harus dibangun, dan pekerjaan yang berkaitan dengannya. Sebagai contoh pada tabel di bawah ini Model WBS memberikan beberapa keuntungan

• Memberikan daftar pekerjaan yang harus diselesaikan


Tabel 5.1: Work Breakdown Structure Nomor Pekerjaan

Pekerjaan

1.0

Home Page

1.1

Penentuan isi

1.2

Penentuan format dan layout

1.3

Penyusunan homepage

2.4

Sekuriti

2.5

Otentikasi

2.6

Pembatasan akses

2.7

Firewall

2.8

Event Logging

2.9

Enkripsi

2.10

Kebijaksanaan

3.11

Monitoring

3.12

Reporting (pelaporan)

3.1.1

Baseline dan trend analysis

3.2

Metrics

3.2.1

Penentuan metoda untuk menghitung waktu koneksi

3.2.2

Penentuakn metoda untuk menghitung throughput rate

3.2.3

Penentuan metoda untuk menghitung waktu respon

4.4

Server

4.5

Perangkat keras Server

4.1.6

Penentuan kebutuhan perangkat keras server

4.1.7

Pemilihan perangkat keras server

4.1.8

Instalasi perangkat keras server

4.9

Perangkat lunak

4.2.10

Directory listing - struktur

4.2.11

Platform

4.2.12

IP/addres, URL dan nama domain

4.13

Client

4.3.1

Perangkat keras

4.3.1.1

Penentuan kebutuhan perangkat keras client

4.3.1.2

Pemilihan perangkat keras client

4.3.1.3

Instalasi perangkat keras client

4.3.2

Perangkat lunak

4.3.2.3

Instalasi perangkat lunak

4.3.2.1.4

Instalasi FTP

4.3.2.1.5

Instalasi email

4.3.2.1.6

Instalasi telnet

4.3.2.1.7

Instalasi browser

4.3.2.1.8

Instalasi sistem operasi

4.3.2.9

Konfigurasi perangkat lunak

67

68


• Memberikan dasar untuk mengestimasi, mengalokasikan sumber daya, menyusun jadwal, dan menghitung biaya

• Mendorong untuk mempertimbangkan secara lebih serius sebelum membangun suatu proyek Intranet.

Mengestimasi waktu pelaksanaan kegiatan Dengan memanfaatkan daftar pekerjaan pada WBS, dapat dilakukan pekerjaan memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap pekerajaan tersebut. Perkiraan dilakukan dengan beberapa pertimbangan: ketersediaan sumber daya dan kompleksitas. Kemudian dijabarkan dalam kalendar atau flow time . Biasanya optimasi dilakukan secara:

• most optimistic, Waktu ideal untuk menyelesaikan pekerjaan, diasumsikan segala sesuatunya berjalan lancar, dan sempurna.

• most likely , Waktu yang dibutuhkan pada kondisi kebanyakan, tipikal dan normal.

• most pessimistic, Waktu yang dibutuhkan ketika keadaan paling sulit terjadi. Estimasi waktu dilakukan dan dibagi dalam unit (misal 8 jam hari). Estimasi waktu untuk suatu proyek SIM lebih sulit dari kegiatan pengembangan aplikasi lainnya. Hal ini karena masih sedikit kegiatan yang dapat digunakan sebagai patokan menghitung waktu pelaksanaan. Dalam mengestimasi waktu ini juga harus dipertimbangkan beberapa hal, misal pengalaman teknologi server yang digunakan, keahlian Perl, CGI, Java dan HTML, browser, dan juga bekerja dalam lingkungan TCP/IP.

Penentuan resiko Prioritas penting ditentukan pada setiap kegiatan, termasuk juga pada kegiatan pengembangan SIM. Sebab seperti halnya Internet ada beberapa permasalahan sekuriti (seperti akses tanpa hak), dan karena adanya banyak komponen pembentuk sistem (misal browser dan server) yang terlibat, resiko dapat menjadi tinggi. Penentuan resiko akan


69

membantu melakukan identifikasi resiko yang dihadapi setiap komponen. Dengan informasi ini seorang manajer kegiatan dapat menentukan tingkat kepentingan setiap tugas dan menentukan estimasi waktu untuk itu. Manajer kegiatan dapat berkonsentrasi pada waktu dan sumber daya pada elemen yang terkritis dari penjadwalan. Menyusun jadwal kerja Pada dasarnya ada dua jenis model deskripsi penjadwalan :

• Bar Chart , yang hanya menerangkan flow time dari setiap pekerjaan dan tanpa keterkaitan antar pekerjaan. Deskripsi ini paling baik digunakan pada presentasi

• Network diagram, yang menenjukkan keterkaitan antar tugas dan mengidentifikasi saat kritis pada jadwal. Suatu network diagram, merupakan cara terbaik untuk merencanakan secara detail, dan mengikuti perkembangan kegiatan. Diagram ini akan menghubungkan pekerjaan terkait, dan waktu mulai dan berakhirnya dari pekerjaan tersebut. Mengidentifikasi keterkaitan pekerjaan pada kegiatan pengembangan SIM adalah sangat penting sebab komponen-komponen tersebut saling terkait agar dapat bekerja sesuai dengan fungsinya Mengalokasikan sumber daya Pada dasarnya harus dilakukan pengimbangan waktu setiap pekerjan dan ketersedian dan kemampuan sumber daya. Harus ditentukan level load dari sumber daya, agar tak ada personal yang bekerja terlalu berat, dan ada yang terlalu ringan. Pada kegiatan pengelolaan SIM, hal ini sulit, karena tidak tersedianya sumberdaya manusia yang memiliki keahlian tersebut, oleh sebab itu harus disusun jadwal yang realistis. Dan bahkan mungkin dilakukan revisi penjadwalan. Menghitung pembiayaan Yang menjadi permasalahan, apakah biaya yang akan dikeluarkan sesua dengan SOW. Jika sesuai, maka pekerjaan perencanaan selesai, bila tidak harus dilakukan revisi. Bila memang sulit harus dilakukan negosiasi dengan pihak pemberi kerja. Ketika melakukan perhitungan

70


biaya perlu dipertimbangkan beberapa biaya tersembunyi, misal training, dokumentasi.

5.1.4

Organisasi

Proses ini adalah proses yang melibatkan penyusunan suatu infrastruktur yang akan memaksimalkan efisiensi dan efektifitas ketika melaksanakan kegiatan. Yang harus dipertimbangkan adalah :

• Struktur team • Dokumentasi • Pertemuan Struktur tim Ditentukan dengan menjelaskan

• Penjelasan peranan • Tanggung jawab • Hubungan pelaporan SOW sebaiknya menyediakan dasar untuk menjelaskan peranan utama, tanggung jawab, dan hubungan pelaporan. Informasi ini membantu untuk mepersiapkan struktur tim, seperti untuk menghasilkan :

• Diagram organisasi • Matriks tanggung jawab. Dokumentasi Dokumentasi adalah penting sekali, sebab user memiliki peranan penting dalam membuat dan merawat kandungan web site. Diagram arsitektur, perangkat bantu mapping, dan manual on line merupakan perangkat bantu dokumentasi teknis. Dokumentasi bisnis seperti laporan status, dan jadwal juga penting. Kedua dokumentasi baik teknis maupun bisnis, harus disimpan dalam perpustakaan yang dapat diakses untuk referensi mendatang.


71

Pertemuan Terdiri dari 3 jenis :

• Status review meeting , dilakukan secara regular untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi dari pekerjaan individu.

• Checkpoint review meeting, dilakukan untuk mencapai milestone besar, seperti mensetup server.

• Staff meeting , dilakukan untuk bertukar informasi dan bertukar pengalaman bagi seluruh pihak yang terlibat Pihak yang menghadiri pertemuan ini dapat bervariasi, tapi minimal pihak pengguna harus ada yang diundang. Ini menyebabkan mereka tidak saja merasa terlibat tetapi juga memperoleh informasi mengenai sekuriti, hak akses, dan kandungan dokumen. Hal ini akan mendorong dapat diselesaikannya proyek ini.

5.1.5

Pengawasan

Proses ini menjamin bahwa proyek Intranet efektif pembiayaanya, dan sesuai dengan yang direncanakan. Proses ini terdiri dari :

• Status collection • Change control • Corrective action Status Collection and Assesment Proses ini akan mengumpulkan data tentang penyelesaian suatu pekerjaan atau pencapaian suatu milestone. Kemudian membuat penilaian mengenai perkembangan yang dilakukan. Proses ini memiliki sisi bisnis dan teknis. Sisi teknis melibatkan penilaian kualitas pekerjaan yang dilakukan misal bagaimana HTML dan CGI yang disusun. Pada sisi bisnis meliputi pada tingkatan mana pekerjaan itu dilakukan berdasarkan waku tertentu.

72


Change Control Proses ini melibatkan pekerjaan mengevaluasi pelaksanaan teknis dan jadwal. Dalam pelaksanaan membutuhkan jawaban akan pertanyaan seperti :

• Apakah sebenarnya perubahan yang terjadi (misal arsitektur jaringan)

• Apa dampaknya bagi finansial, jadwal, dan kualitas sistem. • Bagaimana penanganan perubahan tersebut, misal terhadap user dan komunitas sistem informasi.

• Bilamana perubahan tersebut akan menyebabkan suatu efek, misal setelah intranet terpasang dan berjalan. Corrective Action Langkah ini melakukan revisi pendekatan yang dilakukan untuk pencapai tujuan kegiatan sesuai dengan SOW dan perencanaan. Langkah ini berkaitan sekali dengan langkah status collection and assesment, sebab langkah yang dibutuhkan misal perencanaan ulang, bergantung apakah corrective action ini perlu dilakukan secara besar atau cukup sedikit saja.

5.1.6

Penyelesaian Proyek

Pada proses ini terlibat melakukan pengumpulan dan analisi data dan melakukan transisi yang baik dari proses pengembangan ke implementasi. Keluaran utama dari proses ini adalah hal yang dipelajari selama pelaksanaan kegiatan - lesson learned document . Dokumen ini mengidentifikasi apa yang dilakukan dengan baik, dan apa yang tak berhasil dilakukan. Hal itu berdasarkan data yang dikoleksi yang berkaitan dengan unjuk kerja kegiatan melalui kumpulan hasil statistik, wawancara, dan review setelah implementasi. Dokumen ini berguna bagi organisasi besar yang mungkin akan melakukan pemasangan site Intranet yang berjumlah banyak. Pengalaman yang diperoleh dari kegiatan pertama ini akan memberikan pandangan bagi manajer kegiatan untuk kegiatan mendatang.


73

Suatu hal yang penting lagi adalah bagaimana hasil dari kegiatan ini. Tendensi apakah yang terjadi di antara personal yang terlibat pada pengembangan kegiatan pada saat mendekati akhir kegiatan. Bila suatu kegiatan akan selesai biasanya anggota team menjadi menurun produktifitasnya. Oleh karena itu, sebaiknya bila seorang anggota tim telah melakukan suatu tugas berat, sebaiknya segera dibebastugaskan bila memang telah tidak ada pekerjaannya lagi. Ini menyebabkan personal tersebut dapat bertugas di kegiatan pengelolaan SIM yang lainnya lagi

5.1.7

Leading

Tahapan ini penting sekali hanya akan terjadi bila ke lima proses sebelumnya dilakukan dengan benar. Pada tahapan ini dibutuhkan pembentukan suatu lingungan kerja yang mendorong pihak yang terlibat, sehingga dapat tercapainya tujuan. Untuk mencapai hal tersebut, manajer kegiatan haruslah :

• Membuat visi yang jelas bagi proyek • Berkomunikasi dengan efektif • Menjaga motivasi yang tinggi • Menjaga fokus dari visi • Menyediakan lingkungan yang mendukung • Mendorong penyusunan tim. Bebeberapa langkah tersebut sulit dilaksanakan karena biasanya manajer kegiatan tidak terlalu memiliki kendali dalam penggunaan sumber daya. Hal ini menjadi lebih rumit untuk kegiatan intranet yang melibatkan banyak pihak orang dengan keahlian terbatas, orientasi fungsi yang tak jelas. Web master dan document owner, bukanlah nama pekerjaan yang unik tapi juga membutuhkan keahlian khusus. Suatu kegiatan akan dapat dilakukan dengan baik bila telah dilakukan proses engineering yang baik. Ini berlaku baik untuk pengembangan program dengan produk jadi, atau dengan kontraktor atau juga dengan tim sendiri. Akan lebih baik menghabiskan waktu lebih lama untuk melakukan disain dan penataan awal yang baik, daripada terburu-buru melakukan implementasi. Sehingga sudah sewajarnya dilakukan standardisasi, dan penggunaan dokumentasi yang baik.

74


Gambar 5.3: SDLC yang dapat digunakan

Biasanya suatu team pengembang sistem informasi cenderung untuk meninggalkan metodologi standard dengan alasan keterbatasan waktu. Rapid Application Development (RAD) bukanlah merupakan suatu alasan untuk tidak menggunakan teknik-teknik disain yang baik.

5.1.8

Model Pengembangan yang Ditetapkan

Dalam lingkungan Kemenpora ditetapkan digunakan model pengembangan sebagai berikut :

• Untuk sistem yang bersifat database dan kritis maka sebaiknya sistem menggunakan metoda SDLC yang dimodifikasi menjadi V-Model. Dengan kata lain model ini walau menggunakan phase yang baku tetapi menggunakan pengujian di tiap fase sehingga sesuai dengan keinginan dari stakeholder. Model ini seperti tampak pada Gambar 5.3. Model V yang dijadikan referensi tampak pada Gambar 5.4.

• Untuk sistem yang menggunakan pengguna manusia, maka diharapkan mengggunakan metoda prototype. Dengan kata lain, penggunaan di lingkungan menpora harus mengikut fase sebagai berikut

5.2. BAKUAN LISENSI YANG DIGUNAKAN

75

Gambar 5.4: Model V

5.2

Bakuan Lisensi yang Digunakan

Sebagai pertimbangan sebagai pemilihan lisensi yang digunakan pada lingkungan Kemenpora berikut ini adalah penjelasan terkait aspek legal dan lisensi perangkat lunak.

5.2.1

Lisensi Perangkat Lunak

Konsep dikategorikannya program komputer sebagai suatu hasil karya cipta, berasal dari pandangan bahwa terdapat usaha dari programmer/pencipta dalam menuliskan perintah-perintah (code) dari program komputer. Tentu saja kita paham, bahwa usaha penulisan kode-kode perintah tersebut (coding) tidaklah mudah, disamping memerlukan penguasaan pengetahuan yang cukup dalam teknik dan bahasa pemrograman, dituntut pula adanya kesabaran dan dedikasi yang tinggi untuk menulis kode-kode tersebut. Karena melalui proses penulisan tersebut, Program komputer dapat digolongkan atau termasuk sebagai hasil pekerjaan yang berbasis teks atau tulisan (literary works). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Kode Sumber dari program komputer adalah merupakan teks yang dapat dimengerti oleh orang yang mengerti bahasa pemrograman, misalnya bahasa C++, Java, Perl, PHP dan lain sebagainya. Walaupun demikian, Kode Sumber ini tidak dapat dimengerti oleh komputer sehingga harus terlebih dahulu di-compile dengan menggunakan compiler, agar program komputer yang berbentuk source code tersebut dapat dimengerti dan dapat dijalankan oleh komputer. Program komputer yang sudah di-compile berbentuk binary code, yang dapat dimengerti oleh komputer. Program Komputer termasuk sebagai karya cipta, pencipta atas

76


pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk mengumumkan dan memperbanyak. Pemegang hak cipta berhak untuk mengambil manfaat ekonomis dari karya cipta yang dihasilkan, memperbanyak ciptaan, baik dengan menjual, memberikan lisensi untuk menggunakan atau mengambil manfaat secara ekonomis dari karya cipta tersebut. Hak ini dinamakan sebagai hak ekonomis dimiliki oleh pemegang hak cipta atau pencipta. Pencipta atau pemegang hak cipta juga mempunyai hak moral, yaitu hak untuk dicantumkan namanya didalam sebuah karya cipta. Pada dasarnya terdapat dua macam perlindungan terhadap program komputer (code).

• Perlindungan atas Program Komputer yang pertama adalah perlindungan terhadap Literal Similarity of Coding. Hal ini terjadi apabila terdapat 2 buah program komputer memiliki atau mempunyai source code yang sama. Apabila ini terjadi, maka terdapat kemungkinan salah satu program komputer tersebut telah melakukan peniruan terhadap program komputer yang lain. Berapa besarkah kesamaan dari source code diantara kedua buah program itu sehingga dapat dikatakan melanggar hak cipta orang lain? Peraturan perundang-undangan kita tidak mengatur mengenai seberapa besar kemiripan antara kedua program komputer tersebut (perlindungan yang bersifat kuantitatif). Perlindungan hukum yang diberikan di Indonesia bersifat kualitatif, dan tidak bersifat kuantitatif. Jadi, tidak terdapat berapa besar (batasan) persen kesamaan antara dua buah program komputer sehingga dapat dikatakan melanggar hak cipta orang lain. Pembatasan yang bersifat kualitatif adalah lebih menekankan kepada seberapa pentingkan bagian yang ditiru bagi suatu program komputer. Terdapat kemungkinan, hanya 5% Kode Sumber dari program komputer tersebut yang sama, namun dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak cipta.

• Terdapat pula kemungkinan tidak adanya Kode Sumber dari kedua program yang sama, namun ia dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran atas hak cipta. Kemungkinan yang kedua ini dapat muncul, dalam hal ditirunya Structure, Sequence dan Organization dari sebuah program komputer, yang dikenal dengan istilah Non-literal Similarity of Coding . Di Indonesia, perlindungan hak cipta untuk program komputer diatur


77

dalam Undang-undang Hak Cipta yang sudah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir kali dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1997. Dalam ruang lingkup internasional, perlindungan atas program komputer diatur dalam Berne Convention , dimana program komputer dalam konvensi ini dapat dikategorikan dalam klasifikasi Literary Works. Perlindungan hukum yang diberikan oleh hak cipta terhadap program komputer memunculkan isu-isu yang penting mengingat terdapat beberapa keunikan yang terkandung didalam program komputer. Program komputer mempunyai beberapa perbedaan-perbedaan yang cukup penting dibandingkan dengan karya cipta yang lain. Program komputer dinikmati dalam bentuk mempergunakan program tersebut atau berhubungan dengan fungsi dari program. Secara umum, program komputer mungkin dapat dikategorikan sebagai sebuah konsep unik yang menghubungkan antara konsep yang terdapat dunia yang bersifat intangible dan juga konsep yang terdapat dalam dunia permesinan (dunia nyata). Program komputer mungkin dapat dikategorikan menjadi sebuah mesin yang mempunyai suatu fungsi tertentu. Mesin tersebut komponennya berupa instruksi-instruksi (Kode Sumber) sehingga dapat menjalankan perintah tertentu1 . Contoh dari hal ini, mesin ketik yang pada saat ini fungsinya dapat digantikan oleh sebuah program komputer word processor, misalnya: MSWord, StarWriter, KOffice. Penggunaan program komputer mempunyai kecenderungan bukan untuk dinikmati karena keindahan atau estetikanya namun karena kegunaanya. Kegunaan merupakan titik utama dari penggunaan program komputer. Karya cipta-karya cipta yang lain dinikmati atau bernilai karena keindahan atau nilai estetikanya. Perbedaan lain adalah adanya Kode Sumber dan binary code pada program komputer yang tidak dapat ditemui pada bentuk-bentuk karya cipta yang lain. Meskipun Kode Sumber merupakan baris-baris perintah (yang mungkin bisa dikategorikan sebagai literary works) namun sebenarnya yang dinikmati adalah fungsi dari perintah-perintah tersebut dan bukan nilai estetikanya. Binary code meskipun bersumber dari Kode Sumber namun isinya tidak dapat dimengerti oleh manusia. Binary code berisikan perintah-perintah yang hanya dapat dimengerti oleh komputer yang menjalankannya. Penggunaan binary code inilah yang biasanya dilisensikan oleh Program Komputer tidak Bebas sedangkan Kode Sumbernya dirahasiakan. Perlindungan hukum lain atas program komputer dapat juga beru1 Samuelson, Pamela. A manifesto concerning the legal protection of computer programs. (Computer Law Review, 1994), hlm. 2320.

78


pa rahasia dagang/trade secret , desain produk industri, merek. Perlindungan berupa rahasia dagang dapat diberikan jika lisensi penggunaan program komputer tersebut tidak menyertakan source code-nya. Source code tersebut hanya diketahui oleh penciptanya saja, sehingga pengguna hanya mempunyai hak untuk menggunakan binary code saja. Perlindungan rahasia dagang ini diatur berdasarkan Undangundang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang2 . Perlindungan Desain Produk Industri atas Program Komputer diberikan terhadap bentuk tampilan (visualisasi/appearance) pada bungkus atau kemasan program komputer yang mempunyai ciri khas yang tidak dipunyai oleh produk lain. Perlindungan ini diatur dalam Undang-undang No. 31 tahun 2001 tentang Desain Industri3 . Perlindungan Merek atas Program Komputer diberikan baik atas nama produk (program komputer itu sendiri) atau juga atas nama perusahaan yang menciptakan program komputer. Perlindungan Paten atas program komputer tidak dimungkinkan di Indonesia, berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten. Bagian penjelasan dari Undang-undang ini menyatakan bahwa program komputer termasuk sebagai invensi yang tidak mendapatkan perlindungan paten4 . Walaupun demikian, dimungkinkan oleh sistem hukum paten di beberapa negara, dalam mendapatkan perlindungan paten untuk program komputer. Contohnya, paten untuk algoritma penyandian (encryption logarithm) dengan algoritma RSA (Rivest, Shamir, Addleman) dan DES (Data Encryption Standard ). Kesimpulannya, perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual atas program komputer di Indonesia terdiri dari: 1. Hak Cipta; 2. Merek; 3. Rahasia Dagang ; dan 4. Desain industri; Dalam hal ini, Hak cipta merupakan perlindungan hukum yang utama atas program komputer. 2

Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4004. 3 Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Disain Industri, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 244. 4 Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 109 tahun 2001.


79

Pihak yang menginginkan perlindungan hak cipta atas hasil karya ciptanya tidak perlu mendaftarkan hak cipta agar ia mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan undang-undang, hak cipta atas program komputer didapatkan oleh si pencipta secara otomatis pada saat ia menciptakan karya ciptanya. Tidak diperlukan adanya pendaftaran hak cipta agar karya cipta tersebut itu mendapatkan perlindungan hukum. Walaupun demikian, pendaftaran dari hak cipta diperlukan untuk menegaskan kepemilikan atas hak cipta tersebut. Keuntungan yang lain dari pendaftaran hak cipta terdapat pada saat terjadi sengketa, diperlukan adanya pembuktian akan siapakah pemilik hak cipta. Pihak yang sudah mendaftarkan ciptaanya dapat dengan mudah membuktikan bahwa benar sebuah ciptaan adalah miliknya berdasarkan bukti yang dimilikinya. Menurut undang-undang, Hak Cipta dapat dialihkan secara seluruhnya atau sebagian melalui (a) pewarisan; (b) hibah; (c) wasiat; (d) dijadikan milik Negara; dan (e) perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut di dalam akta itu5. Pengalihan atas hak cipta dilakukan, dengan maksud agar pihak lain selain pencipta dapat pula menikmati manfaat dari hasil karya cipta tersebut, selain untuk maksud-maksud lain. Pengalihan hak cipta menyebabkan hak cipta yang dimiliki oleh pencipta beralih kepada pihak lain. Konsekuensinya, Pencipta yang telah mengalihkan secara penuh hak ciptanya kepada pihak lain, akan kehilangan kepemilikan atas hak cipta tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, pencipta dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan hak yang dimilikinya selaku pencipta. Berbeda dengan pengalihan hak cipta, dengan menggunakan lisensi kepemilikan atas hak cipta tidak beralih. Pencipta dapat memberikan sebagian saja hak ciptanya kepada pihak lain contohnya untuk menikmati secara ekonomis, seperti menggunakan, menyewakan atau menggandakan ciptaannya tersebut. Lisensi, adopsi penuh dari kata ’license (noun) ’ dalam bahasa Inggris yang memiliki artian ’a formal or legal permission to do something specified; a document granting such permission; freedom to deviate from rule, practice, etc? ’, pada dasarnya merupakan suatu bentuk pemberian izin oleh seseorang atas sesuatu yang menjadi haknya ke5

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 1997 tentang Hak Cipta

80


pada pihak lain. Bagaimana bentuk lisensi itu? Seperti apa contoh lisensi itu? Disadari atau tidak, kita dapat menjumpai keberadaan lisensi dalam kehidupan sehari-hari, seperti dengan adanya pemberian izin oleh pemilik lahan kepada seseorang untuk menggunakan lahan miliknya untuk melakukan sesuatu hal, atau dengan contoh yang agak ekstrim, pemberian tanda ’PUING GRATIS’ di pelataran bangunan yang baru saja dirubuhkan. Lisensi tidak selalu dan tidak harus dibakukan dalam bentuk tertulis dan formal layaknya dokumen hukum yang selama ini kita ketahui (walaupun akan lebih baik apabila dalam bentuk tertulis mengenai hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bagian akhir tulisan ini), seperti contoh yang telah dikemukakan di atas, pemberian izin untuk menggunakan lahan miliknya cukup dilakukan dengan cara lisan. Pemberian tanda ’PUING GRATIS’, walaupun secara tertulis, namun tidak dalam bentuk formal. Secara konsep, lisensi adalah pemberian izin. Latar belakang pemberian lisensi, tentu saja tergantung pada masing-masing pihak pemberi lisensi tersebut. Walaupun di satu sisi, ada pihak yang memberikan lisensi tanpa pamrih, namun di lain sisi ada pula yang mengenakan ketentuan-ketentuan yang mewajibkan si penerima lisensi untuk melaksanakan kewajiban tertentu untuk mendapatkan lisensi tersebut, misalnya dengan menerapkan biaya sejumlah tertentu. Sesuai dengan konsep lisensi sebagai suatu pemberian izin, sangat wajar apabila si pemberi lisensi mengenakan ketentuanketentuan berupa batasan-batasan tertentu kepada penerima lisensi. Sebagai contoh, seorang pemilik kebun yang mengizinkan anak tetangganya untuk memetik mangga, akan wajar untuk memberikan batasan-batasan tertentu kepadanya, misalnya untuk mengambil secukupnya, untuk menaiki pohon dengan menggunakan tangga dengan alasan keamanan, untuk menjaga kebersihan dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan lisensi untuk program komputer. Dalam dunia komputer, lisensi dapat digunakan untuk mengatur berbagai hal tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi didalam lisensi tersebut. Persyaratan-persyaratan yang diatur didalam lisensi ini pada asasnya adalah diatur oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan bersama, sebatas tidak melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku atau mengakibatkan kerugian bagi perekonomian Indonesia6 . Lisensi merupakan perangkat hukum yang berbeda dibandingkan 6

Pasal 38C ayat 1


81

dengan pengalihan hak cipta yang telah dijelaskan terlebih dahulu. Pihak yang mendapatkan lisensi program komputer (licensee) bukan merupakan pemilik dari program komputer. Lisensi hanyalah merupakan sebuah izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan beberapa hak yang dimiliki oleh pencipta dan sama sekali bukan merupakan pengalihan pemilikan atas hak cipta. Pencipta tetap pemilik hak cipta sepanjang hak cipta tersebut belum dialihkan. Pencipta, kecuali diatur sebaliknya, tetap dapat menjalankan berbagai hak-hak yang dimilikinya. Hak ini misalnya dalam hal terjadinya pelanggaran atas hak cipta, maka pihak yang berhak melakukan penuntutan adalah pihak pencipta dan bukan pihak penerima lisensi. Lisensi dapat mengatur hak dan kewajiban di antara pemberi dan penerima lisensi. Beberapa jenis lisensi program komputer juga menambahkan beberapa hal yang sebenarnya tidak termasuk dalam ruang lingkup hak cipta, namun masuk kedalam lingkup hukum perjanjian. Hal-hal tersebut antara lain, tidak diperkenankannya penggunaan program komputer untuk menghasilkan karya cipta yang berkaitan dengan beberapa isu tertentu, atau menyangkut kerahasiaan atas binary code . Aturan-aturan tambahan yang merupakan bagian dari lisensi program komputer banyak ditambahkan oleh programer atau perusahaan yang mengembangkan program komputer. Menurut undang-undang, lisensi pada umumnya, termasuk lisensi atas program komputer, wajib dicatatkan ke kantor hak cipta, dengan tujuan agar lisensi tersebut dapat berlaku terhadap pihak ketiga. Kewajiban pendaftaran sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan hak kebendaan atas lisensi tersebut. Hak kebendaan ini akan mengikat semua pihak tidak hanya pencipta dan penerima lisensi program komputer, namun juga akan mengikat juga pihak ketiga. Apabila lisensi ini tidak didaftarkan maka hubungan antara pemberi lisensi (Licensor ) dengan penerima lisensi (Licensee) merupakan hak perorangan saja. Maksud dari hak perorangan disini, perjanjian tersebut hanya mengikat bagi kedua belah pihak saja. Saat ini terdapat dua kecenderungan utama dalam pemberian lisensi atas program komputer.

• Kecenderungan yang pertama adalah pemberian lisensi yang semata-mata untuk penggunaan binary code dari program komputer. Berdasarkan lisensi jenis ini, penerima lisensi dapat menggunakan program komputer tersebut namun ia tidak mempunyai hak melihat atau menggunakan Kode Sumber dari pro-

82

BAB 5. BAKUAN SISTEM INFORMASI gram komputer. Contoh dari program komputer yang menggunakan lisensi jenis ini adalah; Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Acrobat. Source code tetap merupakan rahasia pemberi lisensi tersebut.

• Kecenderungan yang kedua adalah pemberian lisensi program dengan menyertakan Kode Sumber dari program komputer. Penerima Lisensi dapat melihat dan menggunakan Kode Sumber tersebut. Terdapat berbagai macam bentuk lisensi untuk Kode Sumber ini, misalnya; GPL, Mozilla, BSD. Contoh dari program komputer yang memberikan lisensi dengan jenis ini adalah; GNU/Linux, Netscape Navigator, MySQL. Program Komputer Bebas mempunyai berbagai jenis lisensi yang masing-masing mempunyai berbagai macam implikasi hukum yang berbeda dan juga mempunya tujuan yang berbeda. Lisensi-lisensi untuk Program Komputer Bebas misalnya dapat dibagi menjadi atas lisensi yang mengandung klausula Copyleft dan yang tidak mengandung klausula Copyleft. Terdapat juga lisensi bagi program komputer yang dibuat secara ganda (Dual Licensing). Lisensi yang pertama dapat dikategorikan sebagai Program Komputer Bebas dan lisensi yang kedua merupakan Program Komputer tidak Bebas. Lisensi dengan jenis kedua ini biasanya ditujukan bagi pihak yang ingin melakukan komersialisasi atas program komputernya dan tidak hanya menyebarluaskan program komputernya secara bebas. Contoh dari program komputer yang menggunakan dua buah jenis lisensi ini antara lain; QT, Aladdin, Scriptics Tcl/Tk. Pencipta program komputer sebagai pemilik hak cipta atas program komputer berhak untuk memilih lisensi yang digunakan pada program komputer tersebut. Jenis lisensi tersebut bisa berupa lisensi OEM kepada vendor, lisensi penjualan secara massal atau lisensi dengan menggunakan GPL. Pencipta tersebut mempunyai kebebasan untuk memilih jenis lisensi yang akan digunakannya. Penggunaan lisensi secara ganda oleh pencipta diperkenankan secara hukum. Hal ini dimungkinkan oleh hukum karena selaku pencipta ia bebas menentukan lisensi yang akan dipergunakan oleh karya ciptanya. Tidak terdapat permasalahan dari segi hukum maupun apabila dilihat dari GPL, tidak terdapat larangan penggunaan lisensi ganda ini. Secara etis terdapat pihak yang berpendapat bahwa penggunaan lisensi ganda ini tidak etis. Pemilihan jenis lisensi yang akan digunakan bagi program komputer merupakan hal yang sangat penting bagi pencipta baik sebagai


83

pencipta pertama atau seorang pengembang program komputer turunan. Ketidakhati-hatian pemilihan jenis lisensi dapat mengakibatkan pihak tersebut melakukan pelanggaran hukum atau kehilangan pendapatan seperti dijelaskan diatas. Dualisme dalam lisensi program komputer merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan karena tidak dapat dipungkiri terdapat banyak model bisnis dalam mengembangkan program komputer.

5.2.2

Pertimbangan Legalitas Perangkat Lunak

Ada badan pemerintah yang mengambil pendekatan "tidak peduli" saja selama tidak disweeping, ada yang menggunakan pendekatan pokoknya beli yang legal aplikasi yang vendor-nya aktif mengejar-ngejar, sedangkan aplikasi lainya biar saja tetap bajakan. Dan ada juga badan pemerintah yang menggunakan pendekatan migrasi ke Open Source secara total. Saat ini sering didengung-dengungkan istilah bukan open source atau tidak yang penting, tapi "Be Legal" yang penting, terserah apakah itu dengan Open Source atau proprietary. Sepintas lalu pendekatan tersebut telah memecahkan masalah lisensi, tetapi bila dielaborasi lebih jauh lagi, akan banyak celah-celah dan kendala penerapannya secara luas, terutama untuk badan pemerintahan. Sebagai contoh bila SELURUH perangkat lunak proprietary hendak dibayarkan lisensinya. Maka nilai yang dibayarkan menjadi sangat tinggi. Sebagai contoh untuk suatu komputer yang berfungsi sebagai server intranet kantor kecil, di samping perangkat lunak sistem operasi, dan aplikasi perkantoran, harus juga dibayarkan perangkat lunak misal untuk workgroup, database, antivirus, solusi backup. Begitu juga untuk komputer desktop, perlu juga ditambahkan biaya lisensi untuk anti virus, pengedit grafik, dan aplikasi lainnya. Sangat sulit untuk kondisi Indonesia bila tetap bersandar pada solusi closed source proprietary, dan ingin mengejar "Be Legal ". Memang ada potongan harga untuk perangkat lunak seperti sistem operasi atau aplikasi Office. Tapi bagaimana dengan perangkat lunak lainnya ? Tampaknya pilihan Open Source menjadi pilihan yang lebih masuk akal pada situasi seperti ini. Tentu saja kalau penggunaan perangkat lunak di corporate atau bisnis, pertimbangan aspel legal dan ekonomis saja sudah cukup. Selama perusahaan mampu membayar, sebab dengan jumlah pembelian besar ada skema lisensi yang lebih murah. Tetapi lain halnya bila kita membicarakan perangkat lunak yang digunakan oleh badan pemerin-

84


tah. Pertimbangan legal dan ekonomis saja tidaklah cukup. Aspek pertahanan dan keamanan termasuk jaminan penggunaan teknologi di masa mendatang juga harus masuk dalam pertimbangan pemilihan perangkat lunak. Sebab perangkat lunak dan data digital kini telah dianggap sebagai salah satu infrastruktur beroperasinya administrasi negara. Contoh paling sederhana adalah format berkas yang digunakan untuk menyimpan berkas data pemerintahan. Saat ini relatif belum ada kebijakan tersebut, sehingga penyimpanan berkas berdasarkan kebiasaan, dan apa yang digunakan orang saja. Tanpa memperhatikan apakah berkas itu standard terbuka, atau bisa dibuka oleh pengguna yang menggunakan program lain. Sebaiknya badan pemerintah mulai berfikir bahwa jangan sampai hanya karena badan pemerintah mendapat discount untuk pembelian suatu jenis perangkat lunak, maka data yang diberikan untuk layanan publik disimpan dalam format tersebut (data dokumen, data multimedia, data peta dan sebagainya). Sebab secara tidak langsung ini "memaksa" publik harus menggunakan perangkat lunak yang sama agar dapat mengakses informasi publik tersebut. Di sinilah pentingnya pemerintah menyimpan di dalam format yang bersifat standard terbuka, bukan sekedar standard karena dalam arti banyak digunakan orang saja. Tentu saja badan pemerintah tidak mengalami kesulitan dalam membeli perangkat lunak tersebut, tetapi bagaimana dengan publik yang akan memiliki kecenderungan membajak karena tak memperoleh discount pembelian perangkat lunak tersebut. Pertimbangan ini juga terkait dengan hal yang disebut interoperabilitas antar platform teknologi (bukan antar platform teknologi 1 vendor). Faktor interoperabilitas ini bukan saja permasalahan apakah suatu platform tersedia secara bebas, tetapi lebih kepada arah penguasaan teknologi. Jadi apakah platform tersebut arah penguasaan masa depannya, berada di 1 entitas bisnis, atau terbuka di badan standard international dan terbuka. Pertimbangan ini akan memberikan dampak pada pengembangan perangkat lunak untuk digunakan di instansi pemerintah, misal Sistem Keuangan Daerah. Bebeberapa negara Eropa, seperti Jerman dan beberapa negara Skandinavia meletakkan persyaratan interoperabilitas tanpa terikat vendor sebagai syarat utama. Bukan saja "stack" teknologi untuk menjalankannya gratis dapat digunakan, tetapi bebas tersedia dan siap dimodifikasi sehingga bisa mengakomodasi berbagai platform teknologi. Java yang kini berlisensi GPL memiliki chance besar dalam implementasinya. Pe-


85

merintah harus dapat menjamin bahwa data-datanya tetap dapat diakses di masa mendatang, walau perangkat lunak yang digunakan untuk menghasilkan data tersebut sudah tidak ada lagi. Untuk kebutuhan ini standard terbuka menjadi syarat utama, dan perangkat lunak Open Source, lebih memudahkan proses penjaminan durabilitas data digital ini. Jelas hal ini menjadikan pemilihan perangkat lunak untuk badan pemerintah tidak boleh lepas dari aspek pertahanan dan keamanan. Bukan saja dalam arti tahan terhadap serangan, tetapi juga aman terhadap kendali atau penyusupan pihak asing. Suatu negara tentu harus dapat menjamin data-data yang dimilikinya. Terutama data yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan perangkat lunak closed source sulit hal itu dijamin. Terutama dari sisi audit secara menyeluruh. Sebab siapa yang bisa menguji apa yang dilakukan NSA di Windows Vista ? Berbeda dengan kontribusi yang dilakukan NSA di Linux, yang dikenal dengan SELinux, semua orang di dunia dari berbagai negara (termasuk badan rahasia tiap negara) dapat menguji apa yang dikontribusikan oleh NSA pada kernel Linux tersebut. Sehingga jaminan aman datang bukan hanya datang dari janji vendor atau sertifikasi, tetapi dari kemungkinan diauditnya program hingga tingkat source code. Pertimbangan-pertimbangan di atas bukan sekedar berdasarkan keinginan untuk menggunakan Open Source, tetapi lebih kepada usaha menjamin bahwa di masa depan, keputusan pemilihan teknologi yang akan dilakukan pemerintah tidak terhalangi karena kesalahan keputusan sebelumnya. Begitu juga keputusan pemilihan format dokumen dan teknologi yang tepat akan menjamin dana yang telah diinvestasikan publik sebelumnya untuk menyimpan data tidak menjadi sia-sia karena data tak bisa diakses di masa depan. Pertimbangan dan kebijakan tersebut tetap bersifat "adil" kepada semua perusahan. Perusahaan-perusahaan proprietay tetap mendapat kans yang sama, selama bersedia dalam koridor tersebut. Sebagai contoh dalam hal format dokumen Open Document Format. Walaupun Microsoft tidak bersedia membuatkan filter untuk membaca dan menulis ke format ODF, tetapi saat ini ada pihak ke 3 yang menyediakan format tersebut. Artinya bagi pihak yang tetap bersikeras mengggunakan MS Office, maka kewajiban menyimpan dalam format ODF dalam berkas data pemerintahan tidaklah menjadi halangan. Dampak lain dari keinginan mandiri tanpa ingin didikte oleh 1 vendor dalam implementasi perangkat lunak juga berdampak pada aturan pengadaan perangkat keras. Bebeberapa negara telah menerapkan

86


aturan procurement yang mensyaratkan bahwa perangkat keras yang dibeli oleh pemerintah bersifat "netral", sehingga tidak hanya kompatibel pada 1 sistem operasi saja. Memang sepertinya menyulitkan tetapi ini memberikan kemudahan dan penghematan di kemudian hari bila pemerintah berencana melakukan migrasi ke sistem operasi lainnya. Di samping itu hal ini menjadikan pemerintah memiliki pilihan yang lebih bebas di masa mendatang. Pertimbangan ini juga mendorong ke arah persaingan yang lebih sehat bagi para penyedia kebutuhan TI pemerintah.

5.2.3

Landasan Hukum untuk Bakuan Lisensi

Dalam mengembangkan Sistem Informasi di lingkungan Kemenpora maka perlu diperhatikan beberapa landasan dan aspek hukum, di antaranya :

• Menggunakan perangkat lunak yang bersifat legal. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan UU HAKI serta surat Edaran MenPAN 01/2009

• Diutamakan menggunakan perangkat lunak Open Source apabila ada perangkat lunak Open Source yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, hal ini sejalan dengan kesepakatan 5 menteri IGOS serta surat edaran MenPAN

• Berkas-berkas yang disediakan untuk publik disediakan dalam format yang tidak terikat ke satu jenis aplikasi proprietary. Hal ini senafas dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik Berikut ini dijabarkan landasan-landasan pemikiran di atas

Kesepakatan 5 Menteri - IGOS Indonesia, Go Open Source! disingkat IGOS adalah sebuah semangat gerakan untuk meningkatkan penggunaan dan pengembangan perangkat lunak sumber terbuka di Indonesia. IGOS dideklarasikan pada 30 Juni 2004 oleh 5 kementerian yaitu Kementerian Negara Riset dan Teknologi (Hatta Rajasa), Departemen Komunikasi dan Informatika (H. Syamsul Mu’arif), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia


87

(Yusril Ihza Mahendra), Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (H. M. Feisal Tamin) dan Departemen Pendidikan Nasional (Abdul Malik Fadjar). Gerakan ini melibatkan seluruh stakeholder TI (akademisi, sektor bisnis, instansi pemerintah dan masyarakat) yang dimulai dengan program untuk menggunakan perangkat lunak sumber terbuka di lingkungan instansi pemerintah. Diharapkan dengan langkah ini dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat untuk menggunakan perangkat lunak legal. Semangat gerakan ini memiliki sasaran sebagai berikut:

• Memberikan lebih banyak alternatif perangkat lunak yang dapat digunakan oleh masyarakat secara legal dan terjangkau, sehingga jumlah pengguna komputer meningkat.

• Peningkatan kemampuan riset dan pengembangan teknologi informasi nasional bidang perangkat lunak.

• Menciptakan kompetisi pengembangan teknologi informasi untuk dapat bersaing di percaturan global

Deklarasi Bersama, Indonesia Go Open Source! IGOS) 1. Mengingat pentingnya peran teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat terkait dengan pertumbuhan perekonomian, maka perlu peningkatan kemandirian, daya saing, kreativitas serta inovasi bangsa sebagai kunci utama keberhasilan pembangunan Bangsa Indonesia. 2. Pemerintah bersama masyarakat bersepakat untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh dalam menguasai, mendayagunakan dan memanfaatkan teknologi informasi. 3. Dalam rangka mendukung keberhasilan upaya tersebut, pengembangan dan pemanfaatan Open Source Software merupakan salah satu langkah strategis dalam mempercepat penguasaan teknologi informasi di Indonesia. 4. Untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari upaya tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah aksi sebagai berikut: (a) Menggunakan perangkat lunak legal di setiap instansi pemerintah.

88

BAB 5. BAKUAN SISTEM INFORMASI (b) Menyebarluaskan pemanfaatan Open Source Software di Indonesia. (c) Menyiapkan panduan (guideline) dalam pengembangan dan pemanfaatan Open Source Software di Indonesia. (d) Mendorong terbentuknya pusat-pusat pelatihan, competency center dan pusat-pusat inkubator bisnis berbasis open source di Indonesia. (e) Mendorong dan meningkatkan koordinasi, kemampuan, kreativitas, kemauan dan partisipasi di kalangan pemerintah dan masyarakat dalam pemanfaatan Open Source Software secara maksimal.

Surat Edaran MenPAN Nomor : SE/01/M.PAN/3/2009 Surat Edaran bertanggal 30 Maret 2009 ini tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Softare (OSS). Dalam rangka mendukung Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemanfaatan Penggunaan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara memberikan instruksi kepada Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai beberapa hal antara lain: 1. Melakukan pengecekan penggunaan perangkat lunak di lingkungan dan menghapus semua perangkat lunak tidak legal, dan selanjutnya menggunakan Free Open Source Software (FOSS) yang berlisensi bebas dan legal sebagai pengganti perangkat lunak tingkat legal. 2. Dalam rangka mempercepat pengunaan perangkat lunak legal di Indonesia, maka diwajibkan kepada Instansi Pemerintah untuk menggunakan perangkat lunak open source, guna menghemat angaran pemerintah. 3. Mendorong penggunaan Free Open Source Software (FOSS), pemerintah telah mendeklarasikan gerakan Indonesia Go Open Source atau IGOS-I selanjutnya dilakukan deklarasi IGOS-II yang penggunaannya diperluas meliputi 18 (delapan belas) kementrian dan Lembaga Pemerinah Non Departemen (LPND) 4. Diharapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2011 seluruh instansi pemerintah sudah menerapkan penggunaan perangkat


89

lunak legal dengan mengatur agenda pentahapan untuk mencapai target selesai pada akhir tahun 2011. 5. Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pemanfaatan perangkat lunak legal di lingkungan instansi masing-masing.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik Hak Atas Informasi Sebagai manusia kita mempunyai hak mendasar yang disebut dengan hak asasi. Hak asasi adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain hak asasi, sebagai warga Negara kita juga mempunyai HAK ATAS INFORMASI. Sebagaimana hak asasi, hak atas informasi juga melekat pada setiap diri warga Negara. Hak atas informasi ini dijamin oleh Konstitusi atau UUD 1945. Pada pasal 28F dinyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Untuk menguatkan ketentuan dalam UUD 1945 tersebut, maka disusunlah Undang-Undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP memberikan jaminan kepada SETIAP WARGA NEGARA un-tuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh BADAN PUBLIK. UU KIP memberikan acuan yang sangat jelas kepada warga negara tentang tata cara MEMPEROLEH INFORMASI dari badan publik. UU KIP juga mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh warga negara (pemohon informasi publik) jika niatnya untuk memperoleh

90


informasi dari badan publik dihambat oleh pejabat di dalam publik tersebut. Penyelesaian sengketa permintaan informasi tersebut akan diselesaikan oleh KOMISI INFORMASI. Melalui UU KIP masyarakat dapat memantau setiap kebijakan, aktivitas maupun anggaran badan-badan publik berkaitan dengan penyelenggaraan negara maupun yang berkaitan dengan kepentingan publik lainnya. Dampak Positif UU KIP:

• Transparasi dan akuntabilitias badan-badan publik • Akselerasi pemberantasan KKN • Optimasi perlindungan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik

• Persaingan usaha secara sehat • Terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance) dan tata kelola badan-badan publik

• Akselerasi demokratisasi

5.2.4

Penetapan Lisensi untuk Kemenpora

Untuk lingkungan Kemenpora maka ditetapkan penggunaana lisensi sebagai berikut

• Sedapat mungkin aplikasi, ataupun Sistem Informasi Manajemen di lingkungan Kemenpora menggunakan komponen Open Source. Penggunaan aplikasi ataupun komponen yang bersifat proprietary hanyalah dimungkinkan bila tidak ada penggantinya yang sepadan dengan menggunakan komponen Open Source. Ataupun ketika berinteraksi dengan pihak luar Kemenpora, dan pihak tersebut mensyaratkan penggunaan aplikasi proprietary tersebut. Penggunaan aplikasi Open Source itu meliputi baik aplikasi server ataupun client dan aplikasi perkantoran.

• Data yang disimpan mengikuti kaidah format terbuka dan menggunakan standard internsional/nasional. Jadi bukan sekedar menggunakan format yang disimpan kebanyakan orang. Penyimpanan format juga harus mengacu pada lisensi perangkat lunak yang digunakan. Sebaiknya tidak terikat pada aplikasi tertentu. Untuk itu penggunaan format seperti ODF, SVG, dan sebagainya harus menjadi prioritas di dalam penyimpanan data.

5.3. BAKUAN DOKUMENTASI TEKNIS

91

• Source code dari sistem yang dibuat di lingkungan Kemenpora harus diberikan kepada pihak Kemenpora dan menjadi milik Kemenpora tetapi tersedia bebas untuk digunakan oleh badan pemerintah lainnya. Hal ini berdasarkan bahwa penggunaan dana publik untuk pengembangan aplikasi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya pada publik. Penyerahan source code ini juga untuk tujuan auditing dan kemudahan perawatan sistem di kemudian hari.

5.3

Bakuan Dokumentasi Teknis

Dokumentasi adalah suatu hal yang pertama-tama harus ditentukan dan diselesaikan. Hal yang penting agar dokumentasi dapat disusun dengan sukses adalah, dilakukan dengan cara mengintegrasikan dokumentasi ini dengan metodologi, sehingga proses dokumentasi dilakukan ketika setiap langkah pengembangan SIM dilakukan. Hal ini jauh lebih baik daripada melakukan dokumentasi setelah selesai. Bentuk dasar dari dokumentasi ini sebaiknya juga dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Di lingkungan Kemenpora, untuk kegiatan pengembangan Sistem Informasi Manajemen, maka sebaiknya dokumentasi rancangan dari Sistem Informasi Manajemen di lingkungan Kemenpora terdiri dari

• Dokumentasi perencaanan proyek • Dokumentasi manual pengoperasian • Dokumentasi perawatan

5.3.1

Dokumentasi Perencanaan Proyek

Perencanaan yang baik memiliki dokumentasi yang memudahkan tahapan eslanjutnya. Dokumentasi perencanaan proyek berisi hal-hal sebagai berikut 1. Pengantar, berisi :

• Deskripsi permasalahan • Deskripsi lingkungan masalah atau perihal yang melingkupi masalah tersebut

92


• Tujuan pengguna dan organisasi serta sistem. • Solusi yang diajukan dan ruang lingkupnya 2. Deskripsi sistem/solusi

• Fungsi yang diberikan pada solusi yang diajukan • Strategi umum untuk mengembangkan solusi • Peran pengguna dan perangkat keras pada solusi tersebut • Keuntungan dan kerugian solusi tersebut 3. Keterbatasan sistem (contraint )

• Prioritas kustomer • Profil pengguna • Usia pengharapan dari produk • Pra-syarat keandalan (reliabilitas) • Pra-syarat kinerja • Lingkungan perangkat keras dan antar muka yang telah ada

• Pengembangan mendatang dari produk • Pra-syarat, bahasa pemrograman untuk implementasi (jika ada)

• Pra-syarat pelatihan, instlasi dan dokumentasi. • Ketersediaan pada lingkungan pengguna • Solusi alternatif • Studi feasibilitas 4. Estimasi

• Jadwal • Staf dan organisasi • Budget • Analisis Cost/Benefit • Analisi resiko • Dokumen yang diberikan

5.3. BAKUAN DOKUMENTASI TEKNIS

93

• Perangkat lunak yang dibutuhkan • Fasilitas dan perangkat keras yang dibutuhkan 5. Prosedur

• Model proses • Metodologi dan notasi • Standardisasi dan jaminan kualitas • Accountability monitoring • Kendali produk • Data pengujian dan sumber data • Kriteria akseptansi dan metoda pembayaran 6. Referensi

• Dokumentasi yang digunakan dalam pengembangan • Kamus istilah • Kontrak yang diusulkan (jika ada)

5.3.2

Dokumentasi Spesifikasi Disain

Dokumen ini pada dasarnya menerangkan tentang kebutuhan sistem yang akan dibuat. Beberapa paradigma perancangan akan menentukan model disain dan notasi. Beberapa pendekatan disain adalah :

• Access-oriented design • Data-structure-oriented design • Data flow design • Functional design • Imperative design • Object-oriented design • Parallel design • Real-time design

94


• Rules-oriented design • User centered design Sehingga pada dokumentasi disain yang pertama kali dilakukan adalah menentukan pendekatan disain yang digunakan. Karena notasi (UML, SDL, CTT atau lainnya) mengikuti dari pendekatan disain yang digunakan. Secara umum suatu dokumen spesifikasi disain yang diterapkan pada lingkungan Kemenpora mengikikuti panduan sebagia berikut : 1. Pendahuluan

• Garis besar permasalahan • Lingkungan aplikasi dan karakteristik pengguna • Notasi yang digunakan dalam disain • Tujuan proyek 2. Spesifikasi secara singkat

• Fungsi perangkat lunak • Teknik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini terutama ketika disainer tidak memiliki pengetahuan khusus

• Kinerja yang harus dicapai • Deskripsi data • Hubungan data • Prioritas implementasi • Spesifikasi real time • Spesifikasi interakasi manusia dan mesin yang digunakan. • Batasan • Eksepsi • Modifikasi dan perawatan yang diprediksi 3. Disain arsitektur

• Modul hirarki dan diagram interface • Deskripsi fungsi dan data

5.4. BAKUAN KUALITAS SISTEM INFORMASI

95

• Spesifikasi interface 4. Disain secara ditail. Pada tahapan ini dijelaskan ditail dari tiap modul yang dirancang. Pada tiap modul tersebut dijelaskan :

• Deskripsi modul dan spesifikasi interface • Deskripsi proses • Definisi struktur data • Pra-syarat inisialisasi • Spesifikasi penanganan eksepsi • Alternatif disain, untuk tiap disain yang ditolak disertakan keterangan alasan penolakan serta kondisi yang menyebabkan disain yang terpilih. 5. Referensi

• Dokumentasi yang digunakan untuk mengembangkan disain

• Daftar terminologi

5.4

Bakuan Kualitas Sistem Informasi

Sistem informasi yang dikembangkan di lingkungan Kemenpora sebaiknya mengikuti kaidah-kaidah kualitas yang disepakati. Untuk itu perlu ditentukan parameter-parameter kualitas yang ditetapkan di lingkungan Kemenpora.

5.4.1

Kualitas Perangkat Lunak

Kualitas perangkat lunak merupakan kualitas dari sistem yang telah dilakukan pengujian atau eksplorasi dengan berbagai macam metode. Faktor yang menentukan kualitas perangkat lunak seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.5 adalah sebagai berikut :

• Efisiensi merupakan hubungan tingkat kinerja dengan jumlah sumber daya yang digunakan dalam suatu kondisi. – Time economy. Kemampuan dari perangkat lunak untuk melakukan fungsi tertentu dalam suatu kondisi tertentu dalam batasan waktu yang tepat.

96

BAB 5. BAKUAN SISTEM INFORMASI – Resoruce economy. Kemampuan dari perangkat lunak untuk melakukan fungsi tertentu dalam suatu kondisi tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tepat.

• Functionalitas merupakan atribut dari karakteristik dan fungsi yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna. – Kelengkapan (Completeness). Tingkatan dari kebutuhan perangkat lunak dan ketersediaan fungsi untuk memenuhi kebutuhan pengguna. – Kebenaran (Correctness). Tingkatan yang menunjukan keseluruhan fungsi. – Keamanan (Security ).Tingkatan dari perangkat lunak guna mendeteksi dan mencegah kebocoran informasi, penyalahgunaan, dan penghancuran sumber daya sistem. – Kompabilitas (Compability). Tingkat dimana perangkat lunak baru dapat diimplementasikan tanpa merubah keadaan dan kondisi yang telah disiapkan untuk menggantikan perangkat lunak – Interoperabilitas (Interoperability ). Tingkat dimana perangkat lunak dapat terhubung dengan mudah dengan sistem lain dan dioperasikan.

• Perawatan (Maintainability ).Atribut yang dikenakan pada usaha yang diperlukan untuk modifikasi tertentu. – Correctability.Tingkat usaha yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan dalam perangkat lunak dan mengatasi keluhan pengguna – Expandability.Tingkat usaha yang dibutuhkan untuk memperbaiki atau memodifikasi efisiensi atau fungsi perangkat lunak. – Testability. Upaya yang dibutuhkan untuk menguji

• Portabilitas (Portability). Kemampuan perangkat lunak yang akan ditransfer dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya. – Hardware independence. Tingkat dimana perangkat lunak tidak tergantung pada kebutuhan hardware tertentu


97

– Software independence.Tingkat dimana perangkat lunak tidak tergantung pada kebutuhan perangkat lunak tertentu. – Installability. Upaya yang diperlukan untuk menyesuaikan perangkat lunak di lingkungan baru. – Reusability. Tingkat dimana perangkat lunak dapat digunakan kembali dalam aplikasi selain aplikasi asli.

• Keandalan (Reliablity ).

Kemampuan perangkat lunak untuk mempertahankan dengan tingkat kinerja dalam kondisi lain untuk jangka waktu lain. – Nondeficiency. Tingkat dimana perangkat lunak tidak terdeteksi mengandung kesalahan. – Kesalahan toleransi (Error tolerance). Tingkat dimana perangkat lunak akan terus bekerja tanpa kegagalan sistem yang akan menyebabkan kerusakan pada pengguna. Serta, tingkat penurunan operasi dari perangkat lunak dan fungsi pemulihannya. – Ketersediaan. Tingkat dimana perangkat lunak tetap beroperasi dalam kegagalan sistem.

• Kegunaan (Usability ).

Sebuah atribut yang dikenakan pada usaha yang diperlukan untuk digunakan (termasuk persiapan untuk digunakan dan evaluasi hasil) dan pada penilaian dari sisi user. – Understandability. Tingkatan kemampuan yang diperlukan untuk memahami perangkat lunak. – Kemudahan belajar. Tingkat dimana pengguna upaya yang diperlukan untuk memaham perangkat lunak diminimalkan. – Pengoperasian. Tingkat operasi yang sesuai dengan perangkat lunak tujuan, lingkungan, dan karakteristik psikologis dari pengguna, termasuk faktor ergonomi, seperti warna, bentuk, suara, dan lain-lain. – Communicativeness. Tingkat dimana perangkat lunak yang dirancang sesuai dengan karakteristik psikologis pengguna.

98


Gambar 5.5: Software Quality

5.4.2

Usability

Karena Sistem Informasi yang digunakan di lingkungan Kemenpora banyak berinteraksi dengan pengguna biasa, maka usabilitas perupakan faktor penting dari kualitas sistem. Pada dasarnya, kegunaan (usability ) merupakan istilah manusia untuk menyatakan kemudahan dan efektif pada kisaran tertentu pengguna, diberikan pelatihan khusus, dan dukungan pengguna, untuk memenuhi berbagai tugas tertentu, dalam kisaran tertentu. Secara umum kegunaan (usability ) adalah kemudahan pengguna untuk belajar mengoperasikan, mempersiapkan input, menterjemahkan output dari sebuah sistem komponen. Berdasarkan standar usabilitas sistem terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

• Optimum. Terkait dengan analisis cost-benefit, dan kompromi. • Efektif. Berkaitan dengan efisiensi dan produktias penggunaan, di antaranya kecepatan, diselesaikannya tugas, betul tidaknya tugas diselesaikan, yang dicapai oleh interaksi pengguna dengan sistem. Hal ini sangat kontekstual sifatnya.

• Kepuasan. Ini berkaitan dengan emosi kepuasan pengguna terhadap produk yang dipakai. Pengukuran tidak hanya berlang-


99

sung pada awal penggunaan tetapi setelah melalui pelatihan dan penggunaan pada waktu tertentu.

• User, task and environment. Karakteristik ini harus juga dipertimbangkan.

• Biaya. Hal ini berkaitan dengan investasi yang harus dilakukan pengguna untuk mencapai usabilitas pada level yang diinginkan, termasuk biaya fisik, dan non fisik. Usability dapat dipandang dari tiga faktor utama :

• Learnability, yaitu kemudahan pengguna baru untuk mulai secara efektif berinteraksi dan mencapai kinerja yang optimal.

• Fleksibilty, yaitu beragam cara yang disediakan oleh sistem untuk memungkinkan user dan sistem bertukar informasi. Sehingga eksibilitas ini harus menjamin bahwa si user tidak hanya terpaku pada satu pola dialog .

• Robustness, tingkatan berbagai dukungan yang disediakan bagi user untuk menentukan tercapainya tujuan. Artinya bila suatu cara gagal maka masih ada cara lain untuk mencapai tujuan tersebut. Satu persatu akan dibahas prinsip dasar dari penilaian suatu user interface. Pertama adalah prinsip ’learnability ’ yang sering disalahartikan sebagai user friendly. Learnability sendiri mempertimbangkan bagaimana suatu user interface memungkinkan pengguna baru pertama kali menggunakan sistem tersebut dapat segera menggunakan sistem tersebut. Prinsip ini sendiri memiliki prinsip-prinsip :

• Predictability . User dapat menentukan akibat kemudian atas aksi yang dilakukan berdasarkan interaksi yang pernah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan sejarah apa yang dilakukan user dapat memperkirakan apa yang akan terjadi selanjutnya ketika suatu aksi dilakukan. Hal ini terkait dengan kemampuan pengguna menentukan efek dari operasi pada sistem. Prinsip ini terkait dengan Operation Visibility yaitu kemampuan pengguna untuk mengetahui operasi yang dapat dilakukan.

• Synthesizability . Memungkinkan user memperkirakan langkah yang sebelumnya dilakukan berdasarkan kondisi saat ini. Ini berarti user telah membentu suatu mental model bagaimana sistem

100

BAB 5. BAKUAN SISTEM INFORMASI bekerja. Prinsip ini berkaitan dengan Immediate/Eventual honesty .

• Familiarity . Berdasarkan pemahaman user atas pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya baik pada dunia nyata maupun pada komputer dapat dimanfaatkan untuk berinteraksi dengan sistem yang baru. Yang perlu diperhatikan adalah, setiap kultur memiliki representasi simbol yang berbeda, sehingga sistem yang memiliki ’keluwesan’ tinggi untuk membentuk metaphora akan menjamin terbentuknya familiarity ini. Terkait dengan guessability yaitu kemampuan pengguna menebak fungsi suatu obyek, dan Afordance , yaitu kemampuan pengguna memperkirakan operasi yang dapat dilakukan oleh obyek tersebut.

• Generalizabilit y. Sistem memungkinkan pengguna mempraktekan pengetahuan umumnya untuk interaksi khusus berdasarkan aplikasi yang berbeda ketika berada pada situasi yang serupa.

• Consistency .

Kemiripan perilaku pada situasi serupa pada obyek task yang serupa.

Sedangkan faktor flexibility terdiri dari

• Dialogue initiative. Memberikan kebebasan pada user akan terbatasnya dialog masukan yang disediakan oleh sistem. Sehingga user dapat memilih untuk melakukan operasi apakah dengan dialog dengan metaphora click atau dengan menggunakan command line. Berkaitan dengan prinsip System/User preemptiveness, artinya apakah user dapat memulai interaksi atau hanya menunggu awal interaksi dilakukan oleh sistem. Secara umum biasanya diinginkan bahwa pengguna lebih menentukan saat dimulainya interaksi.

• Multi-threading . Kemampuan sistem untuk mendukung interaksi pengguna melakukan task lebih dari satu pada saat yang sama. Sehingga sistem tidak diam setelah user memberikan perintah. Berkaitan dengan prinsip Concurrent vs interleaving, concurent memungkinkan komunikasi simultan untuk task yang berbeda, sedangkan interleaving memungkinkan pelaksanaan task yang berbeda dan pada saat tertentu dapat dilakukan bersamaan, multimodality berkaitan dengan jumlah kanal untuk melakukan interaksi lebih dari satu.


101

• Task migrability.

Kemampuan memberikan kendali untuk mengeksekusi tugas tertentu sehingga menjadi pertukaran kendali antara user dan sistem dapat berlangsung dengan baik. Pengguna dengan mudah menghentikan suatu proses, meneruskan kembali proses tersebut, mengatur proses berjalan di background atau di depan, tanpa harus menunggu sistem menyelesaikan tugasnya.

• Substitutively . Memungkinkan pemberian nilai masukan yang ekuivalen. Misal entah menggunakan pemilihan list le, atau memasukkan nama le. Begitu juga sebaliknya. Sehingga di sinilah berperannya penilaian atas kemampuan user interface menangani regular expression . Berkaitan dengan prinsip Representation multiplicatiy, equal opportunity

• Customizability . Kemudahan user interface dimodifikasi oleh pengguna atau oleh sistem. Sehingga user tidak terbatas dengan menggunakan metaphora, ataupun mekanisme tunggal. Sistem harus secara eksibel dapat dengan mudah dikustomisasi. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip adaptivity adalah proses pengubahan yang initiatif dilakukan oleh pengguna dan adaptability adalah proses pengubahan yang intisiatif dilakukan oleh sistem. Sedangkan aspek robustness terdiri dari prinsip :

• Observability . Kemungkinan pengguna mengevaluasi kondisi internal sistem dari representasi yang diterima saat ini. Sehingga user tidak ’buta’ apa yang terjadi pada sistem. Hal ini berkaitan dengan prinsip Browsability yaitu kemampuan pengguna mengeksplorasi kondisi internal dari sistem berdasarkan interpretasi di user interface, static/dynamic defaults pengisian nilai default ini akan menolong user untuk memberikan masukan, reachability berkaitan dengan kemungkinan bernavigasi diantara keadaan sistem yang dapat diobservasi, persistence tenggang waktu pengaruh dari suatu aksi komunikasi yang dilakukan oleh user, operation visibility yaitu kemungkian pengguna mengetahui operasi yang sedang dilakukan oleh sistem.

• Recoverability .

Kemampuan pengguna uktuk memperbaiki aksi yang dilakukan ketika diketahui terjadi suatu kesalahan. Terkait dengan prinsip reachability, forward/backward recovery,

102

BAB 5. BAKUAN SISTEM INFORMASI proses perbaikan kesalahan ini dapat dilakukan inisiatif oleh user ataupun sistem baik pada arah maju ataupun mundur, jika sangat sulit untuk melakukan ’undo’ pada suatu pengaruh pada suatu state maka akan sulit pula melakukan aksi tersebut. Sebaliknya bila mudah melakukan ’undo’ maka harus mudah pula mengulanginya (redo).

• Responsiveness, bagaimana user menerima laju komunikasi dengan sistem. Sehingga ketika user berinteraksi tidak terlalu lama menunggu. Terkait dengan prinsip stability yang berkaitan dengan variasi tenggang waktu sistem bereaksi haruslah sekecil mungkin..

• Task conformance. Suatu sistem interaktif memiliki tujuan agar pengguna dapat melakukan tugasnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan pada suatu domain. Sehingga perlu dipertimbangkan apakah sistem mendukung penyelesaian tugas pada domain tersebut, atau apakah sistem mendukung hal tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Task completeness berkaitan tentang cakupan permasalahan tugas dan task adequacy berkaitan dengan pemahaman pengguna terhadap tugas yang harus dilakukannya. Dari berbagai jenis pengguna, kegunaan (usability ) didefinisikan sebagai berikut :

• Untuk pengguna akhir, kegunaan (usability ) sangat penting karena merupakan penentuan kinerja: sebuah aplikasi, yang memiliki fitur kegunaan (usability ) ,akan memungkinkan pengguna untuk melakukan pekerjan lebih efektif dan efisien

• Bagi manajer, hal itu adalah keputusan dalam pemilihan produk, sebagai keputusan ini akan menentukan pembelajaran(learnability ) sistem yang dipilih, dan produktivitas yang menggunakannya.

• Bagi pengembang perangkat lunak, kegunaan (usability ) digambarkan sebagai internal atribut dari sebuah sistem yang mencakup permasalahan mengenai kualitas design, dokumentasi sistem


5.4.3

103

Keamanan

Keamanan disini mencakup keamanan komputer baik secara informasi dan perangkat keras dari sebuah sistem. Tujuan dari keamanan adalah mencakup perlindungan informasi dan properti dari pencurian, kerusakan, maupuan bencana alam. Keamanan komputer merupakan proses kolektif dan mekanisme untuk informasi sensitif dan berharga yang dilindungi dari publikasi, gangguan atau kerusakan dari aktifitas yang tidak sah atau individu yang tidak serta dan proses yang tidak direncanakan. Celah-celah pada keamanan komputer dapat dibedakan menjadi beberapa hal yaitu :

• Keamanan yang bersifat fisik. Mengamankan akses terhadap sistem perangkat keras komputer, misalnya pencurian, bencana alam, dan sebagainya.

• Keamanan data pribadi. Mengamankan data-data pribadi yang kita miliki yang dapat dipakai orang lain untuk mengambil hak akses yang kita miliki, misalnya password, username, dan sebagainya. Trik untuk memperoleh data-data pribadi ini sering disebut sebagai “social enggineering trick ”.

• Keamanan terhadap data, media dan teknik komunikasi. Mengamankan data-data yang ada di dalam komputer kita yang dapat ditransformasikan sebagai informasi, juga terhadap perangkat lunak yang kita pakai.

• Keamanan dari sisi operasional. Prosedur-prosedur yang dipakai untuk mengamankan sistem komputer dan juga langkahlangkah yang diambil jika keamanan sudah terserang (post attack recovery). Dalam keamanan informasi perlu mempertimbangkan beberapa aspek, aspek-aspek tersebut adalah :

• Serangan keamanan. Ini mencakup segala hal yang dapat berkompromi dengan keamanan informasi yang ada di sebuah organisasi. Hal ini berkaitan dengan analisa serangan yang di dapat dilakukan oleh intruder terhadap sebuah sistem. Seranganserangan yang terjadi dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu : – Serangan yang bersifat pasif adalah serangan yang tidak merusak ataupun merubah pesan yang dikirimkan. Tujuan

104

BAB 5. BAKUAN SISTEM INFORMASI dari serangan yang bersifat pasif adalah memperoleh informasi yang sedang ditransmisikan. Sebagai contoh : penyadapan terhadap saluran telepon, analisa lalu lintas data di dalam jaringan, penangkapan pesan, dan lain-lain. – Serangan yang bersifat aktif adalah serangan yang merusak atau adanya usaha modifikasi terhadap pesan maupun resource sistem. Serangan yang bersifat aktif lebih memiliki unsur modifikasi data penciptaan data palsu. Serangan aktif ini dapat dibagi menjadi 4 yaitu :

∗ Masquerade : seorang user berpura-pura menjadi user lain dan menciptakan data palsu atau menggunakan hak akses milik user lain tersebut.

∗ Replay : berusaha untuk menangkap data dan subsequennya untuk memperoleh otorisasi.

∗ Modifikasi pesan : berusaha untuk mengubah pesan yang dikirimkan oleh user lain.

∗ Denial of Service :

menggangu manajemen sebuah sistem jaringan komputer sehingga server tidak mampu melayani permintaan dari client

• Mekanisme keamanan merupakan sebuah mekanisme yang didesain untuk mendeteksi, mencegah atau menanggulangi adanya serangan terhadap sistem jaringan komputer. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa tidak ada mekanisme tunggal yang dapat mencegah berbagai serangan. Sebuah sistem membutuhkan berbagai macam mekanisme yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan agar aman dari serangan.

• Layanan Keamanan dapat dibagi menjadi beberapa layanan yaitu : – Confidentiality . Proteksi terhadap data yang ditransmisikan dari serangan. Di dalamnya juga termasuk proteksi terhadap analisa lalu lintas transmisi data. – Authentication. Meyakinkan bahwa pesan yang dikirim maupun diterima adalah pesan yang asli dan belum dimodifikasi oleh pihak ketiga. Layanan haruslah diyakinkan akan tidak adanya campur tangan pihak ketiga di dalam suatu sistem transmisi data.


105

– Integrity . Meyakinkan bahwa pesan yang diterima tidak dirubah, diduplikasi, diubah urutannya oleh pihak ketiga. Layanan ini juga melindungi adanya perusakan terhadap pesan yang dikirimkan. – Non repudiation. Menjaga agar baik pengirim pesan maupun penerima pesan tidak dapat menolak bahwa ia telah mengirim atau menerima pesan sehingga dapat diyakinkan bahwa pesan tersebut dikirim dan diterima oleh pihak yang benar. – Access Control . Kemampuan untuk membatasi dan mengontrol akses ke dalam sistem dan aplikasi melalui jalur komunikasi. – Availability. Menjaga ketersediaan akan sumber informasi yang dibutuhkan oleh client. Berbagai macam serangan dapat mengurangi ketersediaan, misalnya Denial of Service dapat menghabiskan resource sistem sehingga sistem tidak dapat melayani permintaan client.

5.4.4

Bakuan yang Diadopsi

Bakuan yang diadopsi dalam SIM ini adalah ISO/IEC 9126 yang merupakan standar internasional untuk pengukuran kualitas perangkat lunak. Tujuan dari standar ini adalah untuk menalisa beberapa bias yang dapat terjadi sehingga dapat menurunkan kualitas perangkat lunak. Bias ini termasuk mengubah prioritas setelah dimulainya proyek atau tidak memiliki apapun definisi yang jelas dari "kesuksesan". Khusus untuk masalah keamanan bakuan yang di gunakan adalah ISO/IEC 27002 yang merupakan standar informasi keamanan. Melalui ISO/IEC 27002 diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi sistem manajemen yang baik.

5.4.5

Bakuan Evaluasi Sistem

Untuk memahami dan mengintepretasikan pengujian kinerja tersebut berikut ini dijabarkan beberapa dasar teoritis yang melatar-belakangi suatu pengukuran kinerja sistem komputer. Kinerja pada suatu sistem komputer didefinisikan dengan : “is the degree to which a computing system meets the expectation of the person involved with it “ (Doherty,

106

BAB 5. BAKUAN SISTEM INFORMASI W.J.(1970), Schedulling TSS/360 for Responsiveness, AFIPS Proc. FJCC, 1970, pp. 97-111)

Definisi kinerja sistem komputer berdasarkan aspek perekayasaan perangkat lunak (Software Engineering): “is the eectiveness with which the resource of the host computer system are utilized toward meeting the objective of the software system “(Graham, R, M. (1973). Performance prediction, Advances Courses on Software Engineering, Springer Verlag, 1974, pp.395-463.) Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja suatu sistem komputer adalah : “seberapa baik suatu sistem memungkinkan pengguna melakukan yang diinginkannya". Dan dapat diinterpretasikan pula “seberapa baik sistem bekerja sesuai dengan yang direncanakan". Pengukuran kinerja sistem dibutuhkan untuk beberapa evaluasi :

• Comparative Evaluation. Kinerja suatu sistem dievaluasi relatif kepada sistem lainnya. Kegunaan dari evaluasi ini misal untuk proses pembelian perangkat lunak baru, atau perangkat keras baru, memilih service komputasi, dan juga mengevaluasi perubahan sistem untuk modikasi.

• Analytic Evaluation. Kinerja dari sistem komputer dievaluasi berdasarkan beberapa parameter sistem. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk meningkatkan kinerja sistem (performance tuning ), melakukan perawatan sistem (performance control), dan mendisain serta mengimplementasi sistem baru. Untuk mengevaluasi sistem yang telah diimplementasikan dapat dimanfaatkan beberapa metoda misal

• Empirical method : dengan evaluasi melalui eksperimen. Memanfaatkan alat bantu statistik, untuk menghitung performance pengguna pada sistem. Jumlah dan jenis percobaan haruslah mewakili keadaan sesungguhnya

• Observational techniques. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan berbagai teknik misal :


107

– Think aloud . Pada teknik evaluasi ini, pengguna sebenarnya pada suatu sistem diobservasi ketika berinteraksi dengan sistem. Biasanya mereka diminta melalukan suatu task, dan ketika melakukan hal itu mereka akan ’meneriakkan’ apa yang ada dipikirannya, pertimbanganya, dan keputusan aksi yang dilakukannya. Cara ini cukup menarik karena :

∗ Proses ini termasuk mudah dan dapat digunakan ∗ Pengguna didorong untuk memberikan kritik ∗ Evaluator dapat menemukan letak interaksi yang membingungkan dan dapat meningkatkan efektifitas sistem dengan cara menentukan permasalahannya – Protocol analysis. Dengan cara ini dilakukan pencatatan aksi yang dilakukan user. Dapat digunakan beragam metoda dan alat bantu :

∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Kertas dan pensil Audio recording Video recording Computer logging User notebooks

– Autamatic protocol analysis. Dengan perangkat bantu analisis ini maka dapat dilakukan analisis interaksi user interface. – Post-task walkthrough. Kadang kadang data evaluasi dari observasi langsung pada suatu saat tertentu tak dapat iinterpretasikan. Untuk mengetahui alasan pelaksanaan aktion maka perlu dilakukan evaluasi cara ini. Sebab kadang pengguna tak dapat ’bercerita’ ketika sedang melakukan suatu aksi, terutama ketika saat kritis dan sebagainya.

• Query technique. Metoda yang tidak terlalu formal ini dilakukan dengan bertanya pada user. Biasanya merupakan evaluasi pelengkap. Bisa dilakukan dengan : – Interview. Biasanya pengguna akan ditanya, kesan-kesan menggunakan sistem ketika melakukan sesuatu tugas. Interview akan dilakukan baik bila telah dilakukan perencanaan di awal. Interview ini akan merupakan evaluasi ’high-

108

BAB 5. BAKUAN SISTEM INFORMASI level’ yang akan mencoba menangkap, preferensi user, impresi dan perilaku. – Questioner. Cara ini memang kurang fleksibel dibanding interview. Tetapi lebih mudah dilakukan dan memakan waktu lebih singkat. Biasanya dapat dilakukan variasi pertanyaan antara lain :

∗ Pertanyaan bersifat umum. Untuk memahami latar be∗ ∗ ∗ ∗

5.4.6

lakang pengguna. Pertanyaan dengan jawaban bebas (open ended). Untuk meminta saran dari user akan sistem. Skalar. Hal ini bertujuan agar pengguna menilai dengan menggunakan skala numerik. Pilihan ganda. Biasanya untuk menentukan hal manakah yang lebih disukai oleh user Rangking. Biasanya untuk mengetahui preferensi pengguna.

Metoda Evaluasi yang Ditetapkan

Untuk pengembangan SIM di lingkungan Kemenpora maka ditetapkan 3 hal utama di dalam melakukan evaluasi :

• Evaluasi kinerja dan kehandalan. Aplikasi SIM yang dikembangkan, selama pengembangan dan setelah berakhir harus diuji kinerjanya (menggunakan perangkat bantu yang disepakati), dan juga kehandalan (bekerja dalam kurun waktu tertentu dengan beban sesungguhnya). Hanya aplikasi yang lolos pada kriteria kinerja dan kehandalan yang diterima di lingkungan Kemenpora.

• Evaluasi keamanan. SIM terutama yang bersifat online dan dapat diakses di Internet, harus melalui pengujian keamanan. Baik secara off line maupun online. Hanya SIM yang telah lolos dari evaluasi keamanan, maka dapat digunakan secara online di lingkungan Kemenpora

• Evaluasi usabilitas, SIM yang melibatkan pengguna, maka harus diuji dengan melibatkan pengguna. Bagaimana pengguna merasakan penggunaan sistem merupakan tolok ukur keberhasilan dari SIM tersebut. Evaluasi usabilitas ini dilakukan dari tahap disain hingga tahap akhir pembuatan SIM.

5.5. BAKUAN INTEROPERABILITAS DATA

5.5

109

Bakuan Interoperabilitas Data

Pada dasarnya ada beragam jenis interoperabilitas. Mengacu kepada penelitian Andreas, LISI (Level of Information System Interoperability) di Amerika Serikat dibagi menjadi :

• Isolated Systems, tidak ada hubungan fisik yang terjadi • Connected Systems, dengan kesamaan produk dimana memungkinkan terjadi pertukaran

• Distributed Systems, dengan keragaman produk dimana memungkinkan terjadi pertukaran

• Integrated Systems, memungkinkan berbagi aplikasi dan data • Universal Systems, enterprise wide shared systems Sementara NMI (NATO Model Interoperability) memiliki tingkat interoperabilitas sebagai berikut :

• No Data Exchange, tidak ada hubungan fisik yang terjadi • Unstructured Data Exchange, pertukaran data tidak terstruktur (free text) yang sangat memerlukan pemahaman manusia

• Structured Data Exchange, pertukaran data baik secara manual atau otomatis tetapi tetap memerlukan kompilasi secara manual.

• Seamless Sharing of Data, otomasi pertukaran data berbasiskan pada model pertukaran data yang disetujui bersama.

• Seamless Sharing of Information, interpertasi informasi yang universal dengan melalui kooperasi pemrosesan data. Point di atas lebih menekankan kepada pendekatan interoperabilitas dari sisi Teknologi Informasi, sebenarnya ada bagian penting lagi yaitu interoperabilitas dari sisi organisasi. Secara lapisan dapat dilihat pada gambar 5.6. Interoperabilitas pada sisi teknis memiliki beberapa lapisan dari bawah ke atas yang meliputi :

• Interoperabilitas Fisik, pada tingkatan ini permasalahan interoperabilitas lebih menekankan kepada tingkat perangkat keras. Seperti level besar signal TTL (transistor-transistor logic) atau

110

BAB 5. BAKUAN SISTEM INFORMASI CMOS (Complementary metal– oxide – semiconductor ), frekuensi kerja alat, dan sebagainya. Sebagai contoh adalah perbedaan penggunaan network interface card (NIC) antara jenis Ethernet dengan ARCNet.

• Interoperabilitas Protokol, pada tingkatan ini sudah menggabungkan permasalahan pada perangkat keras dan lunak yang memiliki perbedaan protokol. Secara umum perbedaan protokol yang sering menjadi permasalahan adalah pada protokol komunikasi atau jaringan seperti dari bentuk TCP/IP ke NetBios.

• Interoperabilitas untuk Model Data, pada tingkatan ini sudah merupakan kendala lama pada era Database yang kerap disebut permasalahan syntactic pada era Level Informasi. Sebagai contoh adalah perbedaan dalam memodelkan penggunaan tipe data untuk tanggal lahir, karena dapat menggunakan tipe data date, numeric ataupun character.

• Interoperabilitas di tingkat informasi. Pada tingkat ini adalah merupakan isu terkini saat ini sebab pada tingkat teknis relatif sudah matang dan pada tingkat organisasi kesadaran akan penggunaan informasi teknologi semakin tinggi. Sehingga isu pada tingkat ini menjadi hal yang penting dan mendesak untuk disempurnakan terutama dalam rangka interoperabilitas.

• Interoperabilitas Organisasi yang meliputi awareness, penyesuaian prosedur, penyesuaian operasional, sinkronsiasi strategi dan tujuan politis.

5.5.1

Keragaman Informasi

Kesulitan utama pada interoperabilitas sistem adalah terjadinya keragaman. Menurut Sheth keragaman dibagi ke dalam dua level utama sebagai berikut: 1. Level Informasi (a) Syntactic (b) Structured (c) Semantic


111

Gambar 5.6: Hubungan Interoperabilitas Organisasi dan Teknis TI

2. Level Teknologi (a) Perangkat Keras (b) Perangkat Lunak (c) Protokol Keragaman level informasi berada di atas keragaman teknis, dikarenakan keragaman informasi lebih sulit untuk di atasi dan pada saat ini keragaman teknis sudah memiliki berbagai solusi yang jauh lebih matang. Keragaman informasi akan terdiri dari berbagai jenis yang meliputi :

• Keragaman syntatic, keragaman jenis ini sudah dimulai dari model database traditional. Adapun beberapa contoh dari keragaman syntactic adalah : – Naming conflict, misalkan perbedaan pemberian nama akan sesuatu hal, seperti alamat dengan lokasi. – Data representation conflict, misalkan informasi tentang tanggal dapat direpresentasikan dalam format date atau numeric atau text. – Data scaling conflic t, misalkan pendefinisian penghasilan kelas bawah, menengah dan atas, dan sebagainya.

112


• Keragaman struktural atau skema (structural / schematic) adalah keragaman dalam katalog atau taksonomi informasi. Adapun beberapa contoh kasus pada keragaman struktural adalah : – superclass, sebuah konsep atau atribute seperti nama dapat memiliki arti yang berbeda karena diletakkan pada struktur yang berbeda, karena satu adalah struktur yang menunjukkan nama produk (superclass adalah produk), sedangkan yang lain adalah struktur yang menunjukkan nama orang (superclass adalah individu). – subclass, sebuah konsep yang memiliki label sama belum tentu berarti sama karena subclass yang berbeda. Misalkan mesin dengan mesin, mesin yang satu memiliki subclass (ruang bakar, bahan bakar, gear), mesin yang lain memiliki subclass (cpu, memori, I/O). Maka mesin yang pertama adalah mesin bakar, sedangkan mesin yang kedua adalah komputer.

• Keragaman semantik, semantik adalah ilmu yang mempelajari arti, maka keragaman semantik adalah keragaman akan perbedaan arti, ini bisa dalam arti :’ – Sinonim, antonim, adalah persamaan atau lawan kata. – Bagian dari, adalah menjelaskan untuk relasi – Menghitung tingkat kesamaan (similarity ), adalah kasus untuk menghitung sebuah konsep mana yang lebih mirip dan juga memungkinkan untuk menghitung nilai similar dalam kuantitas. Sebagai contoh kalau dicari tingkat kesamaan maka antara pohon-anjing dengan pohon-lumut maka dengan mudah bagi manusia dapat mengetahui bahwa pohon-lumut lebih memiliki nilai kesamaan dibandingkan pohon-anjing. Tapi kalau kita membandingkan pohonanjing dengan pohon-kucing, mana yang lebih mirip? Keragaman ini terjadi karena semakin berkembangnya Internet dan teknologi web yang membawa dampak sebagai berikut :

• Web and data is massive, ukuran dari web dan data baik dalam arti jumlah sumber maupun isi data semakin bertambah dari waktu ke waktu dengan sangat cepat. Bagaimana mendapatkan sumber data yang sesuai.


113

• Web and data is distributed, sumber data dan data terdistribusi atau tersebar pada berbagai sumber data. Kendala terutama banyak sumber data yang tidak ’terdaftar’ pada sebuah daftar data baru dan penyesuaian akses karena perubahan skema data.

• Web and data is dynamic, sumber data akan menjadi sangat dinamis, bukan saja dalam arti pembaharuan isi data, tetapi juga pembaharuan dari skema data. Bagaimana mendeteksi perubahan data baru dan penyesuaian akses karena perubahan skema data.

• Web and data is open world, siapa saja dapat membuat data atau web di Internet..Terdapat problem bagaimana mempercayai kebenaran sebuah sumber data.

5.5.2

Pendekatan yang Dilakukan

Prinsip dasar pada pengembangan kerangka kerja interoperabilitas harus memperhatikan beberapa faktor yang meliputi :

• Aksesibilitas, adalah sarana pengaksesan data atau informasi yang termasuk elektronik kepada publik dengan menghindari diskriminasi. Seperti penerapan interface yang juga dapat dimanfaatkan oleh orang cacat juga bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

• Keamanan, secara umum, pertukaran informasi perlu menerapkan kebijakan keamanan yang memadai. Ini dicapai dengan melakukan penilaian resiko yang memadai dalam pelayanan dengan menghitung tingkat keamanan. Dari sudut pandang pemakai, fungsi yang terkait keamanan seperti identifikasi, otentifikasi, non-repudiation, kerahasiaan harus memiliki tingkat ketransparanan yang maksimum dengan memberikan tingkat keamanan yang memadai.

• Privacy , perlu diberikan keyakinan akan kerahasiaan data individu atau masyarakat yang digunakan sesuai dengan kepentingan ketika data diberikan oleh masyarakat.

• Open standard , untuk mencapai interoperabilitas maka pemanfaatan open standard perlu dipertimbangkan dengan optimal. Alasan pemilihan open standard disebabkan oleh :

114

BAB 5. BAKUAN SISTEM INFORMASI – Sebuah standar harus diadaptasi dan dipelihara oleh sebuah organisasi nirlaba dan dalam pengembangan akan berbasis kepada keputusan terbuka yang melibatkan berbagai pihak yang terkait. – Sebuah standar yang telah dipublikasikan dan memiliki dokumen yang tersedia secara gratis atau dengan harga yang wajar. – Tidak ada batasan dalam penggunanan atau penggunaan ulang dari standard.

• Open source, memanfaatkan keuntungan yang diberikan oleh open source. Selain keterbukaan sistem dan dokumen, open source software juga cenderung mendukung open standard.

• Multi solution, dalam interoperbilitas harus mendukung solusi dengan multi aktor atau multi solusi. Menurut Andreas [2], model Levels of Conceptual Interoperability Model (LCIM) membagi menjadi lima tingkatan dalam mencapai interoperabilitas. lapisan tersebut adalah :

• Level 0 – System Specific Data, data digunakan pada masingmasing sistem dan tidak ada pertukaran data.

• Level 1 – Documented Data, data di dokumentasikan menggunakan protokol umum yang dapat diakses melalui sebuah interface, contoh adalah menggunakan SQL.

• Level 2 – Aligned Static Data, data didokumentasikan menggunakan model referensi umum seperti menggunakan topontology, sehingga memungkinkan menggunakan standar metadata untuk menghindari kesalah pahaman. Contoh adalah Realtime Platform Reference Federation Object Model (RPR-FOM)

• Level 3 – Aligned Dynamic Data, penggunaan data dalam sebuah model federasi yang sudah didefinisikan dengan baik, seperti menggunakan UML. Sehingga menghindari terjadinya ’black box’ di belakang interface.

• Level 4 – Harmonized Data, koneksi semantik antar data untuk melakukan relasi dengan menggunakan model konseptual.


115

Tabel 5.3: Contoh jenis file beragam aplikasi perkantoran ODF MS Office 2007 MS - OOXML Pengolah kata Spreadsheet Presentation

5.5.3

*.odt *.ods *.odp

*.doc *.xls *.ppt

*.docx *.xlsx *.pptx

Bakuan Format Dokumen

Format file (format berkas) adalah suatu metoda/cara untuk mengkode informasi agar dapat disimpan dalam berkas komputer. Data disimpan dengan menerapkan suatu aturan khusus. Berbagai jenis format berkas digunakan untuk berbagai jenis data. Biasanya dibedakan dengan ekstensi dari nama file tersebut, misal mp3, jpg, odt, xls. Pada Tabel 5.3 disajikan contoh file yang digunakan oleh berbagai aplikasi perkantoran. Seperti terlihat pada Gambar 5.7. awalnya suatu format file yang digunakan suatu aplikasi terikat erat dengan aplikasi tersebut sehingga berkas yang dihasilkan suatu program aplikasi, biasanya hanya bisa dibaca, diproses dan disimpan kembali oleh program aplikasi tersebut. Tapi kini yang sekarang lebih disukai oleh pengguna yaitu adanya fleksibilitas dan ketidak terikatan antara jenis berkas dan aplikasi yang memprosesnya. Dengan tidak terikatnya antara jenis program dan berkas yang disimpan maka diharapkan berkas tersebut dapat dimanfaatkan oleh beragam aplikasi baik yang satu platform maupun yang dijalankan pada platform berbeda. Hal inilah yang menjadikan issue interoperbilitas menjadi penting. Format dokumen yang baik akan memudahkan tercapainya interoperabilitas di dalam penggunaan perangkat lunak pada suatu organisasi. Dengan metoda dan format penyimpanan yang baik, maka suatu berkas akan dimanfaatkan oleh berbagai perangkat lunak dan berbagai unit kerja yang berbeda. Gambar 5.7, menjelaskan tentang perubahan gaya pemberian informasi antara pada aplikasi model lama dengan aplikasi model baru. Pada aplikasi model lama hubungan informasi dengan aplikasi pembuatnya dilakukan secara tertutup, hanya pengembang dari aplikasi tersebut yang mengetahui struktur dari dokumen tersebut. Kontrol terhadap dokumen model lama terdapat pada perusahaan pengembang bukan pada pemilik dokumen tersebut. Sedangkan pada aplikasi model baru, informasi dari sebuah do-

116


Gambar 5.7: Kaitan aplikasi dan file

kumen ditampilkan secara terbuka, struktur dokumen tersebut dapat diketahui oleh semua orang, termasuk perusahaan pengembang dan pemilik dokumen. Sehingga dokumen tidak bergantung pada suatu aplikasi, dokumen dapat dibuka dan diedit dengan menggunakan berbagai jenis aplikasi. Jenis format data ini tak dapat dipandang sederhana atau hanya mengikuti apa yang biasa digunakan orang. Terutama untuk dokumen milik badan pemerintahan yang harus digunakan oleh publik luas. Beberapa aspek teknis harus dipertimbangkan seperti

• Kemampuan interoperabilitas • Kemungkinan digunakan di aplikasi lain • Mengikuti suatu standard penyimpanan dokumen yang baik Di samping itu juga ada beberapa pertimbangan aspek non teknis :

• Menghindari badan pemerintah “memaksa” publik membeli program word processor tertentu sehingga dapat berinteraksi secara elektronis. Karena pada dasarnya dokumen yang diberikan oleh suatu badan pemerintah ke publik harus dapat dibuka tanpa ada ketentuan menggunakan suatu jenis perangkat lunak tertentu.

• Dokumen lama tak dapat dibaca karena vendor mengubah formatnya pada program versi baru. Sehingga pemilihan dokumen juga harus mempertimbangkan usia dokumen untuk kebutuhan preservasi dokumen.

• Badan pemerintah tak dapat berkomunikasi karena menggunakan versi/produk word processor yang berbeda atau menggunakan format yang ditentukan oleh vendor. Sehingga dibutuhkan


117

suatu standard dokumen digunakan kembali oleh badan pemerintahan lain tanpa terikat pada satu jenis produk tertentu.

5.5.4

Interoperabilitas Layanan

Interoperabilitas dapat tercapai dengan beberapa tahapan pola penyimpanan dan pengelolaan data yaitu

• Open Document Format , pada tahapan ini proses penyimpanan berkas oleh seorang pengguna memungkinkan dibuka oleh pengguna lain yang menggunakan aplikasi lainnya. Jadi pada tahapan ini dititik beratkan perbedaan pengguna pada sistem lain dapat saling bertukar data. Contoh yang termasuk kategori ini seperti Open Document Format, PDF, dan lain sebagainya

• Open Exchange Format , pada tingkat ini berbagai sistem aplikasi (misal sistem workflow, sistem database) dapat saling bertukar data dengan sistem aplikasi lainnya. Sebagai contoh Sistem Aplikasi Kepegawaian di organisasi A dapat bertukar data dengan Sistem Aplikasi Kependudukan di organisasi B. Pada tahapan ini sistem yang terbentuk dari beragam perangkat lunak tersebut dapat berbeda tapi dapat saling bertukar data. Contoh yang termasuk pada kategori ini adalah Open Financial Exchange (OFX) Format [http://www.ofx.net ], GPS Exchange Format (GPX), Sharable Content Object Reference Model (SCORM) yang digunakan pada platform eLearning.

• Open Service, pada tingkat ini berbagai sistem berinteraksi dengan menyediakan layanan (service) yang terbuka. Sistem lainnya dapat meminta suatu service dengan mekanisme yang terbuka tanpa terikat kepada platform, format data, ataupun perangkat keras tertentu. Contoh dari model ini adalah Global Biodiversity Informatics Facility (GBIF). Setiap pihak tanpa mengetahui secara ditail bagaimana sistem lainnya dibangun, dapat me-request suatu service dari node di GBIF. Service yang saling terbuka dan dapat diakses bersama-sama memungkinkan tersedianya layanan yang lebih baik di masa depan bagi layanan eGovernment. Tetapi untuk mencapai tahapan Interopreabilitas di aras layanan (Open Service), maka fondasi yang baik haruslah tercipta terlebih dahulu. Fondasi itulah yang disediakan oleh Open Document Format di dalam penyimpanan data.

118


Gambar 5.8: Pertukaran data secara terbuka Interoperabilitas hanya dapat terjaga ketika semantik (apa arti dari suatu perintah atau data) dan sintatik (bagaimana perintah atau data tersebut disusun) diketahui secara terbuka. Sehingga pengguna tidak mengalami batasan harus menggunakan perangkat keras tertentu, sistem operasi tertentu ataupun perangkat lunak seperti database tertentu. Tanpa adanya interoperabilitas maka akan ada beberapa kesulitan yang timbul antara lain :

• Pengguna tidak dapat bertukar dokumen dengan mudah • Pengguna sulit menggunakan berkas lama yang disimpan oleh organisasi tersebut, baik oleh dia sendiri ataupun oleh orang lain.

• Ketika dibutuhkan proses konversi maka seringkali terjadi kehilangan data. Hal ini sulit dihindari selama format berkas yang digunakan bersifat proprietary dan tertutup.

• Sering terjadi antara bagian tidak dapat bertukar informasi karena jenis sistem informasi berbeda, dan dikembangkan oleh pihak yang berbeda. Ini yang sering disebut permasalah Island of Information (pulau-pulau informasi)

• Belum adanya layanan terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh aplikasi-aplikasi lainnya yang dikembangkan oleh pihak lain Oleh karena itu, azas interoperabilitas dalam berbagai tahapan ini perlu dipertimbangkan di dalam penyusunan layanan eGovernment di Indonesia. Semakin keterbukaan data dijaga pada lapisan bawah, maka


119

semakin mudah keterbukaan dan interoperabilitas di tingkat atas untuk dicapai. Oleh karena itu konsep interoperabilitas di tingkat atas (antar sistem) akan lebih mudah dicapai oleh lembaga pemerintah ketika mulai dengan konsep Open Document. Dengan memiliki fondasi yang baik dan terbuka seperti ini, maka resiko l ocked-in pada suatu konsultan ataupun perusahaan di masa depan dapat dicegah sedini mungkin. Sehingga ketika sistem sudah tidak dibawa kontrak dengan konsultan/vendor tersebut, maka pihak ketiga (pihak lainnnya) dapat dengan mudah melanjutkan perawatan atau perbaikan sistem.

5.5.5

Standard Format Dokumen

Ketika suatu organisasi harus menentukan berkas yang digunakan sebagai suatu ketetapan yang digunakan di semua bagian, maka akan dilakukan standardisasi jenis berkas. Ketika berbicara format standar mana yang digunakan, pada dasarnya orang tidak mengacu pada hal yang sama. Ada dua jenis format standard yang dipahami oleh pengguna yaitu :

• Standard De facto. Jenis standard ini adalah apa yang banyak digunakan oleh orang atau populer sehingga dianggap sebagai suatu hal yang standar karena diketahi oleh banyak orang. Akan tetapi sebetulnya jenis standard ini tidak memiliki dukungan dari badan standar, dan belum teruji. Lebih jauh lagi karena bukan merupakan suatu standard yang terdefinisi maka tidak ada jaminan bahwa si pembuat format tersebut tidak akan menghentikan dukungan. Sebagai contoh program yang tadinya mendukung format tersebut, ternyata pada versi barunya sudah tidak mendukung format yang lama tersebut. Contoh adalah DOC, XLS.

• Standard terdefinisi. Jenis standard ini terspesifikasi dengan ditail dan terkait dengan suatu organisasi standar misal ISO, ECMA dan sebagainya. Dalam penyusunan standard tersebut berbagai macam pihak yang terkait pada industri akan terlibat. Pihak-pihak yang terlibat itu antara lain pengguna, vendor, expert dan sebagainya. Untuk jenis standard yang terbuka (Open Standard), setiap orang dapat melakukan implementasi dari standard tersebut secara bebas

120


Organisasi atau badan pemerintah sering secara mudah-nya saja memilih format dokumen dengan cara memilih standard de-facto karena dianggap semua orang memiliki aplikasi untuk membuka dokumen tersebut. Tetapi pada kenyataanya belum tentu.Di samping itu pelajaran dari berkas-berkas yang disimpan dalam format standad de-facto tahun 90-an yang kini tak bisa dibuka kembali, harus menjadi pertimbangan dalam menentukan berkas yang digunakan oleh badan pemerintah. Badan pemerintah dalam menggunakan berkas untuk berkomunikasi dengan publik harus mempertimbangkan azas aksesibilitas, yaitu memungkinkan publik mengakses dokumen yang seharusnya memang berada di ranah publik. Oleh karena itu publik tak boleh dibatasi dengan jenis program yang harus digunakan untuk membuka dokumen tersebut. Menggunakan berkas yang merupakan standar de-facto tapi bukan suatu standard terbuka bukanlah tindakan bijaksana. Ataupun ketika publik harus memberikan berkas ke badan pemerintahan, juga tidak boleh dibatasi harus menggunakan suatu format tertentu yang bersifat standard de-facto tetapi yang bersifat tidak bebas. Sebab ini berarti sedikit banyak mempersyaratkan publik membeli perangkat lunak tersebut untuk dapat berkomunikasi dengan badan pemerintahan. Menilik pada sifat keterbukaan format dokumen, pada dasarnya ada 2 jenis pendekatan di dalam format dokumen yaitu

• Format tertutup (closed format). Pada format ini yang tahu dengan pasti adalah perusahaan pembuat perangkat lunak, keputusan perubahan format atau cara menyimpan berkas ditentukan oleh perusahaan tersebut. Begitu juga dengan apakah di masa depan format tersebut masih didukung atau tidak sangat bergantung kepada perusahaan tersebut. Format yang tergolong ini adalah *.DOC, *.XLS, *.PPT, *.PSD dan sebagainya

• Format terbuka (open Format). Pada format jenis ini bagaimana data disimpan dalam berkas diketahui oleh umum secara bebas. Sehingga perusahaan ataupun organisasi manapun dapat menggunakan format tersebut. Format terbuka ini ada 2 jenis yaitu : – Format terbuka tapi bukan suatu standard. Sebagai A EX, BibTEX. Walau spesifikasi dari berkas contoh format LT ini terbuka dan bebas digunakan, tetapi bukan merupakan suatu standard yang disahkan oleh badan standard.


121

– Format terbuka dan merupakan suatu standard yang disahkan oleh badan standar. Yang tergolong jenis ini adalah format ODF, SGML, PDF dan lain sebagainya. Pada dasarnya yang membedakan antara suatu model dokumen satu dan dokumen lainnya adalah metoda mark-up yang digunakan dalam dokumen tersebut. Pada dokumen terbuka aturan mark-up ini terbuka kepada publik sehingga dipahami struktur dari dokumen tersebut.

5.5.6

Bakuan Format Dokumen yang Ditetapkan

Sesuai dengan arahan dari Surat Edaran Menpan serta standard yang telah ditetapkan di Indonesia, maka di lingkungan Kemenpora ditetapkan bahwa penyimpanan berkas-berkas menggunakan format ODF (Open Document Format) yang telah menjadi ISO/IEC 26300:2006 dan saat ini sudah diterima menjadi Standard Nasional Indonesia. Oleh karena itu Open Document Format (ODF) memiliki dasar yang terkuat untuk diterima sebagai berkas yang dapat digunakan oleh badan pemerintahan untuk aplikasi perkantoran, karena memenuhi kriteria di atas. Baik kriteria teknis ataupun kriteria non teknis Pada awalnya Open Document Format (ODF) hanya digunakan oleh perangkat lunak perkantoran Open Office. Kemudian Komite Teknis OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) menjadi pengembang utama dari format dokumen ini. Pada bulan Mei 2005 OASIS konsorsium menyetujui format ini untuk menjadi sebuah standar dan pada bulan Mei 2006 Open Document format disahkan menjadi sebuah standar internasional dengan nama ISO/IEC 26300:2006. Open Dokumen Format ini memiliki beberapa keunggulan yaitu

• Dikembangkan, dirawat dan dikontrol oleh organisasi open standard yang lintas industri dengan keterlibatan komunitas Open Source. Jadi tidak dikembangkan oleh satu perusahaan dan lalu dimajukan sebagai suatu standard internsaional. Tetapi telah melalui proses pengembangan standard yang melibatkan berbagai komponen industri dan komunitas.

• Terbuka dan netral terhadap vendor tertentu. Dengan kata lain tidak hanya 1 vendor yang memahami dengan ditail mengenai format ini, karena format ini dikembangkan oleh komite

122


Gambar 5.9: ODF dan workflow teknis di luar 1 perusahaan. Bukan suatu format yang dikembangkan oleh suatu perusahaan dan langsung diajukan ke badan standard

• Dipublikasikan tanpa batasan dan tanpa royalti. ODF dapat digunakan oleh pihak manapun tanpa membayar royalti. Dokumen standard ODF juga tersedia bebas untuk dipelajari dan diimplementasikan. Hal ini sangat membantu pengembang di Indonesia untuk membuat aplikasi yang memanfaatkan ODF ini.

• Interoperabilitas meningkat. Dengan adanya spesifikasi yang bersifat terbuka, maka program untuk jenis aplikasi yang berbeda, dan dikembangkan oleh perusahaan/organisasi berbeda dapat saling bertukar data tanpa adanya kehilangan kandungan. Sebagai contoh program untuk membuat report (Report Generator ) dapat menghasilkan dokumen yang memanfaatkan hasil dari SpreadSheet.

• Tidak terikat pada satu macam perangkat lunak untuk memproses berkas yang ada. Dengan spesifikasi terbuka ini, maka tidak hanya 1 perangkat lunak yang dapat memanfaatkan dengan penuh berkas dokumen yang ada. Berbagai vendor bebas memanfaatkan ODF ini termasuk vendor yang berkompetisi. Sehingga tidak bisa dikatakan ODF ini memihak pada vendor tertentu.

• Meningkatkan kemampuan preservasi data. Spesifikasi yang terbuka yang menyebabkan ketidak bergantungan pada satu je-


123

nis aplikasi ataupun satu perusahaan. Sehingga ketika dokumen disimpan untuk jangka waktu yang lama, maka akan tetap dapat dibuka karena pihak lain dapat memahaminya.

• Spesifikasi menggunakan standard internasional lainnya. ODF dibangun dengan memanfaatkan standard yang ada, sehingga tidak ada konflik dengan standard atau bakuan dokumen lainnya yang ada.

• Spesifikasi masih dapat dipahami dengan mudah dalam ukuran yang tidak sulit. Ukurannya yang tidak terlalu besar (karena banyak memanfaatkan standard yang sudah ada), dan sudah terbuka ke publik sejak lama, menjadikan spesifikasi ODF ini mudah dipahami untuk dipelajari.

• Tidak menggunakan obyek yang bersifat binary. Dengan kata lain berkas disimpan dengan karakter yang dapat dibaca manusia biasa. Tag-tag yang digunakannya pun bersifat mudah dibaca oleh manusia, bukan saja oleh program. Berikut ini adalah jenis-jenis dokumen yang termasuk di dalam Open document Format, adalah sebagai berikut ini:

• .odt untuk pengolah kata (word processor ) • .ods untuk kertas kerja (spreadsheet ) • .odp untuk presentasi • .odg untuk gambar • .odf untuk rumus matematika Pemilihan format dokumen untuk aplikasi perkantoran terutama untuk keperluan menyimpan berkas data publik di badan pemerintahan, tidak bisa dilakukan secara pendekatan pragmatis saja. Misal hanya memilih format yang saat ini digunakan orang terbanyak. Untuk badan pemerintah maka perlu diperhatikan beberapa kriteria untuk menentukan format dokumen yang digunakan :

• Pertimbangan preservasi dokumen, dokumen pemerintah diharapkan dapat dibuka publik untuk jangka waktu yang lama, sehingga dengan format yang bersifat standard terbuka, jaminan ini akan lebih mudah tercapai

124


• Tidak hanya vendor tertentu ataupun vendor yang memiliki hubungan baik dengan pembuat format tertentu. ODF memungkinkan vendor yang saling bersaing (kompetitor) untuk menyediakan dukungan kepada ODF sehingga produk-produk tersebut dapat mendukung ODF. Pada saat ini lebih dari 20 produk dari berbagai vendor yang dapat membaca/menulis berkas ODF ini, termasuk produk aplikasi perkantoran yang merupakan kompetitor, seperti MS Office dan Open Office.

• Standar yang baik akan memberikan keuntungan atau playing field yang sama baik bagi industri dunia maupun industri lokal. Standard ODF yang terbuka dan masih bisa dipahami dengan mudah, walaupun tidak memiliki hubungan khusus dengan pembuat standard, menjadikan opsi yang menarik bagi industri lokal. Beberapa produk perangkat lunak buatan Indonesia sudah mendukung format ODF ini, misal Cimande, BlueOxygen, Postila. Format merupakan hal penting di dalam pengarsipan dokumen pemerintah. Badan pemerintah selalu menghasilkan banyak sekali dokumen untuk publik yang diharapkan tetap bertahan dan dapat dibuka di masa mendatang. Brazil, India, Prancis, Denmark, Belgia, Malaysia, Kroatia, Norwegia, Spanyol dan Argentina telah menentukan bahwa ODF merupakan standard untuk dokumen pemerintah. Negara EU pada konferensi 28 Maret 2007 meminta format yang benar-benar dapat menjamin pertukaran data, yang disebut Open Document Exchange Format (ODEF) Format tersebut bisa dikatakan saat ini belum dapat dipenuhi, tetapi ODF memiliki kemungkinan lebih diterima karena sifat keterbukaannya sehingga hanya perlu penambahan fitur yang kurang saja. Syarat keterbukaan dan implementasi tak termonopoli merupakan syarat penting dalam standard di EU. Bila diperhatikan negara-negara berkembang yang menerima ODF adalah negara-negara berkembang yang mulai bangkit kekuatan TInya dan merasa mampu mengembangkan kebutuhan teknologinya. Karena negara tersebut melihat bahwa dengan pemanfaatan ODF secara besar-besaran di badan pemerintah akan mendorong produk lokal ataupun industri dalam negeri. Faktor non teknis yang perlu diperhatikan dalam penentuan standard dokumen pemerintah adalah ketergantungan kepada suatu entitas (bisnis ataupun bukan). Dengan mengadopsi standard terbuka yang dikembangkan oleh banyak pihak, maka ketergantungan ini menjadi rendah. Begitu dengan aspek lisensi dan royalti yang digunakan


125

pada standar dokumen tersebut harus juga dipertimbangkan. Memilih platform teknologi ini tidak hanya sekedar masalah teknologi atau ekonomi saja. Juga harus dipertimbangkan sebagai masalah ketahanan negara. Artinya dengan makin bergantungnya pada satu pihak saja, maka pertahanan menjadi makin lemah. Begitu juga dalam hal dokumen ini. Bayangkan bila hal tersebut terjadi dengan format dokumen perkantoran yang sangat penting bagi operasional kantor pemerintahan. Menggantungkan pada standard de-facto yang kenyataannya hanya dikuasai oleh satu perusahaan saja, sama dengan menggantungkan masa depan ke perusahan tersebut.

126


Bab 6

Penutup Suatu bakuan pengembangan Sistem Informasi sangatlah dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan pengembangan Sistem Informasi Manajemen di suatu organisasi. Secara singkat bakuan yang ditetapkan untuk di lingkungan Kemenpora adalah sebagai berikut :

Bakuan model pengembangan Bakuan model pengembangan. Pada lingkungan Kemenpora diharapkan pengembangan SIM menggunakan dua jenis metoda, bergantung jenis proyek SIM yang dikembangkan

• Metoda SDLC dengan pendekatan V-model. Yaitu adanya test kesesuaian dengan pengguna pada setiap fase. Metoda ini diterapkan ketika SIM yang dikembangkan memiliki transaksi rumit dan bersifat kritis.

• Metoda prototype dengan keterlibatan pengguna pada perancangan dan penyusunan (participatory development method with prototyping). Metoda ini dikembangkan ketika SIM melibatkan pengoperasian pengguna terutama untuk aplikasi yang bersifat Web.

Bakuan dokumentasi Bakuan dokumentasi. Pengembangan SIM di lingkungan Kemenpora sebaiknya memiliki dokumentasi-dokumentasi. Pada dokumentasi 127

128

BAB 6. PENUTUP

ini telah ditetapkan beberapa bakuan yang sebaiknya diserahkan dalam proses pengembangna SIM di lingkungan Kemenpora. Bakuanbakuan dokumentasi tersebut adalah :

• Bakuan dokumentasi spesifikasi disain • Bakuan dokumentasi ditail disain • Bakuan dokumentasi pengoperasian dan perawatan.

Bakuan lisensi yang digunakan Bakuan lisensi yang digunakan. Dengan mengikuti arahan dari IGOS, dan Surat edaran MenPan mengenai penggunaan software legal, maka ditetapkan dalam kaitannya dengan lisensi perangkat lunak yang digunakan di lingkungan Kemenpora adalah sebagai berikut :

• Source code dari aplikasi SIM yang dikembangkan dengan pendanaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah milik Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sehingga pihak yang melakukan pengembangan SIM di lingkungan Kemenpora wajib menyerahkan source code dan dokumentasi ditail dari source code tersebut kepada pihak Kemenpora. Pihak Kemenpora berhak menggunakan kembali perangkat lunak ataupun SIM yang dikembangkan tersebut dan juga mengubah perangkat lunak tersebut.

• Sistem Informasi Manajemen di lingkungan Kemenpora dikembangkan dengan memaksimalkan penggunaan komponen atau perangkat lunak Open Source. Penggunaan komponen perangkat lunak proprietary hanya dimungkinkan karena memang tidak ada perangkat lunak Open Source yang memiliki fungsi sama. Fokus fungsi menjadi utama dalam pemilihan komponen perangkat lunak, bukan fokus nama perangkat lunak.

Bakuan interoperabilitas dan format berkas Bakuan interoperabilitas data menggunakan format data yang terbuka dengan service generic. Pada dasarnya SIM yang dikembangkan mengikuti bakuan sebagai berikut :

129

• Database disimpan dalam storage model yang tidak bersifat proprietar y. Sehingga data tetap tersimpan dalam format yang terbuka. Hal ini dengan tujuan preservasi data di masa mendatang. Sehingga data tetap dapat dibuka di masa mendatang.

• SIM ataupun aplikasi database menyediakan API (Application Programming Interface) dalam bentuk generic services yang didefinisikan secara terpisah pada bakuan interoperabilitas. Dengan demikian tiap-tiap database yang dimiliki oleh SIM terpisah dapat saling bekerja sama.

• Aplikasi perkantoran yang digunakan di linkungan Kemenpora wajib menyimpan dalam format Open Document Format (ODF) yang merupakan format ISO dan sekarang sudah menjadi Standard Nasional Indonesia (SNI). Format ODF ini yang juga digunakan sebagai format bertukar data aplikasi perkantoran.

Bakuan metoda evaluasi Bakuan metoda evaluasi yang diterapkan di lingkungan Kemenpora adalah sebagai berikut :

• Evaluasi yang harus dilakukan pada pengembangan SIM adalah evaluasi yang meliputi – Kinerja dan kehandalan dari SIM dalam menghadai beban dan situasi nyata. – Evaluasi keamanan dalam menghadapi kemungkinan serangan. – Evaluasi usabilitas (dari sisi pengguna)

• Hasil pengujian yang melibatkan pengguna tidak boleh diabaikan, baik pada tahapan pengembangan maupun tahap akhir. Untuk itu sebagai pra-syarat utama adalah pengujian usabilitas dengan menggunakan pengguna sebenarnya.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0252.A TAHUN 2014

Recommend Documents