KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia

LAPORAN TAHUNAN Annual Report

2012

Direktorat Jenderal Penyelengaraan Pos dan Informatika Directorate General of Posts and Information Technology Implementation

LAPORAN TAHUNAN Annual Report

2012

Direktorat Jenderal Penyelengaraan Pos dan Informatika Directorate General of Posts and Information Technology Implementation

Daftar Isi Contents SEJARAH SINGKAT

6

BRIEF HISTORY

KEBIJAKAN STRATEGIS POS DAN INFORMATIKA

8

POSTS AND INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGIC POLICIES KATA SAMBUTAN

WELCOME SPEECH

10

PROFIL PEJABAT DJ PPI

14

PROFILE OF DG PPI OFFICIALS VISI DAN MISI

VISION AND MISSION

18

BAB 1 : DUKUNGAN MANAJEMEN DITJEN PPI

22

CHAPTER 1 : MANAGEMENT SUPPORT OF DG PPI BAB 2 : BIDANG POS CHAPTER 2 : POST

BAB 3 : BIDANG TELEKOMUNIKASI

CHAPTER 3 : TELECOMUNICATIONS BAB 4 : BIDANG PENYIARAN

CHAPTER 4 : BROADCASTING

50 62 120

BAB 5 : BIDANG TELEKOMUNIKASI KHUSUS, PENYIARAN PUBLIK DAN KEWAJIBAN UNIVERSAL

CHAPTER 5 : SPECIAL TELECOMMUNICATION, PUBLIC BROADCASTING AND UNIVERSAL OBLIGATION BAB 6 : BIDANG PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA

176

CHAPTER 6 : CONTROL OF POSTS AND INFORMATION TECHNOLOGY

BAB 7 : BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)

CHAPTER 7 :OFFICE FOR PROVIDER AND MANAGING FINANCIAL PROVISION FOR TELECOMMUNICATION AND INFORMATICS

BAB 8: BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (BRTI)

266

CHAPTER 8 : INDONESIAN TELECOMMUNICATION REGULATORY BODY BAB 9 : ANGGARAN DITJEN PPI TAHUN 2012 CHAPTER 9 : FISCAL YEAR 2012 IN DG PPI

BAB 10 : PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2013 CHAPTER 10 : PRIORITY PROGRAM AND ACTIVITIES IN 2013

148

276 280

240

6

Direktorat Jenderal Penyelengaraan Pos dan Informatika LAPORAN TAHUNAN 2012

Sejarah Singkat A Brief History Pada tahun 2010, pada Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dilakukan reorganisasi / restrukturisasi berupa penataan unit kerja. Pada tahun 2010, pada Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dilakukan reorganisasi / restrukturisasi berupa penataan unit kerja.

SEJARAH SINGKAT DITJEN PPI Pada awal tahun 2005 pemerintah telah melakukan penataan ulang kelembagaan eksekutif yang menangani pos dan telematika melalui penggabungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang sebelumnya berada dalam lingkup Kementerian Perhubungan, dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Lembaga Informasi Nasional menjadi Kementerian Komunikasi dan informatika.

A Brief History of DG PPI

In the beginning 2005, the government has restructured the executive institutions that handle posts and ICT through a collaboration of DG Posts and Telecommunication (which previously was under Ministry of Transportation), Ministry of Communications and Information and also National Information Agency become Ministry of Communications and Information Technology.

Directorate General of Posts and Information Technology Implementation ANNUAL REPORT 2012

Pada tahun 2010, pada Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dilakukan reorganisasi /restrukturisasi berupa penataan unit kerja. Sesuai dengan Permen No. 17/ PER/M/KOMINFO/10/2010 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika adalah terdiri dari penggabungan Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (Ditjen SKDI) dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel), dimana sebagian urusan Ditjen PPI yakni bidang penyiaran dan urusan penyelenggara pos dan telekomunikasi dalam satu unit kerja menjadi Ditjen PPI dan urusan yang ada di Ditjen SKDI yakni terkait hubungan kelembagaan pemerintah, media dan sosial berada pada unit kerja Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP).

In 2010, the Work Units in Ministry of Communications and Information Technology has been reorganized/restructured. In accordance with Minister Decree No. 17/ PER/M/KOMINFO/10/2010, Directorate General of Posts and Information Technology Implementation is a collaboration of Directorate General for Communication Facilities and Information Dissemination (DG SKDI) and Directorate General of Posts and Telecommunication (DG Postel), where the part of DG Postel, namely matters of Broadcasting and Posts Implementation and Telecommunication is in one work unit, becomes Directorate General of Posts and Information Technology Implementation, and the matters included in DG SKDI related to government institutional, media and dissemination is in Work Unit of Directorate General of Information and Public Communication (DG IKP).

Tujuan yang ingin dicapai dari penggabungan tersebut, antara lain untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang mengarah kepada konvergensi, selain itu juga untuk mengefisienkan pelayanan publik di bidang perijinan penyiaran yang tekait dengan pelayanan perijinan di bidang pos dan telekomunikasi.

The objectives of the merger are to anticipate the technology development towards to convergence, and also to provide efficiency in public services for broadcasting licensing in which related to licensing services in postal and telecommunications.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan pos dan informatika. Kemudian selain tugas diatas, Ditjen PPI juga membawahi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang bertugas untuk memenuhi tuntutan ketersediaan layanan telekomunikasi dan informatika yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik, dengan mewujudkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang mendukung meratanya penyediaan akses layanan telekomunikasi baik layanan telepon maupun internet di wilayah perkotaan dan di wilayah perdesaan khususnya daerah rural yang tidak menguntungkan secara ekonomi.

Directorate General of Posts and Information Technology Implementation has duties to formulate and to implement the policies and technical standardization in posts and information technology implementation. Other than the task above, DG PPI is also supervising the Providing and Operating Body for Financing Telecommunication and Information Technology (BP3TI) which serves to meet the demands of telecommunication and informatics services availability that can be enjoyed by all levels of society with affordable price and good quality, by creating telecommunication infrastructure that support the equitable telecommunication services access provisioning both for the phone or internet service in urban and rural area, particularly the rural areas that are not economically viable.

7

8


Kebijakan

Posts and

Pos dan

Technology

Strategis

Information

Informatika Strategic Policies

Terwujudnya Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang Merata, Efektif, Efisien dan Berdaya Saing Tinggi Melalui Birokrasi yang profesional Menuju Indonesia informatif.

The Establishment of Posts and Information Technology Implementation that is Equitable, Effective, Efficient and Highly Competitive through professional Bureaucracy towards informative Indonesia.


BIDANG TELEKOMUNIKASI TELECOMMUNICATIONS Melalui pengembangan broadband (jaringan pita lebar) diharapkan mampu menjadi katalisator pembangunan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan utama pemerataan akses masyarakat terhadap informasi.

Through the broadband development, it’s able to be catalyser for information technology and communication establishment with public equitable access to information as the main goal.

BIDANG POS

RPP tentang Pos diupayakan dapat mengakomodasikan semua kepentingan selama dua puluh tahun kedepan sampai dengan tahun 2020.

BIDANG PENYIARAN

Penyiaran digital merupakan alternatif sistem penyiaran dengan format digital pengganti sistem analog. Sejak tahun 2009 sampai saat ini telah dilakukan ujicoba siaran digital secara terbatas.

POSTS

Draft Bill regarding Posts is striven to be able to accommodate all interest for twenty (20) years ahead until the year 2020.

BROADCASTING

Digital broadcasting is an alternative system for broadcasting with digital format replacing the analogue system. Since 2009 until recently, limited digital broadcast trial has been conducted.

9

10


Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika memiliki arti yang sangat strategis dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika memiliki arti yang sangat strategis dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

Kata Sambutan Welcome Speech

Directorate Directorate General General of of Posts Postand andInformation Information Technology Technology’sImplementation Implementation ANNUAL REPORT 2012

Sebagai Mahluk Tuhan tentunya kita selalu senantiasa bersyukur atas kehadirat Tuhan semesta alam Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunianya sehingga Buku Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tahun 2012 dapat disusun. Buku ini sebagai laporan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika selama 1 (satu) tahun anggaran. Selain itu buku Laporan Tahunan Ditjen PPI di buat sebagai upaya dalam mewujudkan budaya anti korupsi dan transparansi kepada publik untuk dapat mengetahui kinerja dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

As God’s creations, we must always be ever grateful to God, Lord of the universe who has given the grace and gifts for this book of Annual Report of Directorate General of Posts and Information Technology’s Implementation in 2012 could be arranged. This book is report program and one of the activity which carried out by the Directorate General of Posts and Information Technology’s Implementation for one year budget. This Annual Report for the Directorate General of Information Technology Implementation is an effort for the realization to the anti-corruption and transparency culture so the public be able to determine the performance of the Directorate General of Posts and Information Technology Implementation.

Kita semua tentu melihat dalam beberapa waktu ini dunia bergejolak penuh ketidakpastian mulai dari pergolakan penggulingan kekuasaan, sengketa antar batas wilayah hingga pertumbuhan ekonomi regional dan global yang dipenuhi sentimen negatif. Kondisi ini tentu saja sedikit banyak mempengaruhi negara kita.

We all see at this time, the world is in turbulence, full of uncertainty, from the overthrowing power, borders disputes to the regional and global economic growth which filled with negative sentiment. This condition is a bit much affect our country.

Pada tahun 2012 yang lalu, harga minyak dunia bergejolak hingga melambung diatas asumsi makro APBN kita. Kita melihat bagaimana issue minyak dunia ini mempengaruhi penganggaran pemerintah dan politik nasional. Angka pertumbuhan nasional pun sempat diragukan ketangguhannya.

In 2012, world oil price soar volatile above our country’s budget macro expectation. We saw how the issue affected country budgeting and national politics. Our national growth rate had also been doubted for its toughness.

Di tengah krisis seperti itu, tentu saja kepentingan rakyat selalu menjadi prioritas nasional, karena rakyatlah yang menerima dampak ini secara langsung. Oleh karena itu, setiap kebijakan pro-rakyat harus kita dukung, meskipun konsekuensinya kita harus menerima pemotongan anggaran pada tahun 2012. Meski kita mengalami pemotongan anggaran, targettarget prioritas nasional harus tetap dicapai dengan penuh tanggungjawab. Bahkan kita masih bisa mengukir prestasi-prestasi nasional di bidang TIK.

In the middle of a crisis like this, public interest is always being the main priority, because it’s affecting the people directly. Therefore, we should support every pro-people policy, even though we must accept the consequences of budget cut in 2012.

Pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan informatika mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.737.004.248.000,-. Adapun realisasi total anggaran Ditjen PPI (non BLU & BLU) Tahun Anggaran 2012 sebesar 82,25%. Realisasi ini naik sebesar 14,11 % dari realisasi Tahun 2011 sebesar 68,14 %. Realisasi tahun 2012 terdiri dari realisasi Ditjen PPI non BLU sebesar 92,86% dan realisasi BLU BP3TI sebesar 80,57%.

In 2012, the Directorate General of Posts and Information Technology Implementation received a support budget of Rp. 1,737,004,248,000, -. The realization of the total budget of the Directorate General of Posts and Information Technology Implementation (non BLU & BLU) for Fiscal Year 2012 is 82.25%. This realization increased by 14.11% from the realization in 2011 was 68.14%. The Directorate General of Posts and Information Technology Implementation of non-BLU realization in 2012 was 92.86% and the BP3TI BLU realization was 80.57%.

11

12


Sebagaimana kita ketahui pada kurun waktu ini kita memasuki era konvergensi dimana bisnis komunikasi fixed line, mobile, hiburan elektronik dan TI menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Untuk itu Kata konvergensi menjadi key word dalam strategi bisnis operator telekomunikasi di Asia Pasifik. Menurut data yang ada di Ditjen PPI sampai dengan saat ini pengguna seluler di Indonesia dari data Bank Dunia mencapai lebih dari 236 Juta lebih pengguna, sedangkan untuk pengguna internet sampai akhir tahun 2012 mencapai 55 juta pengguna.

As we know in this period, we are entering the era of convergence where fixed line communications business, mobile, electronics entertainment and information technology become an integral part. Therefore, the word convergence becomes a key word in the business strategy of telecom operators in Asia Pacific. According to the data in the Directorate General of Posts and Information Technology’s Implementation up to date, mobile users in Indonesia has reached more than 236 million or more of users, while internet users until the end of 2012 has reached 55 million users.

Jika Penetrasi Internet dan Seluler tersebut meningkat 10% akan membawa dampak yang significant terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi di indonesia, sektor komunikasi dan informatika menyumbang 1,02 % bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, dalam sektor komunikasi dan informatika Pemerintah perlu memberikan dukungan berupa pengaturan serta pelayanan publik yang berkesinambungan dan berkelanjutan demi terwujudnya persaingan bisnis yang kondusif di bidang komunikasi dan informatika.

If the Internet and Mobile penetration has increased by 10%, it would bring a significant impact on the development of economic growth in Indonesia, which the information and communication sector contributed by 1.02% to the national economic growth. Therefore, in the information and communication sector, the Government is required to provide support in the form of public service settings as well as a continuous and sustainable competition for the creation of conducive business in the communication and informatics field.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut tentunya tidak sedikit hambatan yang akan kita hadapi ke depan, di antaranya kita dihadapkan pada persoalan seperti belum meratanya sarana dan prasarana telekomunikasi, masih rendahnya penetrasi pengguna sarana dan prasarana telekomunikasi dan masih belum terjangkaunya harga layanan telekomunikasi. Hal ini terjadi khususnya di wilayah Timur Indonesia. Untuk dapat mengatasi hal ini tentunya harus melalui perencanaan yang serius mengenai road map ke depan tentang telekomunikasi dengan Program Palapa Ring yang memanfaatkan dana ICT Fund. Untuk itu Direktorat Penyelenggaraan Pos dan Informatika telah mebnetuk Programprogram prioritas Ditjen PPI pada tahun 2012, antara lain :

To realize these goals, there are few obstacles which we will face in the future, among others, we are faced with the problem of inadequancy of telecommunications infrastructure, low penetration of the user for the telecommunications infrastructure and the unaffordability of telecommunications services price. In which, it happens especially in eastern Indonesia. To overcome these problems, certainly we must go through serious planning on the future road map for the telecommunications with Palapa Ring Program which utilizes the ICT Fund. To this matter, the Directorate of Post and Information Technology Implementation created priority programs in 2012, among others:

1. Pembangunan Desa Informasi; 2. Pengembangan Kode Pos di Pulau Terluar; 3. Implementasi Penyiaran Penyiaran Televisi Digital Terrestrial; (Improvement 4. Evaluasi Proyek ITTS On Television Transmitting Station)/ Peningkatan Station Trnasmisi TVRI; 5. NIX (Nusantara Internet Exchange); 6. IIX (International Internet Exchange); 7. Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Sentra Produktif;

1. Information Village Development; 2. Postal Code Development for the outer islands; 3. Digital Terrestrial Television Broadcasting Implementation; 4. Improvement On Television Transmitting Station Evaluation Project/Increasing TVRI Transmission Station; 5. NIX (Nusantara Internet Exchange); 6. IIX (International Internet Exchange); 7. The Provision for Central Access Services of


8. Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Di Daerah Perbatasan dan Pulau Terluar (TELINFO-TUNTAS) KPU/USO; 9. Penyediaan Jasa Akses Publik Layanan Internet WiFi Kabupaten KPU/USO; 10. Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK); 11. Grand Design dan Road Map Penyiaran; 12. Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (SIMP3).

Internet Service Center for Subdistrict (PLIK/ Pusat Layanan Internet Kecamatan ); 8. Provision of Telecommunications and Information Access Services in the Border Region and the Outer Islands (TELINFOTUNTAS) KPU/USO; 9. Provision of Public Access Services WiFi Internet Service for Subdistrict (KPU/USO); 10. Mobile Internet Service Center for Subdistrict (MPLIK/Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan ); 11. Grand Design and Broadcasting Road Map; 12. Management Information System of Broadcasting Operating Licensing (SIMP3/Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran).

Adapun keikutsertaan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika eventevent Nasional maupun internasional antara lain : 1. Pameran Filateli Dunia; 2. Pameran Dan Konferensi Pos dan Informatika Nasional; 3. Lomba Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK); 4. ICT Pura; 5. USO Award; 6. Sidang APCERT (Asia Pasific Computer Emergency Response Team) dan First Forum Incident Response Security Team.

The participation of the Directorate General of Posts and Information Technology Implementation in national and international events includes:

Akhir kata semoga dengan terbitnya Buku Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dapat menjadi bahan evaluasi khususnya bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaran Pos dan Informatika dan dalam rangka keterbukaan publik buku ini dapat menghadirkan informasi yang lengkap bagi masyarakat dan stake holder di bidang Pos dan Informatika

Hopefully, with the publication of the Annual Report of the Directorate General of Posts and Information Technology Implementation could be a material evaluation, especially for the Directorate General of Posts and Information Technology Implementation and for public disclosure, in order to be able to present full information for the people and stakeholders in the Post and Information field.

Dr. H. Syukri Batubara

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Director General of Posts and Information Technology Implementation

1. World Philatelic Exhibitions; 2. National Post and Information Technology Conference And Exhibition; 3. Internet Service Center for Subdistrict Competition (PLIK); 4. ICT Pura; 5. USO Award; 6. APCERT trial (Asia Pacific Computer Emergency Response Team) and the First Forum Security Incident Response Team.

13

14


Profil Pejabat Direktorat Jenderal Penyelengaraan Pos & Informatika

Dr. H. Syukri Batubara

Dirjen PPI Director General of Posts and Information Technology Implementation Setelah menamatkan pendidikan pasca sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Beliau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memperoleh gelar Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Dalam perjalanan karirnya yang panjang di Departemen Penerangan dan kemudian berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Beliau telah dipercaya untuk mengemban tugas-tugas penting diantaranya sebagai Sekretaris Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) sebelum akhirnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, pada tanggal 7 Januari 2011.

After completing his graduate education at the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Jakarta, he continued his education to a higher level and earn a doctorate from the Faculty of Law, Islamic University of Indonesia in Yogyakarta. In the course of his long and outstanding career at the Ministry of Information and later changed to the Ministry of Communications and Information Technology, he has been appointed to carry out important tasks such as Secretary of the Directorate General of Communication and Information Dissemination (DG SKDI) before eventually serving as Director General of Post and Information Technology Implementation, in January 7, 2011.

Sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, tugas beliau adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

As the Director General of Post and Information Technology, his task is to formulate and implement policies and technical standardization in the field of Post and Information technology Implementation.


15

Officials of Directorate General of Posts and Information Technology Implementation

Sutarman SH

Setditjen PPI Secretary of Directorate General of Posts and Information Technology Implementation Pemegang gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia ini, menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika sejak 27 Januari 2011. Sebagai seorang Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Beliau mengemban tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika A Holder of a law degree from the Islamic University of Indonesia, served as Secretary of the Directorate General of Posts and Information Technology Implementation since January 27, 2011. As a Secretary of the Directorate General of Post and Information Technology, he took on the task of coordinating various tasks as well as to provide administrative support to all elements within the vicinity of DG Posts and Information Technology Implementation.

Dr. Wiryanta MA Direktur Pos Director of Post

Pemegang gelar Doktor dari Universitas Utara Malaysia ini, menjabat sebagai Direktur pos sejak 27 Januari 2011. Sebagai seorang Direktur Pos, tugas beliau adalah menyusun Peraturan Pelaksanaan UU No.38 tahun 2009 tentang pos, Melakukan Verifikasi terhadap pelaksanaan program PSO, dan Membangun Kantor Pos Cabang Layanan Universal (KPCLU) sebagai sasaran penerima dana PSO. A Holder of a doctorate from the Northen University of Malaysia, served as a Directore of Posts since January 27, 2011. As a Director of the Posts, his task is to prepare Bill on Implementing Regulations of Law No.38 of 2009 Regarding Posts, Conducting Verification of the implementation of the Public Service Obligation (PSO) program, and Building a Universal Service Obligation Post Office Branch (KPCLU) as target beneficiaries of the PSO program.

16


Profil Pejabat Direktorat Jenderal Penyelengaraan Pos & Informatika

Dra. Agnes Widiyanti Direktur Penyiaran Director of Broadcasting

Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan ini mulai menjabat Direktur Penyiaran sejak tanggal 27 Januari 2011. Sebagai Direktur Penyiaran, beliau mengemban tugas memperbaharui kebijakan regulasi dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi dan perkembangan industri, meningkatkan pencapaian terhadap ketepatan penyelesaian pelayanan perijinan, melakukan migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital dan mereview UndangUndang Penyiaran. An alumni of Faculty of Social and Political Sciences, Catholic University of Parahyangan began as Director of Broadcasting since January 27, 2011. As Director of Broadcasting, she took on the task to renew the policy and institutional regulations due to digitization and the development of the industry, improving the accuracy of timeliness of licensing services, systems migrate from analog to digital broadcasting and the Broadcasting Act review.

Dr. Ir. Ismail MT

Direktur Telekomunikasi Director of Telecommunication

Pemegang gelar Magister Teknik dari Universitas Indonesia dan Doktor lulusan Institut Teknologi Bandung ini menjabat sebagai Direktur Telekomunikasi sejak tanggal 18 september 2012. Sebagai Direktur Telekomunikasi, tugas beliau adalah menyusun Regulasi teknis infrastruktur menuju era konvergensi, meningkatkan kepastian hukum berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi bagi pelaku industri telekomunikasi, menyelesaikan regulasi tarif layanan telekomunikasi, penerapan interkoneksi berbasis NGN/Konvergensi, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, mempersiapkan migrasi jaringan teknologi berbasis protokol internet (IP), serta melaksanakan pengamanan jaringan internet nasional. Master of Engineering degree holders from the University of Indonesia and doctorate from Bandung Institute of Technology served as Director of Telecommunication since 18 September 2012. As Director of Telecommunications, his task is to develop the technical infrastructure regulation towards an era of convergence, increase legal certainty based on the principles of fairness and transparency for the telecommunications industry, complete the tariff regulation of telecommunications services, application-based NGN interconnection / Convergence, and information and communication technology development, preparing the migration of internet protocol-based network technologies (IP), as well as implementing a national internet network security.


17

Officials of Directorate General of Posts and Information Technology Implementation

Ir. Woro Indah Wastuti Direktur TKPPKU Director of TKPPKU

Rd. Susanto SE MMBAT

Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Director of Control of Post and Information Technology

Alumni Fakultas Teknik Universitas Trisakti ini mulai menjabat sebagai Direktur Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan kewajiban Universal sejak tanggal 27 Januari 2011.

Pemegang gelar Magister Administrasi Bisnis dan Tekhnologi dari Institut Teknologi Bandung ini mulai menjabat sebagai Direktur Pengendalian Pos dan informatika sejak tanggal 27 Januari 2011.

Sebagai Direktur Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan kewajiban Universal, tugas beliau adalah mengembangkan infrastruktur dalam hal penguatan pemancar dan peningkatan jangkauan untuk TV dan radio di daerah blank spot daerah perbatasan dan daerah terpencil, mempersiapkan regulasi untuk mendukung terlaksananya migrasi sistem siaran analog ke digital, menyusun grand design dan road map penyelenggaraan penyiaran radio dan tv digital dan pemerataan penyelenggaraan infrastruktur, akses dan layanan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Sebagai Direktur Pengendalian Pos dan Informatika, tugas beliau adalah membuat kebijakan dan regulasi berkaitan dengan pengendalian penyelenggaraan pos dan informatika serta melakukan penertiban untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran.

An alumni of Faculty of Engineering, University of Trisakti began serving as Director of Special Telecommunications, Public Broadcasting and Universal Service Obligation since January 27, 2011.

As Director of Control of Post and Information Technology, his task is to make policies and regulations relating to the control of post and information technology, and perform an audit to improve the compliance of post, telecommunications, and broadcasting implementation.

As Director of TKPPKU, her task is to develop the infrastructure in terms of strengthening and increasing the range of transmitters for TV and radio in the blank spots and remote border areas, preparing regulations to support the implementation of the migration of analogue to digital broadcasting systems, preparing grand design and implementation of the road map digital radio and TV broadcasting and the equitable distribution of infrastructure, access and services in the field of Communication and Information.

Master’s degree holder in Business Administration and Technology from Bandung Institute of Technology began serving as Director of Control Post and informatics from the date of January 27, 2011.

18


Visi, Misi, dan Tujuan

Vision, Mission, and Goals

Dalam rangka melaksanakan Program Kegiatan Pembangunan di era globalisasi dan era konvergensi ini, dibutuhkan strategi yang tepat dan jitu untuk mengantisipasi paradigma baru yang berkembang. Untuk ini Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika sebagai salah satu unit Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai:

To perform the Development Program in this globalization and convergence era, it takes sharp and precise strategy to anticipate the new paradigm. Therefore, Directorate General of Posts and Information Technology Implementation as one of the First Echelon unit of Ministry of Communication and Information Technology, has:

VISI

VISION

Terwujudnya Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang Merata, Efektif, Efisien dan Berdaya Saing Tinggi Melalui Birokrasi yang Profesional Menuju Indonesia Informatif.

The Establishment of Posts and Information Technology Implementation that is Equitable, Effective, Efficient and Highly Competitive through professional Bureaucracy towards informative Indonesia.


MISI

MISSION

Sedangkan misi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika adalah: 1. Mendorong Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia 2. Mendorong terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien 3. Menyelenggarakan Birokrasi Pelayanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi 4. Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan

The mission of Directorate General of Posts and Information Technology Implementation are: 1. Encourage the equitable postal facilities development across Indonesia 2. Encourage the implementation of effective and efficient postal services, communication and information technology 3. Implement Services Bureaucracy of postal, communication and information technology which professional and with high moral integrity. 4. Encourage the growth of communication and informatics industry that high competitive and environmental friendly

TUJUAN

GOALS

1. Tersedianya akses komunikasi pos dan informatika yang mudah, murah dan lancar di seluruh indonesia 2. Terwujudnya kepuasan publik dan iklim usaha yang kondusif dalam layanan penyelenggaraan pos dan informatika melalui regulasi yang tepat 3. Terwujudnya pelayanan prima perizinan penyelenggaraan di bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran menuju tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) 4. Terwujudnya tertib penyelenggaraan Pos dan Informatika sesuai ketentuan yang berlaku 5. Terwujudnya layanan administrasi dan dukungan teknis yang terbaik bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika 6. Terciptanya industri komunikasi dan informatika yang sehat

1. Available access to postal communication and information technology that easy, inexpensive and smooth across Indonesia 2. Establishment of public satisfaction and business climate which conducive for postal implementation and information technology services through the right regulation. 3. Establishment of operating licensing prime services in postal, telecommunication and broadcasting towards the good governance. 4. Establishment of orderly Posts and Information Technology implementation in accordance with the applicable regulations. 5. Establishment of the best administration and technical support services for the Directorate General of Posts and Information Technology Implementation. 6. Realization of healthy communication and informatics industry

19

20


Terwujudnya Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang Merata, Efektif, Efisien dan Berdaya Saing Tinggi Melalui Birokrasi yang Profesional Menuju Indonesia Informatif

The Establishment of Posts

and Information Technology Implementation that is

Equitable, Effective, Efficient

and Highly Competitive through professional Bureaucracy

towards informative Indonesia.


KEBIJAKAN POS DAN INFORMATIKA

POSTS AND INFORMATION TECHNOLOGY POLICIES

Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika memiliki arti yang sangat strategis dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya serta meningkatnya hubungan antar bangsa.

Posts and Information Technology Implementation has a very strategic meaning in strengthening the national unity, accelerate government programs, encourage the creation of equitable development’s purposes as well as the results and also to enhance bilateral corporation.

21

SUMBER DAYA MANUSIA

human RESOURCES

Dalam mengawaki organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika pada tahun 2012 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 340 orang. Komposisi pegawai berdasarkan pangkat, pendidikan, jabatan, jenis kelamin, dan diklat penjenjangan.

In 2012 the Directorate General of Posts and Information Technology Implementation was supported by Human Resources as many of 340 personnel. The composition was based on rank, level of education, position, gender and leadership education and training classes.

22


1

Dukungan Manajemen Ditjen PPI Management Support of Directorate General of Posts and Information Technology Implementation

1. SEKILAS TENTANG DITJEN PPI

1. OVERVIEW OF GENERAL OF INFORMATION IMPLEMENTATION

DIRECTORATE POSTS AND TECHNOLOGY

a. TUGAS DAN FUNGSI

a. DUTIES AND ROLES

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 17 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.

Based on Regulation of Minister of Communications and Information Technology No.17 of 2010 concerning Organization and Codes of Conduct of Directorate General of Posts and Information Technology Implementation has a duty to formulate and execute the technical policy and standardization in post and informatics sector.


Untuk menjalankan tugas tersebut , Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika; 3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pos dan informatika; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pos dan informatika; 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

To run those duties, Directorate General of Posts and Information Technology Implementation has formed few roles as follow: 1. Formulating policy in post and informatics 2. Implementing policies on post and informatics 3. Formulating value, standard, procedure and criteria in post and informatics 4. Conducting technical training and evaluation in post and informatics 5. Conducting administration of Directorate General of Posts and Information Technology Implementation.

1. SUMBER DAYA MANUSIA

1. HUMAN RESOURCES

Dalam dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika pada tahun 2012 didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan jumlah sebanyak 310 orang dan BP3TI dengan 30 pegawai berarti total keseluruhan berjumlah 340 orang. Komposisi pegawai berdasarkan pangkat, pendidikan, jabatan, jenis kelamin, dan diklat penjenjangan selengkapnya dapat dilihat sebagaimana gambar berikut ini:

In duties and roles organization dynamics of The Directorate General of Posts and Information Technology Implementation in 2012 is supported by Human Resources with a total of 310 people and BP3TI with 30 employees means the total amount to 340 persons. Composition of employees by rank, level of educations, positions, gender, leadership education and training classes can be seen as follows:

1.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang

1.1. Composition of Employee based on Their Rank,

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkatan pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian, atas dasar periode dan kedudukan dalam jabatan ataupun prestasi. Oleh karena itu Pangkat dan golongan setiap tahun mengalami perubahan. Pada tahun 2012 komposisi pegawai bedasarkan pangkat dan golongan sebagaimana tersebut di atas.

Ranks refer to the positions or levels of employees within the employee composition. Consequently, the employees’ ranks and positions keep changing every each year. In 2012, the employees’ composition based on their ranks and positions were indicated in the above table.

23

24


1.2. Komposisi Pegawai Jenjang Pendidikan Formal

Berdasarkan

1.2. Composition of Employees based on Level of Formal Educations

Sesuai peran Direktorat Jenderal Penyelenggaran Pos dan Infromatika sebagai regulator bidang pos dan informatika, sumber daya manusia yang mengawaki sangat bervariasi pendidikan formalnya. Namun demikian pendidikan formal Strata 1 dengan berbagai konsentrasi keilmuan dan SLTA masih mendominasi dari segi jumlah.

In line with the role of Directorate General of Posts and Information Technology Implementation as the regulator in posts and information technology, its manpower’s formal education levels vary widely. They, however, remain being dominated by bachelor degree holders in various disciplines and high school graduates.

1.3. Komposisi Jabatan

Berdasarkan

1.3. Composition of Employees based on Their Ranks

Pada prinsipnya jabatan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional yang saling berhubungan dalam pelaksanaan tugas kedinasan, adapun jumlah komposisi pegawai Ditjen PPI berdasarkan jabatan dapat dilihat pada bagan dibawah ini.

Basically, there are 2 (two) types of positions, namely structural and functional positions which are interrelated in performing the duties. The employee composition of the Directorate General PPI based on their positions is found below.

Pegawai

1.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Dalam hal kesetaraan gender peran pegawai wanita dan pria di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tidaklah dibeda-bedakan. Namun demikian dari segi jumlah pegawai pria masih relatif tinggi dibanding dengan pegawai wanita hal tersebut dapat dilihat dalam grafik 4.

1.4. Composition of Employees based on Their Gender The Directorate General of Posts and Information Technology Implementation gives equal job opportunities both for men and women. However, there are more male employees compared to the female ones as indicated by the chart below


STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATION STRUCTURE

25

26


2. REFORMASI BIROKRASI

2. BUREAUCRATIC REFORMS

Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Sebagai wujud komitmen nasional untuk melakukan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014.

Law No. 17 of 2007 on National Long-Term Development Plan 2005-2025 has mandated that development of the state apparatus through bureaucratic reforms to support the successful development in other fields. As a form of national commitment to reform the bureaucracy, the government has set bureaucratic reforms and governance to become a priority in Presidential Regulation No. 5 of 2010 on the National Medium Term Development Plan 2010 to 2014.

Makna reformasi birokrasi adalah: Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia; Pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21; Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsifungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit; Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkahlangkah bertahap, konkret, realistis, sungguhsungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, dan dengan upaya luar biasa; Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Definition of Bureaucratic Reform is: Major changes in paradigm and governance of Indonesia; big gambling for Indonesia to face the challenges in the 21st century; Related to thousands of processes that overlapping between the government roles, involving millions of employees, and a budget that does not require a slightly ; the efforts to restructure the bureaucratic process from the highest to the lowest level and make a breakthrough with gradual steps, concrete, realistic, nononsense, think outside the box/routines that exist, and the extraordinary efforts; efforts to revise and build a variety of regulations, modernize the policies, central and regional government management practices, and also adjusting the duties of government agencies with the new paradigm and roles.

Atas dasar makna tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan dapat: Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; Menjadikan negara yang memiliki birokrasi yang bersih, mampu, dan melayani; Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/ program instansi; Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Based on that definition, bureaucratic reforms is expected to: Reduce and at the end able to eliminate any abuse of power by public officials in the agency concerned; Make a bureaucratic state that has a clean, capable, and serve; Improve quality of service to the community; Improve the quality of the formulation and implementation policy/program agencies; Improving the efficiency (cost and time) in the implementation of all aspects of organizational tasks; making bureaucracy in Indonesia to be anticipative, proactive, and effective in facing globalization and the dynamic of strategic environmental changes.


Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak akhir tahun 2006 yang dilakukan melalui pilot project di Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sejak itu, dikembangkan konsep dan kebijakan Reformasi Birokrasi yang komprehensif yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Permenpanrb No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Selain itu, diterbitkan pula 9 (sembilan) Pedoman dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan Permenpan-rb No. 7 sampai dengan No. 15 yang meliputi pedoman tentang Pengajuan dokumen usulan sampai dengan mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja.

Implementation of Government Bureaucratic Reforms in Indonesia initially started at the end of 2006 through some pilot projects conducted in the Ministry of Finance, the Supreme Court, and the Supreme Audit Agency. Since then, the concept and a comprehensive policy Bureaucratic Reforms is being developed, which is established by Presidential Decree 81 of 2010 on the 20102025 Grand Design Bureaucratic Reforms, and Regulations of Minister of State Apparatus Empowerment – Bureaucratic Reforms (PANRB) No. 20 of 2010 on the 2010-2014 Bureaucratic Reforms Road Map. In addition, the 9 (nine) Guidelines was published regarding the implementation of bureaucratic reforms that has been set with Regulation Minister PAN-RB No. 7 up to No. 15, which includes guidance on filing proposals documents until the approval mechanism of bureaucratic reform implementation and performance benefits.

Quick wins dan Reformasi Birokrasi

Quick wins and Bureaucratic Reforms

Quick wins atau juga sering disebut lowhanging fruit adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit. Merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama eksternal dan internal Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam konteksnya kegiatan Reformasi Birokrasi setiap Kementerian/Lembaga penting mencari momentum pengukuran visi dan misi dalam jangka pendek yaitu kurang dari 12 bulan.

Quick wins or also commonly called as low-hanging fruit is an initiative that is easy and quickly to be achieved that starts a great program and difficult. Is a real activity and perceived benefits quickly by internal and external key stakeholders of Ministries/Agencies and Local Governments. Bureaucratic Reforms in the context of each ministry/agency activities is important to find momentum of vision and mission measurement within short term which is less than 12 months.

Quick Wins diperlukan untuk mendapatkan tujuan-tujuan sebagai berikut : a. Quick Wins diperlukan untuk memperoleh momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan; b. Memberikan citra positif bagi pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga dapat menurunkan penilaian pesimis tentang pelaksanaan reformasi birokrasi.

Quick Wins is neeeded to reach following objectives: a. Quick Wins is required to gain a positive initial momentum and also confidence to implement the bureaucratic reforms consistently and sustainably; b. Provide a positive image for the bureaucratic reforms implementation to reduce pessimistic judgment on the bureaucratic reforms implementation.

27

28


Sesuatu yang berat ini merupakan inti dari suatu program besar yang ingin dicapai. Quick wins untuk setiap K/L dan Pemerintah Daerah serta untuk tema tertentu dapat berupa Organization Quick Wins, Regulation Quick Wins atau Human Resource Quick Wins.

This heavy part is the core of major program to be achieved. Quick wins for each Ministries/ Agencies and local governments and for certain themes can be formed as Quick Wins Organization, Quick Wins Regulation or Human Resource Quick Wins.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) adalah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Ditjen PPI memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penyelenggaraan pos dan Informatika.

Directorate General of Posts and Information Technology Implementation (DG PPI) is a supporting element which is under and responsible to the Minister of Communications and Information Technology. DG PPI has duties to formulate and implement policies and technical standardization in the posts and Information Technology implementation.

I. Prinsip-Prinsip Quick Wins

I. The Principles of Quick Wins

a. Pengungkit Inisiatif yang dipilih bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk selanjutnya melakukan sesuatu yang berat.

a. Momentum The selected initiative helps to get a positive early momentum and confidence to do anything hard for the next step.

b. Mudah dan cepat Inisiatif yang dipilih mudah dilaksanakan dan hasilnya cepat dirasakan.

b. Quick and easy The selected initiative is easy to conduct and quickly achieved.

c. Dampak Inisiatif yang dipilih mampu memberikan dampak positif yang besar bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepercayaan (trust) dan motivasi.

c. Impact The selected initiative able to provide a major positive impact for stakeholders to improve the trust and motivation.

d. Memotivasi Inisiatif yang dipilih mudah dikerjakan dan cepat dicapai, sehingga diharapkan dapat memotivasi individu/kelompok di dalam K/L dan Pemda untuk melanjutkan ke pekerjaan yang lebih berat (Reformasi Birokrasi).

d. Motivating The selected initiative is easy to be implemented and quickly achieved, and is expected to motivate individuals/groups in the Ministries/Agencies and the local government to continue to work harder (Bureaucratic Reforms).

e. Memperbaiki Inisiatif yang dipilij mampu memperbaiki system dan mekanisme kerja secara organizational di masing-masing K/L dan Pemda.

e. To Repair The selected initiative can improve the work system and mechanisms in administratively in each Ministries/Agencies and local governments.

f. Meyakinkan dan Nyata Inisiatif yang dipilih mampu meyakinkan pemangku kepentingan, baik eksternal maupun internal, dengan cara inisiatif tersebut segera memberikan manfaat yang diinginkan dan nyata yang sesuai dengan harapan.

f. Convincing and Real The selected initiative able to convince stakeholders, both internal and external, by making the initiative immediately provides benefits as expected.


g. Independen Inisiatif yang dipilih dibawah control penuh K/L dan Pemda dan keberhasilannya tidak tergantung secara dominan oleh K/L dan Pemda lainnya.

g. Independent The selected initiative is under full control of Ministries/Agencies and Local Governments and its success does not depend predominantly by Ministries/Agencies and other local governments.

e. Penetapan Quick Wins Tetapkan quick wins yang diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas, reputasi dan kepercayaan terhadap anda di mata para pemangku kepentingan. Persiapkan peluncuran (launching) quick wins secara resmi kepada para pemangku kepentingan agar mereka dapat memantau dan mengawasi dengan baik.

e. Quick Wins Establishment Set the quick wins which are expected to increase the credibility, reputation and the stakeholders’ trust in you. Prepare for the quick wins launching officially to stakeholders so that they can monitor and supervise well.

Dari hasil analisa dan FGD yang dilakukan oleh Ditjen PPI maka disimpulkan Program Quick Wins yang dipilih adalah terkait dengan PLIK dan MPLIK dengan Judul “Peningkatan efektivitas dan Asesabilitas PLIK dan MPLIK dalam rangka mewujudkan desa Pintar dan Desa Berdering (10 Model Pemasangan PLIK dan MPLIK)” , adapun program Quick Wins tersebut akan berfokus pada hal-hal sebagai berikut : 1. Pemasangan 10 Model PLIK dan MPLIK di Daerah Terluar sebagai upaya peningkatan kemudahan akses oleh Publik di Daerah Terluar. 2. Program Monev untuk PLIK dan MPLIK yang telah dipasang di 10 Lokasi Daerah Terluar.

From the analysis and focus group discussions which conducted by DG PPI; concluded that Quick Wins program selected was associated with PLIK and MPLIK with the title “Increasing the effectiveness and Accessibility of PLIK and MPLIK in order to achieve Desa Pintar and the Desa Berdering (10 PLIK and MPLIK Models Installation)” , and the Quick Wins program will focus on the following matters: 1. 10 PLIK and MPLIK Model Installation in Outlying Area as efforts to increase the accessibility by the Public in Outlying Areas. 2. Monev program for PLIK and MPLIK that has been installed on 10 Locations of Outlying area.

Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen PPI yang dilaksanakan pada tahun 2012 meliputi sosialisasi yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2012, sosialisasi ini dihadiri oleh semua pegawai di lingkungan Ditjen PPI

Bureaucratic Reforms in the DG PPI which was executed in 2012 includes dissemination conducted in mid-2012, the dissemination was attended by all staff of the Directorate General of PPI

Berikut ini beberapa dokumentasi kegiatan

Here are some of activities documentation

29

30


Kemudian berdasarkan program dari Pokja reformasi birokrasi ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh ditjen ppi, meliputi

Then based on the program of Bureaucratic Reforms Working Group there are some activities that should be carried out by DG PPI, including:

a. Penataan penguatan Organisasi Kegiatan ini bertujuan untuk menyempurnakan tugas dan fungsi Direktorat di lingkungan Ditjen PPI, diantaranya adalah Direktorat Penyiaran dan Direktorat pengendalian Pos dan Informatika. Pada hal ini ada usulan penyempurnaan dari permen 17 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja di lingkungan Kominfo.

a. Structuring the Organization Strengthening The purpose of this activity is to enhance the Directorate duties and functions in the Directorate General of PPI neighbourhood, such as the Directorate of Broadcasting and Directorate for Control of Posts and Informatics. At this point there is a proposal to enhance of Minister Regulation No. 17 of 2010 on the organization and working procedures within the in the Ministry of Communications and Information Technology.

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Hal ini terkait dengan 3 direktorat yang melayani publik secara lansung, diantaranya Direktorat Pos, telekomunikasi dan Direktorat penyiaran, adapun yang dilaksanakan adalah: • Penyempurnaan loket pelayanan • Penyempurnaan SOP pelayanan • Publikasi mengenai pelayanan publik di lingkungan Ditjen PPI

b. Improving the Quality of Public Services This is related to 3 directorates that serve the public directly, such as the Directorate of Post, Telecommunication and Directorate of Broadcasting, the actions that carried out were: • Completion of service counters • Completion of service SOP • Publication of public services within DG PPI

c. Penataan peraturan perundangan Untuk Regulasi-regulasi yang masih belum sempurna dan belum terkait dengan kominfo, semisal peraturan yang dibuat pada masa Ditjen Postel dan Perhubungan, diinventarisasi dan diusulkan untuk dibuatkan penyempurnaannya sesuai dengan nomenklatur yang sesuai dengan keadaan sekarang.

c. Structuring legislation For the regulations were not perfect nor related to MCIT, such as regulations made during the Directorate General of Post Telecommunications and Transport, were inventoried and proposed to be enhanced in accordance to the present state nomenclature.

d. Penataan Sistem manajemen SDM Penyempurnaan Sumberdaya manusia ini terkait dengan Analisis Jabatan dan turunannya yang disempurnakan sesuai dengan Format dari kementerian Pan dan RB serta BKN dalam rangka peningkatan Kinerja Organisasi secara keseluruhan.

d. Structuring the HR management system Completion of the Human Resources related to Job Analysis and enhanced derivatives in accordance to the format of Ministry PANRB and BKN in order to increase overall organization performance.

e. Penataan Tata Laksana Penataan Tata laksana berkaitan dengan pembuatan dan penyempurnaan SOP di lingkungan Ditjen PPI dimana semua pekerjaan yang ada, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik internal maupun eksternal, SOP di lingkungan Ditjen PPI sebagian besar sudah disampaikan kepada Biro kepegawaian dan Organisasi untuk disertakan di permen SOP yang baru.

e. Structuring the Codes of Conduct Structuring the Codes of Conduct is related to the manufacture and improvement of SOP within DG PPI where all existing jobs, particularly in relation to internal and external public services. Most of the SOP that has been delivered to the Bureau of Personnel and Organization to be included in the new Minister Regulation on SOP.


3. PENANGANAN HUKUM

KASUS - KASUS

Jumlah kasus yang telah diadvokasi sebanyak 15 (lima belas) kasus dimana sebanyak 8 (delapan) perkara sedang menunggu putusan pengadilan baik di tingkat pertama, tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali; 4 (empat) perkara sudah keluar putusannya dan 3 (tiga) perkara yang sedang ditangani. No 1

Perkara / Case

3. LEGAL CASES HANDLING The number of cases that have been advocated are 15 (fifteen) cases where eight (8) cases are awaiting for court decisions both at the first level, appellate level, cassation or judicial review; 4 (four) cases where the verdict had been released and 3 (three) cases are on progress.

Pokok Gugatan / Law Suit

Status / Status

Perkara TUN No.166/G/ 2008/PTUN

Pokok gugatan perkara adalah sebagai berikut:

• Telah dikeluarkan Putusan Kasasi No: 7K/TUN/2010,

Jakarta

• Penggugat merasa dirugikan akibat ditolaknya

pada tanggal 21 April 2010.

permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) melalui Para Pihak:

Surat Tergugat No.162A/K.KOMINFO/VII/2008, tanggal 30

• amar putusannya menyatakan Permohonan Kasasi

•

PT. Radio Harapan Semesta

Juli 2008, dengan alasan:

PT. Radio Suara Harapan Semesta (Era Baru) tidak dapat

(Penggugat)

a. Tergugat melanggar ketentuan jangka waktu

diterima, karena penerimaan memori/risalah kasasi itu telah

•

Menteri Komunikasi dan

keputusan tentang persetujuan dan penolakan IPP,

melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal

Informatika (Tergugat)

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (7) Pp No.50 Tahun

47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985.

2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga State Administration Case No. 166/G/2008/PTUN Jakarta

Penyiaran Swasta; dan b. Tergugat melanggar asas retroaktif, dengan mem

• Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985: “Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib

pertimbangkan Peraturan KPI No. 2 Tahun 2007

menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-

Parties:

tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan KPI

alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

•

PT. Radio Harapan Semesta

No.3 Tahun 2007 tentang Perubahan Standar Program

setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku

(Plaintiff )

Siaran terhadap isi program siaran radio Penggugat.

Daftar”.

•

Minister of Communication and

•

Information Technology

The principal of the lawsuit case are as follows:

(Defendant)

• The plaintiff has suffered detriment by the rejection of April 21, 2010.

• Cassation Decision No: 7K/TUN/2010 had been issued, on

the petition for Broadcast License (IPP) through Defendant Letter No.162A/K.KOMINFO/VII/2008, dated July 30, 2008, • The Judicial Verdict has declared that the Cassation with the following reasons:

Request of PT. Radio Suara Harapan Semesta (Era Baru)

a. Defendant has violated the terms on the approval was not acceptable, because the cassation brief had been period decision and IPP rejection, as stipulated in exceeded the time limit specified in Article 47 paragraph (1) Article 5 (7) PP No.50 Year 2005 on the Broadcasting of Law No. 14 Year 1985. Implementation of Private Broadcasting Agency, and b. Defendant has violated the retroactive principle, taking • Article 47 paragraph (1) of Law No. 14 Year 1985: into consideration of KPI Regulation No. 2 Year 2007 on “In filing of the cassation petition, the applicant must submit Broadcasting Code of Rules and Conduct KPI No.3 Year the cassation brief which also contains the reasons, within 14 2007 on the Amendment of the Broadcasting Program (fourteen) days after said request is recorded in the Register Standards to the plaintiff’s content of radio broadcast Book”. program.

31

32


No 2

Perkara / Case


Perkara Perdata No. 345/PDT.G/2008/ Secara garis besar pokok gugatan perkara adalah sebagai PN. Jkt-Pst

Sela No. 345/PDT.G/ 2008/PN. Jkt-Pst, menetapkan:

•

PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara

Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan

•

PT Radio Suara Harapan Semesta

hukum dalam menolak permohonan IPP Penggugat

(Penggugat)

sebagaimana tercantum dalam Surat Turut Tergugat

Ketua

Komisi

Penyiaran

I No.162A/ K.KOMINFO/VII/2008, dengan melanggar

Indonesia (KPI) (Tergugat) •

Menteri

dan

Mei 2009. •

Menunggu Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Jakarta.

•

Kedutaan Besar Republik Rakyat The broad outline of the lawsuit case principle is as follows: China (Turut Tergugat II)

Penggugat mengajukan banding pada tanggal 14

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

Informatika (Turut Tergugat I) •

dimaksud. •

ketentuan Pasal 5 (7) Pp No.50 Tahun 2005 tentang

Komunikasi

Pengadilan Tingkat Pertama mengeluarkan Putusan

berikut:

PARA PIHAK:

•

Status / Status •

•

Court of First Instance issued Interlocutory injunction No. 345/PDT.G/2008/PN. Jkt-Pst, stipulate: Central

Plaintiff claimed that the Defendant and Co-defendant

Jakarta District Court was not authorized to try the case.

I have committed an unlawful act in rejecting Plaintiff’s

•

The plaintiff filed an appeal on May 14, 2009.

Civil Action No. 345/PDT.G/2008/

Broadcast License petition as contained in the Co-

•

Pending Appeal Decision from the Jakarta High Court.

PN. Jkt-Pst

defendant I Letter No.162A/K.KOMINFO/VII/2008, in violation of Article 5 (7) Pp No.50 Year 2005 on the

THE PARTIES: •

Implementation of Private Broadcasting Agency.

PT Radio Suara Harapan Semesta (Plaintiff )

•

Chairman of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) (Defendant)

•

Minister of Communications and Information

Technology

(Co-

defendant I) •

Embassy of the People’s Republic of China (Co-defendant II)

3

Perkara TUN No.86/G/ 2010/PTUN- Pokok gugatan perkara adalah sebagai berikut: MDN

1. Penggugat merasa dirugikan akibat ditolaknya permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)

Telah diputus di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi:

Para Pihak:

Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam Surat

•

PT. Radio Pelangi Lintas Nusa

Tergugat I No. 77\M.KOMINFO\02\2010, tanggal 10

• Putusan Pengadilan TUN 86/G/2010/PTUN-MDN, tanggal

(Penggugat)

Februari 2010, perihal: Izin Penyelenggaraan Penyiaran;

18 April 2011, yang menyatakan: tidak sah Surat Tergugat

• • •

Menteri

Komunikasi

dan 2. Selain itu, Penggugat juga merasa dirugikan karena dinyatakan bersiaran secara ilegal pada frekuensi 99,5

Kepala Balai Monitoring Kelas II

MHz, sebagaimana disebutkan salam Surat Tergugat

Medan (Tergugat II).

II No.852\II.c\B.II\VIII\2010, tanggal 09 Agustus 2010,

• Putusan Pengadilan Tingkat Banding No.120/B/2011,

PT Radio Kardopa (Tergugat

perihal: Peng Off-Air kan Perangkat Pemancar.

PTTUN Medan, tertanggal 4 Oktober 2011, antara lain

intervensi) Case TUN No.86/G/ 2010/PTUN-MDN The Parties:

• •

1. tidak sah Surat Tergugat I No.77\M.KOMINFO/ 02/2010,

meminta kepada Mejelis Hakim untuk memutuskan, antara

tanggal 10 Februari 2010, perihal: Izin Penyelenggaraan

lain:

Penyiaran dan Surat Tergugat II No. 852\II.c\B.II\

1. Menyatakan Surat Tergugat I No. 77\M.

PT. Radio Pelangi Lintas Nusa

KOMINFO\02\2010 dan Surat Tergugat II No.852\II.c\B.

(Plaintiff )

II\VIII\2010 tidak sah dan batal demi hukum; dan

Minister of Communication and

perihal: Izin Penyelenggaraan Penyiaran;

menyatakan: Berdasarkan hal tersebut, Penggugat dalam petitumnya

•

I No.77\M.KOMINFO\02\ 2010, tanggal 10 Februari 2010,

Informatika (Tergugat I); dan

2. Memerintahkan Tergugat I untuk melanjutkan proses

VIII\2010, tanggal 09 Agustus 2010, perihal: Peng OffAir kan Perangkat Pemancar; 2. Memerintahkan Tergugat I untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) pada frekuensi 99,5

Information (Defendant I); and

permohonan IPP Penggugat dan menerbitkan IPP atas

MHz untuk dan atas nama Pt. Radio Pelangi Lintas

Head of Class II Monitoring

nama Penggugat.

Nusa.

Agency (Defendant II). •

PT Radio Kardopa (Intervention

The principal of the lawsuit case are as follows:

Defendant)

• Putusan Kasasi Nomor 39K/TUN/2012 tertanggal 18 April 2012, antara lain menyatakan:

1. The plaintiff has suffered detriment by the rejection

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I

of the petition for Broadcast License (IPP) mentioned

: Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Pemohon

in the Defendant Letter I No.77\M.KOMINFO\02\2010,

Kasasi II : Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi

dated February 10, 2010, subject: Broadcast License;

Radio Kelas II Medan, Pemohon Kasasi III : PT. Radio

2. In addition, Plaintiff has also suffered detriment because accusation of illegal broadcast on frequency

Kardopa Medan tersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II, III untuk membayar

99.5 MHz, as mentioned in Defendant II Letter No.852\

biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,-

II.C\B.II\VIII\2010, dated August 9, 2010, subject: Off-air

(lima ratus ribu rupiah).

transmitter Device enforcement. • PT. Radio Kardopa (semula Tergugat II Intervensi, sekarang Pemohon PK) pada tanggal 30 Oktober 2012 telah menyampaikan Memori Peninjauan Kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.


No 3

Perkara / Case


Status / Status

Accordingly, the Plaintiff, as mentioned in the prayer for • Selain mengajukan kontra memori PK, Pada tanggal relief, requested the panel of judges to decide, among other 10 Desember 2012 Menteri Komunikasi dan Informatika things:

melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan permohonan fatwa kepada Ketua Mahkamah Agung, yang

1.

Stating

that

the

Defendant

Letter

I

No.77\M. pada intinya Tergugat I kesulitan untuk melaksanakan

KOMINFO\02\2010 and Defendant Letter II No. 852\II.C\B.II\ putusan dimaksud. Adapun putusan Nomor 39K/TUN/2012, VIII\2010 invalid and void ab initio; and

menurut Tergugat I, tidak memenuhi syarat sebagaimana

2. 2. Ordering the Defendant I to continue to process the ditentukan dalam pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Plaintiff’s Broadcast License petition and issue the License Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara on behalf of the Plaintiff.

sehingga menurut pasal 109 ayat (2) harus dinyatakan batal demi hukum. It has been decided in the court of first instance, the appeal and cassation level: • Administrative Court verdict 86/G/2010/PTUN-MDN, dated 18 April 2011, which states: invalidation of the Defendant I Letter No.77\M.KOMINFO\02\2010, dated February 10, 2010, subject: Broadcast License; • Verdict of appeal court No.120/B/2011, PTTUN Medan, dated October 4, 2011, stated: 1. Defendant I Letter No.77\M.KOMINFO/02/2010, dated February 10, 2010, is invalid; subject: Broadcast License and Defendant II Letter No.852\II.C\B.II\VIII\2010, dated August 9, 2010, subject: Off-Air Transmitters Device enforcement; 2. Defendant I was ordered to publish Broadcast License (IPP) at frequency 99.5 MHz for and on behalf of PT. Radio Pelangi Lintas Nusa. • Verdict of cassation court No.39K/TUN/2012 dated 18 April 2012, states: 1. Rejection to the cassation appeal of Cassation Applicant I: Minister of Communication and Information Technology Republic of Indonesia,

Cassation Applicant II: Head of

the Radio Frequency Spectrum Monitor Class II Medan, Cassation Applicant III: PT. Radio Kardopa Medan; 2. Convict Cassation Applicant I, II, III to pay cassation level court fees Rp.500.000,- (five hundred thousand rupiah). • PT. Kardopa Radio (formerly Intervening Defendant II, now PK Applicant) on October 30, 2012 has submitted a Judicial Review Memorandum to Medan State Administrative Tribunal. • In addition to the contra-memorandum of appeal, on December 10, 2012 the Minister of Communications and Information Technology through their legal counsel has submitted a fatwa petition to the Supreme Court of Indonesia, which stated Defendant I difficulty to implement the judgment. The Verdict No. 39K/TUN/2012, according to Defendant I, does not meet the requirements as specified in article 109 paragraph (1) of Law Number 5 Year 1986 on the State Administrative Court in which according to Article 109 paragraph (2) shall be declared null and void.

33

34


No 4


Status / Status

Perkara Perdata No.156/Pdt.G/2011/

Perkara / Case


• Menunggu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

PN JakPus

1. Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membayar

Para Pihak:

hak Penggugat atas biaya airtime sebesar Rp.

•

Asosiasi Pengusaha Wartel

54.565.354.003.12 (lima puluh empat milyar lima ratus

Indonesia (APWI) (Penggugat)

enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu

•

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Tergugat I);

tiga koma dua belas rupiah); 2. Untuk itu, Penggugat meminta kepada Tergugat

•

PT. INDOSAT, Tbk (Tergugat II)

I dan Tergugat II untuk segera membayar hak

•

Badan Regulasi Telekomunikasi

Penggugat atas biaya airtime karena Penggugat telah

•

Indonesia (BRTI) (Turut Tergugat

menyetorkan tarif dasar airtime kepada Tergugat I

I)

hingga 30 Januari 2007;


3. Tergugat I tidak melakukan pembayaran karena hanya

Informatika cq Dirjen

berkedudukan sebagai fasilitator, dimana biaya airtime

Penyelenggaraan Pos dan

telah diserahkan seluruhnya kepada Tergugat II;

Informatika (Turut Tergugat II);

4. Tergugat II belum membayar hak Penggugat atas biaya

airtime karena Turut Tergugat I dan Tergugat II belum menetapkan periodisasi pelaksanaan airtime.

Civil action No.156/Pdt.G/2011/PN Jakpus

Berdasarkan alasan tersebut, dalam petitumnya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan, antara

The Parties: •

ndonesian

Wartel

Employers lain:

Association (APWI) (Plaintiff ) •

Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk

PT. Telekomunikasi Indonesia, tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri. Tbk (Defendant I);

•

PT. Indosat, Tbk (Defendant II)

•

Indonesian Telecommunications

Principal lawsuit cases are as follows:

Regulatory Body (BRTI) (Co- 1. Defendant I and Defendant II has committed an unlawful act by failing to pay plaintiff right of airtime

defendant I) •

Minister of Information and

cost for Rp. 54.565.354.003.12 (fifty four billion five

Communication

hundred and sixty-five million three hundred fifty four

Technology

cq Directorate General of Post and

Information

thousand three point twelve rupiah);

Technology 2. Therefore, Plaintiff has requested the Defendant I and

Implementation (Co-defendant

II to immediately pay the plaintiff right of airtime cost

II);

because Plaintiff had paid the airtime base rate to the Defendant I until January 30, 2007; 3. Defendant I does not perform the payment because its role as a facilitator, which the cost of airtime had been given entirely to the Defendant II; 4. Defendant II has not paid the plaintiff right of airtime because the Co-Defendant I and Defendant II has not been set periodization airtime implementation. Based on these reasons, in the prayer of relief, the Plaintiff asked the panel of judges to decide i.a.: Order the Co-defendant I and II to submit to and comply with the District Court’s verdict.

• Waiting for the Court of First Instance verdict.


No 5


Status / Status

Perkara Perdata No.209/Pdt.G/2011/

Perkara / Case


• Telah diputus pada pengadilan tingkat pertama pada

PN JakSel

1. Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan

tanggal 16 Februari 2012.

perbuatan melawan hukum dengan tidak membayar Para Pihak:

hak Penggugat atas biaya airtime sebesar Rp.

• Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (pengadilan

•

Asosiasi Pengusaha Wartel

54.565.354.003.12 (lima puluh empat milyar lima ratus

tingkat pertama) , antara lain memutuskan:

Indonesia (APWI) (Penggugat)

enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu

a. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan

PT. Telekomunikasi Indonesia,

tiga koma dua belas rupiah);

•

Tbk (Tergugat I); • •

PT. Telekomunikasi Seluler, Tbk

I dan Tergugat II untuk segera membayar hak

(Tergugat II)

Penggugat atas biaya airtime karena Penggugat telah

Badan Regulasi Telekomunikasi

menyetorkan tarif dasar airtime kepada Tergugat I

Indonesia (BRTI) (Turut Tergugat

hingga 30 Januari 2007;


berkedudukan sebagai fasilitator, dimana biaya airtime

Informatika cq Dirjen

telah diserahkan seluruhnya kepada Tergugat II;

Penyelenggaraan Pos dan

tanggung renteng membayar hak Penggugat atas

airtime sebesar Rp. 17.904.785.083,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan

menetapkan periodisasi pelaksanaan airtime. jaksel

puluh lima delapan puluh tiga rupiah); dan c.

Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan.

airtime karena Turut Tergugat I dan Tergugat II belum • PT. Telekomunikasi Indonesia (Tergugat I/Pembanding), telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan

Civil action No.209/Pdt.G/2011/PN Berdasarkan alasan tersebut, dalam petitumnya, Penggugat

Negeri Jakarta Selatan (16 Februari 2012), pada tanggal 27

meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan, antara

Februari 2012.

lain:

The Parties:

Indonesian Wartel Employers Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk Association (APWI) (Plaintiff )

•

b. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara

4. Tergugat II belum membayar hak Penggugat atas biaya

Informatika (Turut Tergugat II);

•

hak Penggugat atas biaya airtime untuk periode Februari – Desember 2006;

3. Tergugat I tidak melakukan pembayaran karena hanya

I) •

perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan

2. Untuk itu, Penggugat meminta kepada Tergugat

• Verdict had been stated at the court of first instance on

tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri.

February 16, 2012. • Verdict of the South Jakarta District Court (the court of first

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Defendant I);

Principal lawsuit cases are as follows:

•

PT. Indosat, Tbk (Defendant II)

1. Defendant I and Defendant II has committed an instance), decides i.a.:

•

Indonesian Telecommunications

unlawful act by failing to pay plaintiff right of airtime a. Defendant I and II had committed an unlawful act

Regulatory Body (BRTI) (Co-

cost for Rp. 54.565.354.003.12 (fifty four billion five

because of failure to give the Plaintiff’s right over the

defendant I)

hundred and sixty-five million three hundred fifty four

airtime fee for the period from February - December

Minister of Information and

thousand three point twelve rupiah);

2006;

•

Communication

Technology 2. Therefore, Plaintiff has requested the Defendant I and b. Punish Defendant I and II to jointly pay the plaintiff’s

cq Directorate General of Post

II to immediately pay the plaintiff right of airtime cost

right of airtime fee for Rp. 17,904,785,083.00 (seventeen

and

because Plaintiff had paid the airtime base rate to the

billion nine hundred and four million seven hundred

Defendant I until January 30, 2007;

and eighty-five thousand eighty-three rupiah), and

Information

Technology

Implementation (Co-defendant II);

3. Defendant I does not perform the payment because its c. role as a facilitator, which the cost of airtime had been

Ordering Co-defendant I and II to submit to and obey the decision.

given entirely to the Defendant II; 4. Defendant II has not paid the plaintiff right of airtime • PT. Telekomunikasi Indonesia (Defendant I/Appellant), has because the Co-Defendant I and Defendant II has not filed an appeal against the decision of the District Court of been set periodization airtime implementation. Based on these reasons, in the prayer of relief, the Plaintiff asked the panel of judges to decide i.a.: Order the Co-defendant I and II to submit to and comply with the District Court’s verdict.

South Jakarta (February 16, 2012), on February 27, 2012.

35

36


No 6


Status / Status

Perkara TUN No.39/G/2009/ PTUN-

Perkara / Case


• Mahkamah Agung telah memutus permohonan

Jakarta

1. Penggugat sebagai penyelenggara jaringan

peninjauan kembali Menteri Komunikasi dan Informatika

telekomunikasi berbasis packet switced, mengajukan

melalui Putusan No.149 PK/TUN/2011, tanggal 31 Januari

Para Pihak:

permohonan kepada Tergugat I untuk diberikan

2012, yang menyatakan permohonan peninjauan kembali

•

jaminan interkoneksi dan penomoran;

tidak dapat diterima karena telah melampaui tenggang

PT. Corbec Communication (Penggugat)

•

2. Tergugat II menolak untuk memberikan jaminan


interkoneksi dan penomoran, dengan alasan

Informatika (Tergugat I)

belum ada regulasi yang mengatur interkoneksi penyelenggara jaringan packet switced.

Administrative Court Case No.39/G/2009/PTUN-Jakarta

•

UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; • Pengajuan Memori Peninjauan Kembali diserahkan pada tanggal 24 Agustus 2011, dengan pertimbangan

Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat dalam petitumnya

berdasarkan kajian Bagian Hukum dan Kerjasama Ditjen

meminta Majelis Hukum untuk memutuskan, antara lain:

PPI, bahwa Putusan Kasasi No.151K/TUN/2010, tanggal

The Parties: •

waktu 180 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf c

26 Agustus 2010 diterima Kementerian Komunikasi dan

PT. Corbec Communication

“Memerintahkan Tergugat I untuk memberikan jaminan

Informatika pada tanggal 28 Februari 2011 sehingga batas

(Plaintiff )

interkoneksi dan penomoran kepada Penggugat.

waktu pengajuan upaya hukum luar biasa peninjauan

Minister of Communications and Information Technology

kembali akan berakhir pada tanggal 29 Agustus 2011; Principal lawsuit cases are as follows:

(Defendant I)

• Terkait dengan pelaksanaan putusan (eksekusi) kasasi 1. Plaintiff as packet-switched network provider,

yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud, Menteri

requested petition to the Defendant I to be guaranteed

Komunikasi dan Informatika telah memberikan keterangan

in interconnection and numbering;

kepada Ketua PTUN Jakarta termasuk menyerahkan

2. Defendant II refused to provide guarantee in

Surat No. 286/KOMINFO/7/2011, tanggal 25 Juli 2011,

interconnection and numbering, with the reason that

yang pada prinsipnya menyatakan : “akan melaksanakan

there is no regulation governing the interconnection

Putusan PTUN dengan memberikan kode akses jaringan

packet-switched network provider.

yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, dengan syarat sebagai

Based on the reasons, Plaintiff in their prayer of relief had

berikut:

asked the Assembly to decide:

a. memenuhi kewajiban membayar BHP Frekuensi dan denda yang terhutang sejak tahun 2004 sampai

“To order the Defendant I to provide guarantee for

dengan pencabutan alokasi blok frekuensi pada tahun

interconnection and numbering to the Plaintiff.”

2009 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; b. memenuhi kewajiban membayar BHP Telekomunikasi dan denda yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c.

mengikuti prosedur pengajuan izin alokasi blok pita alokasi frekeunsi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. melakukan perjanjian interkoneksi ke penyelenggara jaringan lainnya dimana PT Corbec Communication bertindak sebagai pencari akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan e. menyesuaikan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi sesuai dengan penyelenggara yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar, dimana komitmen pembangunannya harus disesuaikan dengan komitmen baru yang disepekati bersama antara PT. Corbec Communication dengan Menteri Komunikasi dan Informatika. • The Supreme Court has decided a judicial review for the Minister of Communications and Information Technology through Judgment No 149 PK/TUN/2011, dated January 31, 2012, which states the request for judicial review cannot be accepted because it has exceeded the 180-day grace period as provided in Article 69 letter c Law No.14 Year 1985 on the Supreme Court; • Judicial Review Memorandum Application has been submitted on August 24, 2011, with a consideration based on assessment of Legal Body and Cooperation of PPI Directorate General, that Cassation Judgment No.151K/ TUN/2010, dated August 26, 2010 has been received by the Ministry of Communications and Information Technology on February 28, 2011, so that the limit time of submission for the judicial review of extraordinary remedy shall expire on August 29, 2011;


No

Perkara / Case


6

Status / Status • In conjunction with the cassation decision (execution) which has the permanent legal binding, the Minister of Communications and Information Technology has been providing information to the Chairman of Jakarta Administrative Court including of handling Letter No. 286/ KOMINFO/7/2011, dated July 25, 2011, which, in principle, stated: “will implement the Administrative Court decision to provide network access code which implementation will be in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, with the following requirements: a. Oblige to pay BHP Frequency and penalties which was owed from 2004 until the revocation of the frequency blocks allocation in 2009 in accordance with the applicable laws and regulations; b. Oblige to pay BHP Telecommunications and owed penalties in accordance with the applicable laws and regulations; c.

Follow the procedure of ribbon block allocation radio frequency allocation license application in accordance with the applicable laws and regulations;

d. Perform interconnection agreements to the other network providers which PT Corbec Communication acts as access seekers in accordance with the applicable laws and regulations, and e. Adjust the license in accordance with the applicable regulations, and build telecommunications network infrastructure in accordance with the provider which provide basic telephony service, where the development should correspond to the agreed new commitments between PT. Corbec Communication and the Minister of Communications and Information Technology. 7

Perkara Perdata No.351/PDT.G/2011/

Pokok gugatan perkara adalah:

• Turut Tergugat telah menyerahkan Jawaban (Ekepsi),

PN.Jaksel

•

pada tanggal 15 Desember 2011.

Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, II, III, dan IV,

Para Pihak:

dengan alasan telah melakukan kebohongan publik

• Turut Tergugat mengajukan eksepsi mengenai:

•

LSM Konsumen Telekomunikasi

dalam menyelenggaraan WIMAX sebagai layanan

a. legal standing Penggugat yang tidak memiliki

Indonesia (Penggugat)

telekomunikasi 4G.

kapasaitas untuk mengajukan gugatan (error in

Pemerintah sebagai Regulator dianggap telah

persona); dan

•

PT. First Media Tbk (Tergugat I)

•

PT. Link Net (Tergugat II)

melakukan pembiaran terhadap perbuatan melawan

•

PT. Berca Hardaya Perkasa

hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV.

•

•

tidak dapat memeriksa objek perkara terkait dengan pencabutan izin penyelenggaraan telekomunikasi.

(Tergugat III) •

b. kompetensi absolut, dimana pengadilan perdata

PT.Berca Global Access (Tergugat Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat dalam petitumnya IV

meminta Majelis Hukum untuk memutuskan, antara lain:

• Tergugat I, II, III, dan IV juga mengajukan Jawaban

Pemerintah c.q Menteri

1. Memerintahkan Turut Tergugat mengeluarkan

(eksepsi) mengenai error in persona dan kompetensi

Komunikasi dan Informatika

kebijakan agar Para Tergugat menghentikan layanan

(Turut Tergugat

WIMAX; 2. Memerintahkan Turut Tergugat mengeluarkan

absolut. • Telah diputus oleh PN Jakarta Selatan, pada hari Kamis,

Civil Action No.351/PDT.G/2011 /

kebijakan yang dapat menjamin secara hukum bahwa

15 April 2012 dengan Putusan Sela: “Menerima eksepsi

PN.Jaksel

PARA TERGUGAT akan menanggung seluruh biaya

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut

terkait dengan pemulihan hak-hak Pelanggannya;

Tergugat.

The Parties:

3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memerintahkan

LSM Konsumen Telekomunikasi

jajaran aparat penegak hukum dan penuntutan

• Adapun Penggugat tidak mengajukan upaya hukum

Indonesia (Plaintiff )

terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab

lanjutan.

•

PT. First Media Tbk (Defendant I)

termasuk pimpinan penanggung jawab usaha yang

•

PT. Link Net (Defendant II)

kegiatannya telah menipu masyarakat;

•

PT.

•

Berca

Hardaya

Perkasa 4. Memeintahkan PARA TERGUGAT dan Turut Tergugat

(Defendant III) •

PT.

Berca

Government

December 15, 2011.

untuk meminta maaf kepada PUBLIK yang dimumkan Global

Access

melalui 5 (lima) stasiun televisi nasional.

• Co-defendant filed rebuttal on: a. a. Plaintiff’s legal standing which does not have the

(Defendant IV •

• Co-defendant has submitted Rebuttal (Eksepsi), on

through

the The principals of the lawsuit are:

capacity to file a lawsuit (error in persona), and

Minister of Communications and •

The plaintiff filed a lawsuit for act against the law to the b. b. Original jurisdiction, which the civil court

Information

Defendants I, II, III, and IV, with argument for public lies

can not examine the case objects in respect of

in false representation of WIMAX as 4G telecom services.

telecommunications license revocation.

Technology

(Co-

defendant) •

The government as Regulator is deemed to have taken negligence to the act committed by Defendants I, II, III, • Defendants I, II, III, and IV also filed a rebuttal (Eksepsi) and IV.

related to the error in persona and the original jurisdiction.

37

38


No

Perkara / Case

7


Status / Status

Based on these reasons, Plaintiff in the prayer of relief

• It has been decided by the District Court of South Jakarta,

decide, among other things:

on Thursday, April 15, 2012 with the Interlocutory Injunction:

1. Order the Co-defendant that the Defendants issue a

“Sustain the Rebuttal of Defendant I, Defendant II, Defendant

policy to stop the WIMAX service;

III, Defendant IV, and Co-defendant.

2. Order the Co-defendant to issue a legal policy which would ensure that the THE DEFENDANTS will bear all

• The Plaintiff should not file an advanced suit.

costs associated with the restoration of the clientele rights; 3. Order the Co-defendant to instruct the ranks of law enforcement and prosecutor to all those responsible, including the responsible business head officers for their public deceiving act; 4. Order THE DEFENDANTS and Co-defendant to apologize to the PUBLIC which should be announced through 5 (five) national television. 8

Konstitutional Review No. 78/PUU/

Permohonan Pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat

• Putusan terhadap perkara No. 78/PUU/XI/2011 telah

XI/2011

(4) UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Terhadap Pasal

dibacakan pada tanggal 3 Oktober 2012, yang telah

28 D, 28 F, dan Pasal 33 UUD 1945.

berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan sebagai

Para Pihak: •

Adanya multi tafsir terhadap:

“Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk

Independen Untuk

1. ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No.32 Tahun 2002

seluruhnya”.

Demokritasasi Penyiaran. •

berikut:

Diajukan oleh Koalisi

Pihak Terkait: Dewan Pers, KPI, KPPU, ATVSI, MNC, SCTV,

tentang Penyiaran --> pemusatan kepemilikan LPS oleh satu orang atau badan hukum dibatasi. 2. ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2002

TvOne, Trans TV, EMTEK, Metro

tentang Penyiaran --> Izin Penyelenggaraan Penyiaran

following judicial verdict:

TV, Visi Media, LSM Masyarakat

dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.

“Declare rejection of the petition to the applicant in its

Peduli Media, Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia

entirety”. Bahwa multitafsir terhadap pengertian kedua pasal tersebut telah melanggar:

Constitutional Review No. 78/PUU/ 1. hak masyarakat dalam memperoleh informasi; XI/2011

2. kebijakan penyelenggaraan penyiaran nasional yang berdasarkan pada diversity of ownership dan diversity

The Parties: • •

• Decision on the case No. 78/PUU/XI/2011 was read out on October 3, 2012, which was final and binding, with the

of content;

Filed by Independent Coalition 3. prinsip pemanfaatan sumber daya alam terbatas For Broadcast Democratization

(frekuensi radio) yang seharusnya dipergunakan

Related Party: Press Council,

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

KPI, KPPU, ATVSI, MNC, SCTV, TVOne, Trans TV, EMTEK, Metro Petition for judicial review of Article 18 paragraph (1) TV, Visi Media, LSM Masyarakat and Article 34 paragraph (4) of Laws No. 32 Year 2002 on Peduli Media, Asosiasi Televisi Broadcasting Against Article 28 D, 28 F, and Article 33 of the Komunitas Indonesia.

1945 Constitution. The existence of multiple interpretations to: 1. provisions of Article 18 paragraph (1) of Laws No.32 Year 2002 on Broadcasting --> limited concentration ownership of LPS by a person or legal entity. 2. Provisions of Article 34 paragraph (4) of Law No.. 32 of 2002 on Broadcasting --> Broadcast License is prohibited to be transfered to another party. The multiple interpretations of the notion that the two articles had violated: 1. Public rights in obtaining information; 2. The policy of national broadcasting which based on diversity of ownership and diversity of content; 3. The principle of limited natural resources usage (radio frequency) should be used as much as possible for the prosperity of the people.


No 9

Perkara / Case


Status / Status

Alasan diajukannya permohonan hak uji materill

• Telah dikeluarkan putusan terhadap perkara No.37P/

HUM/2011, tanggal 5 September

adalah adanya pelanggaran terhadap prinsip lex

HUM/2011 pada tanggal 22 Desember 2011. Adapun amar

2011

superior derogate legi inferiori, dalam hal ini substansi

putusan sbb:

pengaturan dalam Pasal 25 ayat (1) PP N0. 52 Tahun

1. Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materil

Permohonan HUM No.37P/

Para Pihak:

2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga

• Denny A.K, SH (Pemohon)

Penyiaran Berlangganan: “Jasa tambahan penyiaran

• Presiden RI (Termohon), dengan

oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan dapat dilakukan

memberikan Surat Kuasa Khusus,

setelah memperoleh izin Menteri”, (Penjelasan Pasal 25

Pemohon. 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 1.000.000,-

tertanggal 7 Desember 2011, kepada: ayat (1): “Yang dimaksud dengan jasa tambahan penyiaran

• Dari aspek legal standing, Majelis Hakim menilai bahwa

1. Menteri Hukum dan HAM;

adalah jasa layanan berupa komunikasi data, multimedia,

Pemohon tidak menjelaskan apa kepentingannya, tidak

2. Menteri Komunikasi dan

ataupun telekomunikasi lainnya di luar jasa layanan

jelas apa yang dimohonkan, serta tidak jelas kerugian apa

utama yang dapat diterima dengan atau tanpa perangkat

yang dialaminya.

Informatika; dan 3. Jaksa Agung RI

tambahan pada perangkat penerima siaran radio, televisi, atau perangkat penerima lainnya”), yang bertentangan

• Dari aspek objek sengketa, Majelis Hakim menimbang

Application HUM No.37P/HUM/2011,

dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No.32 Tahun 2002

bahwa dalam hal ini Pemohon hanya mempersoal kan

dated 5 September 2011

tentang Penyiaran: “Lembaga Penyiaran Berlangganan

tentang Tambahan Jasa Penyiaran yang diatur dalam Pasal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d

25 ayat (1) PP No. 52 Tahun 2005, sedangkan hal tersebut

The Parties:

merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum

tidak diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU No, 32 Tahun

• Denny A.K, SH (Applicant)

Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan

2002 sehingga tidak terdapat hal yang dipertentangkan.

• President of Indonesia

jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih

Dengan demikian Pemohon Keberatan tidak memenuhi

(Respondent), by giving the Specific

dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran

persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (2)

Power of Attorney, dated December

berlangganan” (Penjelasan Pasal 25 ayat (1) : “Cukup Jelas”).

UU. No 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU

7, 2011, to: 1. Minister of Law and Human Rights;

No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Peraturan Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon berpendapat

Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2011.

bahwa sesuai dengan amanat Pasal 25 ayat (1) UU No. 32

2. Ministry of Communications and

Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka seharusnya LPB hanya

• The verdict had been issued to the case No.37P/HUM/2011

Information Technology; and

dapat menyelenggarakan layanan penyiaran berlangganan,

on December 22, 2011. The judicial verdict follows:

3. the Attorney General

sehingga penyelenggaraan jasa tambahan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) PP No. 52 Tahun 2005 adalah bertentangan dengan UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

1. Reject the objection petition on the Applicant’s Judicial Review. 2. Punish the applicant to pay the incurred court fee, Rp. 1.000.000, -

The cause of the application for judicial review is the

• From the legal standing aspect, the Court considered that

violation of the principle of lex superior derogate legi

The Applicant does not explain the interest, it is unclear what

inferiori, in this case the substance of the regulation

being applied for, and what detrimentation the applicant

in Article 25 paragraph (1) PP N0. 52 Year 2005 on

suffered.

Implementation of Subscription Broadcast Agency: “Additional service of Broadcast by the Subscription

• From the aspect of object of dispute, the Court considers

Broadcast Agency could be done after obtaining license

that the applicant, in this case, is only discussed the

from the Minister”, (Explanation of Article 25 paragraph (1):

additional broadcasting service which provided in Article 25

“The definition of additional broadcasting service is data

paragraph (1) PP. 52 Year 2005, while it is not stipulated in

communications, multimedia, or other telecommunications

Article 25 paragraph (1) of Law No. 32 Year 2002 and so there

services outside the primary service which may be received

is no contested matter. Thus the objection applicant did not

with or without an additional device on radio, television,

meet the requirements stipulated in Article 31A paragraph

or other receiving device”), which is in contrary to the

(2) of the Act. No. 3 of 2009 on the second change of Law

provisions of Article 25 paragraph (1) of Law No.32 Year

no. 14 Year 1985 on the Supreme Court Jo. Supreme Court

2002 on Broadcasting : “ Subscription Broadcast Agency as

Regulation No. 1 Year 2011.

referred in Article 13 paragraph (2) letter d is Indonesian broadcasting legal entity, which organizes its business only in subscription broadcast services and shall require prior subscription broadcast license” (explanation of Article 25 paragraph (1) : “Self-explanatory”). Under these provisions, the Petitioner argues that pursuant to the Article 25 paragraph (1) of Law no. 32 Year 2002 on Broadcasting, thus the Subscription Broadcast Agency could only give a subscription broadcasting service, so that the implementation of additional broadcasting services referred to in Article 25 paragraph (1) PP. 52 Year 2005 is in contrary to the Act No. 32 of 2002 on Broadcasting as higher legislation.

39

40


No 10

Perkara / Case


Status / Status

Perkara Perdata No.105/PDT.G/2011/

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukm

•

PN.Jaksel

berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan yang

pada tanggal 6 November 2012. Yang pada intinya

tidak patut dan melanggar kewajiban hukumnya

menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima

Para Pihak:

dengan tidak melaksanakan atau menjalankan Peraturan

•

PT. Extent Media Indonesia,

Menteri Komunikasi dan Informatika No.01/PER/M.

yang diwakili oleh Yusuf Kyber

KOMINFO/01/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan

Hasnoputro (Direktur Utama)

Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (Short

(Penggugat I)

Massaging Services) Ke Banyak Tujuan (Broadcast)

•

•

PT. Era Cahaya Brilians, yang

Telah dibacakan Putusan pengadilan tingkat pertama

(NO) karena kurang pihak. •

Sampai saat ini salinan Putusan perkara No.105/ PDT.G/2011/ PN.Jaksel belum diterima oleh Tergugat.

•

Penggugat telah mendaftarkan permohonan Banding ke PN Pusat pada tanggal 19 November 2012.

•

Penggugat belum mengajukan memori Banding

diwakili oleh Iwan Tantra

Defendants have committed acts against the law based

karena sampai dengan saat ini, salinan Putusan PN

(Direktur Utama) (Penggugat II)

on Article 1365 of the Civil Code, inappropriate action and

Pusat belum diterima oleh Penggugat.

Ketua Badan Regulasi

violate its legal obligations by not submit to the regulation of

Telekomunikasi Indonesia

the Ministry of Communication and Information Technology •

The court of first instance verdict has been read on

(Tergugat)

No.01/PER/M.KOMINFO/01/2009 on Premium Messaging

November 6, 2012, which states that the Plaintiff’s claim

Services and multi provider broadcast on Short Messaging Civil Action No.105/PDT.G/2011 / services.

is not accepted (NO) due to lack of party. •

PN.Jaksel

Up to date, the copy of the court ruling No. 105/ PDT.G/2011/PN.Jaksel has not been received by the Defendant.

The Parties: •

•

PT. Extent Media Indonesia,

Central District Court on 19 November 2012.

represented by Joseph Kyber •

Plaintiff has registered the petition for appeal to the

•

Plaintiff has not filed Appeal memorandum because up

Hasnoputro (CEO) (Plaintiff I)

to this time, a copy of the verdict of the Central District

PT.

Court has not been received by the Plaintiff.

Era

Cahaya

Brilians,

represented by Iwan Tantra (CEO) (Plaintiff II) •

Head

of

the

Indonesian

Telecommunications Regulatory Body (Defendant) 11

Perkara Judicial Review No.18P/

• Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung

• Jawaban terhadap Permohonan Judicial Review terhadap

HUM/2012

pada tanggal 29 Mei 2012.

perkara No.18P/HUM/2012 telah diserahkan kepada Ketua

Para Pihak:

• Alasan Pengajuan Judicial Review:

PT. Global Mediacom, Tbk (Pemohon)

Pasal 31 ayat (1) PP 52 Tahun 2005 : “Lembaga Penyiaran

• Saat ini sedang menunggu putusan dari Mahkamah

yang diwakili oleh kuasa hukumnya

Berlangganan yang badan hukumnya berbentuk P.T.

Agung.

Ihza & Ihza Law Firm

Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, hanya

Mahkamah Agung pada tanggal 18 Oktober 2012.

dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek paling banyak Judicial

Review

case

No.18P/ 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah modal yang

• Defense to the Petition for Judicial Review against case No.18P/HUM/2012 was submitted to the Chairman of the

HUM/2012

ditempatkan dan disetor penuh”

Supreme Court on October 18, 2012.

The Parties:

1) dianggap telah bertentangan dengan peraturan yang

• Currently awaiting the verdict of the Supreme Court.

PT. Global Mediacom Tbk (Applicant), lebih tinggi, yaitu: represented by its legal counsel Ihza (a) ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No.32 Tahun 2002 : & Ihza Law Firm

“Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham”. (b) ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No.32 Tahun 2002: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) berlaku pula bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan”. 2) dianggap telah bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: a. ketentuan Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: (1) kejelasan tujuan; (2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (4) dapat dilaksanakan; (5) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (6) kejelasan rumusan; dan (7) keterbukaan”.


No 11

Perkara / Case

Pokok Gugatan / Law Suit b. ketentuan Pasal 6 UU No.12 Tahun 2011: “Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: (1) pengayoman; (2) kemanusiaan; (3) kebangsaan; (4) kekeluargaan; (5) kenusantaraan; (6) bhineka tunggal ika; (7) keadilan; (8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau (10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan * Ketentuan Pasal 17 ayat (1) PP No. 52 Tahun 2005 telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan pencatatan saham di bursa sehingga menimbulkan kerugian dari Pemohon dimana salah satu anak perusahaannya PT. MNC Skyvision (Indovision) yang menghendaki adanya partisipasi warga negara dan badan hukum Indonesia dalam rencana penawaran saham yang akan dilakukan di bursa efek. * Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon mengajukan petitum, antara lain: 1. Menyatakan norma Pasal 31 ayat (1) PP No.52 Tahun 2005 secara materiil bertentangan dengan norma Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 29 UU No.32 Tahun 2002; 2. Menyatakan norma Pasal 31 ayat (1) PP No.52 Tahun 2005 secara formil bertentangan dengan normanorma pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No.12 Tahun 2011. • Lawsuit filed at the Registrar Supreme Court on May 29, 2012. • The cause for Judicial Review Application: Article 31 paragraph (1) Regulation 52 Year 2005: “ Subscription Broadcast Agency which legal entity as public limited company referred in Article 30, may only register the stock in the stock exchange at the 20% (twenty percent) maximum of the total issued and fully paid-up” 1) is deemed against the higher laws, namely: a)

the provisions of Article 17 paragraph (2) Laws No.32 Year 2002: “Private Broadcast Agency could perform additional and development for capital adequacy from foreign capital, which amount is not more than 20% (twenty percent) of the capital adequacy ratio and gross capital which is owned by two shareholders “.

b)

the provisions of Article 29 paragraph (1) of Act 32 Year 2002: “The provisions referred in Article 16 paragraph (2), Article 17, Article 18, Article 33 paragraph (1) and paragraph (7), Article 34 paragraph (4) and (5) shall also apply to Subscription Broadcast Agency”.

2) is deemed against the formation of legislation, namely: a) provisions of Article 5 of Laws No. 12 Year 2011: “In the formal law-making of legislation should be done based on the benevolent principle of formal law-making, which includes: i) clarity of purpose; ii) the appropriate institution or official; iii) the correspondence between types, hierarchies, and material content; iv) implementable; v) usefulness and benefits; vi) clarity of formulation, and vii) openness “.

Status / Status

41

42


No

Perkara / Case


Status / Status

b) provisions of Article 6 of Law No. 12 Year 2011: “The

11

content of legislation should reflect the principle: i) shelter; ii) humanity; iii) nationality; iv) family; v) diversity; vi) bhineka tunggal ika (unity in diversity) vii) justice; viii) equality before the law and government; ix) order and the rule of law, and / or x) balance, harmony, and concordance • The provision of Article 17 paragraph (1) Regulation 52 Year 2005 has created legal uncertainty associated with the listing of shares in the stock exchange so that the resulting loss to the Applicant which one of its subsidiary PT. MNC skyvision (Indovision) which calls for the citizens participation and legal entities in Indonesia within the plan of offering its shares on the stock exchange. • Based on these considerations, the Petitioner filed a prayer for relief among other things: 1. Stated norms of Article 31 paragraph (1) Regulation 52 Year 2005 is materially against the norms of Article 17 paragraph (1) and Article 29 of Act No. 32 Year 2002; 2. Stated norms of Article 31 paragraph (1) Regulation 52 Year 2005 formally in conflict with the norms of the formal of law-making as set out in Article 5 and Article 6 of Law No. 12 Year 2011. 12

Perkara Judicial Review No. 33P/

Keberatan Hak Uji Materil terhadap Pasal 3, Pasal 5, Pasal

HUM/Th.2012

9, Pasal 10 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Kominfo Nomor

• Saat ini sedang menunggu Putusan dari Mahkamah Agung.

22/PER/M.KOMINFO/11/2011 Tentang Penyelenggaraan Para Pihak:

Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak

•

Ketua LP3NKRI (Lembaga

Berbayar (Free to Air) TERHADAP Undang-Undang Nomor

Pemantau Pelaksanaan

32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pemerintahan Negara Kesatuan

•

Republik Indonesia) Daerah

Judicial Review Objection to Article 3, Article 5, Article 9,

Istimewa Yogyakarta.

Article 10 and Article 18 of the Regulation of the Ministry of

Direktur INCODE (Institut

Communications and Information Technology Number 22/

of Community and Media

PER/M.KOMINFO/11/2011 on Free to Air Digital Terrestrial

Development) Daerah Istimewa

Television Broadcast Admission to the Law Number 32 Year

Yogyakarta

2002 on Broadcasting.

Judicial Review Case No. 33P/HUM/ Th.2012 The Parties: •

Chairman LP3NKRI (Government Performance Monitoring Agency of the Republic of Indonesia) Special Region of Yogyakarta.

•

Director of INCODE (Institut of

Community

and

Media

Development) Special Region of Yogyakarta

• Currently awaiting the verdict of the Supreme Court


No 13


Status / Status


Perkara / Case

Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 3, pasal 5 ayat (2)

• Saat ini sedang menunggu Putusan dari Mahkamah

HUM/2012.

huruf (c), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9,Pasal 10 ayat (1), dan/atau

Agung.

Pasal 14 ayat (6) Pemohon:


Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia

Permen 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran

(ATVJI)

Televisi Digital Teresterial Penerimaaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) TERHADAP UU No 32 Tahun 2002 tentang

Judicial Review Case No. 38P/

Penyiaran

HUM/2012. Judicial Review Objection to Article 3, Article 5 paragraph Applicant:

(2) letter (c), Article 7 (1), Article 9, Article 10 paragraph (1),

Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia

and / or Article 14 paragraph (6)

(ATVJI) Ministerial regulation 22 Year 2011 on the Implementation of Free To Air Digital Terrestrial Television Broadcast AGAINST Act No. 32 Year 2002 on Broadcasting. 14


Keberatan Hak Uji Materil Pasal 7; Pasal 9 ayat (1) dan ayat

• Saat ini sedang menunggu Putusan dari Mahkamah

HUM/Th.2012

(2); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);

Agung.

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan Pemohon:

ayat (3) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOM-

IMAWAN MASHURI, Ketua Umum

INFO/11/2011 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi

Asosiasi Televisi Lokal Indonesia

Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to

(ATVLI)

Air) TERHADAP Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11)

Judicial Review Case No. 40P/HUM/

dan ayat (12); Pasal 6; Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor

Th.2012

50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran LPS.

Applicant:

Judicial Review Objection Article 7, Article 9, paragraph

Imawan Mashuri, Chairman of

(1) and paragraph (2), Article 10 paragraph (1), paragraph

the Indonesian Local Television

(2), subsection (3), (4) and (5), Article 19 paragraph (1)

Association (ATVLI)

and paragraph (2), Article 20 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) of the Regulation of the Ministry of Communications and Information Technology No. 22/ PER/M.KOMINFO/11/2011 on Free to Air Digital Terrestrial Television Broadcast AGAINST Article 5 paragraph (1), paragraph (2), subsection (3), subsection (4), subsection (5), (6), paragraph (7), subsection (8), paragraph (9), paragraph (10), paragraph (11) and (12), Article 6, Article 8 paragraph (3) and (4) Regulation No. 50 Year 2005 on Implementation of LPS Broadcasting.


43

44


No 11


Status / Status

Perkara Perdata No. 423/PDT.G/2012/

Perkara / Case

“Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang

• Telah dilaksanakan mediasi pertama pada tanggal 5

PN .JKT.PST

“memberikan izin pembangunan menara telekomunikasi

Desember 2012, dengan hakim Mediator: Martin P Bidara,

pada tahun 2002 dan pengoperasiannya sampai dengan

SH.

Para Pihak:

saat ini yang dilakukan oleh Tergugat III diatas tanah Turut

•

Cartje B Talahatu (Penggugat)

Tergugat” TELAH DENGAN NYATA-NYATA BERTENTANGAN

• Disepakati untuk mengambil langkah damai. Pihak

•

Pemerintah Republik Indonesia

DENGAN KEWAJIBAN HUKUMNYA

Tergugat III bersedia untuk membeli tanah dan rumah

CQ Menteri Komunikasi dan

Penggugat, terkait dengan besaran harga, Tergugat III akan

Informatika (Tergugat I)

The Defendant I and Defendant II who gave permission on

langsung bernegosiasi dengan Penggugat.

Pemerintah Daerah Kabupaten

the telecommunication tower construction in 2002 and

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003

Bekasi CQ Bupati Bekasi

the operation to current date which undertaken by the

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Mediator

(Tergugat II)

Defendant III on the ground of the Co-defendant WHICH IS

menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

•

PT Indosat Tbk (Tergugat III)

AGAINST THE DEFENDANTS LEGAL OBLIGATIONS.

a. Menetapkan jangka waktu mediasi selama 40 (empat

•

Eneng, ahli waris Alm.

puluh) hari, apabila tidak ada tanda-tanda akan

Sumarsono (Turut Tergugat)

berdamai, maka sebelum jangka waktu mediasi habis,

•

perkara bisa dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok Civil Action Case No. 423/PDT.G/2012/ PN JKT.PST

perkara. b. Apabila ada tanda-tanda para pihak akan berdamai, sedangkan jangka waktu mediasi sudah habis, maka

The Parties:

waktu mediasi dapat diperpanjang 15 (lima belas) hari.

•

Cartje B Talahatu (Plaintiff )

•

The Government of Republic of of

Indonesia

CQ

Communications

Information

c.

mediasi, maka pemeriksaan akan dilanjutkan pada

Minister and

pemeriksaan pokok perkara. d. Para pihak dapat mengajukan Kaukus, yaitu hanya

Technology

bertemu dengan hakim mediator (tanpa dihadiri pihak

(Defendant I) •

Apabila tidak tercapai kesepakatan para pihak untuk

yang lain), namun sepengetahuan para pihak.

Local Government of Bekasi Regency

CQ

Bekasi

regent

(Defendant II)

• The first mediation had been held on December 5, 2012,

•

PT Indosat Tbk (Defendant III)

with Judge Mediator: Martin P Bidara, SH

•

Eneng, Alm heirs Sumarsono (Co-Defendants)

• It was agreed to take peaceful action. Defendants III is willing to buy Plaintiff’s land and houses, in accordance to the price scale, Defendant III will directly negotiate with Plaintiff. Under Supreme Court Rule No. 2 Year 2003 on Mediation Procedure of the Court, Mediator Judge should convey the following matters: a. Mediation period set for 40 (forty) days, if there are no signs of peace, before the mediation period runs out, the case could proceed to the principal case examination. b. If there are signs of peace term, while the mediation period is up, then the mediation period could be extended to 15 (fifteen) days. c.

If no agreement is reached to the mediation parties, then the examination will continue on the principal case examination.

d. Each party may file Caucus, which is a meeting with the mediator judge (without the presence of the other party), but with the knowledge of each party.


4. APRESIASI DESA INFORMASI

4. APPRECIATION INFORMATION

of

VILLAGE

Dalam membentuk Jaring Pengaman Informasi di seluruh Indonesia, maka Kementerian Kominfo memprogramkan pembentukan Desa Informasi dengan prioritas desa terpencil dan berada di perbatasan. Disamping itu, sebagai sarana persebaran informasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah di Indonesia (NKRI). Desa informasi ini memiliki program diantaranya; 1) Program Desa Berdering (Desa Sambungan Telepon), 2) Desa punya internet (Desa PINTER), 3) Radio Komunitas, 4) Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan, 5) Media Center, 6) Televisi Penerima Siaran Berlangganan, 7) Media Pertunjukan Rakyat, dan 8) MobilePusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) dan 9) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

In shaping the Information Safety Net in Indonesia, the Ministry of Communications and Information Technology has established a program to develop the Information Village with remote villages and located in the border as priorities. In addition, as information distribution media that is able to reach all areas in Indonesia (Republic of Indonesia), the information village has a program includes: 1) Desa Berdering Program (Village Phone Connection), 2) the village has connected to internet (Desa PINTER), 3) Community Radio, 4) Border Community Information Group Empowerment, 5) Media Center, 6) Subscription Television, 7) Media for People Performance, and 8) Mobile- Subsdistrict Internet Service Center (M-PLIK) and 9) Public Information Group (KIM)

Dasar hukum pencanangan Desa Informasi: a. UUD 1945 pasal 28 f; “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Menkominfo 2010 – 2014 ; “Tersedianya layanan informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan ekonomi di seluruh indonesia.” c. Instruksi Menkominfo No.1 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program Desa Informasi di Wilayah Perbatasan Indonesia dengan Negara Tetangga.

Legal basis of Village Information Establishment: a. 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28 F which stated: “Every person shall have the right to communicate and to obtain information for the purpose of the development of his/her self and social environment, and shall have the right to seek, obtain, possess, store, process and convey information by employing all available types of channels.” b. Medium Term Development Plan (Plan) MCIT 2010-2014; “Availability of information and communication services to support economic activity throughout Indonesia.” c. MCIT Instruction No.1 of 2011 on the Implementation of the Information Villages Program in the Indonesia Border Region with Neighboring Countries.

Pada tahun 2012 ini telah dilaksanakan peresmian 120 Desa Informasi yang dipusatkan di 5 (lima) pusat lokasi peresmian, yaitu: 1. Kecamatan Tasifeto Barat – Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (28 Nopember 2012) 2. Kecamatan Mandobo – Kabupaten Boven Digoel, Papua (5 Desember 2012) 3. Kecamatan Waisai – Kabupaten Raja Empat, Papua (8 Desember 2012)

In 2012, 120 inaugurations of Information Villages had been held, which was centered in the 5 (five) central locations of the inauguration, namely: 1. District of West Tasifeto - Belu District, East Nusa Tenggara (28 November 2012) 2. District Mandobo - Digoel District, Papua (December 5, 2012) 3. Waisai District - District Four King, Papua (December 8, 2012) 4. District Nunukan, Kapubaten Nunukan, East Kalimantan (December 15, 2012)

45

46


4. Kecamatan Nunukan, Kapubaten Nunukan, Kalimantan Timur (15 Desember 2012) 5. Kecamatan Blang Mangat, Kabupaten Lhoksumawe – NAD (18 Desember 2012).

5. District Mangat, District Lhoksumawe NAD (December 18, 2012).

Untuk tahun 2012 ini, dikarenakan belum selesainya regulasi, maka 120 Desa Informasi yang diresmikan tidak dilengkapi dengan Radio Komunitas, dan akan dilengkapi pada tahun 2013.

For the year 2012, due to the completion of regulation, the 120 inaugurated Information villages were not equipped with Community Radio, and would be completed in 2013.

5. PENCATATAN ASET NEGARA

5. STATE ASSETS DOCUMENTATION

Laporan BMN Ditjen PPI terdiri atas : 1. Laporan BMN Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Tingkat Satker yang merupakan gabungan antara Unit Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB) dalam hal ini Direktorat/Unit Kerja di Lingkungan Ditjen PPI yang terdiri atas : Sekretariat, Direktorat Pos, Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Penyiaran, Direktorat Telekomunikasi Khusus PPKU, Direktorat Pengendaliamn Pos dan Informatika. Laporan BMN UAKPB tk.Satker wajib direkonsiliasi ke KPKNL (Kantor Kekayaan Negara dan Lelang) Jakarta V tiap semester. 2. Laporan BMN Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPPB) Eselon I yang merupakan gabungan antara Ditjen PPI tk.Satker dengan BLU-BP3TI. Laporan BMN UAPPB Eselon I wajib direkonsiliasi kepada Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) tingkat Kementerian tiap semester.

DG PPI BMN (State Property) Report consists of: 1. BMN Report on Accounting Unit of Authorized Users of Assets (UAKPB) in Work Unit Level which is a combination of the Accounting Unit Assistant of Authorized Users of Assets (UAPKPB) in this matter the Directorate/Unit in DG PPI includes: Secretariat, Directorate of Posts, Directorate Telecommunications, Directorate of Broadcasting, Directorate of Special Telecommunications, Public Broadcasting and Universal Obligations, Directorate of Control of Post and Information. Reports of BMN UAKPB in Work Unit Level shall be reconciled to KPKNL (State Property and Auction Office) Jakarta V each semester. 2. Report of BMN Accounting Unit Assistant of Assets Users (UAPPB) Echelon I which is a combination of Work Units of DG PPI with BLU-BP3TI. Report of BMN UAPPB Echelon I shall be reconciled to Accounting Unit of the Assets Users (UAPB) in Ministerial level every semester.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Nilai Barang Milik Negara (BMN) pada Laporan Keuangan Pemerintah

In accordance with the Regulation of the Minister of Finance No. 171/PMK.05/2007 on Accounting System and Financial Reporting of Central Government, State Assets Value (BMN) on the Financial Statements of Government


Pusat (LKPP) perlu disajikan secara akurat, sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, dalam hal ini Ditjen PPI selaku bagian dari Kementerian Kominfo diharuskan untuk menyajikan laporan BMN secara akurat dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

(LKPP) need to be presented accurately, so it needs to be reconciled between the Directorate General of Treasury , Directorate General of State Assets and State Ministries or Institutions, in this case DG PPI as part of the Ministry of Communications and Information Technology is required to present a BMN report and can be completed in a timely manner.

Uraian Capaian : 1. Rekonsiliasi BMN UAKPB tingkat Satker Ditjen PPI Semester I Tahun 2012 ke KPKNL sudah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2012, tetapi di kemudian hari terdapat revisi Revisi Rekonsiliasi BMN Semester I tahun 2012 pada tanggal 19 Juli 2012 karena terdapat perubahan mutasi BMN pada transaksi transfer masuk atas aset eks.KKP sesuai dengan rekomendasi dari Itjen pada hasil reviu Itjen Semester I tahun 2012. 2. Rekonsiliasi BMN UAKPB tingkat Satker Ditjen PPI Semester II Tahun 2012 ke KPKNL sudah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2013 dengan No. BA Rekonsiliasi : BAR-489/WKN.07/KNL.05/2013.

Achievement Details : 1. BMN UAKPB Reconciliation in Work Units of DG PPI in 1st Semester 2012 to KPKNL had been done on 5th of July 2012, but it’s being revised on 19th of July 2012 into Revised of BMN Reconciliation of 1st Semester 2012, due to the changes of BMN mutation in input transfer transaction on asset ex KKP (being used by KKP) as recommended by Inspectorate General on Review of IG 1st Semester 2012. 2. BMN UAKPB Reconciliation in Work Units of DG PPI in 2nd Semester 2012 to KPKNL had been done on 16th of January 2013 with Reconciliation BA No: BAR-489/ WKN.07/KNL.05/2013.

Rekonsiliasi BMN UAPPB E-1 Ditjen PPI ke UAPB tingkat Kementerian Kominfo dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2013 --> hingga hari ini sedang dalam proses rekonsiliasi tingkat Kementerian.

BMN UAPPB E-1 Reconciliation of DG PPI to the UAPB Ministerial CIT had been done on 28th of January 2013 --> up to now is in the ministerial reconciliation process.

6. ICT PURA

6. ICT PURA

ICT Pura yaitu program Ditjen PPI dalam memetakan, mengukur, dan mengapresiasi kota-kota dan kabupaten-kabupaten di nusantara terkait dengan kesiapan yang bersangkutan dalam memasuki era digital. Istilah ICT Pura berkaca pada keberhasilan pemerintah Indonesia dalam memperkenalkan konsep penghargaan “Adipura” – yang diberikan kepada daerah otonom yang dianggap berhasil mengelola lingkungan yang bersih dan sehat. ICT pura berarti “Kota TIK” atau “Digital City” – sebuah kota yang berhasil mengelola TIK dengan baik sehingga memberikan kontribusi manfaat yang signifikan terhadap pengembangan masyarakatnya.

ICT Pura is DG PPI program in mapping, measuring, and appreciate the towns and districts in Indonesia related to their readyness in entering the digital age. The term ICT Pura reflect on the success of the Indonesian government in introducing the concept of the “clean city” - which is given to the autonomous regions are considered to be successful in managing clean and healthy environment. ICT pura means “City of ICT” or “Digital City” - a city that successfully manage ICT with good benefits and thus contribute significantly to the development of society.

47

48


Program ICT Pura dirancang untuk memenuhi sejumlah obyektif utama, yaitu sebagai berikut: • Mengetahui tingkat kesiapan setiap kota dan kabupaten yang ada di NKRI dalam menghadapi era ekonomi digital yang dimulai pada tahun 2015; • Mengukur besaran gap riil antara target dan kondisi sebenarnya pada setiap kota dan kabupaten yang ada di NKRI agar dapat disusun strategi nasional untuk mempercepat mengatasinya; dan • Memberikan motivasi, dukungan, apresiasi, dan insentif yang diperlukan bagi kota dan kabupaten yang secara serius bekerja keras mempersiapkan diri dalam menghadapi era masyarakat digital melalui beragam program pembangunan dan penerapan TIK di wilayahnya masing-masing.

ICT Pura program is designed to meet a number of the main objective, which is as follows: • Knowing the level of readiness of each city and district that is in the Republic of Indonesia in the face of the digital economy era that began in 2015; • Measure the amount of the real gap between the target and the actual conditions in each city and districts in the Republic of Indonesia in order to prepared a national strategy to accelerate the resolve, and • Provide motivation, support, appreciation, and the necessary incentives for cities and districts who are seriously working hard to prepare themselves for the era of the digital society through a variety of program development and implementation of ICT in their respective areas.

Pada tahun 2012 ini yang merupakan kali keduanya diadakannya program ICT pura ini, penentuan calon peserta tahun 2012 adalah merupakan lanjutan dari tahun 2011, yaitu sebanyak 165 kota/kabupaten yang belum tersurvey.

In 2012, which is the second time the holding of this ICT Pura program, the determination of potential participants in 2012 was a continuation of the year 2011, as many as 165 cities / districts that have not been surveyed.

Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan ICT Pura tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Districts / cities that received the ICT Pura 2012 is as follows:

1. Katagori i-UTAMA / i-MAIN Category No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kabupaten/Kota / City/District Kota Palopo Kabupaten Badung Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Banyuasin Kabupaten Cirebon Kabupaten Enrekang Kabupaten Gresik Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Banyumas

Provinsi / Province Sulawesi Selatan Bali Aceh Palembang Jawa Barat Sulawesi Selatan Jawa Timur Sumatera Utara Jawa Tengah

Indeks / Index 3.91 3.90 3.83 3.82 3.81 3.81 3.77 3.75 3.63

Arti / Meaning Siap / Ready Siap / Ready Siap / Ready Siap / Ready Siap / Ready Siap / Ready Siap / Ready Siap / Ready Siap / Ready

2. Katagori i-MADYA / i-Middle Category No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kabupaten/Kota / City/District Kabupaten Garut Kota Kediri Kota Batu Kota Binjai Kota Tanjungbalai Kabupaten Pekalongan Kabupaten Sinjai Kota Tebing Tinggi Kota Sukabumi

Provinsi / Province Jawa Barat Jawa Timur Jawa Timur Sumatera Utara Sumatera Utara Jawa Tengah Sulawesi Selatan Sumatera Utara Jawa Barat

Indeks / Index 3.55 3.48 3.30 3.24 3.20 3.16 3.14 3.13 3.12

Arti / Meaning Siap / Ready Siap / Ready Siap / Ready Siap / Ready Siap / Ready Siap / Ready Siap / Ready Siap / Ready Siap / Ready


3. Katagori i-MUDA / i-Young Category No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kabupaten/Kota / City/District Kota Bekasi Kota Depok Kabupaten Jepara Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Kuantan Singingi Bolaang Mongondow Timur Kota Tangerang Selatan Kota Solok Kabupaten Halmahera Utara

Provinsi / Province Jawa Barat Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Riau Sulawesi Utara Banten Sumatera Barat Maluku Utara

Indeks / Index 3.00 2.99 2.20 3.00 2.73 2.82 2.91 2.91 2.96

Arti / Meaning Cukup Siap / Quite Ready Cukup Siap / Quite Ready Cukup Siap / Quite Ready Cukup Siap / Quite Ready Cukup Siap / Quite Ready Cukup Siap / Quite Ready Cukup Siap / Quite Ready Cukup Siap / Quite Ready Cukup Siap / Quite Ready

49

50

Direktorat Direktorat Jenderal Jenderal Penyelengaraan Penyelengaraan Pos Pos dan dan Informatika Informatika LAPORAN LAPORAN TAHUNAN TAHUNAN 2012 2012

2

Bidang POS Post

1. KEBIJAKAN DAN REGULASI

1. POLICIES AND RERGULATIONS

1.1 RPP tentang Penyelenggaraan Pos Sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 38 Tahun 2009

1.1 Draft Bill on Implementation of Posts as Regulation of Law No. 38 of 2009 Execution

RPP tentang Pos diupayakan dapat mengakomodasikan semua kepentingan selama dua puluh tahun kedepan sampai dengan tahun 2020. Garis besar gambaran Rancangan Penyempurnaan Undang-Undang (RPUU) dan Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah (RPPP) adalah sebagai berikut:

Draft Bill on Posts striven to accommodate all interests for twenty years up to 2020. The outline of Completion of Draft Law and the Amendment of Government Regulation Draft (RPPP) are as follows:


• Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh negara dan untuk pelaksanaannya dilimpahkan kepada penyelenggara. • Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk sesuai dengan perundangan yang berlaku dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang mendapat izin dari Menteri. • BUMN yang telah mendapat izin dari Menteri dapat mengirimkan surat pos jenis tertentu. • Kata ‘Pos’ adalah pengertian yang dapat dilakukan, baik untuk BUMN maupun BUMS.

• Post Implementation is conducted by the state and handed over to the operators for the implementation. • Operators are State Owned Enterprises (SOEs) which established in accordance with applicable laws and also Private Owned Enterprises (BUMS) who received permission from the Minister. • SOEs that have received permission from the Minister able to send certain types of postal mail. • The word ‘Post’ is a notion that can be done, both for SOEs and private enterprises

Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pos: • Pengaturan penyelenggaraan pos pada BUMN dan BUMS • Penugasan penyelenggaraan administrasi pos oleh Menteri kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi (saat ini Dirjen PPI-red) • Jenis-jenis pelayanan pos yang diselenggarakan oleh BUMN dan BUMS • Wajib angkut kiriman pos diberlakukan kepada setiap perusahaan angkutan darat, angkutan laut,dan angkutan udara serta media telekomunikasi umum dengan ketentuan pada waktu keadaan darurat • Persayaratan dan larangan kiriman pos dan perlindungan kepada konsumen Penyelenggaraan Pos Internasional.

Draft of Amendment Law regarding Posts Implementation • The management of post implementation on SOEs and private enterprises • Assignment of postal administration by the Ministry to the Director General of Post and Telecommunications (currently Director General of PPI-ed) • The types of postal service held by stateowned and private enterprises • Mandatory for carrying postal items apply to any land, sea, and air carrier as well as the provision of public telecommunications media during emergencies • Requirements and restrictions postal items and protection to International Post Implementation consumer

Posisi terakhir dari RPP tersebut telah disampaikan ke Sekretaris Negara dan diharapkan pada awal tahun akan disahkan oleh Bapak Presiden RI.

The last progress on the RPP (Draft Bill), that it has been delivered to the Secretary of State at the beginning of the year and is expected to be approved by the President of the Republic of Indonesia.

2. PROGRAM PRIORITAS 2012

2. PRIORITY PROGRAM IN 2012

2.1 World Stamp Championship

2.1 World Stamp Championship

Pameran dilaksanakan pada tanggal 18-24 Juni 2012, pameran dibuka secara resmi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika pada Opening Ceremony / Upacara Pembukaan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2012 di Main Lobby Jakarta Convention Center.

Exhibition was held on 18-24 June 2012, it was officially opened by Ministry of Communications and Information Technology at the Opening Ceremony on June 18, 2012 at the Main Lobby Jakarta Convention Center.

51

52


Pameran Filateli merupakan ajang kompetisi para filatelis dan wahana sosialisasi bagi masyarakat luas tentang filateli. Kompetisi dimaksudkan untuk memotivasi para filatelis dalam menekuni hobinya berupa pemberian apresiasi terhadap koleksinya dalam bentuk medali dan/atau penghargaan. Sosialisasi dimaksudkan agar hobi yang di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur untuk membangun karakter dan martabat manusia, dan yang divisualisasikan dalam bentuk koleksi diharapkan dapat menginspirasi masyarakat luas, terutama generasi muda dalam mengisi kehidupan untuk kepentingan bangsa. Adapun Tema pameran tersebut adalah “Bridging to the World of Piece Through Stamp”.

Philately exhibition is a competition for philatelists and dissemination thorough media for the public about philately. The competition is intended to motivate philatelist to pursue their hobby in appreciating the collection in the form of medals and/or awards. Socialization meant for the hobby that contains noble values ??to build character and human dignity, and visualized in the form of the collection, which is expected able to inspire the general public, especially the younger generation in filling up the life of the nation. This exhibition theme was “Bridging to the World of Piece Through Stamp”.

Filateli di Indonesia diselenggarakan oleh 3 (tiga) komponen utama yaitu pemerintah (pusat dan daerah), PT. Pos Indonesia dan Perkumpulan Filatelis Indonesia (PFI). Perkumpulan Filatelis Indonesia sejak 1969 menjadi anggota Federation Internationale de Philatelie (FIP), adalah organisasi filatelis dunia yang berkedudukan di Swiss.

Philately in Indonesia organized by the three (3) main components of government (central and local), PT. Pos Indonesia and Indonesian Philatelist Association - Perkumpulan Filatelis Indonesia (PFI). Since 1969 Indonesian Philatelist Associations is a member of the Federation Internationale de Philatelie (FIP). FIP is the world federation for philatelists based in Switzerland.

Di tingkat Asia Pasifik, PFI merupakan anggota Federation of Inter Asia Philately (FIAP) yang berkedudukan di Singapura sejak 1974.

At the Asia Pacific level, the PFI has been a member of the Federation of Inter Asia Philately (FIAP) which is headquartered in Singapore since 1974.

Pameran Filateli Dunia (INDONESIA 2012) menampilkan 2.522 frames koleksi yang berasal dari 62 negara perwakilan/federasi pos seluruh dunia. Pameran ini juga diikuti oleh lebih dari 100 frames koleksi nasional yang berasal dari 17 daerah.

The World Philatelic Exhibitions (INDONESIA 2012) featuring a collection of 2,522 frames coming from 62 representative countries/ postal federations around the world. The exhibition was also attended by more than 100 national collection of frames that came from 17 regions.

Pameran ini memperlombakan seluruh dari 12 kelas filateli yaitu : FIP Championship, Traditional Philately, Postal History, Postal Stationary, Aerophilately, Astrophilately, Thematic Philately, Maximaphely, Revenue, Youth Philately, Open Class (Mophyla), dan Philatelic Literature. Sedangkan penjurian dilakukan selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 18-20 Juni 2012 oleh 130 juri internasional yang telah ditunjuk oleh FIP (3 orang diantaranya merupakan juri asal Indonesia). Jumlah filatelis yang menjadi pemenang lomba adalah :

This exhibition had all 12 philately classes contended, namely: the FIP Championship, Traditional Philately, Postal History, Postal Stationary, Aerophilately, Astrophilately, Thematic Philately, Maximaphely, Revenue, Youth Philately, Open Class (Mophyla), and Philatelic Literature. Whereas the judging period was conducted for 3 (days) from June 18 to 20, 2012 by 130 international juries appointed by the FIP (3 of which are coming from Indonesia). The number of philatelists winning the competition was as follows:


a. Large Gold with 20 winners, with Top 3 winners listed as follows:

a. Large Gold dengan 20 pemenang, tiga besarnya sebagai berikut: NO.

NEGARA

JUDUL KOLEKSI

NAME OF EXHIBITION PARTICIPANT 1. GRAY Arthur W.

NAMA PESERTA PAMERAN

COUNTRY Australia

TITLE OF COLLECTION The Stamps Booklet of Australia 1904-1973

2.

Shin-ichi CHIBA

Jepang

Japan Etched Stamps 1871-1876

3.

Prasatporn EKSOMBATICHAI

Thailand

Siam : 1899-1910 : The Giesecke And

Devrient Printings

b. Large Vermeil dengan 86 pemenang, tiga

b. Large VerMayl with 86 winners, with Top 3 winners listed as follows:

besarnya sebagai berikut: NO.


NEGARA

NAME OF EXHIBITION PARTICIPANT 1.

SUN Jiangtao

COUNTRY

JUDUL KOLEKSI TITLE OF COLLECTION

China

China’s Northeast Liberated Area Stamps

(1945-949) 2.

Lars Peter SVENDSEN

Denmark

The Victoria Stamps of Tasmania

3.

Mahmoud RAMADAN

Mesir

Egyptian Government Post 1805-1922

c. Vermeil dengan 109 pemenang, tiga

c. VerMayl with 109 winners, with Top 3 winners listed as follows



NEGARA

NAME OF EXHIBITION PARTICIPANT

COUNTRY

JUDUL KOLEKSI TITLE OF COLLECTION

1.

Sugiana HANDJAJA

Indonesia

Revolution Period of Java 1945-1949

2.

ZHAO Yue

China

The First New Currency Definitive Issue of

The People’s Republic of China 3.

MAK Kwok Pui

Hongkong

Regular Stamp of DR. Sun Stamp

(Paicheng Print)

d. Large Silver dengan 111 pemenang, tiga

d. Large Silver with 111 winners, with Top 3 winners listed as follows

besarnya sebagai berikut:

NO. NAMA PESERTA PAMERAN

NEGARA

JUDUL KOLEKSI


COUNTRY

TITLE OF COLLECTION

1.

Edy GUNAWAN

Indonesia

Revolution Period of Indonesia 1945-1949

2.

KHO Guan Soei

Indonesia

Netherland Indies Commemorative Issue

1936-1938 3.

Coen SLAGT

Afrika Selatan

e. Silver dengan 37 pemenang, tiga besarnya sebagai berikut: NO. 1.


Netherland Indies 1846-1902

e. Silver with 37 winners, with Top 3 winners listed as follows

NEGARA

JUDUL KOLEKSI


COUNTRY

TITLE OF COLLECTION

Muljadi HANDJAJA

Indonesia

Netherland Indies Civil Administration NICA

1945-1949 2.

Rhein JEANNE

Luxembourg

Grande-Duchesse Charlotte 1921-1941

3.

Endang Herti S. TYAS

Indonesia

The Study of Long Bar Cancellation (1930-

1942) in Netherland Indies

f. Silver Bronze dengan 15 pemenang, tiga

f. Silver Bronze with 15 winners, with Top 3 winners listed as follows




NEGARA

JUDUL KOLEKSI

COUNTRY

TITLE OF COLLECTION

1.

Mohd. Oqba Bin ABDIL MALEK

Bangladesh

50 Years of Malaysian Stamp

2.

Mohammed ALZAHRANI

Saudi Arabia

Study of Postage Stamped Issued of

Umm Al-Quwain

3.

Saudi Arabia : Study of the Fifth Definitive

Saleh EL SANEEA

Saudi Arabia

Issue-The Holy Kaaba and the Oil Fields

53

54


g. Bronze dengan 18 pemenang, tiga besarnya

g. Bronze with 18 winners, with Top 3 winners listed as follows

sebagai berikut: NO. 1.

NEGARA

JUDUL KOLEKSI



COUNTRY

TITLE OF COLLECTION

Tariq AL SAIF

Saudi Arabia

Study on The Reales of a Set Flowers Arabia

(Definitive Insurance), Which Were Issued in

the Period From 1990-2001, The 12 Different

Character to The Flower of The Kingdom of

Saudi Arabia

2.

Mubarak AL-KAHTANI

Bahrain

The Horse

3.

MOHANTY, Biraj Laxmi Mohanty

India

Raptors of the World

Pameran Filateli yang diadakan oleh Direktorat Pos, Ditjen PPI ini diikuti oleh sejumlah 611 filatelis. Dan telah terpilih sejumlah 3 pemenang lomba desain perangko dengan tema “ 50 tahun Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi”. Adapun Pemenang adalah seperti tersebut dibawah ini antara lain:

The Philatelic Exhibition which was held by Directorate Post of Directorate General PPI was followed by 611 philatelists. And 3 winners of stamp design contest had been picked with a theme “the 50-Year Return of West Irian to the Fold of the Motherland”. The winners are as mentioned below:

NO NAMA PEMENANG / NAME OF THE WINNERS KATEGORI / CATEGORY 1. 2.

Agus Hari Prihantoko

Kelompok A (usia lebih dari 20 tahun) /

(seniman berasal dari Bogor / artist from Bogor)

Group A (age above 20 years old)

Desydia Hamba’ul Ulum

Kelompok B ( usia 13 s.d. 20 tahun) /

(pelajar SMPN 23 Semarang / student from SMPN 23

Group B (age from 13 to 20 years old)

Semarang) 3.

Juan Edwin

Kelompok C (usia sampai dengan 13 tahun) /

(pelajar SMP Damai, Jakarta / student from SMP Damai,

Group C (age below 13 years old)

Jakarta)

2.2 Pembangunan Tugu Pos

2.2 Construction of Post Pembangunan Tugu Pos

Pada tanggal 10 Desember 2012 telah diserah terimakan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Sarana/Tugu Berkode Pos Untuk Wilayah Perbatasan Dan Pulau Terdepan Indonesia yang dilaksanakan di 6 (enam) wilayah perbatasan dan pulau terdepan, yaitu sebagai berikut : 1. Di Kabupaten Belu, Desa Silawan, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan dengan Republik Demokrat Timor Leste. 2. Di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Desa Haumeni Anna Proipinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan dengan Republik Demokrat Timor Leste. 3. Di Kabupaten Sambas, Desa Temanjuk, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berbatasan dengan Serawak Barat, Malaysia. 4. Di Kabupaten Bengkayang, Desa Jagoy Babang, Propinsi kalimantan Barat, berbatasan dengan Serawak Barat. 5. Di Kabupaten Sintang, Desa Senaning, Propinsi kalimantan Barat, berbatasan dengan Serawak Barat.

On December 10, 2012 had been handed over the finishing of Construction of Monument with Zip Code for Borders Area and the Frontier Islands of Indonesia which is built on 6 (six) border areas and frontier islands, namely:

Monumen

1. Di Kabupaten Belu, Desa Silawan, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Bordering the Democratic Republic of Timor-Leste. 2. Di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Desa Haumeni Anna Proipinsi Nusa Tenggara Timur,. Bordering the Democratic Republic of Timor-Leste. 3. Di Kabupaten Sambas, Desa Temanjuk, Propinsi Nusa Tenggara Barat,. Bordering the West Serawak, Malaysia 4. Di Kabupaten Bengkayang, Desa Jagoy Babang, Propinsi kalimantan Barat,. Bordering the West Serawak, Malaysia 5. Di Kabupaten Sintang, Desa Senaning, Propinsi kalimantan Barat, Bordering the West Serawak, Malaysia


6. Di Kabupaten Sanggau, Desa Balai Karanggan, Propinsi kalimantan Barat, berbatasan dengan Serawak Barat.

6.

Di Kabupaten Sanggau, Desa Balai Karanggan, Propinsi kalimantan Barat, Bordering the West Serawak, Malaysia

2.3 Penyelenggaraan Permohonan Izin Jasa Titipan

2.3 Implementation of License Application for Courier Service

Dalam rangka terciptanya iklim industri yang tertib administrasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Ditjen PPI melalui Direktorat Pos melakukan kegiatan penyelenggaraan forum koordinasi Pembinaan penyelenggara Industri Perposan, yang mana diharapkan akan terciptanya kondisi industri pos yang kondusif dan sosialisasi pentingnya mempunyai izin. Adapun target atau output dari kegiatan ini diharapkan minimal tercapai 5 penyelenggara jasa titipan yang mengajukan izin. Ternyata hasil yang didapatkanpun sangat significant dengan hasil adanya 87 izin jasa titipan yang terbit pada tahun 2012. Sehingga target telah terlampaui melebihi dari 100 %.

In creating an orderly administration business climate and also accordance with the applicable provisions therefor Directorate General PPI through Directorate of Post conducting activity of Training Coordination Forum for Postal Industry Implementation, which is expected to create a conducive postal industry condition and the importance of holding a permit can be well socialized. Targets or output of this activity expected to achieve 5 of courier service that apply for license, minimum. It turned out that the result was significant, with 87 courier service permits issued throughout 2012. Therefore, the target was exceeded for more than 100%.

SIPJT YANG DITERBITKAN TAHUN 2012 SIPJT ISSUED IN 2012 NO

N0. SIPJT & TGL N0. & DATE OF SIPJT

NAMA PERUSAHAAN COMPANY NAME

ALAMAT ADDRESS

PIMPINAN PRINCIPAL

KET REMARKS

1

001/KEP/DJPPI /KOMINFO/01/2012 12 Januari 2012 / January 12, 2012

PT. SKY LIGHT MULTITRADA

Muhammad Yudiansyah

BARU / NEW

2

002/KEP/DJPPI/KOMINFO/01/2012 16 Januari 2012 / January 16, 2012

PT. DYNAMIC GLOBAL SOLUTION

Popi Nurani

BARU / NEW

3


PT. TRITAMA BELLA TRANSINDO

Ricky Irawan

BARU / NEW

4


PT. RAJAWALI DIRGANTARA PERKASA

Nurdianto

BARU / NEW

5


PT. GLOBALINDO DUA SATU EKPRES

Tjia Anastasia

BARU / NEW

6


PT. BIRO GRATA MANDIRI

JL. Ks. Tubun Raya No. 10 Kel. Slipi Kec. Palmerah JAKARTA BARAT Jl. Multi Karya II/9A RT/RW. 007/08 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman JAKARTA TIMUR Jl. Raya Bekasi Timur KM. 18 No. 99 RT/ RW.003/007 Kel. Jatinegara Kaum Kec. Pulogadung JAKARTA TIMUR Gd. Perkantoran Pulo Mas Satu Gd. 5 Lt. 03 Rg. 07 Jl. Jend. A. Yani No. 02 Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung JAKARTA TIMUR Jl. Balai Pustaka Timur Raya No. 39 Blok B 19-20 RT/RW. 006/009 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung JAKARTA 13220 Jl. Ciledug Raya No. 23 AA RT/RW. 008/001 Kel. Cipulir Kec. Kebayoran Lama JAKARTA SELATAN

Tukijan Tejoasmoro

BARU / NEW

55

56


NO



ALAMAT ADDRESS

PIMPINAN PRINCIPAL

KET REMARKS

7


PT. TOP EXPRESS INTERNATIONAL

Sukisman

BARU / NEW

8


PT. MUNA SAFIRA JAYA UTAMA

La Sarima

BARU / NEW

9


PT. REKAKURIR EKA DHARMA

Liddya Handayani

BARU / NEW

10

013/KEP/DJPPI/KOMINFO/02/2012 13 Februari 2012 / February 13, 2012

PT. BINTANG ARJUNA

Intan Wulandari Putri

BARU / NEW

11


PT.GLOBAL SEJAHTERA MANDIRI

Revi Rusman

BARU / NEW

12

015/KEP/DJPPI/KOMINFO/02/2012 13 Pebruari 2012 / February 13, 2012

PT. TIARA OTOCHAM PERMAI

Andri Kimas, BoC

BARU / NEW

13

017/KEP/DJPPI/KOMINFO/02/2012 17 Pebruari 2012 / February 17, 2012

PT.TRANSPORTASI PAKET EXPRESINDO

Faklani Zulkarnain

BARU / NEW

14


PT. BUANA TIRTA

15

020/KEP/DJPPI/KOMINFO/03/2012 14 Maret 2012 / March 14, 2012

PT. TRANSINDO XPRESS

16


PT. ANDALAN DUA SATU EKSPRES

Jl. Bendungan Hilir V No. 3 kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang JAKARTA 10210 Jl. Blok Rambutan No. 15A RT/RW. 02/04 Kel. Cipayung Kec. Cipayung DEPOK Jl. Anggrek Cendrawasih No. 48 RT/ RW. 015/003 Kel. Kemanggisan Kec. Palmerah JAKARTA BARAT 11480 Komp. Sakura Permai Blok A No. 14 Kel. Kamp.Seraya Kec. Batu Ampar BATAM Komp. Ruko Pasar Baloi Persero Jl. Bunga Raya No. 21&23 BATAM Jl. HOS Cokroaminoto No. 30 Rt. 01 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Simpang Kawat - JAMBI Jl. Selada Ujung Rt. 21-D RW.003 Kel. Sembilan Ilir KLec. IlirTimur II PALEMBANG Jl. Mangga Besar Raya No. 26 Kel. Maphar Kec. Tamansari JAKARTA BARAT 11160 Gd. APGRI JL. K.H. Abdullah Syafe’i No. 22 A Kel. Kebon Baru Kec. Tebet JAKARTA SELATAN Jl. Jemur Andayani No. 50 Ruko Surya Inti Permata Blok D 101-102 RT/ RW. 008/005 Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo SURABAYA Jl. Kesuma No. 12A RT/RW. 004/003 Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru 28126 Jl. Kelapa Gading I No. 6 RT/.RW. 01/03 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukitraya PEKANBARU Jl. Suropati No. 47 Lingkungan Kayumanis Kaja Kel. Dangin Puri Kec. Denpasar Timur DENPASAR 82232 Jl. Bung Tomo No. 32 Kel. Pemecutan Kajan Kec. Denpasar Utara DENPASAR Jl. Arjuna No. 28 Tomang RT/RW. 001/01 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan JAKARTA 11470 Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai Ruko No. 28 RT/RW. 04/011 Kel. Pondok Kompi Kec. Duren Sawit JAKARTA TIMUR Jl. Ciherang Kp. Tunggilis RT/RW. 01/01 Cipanas Cianjur 43253

17


PT. RIAU CARGO

18


PT. GARDAFIA MAHLIGAI LINTAS

19

026/KEP/DJPPI/KOMINFO/04/2012 16 April 2012 / April 16, 2012

PT. OLIVIA ARLLY BELLE

20


PT. SARANA DEWATA COURIER

21


PT. JALA SUTERA INDORAYA

029/KEP/DJPPI/KOMINFO/04/2012 16 April 2012 / April, 16, 2012

PT. KUMALA INDAH LOGISTIK


PT. AMERA PERDANA

22

23

Drs. Rochmadi, Msi BARU / NEW Wiwi Hartuti

Tjia Anastasia

BARU / NEW BARU / NEW

Erwinsyah Nasution BARU / NEW David Dailami

BARU / NEW

Sherlie Olii

BARU / NEW

Drs. EC I Gede Winten Sumerta

BARU / NEW

Bambang Sarjito, SE. MM BARU / NEW Dian Suryadi BARU / NEW

Imas Masitoh

BARU / NEW


NO



24


PT. SATU SUMBER SARANA

25

032//KEP/DJPPI/KOMINFO/04/2012 18 April 2012 / April 18, 2012

26


27


28


29

036/KEP/DJPPI/KOMINFO/05/2012 02 Mei 2012 / May 02, 2012

30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


ALAMAT ADDRESS

Jl. T.B. Simatupang No. 47 A-7 RT/RW.005/005 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa JAKARTA SELATAN PT. QQ WORLD EXPRESS Gd. Perkantoran Pulomas Satu Gd. III Lt. I Rg. 04, Jl. Jend. A. Yani No. 2 Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung JAKARTA TIMUR PT. INDAH LOGISTIK Jl. Mr. Sm. Amin No. 165 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan PEKANBARU PT. ROYAL EXPRESS Jl. Letjen S. Parman Kav. 92 D INDONESIA Kel. Kota Bambu Utara Kec. Palmerah JAKARTA 11420 PT. EKSPRES SISTEM Jl. Latumeten I No. 6 INDONESIA RT/RW. 001/05 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan JAKARTA BARAT PT. SARTIKA JAYA Jl. Brigjen Katamso No. 29-27 C Kel. Alur Kec. Medan Maimun MEDAN 20151 PT. BYGA MITRA SARANA Komp. Ruko Mega Legenda Blok B1 No. 28 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja, BATAM PT. LEXA INDO KARUNIA Ruko Mega Legenda Blok B1 No. 27 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota BATAM PT. JETHRO MULTI JASA Ruko Mega Legenda Blok B1 No. 27 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota BATAM PT. PESAN DELIVERY Gedung Setiabudi 2 Lt. 2 Suite 204 A INDONESIA Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan Kel. Karet Kec. Setiabudi, JAKARTA 12920 PT. PANTOS EXPRESS Kawasan Industri MM2100 Blok G-1 INDONESIA Desa Gandamekar Cikarang Barat BEKASI 17520 PT. TOTAL LINTAS Jl. By Pass Ngurah Rai No. 29 F Tuban SEMESTA Kab. Badung BALI 80361 PT. IDEXINDO Jl. Melati Perum Pondok Mayang Blok A1 No. 06 RT/RW. 002/016 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya PEKANBARU 28282 PT. METTA KREASINDO Ruko Jl. Agung Perkasa 9 Blok C/3 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok JAKARTA UTARA PT. INDAH YATAMA Jl. Supriyadi/TB. Simatupang No. 7A RT/RW.013/005 Kel. Susukan Kec. Ciracas JAKARTA 13750 PT. JABENY LOGISTICS Kelapa Gading Square Blok H No. 11 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading JAKARTA Utara PT. TATA KELOLA MANDIRI Gd. 47 Jl. TB. Simatupang No. 47 RT/RW. 005/005 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa JAKARTA SELATAN

PIMPINAN PRINCIPAL Boyke Priutama

Rizki Amalia

KET REMARKS BARU / NEW BARU / NEW BARU / NEW

Arisal Aziz

BARU / NEW

Arnold Jaguar Limasnax

BARU / NEW

Evi Yustina

BARU / NEW

H. Alfian Helmi

BARU / NEW

Budi Darmawan

BARU / NEW

Budi Darmawan

BARU / NEW

Budi Darmawan

BARU / NEW

Beno Pranata

BARU / NEW

Woo Jung Wan

BARU / NEW

Muhammad Ruchiyat

BARU / NEW

Sayed Abubakar Abdullah Asseggaf

BARU / NEW

Ali Setiawan

BARU / NEW

Arisal

BARU / NEW

Beni Astutiningsih

BARU / NEW

Ahmadayani

BARU / NEW

57

58


NO



41


PT. INDOPACIFIC JAYATAMA

42

051/KEP/DJPPI/KOMINFO/2012 04 Juni 2012 / June 04, 2012 052/KEP/DJPPI/KOMINFO/06/2012 05 Juni 2012 / June 05, 2012

43

44

053/KEP/DJPPI/KOMINFO/06/2012 06 Juni 2012 / June 06, 2012

45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55

064/KEP/DJPPI/KOMINFO/07/2012 02 Juli 2012 / July 02, 2012

56


57


58


59


ALAMAT ADDRESS

Jl. Brigjen Katamso No. 19 Ruko Graha Niaga Blok C-17-19 RT/RW. 004/002 Wedoro Waru SIDOARJO PT. SUBUR BHAKTI Jl. Brawijaya No. 9 Sweta MATARAM PT. TRANS MANDIRI Perum Juanda Regency H-16 SEMESTA Ds. Pabean Kec. Sedati SIDOARJO PT. FADILLINDO JASA Jl. Kangkung Kaler No. 29 RT/RW. ANTARAN 007/002 Kel. Lingkar Selatan Kec. Lengkong BANDUNG PT. SOLID EXPRESS Jl.P.Tubagus Angke No. C 21 RT/RW. GLOBAL 016/010 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan JAKARTA BARAT PT. XPRESINDO COURIER Pergudangan Jl. Danau Sunter Barat Blok A-2 No. 35 RT/RW. 001/002 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok JAKARTA UTARA PT. SAGA PRIMA MANDIRI Jl. Garu VII No. 2 N Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas MEDAN PT. COMMIT TRANS Taman Niaga Soekarno Blok A No. 5 ANGKASA Bandara Soekarno Hatta Kel. Panjang Kec. Benda TANGERANG PT. DIRGANTARA Jl. Beringin No. 72 Kel. Darat Sekip KHATULISTIWA EXPRESS Kec. Pontianak Kota, PONTIANAK 78000 PT. KERETA API LOGISTIK RC. Buliding Lt. 2 Jl. Ir. H. Juanada IB No. 08-10 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir JAKARTA 10120 PT. KARGO DUA EMPAT Kp. Bend. Melayu No. 4 RT/RW. 007/005 Kel. Tugu Selatan Kec. Koja JAKARTA UTARA PT. TUSHIMARO EXPRESS Jl. Intan No. 13 RT/RW. 006/02 Kel. Galur Kec. Johar Baru JAKARTA 10530 PT. ABJAD BARCO Jl. Petojo Sabangan XI No. 91 C LAMHIN Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir JAKARTA PUSAT PT. TIKI ORBIT PRATAMA Jl. Nipah No. 42 C Kel. Nipah Kec. Padang Barat PADANG PT. WIJAYA PRATAMA Jl. Y. Wayong No. 07 D EXPRESS Kel. Tobuuha Kec. Puwatu KENDARI 93115 PT. DUTA HANTARAN Jl. Raya Medokan Ayu MA IA No. 18 SURABAYA Kav. 4 Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut SURABAYA 60295 PT. TITIPAN ANUGRAH Jl.Brigjend. Katmaso No. 23-A KITA Kel. Aur Kec. Medan Maimun MEDAN PT. FANSYABADI Jl. DR. Sutomo No. 172 Kel. Mesjid Kec. MITRASEJATI Medan Kota, MEDAN 20213 PT. GENERAL POST AND Jalur Sutera Kav. 29 A No. 38 LOGISTICS EXPRESS Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara TANGERANG SELATAN 15325

PIMPINAN PRINCIPAL

KET REMARKS

Darminto

BARU / NEW

Drajad Sulaksono, SE

BARU / NEW

Ainur Rifqi, SE

R.H. Sonny Natapermadi

BARU / NEW BARU / NEW

Aditya Putra Anggakusuma

BARU / NEW

Julius Eka Kristanudjaja

BARU / NEW

Sahpri

BARU / NEW

Muhammad Hasan Afandi

BARU / NEW

Dian Eka Muchairi, SH

BARU / NEW

Ir. H. Rustam Harahap

BARU / NEW

Subakir

BARU / NEW

Razali Lubis

BARU / NEW

Nurul Zahwa Afridah

BARU / NEW

Merry Alfizahri

BARU / NEW

Made Raiwijaya

BARU / NEW

Ria Jasmine, SE.MM

BARU / NEW

Bahrum Berutu

BARU / NEW

Ong Lian Hwa

BARU / NEW

Mario Surya Permana

BARU / NEW


NO



ALAMAT ADDRESS

PIMPINAN PRINCIPAL

60


PT. WHN MANDIRI

NANANG kUSWINARNO

BARU / NEW

61


PT. CATUR EKAPURCANGAN INDAH

Bambang Harmanto

BARU / NEW

62


PT. BANUA ALAMSEMESTA

Bekti Nur Tjahyo

BARU / NEW

63


PT. CARGO ANDALAN NUSANTARA

Achmad Lukman, SE

BARU / NEW

64


PT. BERKAH LANGGENG SANTOSA

H. Dedet Syahsyam

BARU / NEW

65


PT. CIPTA INSAN BESTINDO

66


PT. HENDARO PRIMA SUKSES

67


PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI

68

077/KEP/DJPPI/KOMINFO/08/2012 01 Agustus 2012 / August 01, 2012

PT. ANGKASA BUMI NUSANTARA

69


PT. DELIMA KARGO EKSPRES

70


PT. INDOMONTAS KARYA MANDIRI

71


PT. EXPRESS MAXIMUM

72


PT. SINAR ANUGERAH EKA

73


PT. INTI BANGUN SELARAS

74


PT. TUNAS SEJAHTERA LOGISTICS

75


PT. SWA BUANA PRATAMA

76

087/KEP/DJPPI/KOMINFO/09/2012 17 September 2012 / September 17, 2012

PT. THREE GLOBAL PRATAMA INDONESIA

Komp. Batam Executive Centre Blok I Sei Panas Kel. Baloi Kec. Nongsa BATAM 29400 Jl. Veteran III No.7-A Kel. Gambir Kec. Gambir JAKARTA 10110 Jl. Pramuka Semanda VI Komp. Bina Lestari D-68 RT.22 Kel. Sei Lulut Kec. Banjarmasin Timur BANJARMASIN 70249 Jl. Batu Ampar II No. 25 RT/RW. 008/03 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati JAKATA 13520 Jl. Raya Gandoang Jonggol Ds. Gandoang RT/RW. 01/012 Kec. Clileungsi BOGOR Jl. Margacinta No. 37 Kel. Margasari Kec. Buah Batu BANDUNG Grand Mall Blok B-18 RT/RW. 002/04 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria BANDUNG Jl. Macan No. 6 Blok B 8 Daan Mogot Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk JAKARTA BARAT Parking Area Bandara Husen Sastranegara Jl. Pajajaran No. 156-56 BANDUNG 40174 Jl. Permai Raya Pamulang Permai I Blok AX 18/10 RT/RW. 03/12 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang TANGERANG SELATAN Jl.Rasamala Raya No. 39 RT/ RW.004/009 Kel.Menteng Dalam Kec. Tebet JAKARTA SELATAN 12870 Jl. Trocadero No. 107 Palais De Europe Lippo Karawaci Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas TANGERANG Jl. Dr. Saharjo No. 131 Kel. Manggarai Selatan Kec. Tebet JAKARTA SELATAN Gd. Jpt 1 Lt. 2 Room D. 06 Area Cargo Bandara Soekarno Hatta Kel. Panjang Kec. Benda TANGERANG Jl. RC Veteran No. 18 RT/RW. 004/07 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan JAKARTA SELATAN Jl. Pajajaran No. 156 Kv. 39-40 Area Parkir Bandara Husein Sastranegara Kel. Husein Sastranegara Kec. Cicendo BANDUNG Jl. Raya Bina Marga RT/RW. 006/02 Kel. Cipayung Kec. Cipayung JAKARTA TIMUR

Rudi Rudiana

KET REMARKS

BARU / NEW

Dayat Hidayat

BARU / NEW

Randy Soegiharta Chandra

BARU / NEW

Setyaningrum

BARU / NEW

Hoany Darozatin, SH

BARU / NEW

Yuliandri, SE

BARU / NEW

Binti Maskurun

BARU / NEW

Asep Setiamanah

BARU / NEW

Reza Trisna

BARU / NEW

Mas Winarko

BARU / NEW

Asep Wawan Jaelani

BARU / NEW

Arthur Paul Ronaldo Wehantpuw

BARU / NEW

59

60


NO



77

088/KEP/DJPPI/KOMINFO/09/2012 18 September 2012 / September 18, 2012

PT. TRIMUDILAH INTI MANDIRI

78

090/KEP/DJPPI/KOMINFO/09/2012 20 September 2012 / September 20, 2012 091/KEP/DJPPI/KOMINFO/09/2012 27 September 2012

79

80

092/KEP/DJPPI/KOMINFO/09/2012 27 September 2012

81

095/KEP/DJPPI/KOMINFO/11/2012 14 November 2012

82

097 TAHUN 2012 22 November 2012

83


84

85



86


87

103 TAHUN 2012 04 Desember 2012

ALAMAT ADDRESS

Gd. Pembina graha Jl.DI Panjaitan No. 45 Kel. Rawa Bunga Kec. Jatinegara JAKARTA TIMUR PT. SAFHIRA TRIBUANA Jl. Selambo I No. 26 D Lingk. IV PERKASA Kel. Amplas Kec. Medan Amplas MEDAN 20229 PT. GIANDRES ABADI Jl. Cileduk Raya No. 234 AA RT/RW. EXPRESS 008/001 Kel. Cipulir Kec. Kebayoran Lama JAKARTA SELATAN PT. BENUA EXPRESSINDO Gd. APGRI Jl. K.H. Abdullah Syafe’i No. UTAMA 22A Kel. Kebon Baru Kec. Tebet JAKARTA SELATAN PT. JAYA HALIM CARGO Perkantoran Aries Niaga Jl.Taman Aries Blok A.1 No. 1-M Kel. Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat 11620 PT. TRANSKOM INTEGRASI Taman Tekno BSD Sektor XI Blok J-2 MANDIRI No. 16 Ds. Setu Kec. Setu Tangerang Selatan 15314 PT. LINTAS GRAHA Jl. Semeru C-11 RT/RW. 002/002 SEMESTA Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota BEKASI PT. DEXTER Ruko Mega Grosir Cempaka Mas EKSPRESSINDO Blok P-08 Jl. Letjen Suprapto Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat PT. LALANG GLOBAL Jl. Chairil Anwar Ruko Kalimas Blok D SUKSES No. 12A Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur KOTA BEKASI PT. WIN SEMESTA Gd. Ariobimo Sentral Lt. 4 JL. H.R. EKSPRESS Rasuna Said X-2 Kav. 5 Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi Jakarta Selatan 12950 PT. RUSH CARGO Ruko Citra Business Park Blok G No. 12 NUSANTARA Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat

PIMPINAN PRINCIPAL

KET REMARKS

Priyanto Haris Mardodi

BARU / NEW

Muhammad Eka Hendry Tarigan, SH

BARU / NEW

Susi Gitawati

BARU / NEW

Eka Maulana

BARU / NEW

Suryadi Halim, SE

BARU / NEW

Ahmad Saladin

BARU / NEW

Wahyudi

Benny Jo Putra

Agus Triarso

Yosias Leonard Toisuta

R. Hari Sugiandhi

BARU / NEW

BARU / NEW

BARU / NEW


2.4 Penerbitan Perangko Tahun 2012

2.4 2012 Stamp Issuance

PROGRAM PENERBITAN PRANGKO TAHUN 2012 PROGRAM OF STAMPS ISSUANCE IN 2012

NO

I. II. 1 2 3

JENIS PRANGKO/ T E M A / THEME TYPE OF STAMP TANGGAL TERBIT / DATE OF ISSUED DEFINITIF NON DEFINITIF 15 Januari Astrologi / Astrology 22 Pebruari Olah Raga / Sports 1 April Sejarah / History

4 5

21 April 5 Juni

6 7 8

6 Juli 15 Juli 27 Juli

Kebudayaan / Culture Hari Lingkungan Hidup Sedunia / World Environment Day Kebudayaan / Culture Fauna / Fauna Peristiwa / Event

9

14 Agustus

Sejarah / History

10

24 Agustus

Sejarah / History

11 12 13

Agustus 1 Oktober 27 Oktober

Joint Issue of Stamp Jati Diri Bangsa / National Identity Bangunan / Buildings

14

5 November

Gerakan Cinta Puspa dan Satwa Nasional / Love the Flora and Fauna Movement

III. 1 2

KEMASAN KHUSUS 15 Januari Maret

3

18 Juni

Astrologi / Astrology Kunjungan Presiden RI / President of RI Visit Peristiwa / Event

SERI / SERIE

KETERANGAN / REMARK

Shio Naga (23 Januari 2012) / Dragon Shio (23 January 2012) Pekan Olahraga Nasional 2012 / National Sports Week 2012 50 Tahun Asia Pasific Postal Union (APPU) / 50 Years of Asia Pacific Postal Union (APPU) Kain-kain tradisional Indonesia / Indonesian Traditional Fabrics Peduli Lingkungan / Care for the Environment

Istimewa / Special Istimewa / Special Peringatan / Commemoration Istimewa / Special Istimewa / Special

Makanan Tradisional / Traditional Food Burung Endemik Terancam Punah / Endangered Endemic Birds Olimpiade 2012 di London, Inggris (27 Juli s.d. 12 Agustus 2012) / 2012 Olympic in London, UK (27 July -. 12 August 2012) 100 Tahun Gerakan Kepanduan di Indonesia / 100 Years of Scout Movement in Indonesia 50 Tahun Siaran Televisi di Indonesia / 50 Years of TV Broadcasting in Indonesia Indonesia-Suriname / Indonesia-Suriname Jati Diri Bangsa / National Identity Bangunan-bangunan Ibadah Bersejarah di Indonesia / Historical Religious Buildings in Indonesia Flora dan Fauna / Flora and Fauna

Istimewa / Special Istimewa / Special Istimewa / Special

Shio Naga / Dragon Shio Indonesia-Ekuador Pameran Filateli Indonesia 2012 ( 18 Juni s.d. 24 Juni 2012) / Philately Exhibition Indonesia 2012 ( 18 June - 24 June 2012)

Souvenir Sheet Prisma / Prism Souvenir Sheet

Peringatan / Commemoration Peringatan / Commemoration Istimewa / Special Istimewa / Special Istimewa / Special Istimewa / Special

61

62


3

Telekomunikasi Telecommunications

1. Kebijakan Dan Regulasi

1. Polilcies and Regulatory Kebijakan Dan Regulasi

A. KEBIJAKAN DAN REGULASI DI BIDANG LAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI

A. POLICIES AND REGULATORY TELECOMMUNICATIONS SERVICES

Peraturan dan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari pembinaan pengembangan terhadap penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi 2. Peraturan pemerintah nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi

The legal basis of Regulations and legislation in fostering the development of the telecommunications services are as follows: 1. Law No. 36 of 1999 on Telecommunications 2. Regulation No. 52 of 2000 on Telecommunications Service Implementation.

IN


3. Keputusan menteri perhubungan No 21 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan jasa Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah dengan dengan: a. Keputusan menteri perhubungan nomor 30 Tahun 2004 (Perubahan pertama b. Keputusan menteri komunikasi dan informatika nomor 7 Tahun 2008 (Perubahan kedua) c. Keputusan menteri komunikasi dan informatika nomor 31 Tahun 2008 (Perubahan ketiga) 4. Keputusan Menteri Perhubungan No 23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik,sebagaimana telah diubah dengan: a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2004 (Perubahanpertama) b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infomatika Nomor 7 Tahun 2005 (Perubahan kedua)

3. Decree of Minister Transpostation No. 21/2001 on Telecommunications Service Implementation, as amended by: a. Decree of Minister of Transportations No. 30/2004 (First Amendment) b. Decree of MCIT No. 7/2008 (Second Amendment) c. Decree of MICT No. 31/2008 (Third Amendment) 4. Decree of Minister Transpostation No. 23/2002 on Telephony Internet Service Implementation for Public Interest, as amended by: a. Decree of Minister of Transportations No. 31/2004 (First Amendment) b. Decree of MCIT No. 7/2005 (Second Amendment)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi terstruktur sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar 2. Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi a. Jasa Panggilan Premium b. Jasa Kartu Panggil c. Jasa Nomor Telepon Maya (Virtual Private Phone Number) d. Jasa Rekaman Telepon untuk Umum e. Jasa Store and Forward f. Jasa Pusat Layanan Informasi (Call Center) 3. Penyelenggaraan Jasa Multimedia a. Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) b. Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Provider) c. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik d. Jasa Sistem Komunikasi Data

Based on the the legislation mentioned above, the Implementation of Telecommunications Services structured as follows: 1. Implementation of Basic Telephone Service 2. Implementation of Telephony Added Value Services a. Premium Calls service b. Calling Card service c. Virtual Private Phone Number d. Telephone Recording Services for the Public e. Store and Forward Service f. Information Center Service (Call Center) 3. Implementation of Multimedia Services a. Internet access service (Internet Service Provider) b. Internet Interconnection Service (Network Access Provider) c. Internet Telephony Service for the Public Interest d. Data Communications Systems Service

63

64


B. KEBIJAKAN DAN REGULASI DI BIDANG PENOMORAN TELEKOMUNIKASI

B. POLICIES AND REGULATORY IN TELECOMMUNICATION NUMBERING

Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan Ketujuh KM Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Pembangunan Telekomunikasi Indonesia (FTP 2000)

Draft of Minister Regulation on Seventh Amendment of KM No. 4/2001 on Establishment of Fundamental Technical Plan (FTP) of Indonesia Telecommunications Development (FTP 2000)

Perubahan Ketujuh Fundamental Technical Plan (FTP) 2000 khususnya Bab Penomoran, meliputi:

Seventh Amendment of Fundamental Technical Plan (FTP) 2000 particularly in Numbering Chapter, consists of:

a. Penetapan Wilayah Kritis Wilayah yang penggunaan blok nomor lebih dari 85 % dari kapasitas dinyatakan sebagai Wilayah Kritis, untuk memenuhi kebutuhan penomoran maka dilakukan penambahan digit blok nomor terhadap blok-blok nomor yang kosong dan blok-blok nomor eksisting jika memungkinkan;

a. Determination of Critical Area Areas that use number blocks more than 85% of the capacity stated as the Critical Area, to meet the requirement of numbering so then additional digit number is added to the empty and existing number blocks if possible;

b. Kewajiban pelaporan penggunaan penomoran Kewajiban pelaporan penggunaan penomoran bagi penyelenggara telekomunikasi diperlukan untuk evaluasi dan pengawasan oleh Ditjen PPI sebagai regulator;

b. Reporting obligation on numbering Reporting obligation on numbering to telecommunication operators is required for DG PPI as the regulator to evaluate and monitor

c. Perubahan kode wilayah untuk penomoran jaringan tetap lokal Berdasarkan krarifikasi penggunaan penomoran yang dilakukan Ditjen PPI dengan penyelenggara telekomunikasi ditemukenali beberapa kode wilayah yang terdapat di FTP namun tidak digunakan oleh penyelenggara dan beberapa kode wilayah yang tidak tercantum dalam FTP namun digunakan oleh penyelenggara. Dalam perubahan ini perbedaan-perbedaan yang ada telah disesuaikan;

c. Area code changes to local fixed line numbering Based on the numbering usage clarification that conducted by DG PPI with telecommunication operator, has been encountered few area codes that mentioned in FTP but were not used by operator and there were few area codes were not mentioned in FTP but used by the operator. In the amadment these differences has been adjusted;

d. Syarat pengajuan tambahan blok nomor dan NDC Dalam FTP eksisting syarat pengajuan tambahan blok nomor dan NDC adalah 75% kapasitas blok nomor atau NDC telah terpakai/ terjual (beredar di pasar), dalam rancangan perubahan ini syarat pengajuan tambahan adalah 50% kapasitas blok nomor atau NDC telah aktif atau digunakan oleh pelanggan. Perubahan ini dilakukan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan blok nomor dan NDC;

d. Requirements for extra number block and NDC request Syarat In the existing FTP, requirement for extra number and NDC request is 75% of capacity of used or sold (in the market) number or NDC, in this changes plan the requirement for extra number request is 50% of capacity of number or NDC which is active or being used by customer. This changes conducted to elevate the optimalization of number and NDC;


e. Ketentuan penggunaan kembali nomor yang sudah tidak digunakan lagi Dalam FTP eksisting penggunaan kembali nomor yang sudah tidak digunakan oleh pelanggan minimal adalah 180 hari, dalam rancangan peraturan menteri ini syarat penggunaan kembali nomor yang tidak digunakan adalah tidak kurang dari 90 hari dan tidak boleh lebih dari 180 hari. Perubahan ini dilakukan untuk mempercepat penggunaan kembali nomor yang tidak digunakan sehingga persediaan nomor bagi calon pelanggan menjadi lebih banyak;

e. Terms of re-using the inactive numbers In the existing FTP, terms of re-using inactive number by customer is within 180 days (minimum), in this draft or minister regulation the conditions to use the inactive number is less than 90 days and no more than 180 days. This amandement conducted to speed up the re-usage of inactive number and so there will be plenty of numbers stock for potential customers

f. Perubahan penetapan Ikhtisar Penggunaan Nomor Dalam Perubahan keenam FTP penggunaan kombinasi digit 086(X) – 089(X) ditetapkan bahwa penggunaannya akan diatur lebih lanjut, mengingat bahwa saat ini kombinasi digit 086(X) – 089(X) telah digunakan untuk NDC seluler dan jaringan bergerak satelit maka dalam perubahan ini perlu ditetapkan sebagai NDC (National Destination Code).

f. Determination Changes on Number Usage Overview In the FTP sixth Amandement, the usage of 086(X) – 089(X) digit combination is determined that the usage will be adjusted futher more, considering that current 086(X) – 089(X) digit combination has been used for cellular NDC and satellite mobile network, therefore in this amandment needs to be determined as NDC (National Destination Code).

Rancangan Peraturan Menteri ini telah melalui pembahasan dengan stakeholder dan telah dilakukan uji publik dan mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat luas. Sehubungan dengan rencana pengaturan short code SMS seperti yang diamanatkan dalam Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas, pengaturan short code SMS ini akan dimasukkan dalam perubahan ketujuh atas PM nomor 4 Tahun 2001, sehingga harus dilakukan pembahasan lagi terkait tambahan materi ini.

Draft of this Minister Regulation has been through some discussions with stakeholders and public. Public testing has been conducted, and received feedback and input from the wider community. In relation with the plan of SMS short code arrangement as indicated in the Draft of Ministerial Regulation on the Implementation of Content Provisioning Services in Mobile Cellular Networks and Wireless Fixed Local Networks with Limited Mobility, setting the SMS short code will be included in the seventh amandement on Minister Regulation number 4 of 2001, so it should be discussed further related to this additional material.

65

66


C. KEBIJAKAN DAN BIDANG TARIF DAN TELEKOMUNIKASI

REGULASI DI INTERKONEKSI

C. POLICIES AND TELECOMMUNICATION INTERCONNECTION

REGULATORY IN TARIFF AND

Peraturan dan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari pembinaan pengembangan terhadap bidang Tarif dan Interkoneksi adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 3. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Telekomunikasi; 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; 5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 08 Tahun 2006 tentang Interkoneksi; 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 03 Tahun 2007 tentang Sewa Jaringan; 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 09 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi Yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Seluler ; 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar Yang Disalurkan Melalui Jaringan Tetap;

The legal basis of development guidance on Tariff Imposition and Interconnection are as follows: 1. Law Number 36/1999 on Telecommunications; 2. Law Number 5/1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition; 3. Government Regulation No. 52/2000 on Telecommunication Implementation; 4. Regulation of Minister of Communications and Information Technology No.01/2010 concerning Telecommunication Network Implementation; 5. Decree of Minister of Communications and Information Technology No.21/2001 on Telecommunication Service Implementation; 6. Regulation of Minister of Communications and Information Technology No.08/2006 concerning Interconnection; 7. Regulation of Minister of Communications and Information Technology No.03/2007 concerning Network Rental; 8. Regulation of Minister of Communications and Information Technology No.09/2008 concerning Procedures of Telecommunication Services Tariff Imposition which connected through Cellular Mobile Network; 9. Regulation of Minister of Communications and Information Technology No.15/2008 concerning Basic Telephony Service Tariff Imposition which connected to Fixed Line.

D. KEBIJAKAN DAN REGULASI DI BIDANG KELAYAKAN SISTEM TELEKOMUNIKASI

D. POLICIES AND REGULATORY I N T E L E C O M M U N I C A T I O N S SYSTEMFEASIBILITY

Peraturan dan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari pembinaan pengembangan terhadap pelaksanaan pada bidang kelayakan sistem telekomunikasi adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Legal basis of regulations and legislation in fostering the development of telecommunication systems feasibility implementation are as follows: 1. Act No. 36 Year 1999 on Telecommunication; 2. Act No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition; 3. Government Regulation no. 52 of 2000 on Telecommunication Operators;


3. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Telekomunikasi; 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; 5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 08 Tahun 2006 tentang Interkoneksi; 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Awal dan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Tetap; 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar Yang Disalurkan Melalui Jaringan Tetap; 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 32 Tahun 2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal; 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 48 Tahun 2009 tentang Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan; 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 08 Tahun 2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 2,3GHz; 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Televisioan/ IPTV) di Indonesia; 13. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 191/DIRJEN/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Laik Operasi Penyelenggaraan Telekomunikasi.

4. Regulation of the Minister of Communication and Information Technology No. 01 of 2010 on Telecommunication Network; 5. Minister of Communication and Information Technology No. 21 of 2001 on Provision of Telecommunication Services; 6. Regulation of the Minister of Communication and Information Technology No. 08 of 2006 on Interconnection; 7. Regulation of the Minister of Communication and Information Technology No. 09 of 2006 on Procedures for the Determintation of Initial Tariff and Tariff Changes for Basic Telephone Service Through Fixed Network; 8. Regulation of the Minister of Communication and Information Technology No. 15 of 2008 on Procedures for the Determination of Basic Telephone Service Tariff which connected through fixed line network; 9. Regulation of the Minister of Communication and Information Technology No. 32 of 2008 on Universal Service Obligations; 10. Regulation of the Minister of Communication and Information Technology No. 48 of 2009 on Internet Access Services At Telecommunication Universal Service Area for SubDistrict; 11. Regulation of the Minister of Communication and Information Technology No. 08 of 2009 on the Determination of Radio Frequency Band for Wireless Broadband Service At 2.3 GHz Radio Frequency Band; 12. Regulation of the Minister of Communication and Information Technology No. 30 of 2009 on the Implementation of Internet Protocol Television Service (IPTV) in Indonesia; 13. Regulation of the Director General of Post and Telecommunications Number: 191/DIRJEN/2009 On Procedures for Telecommunication Operations Feasibility Test.

67

68


E. KEBIJAKAN DAN REGULASI DI BIDANG LAYANAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

E. POLICIES AND INTELECOMMUNICATION SERVICES

REGULATORY NETWORKS

a. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3881); b. Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3980); c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National Pembangunan Telekomunikasi 2000) Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 3A/PER/M. Kominfo/04/2008; d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M. KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

a. Act No: 36 of 1999 on Telecommunication (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 154, Supplement to State Gazette Number 3881); b. Government Regulation Number 52 of 2000 on Telecommunications Implementation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2000 Number 107, Supplement to State Gazette No. 3980); c. Minister of Transportation Decree No. KM. 4 of 2001 on the Establishment Fundamental Technical Plan National 2000, National Telecommunications Development as last amended by Regulation of the Minister of Communications and Information Technology Number :3A/PER/M. Kominfo/04/2008; d. Regulation of the Minister of Communications and Information Technology Number:01/PER/M. KOMINFO/01/2010 on Telecommunication Network;

2. Program Prioritas 2012

2. Prority Program in 2012

A. PROGRAM PRIORITAS DI BIDANG PENOMORAN TELEKOMUNIKASI

A. PRIORITY PROGRAM TELECOMMUNICATIONS NUMBERING

Monitoring Pelaksanaan Migrasi IPv4 Menjadi IPv6 1. Seiring dengan pertumbuhan industry Internet di Indonesia, baik disadari maupun tidak, kebutuhan akan alamat Internet Protocol (IP) juga akan meningkat. Operator Internet membutuhkan alamat IP untuk mengembangkan layanannya hingga ke pelosok negeri. Jaringan internet di Indonesia berikut perangkat-perangkat pendukungnya hingga di tingkat end user sebagian besar masih menggunakan IPv4. Kenyataan yang dihadapi dunia sekarang adalah menipisya persediaan alamat IPv4 yang dapat dialokasikan. Masalah krisis IPv4 adalah tantangan yang nyata dan sangat serius, sehingga harus menjadi perhatian utama bagi Operator telekomunikasi, ISP, Pengembang konten/aplikasi, termasuk pemerintah. Melihat situasi ini menjadikan

Monitoring Migration from IPv4 into IPv6 Implementation 1. In line with the growth of the Internet industry in Indonesia, whether consciously or not, the need for an Internet Protocol (IP) will also increase. Operators Internet need IP address to develop their services throughout the country. Internet network in Indonesia and supporting devices up to the end user level mostly still using IPv4. In reality, today the world is facing shortage of IPv4 addresses that can be allocated. IPv4 crisis problem is a real challenge and very serious, so it should be a major concern for telecommunication operators, ISPs, content Developer / applications, including the government. Seeing this situation makes the acceleration of the implementation of IPv6 in Indonesia is an urgent requirement. IPv6 implementation in Indonesia will

IN


percepatan penerapan IPv6 di Indonesia adalah sebuah kebutuhan yang mendesak. Penerapan IPv6 di Indonesia akan menjaga kelangsungan serta mempercepat perkembangan internet Indonesia. Dengan demikian, penerapan IPv6 perlu didukung penuh oleh semua pemangku kepentingan dalam industri internet di Indonesia.

sustain and accelerate the internet development in Indonesian. Thus, IPv6 implementation needs to be fully supported by all stakeholders of internet industry in Indonesia.

Pemerintah sangat serius menanggulangi krisis IPv4. Hal ini tergambar dengan dibentuknya Indonesia IPv6 Task Force (ID-IPv6TF) oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dengan tugas penanganan terhadap krisis penomoran Internet Protocol versi 4 (IPv4) dan implementasi Internet Protocol versi 6 (IPv6) nasional. Rencana aksi pelaksanaan tugas tersebut tertuang dalam Roadmap Implementasi IPv6 Nasional yang menargetkan ketersambungan jaringan Internet Indonesia siap untuk memasuki era layanan internet masa depan yang berbasis protocol IPv6.

The government is very serious in handling IPv4 crises. This is illustrated by the establishment of the Indonesia IPv6 Task Force (ID-IPv6TF) by the Minister of Communications and Information Technology with the task to handle the Internet Protocol version 4 (IPv4) numbering crisis and the implementation of Internet Protocol version 6 (IPv6) nationwide. The action plan of the assignment execution is set out in the National IPv6 Roadmap Implementation of Internet network that targetting interconnectedness Indonesia ready to enter the era of service-based future internet protocol IPv6.

2. Pada tahun 2010 dalam acara Indonesia IPv6 Summit di Bali telah dilaksanakan Deklarasi IPv6 oleh para pemangku kepentingan yang diwakili oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan para anggotanya serta perwakilan Perguruan Tinggi dihadapan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan Indonesia IPv6 Ready 2013.

2. In 2010 in the Indonesia IPv6 Summit in Bali, Declaration IPv6 has been held by the stakeholders who are represented by the Indonesian Internet Service Providers Association and its members as well as representatives from universities before the Minister of Communications and Information Technology to achieve Indonesia IPv6 Ready 2013.

3. Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan pengujian kemajuan implementasi (Assessment) IPv6 terhadap penyelenggara Jasa Akses Internet yang dilakukan dalam tiga tahap.

3. As a follow-up to this commitment, the Ministry of Communications and Information Technology organized implementation progress test (assessment) against IPv6 Internet Access Services providers which performed in three stages in line with the gradual implementation of the Roadmap.

4.

4. The first stage of the assessment was implemented in 2011 by conducting basic connectivity test, IPv6 based application functionality, transition mechanisms and interconnectedness among operators on 9 (nine) Internet Access Service Providers. In the early 2012 the first stage assessment was carried out against the 8 (eight) Internet Access Service Providers.

Assessment tahap pertama sebelumnya sudah dilaksanakan pada tahun 2011 dengan menguji konektivitas dasar, fungsionalitas aplikasi yang berbasis IPv6, mekanisme transisi dan ketersambungan antar penyelenggara terhadap 9 penyelenggara Jasa Akses Internet. Pada awal tahun 2012 kembali dilaksanakan assessment tahap pertama terhadap 8 penyelenggara Jasa Akses Internet.

69

70


Assessment 1

Basic connectivity, IPv6 Application Functionality, Transition Mechanism, Inter-ISP Connectivity Assessment 2

Applications and Services Applications Tests Assessment 3

Broadband services and Full Connectivity Tests

5. Assessment tahap kedua dan ketiga dilaksanakan pada pertengahan dan akhir tahun 2012. Pada assessment lanjutan ini, parameter-parameter yang akan diuji akan lebih spesifik untuk mengukur kematangan implementasi yang dilakukan oleh para Penyelenggara Jasa Akses Internet mencakup tes uji konektivitas IPv6 dilevel pelanggan corporate hingga level end user secara menyeluruh. Penyelenggaraan assessment ini merupakan bentuk pengawasan dan pembinaan industry internet agar tetap tumbuh berkisanambungan dengan meminimalisir hambatan terbatasnya sumber daya penomoran IPv4 dan mendorong implementasi IPv6 sebagai enabler pengembangan layanan-layanan internet masa depan di tanah air.

5. The second and third assessment were conducted in the mid and end of 2012. In this extended assessment, parameters that will be tested were more specific to measure the implementation readiness that operated by the Internet Access Service Providers. The parameters namely IPv6 connectivity trial test in corporate level up to end user level entirely. This assessment implementation is a form of monitoring and coaching internet industry to remain sustainable develop by minimizing the barriers of limited IPv4 numbering resources and encourage the implementation of IPv6 as an enabler of the development of internet services in the future homeland.

B. PROGRAM PRIORITAS DI BIDANG TARIF DAN INTERKONEKSI TELEKOMUNIKASI

B. PRIORITY PROGRAM TELECOMMUNICATION TARIFF INTERCONNECTION

Sebelum 1 Juni 2012 pengaturan SMS masih berbasis SKA (Sender Keep All). Pada saat itu kondisi layanan SMS masih berimbang dan penggunaan jaringan yang masih rendah, sehingga skema SKA diterapkan untuk meningkatkan utilitas jaringan. Maraknya SMS spam dan meningkatnya beban dari penyelenggara jaringan, BRTI perlu untuk menerapkan skema interkoneksi berbasis biaya untuk layanan SMS sebagaimana diamanatkan dalam PM 08/2006. Sehingga terhitung mulai tanggal 31 Mei 2012 pukul 23:59:59 skema interkoneksi SMS berbasis biaya mulai diterapkan.

Prior to June 1, 2012 SMS settings was still based on SKA (Sender Keep All). At that time SMS service condition was still balanced and network usage was still low, so the SKA scheme is applied to improve network utility. The rise of SMS spam and the increasing burden of network providers, BRTI needs to implement cost-based interconnection scheme for SMS services as mandated by the Minister Regulation No. 08/2006. So as the date of May 31, 2012 at 23:59:59 cost-based SMS interconnection schemes is implemented.

Berdasarkan evaluasi hasil perhitungan ulang biaya interkoneksi yang telah dilakukan penerapan biaya terminasi sebesar Rp. 23,masih relevan.

Based on the re-calcution of the interconnection costs, by applying termination fee of Rp. 23, the evaluation results are still relevant.

IN AND


3. Capaian Kinerja 2012

3. Performance Achievement 2012

A. CAPAIAN KINERJA DI BIDANG LAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI

A. PERFORMANCE ACHIEVEMENT TELECOMMUNICATIONS SERVICES

1. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam lingkup pelayanan perizinan jasa telekomunikasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 meliputi: a. Penyusunan Kriteria Evaluasi Izin Prinsip Jasa Telekomunikasi b. Perpanjangan Izin Prinsip Jasa Telekomunikasi c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi d. Penyesuaian 5 tahun Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi e. Pencabutan Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi f. Pelayanan Permohonan Surat Rekomendasi g. Asistensi Kepastian Hukum Penyelenggara Jasa Telekomunikasi h. Inventarisasi Database Penyelenggara Jasa Telekomunikasi i. Usulan penyempurnaan regulasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi j. Pengembangan portal online layananJasa Telekomunikasi (e-licensing)

1. The activities included in telecommunications services licensing that have been implemented in 2012 are: a. Drafting of Evaluation Criteria of Telecommunication Services Principal License b. Extension on Telecommunication Services Principal License c. Telecommunication Services Operating License Issuance d. 5-year adjustment Telecommunication Services Operating License e. Telecommunication Services Operating License Revocation f. Letter of Recommendation Application services g. Rule of Law Telecommunications Service Provider Assistance h. Telecommunications Service Provider Database Inventory i. Proposal of Telecommunications Service Provider Regulatory Completion j. Telecommunications online web Services Development (e-licensing)

Rekapitulasi pelaksanaan pelayanan perizinan jasa telekomunikasi tahun 2012 adalah sebagai berikut:

IN

Recapitulation of Telecommunication Licensing Services Implementation:

Pelayanan Jasa Teleponi Dasar, Jasa Nilai Tambah Teleponi, Sistem dan Transaksi Elektronik Basic Telephone Services, Value Added Service for Telephone, Electronic Transaction and System Pelayanan / Services

Selesai / Finish

Dalam Proses / In process

Tidak Dilengkapi Pemohon / Not completed

Total Pelayanan / Total of Services

IzinPrinsip / Evaluasi / Evaluation - 1 3 4 Principles License Perpanjangan / Extension 1 1 - 2 Izin Penyelenggaraan / Penerbitan / Issuance 1 1 - 2 Operating License Penyesuaian 5 tahun / 5 years adjustment 1 1 - 2 Pencabutan / Revocation - 10 - 10 Asistensi Kasus / Attention on Case - 2 - 2 Surat Rekomendasi / Recommendation Letter - - 1 1 Total 23

71

72


Pelayanan Jasa Multimedia Multimedia Services Pelayanan / Services

Selesai / Finish

Dalam Proses / In process

Tidak Dilengkapi Pemohon / Not completed

Total Pelayanan / Total of Services

IzinPrinsip / Evaluasi / Evaluation 26 18 3 47 Principles License Perpanjangan / Extension 1 1 - 2 Izin Penyelenggaraan / Penerbitan / Issuance 13 - - 13 Operating License Penyesuaian 5 tahun / 5 years adjustment 15 - - 15 Pencabutan / Revocation 1 - - 1 Asistensi Kasus / Attention on Case 1 6 - 7 Surat Rekomendasi / Recommendation Letter 1 2 1 3 Total 84

1. Kegiatan - kegiatan yang termasuk dalam lingkup penyusunan kebijakan jasa telekomunikasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 meliputi: a. Regulatory Impact Analysis terhadap Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraa Jasa Telekomunikasi beserta perubahan-perubahannya, perumusan usulan kebijakan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagai materi regulasi penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan draft RPM tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. b. Pengkajian kebutuhan konektitas internet Internasional, peninjauan terhadap kebijakan penghentian sementara (moratorium) perizinan penyelenggara ISP baru wilayah Jabodetabek dan Penyelenggara NAP baru, dan penetapan pembukaan kembali moratorium perizinan Penyelenggara NAP baru melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

1. Activities that are included in the the scope of restructuring telecommunications service policies undertaken in 2012 include: a. Regulatory Impact Analysis on Transportation Minister Decree No. 21 of 2001 on Telecommunications Services Implementatioln and its revisions, proposals formulation of telecommunication service implementation policy as a regulatory material of telecommunications services implementation and Minister Regulation draft on Telecommunications Services Implementation. b. Study on the needs of international connectivity, review on moratorium policy on new ISP operation licensing in Jabodetabek area and new NAP operations and determination of moratorium re-opening on the new NAP operations licensing through DG Posts and Information Technology Impplementation Letter.

Hingga Desember tahun 2012, jumlah penyelenggara Jasa Telekomunikasi berizin di Indonesia adalah sebagai berikut:

Up to December 2012, the number of Authorized Telecommunication Services operators in Indonesia are as follows:

Izin Penyelenggaraan / Operating License JumlahPenyelenggara / Number of Operators Jasa Teleponi Dasar (melalui satelit asing) / Basic Telephone Service (via foreign satellite) 2 Jasa Nilai Tambah Teleponi / Value Added Service Jasa Panggilan Premium / Premium Calls Servie 22 Jasa Kartu Panggil / Calling Cards Service 9 Jasa Pusat Layanan Informasi / Information Call Centre 10 Jasa Multimedia / Multimedia Service a. JasaAkses Internet / Internet Access Service 222 b. JasaInterkoneksi Internet / Internet Interconnected Service 49 c. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik / Telephone Internet Service for Public 27 d. Jasa Sistem Komunikasi Data / Data Communication System Service 11


B. CAPAIAN KINERJA DI PENOMORAN TELEKOMUNIKASI

BIDANG

B. PERFORMANCE ACHIEVEMENT TELECOMMUNICATION NUMBERING

IN

1. Monitoring Pelaksanaan Migrasi Ipv4 Menjadi Ipv6

1. Migration of Ipv4 into Ipv6 Implementation Monitoring

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan assessment Ipv6 terhadap Penyelenggara Jasa Akses Internet untuk menunjukkan komitmen yang sudah dideklarasikan dihadapan Pak Menteri pada acara Ipv6 Summit 2010 di Bali. Pada awal tahun 2012 dilaksanakan assessment fase pertama lanjutan terhadap Penyelenggara Jasa Akses Internet yang belum diundang pada tahun 2011. Assessment fase pertama lanjutan diikuti oleh 8 (delapan) peserta, 6 (enam) peserta (Global Prima Utama, Hutchison CP Telecommunications, Patrakom, NTT Indonesia, First Media dan Rabik Bangun Pertiwi) merupakan Deklarator Ipv6 Bali 2010 dan 2 (dua) peserta (Aplikanusa Lintasarta dan PC24) diluar dari Deklarator Ipv6 yang mengajukan permintaan untuk di-assessment. Assessment tahap pertama ini meliputi pengujian konektivitas dasar, fungsionalitas aplikasi yang berbasis Ipv6, mekanisme transisi dan ketersambungan antar penyelenggara. Dari pelaksanaan assessment tahap pertama, semua peserta dinyatakan lulus.

In 2012 Ipv6 assessment on Internet Access Service has been conducted to show the commitment that have been declared before the Minister of Communications at the Ipv6 Summit 2010 in Bali. First phase assessment on Internet Access Service Providers was conducted in the early 2012, this was the sequal event to invite those who hasn’t been assest in 2011. The Extension of first phase assessment was participated by 8 (eight) members, 6 (six) members (Global Prima Utama, Hutchison CP Telecommunications, Patrakom, NTT Indonesia, First Media dan Rabik Bangun Pertiwi) were Ipv6 Bali 2010 Declarator and 2 (two) members (Aplikanusa Lintasarta dan PC24) were outside of Ipv6 Bali 2010 Declarator but asked for to be assessed. This first phase assessment included basic connectivity testing, Ipv6-based application functionality, transition mechanism, and interconnected among Providers. From the first phase assessment event, all participants passed the test.

Pada pertengahan 2012 telah dilaksanakan assessment tahap kedua untuk memastikan kesiapan Penyelenggara Jasa Akses Internet dalam memberikan jasa sambungan Ipv6 kepada pelanggan corporate. Assessment tahap kedua ini hanya diikuti oleh Penyelenggara Jasa Akses Internet yang mempunyai pelanggan corporate. Assessment tahap kedua ini diikuti oleh 10 (sepuluh) peserta (Telkom, Indosat, XL axiata, Indosat Mega Media, Supra Primatama Nusantara, Icon+, NTT Indonesia, First Media, Patrakom, dan Aplikanusa Lintasarta), assessment dilaksanakan dibeberapa kota guna memastikan bahwasannya dikotakota tersebut Ipv6 sudah diimplementasikan sehingga implementasi Ipv6 tersebar bisa merata di wilayah Indonesia. Dari pelaksanaan assessment tahap kedua, semua peserta dinyatakan lulus dan mampu memberikan jasa sambungan Ipv6 kepada pelanggan corporate mereka, selain itu profil customer yang diajukan oleh Penyelenggara Jasa Akses Internet sebagai tempat pelaksanaan assessment cukup beragam dan mewakili

The second phase assessment was held to ensure the readiness of Internet Access Service Providers in providing Ipv6 connection service for corporate customers. This second phase assessment was only participated by Internet Access Service Providers who have corporate customers. This second phase assessment was participated by 10 (ten) participants (Telkom, Indosat, XL axiata, Indosat Mega Media, Supra Primatama Nusantara, Icon+, NTT Indonesia, First Media, Patrakom, dan Aplikanusa Lintasarta) assessment was conducted in several cities to make sure that those cities have implemented the Ipv6, and equitable distributed throughout Indonesia. The second phase assessment declared that all participants passed the test and able to provide Ipv6 connectivity to their corporate customers. Third phase assessments was carried out At the end of 2012, to ensure readiness Internet Access Service Operators to provide Ipv6 connection services to end users. The third phase of assessment is only participated by an Internet Access Service Providers who have

73

74


berbagai macam sektor mulai dari perhotelan, perbankan, perusahaan umum, universitas, institusi pemerintah hingga koperasi. Pada akhir tahun 2012 telah dilaksanakan assessment tahap ketiga untuk memastikan kesiapan Penyelenggara Jasa Akses Internet dalam meberikan jasa sambungan Ipv6 kepada end user. Assessment tahap ketiga ini hanya diikuti oleh Penyelenggara Jasa Akses Internet yang mempunyai bisnis retail. Dalam assessment tahap ketiga ini, assessor diposisikan sebagai end user yang nantinya akan mengakses layanan Ipv6 dari mobile device maupun laptop melalui akses wifi di area umum untuk memastikan end user mendapatkan konektivitas Ipv6 di mobile device maupun laptop mereka. Selain itu ada beberapa parameter lain yang dinilai selain konektivitas Ipv6 ke end user meliputi perencanaan bisnis, infrastruktur, aplikasi, service, dan human resource. Assessment tahap ketiga ini diikuti oleh 6 (enam) peserta (Telkom, Telkomsel, Indosat, Indosat Mega Media, Hutchison CP Telecommunications, dan Supra Primatama Nusantara), tahap awal ini dilaksanakan di Jakarta dan tahun depan akan dilaksanakan di beberapa kota untuk memastikan pemerataan implementasi Ipv6 di Indonesia. Dari pelaksanaan assessment tahap ketiga ini, semua peserta dinyatakan lulus dan mampu memberikan sambungan Ipv6 kepada end user.

retail business. In the assessment, the assessor was positioned as the end user which would access the IPv6 services from mobile devices or laptop via wifi access in the public areas, to ensure that end users get IPv6 connectivity on their laptops or mobile devices. In addition there were several other parameters that were assessed besides the IPv6 connectivity to end users include business planning, infrastructure, application, service, and human resources. Third phase Assessment was attended by a 6 (six) participants (Telkom, Telkomsel, Indosat, Indosat Mega Media, Hutchison CP Telecommunications, and Supra Primatama Nusantara), this initial phase was held in Jakarta and next year will be held in several cities to ensure equitable implementation of ipv6 in Indonesia. Third phase sssessment, all participants passed and capable of providing IPv6 connection to the end user.

2. Implementasi Penggunaan Penomoran Blok Number Pada Penyelenggara Jasa dan Jaringan Telekomunikasi

2. Implementation of Numbering Usage in Telecommunication Service and Networks Operators

Kegiatan Tim ini meliputi: a. Pengaturan penggunaan penomoran telekomunikasi, dilakukan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan Ketujuh KM Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Pembangunan Telekomunikasi Indonesia (FTP 2000). b. Penetapan penggunaan penomoran telekomunikasi, dilakukan penetapan penggunaan penomoran kepada para penyelenggara telekomunikasi dan Lembaga/Instansi yang akan menggunakan penomoran telekomunikasi. Telah dikeluarkan surat penetapan penggunaan penomoran telekomunikasi sebanyak 16 (enam belas) penetapan.

This Team activities includes: a. Telecommunications numbering arrangements, carried out with restructuring Ministerial Regulation Draft on Seventh Amandement on Minister Decreed No. 4 of 2001 on Establishment of Indonesia Telecommunications Technical Development Basic Plan (FTP 2000) b. Determintation of telecommunication numbering usage is carried out to the telecommunications operators and Agencies that using telecommunication numbering. Sixteen (16) determination letters on telecommunication numbering have been issued.


c. Pemantauan dan evaluasi penggunaan penomoran telekomunikasi, dilakukan dalam rangka pengawasan penggunaan penomoran agar efisien, efektif, dan sesuai dengan peruntukannya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap penggunaan penomoran yang telah ditetapkan untuk tujuan pengawasan maupun pengecekan tambahan permintaan penomoran. Dalam pemantauan ini ditemukenali penggunaan penomoran yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu penggunaan nomor 500XYX yang seharusnya digunakan untuk nomor pelanggan jaringan tetap lokal namun dalam kenyataannya digunakan untuk nomor akse call center. Terhadap hal ini telah dilakukan langkah-langkah agar sesuai dengan regulasi yang ada.

c. Monitoring and evaluation on telecommunication numbering usage, are cerried out in order to supervise the numbering that efficient, effective and as intended. Monitoring and evaluation are conducted to determined numbering in order to supervise and also to check the extra numbering request. In this monitoring is inditified the numbering that is not as intended, number 500XYX which supposed to be used for fixed-local line customer number, but in reality, it’s being used for the call center access. Some actions have been carried out to address this issue, according to the applicable regulations.

3. Penetapan Alokasi Penomoran Jaringan Tetap Lokal untuk Kode Wilayah Daerah Kritis

3. Determination of Local-Fixed Line Numbering Alocation for Critical Area Code

Kegiatan Tim ini meliputi: a. Inventarisasi data penggunaan blok nomor jaringan tetap lokal, Inventarisasi dilakukan dengan memetakan data penggunaan blok nomor jaringan tetap lokal untuk kode wilayah yang tingkat okupansi penggunaan blok nomornya tinggi. Saat ini para penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas (FWA) mengajukan tambahan blok nomor dalam jumlah yang banyak mengingat bahwa komposisi model nomor prabayar mendominasi penggunaan penomoran sehingga membutuhkan sumberdaya penomoran yang sangat besar. Berdasarkan hasil olahan data penggunaan blok nomor, diperoleh data wilayah-wilayah yang tingkat okupansinya tinggi sebagaimana dalam tabel berikut:

This Team activities includes: a. Inventory the use of local fixed line numbers data is carried out by mapping the data usage numbers for the local fixed line area code number that the occupancy level of the number usage is high. Currently the wireless local fixed line operator with limited mobility (FWA) filed many extra numbers given the composition of the prepaid numbers dominate the use of numbering and thus require very large numbers stock. Based on the results of the processed data on numbers usage, data showed the areas of high occupancy level, as in the following table:

Kode Area / Wilayah / Region Blok Nomor Tersedia / Blok Nomor Terpakai / Area Code Available Numbers Unavailable Numbers (been taken) 0341 Malang 593 567 0274 Yogyakarta 431 365 021 Jakarta 5615 4291 0761 Pekanbaru 269 188 0411 Makassar 548 350 0361 Denpasar 566 359

Persentase / Percentage 95.62% 84.69% 76.42% 69.89% 63.87% 63.43%

75

76


b. Penyusunan regulasi untuk penetapan kode wilayah daerah kritis, Pengaturan penetapan kode wilayah kritis ini dituangkan dalam draft perubahan ketujuh FTP 2000 dengan melakukan penambahan digit nomor pelanggan c. Evaluasi penggunaan blok nomor jaringan tetap lokal di daerah yang tingkat okupansi penggunaan blok nomornya tinggi, berdasarkan hasil evaluasi diperoleh data penggunaan blok nomor yang penggunaannya sangat tinggi yaitu: • Malang (0341) dengan tingkat okupansi 95,62% • Yogyakarta (0274) dengan tingkat okupansi sebesar 84,69%

b. Regulation establishment for determination of critical code area is mandated in the draft of seventh amandement of FTP 2000 by adding the digits on customer’s phone number. c. Evaluation on local fixed-line number usage in the area where the occupancy level of number usage is high. Based on the results of the processed data on numbers usage, data showed the areas of very high occupancy level are as follows: • Malang (0341) with occupancy level 95,62% • Yogyakarta (0274) with occupancy level 84,69%

C. CAPAIAN KINERJA DI BIDANG TARIF DAN INTERKONEKSI TELEKOMUNIKASI

C. PERFORMANCE ACHIEVEMENT TELECOMMNUCITATION TARIFF INTERCONNECTION

a. Tim Implementasi Biaya Interkoneksi dan Pentarifan retail Telekomunikasi Sebelum 1 Juni 2012, Peraturan Menteri No. 8 tahun 2006 tentang interkoneksi belum dilaksanakan sepenuhnya pada layanan SMS. Interkoneksi SMS sebelumnya menggunakan sistem Sender Keep All (SKA). Dengan berubahnya pola trafik layanan SMS yang tidak berimbang antar penyelenggara telekomunikasi serta meningkatnya SMS Spam, BRTI merasa perlu untuk mengkaji ulang kebijakan terhadap layanan interkoneksi SMS yang selanjutnya menerapkan interkoneksi SMS berbasis biaya. Sehingga terhitung mulai tanggal 31 Mei 2012 pukul 23:59:59 interkoneksi berbasis biaya untuk SMS mulai diterapkan.

a. Team of Interconnection Cost and Telecommunication Retail Tariff Implementation Before June 1, 2012, Minister Regulation No. 8 of 2006 on Interconnection has not been fully implemented on SMS services. Previously, SMS Internection was using the Sender Keeps All (SKA) system. By the changes of unbalanced SMS services traffic pattern between telecommunication operators and also concerning the increase of SMS Spam, BRTI considered to review the policy on SMS interconnection services is needed, and then next is to adjust the cost-based interconnection SMS. So as per May 31, 2012 at 23:59:59 the cost-based interconnection SMS is applied.

b. Pokja Penelaahan Dampak Regulasi Pentarifan TIK Eksisting di Indonesia Kelompok Kerja ini mereview seluruh peraturan yang terkait dengan pengaturan pentarifan telekomunikasi di Indonesia, menemukenali peraturan-peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi industri dan perkembangan teknologi telekomunikasi, serta memberikan rekomendasi perubahan kebijakan dan regulasi pentarifan kedepan.

b. Working Group of Study on Regulatory Impact on Existing ICT Tariff Imposition The Working Group is reviewing all regulations related to telecommunications tariff imposition regulatory in Indonesia, identifying regulations that are no longer suitable to the industry condition and the development of telecommunications technology, as also to give recommendations on amandement and future tariff regulation.

IN AND


c. Pokja Penelaahan Dampak Regulasi Interkoneksi Eksisting di Indonesia Kelompok Kerja ini mereview seluruh peraturan yang terkait dengan pengaturan interkoneksi di Indonesia, menemukenali peraturanperaturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi industri dan perkembangan teknologi telekomunikasi, serta memberikan rekomendasi perubahan kebijakan dan regulasi interkoneksi kedepan, di antaranya mereview ulang komponen-komponen yang terkait dengan perhitungan berbasis biaya.

c. Working Group of Study on Regulatory Impact on Existing Interconnection Regulatory in Indonesia The Working Group is reviewing all regulations related to interconnection management in Indonesia, identifying regulations that are no longer suitable to the industry condition and the development of telecommunications technology, and also giving recommendations on amandement and future interconnection regulations, including reviewing related components with cost-based calculation.

d. Pendekatan Regulasi dan Permodelan Interkoneksi Jaringan Berbasis Packet Switch Perkembangan teknologi telekomunikasi menyebabkan perubahan arsitektur dan topologi jaringan telekomunikasi serta peningkatan dalam hal pemberian layanan. Terkait dengan perihal interkoneksi perkembangan jaringan data dapat menyediakan layanan suara. Pada kasus di negara lain, penyelenggara jaringan data dimaksud secara bisnis telah mendapat ijin penyelenggaraan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pola interkoneksi layanan suara yang dilalukan melalui jaringan data belum diatur dalam regulasi eksisting sehingga pendekatan regulasi yang baru perlu dilakukan untuk mengakomodir perubahan teknologi interkoneksi ini.

d. Packet Switch-Based Networks Interconnection Regulatory and Modeling Approach Technology telecommunications development causes many changes in the telecommunications network architecture and topology as well as improvements in service delivery. Concerning interconnection associated with the development of data networks to provide voice services. In other countries there are cases where the data networks operators referred to, have received operating licenses (in business). To anticipate this situation, the voice services interconnection pattern which is performed through over data networks have not been provided in the existing regulatory so that the new regulatory approach needs to be done to accommodate changes in this interconnection technology.

e. Kajian International Mobile Roaming Jelajah internasional untuk layanan seluler sudah menjadi kebutuhan di masyarakat luas. Layanan jelajah internasional selama ini belum memberikan informasi yang transparan bagi pelanggan diantaranya besaran tarif dan halhal lain yang terkait dengan perlindungan konsumen. Oleh karena itu perlu dibuat suatu peraturan khusus mengenai Layanan Jelajah Internasional dalam peraturan menteri tersendiri.

e. International Mobile Roaming Study International roaming for mobile services has become a necessity in society at large. International roaming service has not given transparent information to customers including the tariffs and other matters related to consumer protection. Therefore, it needs to establish a special rule regarding International Roaming Service in a separate ministerial regulations.

f. Kajian Perhitungan Ulang Biaya Interkoneksi Tahun 2012 Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Interkoneksi bahwa pemerintah dapat melakukan evaluasi tahunan terhadap penerapan biaya interkoneksi. Dari hasil evaluasi dimaksud, secara umum besaran

f. Costs Interconnection Re-Calculations Study In 2012 In accordance with the Regulation of the Minister of Communications and Information Technology No. 8 of 2006 on Interconnection that government can carry out an annual evaluation of the interconnection costs implementation. From the results of such

77

78


biaya originasi, transit dan terminasi terhadap penyelenggara lain tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan hasil forecasting biaya interkoneksi yang telah dihitung sebelumnya.

evaluations, in general the amount of cost origination, transit and termination to the other operators did not show any significant differences with the results of interconnection costs forecasting that have been calculated previously.

D. CAPAIAN KINERJA DI BIDANG KELAYAKAN SISTEM TELEKOMUNIKASI

D. PERFORMANCE ACHIEVEMENT IN SYSTEM TELECOMMUNICATION FEASIBILITY

1. RUU Telekomunikasi

1. Draft Bill On Telecommunication

a.

Merumuskan dokumen RUU Telekomunikasi mulai dari naskah akademis, grand design dan draft RUU sendiri. Draft RUU masih dibahas tingkat (Kumham+setneg); b. Naskah akademis (selesai); Naskah akademis dan grand design dibantu oleh tenaga ahli perorangan dan hanya menyelaraskan naskah akademis yang telah disusun oleh tim terdahulu.Grand design (70%).

a.

2. Pokja Pelaksanaan Uji Laik Operasi Hasil Pembangunan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi

2. Working Group on Implementation of Feasibility Test on Development of Telecommunications Infrastructures

a. Melakukan perubahan ULO sesuai dengan konsep RUU Tel yaitu dari pemeriksaan langsung menjadi self assesment dan document review sebagai bagian dari penilaian kesiapan beroperasi; b. Ke depan akan ada dua tim yaitu yang melakukan uji konsistensi dokumen secara acak dan tim yang menilai dokumen. Dokumen yang dinilai adalah seluruh SOP yang dibutuhkan untuk beroperasi dan SOP yang terkait pengguna; c. Dalam pelaksanaan Uji laik OperasiTahun 2012 telah mengeluarkan sebanyak 19 SKLO dengan rincian sebagai berikut:

a. Changing the Feasibility Assessment Operations in accordance with Daft Bill on Telecommunication concept from direct examination into self assessment and document review as the part of readiness to ooperate appraisal. b. In the future, there will be 2 (two) teams that randomly conducting the document concistency and the other team is to assess the document. The documents to be assessed are the entire required SOP to be operated and SOP that related to users. c. In the implementation of Feasibility Assessment in 2012 has issued 19 SKLO with details as follows:

Formulating the Draft Bill on Telecommunications, ranging from academic texts, grand design and draft its own bill. The draft bill is still discussed level (State Secretariat and Ministry of Law and Human Rights); b. Academic paper (completed); Academic Paper and grand design assisted by experts and only align individual academic paper that has been prepared by advanced team .Grand design (70%).


NO

NAMA PERUSAHAAN / COMPANY

JENIS PENYELENGGARAAN / TYPE OF EXECUTION

LOKASI / LOCATION

TANGGAL PELAKSANAAN NOMOR & TANGGAL SKLO / ULO / DATE OF ULO NUMBER AND DATE OF SKLO

1

PT. Maxima Data

Jember - Jawa Timur

12-14 December 2011

2

PT. Berca Hardayaperkasa

Jasa Akses Internet / Internet Access Service Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched / Packet Switched Local Fixed Network

Zona 1 / Zone 1 (Sumatera Bagian Utara / North of Sumatera) Zona 2 / Zone 2 (Sumatera Bagian Tengah / Central of Sumatera) Zona 3 (Sumatera Bagian Selatan) Zona 8 (Bali dan Nusa Tenggara) Zona 11 (Sulawesi Bagian Selatan) Zona 13 (Kalimantan Bagian Barat) Zona 14 (Kalimantan Bagian Timur) Zona 15 (Kepulauan Riau) Jakarta

20 - 22 December 2011

3

PT. First Media, Tbk

4

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk

5

PT. Bakrie Telecom, Tbk

6

PT. Internet Madju Abad Millenindo

7

PT. Matrixnet Global Indonesia

8

PT. Fiber Network Indonesia

9

PT. PC24 Cyber Indonesia

Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched / Packet Switched Local Fixed Network Jasa Akses Internet / Internet Access Service

Jaringan Bergerak Seluler / Mobile Celullar Network

Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched / Packet Switched Local Fixed Network Jasa Akses Internet / Internet Access Service Jasa Akses Internet / Internet Access Service Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched / Packet Switched Local Fixed Network

09/DJPPI/Kominfo/1/2012 16 January 2012 22/DJPPI/Kominfo/1/2012 30 January 2012

18-19 January 2012

23/DJPPI/Kominfo/1/2012 30 January 2012

12-13 January 2012 27 - 29 December 2011 27 - 28 December 2011 27 - 28 December 2011 16-17 January 2012 19-20 January 2012 18 January 2012

24/DJPPI/Kominfo/1/2012 30 January 2012 25/DJPPI/Kominfo/1/2012 30 January 2012 26/DJPPI/Kominfo/1/2012 30 January 2012 27/DJPPI/Kominfo/1/2012 30 January 2012 28/DJPPI/Kominfo/1/2012 30 January 2012 29/DJPPI/Kominfo/1/2012 30 January 2012 30/DJPPI/Kominfo/1/2012 31 January 2012

Palu

29-30 September 2011

Manado

3-5 Oktober 2011

Banda Aceh

10-12 Oktober 2011

Medan

10-11 Oktober 2011

Ternate

17-18 Oktober 2011

Surabaya

19-21 Oktober 2011

Makassar

24-26 Oktober 2011

31/DJPPI/Kominfo/1/2012 31 January 2012 32/DJPPI/Kominfo/1/2012 31 January 2012 33/DJPPI/Kominfo/1/2012 31 January 2012 34/DJPPI/Kominfo/1/2012 31 January 2012 35/DJPPI/Kominfo/1/2012 31 January 2012 36/DJPPI/Kominfo/1/2012 31 January 2012 37/DJPPI/Kominfo/1/2012 31 January 2012

Banjarmasin

1-2 November 2011

Jayapura

8-9 November 2011

Bandung

10-11 January 2012

Jawa Barat

12-14 January 2012

Jawa Tengah

25-26 January 2012

Yogyakarta

25-27 January 2012

Jawa Timur

30-31 January 2012

Bali

19 - 20 March 2012

Bandung

6 - 7 March 2012

Bandung

21 - 22 March 2012

Jakarta

21 March 2012

38/DJPPI/Kominfo/1/2012 31 January 2012 39/DJPPI/Kominfo/1/2012 31 January 2012 40/DJPPI/Kominfo/1/2012 31 January 2012 41/DJPPI/Kominfo/2/2012 8 Februari 2012 42/DJPPI/Kominfo/2/2012 8 Februari 2012 43/DJPPI/Kominfo/2/2012 8 Februari 2012 44/DJPPI/Kominfo/2/2012 8 Februari 2012 50/DJPPI/KOMINFO/3/2012 29 March 2012

48/DJPPI/KOMINFO/3/2012 29 March 2012 40/DJPPI/KOMINFO/3/2012 29 March 2012 47/DJPPI/KOMINFO/3/2012 29 March 2012

79


80

NO

NAMA PERUSAHAAN / COMPANY

JENIS PENYELENGGARAAN / TYPE OF EXECUTION

LOKASI / LOCATION

TANGGAL PELAKSANAAN NOMOR & TANGGAL SKLO / ULO / DATE OF ULO NUMBER AND DATE OF SKLO

10

PT. Nexcom Indonesia

Tembagapura - Papua

11

PT. Wifian Solution

12

PT. Laxo Global Akses

Jasa Akses Internet / Internet Access Service Jasa Akses Internet / Internet Access Service Jasa Akses Internet / Internet Access Service

29 Februari - 2 March 2012 49/DJPPI/KOMINFO/3/2012 29 March 2012 20 - 22 March 2012 51/DJPPI/KOMINFO/3/2012 29 March 2012 52/DJPPI/KOMINFO/4/2012 12 - 13 March 2012 12 April 2012 52/DJPPI/KOMINFO/4/2012 27 - 28 March 2012 12 April 2012 52/DJPPI/KOMINFO/4/2012 14 - 16 March 2012 12 April 2012 52/DJPPI/KOMINFO/4/2012 14 -16 March 2012 12 April 2012 56/DJPPI/KOMINFO/4/2012 9 - 10 April 2012 18 April 2012 57/DJPPI/KOMINFO/4/2012 9 - 10 April 2012 18 April 2012 60/DJPPI/KOMINFO/4/2012 11 - 13 April 2012 30 April 2012 58/DJPPI/KOMINFO/4/2012 12 - 14 April 2012 30 April 2012 59/DJPPI/KOMINFO/4/2012 12 - 14 April 2012 30 April 2012 61/DJPPI/KOMINFO/5/2012 16-18 April 2012 8 May 2012 62/DJPPI/KOMINFO/5/2012 16-18 April 2012 8 May 2012 63/DJPPI/KOMINFO/5/2012 16-18 April 2012 8 May 2012 64/DJPPI/KOMINFO/5/2012 17 - 20 April 2012 8 May 2012 65/DJPPI/KOMINFO/5/2012 8 16-18 April 2012 May 2012 66/DJPPI/KOMINFO/5/2012 01 May 2012 10 May 2012

Semarang Solo Purwokerto Sidoarjo Kediri

13

PT. Intelex Technet Global

Jasa Akses Internet / Internet Access Service

Sleman Yogyakarta

14

PT. Solo Jala Buana

15

PT. Primacom Interbuana

16

PT. IP Telecom Multimedia Indonesia

17

PT. Sarana Multimedia Akses Indonesia

18

PT. Sufia Technologies

19

PT. Multi Teknologi Sejahtra

Jasa Akses Internet / Internet Access Service Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched / Packet Switched Local Fixed Network Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik / Telephone Internet Service for Public

Surakarta

Jaringan tetap Tertutup / Restricted Fixed Line Jasa Akses Internet / Internet Access Service

Bandung

21 - 23 May 2012

Malang

4 - 6 Juni 2012

Panglima Sudirman Surabaya Ngagel Jaya Selatan RMI Surabaya

4 - 6 Juni 2012

Kab. Rokan Hilir - Riau Kab. Indragiri Hulu - Riau Apartemen City Park Jakarta Barat Gardenia Boulevard Jakarta Selatan MT. Haryono Square Jakarta Timur STO Telkom Kaliasem Denpasar STO Telkom Lembong Bandung Jakarta

4 - 6 Juni 2012

67/DJPPI/KOMINFO/6/2012 13 Juni 2012 70/DJPPI/KOMINFO/6/2012 20 Juni 2012 71/DJPPI/KOMINFO/6/2012 20 Juni 2012 72/DJPPI/KOMINFO/6/2012 20 Juni 2012


3 Perumusan Kerangka Kerja Dalam Melakukan Market Review dan Analisis Pasar Telekomunikasi dan Tim Pelaksanaan Analisa dan Ulasan Pasar Telekomunikasi Tahun 2012.

3 Formulation of Framework in Conducting Market Review and the Telecommunications Market Analysis and Operational Team of Analysis and Telecommunications Market Review 2012.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Telekomunikasi terkait Ulasan dan Analisis Pasar Telekomunikasi (Market Review & Analysis-MRA) tahun 2012 ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Perumusan Kerangka Kerja dalam Melakukan MRA dan implementasinya. MRA pada tahun ini merupakan pelaksanaan ulasan pasar yang pertama kali dilaksanakan oleh regulator telekomunikasi Indonesia.

Activities carried out by the Directorate of Telecommunications related to Telecommunications Market Review and Analysis (Market Review & AnalysisMRA) in 2012 consists of 2 (two) parts Framework Formulation in Conducting MRA and its implementation. In 2012, MRA was the implementation of the first market review carried out by the Indonesian telecommunications regulator.

Pelaksanaan MRA dilatarbelakangi kebutuhan untuk dapat menentukan kebijakan dan menetapkan regulasi di sektor telekomunikasi dengan lebih baik. Paradigma dalam penentuan kebijakan dan regulasi yang sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan intuitif empirik seringkali menghasilkan kebijakan dan regulasi yang kurang efektif dan efisien menghadapi dinamika industri telekomunikasi. Dibutuhkan suatu pendekatan primer untuk memperoleh kebijakan dan regulasi yang lebih dapat diandalkan. Salah satu pendekatan primer yang banyak digunakan di berbagai negara adalah dengan ulasan pasar (market review).

MRA implementation is motivated by the needs to be able to determine the policy and establish in the telecommunications sector. Paradigm in the determination of policies and regulations that previously tended to use intuitive and empirical approach often produced policies and regulations that were less effective and efficient in facing the dynamics of the telecommunications industry. It takes a primary approach to obtain regulatory policy and more reliable. One of the primary approaches are widely used in many countries is to review the market (market review).

Gambar 1 Perubahan Pendekatan Penentuan Kebijakan Picture 1. Amandement of Policy Determination Approach

81

82


Ulasan dan Analisis Pasar diawali dengan pendefinisian beberapa kategori pasar yang relevan dengan kondisi industri di Indonesia. Pada awalnya ditentukan 3 (tiga) kategori pasar, yaitu: a. Pasar Mobile Voice; b. Pasar Mobile Data; dan c. Pasar Wholesale Broadband.

Reviews and Market Analysis is defined to some relevant market categories with industrial conditions in Indonesia. Initially, specified three (3) categories of the market, namely: a. Mobile Voice Market; b. Mobile market data, and c. Wholesale Broadband market.

Namun pada perkembangannya pasar Mobile Voice dan Mobile Data disatukan menjadi pasar Mobile. Hal ini karena kedua pasar itu memiliki pemain dan pasar yang sama. Terdapat 12 (duabelas) data input yang berasal dari para penyelenggara untuk kemudian diolah.

However, the market development Mobile Voice and Mobile Data markets integrated into Mobile market. This is because both of the markets have the same players and market. There are 12 (twelve) input data coming from the organizers and processed.

Pelaksanaan ulasan dan analisis pasar yang dilakukan dimaksudkan untuk penentuan penyelenggara dominan dengan menggunakan beberapa kriteria. Hal ini merupakan hal yang baru di Indonesia namun sangat umum di banyak negara. Dari hasil MRA didapatkan 4 penyelenggara dominan, yaitu: a. PT. Telekomunikasi Seluler; b. PT. Indosat; c. PT. XL Axiata; dan d. PT. Telekomunikasi Indonesia.

Implementation review and market analysis done was intended for determining the dominant operator by using several criterias. This is a new thing in Indonesia, but very common in many countries. MRA results obtained from 4 operators dominant, namely: a. PT. Telekomunikasi Seluler; b. PT. Indosat; c. PT. XL Axiata; dan d. PT. Telekomunikasi Indonesia.

Telkom menjadi penyelenggara dominan dikarenakan Telkom juga memiliki lini bisnis mobile selain itu Telkom juga merupakan induk (holding) dari Telkomsel sehingga memiliki laporan keuangan yang terkonsolidasi.

Telkom becomes a dominant operator because Telkom also has line of mobile business, other than that Telkom is also the holding of Telkomsel that has a consolidated financial statement.

Hasil analisis terhadap data agregat yang didapatkan dari penyelenggara mobile menunjukkan bahwa pertumbuhan pasar seluler beberapa tahun terakhir cenderung melandai (lihat Gambar 2). Dibutuhkan ketepatan investasi dan kebijakan/regulasi yang tepat untuk mendorong pertumbuhan tetap positif atau bahkan melonjak.

Results of the analysis of aggregated data obtained from the mobile operators show that cellular market growth in recent years tended to slope (see Figure 2). It takes precision and investment policies / regulations appropriate to encourage steady growth positive or even increased.

Namun pertumbuhan positif secara agregat tidak selalu tercermin pada pertumbuhan individual setiap penyelenggara. Hanya 3 (tiga) penyelenggara dominan yang memperoleh laba dari 8 (delapan) penyelenggara mobile (GSM dan CDMA) yang ada di Indonesia. Dari grafik (gambar 3) bahkan terlihat perbedaan yang cukup signifikan dari sisi pendapatan antara penyelenggara dominan dan non-dominan. Permasalahan ini berpengaruh hingga pada kemampuan penyelenggara untuk melakukan ekspansi pasar.

While positive growth in aggregate is not always reflected in the growth of every individual operator. Only 3 (three) dominant providers who earned profit from 8 (eight) mobile (GSM and CDMA) operators in Indonesia. From graphic (Figure 3) even the differences seems pretty significant in the income of dominant and non-dominant operator. This problem influential to the operators to the ability to do market expansion.


Beberapa masalah lain yang diidentifikasi di pasar mobile berdasarkan parameter yang ditentukan adalah tingginya tingkat churn, permasalahan tariff plan, kompetisi, dan rentannya keberlangsungan industri.

Other problems identified in mobile market based on determined parameters is the high level of churn, problems such as tariff plan, competition, and the vulnerability of the sustainability of the industry.

Pada tahap akhir pelaksanaan ulasan dan analisis pasr memunculkan sejumlah pilihan solusi dan rekomendasi materi regulasi yang dibutuhkan. Sejumlah pilihan solusi yang diharapkan dapat masuk dalam beberapa kebijakan dan regulasi antara lain: a. Persyaratan modal minimum; b. Transparansi produk; c. Churn management; d. Pengelolaan Penomoran; e. Regulasi assymmetric; dan f. Mobile Virtual Network Operator (MVNO).

At the last phase of the review and analysis of the market led to a number of solution options and recommendations of regulatory material required. Number of solution selections which are expected suitable to some following policies and regulations: a. Minimum capital requirements; b. Product transparency; c. Churn management; d. Numbering Management; e. Assymmetric regulations, and f. Mobile Virtual Network Operator (MVNO).

83

84


Sedangkan beberapa materi regulasi yang direkomendasikan mencakup aturan regulasi berikut: a. Regulasi Tariff Plan; b. Regulasi Persaingan Usaha di Bidang Telekomunikasi; c. Regulasi Perizinan (Modern Licensing); d. Regulasi Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa; e. Regulasi Penomoran; f. Regulasi Open Access dan RoW (Telco’s Critical Infrastructure); dan g. Regulasi Smart Subsidy

While some materials are recommended regulations include rules following regulations: a. Regulatory on Tariff Plan; b. Regulatory in Competition on the Telecommunications Sector; c. Licensing Regulatory (Modern Licensing); d. Regulatory Network and Services Implementation; e. Regulatory on Numbering; f. Regulatory on Open Access and RoW (Telco’s Critical Infrastructure), and g. Regulatory Smart Subsidy

Ulasan dan Analisis Pasar kategori Wholesale Broadband untuk tahun 2012 masih belum optimal. Namun analisis yang dilakukan pada data-data snapshot yang dapat diperoleh menghasilkan sejumlah rekomendasi, yaitu: a. Dibutuhkan perencanaan dan implementasi broadband nasional yang komprehensif. b. Restrukturisasi industri. c. Segregasi struktural dan operasional. d. Non-cash USO. e. Pembukaan akses yang mudah dan merata.

Review and Analysis of Wholesale Broadband Markets category for the year 2012 is still not optimal. However, the analysis conducted on the data snapshot that can be obtained by producing a number of recommendations, namely: a. It takes planning and implementation of a comprehensive national broadband. b. Industry restructuring. c. Structural and operational segregation. d. Non-cash USO. e. Easy access opening and equitable.

Pelaksanaan MRA tahun 2012 menghadapi beberapa kendala. Optimalisasi hasil ulasan dan analisis terhadap pasar telekomunikasi dipengaruhi sangat dignifikan oleh kendalakendala ini. Dalam pelaksanaannya kendala utama yang dihadapi adalah adanya keengganan operator untuk menyediakan data, antara lain:

Implementation of the MRA in 2012 was facing several obstacles. Optimizing the results of review and analysis of the telecommunication market is affected significantly by these constraints. In practice the main obstacle is the reluctance of operators to provide data, such as:

a. Rencana penggelaran jaringan/layanan; b. Struktur biaya untuk produksi suatu layanan; dan c. Audited financial report.

a. Plan of the deployment of network / service; b. The cost structure for the production of a service, and c. Audited financial report.


Untuk pasar wholesale, yang dalam definisinya mencakup penyelenggara jaringan dan jasa ISP, Tim Pelaksana terkendala untuk berkoordinasi dengan operator yang jumlahnya mencapai 350 operator.

For wholesale markets, which in its definition includes network and ISP service providers, Executive Team facing obstacles to coordinate with the operators that reach 350 operators.

Kekurangan data yang terjadi dicoba ditanggulangi dengan menggunakan data yang berada di domain publik. Penggunaan data intelijen dihindari karena pelaksanaan MRA membutuhka data dengan validitas yang baik.

Lack of data that occurs was attempted to be addressed by using data in the public domain. Intelligence data usage was avoided due to the MRA implementation requires good data validity.

Selanjutnya diharapkan pelaksanaan Ulasan dan Analisis Pasar Telekomunikasi dapat dilaksanakan secara berkala. Penentuan kebijakan dan regulasi di masa mendatang harus didasari data dukung dan analisis komprehensif tentang realitas industri. Diharapkan rezim regulasi sektor telekomunikasi (Teknologi Informasi dan Komunikasi) ke depan dapat mengakomodir kebutuhan ini.

Further, Telecommunications Market Review and Analysis implementation are expected can be performed on a regular basis. Determination of policy and regulatory in the future should be based on comprehensive supporting data and analysis on the industry reality. Hopefully regulatory regime in telecommunications sector (Information and Communication Technology) to be able to accommodate the future needs.

4. TIM PERUMUSAN REGULASI TEKNIS PADA ERA KONVERGENSI

4. TECHNICAL REGULATORY FORMULATION TEAM ON CONVERGENCE ERA

i. PERTEMUAN PLENO

i. PLENARY MEETING

I. PLENO YOGYAKARTA

I. YOGYAKARTA PLENARY

Pertemuan dilaksanakan sebagai kelanjutan dari penyerahan naskah akademis beserta executive summary kepada pimpinan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dirangkai dengan seminar tentang konvergensi dan eksebisi layanan konvergensi yang telah dilaksanakan pada bulan April 2012 dan pendahuluan dari beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2012. Pertemuan ini diikuti oleh peserta SGR dari kelompok pembahasan dan manajemen dari kelompok pembahasan dengan tema pembahasan Grand Design Industri Teknologi Komunikasi dan Informatika (TIK).

Meetings conducted as continuation of the academic paper submission with an executive summary to the head of the Ministry of Communication and Information Technology and followed with seminars on convergence and convergence services exhibitions that took place in April 2012 and some of advance activities that will be implemented in 2012.

This meeting was attended by SGR participants of group discussion and management of group discussion with the Grand Design Industry of Information Communication Technology (ICT) as the subject matter.

85

86


Pertemuan tersebut membahas hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Telekomunikasi dan dokumen pelengkapnya Direktorat Telekomunikasi kembali mengadakan pertemuan Study Group Regulasi (SGR) Penyelenggara Telekomunikasi untuk membahas Naskah Akademik dan Grand Design Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi; 2. Kedua dokumen tersebut nantinya akan digunakan sebagai justifikasi dan roadmap dalam implementasi UU Telekomunikasi yang sesuai dengan kondisi industri saat ini dan masa mendatang; 3. Sebelum pertemuan Tim Penyusun Rancangan UU Telekomunikasi Direktorat Telekomunikasi juga mengadakan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangundangan; 4. Pertemuan SGR dihadiri oleh perwakilan penyelenggara telekomunikasi, perwakilan sejumalah unit kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan perwakilan Balai Monitoring Frekuensi Yogyakarta; 5. Dokumen Naskah Akademik dan Grand Design Industri TIK akan disampaikan kemudian untuk mendapat masukan dari peserta SGR.

The meeting discussed the following matters:

II. PLENO SURABAYA

II. SURABAYA PLENARY

Pertemuan dibuka pada pukul 09.55 oleh Sekretaris Study Group Regulasi (SGR). Pertemuan pleno SGR ini dipimpin oleh Direktur Telekomunikasi selaku Ketua SGR 2012 dan dihadiri oleh Para Anggota SGR sebagaimana terlampir dalam Daftar Undangan dan Daftar Hadir, dengan tema pembahasan: a. Rencana Broadband Nasional. b. Transisi Perizinan Telekomunikasi. c. Revisi RPM Jasa Telekomunikasi.

Meetings was opened at 09.55 by the Secretary of SGR. This SGR Plenary Meeting was led by the Director Of Telecommunications and attended by the SGR members as attached in Invitation List and Attendance, with subject matters: a. National Broadband Plan b. Telecommunications Licensing Transition c. Revision of Ministerial Regulation Draft on Telecommunications Service

National Broadband Plan:

National Broadband Plan:

Konsultan Review Infrastruktur Broadband Nasional yang menjadi bagian National (NBP) menyampaikan Broadband Plan presentasi tentang pelaksanaan program pemerintah yang dikoordinasikan oleh Bappenas ini

National Broadband Infrastructure Review consultant who became part of the National Broadband Plan (NBP) gave a presentation on the implementation of the government program which coordinated by Bappenas

1. In the framework of the restructuring the Draft Bill on Telecommunications and the complementary documents, Directorate of Telecommunications was hosting Telecommunications Operator Regulatory Study Group (SGR) meeting to discuss the Academic Paper and Grand Design of Information and Communication Technology Industry; 2. Both of these documents will be used as the justification and implementation of the roadmap in the Telecommunications Act in accordance with current and future industry conditions; 3. Before the meeting of Compiler Team of Draft Bill on Telecommunications, Telecommunications Directorate also held harmonization with the Ministry of Law and Human Rights, represented by the Director of Harmonization of Laws and Regulations; 4. The SGR meetings was attended by delegates from telecommunications operators, work unit of MCIT and delegates from Yogyakarta Frequency Monitoring Agency; 5. Academic Paper Document and Grand Design ICT Industry will be presented later to get input from participants SGR.


Beberapa hal yang menjadi catatan pada sesi diskusi NBP adalah: a. Standar minimal 512 kbps; b. Target-target spesifik NBP; c. Efisiensi pemanfaatan frekuensi; d. Standardisasi keamanan jaringan; e. PNBP; f. Infrastructure sharing; g. Net-neutrality

Few things to note on NBP discussion sessions are: a. Standard minimum of 512 kbps; b. NBP specific targets; c. Frequency utilization efficiency; d. Standardization of network security; e. non-tax revenues; f. Infrastructure sharing; g. Net-neutrality

Kesimpulan: a. Forum Study Group Regulasi (SGR) akan menjadi penggerak utama dalam membuat kebijakan dan regulasi yang dapat mendorong ekosistem industri yang efisien dan efektif dalam mencapai tujuan nasional. b. Akan dibuat surat permintaan kontribusi dari para penyelenggara terkait isu-isu antara lain: • Layering penyelenggara jasa; • Perlindungan Konsumen; dan • Hak & Kewajiban penyelenggara jasa;

Conclusion: a. Forum Regulation Study Group (SGR) will be major driver in making policies and regulations that can encourage industry ecosystem efficient and effective in achieving national goals. b. Letter of contributions request will be made by the organizers related to issues such as: • Layering service providers; • Protection of Consumers and • Rights & Responsibilities service providers;

III. PLENO SEMARANG

III. SEMARANG PLENARY

Regulatory Round Table Discussion di buka oleh Bapak Kalamullah Ramli yang merupakan Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyampaikan bahwa Studi Grup Regulasi (SGR) ini telah dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun yang dimulai sejak tahun 2010. Pada awal tahun ini, SGR telah memulai sebuah kampanye dengan tagline ”Think Convergence”. Kampanye ini diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, diawali dengan penyerahan dokumen White Paper hasil pembahasan kelompok-kelompok kerja SGRpada tahun 2011 dan eksebisi berbagai layanan konvergensi yang sudah mulai diberikan oleh para penyelenggara di Indonesia.

Regulatory Round Table Discussion was opened by Mr. Kalamullah Ramli who is an Advisor to the Minister of Technology of MCIT, he said that the Regulation Study Group (SGR) has been carried out for 3 (three) years starting from the year 2010. At the beginning of this year, the SGR has started a campaign with the tagline “Think Convergence”. The campaign was inaugurated by the Minister of Communications and Information Technology, initiated with the handover the White Paper discussion results by SGR work groups in 2011 and the exhibition of various convergence services that has begun to be submitted by the operators in Indonesia.

Pengarahan disampaikan oleh Bapak M. Budi Setiawan selaku Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, menyampaikan bahwa industri telekomunikasi saat ini menjadi basis bagi munculnya “new industry” yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi dan berbagai inovasi konten serta aplikasi. Peran serta unit regulatory dari seluruh penyelenggara dibutuhkan agar terjadi konsolidasi industri untuk mencapai tujuan bersama ini. Kini SGR ditantang untuk

The briefing was delivered by Mr. M. Budi Setiawan as the Director General of Resources and Post Device and Informatics, said that the telecommunications industry currently becomes the basis for the emergence of “new industry” that can not be separated from the development of technology and a range of innovative content and applications. The role of the regulatory unit of all operators needed to enable the consolidation of the industry to achieve this common goal. SGR is now

87

88


merumuskan regulasi transisi sebagai bagian dari implementasi konsep regulasi ideal yang telah disusun dan dalam menyusun regulasi transisi maka Regulatory Rountable Discussion dalam forum SGR ini dianggap merupakan salah satu pendekatan terbaik untuk membahas regulasi transisi berdampak nyata bagi industri. Regulasi transisi yang baik diharapkan akan mendorong transformasi industri yang efisien untuk kemudian memberi manfaat optimal bagi pengguna, penyelenggara, dan pemerintah.

challenged to formulate regulatory transition as part of the implementation of the ideal regulatory concept that has been developed and in developing the transitional regulations of Regulatory Roundtable Discussion on forum SGR is considered as one of the best approaches to discuss the real impact of transition regulations for the industry. Regulatory good transition will hopefully encourage the efficient transformation of the industry to then provide optimal benefit to users, operators, and government.

Pengantar Regulatory Round Table Discussion disampaikan oleh Bapak Ismail selaku Ketua SGR yang menyampaikan bahwa: Round Table Discussion a. Regulatory merupakan pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh tanggapan terhadap regulasi yang sudah ada (Regulatory Impact Analysis - RIA) dan terhadap regulasi yang akan ada (Regulatory Feasibility Analysis – RFA) serta memperoleh masukan strategy terobosan regulatif terhadap obstacle dalam industri. b. Hasil Regulatory Round Table Discussion biasa menjadi referensi bagi pengambil keputusan yang terkait dengan implementasi dan perumusan regulasi. c. Dalam pelaksanaan Regulatory Round Table Discussion, masing-masing pihak yang berbeda posisi harus mempunyai prinsip dan perspektif sebagai regulator yang harus menyeimbangkan kepentingan pemerintah, industri dan pengguna.

Introduction to Regulatory Round Table Discussion presented by Mr. Ismail as the Chairman of SGR which stated that: a. Regulatory Round Table Discussion is the approach taken to obtain a response to the existing regulatory (Regulatory Impact Analysis - RIA) and on upcoming regulations (Regulatory Feasibility Analysis - RFA) and obtain regulatory breakthrough strategy input against obstacle in the industry. b. Regulatory Round Table Discussion Results used to be a reference for decisionmaking related to the implementation and formulation of regulatory. c. In the implementation of the Regulatory Round Table Discussion, each of different position parties mush have principle and perspective as the regulator that ought to balance the interests of government, industry and users.

IV. POKJA ROADMAP IMPLEMENTASI BROADBAND ACCESS DI INDONESIA DAN PERUMUSAN ROADMAP PEMBANGUNAN INFARSTRUKTUR BROADBAND NASIONAL

IV. WORKING GROUP OF ROADMAP OF BROADBAND ACCESS IMPLEMENTATION IN INDONESIA AND THE FORMULATION OF NATIONAL BROADBAND INFRASTRUCTURES DEVELOPMENT ROADMAP

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menyatakan bahwa strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yang salah satunya adalah memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (locally integrated, globally connected). Konektivitas Nasional merupakan pengintegrasian 4 (empat) elemen kebijakan nasional yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi

Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development (MP3EI) states that the implementation of the strategy MP3EI done by integrating the three (3) main elements, one of which are to strengthen national connectivity locally integrated and globally connected (locally integrated, globally connected). National Connectivity is the integration of four (4) elements of national policy which consists of the National Logistics System (Sislognas), National Transportation Systems (Sistranas), regional development


Nasional (Sistranas), Pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN), dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Salah satu komponen pembentuk postur konektivitas nasional dalam hal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT) adalah pengembangan jaringan broadband.

(RPJMN / RTRWN), and Information and Communication Technology (ICT). One of the components of the national connectivity posture in terms of Information and Communication Technology (ICT) is the broadband networks development.

Sebagai langkah awal dalam pengembanganjaringan broadband, pemerintah berkolaborasi dengan dunia usaha sedang menyusun Rencana Pembangunan Pita Lebar Nasional (Indonesia Broadband Plan). Indonesia Broadband Plan disusun melalui kolaborasi antara pemerintah dan inter kementerian atau lembaga dan dunia usaha. Penyusunan aspek infrastruktur dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, aspek utilitas dan adopsi dilakukan oleh Mastel dan Kadin, aspek kerangka regulasi dan kelembagaan dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan aspek pendanaan dilakukan oleh Bappenas.

As an initial step in the development of broadband networks, government collaborate with the business community are working on the National Broadband Development Plan (Indonesia Broadband Plan). Indonesia Broadband Plan developed through collaboration between the government and international ministries or agencies and the corporate world. Preparation of the infrastructure is carried out by the Ministry of Communications and Information Technology, utility and adoption aspects conducted by Mastel (Infocom Community) and Kadin (Chamber of Commerce), aspects of regulatory and institutional framework conducted by the Coordinating Ministry for Economic Affairs and the funding aspect is performed by Bappenas.

Pada tahun 2012, Direktorat Telekomunikasi, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan kegiatan roadmap implementasi broadband access di Indonesia dan perumusan roadmap pembangunan infrastruktur broadband nasional yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Pita Lebar Nasional (Indonesia Broadband Plan), yang telah menghasilkan dokumen Kebijakan Broadband Nasional (KBN), sebagai dokumen dalam penyusunan Pembangunan Pita Lebar Nasional (Indonesia Broadband Plan) dalam aspek infrastruktur.

In 2012, the Directorate of Telecommunications, Directorate General of Post and Information Technology Implementation, Ministry of Communications and Information Technology have undertaken the implementation of broadband access roadmap activities in Indonesia and the formulation of a national broadband infrastructure development roadmap that is in line with the National Broadband Plan Development (Indonesia Broadband Plan), which has produced National Broadband Policy document (KBN), as a document in the preparation of the National Broadband Development (Indonesia Broadband Plan) within the infrastructure aspect.

Penyusunan dokumen Kebijakan Broadband Nasional (KBN) tersebut diawali dengan Direktorat Telekomunikasi didukung oleh International Telecommunication Union (ITU) melaksanakan proyek bersamaterkait pembahasan Kebijakan Broadband Nasional (Indonesia National Broadband Policy). ITU memberikan dukungan advisor dan tenaga ahli yang membantu Direktorat Telekomunikasi dalam harmonisasi berbagai kebijakan terkait broadband nasional. Dokumen Kebijakan Broadband Nasional (KBN) tersebut memuat

National Broadband Policy document drafting (KBN) is preceded by the Directorate of Telecommunications supported by the International Telecommunication Union (ITU) conducting joint projects related to the discussion of the National Broadband Policy (Indonesian National Broadband Policy). ITU provides support of advisors and experts who assist the Directorate of Telecommunications in the harmonization of policies related to national broadband. National Broadband Policy Document (KBN) contains the

89

90


ekosistem broadband yang meliputi dan mencakup infrastruktur, layanan aplikasi, legislasi, regulasi dan capacity building serta rencana aksi yang lebih kongkrit

broadband ecosystem that covers and include infrastructure, application services, legislation, regulatory and capacity building as well as a more concrete action plan

V. CAPAIAN KINERJA DI BIDANG LAYANAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

V. PERFORMANCE ACHIEVEMENT IN TELECOMMUNICATION NETWORKS SERVICE

1. Pelaksanaan Evaluasi Permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi a. Mengevaluasi dokumen-dokumen permohonan izin prinsip penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang diajukan oleh pemohon/calon penyelenggara telekomunikasi; b. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan; c. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan; d. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi permohonan izin prinsip penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

1. Implementation of Evaluation on Telecommunication Networks Operation Principal License Application a. Evaluating papers of telecommunication networks operations principal license that have been submitted by the applicant of telecommunication operators. b. Conducting a business trip in order to support the implementation of activities; c. Hold coordination Meetings on the implementation of activities; d. Preparing the reports of telecommunication networks operations principal license implementation

2. Pemantauan Implementasi Komitmen Pembangunan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan implementasi komitmen pembangunan izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi; b. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauan implementasi komitmen pembangunan izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi; c. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemantauan implementasi komitmen pembangunan izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi; d. Membuat laporan hasil pelaksanaan pemantauan implementasi komitmen pembangunan izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi.

2.

3. Klarifikasi Permohonan Perubahan Komitmen Pembangunan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan komitmen pembangunan dalam penyelenggaraan telekomunikasi;

3. Clarification on Application of Changes in Development Commitment of Telecommunication Networks Operations Principal License a. To monitor and evaluate towards the changes in development commitment in telecommunication operations;

a.

b.

c.

d.

Monitoring of Development Commitment Implementation of Telecommunication Networks Operations Principal License To conduct monitoring and evaluation towards the Development Commitment Implementation of Telecommunication Networks Operations Principal License; To carry out business trip towards the monitoring of development commitment implementation of telecommunication operations principal license; To hold coordination meetings on development commitment implementation of telecommunication operations principal license; To prepare reports of development commitment implementation of telecommunication operations principal license;


b. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan klarifikasi perubahan komitmen pembangunan dalam penyelenggaraan telekomunikasi; c. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan klarifikasi perubahan komitmen pembangunan dalam penyelenggaraan telekomunikasi; d. Membuat laporan hasil pelaksanaan pemantauan, klarifikasi, dan evaluasi perubahan komitmen pembangunan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

b. To have business trip in conducting the clarification on application of changes in development commitment in telecommunication operations c. To hold coordination meetings to support the clarification on application of changes in development commitment in telecommunication operations d. To prepare reports of monitoring, clarification and evaluation of changes in development commitment in telecommunication impelementation

4. Pelaksanaan Evaluasi Penerapan ISO Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan ISO pelayanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi; b. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi terhadap pelaksanaan penerapan ISO pelayanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi; c. Membuat laporan hasil pelaksanaan penerapan ISO pelayanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi.

4. Execution on Evaluation of Implemented ISO of Telecommunication Operations Licensing Services a. To monitor and evaluate towards the execution of implemented ISO of telecommunication operations licensing b. To organize coordination meetings addressing the execution of implemented ISO of telecommunication operations licensing services; c. To prepare reports regarding the execution of implemented ISO of telecommunication operations licensing

5. Penyusunan Materi Regulasi di Bidang Telekomunikasi a. Menyusun dan merumuskan materi-materi regulasi di bidang telekomunikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Melaksanakan rapat/ konsinyering dengan para penyelengaara dan pihak lain yang terkait; c. Melaksanakan sosialisasi produk regulasi di bidang telekomunikasi. d. Menampung masukan terkait rancangan peraturan maupun produk peraturan yang sudah disahkan; e. Membuat laporan hasil kegiatan penyusunan materi regulasi di bidang telekomunikasi.

5. Preparing materials in Telecommunications a. To prepare and formulate regulatory materials in telecommunications in accordance with the technology innovation; b. To hold meeting/FGD with operators and related stakehorlders; c. To conduct dessimination regulatory products in telecommunication; d. To accommodate inputs related to regulatory drafts or approved regulatory products e. To make report of regulatory material preparation in telecommunications.

6. Verifikasi Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi a. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi terhadap pemohon izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; b. Membuat daftar atau list secara periodik yang merupakan bahan pertemuan;

6. Verification of Telecommuniation Network Operations License a. To conduct checking on administrative requirements for for telecommunications networks operations license applicants; b. To list the materials of meeting periodicaly; c. To monitor the progress of license applications;

91

92


c. Melaksanakan pemantauan terhadap progres permohonan izin; d. Melaksanakan evaluasi terhadap permohonan perizinan; e. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi dalam memverifikasi data yang diajukan penyelenggara jaringan telekomunikasi; f. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsinyiring terhadap pelaksanaan kegiatan permohonan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; g. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi kegiatan dimaksud.

d. To evaluate the licensing applications; e. To have business trips to support the evaluation in verifying data that proposed by the telecommunications network operators; f. To hold coordination meetings/FGD on the implementation of telecommunication network operations license applications; g. To prepare reports of evaluation on the intended activities.

7. Kajian regulasi pengembangan jaringan backbone ke depan Indonesia a. Melakukan analisa terhadap kondisi eksisting pembangunan jaringan backbone di Indonesia. b. Melakukan pemetaan jaringan backbone yang terintegrasi secara nasional c. Melakukan identifikasi terkait dengan Potensi dan Permasalahan yang terjadi pada penggelaran jaringan backbone di Indonesia d. Melakukan analisa benchmarking terhadap pengembangan backbone di negara lain e. Menyusun roadmap kebijakan pengembangan jaringan backbone ke depan di Indonesia f. Menyusun rekomendasi kebijakan regulasi penyediaan infrastruktur jaringan backbone ke depan dalam rangka menciptakan efisiensi industri g. Menyusun rekomendasi kebijakan regulasi skema pembiayaan dan model pengoperasian dalam pengembangan jaringan backbone ke depan di Indonesia

7. Study on regulatory of backbone networks development for the future of Indonesia a. To perform an analysis of the existing conditions in the construction of backbone networks in Indonesia. b. To Map the integrated backbone networks nationally c. To identify potentials and issues emerge in backbone network deployment in Indonesia d. To conduct benchmarking analysis on backbone development in other countries e. To design roadmap of policies on the future backbone network development in Indonesia f. To prepare recommendation on policies and regulatory on provisions of future backbone network infrastructures to create industry efficiency


NO

NAMA PERUSAHAAN /

JENIS IZIN / TYPE OF LICENSE

COMPANY NAME 1

PT BAKRIE TELECOM

NOMOR KM /

TANGGAL / DATE

NUMBER OF MINISTER DECREE PERPANJANGAN IZIN PRINSIP

107/KEP/M.KOMINFO/02/2012

15-Feb-12

PENYELENGGARAAN JARTAP SLJJ / RENEWAL OF LONG DISTANCE CLOSED FIXED

NETWORK OPERATIONS PRINCIPALS LICENSE 2

PT GLOBAL TELEKOMUNIKASI PRIMA

PERPANJANGAN IZIN PRINSIP

DITOLAK

PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP TERTUTUP / RENEWAL OF CLOSED FIXED NETWORK OPERATIONS PRINCIPALS LICENSE 3

PT FIBER MEDIA

IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN JARINGAN


22-Feb-12


22-Feb-12


30-Apr-12


27-Apr-12


3-Jul-12


3-Jul-12


6-Aug-12


7-Feb-12


26-Jan-12


5-Mar-12


30-Apr-12


30-Apr-12


3-Jul-12


3-Jul-12


4-Jul-12

TETAP TERTUTUP / CLOSED FIXED NETWORK OPERATIONS PRINCIPALS LICENSE 4

PT SUFIA TECHNOLOGIES

IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP TERTUTUP / CLOSED FIXED NETWORK OPERATIONS PRINCIPALS LICENSE

5

PT U CONNECTIVITY SERVICES


6

PT DELTA ART STAR


7

PT INTELEX TELECOM GLOBAL


8

PT INSAN TEKNOLOGI SEMESTA


9

PT TELESINDO MEDIA INDONESIA


10

PT PC24 CYBER INDONESIA

IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN JARTAPLOK BERBASIS PACKET SWITCHED / PACKET SWITHCED CLOSED FIXED NETWORK OPERATIONS PRINCIPALS LICENSE

11

PT JASNITA TELEKOMINDO


12

PT INTERNUX


13

PT SOLNET


14

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA


15

PT TECHNOLOGY DATA INDONESIA


16

PT SUMBER DATA INDONESIA


17

PT CIPTA INFORMATIKA CEMERLANG


93

94


NO

NAMA PERUSAHAAN /


COMPANY NAME 18

PT NETCITI PERSADA

NOMOR KM /

TANGGAL / DATE

NUMBER OF MINISTER DECREE 487/KEP/M.KOMINFO/08/2012

28-Aug-12

IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN


JARTAPLOK BERBASIS PACKET SWITCHED /

4-Jul-12


10-Sep-12


14-Feb-12


26-Jan-12


9-Jan-12


14-Feb-12


30-Apr-12


30-Apr-12


24-May-12


3-Jul-12


17-Jul-12


6-Aug-12


6-Aug-12


12 nov 2012


15-Feb-12


9-May-12


26-Apr-12


28-Aug-12


19


PACKET SWITHCED CLOSED FIXED NETWORK OPERATIONS PRINCIPALS LICENSE 20

PT ANDALAN NUSANTARA SOLUSI


21

PT NEXCOM INDONESIA

IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK RADIO TRUNKING / MOBILE RADIO TRUNKING NETWORK OPERATIONS PRINCIPAL LICENSE

22

PT INSAN SARANA TELEMATIKA

IZIN PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP TERTUTUP / CLOSED FIXED NETWORK OPERATIONS PRINCIPALS LICENSE

23

PT TRANS INDONESIA NETWORK


24

PT APRILLIA PROFESIONAL TECH


25

PT METRO DIGITAL CITY


26

PT SARANA MUKTI ADIJAYA


27

PT JASNIKOM


28

PT PASIFIKTEL INDOTAMA


29

PT MEDIACITRA INDOSTAR


30

PT AJN SOLUSINDO


31

PT ARTHA TELEKOMINDO


32



33

PT INDOINTERNET


34

PT BERCA HARDAYA PERKASA

IZIN PENYELENGGARAAN JARTAPLOK BERBASIS / PACKET SWITCHED MOBILE RADIO TRUNKING NETWORK OPERATIONS

35

PT PC24 CYBER INDONESIA


36

PT INTERNUX


37

PT SOLNET INDONESIA



NO

NAMA PERUSAHAAN /


COMPANY NAME 38

NOMOR KM /

TANGGAL / DATE

NUMBER OF MINISTER DECREE

PT INTERNET MADJU ABAD

IZIN PENYELENGGARAAN JARTAPLOK

MILENINDO

BERBASIS / PACKET SWITCHED MOBILE


3-Aug-12


28-Aug-12


10-Jan-12


4-Jul-12


31-Aug-12


3-Apr-12


1-Feb-12


22-Mar-12


2-Apr-12


1-May-12


2-Apr-12


1-May-12


10-Sep-12


1-May-12


3-Jul-12

RADIO TRUNKING NETWORK OPERATIONS IZIN PENYELENGGARAAN JARTAPLOK 39

PT CYBERINDO ADITAMA

BERBASIS / PACKET SWITCHED MOBILE RADIO TRUNKING NETWORK OPERATIONS IZIN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER / CELLULAR MOBILE

40

PT AXIS TELEKOM INDONESIA

NETWORK OPERATIONS LICENSE IZIN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER / CELLULAR MOBILE NETWORK OPERATIONS LICENSE

41

PT AXIS TELEKOM INDONESIA

IZIN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER / CELLULAR MOBILE NETWORK OPERATIONS LICENSE IZIN PENYELENGGARAAN JARTAPLOK

42

PT INDOSAT

DENGAN MOBILITAS TERBATAS / LIMITED MOBILE FIXED CLOSED NETWORK OPERATIONS LICENSE

43

PT SMARTFREN TELECOM

PENYESUAIAN IZIN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER / ADJUSTMENT OF CELLULAR MOBILE NETWORK OPERATIONS LICENSE

44

PT SMART TELECOM

PENYESUAIAN IZIN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER / ADJUSTMENT OF CELLULAR MOBILE NETWORK OPERATIONS LICENSE

45

PT SMARTFREN TELECOM

PENYESUAIAN IZIN PENYELENGGARAAN JARTAPLOK BERBASIS PACKET SWITCHED / ADJUSTMENT OF PACKET SWITHCED CLOSED FIXED NETWORK OPERATIONS PRINCIPALS LICENSE

46

PT INDOSAT MEGA MEDIA


47

PT TANGARA MITRAKOM

PENYESUAIAN IZIN PENYELENGGARAAN JARTAPLOK BERBASIS PACKET SWITCHED/ ADJUSTMENT OF PACKET SWITHCED CLOSED FIXED NETWORK OPERATIONS PRINCIPALS LICENSE

48

PT FIRST MEDIA


49

PT JASNIKOM GEMANUSA


50

PT SOLUSI AKSESINDO PRATAMA

PENYESUAIAN IZIN PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP TERTUTUP / ADJUSTMENT OF CLOSED FIXED NETWORK OPERATIONS PRINCIPALS LICENSE

51

PT INFOKOM ELEKTRINDO


52

PT BALI INFOCOM


95

96


NO

NAMA PERUSAHAAN /


NOMOR KM /

COMPANY NAME 53

TANGGAL / DATE

NUMBER OF MINISTER DECREE

PT PGAS TELEKOMUNIKASI

PENYESUAIAN IZIN PENYELENGGARAAN

NUSANTARA

JARINGAN TETAP TERTUTUP / ADJUSTMENT


17-Jul-12


28-Aug-12


14-Dec-12

OF CLOSED FIXED NETWORK OPERATIONS PRINCIPALS LICENSE 54

PT INDONESIA COMNETS PLUS


55

PT BALI TOWERINDO SENTRA


56

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA

PENYESUAIAN IZIN PENYELENGGARAAN

INTERNASIONAL

JARINGAN TETAP TERTUTUP / ADJUSTMENT

NOMOR 846 TAHUN 2012

OF CLOSED FIXED NETWORK OPERATIONS PRINCIPALS LICENSE

3. LAPORAN 2012

KEGIATAN ID-SIRTII

3. REPORT OF ID-SIRTII ACTIVITIES IN 2012

A. PENDAHULUAN

A. INTRODUCTION

Tahun 2012 merupakan periode kedua IdSIRTII/CC dimana pada periode ini, Id-SIRTII/ CC memfokuskan diri kepada layanan publik. Pada periode sebelumnya, Id-SIRTII/CC berhasil memenuhi target untuk memberikan awareness dan menyebarkan informasi baik keberadaan kelembagaan Id-SIRTII/ CC kepada pihak-pihak yang terkait dengan keamanan internet dalam maupun luar negeri maupun kewaspadaan terhadap ancaman dan gangguan internet. Hal ini diwujudkan dimana Id-SIRTII/CC terpilih menjadi anggota penuh FIRST, AP-CERT, OIC-CERT serta menjadi anggota National-CSIRT. Tahun 2012 ini hasil pemantauan menunjukkan rata-rata jumlah total serangan adalah 120 ribu serangan perhari dimana 82 persennya adalah kategori high (sangat berbahaya). port 1434 dan 53 menjadi port yang banyak diserang dengan metoda serangan baik SQL ataupun BOOTNET. Indonesia masih mendominasi sebagai negara sumber dan target serangan terbesar atas serangan yang masuk ke infrastruktur di Indonesia. Domain go.id masih menjadi domain yang paling banyak mendapatkan serangan deface.

The year 2012 was a second period of IdSIRTII/CC. In this period, Id-SIRTII/CC was focusing on public service. In the previous period, Id-SIRTII/CC successfully met targets to provide awareness and disseminate information both institutional presence Id-SIRTII/CC to parties related to internet security and abroad as well as awareness against Internet threats and harassment. This is realized where Id-SIRTII/CC elected to be a full member of FIRST, AP-CERT, OIC-CERT as well as a member of the National-CSIRT.

In 2012 monitoring results indicate the average total of attacks per day was 120 thousand attacks in which 82 percent is high category (very dangerous). Port 1434 and port 53 become the most to be attacked by the method of attack either SQL or BOOT-NET. Indonesia still dominates as the source and target of the biggest attacks on the attacks that breaking into infrastructure in Indonesia. Domain go.id domain is still most deface many assaults.


Dibidang Awareness, Id-SIRTII/CC telah menyelenggarakan sosialisasi dan workshop teknikal tentang Incident Handling dan Creating & Managing CSIRT serta Forensic, Drill Test , kompetisi CyberJawara dan National Security Day Dibidang Koordinasi dan Kerjasama, IdSIRTII/CC telah menyelenggarakan AP-CERT Annual General Meeting 2012 dengan jumlah perwakilan CERT di Asia Pasifik terbesar dalam sejarah penyelenggaraan AP-CERT. Amazing Trace yang merupakan acara closing APCERT AGM 2012 menjadikan penyelenggaraan acara ini ditutup dengan sempurna karena tujuan dari acara tersebut untuk memecahkan kebekuan antar anggota dalam rangka koordinasi tercapai. Di APCERT AGM 2012, Id-SIRTII/CC juga berhasil menjadi anggota Steering Committee. Id-SIRTII/CC juga berhasil menyelenggarakan FIRST Technical Colloquium dengan peserta mencapai 200 orang dimana merupakan peserta FIRST terbanyak dalam sejarah TC. Kerjasama telah dilakukan baik antara CERT seperti CN-CERT/CC, JP-CERT/CC dan KrCERT/CC serta dengan pihak-pihak lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, UNODC, Kemenhan dan lain-lain.

In awareness field, Id-SIRTII/CC has organized dissemination and technical workshop on Incident Handling and Creating & Managing CSIRT and Forensic, Drill Test, competition CyberJawara and National Security Day

B. SEKILAS ID-SIRTII/CC

B. OVERVIEW of ID-SIRTII/CC

Teknologi internet saat ini memiliki nilai yang sangat tinggi baik terkait dengan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan suatu negara. Semakin tingginya nilai internet membuat ancaman dan gangguan semakin tinggi.

Internet technology now have a very high value either linked to political, economic, social, cultural and security of a country’s defense. The higher the value of the internet is making threats and harassment higher.

Kasus pencurian dan penyalahgunaan kartu kredit, transaksi elektronik , pencurian data serta defacing website yang semakin marak di Indonesia membuka kacamata bahwa Indonesia membutuhkan suatu lembaga yang konsen terhadap keamanan internet di Indonesia.

Cases such as theft and credit cards abuse, electronic transactions, data theft and defacing websites are increasingly widespread in Indonesia have made us reckon that Indonesia requires an institution that concern about Internet security in Indonesia.

Berawal maraknya serta pengaduan dari berbagai negara terhadap kasus carding di tahun 2000 an di Indonesia, kasus web deface pemilu 2004 serta tuntutan dari APEC serta ITU maka beberapa lembaga :

Began with the rise and complaints from various countries against carding cases in the year 2000 in Indonesia, the 2004 election deface web case and the demands of APEC and ITU then several institutions:

In the sector Coordination and Cooperation, Id-SIRTII/CC has organized the AP-CERT Annual General Meeting 2012 with the greatest number of CERT delegates in the Asia Pacific in the history of the AP-CERT event. Amazing Trace which was a closing ceremony of APCERT AGM 2012 had made this event a perfect ending due to the purpose of the event was to break the ice among members in order to achieve coordination. In the APCERT AGM in 2012, Id-SIRTII/CC has also managed to become members of the Steering Committee. IdSIRTII/CC was also successfully organized the FIRST Technical Colloquium with participants reached 200 people which was the highest FIRST participants in TC history.

Mutual Cooperation among CERT has done well such as CN-CERT/CC, JP-CERT/CC and Kr-CERT/CC as well as with other parties such as the police, judiciary, UNODC, Ministry of Defense and others.

97

98


1. DIRJEN PPI (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika)

DG PPI (Directorate General of Posts and Information Technology Implementation)

2. POLRI (Kepolisian Repulik Indonesia) POLRI (Indonesian National Police)

3. KEJAGUNG (Kejaksaan Agung Republik Indonesia)

KEJAGUNG (Attorney General of the Republic of Indonesia)

4. BI (Bank Indonesia) BI (Bank Indonesia)

5. APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)

APJII (Association of Indonesian Internet Service Providers)

6. AWARI (Asosiasi Warung Internet Indonesia)

AWARI (Association of Indonesian Internet Cafes)

7. Asosiasi Kartu Kredit Indonesia

Indonesian Credit Card Association

8. MASTEL (Masyarakat Telematika Indonesia) MASTEL (Indonesian Infocom Society)

Menyepakati untuk bersama-sama membangun ekosistem internet yang sehat di Indonesia.

Agreed to jointly build a healthy Internet ecosystem in Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika kemudian melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M. KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet, selain mewajibkan agar penyelenggara internet melaksanakan pengamanan internet juga membentuk IdSIRTII/CC sebagai pusat koordinasi insiden nasional di Indonesia.

Ministry of Communications and Information Technology through the Ministry of Communication and Information Technology Regulation Number 26/PER/M. KOMINFO/5/2007 on Securing the Internet Protocol-Based Telecommunication Network Utilization, beside requiring that internet providers must perform internet security also established Id-SIRTII/CC as coordination center of Indonesia’s national incident.

Dasar Hukum Pembentukan ID-SIRTII/CC 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M. KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet dimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/ PER/M.KOMINFO/11/2011

Legal Basis on ID-SIRTII/CC Establishment 1. The 1945 Constitution of Indonesia Article 28 2. Law No. 36 of 1999 on Telecommunications 3. Government Regulation No. 52 of 2000 on Telecommunications 4. Regulation of the Minister of Communications and Information Technology No. 26/PER/M. KOMINFO/5/2007 on Securing the Internet Protocol-Based Telecommunication Network Utilization which amended into the Regulation of the Minister of Communications and Information Technology Number 24/PER/M. KOMINFO/11/2011


Ruang Lingkup Tugas ID-SIRTII/CC 1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait untuk melakukan upaya pengamanan terhadap pemanfaatan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet 2. Melakukan koordinasi pencegahan, pemantauan, pendeteksian dan peringatan dini terhadap ancaman dan gangguan serta penanganan insiden pada jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet khususnya infrastruktur strategis; 3. Melakukan pembangunan dan atau penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan dan pengembangan sistem database, analisis, pemantauan dan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang antara lain berfungsi untuk mendukungan kegiatan pemantauan, menyimpan rekaman transaksi (log file) serta mendukung penegakan hukum; 4. Melaksanakan fungsi layanan informasi atas ancaman dan gangguan keamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet dan memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan teknis. 5. Melakukan kegiatan laboratorium pelatihan, simulasi, riset dan pengembangan di bidang pengamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet; 6. Melakukan analisa dan pengolahan data serta informasi yang dihasilkan oleh pelaksanaan pengamanan dan penanganan insiden, laboratorium, simulasi, riset dan pengembangan. 7. Melakukan kegiatan penyajian, pertukaran dan pelaporan hasil kegiatan análisis dan pengolahan data dan informasi tentang keamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet sesuai ketentuan peraturan perundangundangan 8. Menjadi pusat koordinasi nasional penanganan insiden terkait dengan ancaman dan gangguan keamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet di Republik Indonesia

The scope of Duties ID-SIRTII/CC 1. To disseminate to all parties concerned to make efforts to secure the use of infrastructure and Internet protocol-based telecommunications network 2. To coordinate prevention, monitoring, detection and early warning of threats and harassment as well as incident handling in the internet protocol based telecommunications network particularly in strategic infrastructure; 3. Perform development and or provision, operation, maintenance and development of database systems, analysis, monitoring and securing the use of internet protocolbased telecommunications networks that included It supports functions for monitoring, storing transaction records (log files) as well as the support of law enforcement; 4. Carry out the functions and information services over the threat and security threats against the utilization of internet protocolbased telecommunications network and provide consulting services and technical assistance. 5. Conducting training labs, simulations, research and development in the field of network security internet protocol-based telecommunications; 6. Analysis and processing of data and information generated by the implementation of security and incident response, labs, simulations, research and development. 7. To conduct the presentation, exchange and reporting of the results of the analysis and processing of data and information on the safety of the use of internet protocolbased telecommunications network in accordance with laws and regulations 8. Being a national coordination center for incident response related to the threats and security threats against the utilization of internet protocol-based telecommunications network in the Republic of Indonesia

99

100


C. HASIL PELAKSANAAN RUANG LINGKUP TUGAS 2012

C. SCOPE OF DUTIES RESULT IN 2012

1. Pemantauan, Deteksi dan Peringatan Dini

1. Monitoring, Detection and Early Warning

Event Pada periode bulan Januari – Desember 2012, menunjukkan bahwa total terjadi 39 juta serangan dimana puncak serangan terjadi pada 21 Maret 2012 sebesar 10.7 juta serangan. Rata-rata jumlah serangan mencapai rata-rata 116 ribu serangan perhari.

Event In the period of January – December 2012, there were a total of 39 million attacks, in which the highest attack occurred on March 21, 2012 for about 10.7 million attacks. During the period of January – December 2012, the average number of attacks reached 116 thousand attacks per day.

Severity Pada periode bulan Januari – Desember 2012 ini, serangan didominasi oleh jenis serangan dengan severity high (sangat berbahaya) dimana mendominasi 82 persen. Puncak serangan dengan severity high terjadi pada tanggal 21 Maret 2012 dengan jumlah serangan mencapai 10.4 juta serangan.

Severity In this period of January – December 2012, the attacks were dominated by the type of high severity (very dangerous) attacks for 82%. The highest attack of high severity occurred on March 21, 2012 with number of attack reaching 10.4 million attacks.


Port Serangan Pada bulan Januari – Desember 2012, trend serangan terbesar diarahkan kepada port 1434. dengan total mencapai 19 juta serangan atau 52 ribu serangan per hari. Serangan kedua terbesar diarahkan pada port 53. Sedangkan serangan ketiga terbesar diarahkan pada port 1433. Port 1434 mendominasi sebagai port yang diserang sebesar 67 persen.

Port Attack In January – December 2012, the biggest attack trend was directed to port 1434, with a total reaching 19 million attacks or 52 thousand attacks per day. The second biggest attack was directed to port 53. Meanwhile, the third biggest attack was directed to port 1433. Port 1434 was the port mostly attacked port, about 49 percent. Top Port Target Serangan 2012

4%

1% 1% 0% 1% 0% 1%

9%

16% 67%

Jenis Serangan Pada periode bulan Januari – Desember 2012, Serangan terbesar adalah kategori SQL mencapai 93 ribu serangan per harinya, dimana jenis serangan ini mendominasi sebesar 83 persen dari kategori serangan lainnya. Kemudian diikuti oleh BOTNET dengan rata-rata 12 ribu serangan per hari nya dimana jenis serangan ini mendominasi sebesar 11 persen dari kategori serangan lainnya. 1% 1%

1%

Port Total 1434 19041988 53 4465222 1433 2478971 80 1207012 32115 308121 3306 300208 34354 242983 21810 158929 445 125716 4500 103015

Perhari Perday 52027 12200 6773 3297 841 820 663 434 343 281

Types of Attacks In the period of January – December 2012, the biggest attack was coming from the SQL category as it reached 93 thousand attacks per day. This type of attack dominated 83 percent of the rank from the other attack categories. Subsequently, it is followed by BOTNET with an average of 12 thousand attacks per day, in which this type of attack dominated 11 percent of the rank from the other attack categories.

0% 0% 1%

Top Event 2012

0%

2%

11%

83%

Jenis Total SQL 34,285,681 BOTNET-CNC 4,639,719 WEB MISC 685,635 SPYWARE-PUT 522,431 POLICY 334,870 WEB-PHP 330,698 MY-SQL 227,960 DOS 182,928 ATTACK-RESPONSES 155,871 BACKDOOR 125,048

Perhari Perday 93676 12676 1873 1427 914 903 622 499 425 341

101

102


Negara Sumber Serangan Pada periode Januari – Desember 2012, sumber serangan terbesar yang masuk dalam jaringan internet Indonesia berasal dari negara Indonesia dengan total 27 juta serangan. Serangan kedua terbesar berasal dari Cina. Sedangkan serangan ketiga terbesar berasal dari Amerika Serikat. 1% 2% 3%

2% 2%

Top Sumber Serangan 2012 1%

3%

9%

14% 63%

Negara Target Serangan Pada periode Januari – Desember 2012, target serangan terbesar adalah ke Indonesia dimana mencapai 21 juta serangan. Target serangan kedua terbesar adalah ke Amerika serikat. Sedangkan target serangan ketiga terbesar adalah ke Cina. 1% 2% 3%

2% 2%

Origin Country of Attack In the period of January – December 2012, the biggest source of attack coming into Indonesia’s internet networks originated from inside the country, with a total of 27 million attacks. The second biggest attack came from China, while the third originated from the United States of America.

Jenis Total ID 27096314 CN 8363808 US 1085022 IN 487668 KR 455950 TW 361881 JP 298523 SG 250973 AU 233685 RU 204806

Perhari Perday 74033 22851 2964 1332 1245 988 815 685 638 560

Target Country of Attack In the period of January – October 2012, the biggest target of attack was Indonesia, reaching 21 million attacks. The second biggest target of attack was the United States, while the third was China.

Top Target Serangan 2012 1%

3%

9%

14% 63%

Jenis Total ID 27096314 CN 8363808 US 1085022 IN 487668 KR 455950 TW 361881 JP 298523 SG 250973 AU 233685 RU 204806

Perhari Perday 74033 22851 2964 1332 1245 988 815 685 638 560


Pelaporan Insiden dan Alert dari Masyarakat dan Lembaga Lainnya

Incident Reports and Alert from Society and Other Institutions

Insiden keamanan internet adalah aktivitas apapun yang bertentangan dengan kebijakan keamanan internet institusi yang menghasilkan akibat buruk pada infrastruktur internet institusi. Ada beberapa jenis insiden keamanan internet seperti: Probing, Scan, penyalah gunaan user account, penyalah gunaan user root, Packet Sniffer, Denial of Service, Trust Exploitation dan Malicious Code Setiap hari, insiden keamanan internet menjadi semakin komplek. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya pengetahuan teknis, teknik untuk mengeksploitasi kelemahan sistem dan meningkatnya kualitas perangkat lunak yang digunakan oleh penyusup

Internet security incident is any activity which is contrary to institutions Internet security policy that produce harmful effects on Internet infrastructure. There are several types of Internet security incidents such as: Probing, Scan, abuse of user accounts, user root misuse, Packet Sniffer, Denial of Service, Trust Exploitation and Malicious Code. Every day, the Internet security incidents are becoming more complex. It is influenced by the advance of technical knowledge, techniques to exploit weaknesses in the system and increasing the quality of the software used by intruders.

Prinsip-prinsip Keamanan: • Harus mendukung visi dan misi institusi; • Harus menjadi bagian terintegrasi dari manajemen institusi; • Harus efektif secara biaya; • Jelas tanggungjawab dan kewajiban dari masing-masing pihak internal dan eksternal yang terlibat; • Membutuhkan pendekatan terintegrasi dan komprehensif; • Harus dikaji secara periodic/berkala; dan • Dikontrol serta dipengaruhi oleh faktorfaktor sosial.

Security principles: • Must support the vision and mission of the institution; • Must become an integrated part from management of the institution; • Must be cost-effective; • Clear responsibilities and obligations from each party involved internal and external; • Requires an integrated and comprehensive approach; • Must be reviewed periodically / regularly, and • Controlled and influenced by social factors.

Masalah keamanan internet dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang buruk bagi institusi meliputi: • Kelemahan keamanan yang memberikan lubang atau celah bagi hacker atau penyusup untuk masuk ke dalam sistem; • Penurunan reputasi institusi dalam menjaga keamanan internet. Institusi dapat kehilangan kepercayaan publik. Dan publik tidak akan lagi mempercayai halhal yang diberikan oleh institusi; • Berkurangnya tingkat keyakinan publik pada layanan-layanan online institusi. Publik akan menganggap layanan-layanan online institusi tidak valid; • Berkurangnya tingkat keutuhan, ketersediaan dan kerahasiaan data, informasi dan layanan institusi; • Menyebabkan kerugian finansial atau non finansial dengan tidak adanya sistem atau data untuk digunakan dalam internal institusi;

Internet security problems may result in bad consequences for the institution include: • The security flaw that gives hole or crack for hackers or intruders to get into the system; • Decrease the reputation of the institution in maintaining the security of the Internet. • Institutions may lose public confidence. And the public will no longer believe in the things provided by the institution; • Reduced levels of public confidence in online services institutions. Public services will be considered invalid institutional online; • Reduced levels of integrity, availability and confidentiality of data, information and institutional services; • Causing financial or non-financial loss in the absence of a system or data for use in internal institutions;

103

104


Secara internal, institusi bertanggungjawab untuk mengamankan infrastruktur internet internal. Tanggungjawab ini biasanya adalah bagian tugas dan peran dari Departemen Teknologi Informasi (TI). Secara nasional, terdapat institusi khusus yang bekerja untuk keamanan internet. Institusi ini adalah Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII).

Internally, the institution responsible for securing the internal internet infrastructure. This responsibility usually is part of the task and roles from the Department of Information Technology (IT). Nationally, there is a special institution that works for internet security. This institution is Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (IDSIRTII).

Hasil pelaporan dari masyarakat yang melaporkan melalui email yang masuk ke [email protected] dalam periode Februari 2012 – Desember 2012 adalah sebagai berikut :

Reports from the public who reported via email that sent to [email protected] on February 2012 - December 2012 were as follows:

Statistik Webdeface di Website Kritikal Id-SIRTII/CC melakukan pemantauan pada sejumlah website kritikal yang ada di Indonesia dengan menggunakan metoda survey dimana menunjukkan bahwa selama kurun waktu Januari – Oktober 2012, website go.id masih mendominasi dalam kasus deface yang diikuti peringkat kedua oleh sch.id. Puncak serangan terhadap go.id terjadi pada bulan Juli 2012, sedangkan sch.id terjadi pada bulan April 2012.

Webdeface statistics in Critical Website Id-SIRTII/CC perform critical monitoring on a number of websites that exist in Indonesia by using the survey method which showed that during the period January - October 2012, the website go.id still dominates in the case of defacement which ranked second followed by sch.id. Peak attack on go.id occurred in July 2012, while sch.id occurred in April 2012.


2. Sosialisasi dan Workshop

2. Dissemination and Workshop

Tahun 2012 ini, Id-SIRTII/CC melaksanakan layanan sosialiasi & workshop dengan memfokuskan diri pada tiga tema besar yaitu: 1. Incident Handling. Bertujuan untuk memberikan informasi khususnya pada tim teknis pengelola infrastruktur kritis bagaimana mengelola suatu insiden 2. Creating and Managing CSIRT. Bertujuan untuk memberikan informasi dan menyadarkan kepada para manajer khususnya Chief Information Officer akan pentingnya suatu tim Incident Response 3. Digital Forensic. Bertujuan untuk memberikan informasi bagaimana melakukan analisa forensic paska insiden

In 2012, Id-SIRTII/CC carried out dissemination services and workshops with a focus on three primary themes: 1. Incident Handling. Aims to provide information specifically on the technical team of critical infrastructure management how to manage an incident 2. Creating and Managing CSIRT. Aims to provide information and awareness to the managers particularly the Chief Information Officer in the importance of an Incident Response Team 3. Digital Forensic. Aims to provide information on how to perform postincident forensic analysis

Selain itu seperti tahun sebelumnya Id-SIRTII/ CC juga melaksanakan Drill Test dan untuk pertamakali Id-SIRTII menyelenggarakan kompetisi CyberJawara. Incident Handling Seminar & Workshop 2012

Moreover as the previous year Id-SIRTII/CC also implement Drill Test and for the first time Id-SIRTII organized a competition CyberJawara.

Pada tanggal 15 Mei 2012 bertempat di Arya Duta Hotel, Medan, Id-SIRTII/CC melaksanakan acara Seminar dan Workshop dengan tema Incident Handling. Pada tanggal 14 Mei 2012, pada tempat yang sama juga Id-SIRTII/CC bersama dengan Direktorat Telekomunikasi melaksanakan Focus Group Discussion dengan tema Incident Handling Best Practice dimana beberapa best practice dapat menjadi rujukkan untuk digunakan oleh para pengelola infrastruktur.

On 15 May 2012 at the Arya Duta Hotel, Medan, Id-SIRTII/CC carried out Seminar and Workshop with Incident Handling as the theme. On 14 May 2012, at the same place Id-SIRTII/CC together with the Directorate of Telecommunications carried out Focus Group Discussion with the theme of Incident Handling Best Practice where some best practices could be a reference to be used by the infrastructure manager.

Pembicara pada Seminar tersebut baik dari kalangan ID-SIRTII maupun dari Komunitas Keamanan Informasi yang diwakili oleh Gildas Deograd Lumy serta dari Awari yang diwakili oleh Irwin Day. Acara tersebut dibuka oleh Ketua Pengawas ID-SIRTII dan dihadiri oleh 150 peserta baik dari kalangan Pemerintahan Daerah, Komunitas, BUMN dan Akademisi. Pada akhir acara dilaksanakan workshop dengan tema Securing DNS dan Incident Handling yang dihadiri oleh tim teknis dari masing-masing peserta.

Speakers at the seminar both from the IDSIRTII and from the Information Security Community, represented by Gildas Deograd Lumy and from Awari represented by Irwin Day. The event was opened by the Head Supervisor ID-SIRTII and was attended by 150 participants from the Regional Government, Community, state and Academics. At the end of the event, a workshop conducted with the theme of Securing DNS and Incident Handling, which was attended by a technical team from each participant.

Incident Handling Seminar & Workshop 2012

Gambar Incident Handling Seminar & Workshop 2012 Figure Incident Handling Seminar & Workshop 2012

105

106


Creating & Managing CSIRT Seminar and Creating & Managing CSIRT Seminar and Workshop Workshop Pada tanggal 13 - 14 Juni 2012 bertempat di Aston Premier Hotel, Bandung, Id-SIRTII/CC melaksanakan acara Seminar dan Workshop dengan tema Creating & Managing CSIRT. Sehari sebelumnya, pada tanggal 12 Juni 2012, pada tempat yang sama juga Id-SIRTII/ CC bersama dengan Direktorat Telekomunikasi melaksanakan Focus Group Discussion dengan tema Pentingnya Membentuk CSIRT dimana beberapa best practice dapat menjadi rujukkan untuk digunakan oleh para pengelola untuk membuat CSIRT .

On June 13 to 14 June 2012 at Aston Premier Hotel, Bandung, Id-SIRTII/CC carried out Seminar and Workshop with Creating & Managing CSIRT as the theme. A day earlier, on June 12, 2012, at the same place Id-SIRTII/CC together with Directorate of Telecommunications carried out Focus Group Discussion with the theme of The Importance of Establishing a CSIRT where some best practices could be a reference to be used by managers to make CSIRT.

Pembicara pada Seminar tersebut adalah dari AVP IT & Policy , Didik Partono dari Aspiluki, Teddy Sukardi dan Muhammad Salahuddien. Selain itu terdapat pembicara asing dari Mitsubishi Bank yaitu Keisuke Kamata. Acara tersebut dibuka oleh Ketua Pelaksana ID-SIRTII dan dihadiri oleh 150 peserta baik dari kalangan Pemerintahan Daerah, Komunitas, BUMN dan Akademisi. Pada akhir acara dilaksanakan workshop bagaimana membuat CSIRT dan pada tanggal 13 Juni 2012 dilanjutkan dengan workshop bagaimana mengelola CSIRT pada tanggal 14 Juni 2012.

Speakers at the seminar were from AVP IT & Policy, Didik Faiz from ASPILUKI, Teddy Sukardi and Muhammad Salahuddien. In addition there was a foreign speaker from the Mitsubishi Bank Keisuke Kamata. The event was opened by the Chairman of the ID-SIRTII and was attended by 150 participants from the Local Government, Community, state enterprises and Academics. By the end of the event, a workshop conducted the theme was how to create a CSIRT and on June 13, 2012 followed by a workshop on how to manage the CSIRT June 14, 2012.

Berikut ini materi yang dibawakan oleh para narasumber : Hari -1 : • Security Incident Handling | Wartono Purwanto – AVP IT Policy & Standard Telkom Indonesia • Skills & Competency for CSIRT | Didik Partono Rudiarto – Tim Ahli Id-SIRTII • Aturan & Kebijakan dalam Membangun CSIRT | Teddy Sukardi – Komunitas • Why CSIRT Needed?| M. Salahuddien – Wakil Ketua Bidang Operasional & Jaringan IdSIRTII • Fighting Against Sophisticated Cyber Attacks | Keisuke Kamata

The following material presented by the speakers:

Hari 2 : • Consideration on Cyber Security Related Compliance, Regulation, Policy and law | Keisuke Kamata • CSIRT Management | Bisyron Wahyudi – Wakil Ketua Bidang Aplikasi Data Center & Database Id-SIRTII • CSIRT Operation | M. Salahuddien – Wakil Ketua Bidang Operasional & Jaringan IdSIRTII

Day 2 : • Consideration on Cyber Security Related Compliance, Regulation, Policy and law | Keisuke Kamata • CSIRT Management | Bisyron Wahyudi – Vice President of id-SIRTII Data Center & Database Application • CSIRT Operation | M. Salahuddien – Vice President of id-SIRTII Operational and Networks

Gambar Creating & Managing CSIRT Seminar & Workshop 2012 Figure Creating & Managing CSIRT Seminar & Workshop 2012

Day -1 : • Security Incident Handling | Wartono Purwanto – AVP IT Policy & Standard Telkom Indonesia • Skills & Competency for CSIRT | Didik Partono Rudiarto – Expert Team of Id-SIRTII • Policies and Regulations in Developing CSIRT | Teddy Sukardi – Community • Why CSIRT Needed?| M. Salahuddien – Vice President of id-SIRTII Operational and Networks • Fighting Against Sophisticated Cyber Attacks | Keisuke Kamata


Drill Test 2012

Drill Test 2012

Mengingat pentingnya keamanan informasi dan infrastruktur internet yang sangat berperan dalam kehidupan masyarakat, perlu adanya koordinasi dengan para pihak dalam menjaga keamanan infrastuktur internet di Indonesia. Pada tanggal 13 Juli 2012 – 14 Juli 2012 bertempat di Yogyakarta, Id-SIRTII/ CC mengadakan drill test yang kedua dengan nama The Amazing Trace.

Given the importance of information security and Internet infrastructure plays an important role in people’s lives, we need to take coordination with the parties in maintaining the security of the Internet infrastructure in Indonesia. On May 13, 2012 - July 14, 2012 held in Yogyakarta, Id-SIRTII/CC held a second drill test with the name The Amazing Trace.

The Amazing Trace adalah sebuah permainan simulasi respon insiden untuk melatih penanganan dan koordinasi sesama tim CSIRT dalam melacak dan menganalisa insiden di dunia cyber. Peserta dikelompokan dalam beberapa grup, yang terdiri dari 5 (lima) orang per grup. Untuk meningkatkan kerjasama antar perserta, setiap grup akan diacak dari berbagai latar belakang.

The Amazing Trace was an incident response simulation game to train handling and coordination among fellow CSIRT teams in tracking and analyzing incidents in the cyber world. Participants were devided into several groups, which consisted of 5 (five) people per group. To improve cooperation among participants, each group will be randomized from a variety of backgrounds.

Tiap grup menangani tantangan insiden di beberapa lokasi eksotis di Yogyakarta. Tantangan tersebut berisikan tantangan teknis yang berhubungan dengan isu keamanan jaringan (enkripsi, paket analisis, malware analisis, tes penetrasi, dll). Peserta dituntut mendapatkan solusi pada setiap lokasi untuk digunakan pada lokasi berikutnya.

Each group was dealing with the challenges of incidents in some exotic locations in Yogyakarta. The challenge consisted some technical challenges associated with network security issues (encryption, packet analysis, malware analysis, penetration testing, etc.). Participants were required to obtain the solution at each site to be used at the next location.

Acara selama 2 hari ini dihadiri oleh beberapa kalangan baik dari Instansi Pemerintahan, Penegak Hukum, Perbankan, Provider Nasional, Komunitas dan Instansi Pendidikan dengan total peserta mencapai 100 orang.

During the 2 days, the event attended by some from Government Agencies, Law Enforcement, Banking, National Provider, Community and Educational Institutions with total participants reached 100 people.

Gambar Drill Test 2012 Figure Drill Test 2012

CyberJawara Seminar & Competition 2012

CyberJawara Seminar & Competition 2012

Id-SIRTII/CC bekerjasama dengan PT. Huawei Tech Investment mengadakan rangkaian seminar dan kompetisi Cyber Jawara Indonesia bertempat di Gedung BPPT, Jakarta pada tanggal 16 – 17 Juli 2012. Acara kompetisi CyberJawara merupakan bagian dari seleksi tingkat nasional untuk kemudian akan diikutkan dalam kompetisi tingkat Asia Pasifik. Acara kompetisi Cyber Jawara sendiri dibuka oleh Ketua Pelaksana Id-SIRTII/CC dengan melibatkan kurang lebih 40 peserta.

Id-SIRTII/CC in collaboration with PT. Huawei Tech Investment holding series of seminars and competitions Cyber ?? Jawara Indonesia located in Building BPPT, Jakarta on 16 to 17 July 2012. CyberJawara competition event is part of national selection and then later to be included in the Asia Pacific competition. Cyber Jawara competition event was opened by the Chief Executive Id-SIRTII/CC involving approximately 40 participants.

107

108


Acara seminar sendiri mengambil tema “Cyber Threat in Critical Infrastructure” dan “Cyber Warfare” dimana dibuka oleh Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika dan dilanjutkan dengan acara press conference dan ditutup oleh Bapak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Para pembicara terdiri dari Direktur Jenderal Aptika, Perbanas, PT. Telekomunikasi Indonesia, POLRI, BPPT, TNIAL dan dari pihak Huawei. Acara seminar dihadiri oleh 200 peserta dari kalangan BUMN, Kementerian, ISP dan akademisi.

The theme of the seminar itself “ Critical Infrastructure in Cyber ??Threat” and “Cyber ??Warfare” which was opened by the Minister of Communications and Information Technology, followed by a press conference and was closed by Mr. Director General of Post and Information Technology Implementation. The speakers consisted of Director General of Informatics Application, the Banks, PT. Telekomunikasi Indonesia, Police, BPPT, the Navy and from the Huawei. The seminar attended by by 200 participants from the state enterprises, the Ministry, ISP, and academics.

Gambar Cyber Jawara Seminar & Competition 2012 Figure Cyber Jawara Seminar & Competition 2012

Indonesia mengikuti Cyberlympics dengan mengirimkan 3 tim. Id-SIRTII/CC melakukan pelatihan intensif kepada 3 tim untuk mempersiapkan diri dalam lomba Cyberlympics tingkat Asia Pasifik dan menyediakan tempat untuk melakukan lomba. Pada tanggal 8 Agustus 2012, 3 tim berhasil masuk dalam seleksi tahap 1 dengan tema lomba forensic dan pada tanggal 16 Agustus 2012, 3 tim berhasil masuk dalam seleksi tahap 1 dengan tema lomba penetration testing dan pada final, 1 Tim dari Indonesia masuk menjadi runnerup di Tingkat Asia Pasific.

Indonesia participated in Cyberlympics by sending 3 teams. Id-SIRTII/CC conducted intensive training for 3 teams to prepare for the Cyberlympics the Asia Pacific region and provided a place to do the contest. On August 8, 2012, three teams made ??it into the first stage of the selection contest with the theme of Forensic and on August 16, 2012, three teams made ??it into the first selection stage with the theme of the Final Penetration Testing Contest, 1 team from Indonesia was runnerup level in Asia Pacific.

Digital Forensic Seminar & Workshop 2012

Digital Forensic Seminar & Workshop 2012

Digital Forensic yang dilaksanakan pada Kamis, 04 Oktober 2012, mulai pukul 09 . 00 – 17.00 bertempat di Grand Clarion Hotel & Convention Makasar dengan Tema “Forensic and AntiForensic”. Acara dibuka oleh Ketua Pelaksana Id-SIRTII/CC dan dilanjutkan dengan sesi panelis dengan narasumber sebagai berikut : • Pentingnya Forensic dalam recovery dan pengungkapan data dan informasi digital Digital Oleh Bapak Didik Partono (ASPILUKI) • Forensic dan Digital Evidance Oleh Bapa Teddy Sukardi (Komunitas) • Anti-Forensic Oleh Muhammad Salahuddien (Id – SIRTII) • Preservasi dan Analisa Data dan Informasi Digital Oleh Armin Lawi (Akademisi)

Digital Forensic was conducted on Thhursday, October 4, 2012, started at 09.00 – 17.00 located at Grand Clarion Hotel & Convention Makasar with theme of “Forensic and AntiForensic”. The event was opened by the Chief Executive ID-SIRTII/CC and continued with panelists’ session with guest speakers as follows: • Forensic in recovery and disclosure of data and digital information Presented by Mr. Didik Patono (ASPILUKI) • Forensic dan Digital Evidance Presented by Mr. Teddy Sukardi (Komunitas) • Anti-Forensic Presented by Mr Muhammad Salahuddien (Id – SIRTII) • Preservation and Data Analysis and Digital Information Presented by Mr Armin Lawi (Academics)


Pada siang hari, dilaksanakan workshop Digital Forensic oleh Tim Id-SIRTII/CC.

At noon, a workshop on Digital Forensic held by the Team Id-SIRTII/CC.

Selama kurun waktu 2007 – 2012, Id-SIRTII/ CC telah melakukan diseminasi informasi ke 20 propinsi baik dalam bentuk seminar, workshop maupun memenuhi undangan menjadi pembicara.

During the period 2007 - 2012, Id-SIRTII/ CC been disseminating information to the 20 provinces in the form of seminars, workshops and the invitation to be the speaker.

PETA DISEMINASI INFORMASI ID-SIRTII 2007 - 2012 ID-SIRTII INFORMATION DISSEMINATION MAP 2007 – 2012

Gambar Sebaran Diseminasi Informasi ID-SIRTII/CC Figure of ID-SIRTII/CC Information Dissemination Distribution Layanan Informasi

Information Services

Setiap minggu Id-SIRTII/CC memberikan update informasi terkini terkait dengan keamanan internet di dunia serta di Indonesia dengan sumber-sumber yang berasal dari mitra Id-SIRTII/CC seperti dari JP-CERT/CC, Kr-CERT/CC, AP-CERT, FIRST, NIST dan mediamedia di Indonesia. Informasi-informasi tersebut dapat diperoleh secara cuma-cuma oleh masyarakat Indonesia melalui :

Every week Id-SIRTII/CC provides the latest information updates related to Internet security in the world and in Indonesia with sources coming from Id-SIRTII/CC partners such as JP-CERT/CC, Kr-CERT/CC, AP-CERT, FIRST, NIST and the medias in Indonesia. This information can be obtained free of charge by the Indonesian people through:

http://www.idsirtii.or.id Dalam website tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi sebagai berikut : • Agenda kegiatan Id-SIRTII/CC selama satu tahun • Informasi hasil pemnatauan, peringatan ancaman dan kerentanan sistem • Tips, Trik, Artikel dan Berita • Manual, technical document dan referensi lainnya

http://www.idsirtii.or.id In the website, the public can obtain the following information: • Activities Agenda of Id-SIRTII/CC for one year • Information on monitoring, threat and vulnerability alert system • Tips, Tricks, Articles and News • Manual, technical document and other references

109

110


Publik juga dapat secara langsung mengirimkan pengaduan jika mendapatkan serangan keamanan internet melalui layanan online ticketing. Selain itu publik juga dapat memperoleh berita-berita terbaru terkait keamanan internet. Id-SIRTII/CC telah memiliki ruang perpustakaan dengan didukung oleh ratusan buku-buku, referensi dan manual keamanan internet baik dengan tema antara lain sebagai berikut : 1. Network Defence 2. Penetration testing 3. Data mining 4. Ethical Hacking 5. Malware Analyst 6. Digital Forensic 7. Creating & Managing CSIRT 3. Bimbingan, Konsultasi Dan Bantuan Teknis

The public can also submit a complaint directly if you get internet security attacks through online ticketing services. In addition the public can also obtain the latest news related to internet security.

Sejak tahun 2008, Id-SIRTII/CC telah memberikan layanan berbentuk bimbingan, konsultasi dan bantuan teknis. Pada tahun 2012, Id-SIRTII/CC memenuhi permintaan baik dari kepolisian maupun dari lembagalembaga lainnya berupa permintaan untuk menjadi saksi ahli, menjadi konsultan serta memberikan rekomendasi terkait dengan keamanan internet. Kunjungan Selama kurun waktu 2012, Id-SIRTII menerima kunjungan sebagai berikut : • Pada bulan Mei 2012, Id-SIRTII/CC menerima kunjuangan dari PUSDIKLAT Kemenhan Bpk. Drs.Sutrimo, MM, Msi dalam rangka penjajakan kerjasama. • Kunjungan dari Universitas Subang dan Universitas Gajah Mada pada bulan Juni 2012. • Kunjungan dari Universitas Indonesia pada bulan Juli 2012

Since 2008 Id-SIRTII/CC, has provided services in guidance, consultation and technical assistance. In 2012, Id-SIRTII/CC has fulfilled the request of both the police and other agencies in the form of request for an expert witness, a consultant and make recommendations related to internet security.

Eksibisi Id-SIRTI/CC ikut serta dalam mengisi eksibisi kegiatan Jakarta International Defense Dialogue tanggal 22 Maret di Jakarta Convention Center. Bersama dengan Direktorat Keamanan Informasi, ID-SIRTI menempati satu booth dan menampilkan demonstrasi forensic. Booth ini juga dikunjungi oleh Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. JIDD diselenggarakan oleh Kementrian Pertahanan RI.

Id-SIRTII/CC has a library that supported by hundreds books, reference manuals and a good internet security with the theme are as follows:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Network Defence Penetration testing Data mining Ethical Hacking Malware Analyst Digital Forensic Creating & Managing CSIRT

3. Guidance, Consultation and Technical Assistance

Visits During the period of 2012, Id-SIRTII receive visits as follows: • In May 2012, Id-SIRTII/CC received a visit from PUSDIKLAT Ministry of Defense Drs.Sutrimo, MM, Msi in cooperation assessment • Visits from Subang University and the University of Gadjah Mada in June 2012. • Visits from University of Indonesia in July 2012

Exhibition Id-SIRTI/CC participated in the Jakarta International Defense Dialogue exhibition on 22 March at the Jakarta Convention Center. Together with the Directorate of Information Security, ID-SIRTI occupied a booth and displayed the forensic demonstrations. The booth was also visited by the President of Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. JIDD organized by the Ministry of Defence.


Selain itu pada bulan November 2012, IdSIRTI/CC diminta ikut serta mengisi kegiatan pameran di ICT USO AWARD di Banjarmasin

Additionally in November 2012, Id-SIRTI/CC asked to take part in the exhibition of ICT USO AWARD in Banjarmasin

Gambar Jakarta International Defence Dialoque 2012 Figure of Jakarta International Defence Dialoque 2012

Narasumber Id-SIRTII/CC juga diminta menjadi pembicara dan menyampaikan keynote seperti pada acara pertemuan forum keamanan internet sebagai berikut : 1. Universitas Majalengka, Seminar Hacker Cracker Dan Workshop Tune Up Computer 2. Teknonesia, Seminar Network Security 3. Kementerian Keuangan, Bimbingan Teknis Forensik Tahun Anggaran 2012 4. Kemkominfo FGD, “Regulasi Nasional Versus Kejahatan Tik” 5. Direktoral Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Forum Pertemuan Membahas Permasalahan Penipuan Dagang Melalui Internet

Guest Speaker Id-SIRTII/CC also asked to be a speaker and deliver some keynotes as in the internet security forum meeting as follows: 1. University Majalengka, Hacker Cracker Seminar And Computer Tune Up Workshop 2. Teknonesia, Network Security Seminar 3. Ministry of Finance, Forensic Technical Guidance for Fiscal Year 2012 4. Ministry of Communication FGD, “National Regulation Versus Crime Tik” 5. Directorate General of Foreign Trade, Forum Meeting on Discussing Internet Trading Fraud Issues

Saksi Ahli ID-SIRTII/CC juga diminta bantuan untuk menjadi saksi ahli oleh Kepolisian RI untuk kasus-kasus Kesusilaan Dan Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik; Tindak Pidana Penipuan, Pencucian Uang Dan Pelanggaran ITE; Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Dan Fitnah

Expert Witnes Saksi Ahli ID-SIRTII/CC was also asked assistance to be an expert witness by the National Police in cases of Decency and Humiliation or Defamation; Criminal Fraud, Money Laundering And ITE Abuse; Criminal Insult Or Libel And Slander

Pelatihan

Training

Sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi Id-SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure) dalam meningkatkan wawasan, kepedulian, dan pendidikan masyarakat terhadap keamanan infrastruktur teknologi informasi, maka Id-SIRTII kembali menyelenggarakan pelatihan yang terbuka untuk umum , namun dikhususkan untuk pemerintahan, penegak hukum, praktisi, akademisi, peneliti, dosen maupun mahasiswa.

As one of the main tasks and functions of IdSIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure) to increase knowledge, awareness, and education to the public security information technology infrastructure, then Id-SIRTII held the next training opens for public, however, is devoted only for government, law enforcement, practitioners, academics, researchers, lecturers and students.

111

112


Pelatihan ini menitikberatkan pada konsep dan teknis pengamanan infrastruktur teknologi nformasi. Materi pelatihan ini akan disampaikan oleh instruktur-instruktur yang berpengalaman dan bersertifikasi serta ruangan pelatihan yang memadahi. Pelatihan ini terbagi dalam 5 kurikulum yang masingmasing kurikulum sebagai berikut :

Batch

Judul Pelatihan / Training Title

1.

Digital Forensic Batch I

2

Digital Forensic Batch 1

3

Linux Forensic Batch 1

4.

Secure Coding In PHP

5.

Secure Coding In Java

6.

Cyber 6

7.

Secure Database In MySQL

8.

Securing Windows And Linux

9.

Honeypot

10.

Malware

This training focuses on concepts and technical security of information technology infrastructure. The training materials will be delivered by experienced and certified instructors, and also adequate training room. This training curriculum is divided into 5 individual curriculum as follows:

Deskripsi Singkat Pelatihan / Brief Description on the Training Membahas teknik digital forensic pada system operasi windows / Discuss digital forensic technique on windows operating system Membahas teknik digital forensic pada system operasi windows / Discuss digital forensic technique on windows operating system Membahas teknik digital forensic pada system operasi Linux / Discuss digital forensic technique on Linux operating system Membahas implementasi teknik pengamanan pada bahasa pemograman PHP / Discuss the security technique on PHP programming language Membahas implementasi teknik pengamanan pada bahasa pemograman Java / Discuss the security technique on Java programming language Membahas konsep domain keamanan Internet / Discuss the Internet security domain concept Membahas implementasi teknik pengamanan database MySQL / Discuss the implementation of security technique in MySQL database Membahas implementasi pengamanan pada system operasi windos dan linux / Discuss digital forensic technique on windows and linux operating system Membahas tentang pengenalan dan implementasi honeypot, menggunakan nepenthes / Discuss on introduction and implementation of honeypot, using nepenthes Membahas Pengenalan Malware dan melakukan analysis malaware / Discuss Malware Introduction and conducting malaware analysis

Asal Peserta pelatihan / Trainees Origin BUMN, Swasta, Mahasiswa, Komunitas, dan Umum / SOEs, Private, Students, Community, and Public BUMN, Swasta, Mahasiswa, Komunitas, dan Umum / SOEs, Private, Students, Community, and Public BUMN, Swasta, Mahasiswa, Komunitas, dan Umum / SOEs, Private, Students, Community, and Public BUMN, Swasta, Mahasiswa, Komunitas, dan Umum / SOEs, Private, Students, Community, and Public

BUMN, Swasta, Mahasiswa, Komunitas, dan Umum / SOEs, Private, Students, Community, and Public

BUMN, Swasta, Mahasiswa, Komunitas, dan Umum / SOEs, Private, Students, Community, and Public BUMN, Swasta, Mahasiswa, Komunitas, dan Umum / SOEs, Private, Students, Community, and Public BUMN, Swasta, Mahasiswa, Komunitas, dan Umum / SOEs, Private, Students, Community, and Public

Swasta, Mahasiswa, Komunitas, dan Umum / Private, Students, Community, and Public

Swasta, Mahasiswa, Komunitas, dan Umum / Private, Students, Community, and Public


Batch


11.

Network Penetration Testing

12.

Network Forensic

13.

Web Penetration Testing

14.

Wireless Penetration Testing

15.

Network Penetration Testing – Batch II

16.

Incident Handling and Intrution

17.

Create & Managing CSIRT

18.

Incident Handling and Intrution

19.

Linux Forensix

20.

Cyber 6

21.

Honeypot

22.

Malware

23. 24.

Introducing of Security Professional Certificatipon Mobile Forensic

25.

Secure Database in MySQL

26.

Secure Windows and Linux

27.

Secure Coding in PHP

28.

Secure Data Center

29.

Hacking technique and defense Strategy

30.

Incident Handling and Instrution

Deskripsi Singkat Pelatihan / Brief Description on the Training Membahas teknik pengujian kelemahan sistem berbasis jaringan / Discuss the testing technique on weakness of network-based system Membahas teknik digital forensic pada jaringan / Discuss digital forensic technique on networks Membahas teknik pengujian kelemahan sistem berbasis web / Discuss the testing technique on weakness of web-based system Membahas teknik pengujian kelemahan sistem berbasis web / Discuss the testing technique on weakness of web-based system Membahas teknik pengujian kelemahan sistem berbasis jaringan / Discuss the testing technique on weakness of network-based system Membahas tentang bagaimana cara menangani apabila terjadi insiden di internet / Discuss on how to handle incident occurs in internet Membahas tentang bagaimana cara membuat dan melaksanakan CSIRT /

Asal Peserta pelatihan / Trainees Origin Swasta, Mahasiswa, Komunitas, dan Umum / Private, Students, Community, and Public

Membahas tentang bagaimana cara menangani apabila terjadi insiden di internet / Discuss on how to handle incident occurs in internet Membahas tentang cara merecovery data menggunakan Linux / Discuss on how to recover data using Linux Membahas konsep domain keamanan Internet / Discuss internet security domain concept Membahas tentang pengenalan dan implementasi honeypot, menggunakan nepenthes / Discuss on introduction and implementation of honeypot, using nepenthes Membahas Pengenalan Malware dan melakukan analysis malaware / Discuss Malware Introduction and conduct malware analysis Membahas tentang sertifikasi professional / Discuss on professional sertifications Membahas tentang bagaimana cara merecovery data dari HP / Discuss how to recover data from mobile phhone Membahas tentang membuat database yang aman menggunakan MySQL / Discuss on creating secure database using MySQL Membahas tentang bagaimana cara menutup celah pada windows dan linux / Discuss on how to close the crack on windows and linux Membahas tentang bagaimana cara membuat coding yang aman di PHP / Discuss on how to create secure coding in PHP Membahas tentang standarisasi membuat Data center / Discuss on standardization of creating data center Membahas teknik untuk penetration dan bagaimana cara menahan penetration tersebut / Discuss on technique to penetrate and how to restrain the penetration Membahas tentang bagaimana cara menangani apabila terjadi insiden di internet / Discuss on how to handle incident occurs in internet

ISP, BUMN, Karyawan Swata / ISP, SOEs, Private Employee

Swasta, Mahasiswa, Komunitas, dan Umum / Private, Students, Community, and Public Swasta, Mahasiswa, Komunitas, dan Umum / Private, Students, Community, and Public Swasta, Mahasiswa, Komunitas, dan Umum / Private, Students, Community, and Public ISP

ISP


ISP, BUMN, Karyawan Swata / ISP, SOEs, Private Employee ISP, BUMN, Karyawan Swata / ISP, SOEs, Private Employee ISP, BUMN, Karyawan Swata / ISP, SOEs, Private Employee


ISP, BUMN, Karyawan Swata / ISP, SOEs, Private Employee ISP, BUMN, Karyawan Swata / ISP, SOEs, Private Employee ISP, BUMN, Karyawan Swata / ISP, SOEs, Private Employee ISP, BUMN, Karyawan Swata / ISP, SOEs, Private Employee ISP, BUMN, Karyawan Swata / ISP, SOEs, Private Employee ISP, BUMN, Karyawan Swata / ISP, SOEs, Private Employee ISP, BUMN, Karyawan Swata / ISP, SOEs, Private Employee


113

114


Batch


31.

Web Application security Awareness

32.

Linux Forensic

Deskripsi Singkat Pelatihan / Brief Description on the Training Membahas tentang aplikasi web untuk kesadaran dalam keamanan internet / Discuss on web application for awareness in internet security Membahas teknik digital forensic pada system operasi Linux / Discuss digital forensic technique on Linux operating system

Asal Peserta pelatihan / Trainees Origin ISP, BUMN, Karyawan Swata / ISP, SOEs, Private Employee

BUMN, Swasta, Mahasiswa, Komunitas, dan Umum / SOEs, Private, Students, Community, and Public

4. Riset Sejak tahun 2009, Id-SIRTII/CC tengah melakukan riset dimana didukung oleh perangkat-perangkat riset seperti perangkat untuk simulasi pengamanan jaringan (network defence) , perangkat data mining, perangkat honeynet, perangkat analisa malware dan perangkat forensic. Khusus untuk perangkat forensic, Id-SIRTII/CC dilengkapi dengan perangkat forensic baik diperuntukkan untuk PC maupun perangkat Mobile seperti Parabean, RoadMaster, Cellebrite.

4. Research Since 2009, Id-SIRTII/CC is conducting research which is supported by research devices such as simulation devices for network security (defense network), data mining software, the honeynet software, the malware analysis and forensic devices. Especially for forensic devices, forensic Id-SIRTII/CC well equipped with devices designed for PCs and Mobile devices such as Parabean, Roadmaster, Cellebrite.

Pada tahun 2012 ini riset difokuskan sebagai berikut :

In 2012 the reaserach was focused on:

No Laboratorium Tema Riset / Research Theme 1. Forensik / Forensic • Windows 8 Forensic • Registry Forensic • Web browser forensic 2. Data mining • Analisa trend serangan 2011 - 2012 / Analysis on attacks trend 2011 - 2012 3. Malware • Analisa Malwere di svchost.exe pada sistem windows / Malware Analysis in svchost.exe on windows operating system • Analisa malwarel yang berpotensi mendapatkan username dan password pada server seperti melalui PHP Shell / Potential Malware Analysis potential to get username and password on server through PHP Shell • Malware pada Autocad / Malware on Autocad • Analisa Malware menggunakan Cuccko, Anubis, dionea / Malware Analysis using Cuccko , Anubis , dionea 4. Honeynet • Riset implementasi kippo SSH Honeyspot / Research on implementation of kippo SSH Honeypot 5. Simulasi / Simulation • Simulasi serangan malware flashback pada sistem operasi Machintosh / Malware flashback simulation on Macintosh operating system • Simulasi DDOS menggunakan tools LOIC / DDOS simulation using tools LOIC • Simulasi terhadap celah yang ada di Windows 2000 Server, Windows 2003 Server & Windows 2008 Server / Simulation on cracks are in Windows 2000 Server, Windows 2003 Server & Windows 2008 Server.


5. Kerjasama Antar Lembaga

5. Mutual Cooperation between Institutions

Id-SIRTII/CC memiliki ruang lingkup tugas kerjasama dan kolaborasi antar lembaga baik di dalam maupun luar negeri. Kerjasama dan kolaborasi ini dilakukan sebagai berikut : • Berperan secara proaktif untuk menjalin hubungan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka memperkuat fungsi dan peran strategis Id-SIRTII/CC • Menjaga hubungan komunikasi serta mendukung terselenggaranya event-event lokal, regional dan internasional terkait dengan CERT/CSIRT, FIRST ataupun dengan komunitas keamanan internet lainnya. • Menunjukkan komitmen untuk membangun, memelihara dan memperkuat kerjasama-kerjasama lokal, regional dan internasional yang sudah terjalin. • Berpartisipasi aktif dalam berbagai event lokal, regional dan internasional baik yang pada scientific forum maupun high level (management/policy) forum.

Id-SIRTII/CC has the scope of duties in cooperation and collaboration among institutions both at domestic and abroad. Cooperation and collaboration conducted are as follows: • Acting proactively to establish partnership relations with various parties in order to strengthen the strategic role and function of Id-SIRTII/CC • Maintain communication links and support the implementation of local events, regional and international levels associated with CERT / CSIRT, FIRST, or with any other Internet security community. • Demonstrate a commitment to build, maintain and strengthen collaborations locally, regionally and internationally that already exists. • Actively participate in various events locally, regionally and internationally both on the scientific forum and the high level (management / policy) forum.

Peta Kerjasama dan Kolaborasi Cooperation and Collaboration Map

Sampai dengan Tahun 2012, ID-SIRTII/CC memiliki MOU dengan CERTs/CSIRTs sebagai berikut : 1. JP-CERT/CC (Japan – CERT /CC) 2. CN-CERT/CC (Chinna – CERT/CC) 3. Kr-CERT/CC (Korea – CERT/CC) (being reviewed) 4. MyCERT (Malaysia – CERT)

Up to 2012, ID-SIRTII has MOU with CERTs/ CSIRTs as follows: 1. JP-CERT/CC (Japan – CERT /CC) 2. CN-CERT/CC (Chinna – CERT/CC) 3. Kr-CERT/CC (Korea – CERT/CC) (being reviewed) 4. MyCERT (Malaysia – CERT)

115

116


ID-SIRTII/CC juga memiliki MOU dengan lembaga lainnya dibidang riset dan pendidikan serta pemerintahan sebagai berikut : 1. Swiss German University 2. EC-Council US 3. Cyberlympics / EC-Council Foundation 4. Universitas Indonesia (will be drafted) 5. Badiklat Kementerian Pertahanan (will be drafted) 6. CQCloud Security 7. Trueventus – Media Partner for SCADA Security 8. NRI – Telcom ISAC (will be signed)

ID-SIRTII/CC is also has MOU with other institutions in research and education and also government as follows: 1. Swiss German University 2. EC-Council US 3. Cyberlympics / EC-Council Foundation 4. Universitas Indonesia (will be drafted) 5. Education and Training Agency for Minister of Defense (will be drafted) 6. CQCloud Security 7. Trueventus – Media Partner for SCADA Security 8. NRI – Telcom ISAC (will be signed)

ID-SIRTII/CC berperan aktif dengan menjadi anggota Komunitas CSIRT baik regional maupun global sebagai berikut 1. Anggota Penuh FIRST (Forum Incident Response and Security Team) 2. OIC-CERT (Organization of Islamic Country – CERT) sebagai Pendiri 3. AP-CERT (Asia Pasific CERT) sebagai Steering Committee 4. National CSIRT/CC member 5. ANSAC - ASEAN Network Security Action Council

ID-SIRTII/CC actively plays as a CSIRT Community member both in regional or global, 1. Full member of FIRST (Forum Incident Response and Security Team) 2. OIC-CERT (Organization of Islamic Country – CERT) as Co-Founder 3. AP-CERT (Asia Pasific CERT) as Steering Committee 4. National CSIRT/CC member 5. ANSAC - ASEAN Network Security Action Council

Melalui kerjasama dan kolaborasi tersebut, Id-SIRTII/CC telah memberikan layanan berupa pelatihan seperti pelatihan untuk UNODC, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Pertahanan dan Intelejen Negara.

Through the cooperation and collaboration, IdSIRTII/CC has provided training services such as training for UNODC, Prosecution, Police, Ministry of Defense and National Intelligence.

Sejak tahun 2007 sampai dengan 2011, ID-SIRTII aktif berperan dalam pertemuan baik komunitas CERT maupun institusi Pemerintahan sebagai berikut

Since 2007 through 2011, ID-SIRTII actively plays a role in meetings both community and institutional CERT Government as follows

2009

APCERT AGM di Taiwan / APCERT AGM in Taiwan

2009

FIRST AGM dan National CSIRT Meeting di Kyoto – Jepang / FIRST AGM and National CSIRT Meeting di Kyoto – Jepang

2010

APCERT AGM di Phuket – Thailand / APCERT AGM in Phuket – Thailand

2010

FIRST AGM dan National CSIRT Meeting di Miami – USA / FIRST AGM and National CSIRT Meeting in Miami – USA

2011

APCERT AGM di Jeju - Korea Selatan / APCERT AGM in Jeju – South Korea

2011

FIRST AGM dan National CSIRT Meeting di Wina – Austria / FIRST AGM and National CSIRT Meeting di Wina – Austria


Tahun 2012 ini, ID-SIRTII/CC berperan aktif di pertemuan komunitas CERT/CSIRT dunia sebagai berikut :

In 2012, ID-SIRTII/CC was active in community meetings CERT / CSIRT world as follows:

APCERT AGM Bali melalui AGM ini ID-SIRTII terpilih menjadi anggota Steering Commitee Through this AGM, ID-SIRTII was elected to become Steering Committee member Technical Colloquium FIRST Bali 2012 ID-SIRTII/CC bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertahanan dan FTII menyelenggarakan 3 hari FIRST TC dengan jumlah total peserta mencapai 250 orang yang merupakan acara FIRST TC terbesar. ID-SIRTII/CC in collaboration with the Ministry of Communications and Information Technology, the Ministry of Defense and the FTII organizing FIRST TC - 3 days with a total number of participants reached 250 people who was the largest TC FIRST event. Technical Colloquium FIRST Buenos Aires 2012 Diselenggarakan pada tanggal .. sampai dengan ... dimana pada kesempatan tersebut ID-SIRTII/CC memberikan sesi country report. Pada acara ini juga diawalinya penjajakan untuk kerjasama dengan CERT/CSIRT dari Negara-negara Amerika Latin seperti Argentina dan Brasilia. Held on .. up to ... where On that occasion ID-SIRTII/CC provided country report session. At this event began in exploring a cooperation with CERT / CSIRT from Latin American countries such as Argentina and Brazil ANSAC – ASEAN di Brunei Darusallam 2012 / ANSAC – ASEAN in Brunei Darusallam 2012 Merupakan pelaksanaan komitmen ASEAN ICT Master Plan Is the implementation of ASEAN ICT Master Plan commitment Technical Colloquium FIRST Kyoto 2012 diselenggarakan pada tanggal 13 – 15 November 2012 dimana pada kesempatan ini ID-SIRTII/CC memberikan sesi presentasi dan juga report country Held on 13 – 15 November 2012, in this opportunity ID-SIRTII gave presentation and report country

OIC-CERT Oman 2012

117

118


APCERT AGM BALI 2012

APCERT AGM BALI 2012

Asia Pacific Computer Emergency Response Team Annual General Meeting (AP-CERT AGM) diadakan setiap tahun sekali. Pada tahun ini, ID-SIRTI menjadi tuan rumah dan sekaligus penyelenggara kegiatan AP-CERT AGM 2012 yang berlangsung selama empat hari tanggal 25-28 Maret 2012. Dua hari pertama adalah kegiatan khusus anggota AP-CERT termasuk didalamnya rapat working group, sidang tahunan dan pemilihan anggota steering committee. Dua hari lainnya diisi dengan open conference dan amazing trace (sebuah kegiatan kompetisi kombinasi antara incidents handling dan pengenalan budaya Indonesia). AGM tahun ini dihadiri 22 negara anggota APCERT dan merupakan event yang terbanyak dihadiri anggotanya selama ini. Tercatat perwakilan seperti JP-CERT/CC, CN-CERT/ CC, CERT Australia, MyCERT/CC, CERT-In, Sin-CERT, ID-CERT, VNCERT dan lain-lain. Special Guest seperti ENISA, US-CERT juga turut diundang dalam acara tersebut. Pada acara AGM APCERT 2012, Indonesia berhasil terpilih menjadi anggota Steering Committee untuk periode 2012-2014, dan dapat mulai berpartisipasi aktif secara internasional memantau dan mengelola keamanan internet di zona. asia-pasific. Pada kegiatan hari ketiga diadakan Open Conference dimana pembicaranya mulai dari CN-CERT/CC, AISI, Cymru, IIJ, Arbor, Sourcefire, APWG, dan OIC-CERT yang dihadiri oleh lebih dari 150 peserta. Pada hari keempat diadakan Amazing Trace.

Asia Pacific Computer Emergency Response Team Annual General Meeting (AGM AP-CERT) is held once every year. This year, ID-SIRTI hosted and as well as organizer of AP-CERT AGM 2012 which held for four days from 25-28 March 2012. The first was a twoday special event for members of the APCERT including working group meetings, the annual meeting and election of the steering committee members. Two more days filled with open conference and amazing trace (a combination of competition activity between incidents handling and the introduction of the Indonesian culture). This year’s AGM was attended by 22 members of the AP-CERT and is the event that most members attended over the years. Noted as delegates such as JP-CERT/CC, CN-CERT/CC, CERT Australia, MyCERT / CC, CERT-In, SinCERT, CERT ID, VNCERT and others. Special Guest such as ENISA, US-CERT also been invited to the event. At the AGM APCERT 2012, Indonesia successfully elected to the Steering Committee for 2012-2014, and could begin to actively participate in international monitors and manages the Internet security zone. asiapasific.

On the third day of activities, the Open Conference was held where speakers ranging from CN-CERT/CC, AISI, Cymru, IIJ, Arbor, Sourcefire, APWG, and OIC-CERT, and attended by more than 150 participants. Amazing Trace was held on the fourth day.


TECHNICAL COLLOQUIUM FIRST BALI 2012

TECHNICAL COLLOQUIUM FIRST BALI 2012

Forum Incident Response Security Team (FIRST) adalah organisasi tingkat dunia di bidang CERT. Indonesia telah menjadi anggota penuh FIRST sejak tahun 2011 dan dipercaya langsung untuk menyelenggarakan Technical Colloqium (TC-FIRST) tahun 2012 ini. TCFIRST berlangsung tiga hari pada tanggal 2931 Maret berisi workshop, open conference dan panel diskusi. Acara ini diselenggarakan secara gratis dan dihadiri oleh sekitar 200 perserta.

Forum Incident Security Response Team (FIRST) is a world-class organization in CERT. Indonesia has become a full member of FIRST since 2011 and is believed to organizeTechnical Colloqium (TC-FIRST) in 2012. TC-FIRST was held three days on March 29-31 provided workshops, open conferences and panel discussions. The events were free and attended by about 200 participants.

Pada sesi seminar hari pertama dibuka Joseph F.P. Luhukay, PhD, Chairman of IT Dept of Indonesian Bank Association kemudian dilanjutkan dengan pembicara lainnya seperti Prof. R. Eko. Indrajit (APTIKOM), Budi Rahardjo (ID-CERT), dan lain-lain dan diselenggarakan juga tiga pararel workshop yang diisi dari Indonesi BackTrack Team, Rune, Xecure-IT. Pada hari kedua , FIRST TC memfokuskan pada tema Cyber Warfare dimana dibuka oleh perwakilan Kementerian Pertahanan dan dilanjutkan pembicara seperti Bill Hagestad, Lemsaneg, dan lain-lain. Pada hari kedua juga diselenggarakan tiga pararel workshop yang diisi oleh CSA, IndoCISC dan Muhammad Nuh dari Kepolisian RI. Pada hari ketiga, memfokuskan pada technology update dengan diisi pembicara dari Microsoft, EC-COUNCIL, CISCO, Google, dan lain-lain.

On the first day of the seminar session opened by Joseph FP Luhukay, PhD, Chairman of IT Dept Association of Indonesian Bank followed by other speakers such as Prof. R. Eko. Indrajit (APTIKOM), Budi Rahardjo (ID-CERT), and others and was also held three parallel workshops which were filled from Indonesia BackTrack Team, Rune, Xecure-IT. On the second day, FIRST TC focused on the theme of Cyber ??Warfare opened by delegates of Ministry of Defense and continued with the speakers such as Bill Hagestad, Lemsaneg, and others. On the second day also held three parallel workshops participated by the CSA, and Muhammad Nuh IndoCISC of Police of RI.

On the third day, focusing on technology updates with filled speakers from Microsoft, EC-Council, CISCO, Google, and others.

119

120


4

Penyiaran Broadcasting


1. POLICIES AND REGULATORY

1.1 Penyusunan Kebijakan dan Regulasi di Bidang Penyiaran.

1.1 Preparation of Policies and Regulatory in Broadcasting

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, khususnya menyangkut penyempurnaan implementasi penyelenggaraan LPK, LPB, dan LPS, maka pada Tahun Anggaran 2012 telah disusun dan ditandatangani Menteri Komunikasi dan Informatika, antara lain :

As a follow-up to the Implementation Regulation of Law No. 32 of 2002 on Broadcasting, particularly regarding improving the implementation of Community Broadcasting Institution (LPK), LPB, and LPS, so then the Fiscal Year 2012 has been prepared and signed by the Minister of Communications and Information Technology, among others:


1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas. 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran LPB melalui satelit, kabel, dan terrestrial. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Perubahan Data Perizinan Penyiaran. 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif Penyelenggaraan Penyiaran. 5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 238/KEP/M. KOMINFO/4/2012 tentang Peluang Penyelenggaraan Televisi Analog Pada Pita Ultra High Frequency (UHF)

1. Regulation of the Minister of Communications and Information Technology Number 39 of 2012 on Procedures for the Establishment and Operations of Community Broadcasting Institution. 2. Regulation of the Minister Communications and Information Technology No. 41 of 2012 on the Implementation of LPB Broadcasting via satellite, cable, and terrestrial. 3. Regulation of the Minister of Communications and Information Technology No. 38/2012 on Procedures for Reporting Changes in Licensing Broadcasting Data. 4. Regulation of the Minister of Communications and Information Technology No. 40/2012 on Procedures for Filing Objections Against the Imposition of Administrative Sanctions Broadcasting Operations. 5. Decree of the Minister of Communications and Information Technology Number 238/ KEP/M.KOMINFO/4/2012 on Opportunity in Operation of Analog Television on Ultra High Frequency (UHF) band

a. Pelaksanaan :

Implementation:

No

Nama Kegiatan / Event

1.

Pembahasan RPM tentang peluang penyelenggaraan Televisi analog pd. Pita ultra high frequency (UHF) / Discussion on Minister Regulation Draft on Oppurtunity of Analog Television on Ultra High Frequency Band

2.


Bekasi, 24 - 26 January

3.


Bogor, 1 – 3 February

4.

RPM ttg Tata Cara Penyelenggaraan LPK dan RPM ttg Penyelenggaraan Radio Siaran di Desa Informasi / Minister Regulation Draft on Procedures of LPK and RPM Impmentation concercing Radio Broadcast Operations in Information Village

Jakarta, 21 - 22 March

Tempat & Tgl Pelaksanaan / Place and Date Jakarta, 12 January

Keterangan / Descriptions Rapat pembahasan RPM ttg pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran tv analog dan permenkominfo no.22 th.2012 ttg penyelenggaraan tv digital / Discussion Meeting on Minister Regulation Draft regarding Statement of Oppurtunity in Analog TV Broadcasting Operations and Regulation of MCIT No.22/2012 on Digital TV Operations Rapat pembahasan RPM ttg pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran tv analog dan permenkominfo no.22 th.2012 ttg penyelenggaraan tv digital / Discussion Meeting on Minister Regulation Draft regarding Statement of Oppurtunity in Analog TV Broadcasting Operations and Regulation of MCIT No.22/2012 on Digital TV Operations Rapat pembahasan RPM ttg pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran tv analog dan permenkominfo no.22 th.2012 ttg penyelenggaraan tv digital / Discussion Meeting on Minister Regulation Draft regarding Statement of Oppurtunity in Analog TV Broadcasting Operations and Regulation of MCIT No.22/2012 on Digital TV Operations Pembahasan RPM dan regulasi/paying hokum percepatan pegembangan LPK di daerah perbatasan / Discussion concerning Minister Regulation Draft and regulatory/legal protection on acceleration of development Community Broadcasting Institution (LPK) in border areas

121

122


No

Nama Kegiatan / Event

5.

Konsinyasi 4 Rancangan Peraturan Menteri di Bidang Penyiaran. / Consignation of 4 Minister Regulation in Broadcasting

Tempat & Tgl Pelaksanaan / Place and Date Jakarta, 13-14 April 2011

Keterangan / Descriptions Kegiatan Konsinyasi meliputi pembasan tentang RPM: 1. Tata cara Perubahan Pelaporan Perubahan Data Perizinan Penyiaran. 2. Tata Cara Penyelenggaraan. Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, 3. Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui Satelit, Kabel dan Terestrial. 4. Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif. Consignment Activities included discussion on Minister Regulation Draft: 1. Procedures on Reporting in Broadcasting Licensing Data Changes 2. Operations Procedures. Community Broadcasting Institution (LPK) 3. Broadcasting operations of Subscribed Broadcasting Institution via Satellite, Cable and Terrestrial 4. Procedures on Filling Objections Against the Imposition of Administrative Sanctions.

6.

Konsinyasi 4 Rancangan Peraturan Menteri di Bandung, Bidang Penyiaran dan Penyusunan Peluang 19-20 April 2011 Penyelenggaraan Penyiaran Sistem Analog Jasa Penyiaran Radio dan Televisi Lembaga Penyiaran Swasta / Consignation of 4 Minister Regulation in Broadcasting and Preparation the Oppurtunity in Implementation of Analog Broadcasting System on Radio Broadcasting Service and Private Broadcasting Institution Television

Kegiatan Konsinyasi meliputi pembasan tentang RPM: 1. Tata cara Perubahan Pelaporan Perubahan Data Perizinan Penyiaran. 2. Tata Cara Penyelenggaraan. Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, 3. Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui Satelit, Kabel dan Terestrial. 4. Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif. Consignment Activities included discussion on Minister Regulation Draft: 1. Procedures on Reporting in Broadcasting Licensing Data Changes 2. Operations Procedures. Community Broadcasting Institution (LPK) 3. Broadcasting operations of Subscribed Broadcasting Institution via Satellite, Cable and Terrestrial 4. Procedures on Filling Objections Against the Imposition of Administrative Sanctions.

7.

Konsinyasi 4 Rancangan Peraturan Menteri di Bidang Penyiaran / Consignation of 4 Minister Regulation in Broadcasting

Jakarta, 14 June 2011

Kegiatan Konsinyasi meliputi Penyusunan dan pembahasan tentang RPM: 1. Tata cara Perubahan Pelaporan Perubahan Data Perizinan Penyiaran. 2. Tata Cara Penyelenggaraan. Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, 3. Penyelenggaraan Penyiaran Consignment Activities included discussion on Minister Regulation Draft: 1. Procedures of Reporting in Broadcasting Licensing Data Changes 2. Operations Procedures. Community Broadcasting Institution (LPK) 3. Broadcasting operations


1.2 Road Penyiaran

Map

Design

1.2 Road Map and Broadcasting Grand Design

Pada tahun 2012 telah disusun Grand Design dan Road Map Penyiaran, yang nantinya akan dibuat peraturan Menteri yang mengatur tentang Grand Design Penyiaran. Penyusunan Grand Design dan Road Map Penyiaran telah menjadi prioritas pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010 – 2014. Mengingat pentingnya menjabarkan arah kebijakan penyiaran, maka diperlukan Grand Design dan Road Map Penyiaran.

In 2012 the Broadcasting Grand Design and Road Map have been prepared in, later Minister Regulations governing Broadcasting Grand Design will be established. Broadcasting Grand Design and Road Map preparation has become a government priority as outlined in the Strategic Plan of the Ministry of Communications and Information Technology 2010-2014. Given the importance of outlining the broadcasting policy directions, Broadcasting Grand Design and Road Map is a necessity.

Tujuan penyusunan Grand Design ini untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan penyiaran nasional agar dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, berkelanjutan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Road Map Penyiaran radio dan televisi.

The objective of the Grand Design is to provide directions in implementation of national broadcasting policies in order to run an effective, efficient, scalable, consistent, integrated, institutionalized, sustainable, and become guidance in the preparation of the Road Map for radio and television broadcasting.

Tujuan penyusunan Road Map Penyiaran merupakan bentuk operasional Grand Design Penyiaran, yaitu merupakan rencana rinci Grand Design Penyiaran dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya, disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dengan sasaran tahunan yang jelas, menjelaskan informasi penting yang mencakup penanggung jawab, pelaksana, dukungan dan angggaran yang diperlukan, target atau indikator pencapaiannya.

The objective of the Broadcasting Road Map is an operational format of Broadcasting Grand Design, which is a detailed plan of the Broadcasting Grand Design from one step to the next step, arranged and performed every 5 (five) years with a clear annual targets, explain important information that includes the person in charge, implementation, support and the necessary budgets, targets or indicators of achievement.

Grand Design penyiaran adalah merupakan pedoman bagi pengembangan industri penyiaran yang menyangkut beberapa stakeholder yang bukan hanya pelaku penyiaran, termasuk menyangkut Kementerian dan Lembaga Negara lainnya selain Kementerian Kominfo, Ditjen PPI melalui Direktorat Penyiaran berusaha merumuskan sebuah Grand Design dan Road Map Penyiaran untuk Negara Indonesia.

Grand Design broadcasting is a guideline for the development of broadcasting industry that involves several stakeholders who not only broadcasters, but including the related Ministries and State Institutions other than the Ministry of Communications, The Directorate General of PPI, through the Directorate of Broadcasting is attempting to formulate a Broadcasting Grand Design and Road Map for Indonesia .

Setelah diadakan diskusi, kajian selama penyusunan Grand Design dan Roadmap Penyiaran yang merupakan rencana strategis penyiaran dalam kerangka RPJPN 2005 - 2025 ditemukenali bahwa sebaiknya Grand Design dan Roadmap Penyiaran dirumuskan dalam bentuk Peraturan Presiden yang mana hal ini dapat dijadikan pedoman bagi stakeholder

Subsequent to the discussion, study during the preparation of the Broadcasting Grand Design and Roadmap which is the broadcasting strategic plan in the framework of National Long Term Development Plan (RPJPN) 2005 2025 should be identified that the Broadcasting Grand Design and Roadmap formulated in the form of Presidential Decree Regulation

dan

Grand

123

124


penyiaran dengan lebih efektif, efisien, terukur, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

in which it can be used as guidelines for broadcasting stakeholders more effectively, efficient, scalable, integrated, institutionalized and sustainable.

Berdasarkan hal tersebut diatas target yang semula akan dibuatkan 1 Peraturan Menteri tentang Grand Design dan Road Map Penyiaran telah dilaksanakan dengan telah disusunnya RPM tentang Grand Design dan Road Map Penyiaran akan tetapi hal ini belum dapat di teruskan menjadi PerMen mengingat pada beberapa tahun ke depan akan dibuatkan dalam bentuk Peraturan Presiden mengenai Grand Design dan Road Map Penyiaran.

Based on the above targets, at first 1 (one) Minister Regulation regarding Broadcasting Grand Design and Road Map was planned to be established by preparing the Minister Regulation Draft on Broadcasting Grand Design and Road Map but this has yet to be forwarded to become PERMEN (Minister Regulation) considering in the next few years will be made in the form of the President Regulation on the Broadcasting Grand Design and Road Map.

2. PROGRAM PRIORITAS

2. PRIORITY PROGRAM

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran meliputi :

1. Event on Guidance and Development in Broadcasting Operations including:

a. Izin penyelenggaraan penyiaran : 1. Rapat Koordinasi Pra FRB; 2. Forum Rapat Bersama (FRB); 3. Seleksi/penilaian lembaga penyiaran jasa penyiaran radio dan televisi; 4. Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS); 5. Pengembangan Penyiaran di Daerah perbatasan (Desa Informasi); 6. Verifikasi Lembaga Penyiaran; 7. Pemetaan Lembaga Penyiaran ; 8. Layanan Kegiatan Lembaga Penyiaran Asing (clearing house).

a. Broadcasting Operations License: 1. Pre Joint Meeting Forum Coordination Meeting; 2. Joint Meeting Forum (FRB); 3. Broadcasting Institutions Selection/ Assessment on TV and Radio broadcasting service Seleksi/penilaian lembaga penyiaran jasa penyiaran radio dan televisi; 4. Evaluation on Broadcasting Trials Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS); 5. Broadcasting Development in border areas (Village Information) Pengembangan Penyiaran di Daerah perbatasan (Desa Informasi); 6. Verification on Broadcasting Institution Verifikasi Lembaga Penyiaran; 7. Broadcasting Institution Mapping; 8. Foreign Broadcasting Institution Activity Service Layanan Kegiatan Lembaga Penyiaran Asing (clearing house).

b. Kemitraan dengan institusi terkait di dalam dan luar negeri; 1. Edukasi/bimbimgan teknis Perizinan Penyiaran; 2. Pembuatan dan Penayangan PSA (Public Service Advertisment) tentang kebijakan penyiaran; 3. Penyusunan naskah buku kebijakan penyiaran : 4. Pengembangan hubungan kerjasama Luar Negeri; 5. Pameran di bidang Penyiaran.

b. Partnerships with relevant institutions at home and abroad; 1. Education / guidance on Licensing Broadcasting technical; 2. PSA (Public Service Advertisment) Production and Airing regarding broadcasting policy; 3. Preparation of broadcasting policy:manuscript; 4. Development of Foreign partnerships; 5. Exhibition in broadcasting.


Sesuai Program Kegiatan Tahun 2012, Direktorat Penyiaran telah menyelenggarakan kegiatan, sebagai berikut :

Due to Program in 2012, the Directorate of Broadcasting has organized activities, as follows:

1. Rapat Koordinasi Pra FRB (Pra Forum Rapat Bersama).

1. Coordination Meeting Forum

Rapat koordinasi tentang sinkronisasi dan validasi kelengkapan berkas persyaratan perizinan yang diajukan pemohon setelah memperoleh Rekomendasi Kelayakan (RK) yang diterbitkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), sebagai kesiapan materi yang diajukan untuk Forum Rapat Bersama (FRB). Rapat dilakukan oleh Pemerintah (Kemkominfo/ Ditjen PPI dan Ditjen. SDPPI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)/KPID, dan Pemda.

Coordination meeting concerning synchronization and validation of completeness the requirements paper that submitted by the applicant after gaining Feasibility Recommendation that published by Center - Indonesia Broadcasting Commisssion (KPI) or Regional - Indonesia Broadcasting Commisssion (KPID), as the proposed material readiness for the Joint Meeting Forum. The meeting participated by Government (MCIT/ DG PPI and DG SDPPI), Indonesia Broadcasting Commisssion (KPI/KPID), and Local Governments.

Materi rapat adalah berkas permohonan perizinan jasa penyiaran radio dan televisi, meliputi data administrasi, program siaran, data teknis, usulan kanal frekuensi, dan wilayah siaran.

Meeting Material were the application paper of radio and television broadcasting services licensing, including data administration, broadcasting programs, technical data, the proposed frequency channels, and the broadcast area.

Realisasi Kegiatan Pra FRB :

Realization of Pre FRB:

NO 1

TEMPAT & TGL PELAKSANAAN / PLACE AND DATE Bogor , Jawa Barat 8 – 10 February 2012

2

Bogor, Jawa Barat, 7 – 9 March 2012

3

Bogor, Jawa Barat 21 – 23 March 2012

4

Surabaya, Jawa Timur 19 – 21 April 2012

5

Semarang, Jawa Tengah 7 – 9 May 2012

6

Bogor, Jawa Barat 26 – 28 June 2012

7

D.I. Yogyakarta 1 – 3 August 2012

PROVINSI / PROVINCE - Sumatera Utara - Kepulauan Riau - Riau - Bali - Kalimantan Tengah - Kalimantan Timur - Banten - Sulawesi Barat - Gorontalo - Sulawesi Selatan - DKI Jakarta - Jawa Timur - Bangka Belitung - Jambi - Jawa Tengah - Sulawesi Utara - Gorontalo - Jawa Barat - DKI Jakarta - Sulawesi Tenggara - Papua - Maluku - Kalimantan Selatan - Lampung - DIY - Gorontalo

Meeting

before

JUMLAH LP / NUMBER OF BROADCASTING INSTITUTIONS - 20 LP (Radio = 12 ; TV = 8) - 7 LP (Radio = 4 ; TV = 3) - 8 LP (Radio = 4 ; TV = 4) - 32 LP (Radio = 14 ; TV = 18) - 14 LP (Radio = 7 ; TV = 7) - 14 LP (Radio = 10 ; TV = 4) - 12 LP (Radio = 11 ; TV = 1) - 6 LP (Radio = 3 ; TV = 3) - 5 LP (TV = 5) - 13 LP (Radio = 8 ; TV = 5) - 20 LP (Radio = 19 ; TV = 1) - 126 LP (Radio = 114 ; TV = 12) - 17 LP (Radio = 7 ; TV = 10) - 5 LP (Radio = 2 ; TV = 3) - 53 LP (Radio = 43 ; TV = 10) - 14 LP (Radio = 9 ; TV = 5) - 11 LP (Radio = 9 ; TV = 2) - 119 LP (Radio = 80 ; TV = 39) - 10 LP (Radio = 2 ; TV = 8) - 6 LP (Radio = 4 ; TV = 2) - 12 LP (Radio = 8 ; TV = 4) - 3 LP (TV = 3) - 13 LP (Radio = 10 ; TV = 3) - 24 LP (Radio = 24) - 19 LP (Radio = 17 ; TV = 2) - 1 LP (TV = 1)

Joint

125

126


NO 8

9

TEMPAT & TGL PELAKSANAAN / PLACE AND DATE Mataram, NTB 6 – 8 September 2012

Makassar, Sulawesi Selatan 10 – 12 October 2012

PROVINSI / PROVINCE - Kalimantan Timur - Kalimantan Barat - Aceh - Sulawesi Utara - Bengkulu - NTB - Sulawesi Selatan - Sulawesi Barat - Banten - Papua Barat - Sumatera Selatan - DKI Jakarta

JUMLAH LP / NUMBER OF BROADCASTING INSTITUTIONS - 3 LP (Radio = 2 ; TV = 1) - 10 LP (Radio = 4 ; TV = 6) - 17 LP (Radio = 11 ; TV = 6) - 16 LP (Radio = 5 ; TV = 11) - 5 LP (Radio = 2 ; TV = 3) - 8 LP (Radio = 7 ; TV = 1) - 18 LP (Radio = 12 ; TV = 6) - 5 LP (Radio = 4 ; TV = 1) - 8 LP (Radio = 5 ; TV = 3) - 2 LP (Radio = 1 ; TV = 1) - 11 LP (Radio = 9 ; TV = 2) - 12 LP (Radio = 6 ; TV = 6)

2. Forum Rapat Bersama (FRB)

2. Joint Meeting Forum (FRB)

Pelaksanaan Forum Rapat Bersama antara Pemerintah (Kemkominfo) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan yang berwenang memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Kepesertaan FRB terdiri dari Pemerintah (unsur Ditjen PPI dan Ditjen SDPPI), KPI/KPID, dan Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Provinsi.

Implementation of the Joint Meeting Forum between Government (MCIT) by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) and the authorities has decided whether to accept or reject the applications for Broadcasting Operating License. FRB membership consists of government (elements from DG PPI and DG SDPPI), KPI / KPID, Provincial Government and Institutional Communications.

Pengumuman Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Peluang Penyelenggaraan Penyiaran diterbitkan pada tanggal 18 April 2012. Bagi Provinsi yang telah melaksanakan FRB sebelum tanggal tersebut disarankan untuk dijadwalkan kembali agar permohonan yang pending menunggu Pengumuman Peluang Usaha Penyiaran dapat diputuskan dalam FRB.

Statement of the Minister of Communications and Information Technology on Broadcasting Operation Opportunity published on April 18, 2012. For the province that has implemented FRB suggested before the date to be rescheduled so that the pending request could wait for Broadcasting Business Opportunity Statement may be decided in the FRB.

a. Pelaksanaan Forum Rapat Bersama (FRB) :

a. Joint Meeting Forum (FRB) :

No. 1

2

Tempat dan Tanggal FRB / Place and Date Bogor, 22 – 24 Februari 2012

Bogor, 8 – 10 April 2012

Provinsi / Province Jumlah LP yang dibahas dalam FRB / Number of Boadcasting Institution discussed in FRB DKI Jakarta 12 Permohonan IPP, terdiri dari 4 LPS Radio, 6 LPK Radio dan 2 LPB TV / 12 Applications IPP, consist of 4 LPS Radio, 6 LPK Radio dan 2 LPB TV Sumatera Barat 12 Permohonan IPP, terdiri dari 4 LPS Radio dan 8 LPS TV / 12 Applications IPP, consist of 4 LPS Radio dan 8 LPS TV Gorontalo 1 Permohonan LPK Radio / 1 Applications LPK Radio Banten 7 Permohonan IPP, terdiri dari 4 LPS radio dan 3 LPB TV / 7 Applications IPP, consist of 4 LPS radio dan 3 LPB TV Aceh 9 Permohonan IPP, terdiri dari 2 LPPL Radio, 2 LPS Radio, 4 LPK Radio, 1 LPS TV / 9 Applications IPP, consist of 2 LPPL Radio, 2 LPS Radio, 4 LPK Radio, 1 LPS TV NTT 9 Permohonan IPP, terdiri dari 5 LPPL Radio, 1 LPS radio, 2 LPK radio dan 1 LPB TV / 9 Applications IPP, consist of 5 LPPL Radio, 1 LPS radio, 2 LPK radio dan 1 LPB TV NTB 12 Permohonan IPP, terdiri dari 2 LPS Radio, 3 LPK radio dan 7 LPS TV / 12 Applications IPP, consist of 2 LPS Radio, 3 LPK radio dan 7 LPS TV


No. 3

Tempat dan Tanggal FRB / Place and Date Bogor, 21 – 23 Mei 2012

4

Bogor, 18 – 20 Juni 2012

5

Belitung, 7 – 9 Agustus 2012

6

Bogor, 17 – 19 September 2012

7

Malang, 3 – 5 Oktober 2012

Banjarmasin, 6 – 8 November 2012

8

Provinsi / Province Jumlah LP yang dibahas dalam FRB / Number of Boadcasting Institution discussed in FRB Jambi 7 Permohonan IPP, terdiri dari 2 LPPL Radio, 3 LPS Radio dan 2 LPB Radio / 7 Applications IPP, consist of 2 LPPL Radio, 3 LPS Radio dan 2 LPB Radio Bali 34 Permohonan IPP, terdiri dari 23 LPS Radio, 10 LPS TV dan 1 LPB TV / 34 Applications IPP, consist of 23 LPS Radio, 10 LPS TV dan 1 LPB TV Maluku Utara 5 Permohonan IPP, terdiri dari 3 LPS Radio dan 2 LPB TV / 5 Applications IPP, consist of 3 LPS Radio dan 2 LPB TV Papua 3 Permohonan IPP, terdiri dari 2 LPS Radio dan 1 LPK Radio / 3 Applications IPP, consist of 2 LPS Radio dan 1 LPK Radio Papua Barat 5 Permohonan IPP, terdiri dari 2 LPS Radio, 1 LPK Radio dan 1 LPB TV / 5 Applications IPP, consist of 2 LPS Radio, 1 LPK Radio dan 1 LPB TV Jawa Timur 207 Permohonan IPP, terdiri dari 13 LPPL Radio, 143 LPS Radio, 22 LPK Radio, 1 LPPL TV, 23 LPS TV, 5 LPB TV / 207 Applications IPP, consist of 13 LPPL Radio, 143 LPS Radio, 22 LPK Radio, 1 LPPL TV, 23 LPS TV, 5 LPB TV Kalimantan Barat 17 Permohonan IPP, terdiri dari 15 LPS Radio dan 2 LPS TV / 17 Applications IPP, consist of 15 LPS Radio dan 2 LPS TV Gorontalo 19 Permohonan IPP, terdiri dari 9 LPS Radio dan 10 LPS TV / 19 Applications IPP, consist of 9 LPS Radio dan 10 LPS TV Bangka Belitung 20 Permohonan IPP, terdiri dari 7 LPS Radio, 11 LPS TV, 2 LPB TV / 20 Applications IPP, consist of 7 LPS Radio, 11 LPS TV, 2 LPB TV Riau 23 Permohonan IPP, terdiri dari 9 LPS Radio, 2 LPK Radio, 8 LPS TV dan 4 LPB TV / 23 Applications IPP, consist of 9 LPS Radio, 2 LPK Radio, 8 LPS TV dan 4 LPB TV Kepulauan Riau 14 Permohonan IPP, terdiri dari 4 LPS Radio, 8 LPS TV, 2 LPB TV / 14 Applications IPP, consist of 4 LPS Radio, 8 LPS TV, 2 LPB TV Banten 20 Permohonan IPP, terdiri dari 10 LPS Radio, 3 LPK Radio, 7 LPS TV / 20 Applications IPP, consist of 10 LPS Radio, 3 LPK Radio, 7 LPS TV Jawa Tengah 127 Permohonan IPP, terdiri dari 15 LPPL Radio, 45 LPS Radio, 57 LPK Radio, 1 LPPL Televisi, 8 LPS TV, 1 LPB TV / 127 Applications IPP, consist of 15 LPPL Radio, 45 LPS Radio, 57 LPK Radio, 1 LPPL Televisi, 8 LPS TV, 1 LPB TV DKI Jakarta 30 Permohonan IPP, terdiri dari 21 LPS Radio, 5 LPS TV, 4 LPB TV / 30 Applications IPP, consist of 21 LPS Radio, 5 LPS TV, 4 LPB TV Jawa Barat 432 Permohonan IPP, terdiri dari 128 LPS Radio, 225 LPK Radio, 59 LPS TV, 4 LPB TV, dan 16 LPK TV / 432 Applications IPP, consist of 128 LPS Radio, 225 LPK Radio, 59 LPS TV, 4 LPB TV, dan 16 LPK TV Lampung 42 Permohonan IPP, terdiri dari 2 LPPL Radio, 28 LPS Radio, 3 LPK Radio, 9 LPS TV / 42 Applications IPP, consist of 2 LPPL Radio, 28 LPS Radio, 3 LPK Radio, 9 LPS TV Jawa Timur 44 Permohonan IPP, terdiri dari 11 LPS Radio, 22 LPK Radio, 11 LPS TV / 44 Applications IPP, consist of 11 LPS Radio, 22 LPK Radio, 11 LPS TV Sulawesi Utara 43 Permohonan IPP, terdiri dari 17 LPS Radio, 6 LPK Radio, 17 LPS TV, 3 LPB TV / 43 Applications IPP, consist of 17 LPS Radio, 6 LPK Radio, 17 LPS TV, 3 LPB TV Kalimantan Selatan 18 Permohonan IPP, terdiri dari 1 LPPL Radio, 11 LPS Radio, 4 LPS TV, 2 LPB TV / 18 Applications IPP, consist of 1 LPPL Radio, 11 LPS Radio, 4 LPS TV, 2 LPB TV Kalimantan Tengah 20 Permohonan IPP, terdiri dari 1 LPPL Radio, 11 LPS Radio, 1 LPK Radio, 7 LPB TV / 20 Applications IPP, consist of 1 LPPL Radio, 11 LPS Radio, 1 LPK Radio, 7 LPB TV Sulawesi Selatan 53 Permohonan IPP, terdiri dari 6 LPPL Radio, 15 LPS Radio, 3 LPK Radio, 1 LPPL TV, 9 LPS TV, 19 LPB TV / 53 Applications IPP, consist of 6 LPPL Radio, 15 LPS Radio, 3 LPK Radio, 1 LPPL TV, 9 LPS TV, 19 LPB TV Sulawesi Barat 11 Permohonan IPP, terdiri dari 1 LPPL Radio, 4 LPS Radio, 2 LPK Radio, 4 LPS TV / 11 Applications IPP, consist of 1 LPPL Radio, 4 LPS Radio, 2 LPK Radio, 4 LPS TV Sulawesi Tenggara 16 Permohonan IPP, terdiri dari 9 LPS Radio, 1 LPK Radio, 2 LPS TV, 4 LPB TV / 16 Applications IPP, consist of 9 LPS Radio, 1 LPK Radio, 2 LPS TV, 4 LPB TV

127

128


b. Keputusan FRB No.

b. FRB Decisions

Provinsi

Keputusan FRB Disetujui / Approved 3 LPS Radio, 2 LPB TV 4 LPS Radio, 8 LPS TV 1 LPK Radio 4 LPS radio dan 3 LPB TV 2 LPPL Radio, 2 LPS Radio, 4 LPK Radio, 1 LPS TV 5 LPPL Radio, 1 LPS radio, 2 LPK radio dan 1 LPB TV 2 LPS Radio dan 4 LPS TV 2 LPPL Radio, 3 LPS Radio dan 2 LPB Radio 18 LPS Radio dan 10 LPS TV

Ditolak / Rejected 1 LPS Radio -

Seleksi / Selection -

Pending 6 LPK Radio -

-

-

-

3 LPK radio -

3 LPS TV -

-

2 LPS Radio

-

1. 2. 3. 4. 5.

DKI Jakarta Sumatera Barat Gorontalo Banten Aceh

6.

NTT

7. 8.

NTB Jambi

9.

Bali

10. 11. 12. 13.

Maluku Utara Papua Papua Barat Jawa Timur

3 LPS Radio dan 2 LPB TV 1 LPS Radio dan 1 LPK Radio 2 LPS Radio 8 LPPL Radio, 95 LPS Radio, 5 LPB TV

1 LPS Radio 1 LPK Radio dan 1 LPB TV 2 LPPL Radio, 19 LPS Radio

11 LPS Radio

14. 15. 16.

Kalimantan Barat Gorontalo Bangka Belitung

-

5 LPS Radio 9 LPS TV

17.

Riau

-

Kepulauan Riau

1 LPS Radio, 2 LPK Radio, 6 LPS TV 6 LPS TV

-

18.

-

19. 20.

Banten Jawa Tengah

21. 22.

DKI Jakarta Jawa Barat

23.

Lampung

24.

Jawa Timur

25.

Sulawesi Utara

26.

Kalimantan Selatan

27.

Kalimantan Tengah

28.

Sulawesi Selatan

29.

Sulawesi Barat

30.

Sulawesi Tenggara

9 LPS Radio 9 LPS Radio 7 LPS Radio, 2 LPS TV, 2 LPB TV 8 LPS Radio, 2 LPS TV, 4 LPB TV 4 LPS Radio, 2 LPS TV, 2 LPB Kabel 9 LPS Radio, 2 LPS TV 15 LPPL Radio, 22 LPS Radio, 23 LPK Radio, 1 LPPL TV, 1 LPB TV 21 LPS Radio, 3 LPB TV 66 LPS Radio, 2 LPS TV, 3 LPB TV, 2 LPK TV 2 LPPL Radio, 28 LPS Radio, 2 LPK Radio, 9 LPS TV 7 LPS Radio, 22 LPK Radio, 11 LPS TV 14 LPS Radio, 2 LPK Radio, 17 LPS TV, 3 LPB TV 1 LPPL Radio, 10 LPS Radio, 4 LPS TV, 2 LPB TV 1 LPPL Radio, 8 LPS Radio, 7 LPB TV 6 LPPL Radio, 14 LPS Radio, 3 LPK Radio, 1 LPPL TV, 9 LPS TV, 19 LPB TV 1 LPPL Radio, 4 LPS Radio, 1 LPK Radio, 4 LPS TV 7 LPS Radio, 1 LPK Radio, 2 LPS TV, 4 LPB TV

3 LPS Radio dan 1 LPB Televisi 3 LPPL Radio, 11 LPS Radio, 22 LPK Radio, 1 LPPL TV, 23 LPS TV 1 LPS Radio dan 2 LPS TV 10 LPS TV -

Catatan/ Note: LPK = Community Broadcasting Institution LPS = Private Broadcasting Institution LPB = Subscribed Broadcasting Institution IPP = Broadcasting Operations License LPPL = Local Government Broadcasting Institution

3 LPK Radio 1 LPS Radio, 5 LPS TV 14 LPS Radio, 33 LPK Radio, 9 LPS Radio 8 LPS TV

-

1 LPB TV 41 LPS Radio, 31 LPS TV, 1 LPB TV -

14 LPS Radio, 15 LPS TV -

5 LPS TV 7 LPS Radio, 225 LPK Radio, 11 LPS TV, 14 LPK TV 1 LPK Radio

5 LPS Radio

-

-

1 LPS Radio

-

2 LPS Radio, 4 LPK Radio

1 LPS Radio

-

-

-

3 LPS Radio

1 LPK Radio

1 LPS Radio

-

-

1 LPK Radio

-

-

1 LPS Radio

-

1 LPS Radio


3. Seleksi/penilaian Lembaga Penyiaran.

3. Selection/Assessment on Broadcasting Institutions.

Seleksi/penilaian lembaga penyiaran dilakukan apabila jumlah pemohon penyelenggaraan penyiaran di suatu wilayah layanan siaran melebihi jumlah kanal yang tersedia. Adapun pelaksanaan seleksi meliputi pembahasan metoda seleksi, penilaian, dan pleno dari aspek administrasi, program siaran, dan teknis.

Selection / assessment of broadcasting institution is performed if the number of operations broadcasting applicants in a broadcast service area exceeds the number of available channels. The selection process includes discussion of selection methods, assessment, and plenary of the administrative aspects, broadcast programs, and technical.

Pada Tahun Anggaran 2012 telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kegiatan seleksi/penilaian lembaga penyiaran memperebutkan kanal frekuensi di 12 (dua belas) provinsi dengan 25 wilayah layanan siaran membahas 102 lembaga penyiaran, terdiri dari 69 jasa penyiaran radio dan 33 jasa penyiaran televisi.

In Fiscal Year 2012 has done as much 6 (six) the selection/assessment, broadcasters fight over frequency channels in 12 (twelve) provinces with 25 broadcast service area, discussed the 102 broadcasters, consist of 69 radio broadcasting services and 33 television broadcasting services.

Pelaksanaan Seleksi Lembaga Penyiaran

Selection Process of Broadcasting Institutions

NO

TEMPAT & TGL PELAKSANAAN / PLACE AND DATE

PROVINSI / PROVINCE

WILAYAH LAYANAN / SERVICE AREA

1

Jakarta, 1 – 3 Maret 2012 Jakarta, 9 – 10 April 2012

Bali

Jembrana

JUMLAH LP / NUMBER OF BROADCASTING INSTITUTIONS 3 LPS Radio

Jawa Tengah

Kab. Banyumas Kota Tegal Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Salatiga Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Blora Kab. Kudus Kota Semarang Riau Kota Manado Kota Palembang Kota Banten

2 LPS radio 3 LPS Radio 2 LPS Radio 7 LPK Radio 4 LPK Radio 2 LPK Radio 4 LPK Radio 2 LPK Radio 2 LPK Radio 4 LPK Radio 5 LPS TV 3 LPK Radio 3 LPK radio 2 LPS Radio

Sumedang Kuningan Kota Singkawang Kota Pangkal Pinang Kota Mataram Kota Magelang Kab. Pemalang Kab. Karanganyar Kab. Bangkalan Kota Batu Kota Madiun

9 LPS TV 6 LPS TV 4 LPS Radio 10 LPS TV 3 LPS TV 3 LPS Radio 2 LPS Radio 4 LPS Radio 2 LPS Radio 2 LPS Radio 4 LPS Radio

2

3 4 5

6

Jakarta, 24 – 25 September 2012 Bogor, 8 – 9 Oktober 2012 Jakarta, 29 – 30 Oktober 2012 Jakarta, 19 – 20 November 2012

Riau Sulawesi Utara Sumatera Selatan Banten Jawa Barat Kalimantan Barat Bangka Belitung NTB Jawa Tengah

Jawa Timur


129

130


4. Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) :

4. Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) :

Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) dilaksanakan setelah lembaga penyiaran mengajukan permohonan tertulis EUCS kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri dibentuk Tim Pelaksana EUCS yang terdiri dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI), Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika (SDPPI), Balai Monitor / Loka Monitor, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)/ Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), serta dapat melibatkan unsur Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang ruang lingkup tugasnya di bidang komunikasi dan informatika. Aspek yang dievaluasi adalah kelayakan tentang persyaratan administrasi, program siaran, dan data teknis penyiaran. Mekanisme pelaksanaan meliputi klarifikasi/tanya jawab dengan Pimpinan/Direktur/Manajemen, peninjauan/ penilaian langsung ke lokasi lembaga penyiaran dan rapat pleno hasil evaluasi untuk menentukan lulus dan atau tidak lulus yang selanjutnya disusun berita acara sebagai laporan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

Broadcast Trial Test Evaluation (EUCS) is carried out after broadcaster has submitted the written EUCS Applications to the Minister of Communications and Information Technology. Based on Minister Decree, the EUCS Executive Team is established and consists of Directorate General of Post and Information Technology Implementation (DG PPI), Directorate General of Resources and of Post and Information (SDPPI), Monitoring Agency / Local Monitor, and the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) / Regional Commission Indonesian Broadcasting (KPID), and may involve elements of the Provincial, Regency / City whose scope of activities are in communications and informatics. Evaluated aspects are the feasibility on administrative requirements, broadcast programs, and broadcasting technical data. Execution mechanisms include clarifications / questions and answers with the Chairman / Director / Management, evaluation / assessment directly to the location of broadcasters and the evaluation results of plenary meeting and to determine whether they pass or fail, and next is to prepare official report as a report to the Minister of Communications and Information Technology.

Pelaksanaan EUCS Tahun Anggaran 2012 telah dilaksanakan 36 kegiatan di 25 Provinsi terhadap 134 lembaga penyiaran. Khusus untuk EUCS LPPL pelaksanaannya menggunakan anggaran Direktorat Penyiaran dengan tindaklanjutnya oleh Direktorat Telekomunikasi Khusus. Adapun selengkapnya dapat kami sajikan dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut :

EUCS implementation of Fiscal Year 2012 had been carried out 36 events in 25 of the 134 provincial broadcasting institutional. Particularly for EUCS LPPL the implementation was using Directorate of Broadcasting’s budget with further action by the Directorate of Special Telecommunications. The more information served in the table below, as follows:

a. Pelaksanaan EUCS Tahun 2012.

a. EUCS Execution in 2012.

No 1

Lembaga Penyiaran / Broadcasting Institution PT. Karya Kreatif Bersama (Topas TV)

Provinsi / Province DKI Jakarta I

2 3 4

PT. Mora Quatro Multimedia(Quatro) PT. Solusi Prima Raya (Zum*) PT. Banten Sinar Dunia Televisi (BSTV)

DKI Jakarta II

5 6 7

PT. Komando Media Televisi (Komedi TV) PT. Radio Arjuna PT. Visi Citra Mitra Mulia (TV Mitra)

Banten II

8 9 10

PT. Gapura Mataram Televisi (MG TV) PT. Merdeka Sarana Media (SM TV) LPPL Radio Kabupaten Purworejo (Irama FM)

Jawa Tengah I

Banten I

Tempat & tgl pelaksanaan / Place and date Jakarta, 19 – 20 Maret Jakarta, 27 – 28 Juni Serang, 14 – 15 Feb. Serang, 16 – 18 April

Banten III Tangerang Selatan, 30 – 31 Juli Yogyakarta, 14 – 16 Feb.


No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Lembaga Penyiaran / Broadcasting Institution PT. Radio Bahari Indah Ardiswara PT. Radio Gemah Ripah PT. Bengawan Cable Vision Perkumpulan Pemirsa Televisi Solo Perkumpulan Penyiaran Komunitas Bolo Tani dan Kebudayaan Jawi PT. Radio Trio Manunggal Sehati PT. Radio Manggala 99 PT. Radio Ajang Kreasi dan Aksi Perkumpulan Penyiaran Komunitas Insago (SMA Negeri I Gombong) PT. Radio Leonita Insan Adinada LPPL Radio In FM Kabupaten Kebumen LPPL Ratih TV Kabupaten Kebumen PT. Simpang Lima Media Televisi PT. Radio Persada Gunung Slamet PT. Semarang Podojoyo Media Perkumpulan Penyiaran Komunitas Radio Sahabat Sejati Rakom Epiginosko PT. Pelita Batak Broadcasting PT. Radio Redista Swara Bersama (Boss FM) PT. Radio Swara Alethinos PT. Radio Dwi Usaha Tunggal PT. Deli Media Televisi (Deli TV) PT. Daya Angkasa Andalas Indah (DAAI TV) Perkumpulan Penyiaran Komunitas Petani Radio Sola Bersinar FM PT. Radio Swara Hati FM PT. Radio Bayu FM Stereo PT. Radio Suara Cakra Sibolga PT. Taksa Multimedia Labuhanbatu PT. Radio Artha Media Juanesha (Juan FM) PT. Radio Media Hang Batam (Hang FM) PT. Bintan Multimedia Perkumpulan Rakom Pelayana Alfa-Omega Batam PT. Radio Suara Marga Semesta PT. Barelang Vision PT. Batam Cable Vision PT. ASTV Vision & Net PT. Kalimantan Multimedia Banjarmasin (Prima Vision) PT. Radio Borneo Orbit Semesta (My Radio) PT. Televisi Sembilan Banjarmasin (TV9) PT. Karias Connect Vision PT. Amaco Media Nusantara PT. Anggrek Vision Mediatama PT. Haji Oggi Multimedia PT. Batola Multimedia PT. Kia Vision TV Kabel PT. Cahaya Muhibbin Multimedia PT. Tele Panca Multimedia PT. Radio Biliton Berehun (BFM)

Provinsi / Province Jawa Tengah II

Tempat & tgl pelaksanaan / Place and date Semarang, 26 – 29 September

Sumatera Utara I

Parapat, 23 – 25 Februari

Sumatera Utara II

Medan, 22 - 24 Oktober

Kepulauan Riau I

Batam, 14 – 16 Maret

Kepulauan Riau II

Batam, 26 – 28 September Banjarmasin, 14 – 16 Maret Banjarmasin, 31 Okt. – 2 Nov.

PT. Televisi Anak Garut (Spacetoon Garut) PT. Pasundan Utama Televisi (STV Bandung) PT. Citra Nusantara Televisi (CITV Kuningan) PT. Televisi Nusantara (TV N) PT. Radio Pesona Frekuensi Bahagia Purwakarta (FB FM) PT. Radio Gema Parahyangan Ciamis PT. Radio Ganda Air Swaratama (Gamma FM) Majalengka PT. Radio Duta Suara Karawang (DSK FM) Karawang PT. Radio Roda Jari Mas -- Rapat Pleno Lanjutan PT. Purwakarta Televisindo -- Rapat Pleno Lanjutan

Jawa Barat I

Kalimantan Selatan I Kalimantan Selatan II

Bangka Belitung I

Belitung, 11 – 13 April 2012 Bandung, 11 – 13 April

131

132


No

Lembaga Penyiaran / Broadcasting Institution PT. Dian Televisi Putera Pertama - Rapat Pleno Lanjutan PT. Media Parahyangan Televisi --Rapat Pleno Lanjutan PT. Esa Visual Padjadjaran TV PT. Radio Mustika Said Gelar PT. Wahana Televisi Cirebon PT. Radio Simpati Pratama PT. Radio Arbaya Priangan Pratama PT. Radio Swara Raja Galuh Gemilang PT. Radio Cahaya Station PT. Bandung Media Televisi PT. Radio Bhakti Sangkuriang PT. Indonesia Musik Televisi PT. Galaksi Media Utama PT. Radio Harmoni Pemuda Limbangan PT. Radio Mahardika Indah Selaras Suara PT. Bandung Media Visual PT. Media Suara Imanuel PT. Radio Media Center Madinatul Iman PT. Radio Suara Pangaba PT. Tepian Multimedia PT. Radio Swara Kreasi FM PT. Radio Bahana Antariksa PT. Mitra Vision Balikpapan PT. Surya Kabel TV PT. Kapuas Citra Televisi (KCTV)

Provinsi / Province Jawa Barat I

Tempat & tgl pelaksanaan / Place and date

Jawa Barat II

Bandung, 10 – 13 Oktober

Kalimantan Timur I

Balikpapan, 15 – 17 April

Kalimantan Timur II

Balikpapan, 10 – 12 Oktober

Kalimantan Barat I Jambi I

118

PT. Radio Pandawa Lima (FM 94,5 MHz) LPPL Batang Hari (FM 98,0 MHz) PT. Radio Madura Jaring Media PT. Radio Budaya Jawa Indonesia PT. Bojonegoro Lintas Network Indonesia PT. Internet Protokol Media PT. Dakwah Inti Media PT. Surabaya Televisi Indonesia PT. Bama Berita Sarana Televisi PT. Radio Kembang Sore Tulungagung (Kembang Sore FM) PT. Sentral Suara Asia (Radio Sentral FM) PT. Radio Nganjuk Amarta Sejahtera (Jossh FM Nganjuk) PT. Radio Jodhipati Budaya Nagari(Jodhipati FM) PT. Radio Duta Swara Angkasa (Radio Duta Swara (RDS) FM) PT. Radio Istana Siar (Radio Istana FM) PT. Radio Istana Bahana Swara (Istana FM) PT. Gamalama Televisi Indonesia (Gamalama TV) LPPL Radio Suara Bersatu PT. Radio Bintang Wira Marindah (marindah FM) PT. Sriwijaya Mitra Media PT. Palanro Indah Nusantara PT. Citra Prima Media PT. Radio Suara Matra Wijaya (SMW FM) PT. Radio Baskara Gita Nada Selparia (Baskara Radio) PT. Radio Oisvira Media Pratama Anugerah

Pontianak, 16 – 18 April Jambi, 23 – 25 April Surabaya, 26 – 28 April

119

LPPL TV Belu (Belu TV)

NTT I

120 121 122 123 124 125

LPPL Radio Publik Kota Denpasar (RPKD FM) Bali Music Channel (BMC TV) PT. Hayat TV Entertainment (Hayat TV) PT. Scala Media Entertainment PT. Citra Ilham Mandiri PT. Radio Suara Sangkakala Palangka Raya

Bali I

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Jawa Timur I

Jawa Timur II

Surabaya, 22 – 24 Oktober

Maluku Utara I

Ternate, 1 – 3 Mei Makasar, 13 – 15 Juni

Sulawesi Selatan I

Sulawesi Selatan II Riau I

NTB I

Kalimantan Tengah I

Makasar, 21 – 23 November Pekanbaru, 13 – 15 Juni Mataram, 12 – 14 Juli Kupang, 12 – 14 Juli Denpasar, 16 – 18 Juli Palangkaraya, 25 – 27 Juli


No 126 127 128 129 130

Lembaga Penyiaran / Broadcasting Institution PT. Radio Duta Mashoor Cemerlang PT. Radio Suara Inti Pratama PT. Radio Charisma Wahyu Sejati Solusi PT. Radio Mars Cipta Indah PT. Multi Televisi Indonesia (Esa TV)

Provinsi / Province Sulawesi Utara I

Tempat & tgl pelaksanaan / Place and date Manado, 25 – 27 Juli

Bengkulu I

131

PT. Lampung Mega Televisi (Lampung TV)

Lampung I

132 133 134

PT. Sulawesi Televisual Indonesia PT. Sulawesi Televisual Indonesia PT. Radio Suara Qolbu Najhip

Sulawesi Tengah I

Bengkulu, 8-10 Agustus 2012 Bandar Lampung, 8 – 10 Agustus Palu, 12 – 14 September Jayapura, 12 – 14 September

b. Data Lembaga Penyiaran yang lulus EUCS: No

Provinsi / Province

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DKI Jakarta I DKI Jakarta II DKI Jakarta II Banten I Banten II Banten II Banten III Jawa Tengah I Jawa Tengah I Jawa Tengah I Jawa Tengah II Jawa Tengah II

13 14 15 16 17 18 19

Jawa Tengah II Jawa Barat I Jawa Barat I Jawa Barat I Jawa Barat I Jawa Barat I Jawa Barat I

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Jawa Barat I Jawa Barat I Jawa Barat I Jawa Barat I Jawa timur I Jawa timur I Jawa timur I Jawa timur I Jawa timur I Jawa timur I Kalimantan Timur I Kalimantan Timur I Kalimantan Timur I Kalimantan Timur I Kalimantan Barat I Jambi I Jambi I Maluku Utara I Maluku Utara I Riau I NTB I Bali I Kalimantan Tengah I Kalimantan Tengah I Kalimantan Tengah I

Papua I

b. Broadcasting Instituiton Data that have passed EUCS:

Nama Lembaga Penyiaran / Broadcasting Institution PT. Karya Kreatif Bersama (Topas TV) PT. Mora Quatro Multimedia(Quatro) PT. Solusi Prima Raya (Zum*) PT. Banten Sinar Dunia Televisi (BSTV) PT. Komando Media Televisi (Komedi TV) PT. Radio Arjuna PT. Visi Citra Mitra Mulia (TV Mitra) PT. Gapura Mataram Televisi (MG TV) PT. Merdeka Sarana Media (SM TV) LPPL Radio Kabupaten Purworejo (Irama FM) PT. Bengawan Cable Vision Perkumpulan Penyiaran Komunitas Bolo Tani dan Kebudayaan Jawi PT. Semarang Podojoyo Media PT. Televisi Anak Garut (Spacetoon Garut) PT. Pasundan Utama Televisi (STV Bandung) PT. Citra Nusantara Televisi (CITV Kuningan) PT. Radio Pesona Frekuensi Bahagia Purwakarta (FB FM) PT. Radio Gema Parahyangan Ciamis PT. Radio Ganda Air Swaratama (Gamma FM) Majalengka PT. Radio Duta Suara Karawang (DSK FM) Karawang PT. Radio Roda Jari Mas PT. Dian Televisi Putera Pertama PT. Media Parahyangan Televisi PT. Radio Madura Jaring Media PT. Radio Budaya Jawa Indonesia PT. Bojonegoro Lintas Network Indonesia PT. Dakwah Inti Media PT. Surabaya Televisi Indonesia PT. Bama Berita Sarana Televisi PT. Media Suara Imanuel PT. Radio Media Center Madinatul Iman PT. Radio Suara Pangaba PT. Tepian Multimedia PT. Kapuas Citra Televisi (KCTV) PT. Radio Pandawa Lima (FM 94,5 MHz) LPPL Batang Hari (FM 98,0 MHz) PT. Radio Istana Bahana Swara (Istana FM) PT. Gamalama Televisi Indonesia (Gamalama TV) PT. Radio Suara Matra Wijaya (SMW FM) PT. Radio Oisvira Media Pratama Anugerah Bali Music Channel (BMC TV) PT. Hayat TV Entertainment (Hayat TV) PT. Scala Media Entertainment PT. Citra Ilham Mandiri

Jenis Lembaga penyiaran / Type of Broadcster LPB Satelit LPB Kabel LPB Kabel LPS TV LPS TV LPS Radio LPS TV LPS TV LPS TV LPPL Radio LPB Kabel LPK Radio LPB Kabel LPS TV LPS TV LPS TV LPS Radio LPS Radio LPS Radio LPS Radio LPS Radio LPS TV LPS TV LPS Radio LPS Radio LPS TV LPS TV LPS TV LPS TV LPS Radio LPS Radio LPS Radio LPB Kabel LPS TV LPS Radio LPPL Radio LPS Radio LPS TV LPS Radio LPS Radio LPS TV LPB Kabel LPB Kabel LPB Kabel

133

134


No

Provinsi / Province

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Kalimantan Tengah I Sulawesi Utara I Sulawesi Utara I Sulawesi Utara I Sumatera Utara I Kepulauan Riau I Kepulauan Riau I Kepulauan Riau I Kepulauan Riau I Kepulauan Riau II Kalimantan Selatan I Kalimantan Selatan I Bangka Belitung I Bengkulu I Lampung I Sulawesi Tengah I Sulawesi Tengah I Papua I Kalimantan Timur II Kalimantan Timur II Kalimantan Timur II Jawa Barat II Jawa Barat II Jawa Barat II Kalimantan Selatan II Kalimantan Selatan II Kalimantan Selatan II Kalimantan Selatan II Kalimantan Selatan II Kalimantan Selatan II Kalimantan Selatan II Kalimantan Selatan II

Nama Lembaga Penyiaran / Broadcasting Institution PT. Radio Suara Sangkakala Palangka Raya PT. Radio Suara Inti Pratama PT. Radio Charisma Wahyu Sejati Solusi PT. Radio Mars Cipta Indah PT. Daya Angkasa Andalas Indah (DAAI TV) PT. Radio Artha Media Juanesha (Juan FM) PT. Radio Media Hang Batam (Hang FM) Perkumpulan Rakom Pelayana Alfa-Omega Batam PT. Radio Suara Marga Semesta PT. Barelang Vision PT. Kalimantan Multimedia Banjarmasin (Prima Vision) PT. Radio Borneo Orbit Semesta (My Radio) PT. Radio Biliton Berehun (BFM) PT. Multi Televisi Indonesia (Esa TV) PT. Lampung Mega Televisi (Lampung TV) PT. Sulawesi Televisual Indonesia PT. Sulawesi Televisual Indonesia PT. Radio Suara Qolbu Najhip PT. Radio Bahana Antariksa PT. Mitra Vision Balikpapan PT. Surya Kabel TV PT. Radio Arbaya Priangan Pratama PT. Radio Swara Raja Galuh Gemilang PT. Radio Cahaya Station PT. Karias Connect Vision PT. Amaco Media Nusantara PT. Anggrek Vision Mediatama PT. Haji Oggi Multimedia PT. Batola Multimedia PT. Kia Vision TV Kabel PT. Cahaya Muhibbin Multimedia PT. Tele Panca Multimedia

c. Data Lembaga Penyiaran yang ditunda/ belum memenuhi persyaratan EUCS No

Provinsi / Province

1 2 3 4 5 6 7

Jawa Tengah II Jawa Tengah II Jawa Tengah II Jawa Tengah II Jawa Tengah II Jawa Tengah II Jawa Tengah II

8 9 10 11 12 13

Jawa Tengah II Jawa Tengah II Jawa Tengah II Jawa Tengah II Jawa Tengah II Jawa Tengah II

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Jawa Barat I Jawa Barat I Jawa Barat II Jawa Barat II Jawa Barat II Jawa Barat II Jawa Barat II Jawa Barat II Jawa Barat II Jawa Barat II

Jenis Lembaga penyiaran / Type of Broadcster LPB Kabel LPS Radio LPS Radio LPS Radio LPS TV LPS Radio LPS Radio LPK Radio LPS Radio LPB Kabel LPB Kabel LPS Radio LPS Radio LPS TV LPS TV LPB Kabel LPB Kabel LPS Radio LPS Radio LPB Kabel LPB Kabel LPS Radio LPS Radio LPS Radio LPB Kabel LPB Kabel LPB Kabel LPB Kabel LPB Kabel LPB Kabel LPB Kabel LPB Kabel

c. Broadcasting Institution Data that pending/ has not completed the EUCS Requirements Data

Nama Lembaga Penyiaran / Broadcasting Institution PT. Radio Bahari Indah Ardiswara PT. Radio Gemah Ripah Perkumpulan Pemirsa Televisi Solo PT. Radio Trio Manunggal Sehati PT. Radio Manggala 99 PT. Radio Ajang Kreasi dan Aksi Perkumpulan Penyiaran Komunitas Insago (SMA Negeri I Gombong) PT. Radio Leonita Insan Adinada LPPL Radio In FM Kabupaten Kebumen LPPL Ratih TV Kabupaten Kebumen PT. Simpang Lima Media Televisi PT. Radio Persada Gunung Slamet Perkumpulan Penyiaran Komunitas Radio Sahabat Sejati PT. Televisi Nusantara (TV N) PT. Purwakarta Televisindo -- Rapat Pleno Lanjutan PT. Esa Visual Padjadjaran TV PT. Radio Mustika Said Gelar PT. Wahana Televisi Cirebon PT. Radio Simpati Pratama PT. Bandung Media Televisi PT. Radio Bhakti Sangkuriang PT. Indonesia Musik Televisi PT. Galaksi Media Utama

Jenis Lembaga penyiaran / Type of Broadcasting Institutiion LPSRadio LPSRadio LPKRadio LPSRadio LPSRadio LPSRadio LPK Radio LPSRadio LPPL Radio LPPL TV LPSRadio LPSRadio LPK Radio LPS TV LPS TV LPS TV LPSRadio LPS TV LPSRadio LPS TV LPSRadio LPS TV LPSRadio


No

Provinsi / Province

24 25 26 27 28

Jawa Barat II Jawa Barat II Jawa Barat II Jawa timur I Jawa Timur II

29 30

Jawa Timur II Jawa Timur II

31 32

Jawa Timur II Jawa Timur II

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Jawa Timur II Sumatera Utara I Sumatera Utara I Sumatera Utara I Sumatera Utara I Sumatera Utara I Sumatera Utara I Sumatera Utara II Sumatera Utara II Sumatera Utara II Sumatera Utara II Kepulauan Riau I Sulawesi Selatan I Sulawesi Selatan I Sulawesi Selatan II Sulawesi Selatan II Riau I NTT I Bali I Sulawesi Utara I Sumatera Utara II

54 55 56 57 58

Kepulauan Riau II Kepulauan Riau II Kalimantan Timur II Kalimantan Selatan II Sumatera Selatan I

Nama Lembaga Penyiaran / Broadcasting Institution PT. Radio Harmoni Pemuda Limbangan PT. Radio Mahardika Indah Selaras Suara PT. Bandung Media Visual PT. Internet Protokol Media PT. Radio Kembang Sore Tulungagung (Kembang Sore FM) PT. Sentral Suara Asia (Radio Sentral FM) PT. Radio Nganjuk Amarta Sejahtera (Jossh FM Nganjuk) PT. Radio Jodhipati Budaya Nagari(Jodhipati FM) PT. Radio Duta Swara Angkasa (Radio Duta Swara (RDS) FM) PT. Radio Istana Siar (Radio Istana FM) Rakom Epiginosko PT. Pelita Batak Broadcasting PT. Radio Redista Swara Bersama (Boss FM) PT. Radio Swara Alethinos PT. Radio Dwi Usaha Tunggal PT. Deli Media Televisi (Deli TV) PT. Radio Swara Hati FM PT. Radio Bayu FM Stereo PT. Radio Suara Cakra Sibolga PT. Taksa Multimedia Labuhanbatu PT. Bintan Multimedia LPPL Radio Suara Bersatu PT. Radio Bintang Wira Marindah (marindah FM) PT. Palanro Indah Nusantara PT. Citra Prima Media PT. Radio Baskara Gita Nada Selparia (Baskara Radio) LPPL TV Belu (Belu TV) LPPL Radio Publik Kota Denpasar (RPKD FM) PT. Radio Duta Mashoor Cemerlang Perkumpulan Penyiaran Komunitas Petani Radio Sola Bersinar FM PT. Batam Cable Vision PT. ASTV Vision & Net PT. Radio Swara Kreasi FM PT. Televisi Sembilan Banjarmasin (TV9) PT. Sriwijaya Mitra Media

LPSRadio LPSRadio LPSRadio LPSRadio LPSRadio LPK Radio LPSRadio LPSRadio LPSRadio LPSRadio LPS TV LPSRadio LPSRadio LPSRadio LPB Kabel LPB Kabel LPPL Radio LPSRadio LPB Kabel LPB Kabel LPSRadio LPPL TV LPPL Radio LPSRadio LPK Radio LPB Kabel LPB Kabel LPSRadio LPS TV LPB Kabel

d. EUCS Recapitulation 2012

d. Rekapitulasi EUCS 2012 Jenis LP / Type of Broadcasteris

Jenis Lembaga penyiaran / Type of Broadcasting Institutiion LPSRadio LPSRadio LPS TV LPB Kabel LPSRadio

Jumlah / total of LP

Lulus / Passed Eucs

Pleno Lagi / Re-Plenary

Belum Melengkapi Kekurangan: / Does Not Fulfill: PROGRAM ADM TEKNIS 6 35 4 1 6 30 8 15 5 6

27 4

Radio LPK LPPL LPS TV LPB Kabel LPB Satelit LPPL LPS

72 8 6 58 62 30 1 1 30

32 2 2 28 44 23 1

3

20

1

1 2

1 8

1 5

Grand Total

134

76

4

14

51

41


1 2 1

23 14 8

135

136


5. Pengembangan Penyiaran di Daerah (Desa Informasi) :

5. Broadcsting Development in the Districts (Infomartion Village) :

Merupakan rangkaian kegiatan Universal Service Obligation (USO) yang diterjemahkan sebagai Kewajiban Pelayanan Universal (KPU). Pada dasarnya adalah program pemerintah untuk menjamin tersedianya pelayanan publik, antara lain di daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah perintisan yang belum terjangkau akses layanan telekomunikasi dan informatika.

Is a series of Universal Service Obligation (USO) which is translated as the Universal Service Obligation (KPU). Is essentially a government program to ensure the availability of public services, such as in remote areas, border areas, planting areas that have access to affordable telecommunications and information services.

Salah satunya melalui pelaksanaan “Desa Informasi” yang di dalamnya terdapat penyediaan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Radio. Proses pengadaan hardware dan software dilaksanakan oleh BP3TI (Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika), sedangkan Direktorat Penyiaran mendukung proses perizinan penyiaran dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kegiatan berupa pemberian advokasi terkait proses perizinan penyiaran dan pengembangan SDM Lembaga Penyiaran Komunitas.

One of them is through the implementation of the “Village Information” in which there is provision of Community Broadcasters (LPK) Radio Broadcasting Services. Hardware and software procurement process conducted by BP3TI (Center of Telecommunications and Information Technology Provider, Manager and Funding), while the Directorate of Broadcasting supports the development process of broadcasting licensing and Human Resources (HR) with the provision of advocacy activities related to broadcasting licensing process and human resource development Community Broadcasting.

Pelaksanaan : No.

Tgl. Pelaksanaan /

Execution Provinsi / Province

Daerah Peresmian / Inauguration Location

Date of Execution 1.

28 November 2012

Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Belu, Kecamatan Atambua, Kel/Desa Nonbeis

2.

10 Desember 2012

Papua

Kabupaten Boven Digoel, Distrik Bomakia, Desa Bomakia 1

3.

8 Desember 2012

Papua Barat

Kabupaten Raja Ampat, Kec. Kofiau, Kampung Deer

4.

15 Desember 2012

Kalimantan Timur

Kabupaten Nunukan, Kecamatan Nunukan, Desa Nunukan Tengah

5.

18 Desember 2012

NAD

Kabupaten Lhoksumawe, Kecamatan Lhoksumawe, Desa Tetupin Layeu

6. Verifikasi Lembaga Penyiaran.

6. Broadcasting Institution Verification.

Pelaksanaan verifikasi lembaga penyiaran dilakukan terhadap Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi : • Pemegang IPP Prinsip yang bertujuan untuk mengetahui secara langsung/faktual/ progres kelengkapan dan legalitas serta kesesuaian data administrasi, data teknik, dan kelayakan operasional penyiaran guna kesiapan dalam uji coba siaran. • Adanya permasalahan/kasus terhadap Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi yang memerlukan tindakan verifikasi, baik langsung maupun tidak langsung.

The broadcasters verification performed on Broadcasting Institutions of Radio Broadcasting Services and also Television Broadcasting Services: • Holders of IPP (Broadcasting Institution License) principal that aims to determine in direct / factual / progress of completeness and legality also suitability of administrative data, engineering data, and operational feasibility of broadcasting in order to test the readiness of the broadcast. • Any problems / cases on Broadcasting Institution of Radio Broadcasting Service and Television Broadcasting Services that requiring verification actions, either directly or indirectly.


Pelaksanaan Verifikasi Lembaga Penyiaran : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Nama Lembaga Penyiaran / Name of Broadcasting Institution PT. Radio Bahana Antariksa PT. Yasifat TV Media PT. Media suara Imanuel PT. Erutia Multi Media PT. Cakrawalas Andalas Televisi Palembang dan Bangka Belitung (ANTV Babel) PT. Lativi Mediakarya Bangka Belitung dan Ternate (tvOne Babel) PT. Radio Antassalam Bagja PT. Radio Chandrika Swara PT. Radio Utamanada Suarakota PT. Televisi Tanah Liat Semesta (Tanah Liat TV) LPK Insago FM PT. Radio Leonita Insan Adinda PT. Radio Artha Prima Perdana PT Radio Harmoni Pemuda Limbangan PT. Radio Mentari Surya Citra PT. Radio Mutiara suara pakidulan PT. Radio Biduri Eka Suaratama Perkumpulan Penyiaran Radio Komunitas Pendidikan Suara SMK Yapema PT. Lampung Mega Televisi (Lampung TV) PT. Bintan Multimedia (Bintan Vision) PT. Vision Cemerlang (Barelang TV Kabel) PT. Radio Widya Indah Nuansatama PT. Kabanjahe Vision Indonesia Perkumpulan Penyiaran Radio Komunitas Murtila Perkumpulan Penyiaran Komunitas Lamkuta Perkumpulan Penyiaran Radio Komunitas Kembang LPK Matahari Perkumpulan Televisi Komunitas Kutaraja Rakom Swara Batang Toru PT.Radio Pandji Swara Perkasa PT.Radio Pandji Semarak Karya PT. Sriwijaya Mitra Media (Sriwijaya Vision) PT. Panji Gemilang Persada (SKY TV) PT. Panen Raya Indonesia Raya (Fiesta TV) PT. Cakrawala Andalas Televisi Semarang dan Palangkaraya (ANTV Palangkaraya) PT. Citra Ilham Mandiri (Mandiri) PT. Handep Mitra Visual (Handep Cable Network Entertainment) PT. Mora Quatro Multimedia (Quatro) PT. Pilar Mediatama (MataMathla Cable Television) PT. Nadira Intermedia Nusantara (Smart Vision) PT. Digital Vision Nusantara (K Vision) PT. Radio Delta Swara Banjar Patroman PT. Radio Nine Stars PT. Resik Telemedia (Resik Telemedia) PT. Optimus Prima Vision (Prima Vision) PT. Mackianos Network (MCN) PT. Hanoki Joeylin Sejahtera (Hanoki) Rakom Pekka PT. Lintas Antariksa (TV9) PT. Radio Gautama PT. Cakrawala Andalas Televisi Bali dan Mataram (ANTV Mataram) PT. Purwakarta Televisindo PT. Rivacom PT. Radio Swara FM Radial PT. Ganda Air Swaratama PT. Media Parahyangan Televisi

Keg. / Act 1

2

3

4

5

6

7 8 9

10 11 12

13

14

15

16

17

18 19

Broadcasting Institution Verification: Lp / BI Radio TV Radio TV TV

Jenis Lp / Type of BI LPS LPB LPS LPB LPS

TV

LPS

Radio Radio Radio TV Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio TV

Tanggal Pelaksanaan / Date of Execution 14-16 Maret 2012

Provinsi / Province Kalimantan Timur

14-16 Maret 2012

Bangka Belitung

LPS LPS LPS LPS LPK LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPK LPS

3-5 April 2012

Jawa Barat

28-30 Maret 2012

Jawa Tengah

7-9 Maret 2012

Jawa Barat

28 Feb - 1 Maret 2012

Lampung

TV TV Radio TV Radio Radio Radio

LPB LPB LPS LPB LPK LPK LPK

6-8 Maret 2012

Kepulauan Riau

13-15 Maret 2012

Sumatera Utara

9-11 Mei 2012

Aceh

Radio TV Radio Radio Radio TV TV TV TV

LPK LPK LPK LPS LPS LPB LPS LPS LPS

3-5 April 2012

Aceh

1-3 Mei 2012 4-6 April 2012

Sumatera Utara Sumatera Selatan

7-9 Maret 2012

Kalimantan Tengah

TV TV

LPB LPB

TV TV TV TV Radio Radio TV TV TV TV Radio TV Radio TV

LPB LPB LPB LPB LPS LPS LPB LPB LPB LPB LPS LPS LPS LPS

14-16 Maret 2012

DKI Jakarta

29 Feb - 2 Maret 2012

Jawa Barat

8-10 Mei 2012

Kepulauan Riau

7-9 Maret 2012

Nusa Tenggara Barat

TV Radio Radio Radio TV

LPS LPS LPS LPS LPB

5-7 Maret 2012

Jawa Barat

28- 30 Maret 2012

Jawa Barat

137

138


No 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Nama Lembaga Penyiaran / Name of Broadcasting Institution Computama TV /Perkumpulan Elcom Mediatama (Komputama TV) Perkumpulan Elcom Mediatama PT. Pesona Nusa Vision PT. Radio Bahari Indah Ardiswara FM PT. Balikpapan Televisi (Balikpapan TV) PT. Trans TV Balikpapan (Trans TV) PT. Borneo Visual Multi Media Pro (Borneo Vision) PT. Lativi Mediakarya Lombok dan Palu (TVOne Palu) PT. Sulawesi Televisual Indonesia (SW@TV) PT. Trans7 Palu Gorontalo (Trans7 Palu) PT. Radio MIR Suara Dompu PT. Radio Gema Tambora Permai PT. Manakarra Televisi (Manakarra TV) PT. Radio Suara Cakra Sibolga PT. Trans7 Ambon Ternate (Trans7 Ambon) PT. Thunggal Manise Vision (TV Kabel Thunggal) PT. Cakrawala Andalas Televisi Yogyakarta dan Ambon (ANTV Ambon) PT. Trans TV Ambon Ternate (Trans TV Ambon) PT. Radio selong citra PT. Radio Lombok Ceria PT. Radio Media Yadinu Masbagik PT. Suara Dejavu Pratama PT. Angkasa PT. Palanro Indah Nusantara (PIN) PT. Pilar Sumbawa Televisi (Sumbawa TV) PT. Jambi Vision (JBV) PT. Banten Sinar Dunia Televisi PT. Radio Arjuna PT. Komando Televisi (Komedi TV) PT. Radio Budaya Jawa Indonesia PT. Radio Madura Jaring Media PT. Terangi Nusantara PT. Radio Tadzkya Lintas Swara PT. Radio Bhakti Sangkuriang PT. Radio Cahaya Station FM PT. Radio Swara Rajagaluh Gemilang PT. Radio Geulis Gema Andyta Radio Komunitas Jore FM Perkumpulan Penyiaran Komunitas Petani Radio Sola Bersinar FM PT. Bengawan Cable Vision (besTVision) Botani FM Perkumpulan Pemirsa Televisi Solo (STV) PT. Taksa Multimedia Labuhan Batu PT. Gowa Vision (Gowa Vision) PT. Bandung Media Televisi Indonesia (Bandung TV) PT. Indonesia Musik Televisi (IMTV) PT. Bandung Visual Mandiri (Prime TV) PT. Televisi Kabel Saluran Bintan Ceria (Cable Vision SBC) PT. Citra International Pratama (Citra TV) PT. Broadband Communication (Big Band) PT. Radio Suara Seni Sejati Radio Suara STIKOM Perkumpulan Suara Kasih Oikumene Biak PT. Gema Bhakti Claudio

Keg. / Act 20

Lp / BI TV

Jenis Lp / Tanggal Pelaksanaan / Type of BI Date of Execution LPK 31 Mei - 2 Juni 2012

Provinsi / Province Jawa Tengah

21

Radio TV Radio TV TV TV TV

LPK LPB LPS LPS LPS LPB LPS

7-9 Maret 2012

Kalimantan Timur

20-22 Maret 2012

Sulawesi Tengah

TV TV Radio Radio TV Radio TV TV TV

LPB LPS LPS LPS LPB LPS LPS LPB LPS

19-21 Maret 2012

Nusa Tenggara Barat

29-31 Maret 2012 13-15 Maret 2012 14-16 Maret 2012

Sulawesi Barat Sumatera Utara Maluku

TV Radio Radio Radio Radio Radio TV TV TV TV Radio TV Radio Radio TV Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio

LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPB LPS LPB LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPK LPK

3-5 April 2012

Nusa Tenggara Barat

7-9 Mei 2012

Sulawesi Selatan

7-9 Mei 2012 3-5 April 2012 17-18 Feb 2012 12-14 April 2012

Nusa Tenggara Barat Jambi Banten Banten

23-25 April 2012

Jawa Timur

3-5 Mei 2012 27-29 Juni 2012

Jawa Barat Jawa Barat

4-6 Juli 2012

Jawa Barat

4-6 Juli 2013

Sumatera Utara

TV Radio TV TV TV TV

LPB LPK LPK LPB LPB LPS

9-11 Juli 2012

Jawa Tengah

18-20 Juli 2012

Sumatera Utara

12-14 Juli 2012

Jawa Barat

TV TV TV TV TV Radio Radio Radio Radio TV

LPS LPB LPB LPB LPB LPS LPS LPK LPS LPS

25-27 Juli 2012

Kepulauan Riau

14- 16 Ags 2012

Papua

12-14 Agustus 2012

Papua

22

23 24 25 26

27

28

29 30 31 32 33 34 35

36 37

38

39 40

41

42 43


No 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

Nama Lembaga Penyiaran / Name of Broadcasting Institution PT. Kudus Televisi Indonesia (KudusTV) PT. Kartika Pusaka Bangsa (Kartika TV) PT. Simpang Lima Media Televisi (Simpang Lima TV) Perkumpulan Radio Komunitas Kristen Elshaday Perkumpulan Radio Komunitas Kristen Foster PT. Semarang Podojoyo Media (Megavision) Radio Komunitas Kita (Komunika FM) Perkumpulan Penyiaran Komunitas Radio Sahabat Sejati Perkumpulan Radio Komunitas Dakwah dan Pendidikan Mentari FM PT. Merdeka Sarana Media Radio Muria Jepara Perkumpulan Penyiaran Komunitas Simetris Perkumpulan Penyiaran Komunitas Radio Soneta FM PT. Radio Gema Perdikan PT. Radio Suara Mandiri Gajah Mada PT. Radio Duta Mandiri Jaya PT. Radio Prima Suara Mitra PT. Radio Suara Smart Persada PT. Radio Pelangi Citra Nuansa Bima PT. Radio Suara Bima Perdana PT. Radio Swaracitra Bimalestari Utama PT. Radio Duta Swara Angkasa PT. Radio Istana Siar PT. Radio Lintas Bojonegoro PT. Radio Surya Nada Kencana PT. Radio Digi Echo Limatama PT. Ezha Radio Frequency Modulation PT. Sentral Suara Asia PT. Radio Trio Manunggal Sehati PT. Radio Gemah Ripah PT. Radio Permaya Suara Ketapang PT. Radio Nuansa Swara Buwana PT. Radio Bahana Swara Citra Bondowoso PT. Radio Gabay Oreng Situbondo PT. Radio Nganjuk Amarta Maju Sejahtera PT. Radio Tanjung Suara Makarti PT. Radio Jodhipati Budaya Nagari PT. Radio Citra Nande Triswara PT. Liiur Persada PT. Radio Kembang Sore PT. Radio Citra Buana Swara PT. Radio Megantara Suara Indah PT. Radio Losta Masuari Group PT. Radio Darma Olahraga PT. Bahana As-Sunnah PT. Media Televisi Padang (Metro TV Bukittinggi) PT. Karias Connect Vision (Karias TV) PT. Haji Oggi Multimedia (Oggi Vision) PT. Anggrek Vision Mediatama (Anggrek Vision) PT. Sky LBS TV (SKY LBS TV) PT. TPI Lintas Babel (TPI Network)

Keg. / Act 44

Lp / BI TV TV TV

Jenis Lp / Tanggal Pelaksanaan / Type of BI Date of Execution LPS 29-31 Agustus 2012 LPS LPS LPK LPK LPB LPK LPK

1-3 Agustus 2012

Jawa Tengah

46

Radio Radio TV Radio Radio

47

Radio

LPK

29-31 Agustus 2012

Jawa Tengah

48 49

TV Radio Radio Radio

LPS LPK LPK LPK

5-7 Sept 2012

Jawa Tengah

Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio TV TV TV TV TV TV

LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPB LPB LPB LPB LPS

45

50 51

52

53

54 55 56

57

58 59 60 61 62 63

64 65

Provinsi / Province Jawa Tengah

30 Agustus 2012-1 Jawa Tengah September 2012 12-14 September 2012 Jawa Timur

6-8 September 2012

Jawa Timur

11-13 September 2012 Nusa Tenggara Barat

13-15 September 2012 Jawa Timur


12-14 September 2012 Jawa Tengah 12-14 September 2012 Jawa Timur 12-14 September 2012 Jawa Timur


12-14 September 2012 Jawa Timur 13-15 September 2012 Jawa Timur 13-15 September 2012 Jawa Timur 19-21 September 2012 Jawa Tengah 28-29 September 2012 Sumatera Barat 17-19 Oktober 2012 Kalimantan Selatan

20 November 2012 18-19 November 2012

DKI Jakarta Kepulauan Bangka Belitung

139

140


7. Monitoring Evaluasi Hasil Verifikasi :

7. Monitoring Evaluation Verification Result:

Pelaksanaan monitoring evaluasi hasil verifikasi lembaga penyiaran agar diperoleh data yang akurat tentang kondisi setelah memperoleh IPP Prinsip.

Monitoring the evaluation of verification resulted by the broadcasters in order to obtain accurate data on the conditions after obtaining IPP Principal.

a. Pelaksanaan :

a. Execution:

NO

PROVINSI / PROVINCE

1.

Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Bangka Belitung

2.

Bangka Belitung

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bangka Belitung Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah

NAMA LEMBAGA PENYIARAN / NAME OF BROADCASTING INSTITUTION PT. Radio Bahana Antariksa PT. Yasifat TV Media PT. Media suara Imanuel PT. Erutia Multi Media PT. Balikpapan Televisi (Balikpapan TV) PT. Trans TV Balikpapan (Trans TV) PT. Borneo Visual Multi Media Pro (Borneo Vision) PT. Cakrawalas Andalas Televisi Palembang dan Bangka Belitung (ANTV Babel) PT. Lativi Mediakarya Bangka Belitung dan Ternate (tvOne Babel) PT. TPI Lintas Babel (TPI Network) PT. Radio Antassalam Bagja PT. Radio Chandrika Swara PT. Radio Utamanada Suarakota PT Radio Harmoni Pemuda Limbangan PT. Radio Mentari Surya Citra PT. Radio Mutiara suara pakidulan PT. Radio Biduri Eka Suaratama Perkumpulan Penyiaran Radio Komunitas Pendidikan Suara SMK Yapema PT. Lampung Mega Televisi (Lampung TV) PT. Radio Delta Swara Banjar Patroman PT. Radio Nine Stars PT. Resik Telemedia (Resik Telemedia) PT. Purwakarta Televisindo PT. Rivacom PT. Radio Swara FM Radial PT. Ganda Air Swaratama PT. Media Parahyangan Televisi PT. Terangi Nusantara PT. Radio Tadzkya Lintas Swara PT. Radio Bhakti Sangkuriang PT. Radio Cahaya Station FM PT. Radio Swara Rajagaluh Gemilang PT. Radio Geulis Gema Andyta PT. Bandung Media Televisi Indonesia (Bandung TV) PT. Indonesia Musik Televisi (IMTV) PT. Bandung Visual Mandiri (Prime TV) PT. Televisi Tanah Liat Semesta (Tanah Liat TV) LPK Insago FM PT. Radio Leonita Insan Adinda PT. Radio Artha Prima Perdana Computama TV /Perkumpulan Elcom Mediatama (Komputama TV) Perkumpulan Elcom Mediatama PT. Pesona Nusa Vision PT. Radio Bahari Indah Ardiswara FM PT. Kudus Televisi Indonesia (KudusTV) PT. Kartika Pusaka Bangsa (Kartika TV) PT. Simpang Lima Media Televisi (Simpang Lima TV) Perkumpulan Radio Komunitas Kristen Elshaday Perkumpulan Radio Komunitas Kristen Foster PT. Semarang Podojoyo Media (Megavision)

LP / BI Radio TV Radio TV TV TV TV TV

JENIS LP / TYPE OF BI LPS LPB LPS LPB LPS LPS LPB LPS

TV

LPS

TV Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio

LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPK

TV Radio Radio TV TV Radio Radio Radio TV TV Radio Radio Radio Radio Radio TV TV TV TV Radio Radio Radio TV

LPS LPS LPS LPB LPS LPS LPS LPS LPB LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPB LPS LPK LPS LPS LPK

Radio TV Radio TV TV TV Radio Radio TV

LPK LPB LPS LPS LPS LPS LPK LPK LPB


NO

PROVINSI / PROVINCE Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah

17.

18.

19.

20.

DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat

NAMA LEMBAGA PENYIARAN / NAME OF BROADCASTING INSTITUTION Radio Komunitas Kita (Komunika FM) Perkumpulan Penyiaran Komunitas Radio Sahabat Sejati PT. Bahana As-Sunnah Perkumpulan Radio Komunitas Dakwah dan Pendidikan Mentari FM PT. Merdeka Sarana Media Radio Muria Jepara Perkumpulan Penyiaran Komunitas Simetris Perkumpulan Penyiaran Komunitas Radio Soneta FM PT. Bengawan Cable Vision (besTVision) Botani FM Perkumpulan Pemirsa Televisi Solo (STV) PT. Radio Trio Manunggal Sehati PT. Radio Gemah Ripah PT. Bintan Multimedia (Bintan Vision) PT. Vision Cemerlang (Barelang TV Kabel) PT. Optimus Prima Vision (Prima Vision) PT. Mackianos Network (MCN) PT. Hanoki Joeylin Sejahtera (Hanoki) PT. Televisi Kabel Saluran Bintan Ceria (Cable Vision SBC) PT. Citra International Pratama (Citra TV) PT. Broadband Communication (Big Band) PT. Radio Widya Indah Nuansatama PT. Kabanjahe Vision Indonesia Rakom Swara Batang Toru PT. Radio Suara Cakra Sibolga PT. Taksa Multimedia Labuhan Batu PT. Gowa Vision (Gowa Vision) Radio Komunitas Jore FM Perkumpulan Penyiaran Komunitas Petani Radio Sola Bersinar FM Perkumpulan Penyiaran Radio Komunitas Murtila Perkumpulan Penyiaran Komunitas Lamkuta Perkumpulan Penyiaran Radio Komunitas Kembang LPK Matahari Perkumpulan Televisi Komunitas Kutaraja PT.Radio Pandji Swara Perkasa PT.Radio Pandji Semarak Karya PT. Sriwijaya Mitra Media (Sriwijaya Vision) PT. Panji Gemilang Persada (SKY TV) PT. Panen Raya Indonesia Raya (Fiesta TV) PT. Cakrawala Andalas Televisi Semarang dan Palangkaraya (ANTV Palangkaraya) PT. Citra Ilham Mandiri (Mandiri) PT. Handep Mitra Visual (Handep Cable Network Entertainment) PT. Mora Quatro Multimedia (Quatro) PT. Pilar Mediatama (MataMathla Cable Television) PT. Nadira Intermedia Nusantara (Smart Vision) PT. Digital Vision Nusantara (K Vision) PT. Sky LBS TV (SKY LBS TV) Rakom Pekka PT. Lintas Antariksa (TV9) PT. Radio Gautama PT. Cakrawala Andalas Televisi Bali dan Mataram (ANTV Mataram) PT. Radio selong citra PT. Radio Lombok Ceria PT. Radio Media Yadinu Masbagik PT. Radio MIR Suara Dompu PT. Radio Gema Tambora Permai PT. Pilar Sumbawa Televisi (Sumbawa TV) PT. Radio Pelangi Citra Nuansa Bima PT. Radio Suara Bima Perdana

LP / BI Radio Radio

JENIS LP / TYPE OF BI LPK LPK

Radio Radio

LPS LPK

TV Radio Radio Radio TV Radio TV Radio Radio TV TV TV TV TV TV TV TV Radio TV Radio Radio TV TV Radio Radio

LPS LPK LPK LPK LPB LPK LPK LPS LPS LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPS LPB LPK LPS LPB LPB LPK LPK

Radio Radio Radio Radio TV Radio Radio TV TV TV TV

LPK LPK LPK LPK LPK LPS LPS LPB LPS LPS LPS

TV TV

LPB LPB

TV TV TV TV TV Radio TV Radio TV

LPB LPB LPB LPB LPB LPS LPS LPS LPS

Radio Radio Radio Radio Radio TV Radio Radio

LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS

141

142


NO

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

PROVINSI / PROVINCE Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Maluku Maluku Maluku Maluku Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Jambi Banten Banten Banten Jawa Timur Jawa Timur Papua Papua Papua Papua Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan

NAMA LEMBAGA PENYIARAN / NAME OF BROADCASTING INSTITUTION PT. Radio Swaracitra Bimalestari Utama PT. Lativi Mediakarya Lombok dan Palu (TVOne Palu) PT. Sulawesi Televisual Indonesia (SW@TV) PT. Trans7 Palu Gorontalo (Trans7 Palu) PT. Manakarra Televisi (Manakarra TV) PT. Trans7 Ambon Ternate (Trans7 Ambon) PT. Thunggal Manise Vision (TV Kabel Thunggal) PT. Cakrawala Andalas Televisi Yogyakarta dan Ambon (ANTV Ambon) PT. Trans TV Ambon Ternate (Trans TV Ambon) PT. Suara Dejavu Pratama PT. Angkasa PT. Palanro Indah Nusantara (PIN) PT. Jambi Vision (JBV) PT. Banten Sinar Dunia Televisi PT. Radio Arjuna PT. Komando Televisi (Komedi TV) PT. Radio Budaya Jawa Indonesia PT. Radio Madura Jaring Media PT. Radio Suara Seni Sejati Radio Suara STIKOM Perkumpulan Suara Kasih Oikumene Biak PT. Gema Bhakti Claudio PT. Radio Gema Perdikan PT. Radio Suara Mandiri Gajah Mada PT. Radio Duta Mandiri Jaya PT. Radio Prima Suara Mitra PT. Radio Suara Smart Persada PT. Radio Duta Swara Angkasa PT. Radio Istana Siar PT. Radio Lintas Bojonegoro PT. Radio Surya Nada Kencana PT. Radio Digi Echo Limatama PT. Ezha Radio Frequency Modulation PT. Sentral Suara Asia PT. Radio Permaya Suara Ketapang PT. Radio Nuansa Swara Buwana PT. Radio Bahana Swara Citra Bondowoso PT. Radio Gabay Oreng Situbondo PT. Radio Nganjuk Amarta Maju Sejahtera PT. Radio Tanjung Suara Makarti PT. Radio Jodhipati Budaya Nagari PT. Radio Citra Nande Triswara PT. Liiur Persada PT. Radio Kembang Sore PT. Radio Citra Buana Swara PT. Radio Megantara Suara Indah PT. Radio Losta Masuari Group PT. Radio Darma Olahraga PT. Media Televisi Padang (Metro TV Bukittinggi) PT. Karias Connect Vision (Karias TV) PT. Haji Oggi Multimedia (Oggi Vision) PT. Anggrek Vision Mediatama (Anggrek Vision)


LP / BI Radio TV TV TV TV TV TV TV

JENIS LP / TYPE OF BI LPS LPS LPB LPS LPB LPS LPB LPS

TV Radio Radio TV TV TV Radio TV Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio TV TV TV TV

LPS LPS LPS LPB LPB LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPK LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPS LPB LPB LPB


8. Pemetaan Lembaga Penyiaran.

8. Broadcasting Institution Mapping.

Pemetaan Lembaga Penyiaran Tahun Anggaran 2012 telah dilaksanakan pada 3 Juli sampai dengan 5 Agustus 2012 dengan menitikberatkan kepada pemetaan lembaga penyiaran televisi khususnya dalam rangka mengetahui peta aspek bisnis peluang usaha dan kondisi penyelenggaraan penyiaran menghadapi era digitalisasi yang mulai diimplementasikan pada quartal 3 quartal 4 tahun 2012 yang mencakup 17 titik Kabupaten/ Kota di Provinsi Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan dengan melakukan survei, kajian, analisis terhadap masyarakat penyiaran, Balmon/KPID serta Lembaga Penyiaran yang tersebar di Indonesia guna mendapatkan data valid secara langsung berkaitan dengan aspek geografis, aspek bisnis, dan data penyelenggaraan penyiaran.

Broadcasting Instittution Mapping Fiscal Year 2012 was held on July 3 to August 5, 2012 with the focus on mapping the television broadcasters in particular in order to understand the oppurtunity business aspect map and conditions of broadcasting operations to face digitalization era which started to be implemented in quartal 3 - 4 quartal of 2012 which included 17 point districts / cities in the province of Indonesia. This event was organized to conduct surveys, studies, analysis of broadcasting community, Monitoring Agency / KPID and Broadcasting Institutions that spread in Indonesia in order to obtain valid data directly related to the geographical aspect, business aspect, and broadcasting data.

Pemetaan Lembaga Penyiaran diharapkan dapat memberikan output yang nantinya dapat digunakan pada pemutakhiran ‘Database Penyiaran’ yang sedang berjalan, serta menjadi dasar acuan/bahan masukan bagi rancangan penyusunan Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dalam pengaturan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).

Broadcasting Institution mapping is expected to provide an output which can later be used in an update ‘Database Broadcasting’ in progress, as well as the policy of the reference / material input for the draft of Statement of Broadcasting Operations Opportunity by Minister of Communication and Information Technology in the Private Broadcasting Institution (LPS) or Subscription broadcasting Institution (LPB) regulation

a. Pelaksanaan Pemetaan :

a. Mapping :

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kab/Kota / Propinsi / Tanggal Pelaksanaan / Disttrict/City Province Date DKI Jakarta DKI Jakarta 3 – 6 Juli 2012 Palembang Sumatera Selatan 1 – 3 Agustus 2012 Yogyakarta DIY 4 – 6 Juli 2012 Batam Kepulauan Riau 4 – 6 Juli 2012 Padang Sumatera Barat 26 – 28 Juli 2012 Bali Bali 11 – 13 Juli 2012 Makassar Sulawesi Selatan 10 – 12 Juli 2012 Bandung Jawa Barat 12-14 Juli 2012 Solo Jawa Tengah 25 - 27 Juli 2012 Surabaya Jawa Timur 10-12 Juli 2012 Ambon Maluku 25 - 27 Juli 2012 Medan Sumatera Utara 16-18 Juli 2012 Manado Sulawesi Utara 1 - 3 Agustus 2012 Banjarmasin Kalimantan Selatan 10 - 12 Juli 2012 Kupang Nusa Tenggara Timur 2-5 Agustus 2012 Balikpapan Kalimantan Timur 16-18 Juli 2012 Serang Banten 16 - 18 Juli 2012

143

144


9. Pelaksanaan Edukasi

9. Education

Dalam rangka meningkatkan pemahaman stake holder penyiaran dan mewujudkan tertib penyelenggaraan penyiaran telah diselenggarakan kegiatan Edukasi melalui rapat pembahasan/Forum Dialog/ seminar tentang kebijakan penyiaran, dengan narasumber terdiri dari unsur Kemkominfo, KPI/KPID, Pemda, instansi terkait, praktisi penyiaran, dan praktisi hukum. Sedangkan peserta meliputi stake holder penyiaran dan kelembagaan komunikasi Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan instansi/institusi terkait.

In order to improve broadcasting stakeholder understanding and create orderly operations broadcasting, Educational activities have been carried out through discussion meeting / dialogue forums / seminars on broadcasting policy, with guest speakers from elements such as Ministry of Communications, KPI / KPID, local governments, relevant agencies, broadcasting practitioner, and practitioners of law . While participants included broadcasting and communication institutional stakeholder Provincial Government / District / City and agency / relevant institution.

a. Pelaksanaan :

a. Execution :

No 1

2 3

4 5 6 7 8 9 10

11

12

13 14

Nama Kegiatan / Name of Event Seminar penyelenggaraan penyiaran televisi berlangganan yg tertib, sehat dan mandiri dlm rangka membangun masyarakat informasi Indonesia / Seminar of subscription broadcasting TV operations that orderly, healthy and independent in order to build Indonesian information community. Seminar Dalam Rangka Broadcast & Multimedia Show 2012 / Broadcast and Multimedia Show Seminar 2012 Forum Dialog regulasi terkait implementasi penyiaran tv digital. / Diologue Forum concerning regulatory on TV Digital Broadcasting Implementation Edukasi perubahan data lembaga penyiaran / Education in changes in broadcasters data Dialog SSJ TV LPS / Dialogue SSJ TV LPS Forum Dialog IPP LPK Perbatasan / Diologue Forum regarding IPP LPK in Borders Konsinyering tata cara penyelenggaraan penyiaran radio siaran wilayah perbatasan / FGD on procedures of radio broadcasting operation in borders Edukasi updating data perizinan radio dan tv Dit. Penyiaran / Education in updating the radio and TV licensing data by DG or Broadcasting Edukasi kasus perizinan penyiaran / Education in broadcasting licensing case Edukasi tindaklanjut keputusan FRB thd PT. Cahaya TV Indonesia Banten (CTV Banten) / Education in following up the FRB desicion towards PT. Cahaya TV Indonesia Banten (CTV Banten) Edukasi Applications perluasan wilayah Layanan IPTV Konsorsium Telkom – Telkom Vision / Education in Applications of IPTV Konsorsium Telkom – Telkom Vision services expansion Sidang Joint Information Commite (JIC) ke I Kemkominfo RI - Komite Informasi Demokratik Rakyat Korea (RDRK) / Session of Joint Information Commite (JIC) to I Ministry of Communications RI - Komite Informasi Demokratik Rakyat Korea (RDRK) FGD “Membangun Keberpihakan LP TV thd Produk Animasi Dalam Negeri” / FGD on “Building TV Broadcaster Alignment towards Domestic Animated Product” Rapat koordinasi tindahlanjut putusan MA atas kasub PT. Radio pelangi Lintas Nusa / Coordination meeting to followup the Supreme Court verdict on PT. Radio pelangi Lintas Nusa case

Tempat Pelaksanaan / Venue Manado

Tgl. Pelaksanaan / Date 24 Mei 2012

Jakarta

4 - 5 Juni 2012

Jakarta

6 Januari 2012

Jakarta

10 Januari 2012

Jakarta Jakarta Jakarta

13 Januari 2012 31 januari 2012 15 - 16 Februari 2012

Jakarta

15 - 16 Februari 2012

Tarakan Jakarta

1 - 2 Maret 12 Maret 2012

Jakarta

28 Maret 2012

Yogyakarta

7-10 Mei 2012

Jakarta

21 Juni 2012

Medan

17 – 18 Oktober 2012


10. Pembuatan dan Penayangan PSA (Public Service Advertisement): Dalam upaya fasilitasi pemerintah tentang pelayanan/penyebaran informasi kebijakan di bidang penyiaran kepada masyarakat/ lembaga penyiaran, serta sebagai bagian pelayanan publik melalui bentuk Public Service Advertisment (PSA) di media elektronik.

10. Production and PSA (Public Service Advertisement) Broadcast (airing): Government facilitation efforts in the policies concerning information dissemination provision/services in to the broadcasting community/institution, as well as a part of the public service through Public Service Advertisment (PSA) broadcast (airing) in the electronic medias.

Adapun pembuatan dan penayangan PSA tentang kebijakan penyiaran sebanyak 3 judul, sebagai berikut :

The PSA production and broadcast about broadcasting policies as much as 3 titles, namely:

No.

Judul PSA / PSA Title

Stasiun TV Penayangan / Broadcasters

1.

Peringatan dini bencana nasional melalui lembaga penyiaran / Early warning on national disaster through broadcasting institutions Informasi mengenai Evaluasi Uji Coba Siaran Lembaga Penyiaran / Information regarding Evaluation on Broadcast trial of Broadcasting Institutions Informasi mengenai PNBP Penyiaran / Information regarding Broadcasting NonTax State Revenue

Metro TV, ANTV, TV One, Deli TV Medan, Minang TV Padang, Urban TV Batam, SKY TV Palembang, Lampung TV, IM TV Bandung, BMS TV Banyumas, MH TV Surabaya, KCTV Pontianak, SUN TV Makassar, BMC TV Denpasar, Pro TV Semarang, Bali TV, JTV Surabaya, Pacific TV Manado, Dian TV Cirebon.

2.

3.

11. Penyusunan Penyiaran :

Naskah

Buku

Kebijakan

11. Preparation of Compilation Book:

Broadcasting

Policies

Guna meningkatkan pengetahuan/pemahaman stake holder penyiaran, khususnya menyangkut kebijakan penyelenggaraan penyiaran, maka Direktorat Penyiaran menyusun 2 (dua) judul buku tentang kebijakan penyiaran.

To improve the knowledge / understanding of broadcasting stakeholders, especially in relation to the broadcasting operations policy, the Directorate of Broadcasting prepares two (2) titles of books concerning broadcasting policies.

a. Judul naskah buku :

a. Title of the Book:

No

Nama Buku / Book Title Jumlah / Total

1

Buku Himpunan Peraturan di Bidang Penyiaran Tahun 2002 – 2006 Compilation Book of Regulations in Broadcasting in 2002 – 2006 Buku Himpunan Peraturan di Bidang Penyiaran Tahun 2008 – 2009 Compilation Book of Regulations in Broadcasting in 2008 – 2009

2

1.500 buku / books 1.500 buku / books

12. Pengembangan Kerjasama Luar Negeri.

12. Foreign Cooperation Development.

Kerjasama luar negeri dilaksanakan dalam rangka pembelajaran/ peningkatan wawasan tentang proses perizinan penyiaran dan perkembangan teknologi penyiaran. Bentuk kegiatan berupa diskusi/seminar serta kunjungan kerja ke lembaga/institusi penyiaran. Semula dijadwalkan 3 (tiga) kegiatan namun karena permasalahan pengetatan kunjungan ke luar negeri, maka direvisi menjadi 1 (satu) kegiatan, yakni kepesertaan pada Asean Minister Responsible for Information (AMRI) dan Senior Official of

Foreign cooperation is undertaken in the context of learning / improving the understanding the licensing broadcasting process and broadcasting technology developments. Forms of activities such as discussions / seminars as well as working visits to institutions / broadcasting institution. Originally scheduled for 3 (three) events, but due to the tightening of the overseas visits issue, it was revised to 1 (one) activities, which was the participatiion in the Asean Ministers Responsible for Information (AMRI)

145

146


Minister Responsible for Information (SOMRI) di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Februari 2 Maret 2012.

and Senior Official of Ministers Responsible for Information (SOMRI) in Kuala Lumpur, Malaysia on 27 February to 2 March 2012.

13. Penyelenggaraan Penyiaran

13. Exhibition in Broadcasting

Pameran

di

Bidang

Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya tentang penyiaran di Indonesia, maka telah dilaksanakan pameran di bidang penyiaran. Adapun materi yang disajikan mencakup proses perizinan penyiaran dan informasi mengenai peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran. No

In order to provide information to the public, especially about broadcasting in Indonesia, so the government conducted some exhibitions in broadcasting. The material presented included the licensing broadcasting and information on legislation in broadcasting.

Nama Pameran / Exhebitions Title Pameran Pekan Informasi Nasional 2012 / National Information Week Exhibition 2012

Tempat & Tgl. Pelaksanaan / Venue and Date Manado, 21 - 26 Mei 2012

2

Pameran Broadcast & Multimedia Show 2012 / Broadcast & Multimedia Show 2012 Exhibition

Jakarta, 4 - 6 Juni 2012

3

Pameran bidang pos dan informatika ICT USO Expo and Conference 2012 / Exhibition on Posts and Informatics - ICT USO Expo and Conference 2012 on

Banjarmasin, 7 - 9 November

1

Keterangan / Descriptions Pameran diselenggarakan dalam rangka Pekan Informasi Nasional 2012 / Exhibition was held in regards to National Information Week 2012 Pameran diselenggarakan dalam rangka Broadcast & Multimedia Show 2012 / Exhibition was held in regards to Broadcast & Multimedia Show 2012 Pameran dalam rangka ICT USO Expo and Conference 2012 di bidang pos dan informatika / Exhibition was held in regards to ICT USO Expo and Conference 2012 on Posts and Informatics

14. Rapat Layanan Kegiatan Lembaga Penyiaran Asing (Clearinghouse) :

14. Meeting of Foreign Broadcasting Institution Services

Clearinghouse adalah forum rapat koordinasi dan pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran Asing yang ingin menyelenggarakan kegiatan peliputan di Indonesia, meliputi : kegiatan siaran secara tidak tetap dan atau kegiatan jurnalistik. Peserta Clearing House, terdiri dari : Bais TNI, BIN, KemPolhukam, Badan Intelejen Mabes Polri, Ditjen Kesbang Kemdagri, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Sekretariat Jenderal Wantanas, Kementerian Luar Negeri, Setneg, dan Kemag. Pelaksanaan rapat clearinghouse dilaksanakan rutin setiap hari kamis di Kantor Kementerian Luar Negeri.

Clearinghouse is a coordination and supervision meeting forum for the Foreign Broadcasters that want to conduct reporting events in Indonesia, include: not fixed broadcast activities and or journalistic activities. Participants Clearing House, Consist of: Bais TNI, BIN, KemPolhukam, Police Headquarters Intelligence Agency, Directorate General for National Unity Kemdagri, Directorate General of Immigration, Ministry of Law and Human Rights, the Attorney General, the Ministry of Culture and Tourism, Secretariat General of Wantanas, Ministry of Foreign Affairs, State Secretariat, and Ministry of Religious Affairs. Implementation clearinghouse meetings is conducted regularly every Thursday at the Foreign Office.


15. Pelaksanaan Revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2002:

15. Implementation No.32/2002:

Sehubungan dengan tindak lanjut inisiatif DPR RI tentang revisi Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sejak tahun 2010, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan berbagai pembahasan melalui rapat konsultasi/koordinasi dengan instansi/ institusi terkait.

In regards to the Parliament follow-up initiative on the revision of Law No.32 of 2002 on Broadcasting since 2010, therefore the government which is represented by the Ministry of Communication and Information Technology has conducted numerous discussions through consultation meetings /coordination with agencies / institutions concerned.

of

Revision

on

Law

147

148


5

Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal Special Telecommunication, Public Broadcasting, and Universal Obligation

I. PEMBINAAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS

I. GUIDANCE ON SPECIAL T E L E C O M M U N I C A T I O N IMPLEMENTATION

A. PELAYANAN PERIZINAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS

A. SPECIAL TELECOMMUNICATION LICENSING SERVICES PELAYANAN

Dalam rangka Pelayanan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus yang menggunakan Izin Stasiun Radio serta mempermudah koordinasi pelaksanaan kegiatan, maka diperlukan data dan informasi secara akurat dan lengkap mengenai Telekomunikasi Khusus.

In the Special Telecommunication Operating License Services, which using Radio Station Permit (ISR) and also to facilitate activities coordination, therefore, accurate and complete data and information regarding Special Telecommunications is required.


Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus yang menggunakan Izin Stasiun Radio (ISR). Oleh karena itu, pada prinsipnya penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah telekomunikasi dengan menggunakan frekuensi radio yang beroperasi dengan izin tertentu serta menurut Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2005, menyatakan bahwa telekomunikasi khusus hanya bisa di selenggarakan apabila keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi, lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi; dan kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi tersendiri dan terpisah.

With the respect to this matter, activities related to the Special Telecommunication Operating License Services, which using Radio Station Permit (ISR) is necessary. Therefore, basically special telecommunication operations is telecommunication by using radio frequency which operates with particular permit and accordance with Minister Regulation Number 18/2005, declares that special telecommunication only can be operated if the necessity cannot be fulfilled by the telecommunication network operator and or telecommunication service, location is unreachable by the telecommunication network operator and or telecommunication service; and activity needs particular and separate telecommunication network

ISR adalah izin yang melekat pada perangkatnya serta mekanisme perizinan spektrum frekuensi radio diatur dalam Peraturan Pemerintah No: 53 Tahun 2000, oleh karena itu dengan ISR, pengguna berhak mendapat perlindungan dari interferensi yang membahayakan, sesuai dengan karakteristik teknis yang tercantum dalam ISR.

Radio Station Permit (ISR) is a license attached to its device and mechanism of radio frequency spectrum licensing is regulated in Government Regulation No.53/2000, therefore, with ISR, user is entitled to have protection from harmful interference, as in the technical characteristic listed in ISR.

Kegiatan Yang Dilaksanakan : a. Melakukan proses perizinan bagi pemohon izin prinsip dan izin penyesuaian Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus yang menggunakan ISR. b. Melakukan kegiatan koordinasi, inventarisasi data dan observasi lapangan pada Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus yang menggunakan Izin Stasiun Radio(ISR) di berbagai daerah. c. Mempersiapkan, mengumpulkan serta Pengolahan data pengguna ISR serta informasi secara akurat dan lengkap untuk Telekomunikasi Khusus.

The Activities Performed: a. Conduct licensing process for principal license applicant and Special Telecommunication Operating adjuster license which using ISR b. Perform activities such as coordination, data inventory and field observation on Special Telecommunication Operations, which using Radio Station Permit (ISR) in many locations. c. Prepare, collect and manage the ISR user’s data as well as the complete and accurate information for Special Telecommunication.

Dari kegiatan yang telah dilakukan, dalam Pelayanan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Yang Menggunakan Izin Stasiun Radio tersebut, tahun 2012 sudah diterbitkan sebanyak 90 izin, yaitu : • 46 Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Instansi Pemerintah. • 3 Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Instansi Pemerintah.

From the activities that have been carried out, in Special Telecommunication Operating License Services, which using the Radio Station Permit (ISR), in 2012 have been issued as many as 90 licenses, namely: • 46 Operating Principal License for Government Agency Special Telecommunication • 3 Operating License for Government Agency Special Telecommunication

149

150


• 23 Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah. • 18 Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah.

• 23 Operating Principal License for NonGovernment Special Telecommunication • 18 Operating License for Non-Government Special Telecommunication.

IZIN TELEKOMUNIKASI KHUSUS INSTANSI PEMERINTAH YANG DITERBITKAN SELAMA TAHUN 2012 GOVERNMENT AGENCY SPECIAL TELECOMMUNICATION LICENSE ISSUED IN 2012 NO

NAMA INSTANSI / AGENCY NAME

1.

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya. Satuan Keamanan dan Keselamatan Kampus Universitas Gajah Mada. Dinas Perhubungan Pemerintah Prov. Riau. Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Nabire. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Sleman. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Balikpapan. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kabupaten Jember. Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral RI. Badan Rumah Sakit umum Tabanan. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak Kementerian Pekerjaan Umum, Jogjakarta. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pontianak. Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kota Mataram. Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Aceh. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Lembata. Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Yalimo. Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh. Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia. Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Melawi, Prov. Kalbar. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Kementerian Pendidikan Nasional Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin.

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

NOMOR DAN TANGGAL SK / NUMBER AND DATE OF DECREE 42/KEP/DJPPI/ KOMINFO/01/2012 31 Januari 2012 69/KEP/DJPPI/ KOMINFO/02/2012 15 Pebruari 2012 96/KEP/DJPPI/ KOMINFO/02/2012 28 Pebruari 2012

KETERANGAN / ANNOTATION Izin Prinsip

116/KEP/DJPPI/ KOMINFO/03/2012 13 Maret 2012 118/KEP/DJPPI/ KOMINFO/03/2012 14 Maret 2012 121/KEP/DJPPI/ KOMINFO/03/2012 19 Maret 2012

Izin Prinsip Izin Prinsip Izin Prinsip

126/KEP/DJPPI/ KOMINFO/03/2012 20 Maret 2012

Izin Prinsip

159/KEP/DJPPI/ KOMINFO/04/2012 20 April 2012

Izin Prinsip


Izin Penyelenggaraan


Izin Prinsip

178/KEP/DJPPI/ KOMINFO/05/2012 9 Mei 2012

Izin Prinsip

179/KEP/DJPPI/ KOMINFO/05/2012 10 Mei 2012 181/KEP/DJPPI/KOMINFO/05/2012 14 Mei 2012

Izin Prinsip Izin Prinsip


Izin Prinsip


Izin Prinsip


Izin Prinsip

207/KEP/DJPPI/ KOMINFO/06/2012 14 Juni 2012

Izin Prinsip

208/KEP/DJPPI/KOMINFO/06/2012 14 Juni 2012

Izin Prinsip


Izin Prinsip


Izin Prinsip


Izin Prinsip


Izin Prinsip


Izin Prinsip


Izin Prinsip

215/KEP/DJPPI/KOMINFO/06/2012 15 Juni 2012 216/KEP/DJPPI/KOMINFO/06/2012 18 Juni 2012 225/KEP/DJPPI/KOMINFO/06/2012 27 Juni 2012

Izin Prinsip


Izin Prinsip


Izin Prinsip

248/KEP/DJPPI/KOMINFO/07/2012 3 Juli 2012

Izin Prinsip

Izin Penyelenggaraan Izin Penyelenggaraan

Izin Prinsip


NO 31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

NAMA INSTANSI / AGENCY NAME

NOMOR DAN TANGGAL SK / NUMBER AND DATE OF DECREE Dinas komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota 284/KEP/DJPPI/KOMINFO/07/2012 31 Juli 2012 Surabaya. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah 285/KEP/DJPPI/KOMINFO/07/2012 31 Juli 2012 Kabupaten Aceh Besar. Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh. 296/KEP/DJPPI/KOMINFO/08/2012 6 Agustus 2012 Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 298/KEP/DJPPI/ KOMINFO/08/ 2012 9 Agustus 2012 Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika 299/KEP/DJPPI/ KOMINFO/08/2012 9 Agustus 2012 Pemerintah Kota Padang Panjang. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan 303/KEP/DJPPI/ KOMINFO/08 2012 27 Agustus Telematika Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. 2012 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pajak Daerah 304/KEP/DJPPI/ KOMINFO/08/2012 27 Agustus Istimewa Yogyakarta Kementerian Keuangan 2012 Republik Indonesia Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah 305/KEP/DJPPI/ KOMINFO/08/2012 27 Agustus Kabupaten Badung. 2012 Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan. 329/KEP/DJPPI/ KOMINFO/10/2012 3 Oktober 2012

KETERANGAN / ANNOTATION zin Prinsip

Akademi Teknik dan keselamatan Penerbangan Medan. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Jambi. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Aceh. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Banjarbaru. Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Bali. Badan Narkotika Nasional Kota Banjarbaru.

330/KEP/DJPPI/ KOMINFO/10/2012 3 Oktober 2012

Izin Prinsip


Izin Prinsip


Izin Prinsip


Izin Prinsip

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Badung

Izin Prinsip Izin Prinsip Izin Prinsip Izin Prinsip Izin Prinsip Izin Prinsip


335/KEP/DJPPI/ KOMINFO/10/2012 3 Oktober 2012 Izin Prinsip 336/KEP/DJPPI/ KOMINFO/10/2012 3 Oktober 2012 337/KEP/DJPPI/ KOMINFO/10/2012 3 Oktober 2012


359/KEP/DJPPI/ KOMINFO/11/2012 26 Nopember 2012 360/KEP/DJPPI/ KOMINFO/11/2012 26 Nopember 2012 361/KEP/DJPPI/ KOMINFO/11/2012 26 Nopember 2012

Izin Prinsip Izin Prinsip Izin Prinsip Izin Prinsip

IZIN TELEKOMUNIKASI KHUSUS NON PEMERINTAH YANG DITERBITKAN SELAMA TAHUN 2012 NON-GOVERNMENT SPECIAL TELECOMMUNICATION LICENSE ISSUED IN 2012 NO

NAMA PERUSAHAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA PT. VISION SOLUSINDO PRATAMA PT. MATAHARI PUTRA PRIMA, Tbk PT. PUTRI PRIMA LESTARI PT. SATRIA RAKSA BUMINUSA PT. ASMIN BARA BRONANG PT. RIAU ANDALAN KERTAS PT. ANDALAN PULP PAPER PT. RIAU PRIMA ENERGI PT. GRAND INDONESIA PALANG MERAH INDONESIA PT. PRATHITA TITIAN NUSANTARA PT. HARITA PARAMA MURTI PERKASA PT. CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA PT. ANEKA TAMBANG PT. BUKAKA TEHNIK UTAMA PT. UNITED TRACTORS PT ASMIN BARA JAAN PT. BAHARI CAKRAWALA SEBUKU PT. METRO BATAVIA PT. SECURITY SATRIA WANA PT. LOTTE MART PT. LOTTE SHOPPING

NOMOR DAN TANGGAL SK NUMBER AND DATE OF DECREE 23/KEP/DjPPI/Kominfo/02/2012 23 Februari 2012 112/KEP/DjPPI/Kominfo/03/2012 8 Maret 2012 119/KEP/DjPPI/Kominfo/03/2012 14 Maret 2012 125/KEP/DjPPI/Kominfo/03/2012 20 Maret 2012 127/KEP/DjPPI/Kominfo/03/2012 20 Maret 2012 132/KEP/DJPPI/KOMINFO/3/2012 Tanggal 21 Maret 2012 186/KEP/DJPPI/KOMINFO/5/2012 21 Mei 2012 185/KEP/DJPPI/KOMINFO/5/2012 21 Mei 2012 187/KEP/DJPPI/KOMINFO/5/2012 21 Mei 2012 218/KEP/DJPPI/KOMINFO/6/2012 18 Juni 2012 184/KEP/DJPPI/KOMINFO/5/2012 21 Mei 2012 236/KEP/DJPPI/KOMINFO/6/2012 28 Juni 2012 231/KEP/DJPPI/KOMINFO/6/2012 28 Juni 2012 235/KEP/DJPPI/KOMINFO/6/2012 28 Juni 2012 234/KEP/DJPPI/KOMINFO/6/2012 28 Juni 2012 233/KEP/DJPPI/KOMINFO/6/2012 28 Juni 2012 196.A/KEP/DJPPI/KOMINFO/5/2012 31 Mei 2012 232/KEP/DJPPI/KOMINFO/6/2012 28 Juni 2012 241/KEP/DJPPI/KOMINFO/6/2012 29 Juni 2012 242/KEP/DJPPI/KOMINFO/6/2012 29 Juni 2012 243/KEP/DJPPI/KOMINFO/6/2012 29 Juni 2012 202/KEP/DJPPI/KOMINFO/6/2012 1 Juni 2012 227/KEP/DJPPI/KOMINFO/6/2012 28 Juni 2012

KETERANGAN ANNOTATION Izin Penyelenggaraan Izin Penyelenggaraan Izin Penyelenggaraan Izin Penyelenggaraan Izin Penyelenggaraan Izin Prinsip Izin Prinsip Izin Prinsip Izin Prinsip Iizin Penyelenggaraan Izin Prinsip Iizin Penyelenggaraan Izin Prinsip Iizin Penyelenggaraan Izin Prinsip Izin Prinsip Izin Prinsip Izin Prinsip Iizin Penyelenggaraan Iizin Penyelenggaraan Iizin Penyelenggaraan Izin Prinsip Izin Prinsip

151

152


NO

NAMA PERUSAHAAN

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

PT. PEC TECH SERVICES PT. INDO MULTI NIAGA PT. PARA BANDUNG PROPERTINDO PT. JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL PT. ANGKASA PURA 1 PT. JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PT. INTI KARYA PERSADA TEHNIK PT. PELABUHAN INDONESIA III CV. KALUNG MAS PT. MIFA BERSAUDARA PT. MADHANI TALATAH NUSANTARA PT. CIKARANG LISTRINDO PT. TUNAS INTI ABADI PT. MULTI TAMBANG JAYA UTAMA PT. DOULTON PT. SANBILA BERKAH PERSADA PT. JAKARTA LAND PT. ANGKASA PURA SUPORT

NOMOR DAN TANGGAL SK NUMBER AND DATE OF DECREE 239/KEP/DJPPI/KOMINFO/6/2012 28 Juni 2012 240/KEP/DJPPI/KOMINFO/6/2012 29 Juni 2012 219/KEP/DJPPI/KOMINFO/6/2012 18 Juni 2012 238/KEP/DJPPI/KOMINFO/6/2012 28 Juni 2012 198/KEP/DJPPI/KOMINFO/6/2012 31 Mei 2012 245/KEP/DJPPI/KOMINFO/6/2012 29 Juni 2012 244/KEP/DJPPI/KOMINFO/6/2012 29 Juni 2012 246/KEP/DJPPI/KOMINFO/6/2012 29 Juni 2012 197/KEP/DJPPI/KOMINFO/5/2012 31 Mei 2012 249/KEP/DJPPI/KOMINFO/7/2012 3 Juli 2012 247/KEP/DJPPI/KOMINFO/6/2012 29 Juni 2012 250/KEP/DJPPI/KOMINFO/7/2012 3 Juli 2012 251/KEP/DJPPI/KOMINFO/7/2012 3 Juli 2012 363/KEP/DJPPI/KOMINFO/12/2012 3 Desember 2012 319/KEP/DJPPI/KOMINFO/9/2012 9 Desember 2012 383/KEP/DJPPI/KOMINFO/9/2012 26 Desember 2012 382/KEP/DJPPI/KOMINFO/9/2012 26 Desember 2012 362/KEP/DJPPI/KOMINFO/12/2012 3 Desember 2012

KETERANGAN ANNOTATION Izin Prinsip Izin Prinsip Iizin Penyelenggaraan Iizin Penyelenggaraan Iizin Penyelenggaraan Iizin Penyelenggaraan Izin Prinsip Izin Prinsip Izin Prinsip Iizin Penyelenggaraan Iizin Penyelenggaraan Iizin Penyelenggaraan Izin Prinsip Izin Prinsip Izin Prinsip Izin Prinsip Izin Prinsip

Kegiatan pelayanan perizinan dirasakan masih terlalu lambat, hal ini dikarenakan kurangnya SDM yang menangani proses perizinan, kedepan apabila Database sudah terbentuk maka pelayanan perizinan akan diarahkan pada pelayanan prima dan proses perizinan yang sudah memenuhi standar ISO.

The licensing services considered too slow, due to the lack of human resources that handling the licensing process, in the future if the Database has been formed, the licensing services will be directed to excellent services and licensing process which has met the ISO standard.

B. DUKUNGAN FASTEL UNTUK KELANCARAN HARI NASIONAL DAN HARI RAYA TAHUN 2012 Kegiatan dukungan fasilitas telekomunikasi untuk kelancaran kegiatan nasional dan hari raya tahun 2012 merupakan kegiatan rutin tahunan dalam rangka mempermudah koordinasi pelaksanaaan kegiatan yang bersifat nasional antara lain untuk kegiatan hari raya 2012.

B. TELECOMMUNICATION FACILITIES SUPPORT FOR THE SUCCESS OF 2012 NATIONAL AND HOLIDAYS EVENT Activity of telecommunication facilities support for the success of 2012 Festival and National Day events is an annual activity in order to facilitate the coordination of national event such as for the 2012 Holidays event.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika melakukan koordinasi dengan operator Telekomunikasi serta memberi dukungan berupa penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi untuk mendukung jalannya koordinasi dilapangan agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar.

Directorate General of Posts and Information Technology Implementation is performing coordination with Telecommunication operators and also giving supports in providing telecommunication facilities and infrastructures to support the coordination on the field so that the implementation can run smoothly.

Dalam pelaksanaannya Tim Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika melakukan pemantauan lapangan serta melakukan koordinasi instansi terkait dengan telekomunikasi sehingga komunikasi terhadap masyarakat tetap terjamin selama berlangsungnya kegiatan nasioanal dan kegiatan hari raya.

In the implementation, Team from Directorate General of Posts and Information Technology Implementation is conducting field monitoring as well as coordination among agencies related to telecommunication so that the communication to public remains secure during the national and holydays event.


Adapun Sistem Informasi dan komunikasi antar posko yang di koordinir oleh kementerian perhubungan untuk membantu memudahkan koordinasi dan komunikasi dilengkapi dengan Radio semi konvensional / handy talkie, handphone, telepon / fax.

Information system and communication between command posts are coordinated by Ministry of Transportation to support facilitating coordination and communication, and equipped with semi-conventional Radio/ handy talkie, mobile phone, telephone/fax.

Pemasangan CCTV di lokasi : Padalarang, Kadipaten, Patrol, Nagrek, Losari, Comal, Cikamurang, Cikampek, Subang, perlintasan KA Sumpiuh dan Karanganyar, Cileunyi, Palimanan, Pamanukan, Stasiun Gambir, Pelabuhan Penyeberangan Merak/Bakauheni, BandaraSoetta, Bandara Juanda, Pelabuhan Tj. Priok, Pelabuhan Tj. Perak dan Pelabuhan Makassar.

CCTV installation on locations: Padalarang, Kadipaten, Patrol, Nagrek, Losari, Comal, Cikamurang, Cikampek, Subang, Sumpiuh trains trajectory and Karanganyar, Cileunyi, Palimanan, Pamanukan, Gambir Train Station, Merak/Bakauheni Crossing Port, Soekarno Hatta Airport, Juanda Airport, Tj. Priok Port, Tj. Perak Port and Makassar Port.

Penggunaan Global Positioning System (GPS) dari dua perusahaan angkutan (bus) untuk pemantauan kinerja jaringan jalan di Pantura.

Use of Global Positioning System (GPS) from 2 (two) of bus transportation companies to monitor the network performance on Pantura Line (Nort Shore lane).

Bantuan Fasilitas telekomunikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Informatika tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi yang termasuk didalam system informasi tentang jumlah penumpang di terminal-terminal serta informasi tentang jumlah pemudik , kelancaran arus lalu lintas, jumlah bus yang tersedia, serta kondisi jalan raya.

Telecommunication Facilities (Fastel) support given by Directorate General of Posts and Information Technology Implementation used as communication facility included in information system regarding number of passengers at bus stations also information on number of retunees, traffic flow, number of available busses, and road situations.

Penempatan dukungan sarana telekomunikasi tersebut akan ditempatkan di posko pusat dan daerah dan juga di 44 titik lokasi posko terminal angkutan lebaran.

The telecommunication facilities support will be placed at central and local command posts and also at 44 locations of lebaran (Ied Mobarak) transportation terminal command posts.

C. EVALUASI REGULASI TELSUS

C. EVELUATION ON SPECIAL TELECOMMUNICATION REGULATORY

Untuk mendapatkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan dibutuhkan suatu proses yang dinamakan dengan evaluasi. Untuk mencapai evaluasi tersebut dengan baik, diperlukan sejumlah tahapan yang harus dilalui yakni menentukan bahan regulasi dan permasalahan secara jelas, selanjutnya mengembangkan bahan regulasi dimaksud dan pendekatan permasalahan sehingga dihasilkan suatu regulasi yang tepat guna dan berdaya guna.

To have regulation in accordance with the needs in the field, requires a process called as evaluation. To achieve the evaluation properly, required a number of step that must be passed, such as determining regulatory materials and problems clearly, and then develop the intended regulatory materials and problems approach, to produce a proper regulatory, effectively and efficiently functioned.

153

154


Dalam Regulasi bidang Telekomunikasi Khusus perlu dilakukan peninjauan ulang untuk melihat seberapa efektifkah suatu produk regulasi dapat mengakomodir kebutuhan di lapangan, untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap penyusunan regulasi tentang Telekomunikasi Khusus.

In Regulatory of Special Telecommunication is necessary to conduct review to see how effective is a regulation can accommodate the needs in the field, therefore evaluation should be performed towards regulatory preparation concerning Special Telecommunications.

Pada pokok bahasan kali ini adalah bahwa Subdit Telekomunikasi Khusus Pemerintah telah menyususun Regulasi tentang Uji Laik Operasi yang diperuntukkan bagi para pemohon dengan kategori penyelenggara Telekomunikasi Khusus Pemerintah atau dalam bentuk Badan Hukum yang telah mendapatkan Penyelenggaraan Izin Prinsip dan mengantongi ISR (apabila menggunakan alokasi frekuensi), sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2005 harus dilakukan Uji Laik Operasi, berangkat dari adanya kebutuhan di atas maka disusunlah Rancangan Regulasi tentang Uji Laik Operasi yang merupakan rancangan Peraturan Menteri dan materinya bersumber dari Keputusan Dirjen Nomor 191/ Dirjen/2009 tentang Uji Laik Operasi untuk jasa dan Jaringan, serta disesuaikan dengan kebutuhan.

In this subject matter is Sub Directorate of Government Special Telecommunication has prepared Regulatory regarding Operation Feasibility Test for the applicant with the category of Legal Entity or in Government Special Telecommunication operator which has got Principal Operating License and ISR (if using frequency allocation), in accordance with mandate Minister Regulation Number 18/2005, Operation Feasibility Test is a must, starts from the needs above the Regulation Draft regarding Operation Feasibility Test prepared. The regulation is a draft of Minister Regulation and the source of material is from the Decree of Director Number 191/ Dirjen/2009 on Operation Feasibility Test for service and Network, and adjusted to the needs required.

Dari kegiatan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan hal sebagai berikut: 1. Draft Peraturan Menteri sudah sampai pada tahapan Uji Publik, tetapi terkendala oleh masukan dari Direktorat Telekomunikasi yang telah menyiapkan pula draft Permen tentang ULO untuk Jasa dan Jaringan. 2. Atas keputusan bersama, rencana kedepan akan di gabungkan antara Draft Permen dari Telsus dengan Draft Permen dari Direktorat Telekomunikasi sehingga dihasilkan Peraturan Menteri yang memuat tatacara Uji Laik Operasi untuk Jasa, Jaringan dan Telekomunikasi Khusus.

From the activities that have been performed, we can conclude following matters: 1. Draft of Minister Regulation has reached to the Public Test phase, but is constrained by the input from Directorate of Telecommunication that also has prepared Minister Regulation Draft on Operation Feasibility Test for Service and Network, 2. Based on the joint decision, in the future the Minister Regulation Draft from Telsus (Special Telecommunication) and the one from Directorate of Telecommunications are planned to be combined, to produce Minister Regulation consists of Operation Feasibility Test Procedures for Service, Network and Special Telecommunication.

D. PENGADAAN DATABASE TELSUS

D. PROVISIONS OF SPECIAL TELECOMMUNICATION DATABASE

Sebagai salah satu satuan kerja yang memegang peranan dalam mengurus perijinan Telekomunikasi Khusus, maka Direktorat Telekomunikasi Khusus Penyelenggaraan Pos dan Informatika menyusun suatu sistem Database sejak awal tahun 2012. Sistem

As one of the work unit that holds particular role in handling Special Telecommunication licensing, therefore Directorate General of Special Telecommunication, Public Broadcasting and Universal Obligation preparing a Database system since the


Database merupakan suatu bentuk aplikasi program yang salah satu nya berbentuk script php yang mempunyai penyimpanan data elektronik secara terkomputerisasi.

beginning of 2012. Database system is a program application which one of it is script php that has computerized electronic data storage.

Sistem Database tersebut digunakan untuk mendukung pengarsipan perijinan agar lebih mudah dalam mencari data-data pemohon yang telah mendapatkan izin prinsip dan izin penyelenggaraan. Penyusunan sistem Database selama kurun waktu 1 tahun ini masih fokus pada pengumpulan data dan perumusan bentuk database yang efektif dan efisien agar lebih mudah digunakan.

The Database System is used to support licensing filing so it will be easier to search for applicant’s data which has got principal license and operating license. Arrangement of Database System in this one year still focused on data collection and formulation on type of effective and efficient database for easy use.

Sistem Database yang terbangun saat ini sudah dapat digunakan dan sudah terdapat 37 Instansi Pemerintah yang sudah dimasukkan kedalam sistem Database tersebut. Sedangkan dari Instansi Non Pemerinah/Berbadan Hukum terdapat 16 instansi.

The existing Database system can be used and already built in 37 Government Agencies and 16 Non-Government/Legal Entity Agencies.

Dari kegiatan yang telah dilakukan dalam menyusun sistem Database tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Sistem Database ini sangat diperlukan karena dapat membantu dalam memeriksa, memantau dan mencari data yang terkait dengan Izin Prinsip dan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus. b. Sistem Database ini juga sudah memenuhi kebutuhan untuk pengelolaan informasi yang berkaitan dengan Izin Prinsip dan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.

From the activities in preparing the Database system, we can conclude as follows: a. This database system is very necessary as it can help in checking, monitoring, and search for data related to the Principal License and Special Telecommunication Operating License b. This database system also meets the need for management of information related to Principal License and Special Telecommunication Operating License.

E. KELAYAKAN SISTEM PENYELENGGARAAN TELSUS PEMERINTAH

E. FEASIBILITY OF GOVERNMENT SPECIAL TELECOMMUNICATION OPERATING SYSTEM

Subdit Telsus Pemerintah melalui Tim Kelayakan Sistem Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Instansi Pemerintah mempunyai kegiatan antara lain pengenalan / sosialisasi kepada Unit Pelaksana Teknis (Balmon Frekuensi Radio) dan Dinas Kominfo tentang Uji Laik Operasi Telekomunikasi Khusus untuk Instansi Pemerintah dan Badan Hukum.

Sub Directorate of Government Special Telecommunication via Government Agency Special Telecommunication Operating System Team has some activities such as introduction/ dissemination to Technical Implementation Unit (Monitoring Office of Radio Frequency) and Kominfo Agency concerning Operation Feasibility Test of Special Telecommunication for Government Agencies and Legal Entity.

Uji laik Operasi (ULO) merupakan salah satu persyaratan berdasarkan peraturanperaturan yang berlaku bagi para pemegang izin prinsip telekomunikasi khusus yang akan mengajukan izin penyelenggaraan telsus, seperti diamanahkan dalam Permen

Operation Feasibility Test (ULO) is one of requirement based on applicable regulations to the holders of special telecommunication principal license which apply for special telecommunication operating license, as mandated in Minister Regulation Number.

155

156


No. 18 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus pada bab III Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

18/2005 on Special Telecommunication Implementation Chapter III:

“Pemegang izin prinsip untuk penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dan badan hukum yang telah melaksanakan pembangunan dan siap menyelenggarakan telekomunikasi khusus wajib mengajukan permohonan Uji Laik Operasi (ULO) kepada Direktur Jenderal.”

“Holders of principal license for special telecommunication in government agencies and legal entity purposes which have undergone construction and ready to operate special telecommunication shall apply for Operation Feasibility Test (ULO) to Director General.”

Proses uji laik operasi atas setiap sarana dan prasarana telekomunikasi khusus yang tercantum dalam izin prinsip adalah suatu proses yang terdiri dari pemeriksaan lapangan, pemeriksaan fungsi dan pemeriksaan system perangkat untuk memastikan perangkat yang digunakan apakah sesuai dengan permohonan dan komitmen pembangunan yang tercantum dalam kutipan izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Operation Feasibility Test process on special telecommunication facilities which listed in principal license is a process that consists of field inspection, functions inspection and device system examination to ensure that the device used is in accordance with the application and development commitments set forth in the citation of of Special telecommunications Operating Principal License.

F. BIMTEK TELEKOMUNIKASI KHUSUS

F. TECHNICAL GUIDANCE (BIMTEK) OF SPECIAL TELECOMMUNICATION The existing condition on the field are as follows: a. Many of applicants don’t know the procedures of special telecommunication licensing, in particularly regarding operation feasibility test. b. Lack of knowledge by the Technical Implementation (UPT)/Monitoring Office and Kominfo Agencies in the regions concerning special telecommunication licensing, in particularly regarding operation feasibility test. c. There are cases on the field such as deviation of the telecommunication devices usage which are not complied to the required specification, although they have got the operating licenses.

Kondisi eksisting yang ada dilapangan adalah sebagai berikut : a. Pemohon Izin banyak yang belum mengetahui tentang alur perizinan telekomunikasi khusus, terutama mengenai uji laik operasi. b. Minimnya pengetahuan para UPT / Balai Monitoring dan Dinas Kominfo di daerah tentang perizinan telekomunikasi khusus terutama tentang Uji Laik Operasi. c. Adanya kasus dilapangan antara lain penyimpangan penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan padahal sudah mendapatkan ijin penyelenggaraan.

Melihat kondisi diatas, diperlukan upaya untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi tentang alur perizinan khususnya Uji Laik Operasi.

Seeing the condition above, it is necessary to carry out coordination and dissemination concerning licensing procedure especially on Operation Feasibility Test.

Bimbingan Teknis perizinan Telekomunikasi Khusus, baik untuk Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah, diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada para pemohon izin Telsus mengenai alur perizinan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kelancaran proses perizinan.

Technical Guidance on Special Telecommunication licensing, both for Government Agency or Non-Government, is needed to provide understanding for applicants of Special Telecommunication regarding licensing procedure, and it’s expected to be able to improve the licensing process flow.


Di dalam Bimtek tersebut dijelaskan kepada peserta mengenai dasar hukum diperlukannya perizinan Telsus, alur perizinan Telsus, jenisjenis perangkat Telsus dan frekuensi yang boleh digunakan untuk penyelenggara Telsus serta akibat apabila menggunakan frekuensi di luar ketentuan yang sudah ditetapkan.

In the Bimtek (Technical Guidance), was explained to the participant about legal basis on the necessity of Special Telecommunication licensing, Special Telecommunication licensing procedure, types of special telecommunication equipment, and frequency that allowed for Special Telecommunication and also impact of using frequency outside the terms have been defined.

Dasar hukum pelaksanaan Bimbingan Tenis ini adalah : 1. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 3. Permen Kominfo nomor 18/ PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum. 4.

Legal basis of this Technical Guidance are: 1. Law No. 36/1999 on Telecommunications 2. Government Regulation No. 52/2000 on Telecommunication Implementation 3. MCIT Regulation No. 18/PER/M. KOMINFO/10/2005 on Special Telecommunication Implementation for the Legal Entity and Government Agencies

Lokasi pelaksanaan Bimbingan Teknis Non Pemerintah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Non Government Technical Guidance location can be seen in the table below:

Gambar : Pelaksanaan Bimtek Telekomunikasi khusus Non Pemerintah di Banjarmasin, tgl 11 September 2012 Figure : Non Government Special Telecommunication Technocal Guidance in Banjarmasin, September 11, 2012

No 1 2 3 4

G. MONITORING DAN PENYELENGGARAAN TELSUS

Lokasi Bali Batam Banjarmasin Surabaya

Tanggal 4 April 2012 21 Juni 2012 11 September 2012 5 Nopember 2012

EVALUASI

G. MONITORING AND EVALUATION ON SPECIAL TELECOMMUNICATION IMPLEMENTATION

Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dimaksudkan untuk melakukan Verifikasi lapangan baik teknis maupun non teknis atas permohonan izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus yang masuk.

Database and Inventory on Special Telecommunication implementation is expected to perform field verification both technical and non-technical on the submitted Special Telecommunication Operating license application.

Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 16 C/KEP/DJPPI.5.1/I/2012 Tanggal 9 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Dalam Rangka Pendataan dan Inventarisasi Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah.

Activities which conducted based on Decree of Secretary General of Posts and Information Technology Implementation No. 16 C/KEP/ DJPPI.5.1/I/2012 on January 9, 2012 on Establishment of Non-Government Special Telecommunication Services Team in order to perform Database and Inventory for NonGovernment Special Telecommunication.

157

158


Pendataan dan Inventarisasi Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah pada tahun 2012 telah dilakukan di beberapa wilayah, yaitu :

Database and Inventory for Non-Government Special Telecommunication in 2012 has been carried out in several areas, namely:

No

Nama Perusahaan / Company Name

Lokasi / Location

Keterangan / Annotation

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PT. Cipaganti Citra Graha PT. Adaro Indonesia PT. Andalan Pulp and Paper PT. Mc Dermott Indonesia PT. Sankyu Indonesia Interntional PT. Vision Solusindo Pratama PT. Pratitha Tititan Nusantara PT. Aneka Tambang PT. United Tractors

Surabaya Banjarmasin - Kalsel Pelalawan – Riau Batam – Riau Sulawesi Selatan Pekanbaru - Riau Bali Ternate, Maluku Utara Palembang

Izin Penyelenggaraan / Operating License Izin Penyelenggaraan / Operating License Izin Prinsip / Principal License Izin Penyelenggaraan / Operating License Izin Prinsip / Principal License Izin Penyelenggaraan / Operating License Izin Prinsip / Principal License Izin Prinsip / Principal License Izin Prinsip / Principal License

Dari kegiatan Pendataan dan Inventarisasi yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masih banyak pemohon/calon pemohon izin penyelenggaraan Telsus belum mengetahui peraturan dan proses perizinan yang berlaku dikarenakan kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai apa yang dinamakan Penyelenggaraan Telsus tersebut.

From the activity of Database and Inventory, the conclusion is that many of Special Telecommunication operating license applicants/candidates don’t have the knowledge concerning applicable regulations and licensing procedures due to the lack of information and dissemination regarding what is called the Special Telecommunication Implementation.

Dikarenakan hal-hal tersebut di atas, kiranya Bimbingan Teknik Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus masih sangat diperlukan.

Due to the above, Technical Guidance on Special Telecommunication Implementation considered very necessary.

II. PROSES PELAKSANAAN PERIZINAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

II. PROCESS OF BROADCASTING LICENSING

A. PELAYANAN PERIZINAN LPPL

A. LOCAL PUBLIC BROADCASTING INSTITUTION (LPPL) LICENSING

Dalam kurun waktu 2012 Subdit Layanan Khusus Penyiaran telah menyelesaikan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip dan Ijin Penyelengaraan Penyelenggaraan (IPP) Tetap Lembaga Penyiaran Publik lokal (LPPL) Radio dan TV sebanyak 46 LPPL, yaitu 40 izin Radio dan 6 izin TV. Jumlah ini jauh dari yang telah ditargetkan semula yaitu 2 (dua) LPPL. Berikut daftar Ijin Prinsip dan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (Ijin Tetap) Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah dikeluarkan pada tahun 2012 :

In 2012, Sub Directorate of Public Broadcasting had issued Principal Broadcasting Operating License (IPP) and Fixed Broadcasting Operating License for Local Public Broadcasting Institution (LPPL) of Radio and TV as many as 46 LPPL, namely 40 Radio permits and 6 (six) TV permits. This number is far from the initial target, it was only 2 (two) LPPL. Following is the list of Principal License and Broadcasting Operating License (Fixed License) for Local Public Broadcasting Institution have been issued in 2012:

LOCAL PUBLIC INSTITUTION


PELAKSANAAN PERIZINAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL LOCAL PUBLIC BROADCASTING INSTITUTION LICENSE ISSUED IN 2012 No

NAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL / NAME OF LOCAL PUBLIC BROADCASTING INSTITUTION

1.

Radio Irama FM

Jawa Tengah

2.

Radio Pemerintah Daerah Kab.Flores Timur Tapin TV Televisi Tabalong Kab. Pandeglang Radio Berkah FM Radio Swara Subulussalam Radio Pemerintah Daerah Kab. Sarolangun Radio Pemerintah Daerah Kab. Timor Tengah Selatan Radio Batang Hari

Nusa Tenggara Timur

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Radio Suara Sabang Selaparang Televisi Radio Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Barat Radio Pemerintah Daerah Kab. Ngada Radio Gema Bungo Radio Suara Nagekeo Radio Suara Tabalong Radio Alor Radio Suara Kota Probolinggo Radio Publik Kab. Kuningan Radio Suara Blambangan Radio Suara Jombang FM Radio Guyub Rukun Tulungagung Televisi Kab. Kuningan Radio Publik Kota Denpasar Radio Kota Batik FM Pem. Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Radio Gema Al-Falah Batik TV Pekalongan Radio Bromo FM Probolinggo Radio Suara Madiun Radio Siaran Publik Pem. Kab. Pakpak Bharat “Pakpak Bharat FM” Radio Swara Pelita Abadi Puroboyo FM Radio Pem. Kab. Madiun Radio Citra Bahari FM Radio Swara Widuri FM Kab. Pemalang Radio Publik Kab. Kudus Suara Kudus FM Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal Radio Singosari III News Ketanggungan

IZIN PRINSIP / PRINCIPAL LICENSE NOMOR SK / NUMBER OF TANGGAL DI PROVINSI / PROVINCE DECREE KELUARKAN SK / DATE OF DECREE ISSUED

368/KEP/M.KOMINFO/6/2012 369/KEP/M.KOMINFO/6/2012 370/KEP/M.KOMINFO/6/2012

13 Juni 2012 13 Juni 2012 13 Juni 2012

Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Banten

498/KEP/M.KOMINFO/08/2012 499/KEP/M.KOMINFO/08/2012

30 Agustus 2012 30 Agustus 2012

Aceh Jambi


30 Agustus 2012

Nusa Tenggara Timur Jambi

502/KEP/M.KOMINFO/08/2012 NOMOR 570 TAHUN 2012 NOMOR 571 TAHUN 2012

30 Agustus 2012 24 September 2012 24 September 2012

Aceh Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur


24 September 2012

Nusa Tenggara Timur

NOMOR 573 TAHUN 2012 NOMOR 574 TAHUN 2012 NOMOR 575 TAHUN 2012 NOMOR 576 TAHUN 2012 NOMOR 673 TAHUN 2012

24 September 2012 24 September 2012 24 September 2012 24 September 2012 12 Nopember 2012

Jambi Nusa Tenggara Timur Kalimantan Selatan Nusa Tenggara Timur Jawa Timur

NOMOR 674 TAHUN 2012 NOMOR 675 TAHUN 2012 NOMOR 676 TAHUN 2012 NOMOR 677 TAHUN 2012

12 Nopember 2012 12 Nopember 2012 12 Nopember 2012 12 Nopember 2012

Jawa Barat Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur


12 Nopember 2012

Jawa Barat Bali Jawa Tengah

NOMOR 681 TAHUN 2012 NOMOR 682 TAHUN 2012 NOMOR 794 TAHUN 2012

12 Nopember 2012 12 Nopember 2012 05 Desember 2012

Aceh Jawa Tengah Jawa Timur

NOMOR 795 TAHUN 2012 NOMOR 796 TAHUN 2012

05 Desember 2012 05 Desember 2012

Jawa Timur Sumatera Utara



Jawa Timur Jawa Timur



Jawa Tengah Jawa Tengah


28 Desember 2012

Jawa Tengah


28 Desember 2012

Jawa Tengah


28 Desember 2012

Jawa Tengah

IZIN TETAP/ FIXED LICENSE KETERANGAN / REMARKS NOMOR SK / TANGGAL NUMBER OF DECREE DIKELUARKAN SK / DATE OF DECREE ISSUED 366/KEP/M. KOMINFO/6/2012 367/KEP.M.KOMINFO /06/2012

13 Juni 2012 13 Juni 2012 TV TV

501/KEP/M. KOMINFO/08/2012

30 Agustus 2012

TV

TV NOMOR 679 TAHUN 2012 NOMOR 680 TAHUN 2012

12 Nopember 2012 12 Nopember 2012

TV

159


160

No

38. 39. 40. 41.

42. 43. 44. 45. 46.

NAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL / NAME OF LOCAL PUBLIC BROADCASTING INSTITUTION Radio Publik Kab. Suara Pati Radio Siaran Publik Daerah Kab. Klaten Radio Pesona FM Kab. Wonosobo Radio Publik Kab. Purbalingga Suara Ardi Lawet Radio Bercahaya FM Cilacap Radio Mahardhika FM Radio Erte FM Kab. Temanggung Radio Giri Swara Kab. Wonogiri Televisi Belu

IZIN PRINSIP / PRINCIPAL LICENSE

IZIN TETAP/ FIXED LICENSE

NOMOR SK / NUMBER OF DECREE

TANGGAL DI PROVINSI / PROVINCE KELUARKAN SK / DATE OF DECREE ISSUED



Jawa Tengah Jawa Tengah


28 Desember 2012

Jawa Tengah


28 Desember 2012

Jawa Tengah

NOMOR 865 TAHUN2012 NOMOR 866 TAHUN 2012 NOMOR 867 TAHUN 2012

28 Desember 2012 28 Desember 2012 28 Desember 2012

Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Tengah


28 Desember 2012

Jawa Tengah Nusa Tenggara Timur

NOMOR SK / NUMBER OF DECREE


KETERANGAN / REMARKS TANGGAL DIKELUARKAN SK / DATE OF DECREE ISSUED

28 Desember 2012

B. BIMBINGAN TEKNIS PROSES PERIZINAN LPPL

B. TECHNICAL GUIDANCE ON PROCESS OF LPPL (LOCAL PUBLIC BROADCASTER) LICENSING

Selama tahun anggaran 2012 Subdit Layanan Khusus Penyiaran telah melaksanakan kegiatan Bimtek Proses Perizinan Penyiaran, Monitoring dan evaluasi, pelayanan perizinan dan Telaahan penggabungan LPP TVRI dan LPP RRI.

During the 2012 budget year Subdirectorate of Public Broadcasting has implemented Technical Guidance on Broadcasting Licensing Procedure, Monitoring and evaluation, licensing service and research of TVRI LPP and RRI (Radio of Indonesian Republic) LPP merger papers.

Landasan dilakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) Proses Penyiaran adalah semakin banyak Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang belum memahami proses perizinan penyiaran , ada peraturan-peraturan baru yang terbit di bidang informasi dan komunikasi yang terkait dan harus didalami karena itu Direktorat Telekomunikasi Khusus Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal Kementerian Komunikasi dan Informatika berkewajiban terhadap pembinaan LPPL. Selama tahun 2012 Subdit Layanan Khusus Penyiaran telah melaksananakan Bimtek di beberapa daerah diantaranya di Semarang, Palangkaraya, Serang, Batam, Palembang, Aceh, dan Cirebon.

The platform of Bimtek (Technical Guidance) of Broadcasting Licensing Procedure is many of Local Public Broadcaster who haven’t aware of broadcasting licensing procedure, and there are new regulations that just being published in relevant information and telecommunication and must be understood, therefore the DG of Special Telecommunications, Public Broadcasting and Universal Obligation of Ministry of Communications and Information Technology oblige to the LPPL development. During 2012 Sub Directorate of Public Broadcasting has held Bimtek in several regions, such as Semarang, Palangkaraya, Serang, Bata, Palembang, Aceh and Cirebon.

Capaian kinerja dalam hal jumlah perizinan yang telah diterbitkan dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Performance achievement in number of licensing issued can be seen in the following chart:

TV


III. PELAKSANAAN KEGIATAN TERKAIT DENGAN KPU/USO

III. ACTIVITIES RELATED TO KPU/USO

A. KEBIJAKAN DAN REGULASI

A. POLICIES AND REGULATORY

Pada tahun 2012 telah dilakukan pembahasan dan penyusunan Peraturan Menteri mengenai Penyediaan Kewajiban Universal yang meliputi: 1. Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan dalam proses menunggu penetapan oleh Menteri; 2. Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Tanpa Kabel (Wireless) pada Program Kewajiban Pelayanan Universal dalam proses menunggu penetapan oleh Menteri oleh Menteri; 3. Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyediaan Jasa Perluasan Jangkauan Layanan Telekomunikasi dan Informatika Pada Program Kewajiban Pelayanan Universal menunggu penetapan oleh Menteri; 4. Rancangan Peraturan Menteri tentang Pembentukan Desa Informasi untuk pembahasan lebih lanjut.

In 2012, discussion and preparation of Minister Regulation concerning Universal Obligation Provisioning includes: 1. Draft of Minister Regulation on Internet Access Service Providing on Internet Telecommunication Universal Services Area for Subdistrict in the process of awaiting for determination by Minister; 2. Draft of Minister Regulation concerning Wireless Internet Access Service Providing on Universal Services Obligation Program in the process of awaiting for determination by Minister; 3. Draft of Minister Regulation concerning Service Provisioning of Telecommunication and Informatics Services Coverage Expansion on Universal Services Obligation Program in the process of awaiting for determination by Minister; 4. Draft of Minister Regulation concerning Establishment of Information Village for further discussion.

B. PENCAPAIAN TERHADAP PELAYANAN UNIVERSAL

KEWAJIBAN

B. ACHIEVEMENT ON UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION

1. Laporan hasil koordinasi Interdep Pemanfaatan Penyediaan KPU/USO berupa Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan pada 4 Provinsi dengan kesimpulan hasil sebagai berikut :

1. Report of Inter departmental coordination on KPU/USO Provisioning Utilization is in Coordination Meeting with Local Government that have been conducted in 4 (four) provinces with conclusion as follows:

161

162


No.

Waktu/Tempat Time/Place

Hasil Rapat / Meeting Result

1.

Medan, Sumatera Utara, tanggal 29 Februari 2012 Medan, North Sumatera, February 29, 2012

a.

b.

c.

a.

b. c.

2.

Batam, Kepulauan Riau, tanggal 20 Juni 2012 Batam, Riau Islands, June 20, 2012

a. b. c.

a. b.

c.

3.

Palangkaraya, Kalimantan Tengah tanggal 23 Oktober 2012

a.

Palangkaraya, Central Kalimantan October 23, 2012

b.

c.

a.

b.

c.

Kementerian Kominfo akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait kesulitan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengawasan MPLIK; Dalam rangka penyediaan KPU/USO di daerah terpencil dan pulau terluar, Pulau Wunga yang terletak di bagian barat Kabupaten Nias Utara akan mendapat prioritas; Dalam rangka penyelenggaraan PON di Riau, Kementerian Kominfo c.q BP3TI akan memberikan dukungan percepatan penyediaan MPLIK di Propinsi Riau. Ministry of Communication will coordinate with Ministry of Domestic Affairs in relation to Local Government difficulties in conducting monitoring, controlling and supervision of MPLIK; In order to provide KPU / USO in remote areas and outer islands, Wunga island located in the western part of North Nias will be given priority; In respect of the Riau PON (National Sport Week), Ministry of Communications and Information Technology will provide support which represented by BP3TI will accelerate provisioning of MPLIK in Riau Province.

Subdit KPU akan melakukan rapat koordinasi dengan operator untuk membahas permasalahan yang terjadi di lapangan; Akan dibuatkan group khusus (mailing list) untuk mempermudah koordinasi dari Pemda terkait, penyedia jasa dan Kominfo; Sosialisasi akan terus dilaksanakan untuk membantu Pemda lebih memahami bagaimana perannya dan masyarakat lebih aware terhadap keberlangsungan program dalam hal ini selaku pelaksana BPPPTI. Sub KPU will conduct a coordination meeting with the operator to discuss the issues raised in the field; Will be creating special group (mailing list) to facilitate coordination of regional governments, service providers and Communications and Information Technology; Dissemination will continue to be implemented to help local governments better understand how their role and the public more aware of the existence of the program in this regard as the executor BPPPTI. PT.WEB akan segera menginventarisir hal-hal yang diperlukan untuk pengoperasian MPLIK dalam waktu 1 minggu setelah dilaksanakannya rapat koordinasi. Dinas Perhubungan dan Kominfo masing-masing Kabupaten/Kota seProvinsi Kalimantan Tengah akan membantu memfasilitasi agar unit MPLIK yang berada di Kecamatan dapat segera dioperasikan. Terkait dengan dukungan regulasi kepada Pemda untuk mengalokasikan anggaran monitoring dan penyelenggaraan program KPU (USO), Direktorat Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal, Kemkominfo akan berupaya menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. PT.WEB will immediately inventory the things that are necessary for the operation MPLIK within 1 week after the implementation of the coordination meeting. Agency of Transportation and Communications and Information Technology respectively District / City in Central Kalimantan province will help facilitate that MPLIK unit is located in the Sudistrict can be immediately operated. Related to regulatory support to the Government to allocate budget monitoring and implementation of the USO program (USO), the Directorate of Special Telecommunications, Public Broadcasting and Universal Obligation will attempt to follow up according to applicable regulations.


No.

Waktu/Tempat Time/Place

Hasil Rapat / Meeting Result

4

Banjarmasin, Kalimantan Selatan Tanggal 11 Desember 2012

a.

Banjarmasin, South Kalimantan December 11, 2012

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyediaan KPU/USO yang telah dilaksanakan pada 13 Provinsi dengan kesimpulan sebagai berikut : No. Program / Program 1. PLIK 2. MPLIK

Seluruh biaya operasional MPLIK menjadi tanggung jawab PT. WEB sebagai penyedia jasa. Apa yang tertuang dalam PKS adalah bentukbentuk kerjasama dengan Pemda dalam rangka pemanfaatan MPLIK. Agar tidak terjadi duplikasi pembiayaan, maka alokasi anggaran untuk MPLIK di masa datang dimasukan dalam program optimalisasi pemanfaatan MPLIK seperti untuk kegiatan pembelajaran dan sosialisasi internet kepada masyarakat, sertifikasi on line guru dan aplikasi lainnya. Bagi Pemda yang telah terlanjur mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional MPLIK , maka disepakati untuk merevisi PKS yang sudah di tandatangani dengan PT.WEB dengan memasukan klausul sebagimana butir b untuk optimalisasi pemanfaatan MPLIK di luar operasional 4 jam. Bagi Pemda yang tidak bekerjasama untuk mengoptimalkan pemanfaatan MPLIK, maka peran Pemda cukup mengawasi dan mengevaluasi pengoperasian MPLIK. Sementara biaya operasional MPLIK sepenuhnya ditanggung oleh operator (PT.Lintas Artha atau pihak yang ditunjuk PT.WEB). MPLIK total operational costs are the responsibility of PT. WEB as a service provider. What is contained in the MCC in the forms of cooperation with the government in order to utilize MPLIK. To avoid duplication of funding, the budget allocation for MPLIK in future be included in the MPLIK utilization optimizing program such as learning and internet dissemination activities to the public, on line teacher certification and other applications. The local government has already allocated a budget for MPLIK operational costs, it was agreed to revise the MCC that has been signed by PT.WEB by inserting a clause as point b to optimize the MPLIK utilization beyond 4 hours of operational. For local governments that do not cooperate to optimize the MPLIK utilization, the role of government just to monitor and evaluate the operation of MPLIK. While MPLIK fully operational costs borne by the operator (PT.Lintas Artha or assigns PT.WEB).

2. Monitoring and evaluation report on USO provisioning had been conducted in 13 provinces with the conclusion as follows:

Jumlah Lokasi / Number of Location 48 8

a. Tidak berfungsinya PLIK baik di wilayah Indonesia barat, tengah maupun timur sebanyak 90 % disebabkan oleh jeleknya koneksi internet dan OS Linux yang menyulitkan pengguna, sedangkan 10 % disebabkan karena kurangnya biaya operasional pengelola untuk gaji pegawai dan biaya listrik; b. Tidak adanya SOP mengenai pengelolaan PLIK/MPLIK sehingga masyarakat dan Pemda kurang berperan dalam pemanfaatannya.

Operasional / Operational On Off 19 (40 %) 29 (60 %) 7 (90 %) 1 (10%)

a. PLIK malfunction either in west, central and east Indonesian territory as much as 90% due to bad internet connection and Linux OS that make it difficult for users, while 10% are caused due to lack of management operational costs for staff salaries and electricity; b. The absence of SOP on PLIK/MLIK management so the public and local government are less involved in their utilization.

163

164


IV. PELAKSANAAN KEGIATAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

IV. ACTIVITIES RELATED TO INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

A. MIGRASI ANALOG KE DIGITAL

A. MIGRATION FROM ANALOG TO DIGITAL

Penyiaran televisi digital merupakan suatu keniscayaan, suatu fenomena yang tidak dapat terelakkan oleh negara-negara mana pun di dunia. Ini merupakan tuntutan global sehingga setiap negara tidak dapat menghindari untuk tidak mengadopsi sistem penyiaran digital tersebut. Implementasi sistem penyiaran digital ini harus direncanakan dengan matang, disusun suatu roapmap yang jelas dan terarah, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini perlu dilakukan agar peralihan dari analog ke digital tidak merugikan dan membebani masyarakat. Banyak keuntungan dari implementasi penyiaran televisi digital terrestrial di Indonesia. Dengan siaran TV digital, masyarakat akan dapat menonton siaran TV dengan gambar dan suara yang lebih jernih dan lebih tajam dibandingkan dengan siaran analog. Melalui siaran digital, pemakaian frekuensi radio akan lebih optimal dan efisien sehingga dapat menyalurkan lebih banyak program siaran dalam satu kanal frekuensi. Hal ini akan membuka peluang usaha konten siaran sehingga akan menambah keragaman dan kuantitas program siaran yang dapat dinikmati masyarakat. Selain itu, biaya operasional dalam penyelenggaraan sistem penyiaran TV digital lebih efisien dibandingkan dengan penyiaran analog.

Digital Television (DTV) broadcasting is a necessity, an inevitability and unavoidable phenomenon by every country in the world. This is a global demand so that each country can’t avoid not adopting digital broadcasting system. The implementation of digital broadcasting system should be planned carefully, formulate a clear and focused roadmap, by involving all stakeholders. This is needed so that transition from analog to digital harmless and overburden to society. The implementation of the digital terrestrial television broadcasting in Indonesia has many advantages. With DTV broadcasting, the public will be able to watch live TV with clearer sound and sharper image than analog broadcast. Through digital broadcasts, the use of radio frequencies will be more optimal and efficient so that it can broadcast more programs in a single frequency channel. This will unlock business opportunities so that broadcast content will add diversity and quantity of broadcast programming that can be enjoyed by the public. In addition, operating expenses in the operation of DTV broadcasting system is more efficient than analog broadcasting.

Dalam The Geneva 2006 Frequency Plan (GE06) Agreement, International Telecommunication Union (ITU) telah menetapkan bahwa tanggal 17 Juni 2015 merupakan batas waktu bagi negara-negara di dunia (regional I) untuk melakukan migrasi dari penyiaran TV analog ke penyiaran TV digital. Dengan adanya Agreement tersebut, secara tidak tertulis seluruh stakeholder dunia penyiaran menjadikan tanggal tersebut sebagai acuan batas akhir era TV analog. Hal ini terbukti dengan adanya kesepakatan-kesepakatan di pertemuan-pertemuan regulasi baik dunia maupun regional dimana Indonesia juga menjadi salah satu anggotanya. Di samping itu, dengan adanya kesepakatan itu, para produsen perangkat pemancar dan penerima siaran TV mulai melakukan produksi perangkat siaran

In The 2006 Geneva Frequency Plan (GE06) Agreement, the International Telecommunication Union (ITU) has set the date of June 17, 2015 to be the deadline for countries in the world (region I) to migrate from analog TV broadcasting to DTV broadcasting. With this Agreement, unwritten, all stakeholders in the broadcasting make that reference date as the deadline for the analog TV era. This is proven by the agreements at meetings both world and regional regulations which Indonesia is also one of its members. In addition, with the agreement, the TV programs broadcast transmitter and receiver device manufacturers starting to produce in the digital format so that in the end the operating expenses of analog technology will be more expensive and gradually become


dengan format digital sehingga pada akhirnya teknologi analog akan semakin mahal dari sisi pengoperasiannya dan secara bertahap menjadi usang sehingga implementasi penyiaran TV digital perlu segera dilakukan. Namun demikian, dalam lingkup regional ASEAN, disepakati oleh negara-negara anggota bahwa penetapan analog switch off selambat-lambatnya dilaksanakan pada tahun 2020. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN, menargetkan bahwa analog switch-off (mematikan siaran analog dan menggantinya dengan siaran digital) secara nasional akan dilakukan pada awal tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Roadmap Penyelenggaraan Penyiaran TV Digital.

obsolete so that the implementation of DTV broadcasting needs to be done. However, within the ASEAN region, it was agreed by the member states that the determination of the switch off analog is implemented no later than 2020. Indonesia as one of the ASEAN member countries, targeting the switch-off analog (shut off analog broadcasts and replacing them with digital broadcast) nationwide will be conducted at the beginning of the year 2018 as stated in the Implementation of Digital TV Broadcasting Roadmap.

Berkaitan dengan dukungan regulasi pemerintah dalam implementasi migrasi dari penyiaran televisi analog ke digital, telah diterbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-to-air) dan Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 23 tahun 2011 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz.

Related to the regulatory support from the government in the implementation of migration the analog to digital television broadcasting, it has been issued Regulation of the Minister Communication and Information Technology No. 22 of 2011 on the Implementation of Free-to-air Digital Terrestrial Television Broadcasting and the Regulation of Minister of Communications No. 23 2011 on the Master Plan (Master Plan) for Radio Frequency for the Purposes of Digital Terrestrial Television Broadcast on Radio Frequency Band 478-694 MHz.

Kemudian pada awal tahun 2012, pemerintah telah menetapkan standard DVB-T2 upgrading dari standard DVB-T yang telah

Therefore, in early 2012, the government has set the standard DVB-T2 - upgraded from the standard DVB-T, which has been set in

165

166


ditetapkan pada tahun 2007- sebagai standar penyiaran televisi digital terestrial free-to-air di Indonesia melalui Peraturan Menteri Kominfo No. 05 tahun 2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-ToAir). Sementara untuk set-top-box sebagai alat bantu penerima siaran digital, standar kompresi yang digunakan adalah MPEG-4, dengan kualitas SD/HD, dan memiliki fitur bahasa Indonesia serta early warning system (EWS).

2007 - as the standard free-to-air terrestrial digital television broadcasting in Indonesia through the Minister of Communications and Information Technology Regulation No. 05 of 2012 on Standard for Free To Air (FTA) Digital Terrestrial Television (DTT) Broadcast. While the set-top box as a device for digital broadcast receiver, the compression standard used is MPEG-4, with a quality SD / HD, and features the Indonesian language and early warning system (EWS).

Gambar 1.14 Standar Penyiaran Digital untuk Radio dan TV Dunia. Figure of Digital Broadcasting Standard for Radio and TV in the world

Konsep Dasar Siaran TV Digital

Basic Concepts of DTV Broadcast

Konsep siaran digital yaitu menyertakan material digital pada sarana pancaran televisi. Material digital tersebut secara umum terdiri dari audio, video serta data tambahan. Dalam konsep bisnisnya, material digital tersebut dinamakan program siaran. Pada umumnya, material digital bersumber dari format audiovideo MPEG yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masihng-masing, misalnya pada siaran DVB, ISDB dan DMB. Dikarenakan siaran tersebut turunan dari format MPEG, maka efisiensi kanal frekuensi dapat berlangsung dengan adanya format kompresi. Pada standar TV Digital yang menggunakan basis format MPEG-4 misalnya DVBT-2 mampu menampung kanal yang lebih banyak (umumnya 7 kanal per frekuensi), dari pada

Concept of digital broadcasts includes the digital material in television transmitter facility. Digital materials are generally composed of audio, video and additional data. In the business concept, the digital material is called programming. In general, the digital material derived from audio-video format MPEG which has been modified according to the individual needs, such as the Digital Video Broadcasting (DVB), Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB) and Digital Multimedia Broadcasting (DMB) broadcasts. Due to the broadcast derived from the MPEG format, the efficiency of frequency channels can take place in the presence of compression formats. In Digital TV standard that using MPEG-4 as its basic format such as DVBT-2, able to accommodate more


versi pendahulunya DVBT yang menggunakan basis format MPEG-2 (umumnya 5 kanal per frekuensi) dikarenakan format kompresinya yang lebih bagus.

channels (generally 7 channels per frequency), because DVBT the preceding version that using MPEG-2 as its basic format (generally 5 channels per frequency) due to a better compression format.

Pada siaran TV Digital juga dikenal dengan istilah Muxing atau Multiplexing, yaitu penggabungan beberapa material digital/ program siaran kedalam 1 material yang siap dipancarkan. Kuantitas program siaran pada proses muxing tersebut tergantung pada jenis kompresi dan besarnya bandwidht yang ada. Proses muxing ini biasanya dilakukan dengan time-division untuk memecah program siaran menjadi paket sebesar 188byte untuk format berbasis MPEG yang kemudian menjadi 1 single-file Transport Stream. Konten transport stream tersebut memiliki sifat loss-tolerance yaitu memungkinakan merekonstruksi informasi yang tidak lengkap.

In Digital TV broadcasts there is also known as muxing or multiplexing, the incorporation some of digital material/program broadcast into one material that is ready to be transmitted. Quantity program broadcast on muxing process depends on the type of compression and the amount of bandwidth available. Muxing process is usually done by time-division to break becomes a package of programs broadcast 188byte for MPEG-based formats which later became the first singleTransport Stream file. The content transport stream has a loss-tolerance trait that enables the reconstruction of incomplete information.

Pada pertengahan tahun 2012, telah dilakukan seleksi penyelenggaraan penyiaran multipleksing yang meliputi 5 (lima) zona layanan yaitu di zona layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), zona layanan 5 (Jawa Barat), zona layanan 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), zona layanan 7 (Jawa Timur) dan zona layanan 15 (Kepulauan Riau). Proses seleksi dilaksanakan pada bulan Juni s/d Agustus 2012 melalui metode beauty contest. Masing-masing 5 (lima) pemenang seleksi sebagai operator multipleksing telah terpilih di zona layanan di Pulau Jawa, dan 3 (tiga) pemenang seleksi di zona layanan Propinsi Kepulauan Riau.

In mid-2012, ??the selection of multiplexing broadcasting has been done, covering five (5) service zones, they were service zone 4 (DKI Jakarta and Banten), service zone 5 (West Java), service zone 6 (Central Java and Jogjakarta), service zone 7 (East Java) and service zone 15 (Riau Islands). The selection process was conducted in June - August 2012 by using beauty contest method. Each of these five (5) selected winners as multiplexing operators has been chosen in the service zone on the Java Island, and three (3) selected winners in the Riau Islands Province service zone.

167

168


Dalam rangka edukasi publik dan peningkatan pemahaman publik tentang implementasi penyiaran TV digital, Kementerian Kominfo telah melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi TV digital kepada masyarakat melalui berbagai media diantaranya: penayangan iklan layanan masyarakat, kegiatan promosi siaran digital dari mall-to-mall, pembuatan website www. tvdigital.kominfo.go.id, dan penyelenggaraan kegiatan seminar/workshop tentang migrasi sistem penyiaran analog ke digital.

In order to educate the public and increase public understanding concerning the implementation of digital TV broadcasting, the Ministry of Communications and Information Technology has conducted a series of digital TV dissemination to the public through a variety of media including: public service ads, promotional digital broadcasts from the mallto-mall, website www.tvdigital.kominfo.go.id, and organizing seminars/workshops about migrating analogue to digital broadcasting system.

Dasar pelaksanaan migrasi televisi analog ke digital adalah: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik

Legal Basis of the implementation of Analog TV into Digital migration: 1. Law No. 36/1999 on Telecommunications (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999 Number 154, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3881); 2. Law Number 32/2002 on Broadcasting (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 139, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia


Indonesia Nomor 4252) 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuansi radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566); 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M. KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free –to-air); 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER/M. KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz; 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 5/PER/M. KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Freeto-air); 10. Keputusan Menteri Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 95/KEP/M.KOMINFO/02/2012 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free-

Number 4252) 3. Indonesian Government Regulation No. 52 of 2000 on Telecommunication (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2000 Number 107, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3980); 4. Indonesian Government Regulation No. 53 of 2000 on the use of radio spectrum and frequency of Orbit Satellite (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2000 Number 108, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3981); 5. Indonesian Government Regulation No. 11 of 2005 on Public Broadcasting Services (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2000 No. 28, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4458); 6. Indonesian Government Regulation No. 50 of 2005 on Implementation of Commercial Broadcasting (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2005 Number 127, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4566); 7. Regulation of the Minister of Communications and Information Technology Number 22/PER/M. KOMINFO/11/2011 on Implementation of Free To Air Digital Terrestrial Television broadcasting 8. Regulation of the Minister of Communications and Information Technology Number of 23/PER/M. KOMINFO/11/2011 on Master Plan of Radio Frequency For the Purposes of Digital Terrestrial Television Broadcast On Radio Frequency Band 478-694 MHz; 9. Regulation of the Minister of Communications and Information Technology Number 5/ PER/M.KOMINFO/2/2012 on Free-to-air Digital Terrestrial Television Broadcasting Standards 10. Decree of the Minister of Communications and Information Technology Minister Number: 95/KEP/M.KOMINFO/02/2012 on Business Opportunities in the multiplexing broadcasting operations of FTA DTT broadcasting in the Service Zone 4 (DKI Jakarta and Banten), 5 (West Java), 6 (Central Java and Jogjakarta), 7 (East Java) and 15 (Riau Islands); 11. Regulation of the Minister of Communications and Information

169

170


to-air) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), 5 (Jawa Barat), 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), 7 (Jawa Timur) dan 15 (Kepulauan Riau); 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing; 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Sewa Saluran Siaran Pada Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing; 13. Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2012 Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penerima (Set Top Box) Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terestrial – Second Generation. 14. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2012 Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Pemancar Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terestrial – Second Generation. 15. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 42 Tahun 2013 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan tetap Tidak Berbayar (free-toair) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera) dan Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan).

Technology Number 17 of 2012 on the Establishment of the multiplexing Broadcasting Implementation; 12. Regulation of the Minister of Communications and Information Technology Number 18 of 2012 on Procedures for the Calculation of Channels Rental Rates On the Multiplexing Broadcasting Implementation; 13. Ministerial Regulation No. 35 of 2012 Technical Requirements of Receiver (Set Top Box) Equipment and Devices for Digital Video Broadcasting - Second Generation Terrestrial (DVB-T2)Based Digital Television Broadcast 14. Ministerial Regulation No. 36 of 2012 Technical Requirements of Transmitters Equipment and Devices for DVB-T2 Digital Television Broadcast 15. Decree of the Minister of Communications and Information Technology Number 42 of 2013 concerning the Business Opportunities in Multiplexing Broadcasting Operations In FTA-DTTB Implementation in Service Zone 1 (Aceh and Sumatra) and Service Zone 14 (East Kalimantan and South Kalimantan).

B. PROYEK PENYEMPURNAAN RING PALAPA

B. PROJECT OF RING PALAPA IMPROVEMENT

Palapa Ring adalah jaringan cincin serat optik kabel bawah laut dan darat yang dibangun sebagai tulang punggung (backbone) yang menyambungkan pulau-pulau besar dan utama diseluruh wilayah Indonesia. Jaringan ini akan mengatasi keterbatasan koneksi komunikasi, sekaligus solusi bagi kecepatan akses data.

Palapa Ring is ground and submarine fiberoptic cable ring network which is built as the backbone that connects the larger and main islands throughout Indonesia. This network will overcome the limitations of communications connections, as well as solutions for data access speed.

Percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dalam kerangka Palapa Ring juga bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan ketersediaan akses informasi dan komunikasi. khususnya pada daerah-daerah yang belum tersedia akses informasi dan komunikasi dan/atau daerahdaerah yang membutuhkan peningkatan akses informasi dan komunikasi. Dukungan

The development and provisions of telecommunications infrastructure acceleration within the framework of the Palapa Ring also is built to meet the needs of the availability of information and communication access. Especially in areas that lack access to information and communication and / or areas that requiring access improvement to information and communication. Government


pemerintah untuk melaksanakan kegiatan ini berupa penetapan regulasi pemanfaatan ICT Fund.

support to carry out these activities is in the form of regulatory determination for the utilization of ICT Fund

ICT FUND merupakan insentif yang diberikan dalam pembangunan dan pengoperasian infrastruktur beserta aplikasi akses broadband untuk penyediaan layanan TIK, dan infrastruktur tulang punggung (backbone) untuk keperluan penyediaan layanan broadband dan layanan TIK pada daerah yang belum memiliki jaringan tulang punggung (backbone).

ICT FUND is an incentive given to development and operation of broadband access infrastructure and its application for the provision of ICT services and infrastructure backbones to provide broadband services and ICT services in areas that do not have a backbone network (backbone).

Dengan tujuan Indonesia Connected Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat kebijakan regulasi ICT fund (information and communication technology fund) berupa Peraturan Menteri Kominfo No.23 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Pembiayaan TIK untuk Layanan Pita Lebar. Dana untuk ICT Fund ini diperoleh dari PNBP USO yang di earmark, berasal dari 1,25% pendapatan kotor penyelenggara Telekomunikasi.

As the Indonesia Connected, it is the purpose of Ministry of Communications and Information to make regulatory policies regarding ICT Fund (Information and Communication Technology Fund), Regulation of the Minister of Communications and Informatics No. 23 of 2012 on the Use of ICT Funding for Broadband Services. Funds for ICT Fund is obatained from the earmarked non-tax revenues USO, from 1.25% gross revenue of the Telecommunications providers.

Pada tahun 2012 ini telah dibentuk Tim Interdep Pemanfaatan ICT Fund yang terdiri dari Kemkominfo, Kemkeu, Bappenas dan BP3TI. Tim ini telah menyusun rekomendasi model bisnis baru berbasis aset. Telah disusun revisi Permen Kominfo No.21 tahun 2011 tentang pemanfaatan ICT Fund.

In 2012 the Utilization ICT Fund Interdep Team was established and membered by Ministry of Communications, Ministry of Finance, National Development Planning Agency (Bappenas) and BP3TI. The team has developed a new business model based on assets. The revision of PERMEN Kominfo 21 of 2011 on the use of ICT Fund has been prepared.

Pada bulan Juni 2012, Tim Interdep menyepakati model bisnis/mekanisme pemanfaatan ICT Fund berdasarkan rekomendasi Tim Interdep dalam rangka pelaksanaan proyek Palapa Ring. Dalam rapat ini akan dipilih skema yang paling mudah, waktu yang paling cepat, namun dengan resiko yang minimal. Berdasarkan surat Menteri Keuangan S-107/MK.02/2012 tanggal 14 Feb 2012 dilakukan kajian regulasi pengelolaan BMN (PP6/2006) ada 3 opsi yang mungkin dilaksanakan yaitu : Kerjasama Pemanfaatan ( KSP), Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna (BGS/BSG), Penetapan Status Penggunaan (Pasal 15 PP6/2006).

In June 2012, Inter-departmental Team agreed the business model mechanism utilization of ICT Fund is based on the Interdep Team recommendation in the context of implementing the Palapa Ring project. At this meeting the easiest scheme, fastest, but with minimal risk was chosen. Based on the Ministry of Finance letter dated February 14, 2012 S-107/MK.02/2012 would examine the regulatory of SOA (State Owened Assets) management (PP6/2006) there were 3 options that perhaps could be implemented as follows: Utilization Partnership (KSP), Build To Deliver / Build Guna Serah (BGS / BSG), Determination of Applications Status (Article 15 PP6/2006).

Sedangkan untuk kajian teknis pengadaan ada 2 opsi yaitu : 2 (dua) tahap tender dan 1 (satu) tahap tender/bundling. Pada akhirnya disimpulkan oleh Tim interdep bahwa opsi

As for the technical review of procurement there were 2 options: 2 (two) phases of tender and 1 (one) tender/bundling phase. Ultimately Inter-departmental Team concluded that

171

172


tender dan pengelolaan BMN dipilih opsi Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan dengan 2 tahap tender.

tender option and SOA management is Utilization Partnership (KSP) option and with 2(two) phases of tender.

Gambar 1.16 Peta Ilustrasi Proyek Palapa Ring hasil konsolidasi dengan para operator - 2012 Figure 1.16 Ilustration Map of Palapa Ring Project in consolidation with operators - 2012

Pada September 2012, Kemkominfo melakukan rapat konsolidasi dengan para operator fiber optik untuk merencanakan pembangunan Proyek Palapa Ring. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih dalam perencanaan pembangunan hingga lima tahun ke depan. Telkom melalui proyek Nusantara Super Highway berkomitmen membangun Jaringan Serat Optik hingga menjangkau 431 Kabupaten/Kota atau sebanyak 87% dari seluruh Kabupaten/Kota (497 kab/Kota). Pembangunannya akan dilakukan seara bertahap hingga tahun 2014. Sisanya sebanyak (13%) akan dibangun oleh Kemkominfo melalui BLU BP3TI.

In September 2012, Ministry of Communicaitons held a consolidation meeting with operators of fiber optic to plan the construction of Palapa Ring Project. This is to avoid overlap in planning up to five years. Telkom by Nusantara Super Highway project committed to build a Fiber Optic Network to reach 431 districts / cities or as many as 87% of all districts / cities (497 districts / cities). Its construction will be done gradually until 2014. The rest (13%) will be built by Ministry of Communicaitons through BLU BP3TI.

Gambar 1.16 Ilustrasi kabel fiber optik bawah laut dan proses pembangunannya Figure 1.16 Illustration of submarine fiber-optik cable and its building process

Gambar 1.18 Data Kabupaten Kota hasil konsolidasi dengan para operator. Figure 1.17 Data of Districts on consolidation results with the operators


C. IMPROVEMENT OF TELEVISION TRANSMITTING STATION (ITTS)

C. IMPROVEMENT OF TELEVISION TRANSMITTING STATION (ITTS)

LATAR BELAKANG PROYEK ITTS 2

BACKGROUND OF ITTS-2 PROJECT

LPP-TVRI sebagai media penyiaran publik saat ini menghadapi dilema, mengingat ketersediaan infrastruktur dan kapasitasnya dalam penyebaran informasi untuk mendukung rencana pembangunan nasional sangat terbatas. Cakupan sinyal televisi yang seharusnya mencakup 42% dari wilayah dan lebih dari 80% populasi dalam kenyataannya jauh lebih sedikit dikarenakan perangkat transmisi yang sudah tidak layak karena telah berumur lebih dari 25 tahun.

LPP-TVRI as the public broadcasting media, now is facing a dilemma, considering the availability of facilities and its capacity to disseminate information to support the national development plan is very limited. The range of television signal that should cover 42% of area and more than 80% of population, but in reality is far from adequate due to the condition of transmission that is no longer feasible because it has been outstanding for more than 25 years

Berdasarkan hal ini, sarana dan prasarana (sistem transmisi TV) yang tersedia sekarang mutlak memerlukan rehabilitasi, perbaikan dan penggantian dengan perangkat transmisi yang baru. Pelaksanaan proyek ITTS-2, digabungkan dengan proyek sebelumnya, ITT fase 1, akan meningkatkan cakupan layanan kembali menjadi 42% wilayah dan 88% populasi.

Based on this matter, the available facilities and infrastructure (TV transmission system) absolutely need rehabilitation, reparation, and replacement with new transmission equipment. ITTS-2 project implementation, combine with the previous project, ITT phase 1, will elevate the services coverage back into 42% and 88% of population.

Kemkominfo telah melaksanakan serangkaian usaha untuk mendapatkan persetujuan pendanaan softloan untuk pelaksanaan proyek peningkatan stasiun-stasiun transmisi TVRI. Setelah proyek ITTS-1 yang telah selesai dibiayai pemerintah Spanyol, LPP-TVRI mengajukan kepadan Kemkominfo untuk meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur dan perangkat transmisi di 60 (enam puluh) lokasi dengan tujuan meningkatkan cakupan layanan kembali menjadi 42% wilayah dan 88% populasi, yang sekarang dinamakan proyek ITTS-2.

Ministry of Communications has undertaken a series of efforts to obtain softloan funding agreement for the TVRI transmission stations improvement project implementation. After ITTs-1 project was completed financed by the Spain government, the LPP-TVRI has proposed to Ministry of Communications to enhance and improve the infrastructure and transmission devices in 60 (sixty) locations with to improve service coverage back into 42% area and 88% of the population as the target, which is now called as ITTS-2 project.

Keenampuluh (60) lokasi untuk proyek ITTS-2 telah disurvey pada awal tahun 2012, dan dengan ini Kemkominfo telah siap untuk melangkah ke tahap selanjutnya dan mengharapkan terjadinya realisasi dari pendanaan softloan untuk proyek ini melalui proses antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Donor.

All sixty (60) locations for ITTS-2 project have been surveyed in early 2012, and with this MCIT is ready to move to the next step and expect the realization of softloan funding for this project through a process between the Governments of Indonesia and donor countries.

173

174


TUJUAN PROYEK ITTS 2

OBJECTIVE OF ITTS-2 PROJECT

Tujuan akhir dari proyek ini adalah untuk memperbaharui sistem transmisi TV dan fasilitas produksi untuk mendukung LPPTVRI dalam kemampuan operasional serta memberikan kontribusi dalam peningkatan koordinasi antar instansi/masyrakakat terkait dengan informasi dan komunikasi, sehingga dalam jangka panjang, LPP-TVRI dapat membangun kapasitasnya dan diharapkan dapat: a. Mempromosikan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, b. Mendukung pembangunan Negara dan kesatuan, c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, d. Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa guna mempererat pembangunan bangsa dan identitas e. Mendukung proses belajar mengajar yang terus menerus dan edukasi nasional, f. Mengembangkan komunikasi sosial dan mengakomodir aspirasi masyarakat dalam pembangunan nasional, g. Mengembangkan TVRI menjadi pusat layanan informasi dan edukasi yang utama, h. Memberdayakan TVRI menjadi pusat pembelajaran bangsa serta menyajikan hiburan yang sehat dengan mengoptimalkan potensi dan kebudayaan daerah, i. Turut membawa kemakmuran rakyat Indonesia secara keseluruhan.

The final target of this project is to renew the whole TV transmission system and production facilities to support LPP-TVRI in operational capability also to provide constribution in coordination improvement between agencies/ community related to information and communications, so in the long term, LPP-TVRI able to develop its capacity and also expected to be able to: a. Promote the economic, social and cultural, b. Support the development of the State and the unity, c. Increase community participation in national development, d. Upholding the values ??of the national culture in order to strengthen the nation’s development and identity e. Support the process of continuous learning and national education, f. Develop social communication and accommodate the aspirations of the people in national development, g. Develop TVRI becomes the center of information services and major education, h. Empower TVRI becomes the nation learning centers and presenting entertainment that is healthy by optimizing the potential and regional culture, i. Participate in bringing prosperity to the people of Indonesia as a whole.

Pembangunan kapasitas hanya dapat terealisasikan apabila sistem pemancar yang digunakan untuk mengirimkan acara program dan berita mempunyai kualitas sinyal yang memadai dan mencakup area yang optimal.

Capacity development can only be realized if the transmitter system used to transmit shows and news programs have adequate signal quality and covers an optimal area.

LOKASI KEGIATAN ITTS 2 ITTS-2 EVENT LOCATIONS No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Provinsi / Province

ACEH ACEH ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT SUMATERA BARAT RIAU KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BENGKULU JAMBI

Site Name

LANGSA SABANG SINABANG PADANGSIDEMPUAN GN. SITOLI PANDAI SIKAT GN. GOMPONG KIJANG NATUNA DABO SINGKEP TAREMPA GN. MANGKOL IPUH TELANAIPURA

Daya Pemancar / Transmitter Power (kW) 5 2 2 2 2 5 10 5 2 2 2 5 2 20

Latitude

Koordinat / Coordinate Longitude

097° 56’ 03.1’’ E 095° 20’ 53.4’’ E 096° 22’ 56.7’’ E 099° 16’ 04.8’’ E 097° 36’ 30.6’’ E 100° 21’ 49.7’’ E 100° 39’ 11.0’’ E 104° 35’ 54.0’’ E 108° 32’ 45.4’’ E 104° 33’ 04.0’’ E 106° 12’ 06.0’’ E 106° 05’ 55.3’’ E 101° 29’ 28.0’’ E 103° 34’ 20.3’’ E

004° 31’ 42.7’’ N 005° 51’ 12.6’’ N 002° 28’ 27.2’’ N 001° 22’ 25.8’’ U 001° 16’ 45.4’’ U 000° 23’ 41.7’’ S 000° 57’ 42.0’’ S 000° 51’ 15.0’’ U 003° 55’ 05.4’’ U 000° 31’ 06.0’’ U 003° 13’ 01.2’’ U 002° 14’ 21.9’’ S 002° 56’ 21.5’’ S 001° 36’ 55.7’’ S


No

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Provinsi / Province

JAMBI JAMBI LAMPUNG LAMPUNG LAMPUNG BANTEN JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA BARAT JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TENGAH SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH SULAWESI UTARA SULAWESI UTARA NTB NTB NTT NTT NTT MALUKU MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA PAPUA

Site Name

SUNGAI PENUH KUALA TUNGKAL GN. BETUNG SIMPANG PEMATANG KOTA BUMI BAYAH GN. MALANG Gn. WALAD/PASIR POGOR PUNCAK SURANGGA GN TELLA GN. DEPOK GN. GANTUNGAN WUNGUREJO BARIBIS PAGER GEDOG SEMANGGI GARUNG PARANG TRITIS CEMOROSEWU GN. PANDAN CIKURAI GN. DOEK TUBAN GN. GENDING GN. BRENGOS PONTIANAK KANDANGAN PALANGKARAYA SAMPIT MAMUJU MAKADAE POSO TOBOLI TAHUNA MANADO SEGANTENG BIMA OBEN MAUMERE RIUNG BUKIT GRESER NAMLEA MOROTAI MANOKWARI SORONG MERAUKE

Daya Pemancar / Transmitter Power (kW) 2 2 20 2 2 2 2 2 2 10 10 5 5 2 2 2 5 2 5 10 5 5 5 2 2 10 5 10 5 5 5 2 2 2 2 5 2 10 2 2 5 2 2 5 2 10

Latitude

Koordinat / Coordinate Longitude

101° 24’ 29.0’’ E 103° 24’ 39.7’’ E 105° 10’ 04.5’’ E 105° 15’ 00.8’’ E 104° 47’ 19.7’’ E 106° 15’ 20.2’’ E 107° 39’ 34.0’’ E 107° 01’ 00.0’’ E 106° 35’ 41.0’’ E 106° 32’ 54.2’’ E 109° 15’ 12.6’’ E 109° 14’ 23.9’’ E 110° 48’ 02.2’’ E 108° 51’ 18.3’’ E 110° 23’ 30.4’’ E 111° 26’ 19.7’’ E 110° 01’ 46.3’’ E 110° 20’ 36.6’’ E 111° 11’ 51.2’’ E 111° 47’ 88.6’’ E 107° 52’ 51.3’’ E 113° 07’ 58.5’’ E 112° 06’ 28.4’’ E 113° 56’ 30.2’’ E 111° 11’ 28.6’’ E 109° 20’ 45.3’’ E 115° 14’ 52.7’’ E 113° 54’ 39.3’’ E 112° 57’ 17.8’’ E 118° 51’ 36.0’’ E 119° 41’ 00.0’’ E 120° 45’ 52.0’’ E 119° 44’ 14.0’’ E 125° 32’ 48.0’’ E 124° 57’ 18.0’’ E 116° 20’ 49.6’’ E 118° 48’ 39.8’’ E 123° 40’ 07.0’’ E 122° 10’ 22.2’’ E 120° 51’ 52.2’’ E 128° 09’ 50.3’’ E 127° 05’ 58.1’’ E 128° 16’ 96.2’’ E 134° 03’ 40.3’’ E 131° 15’ 41.1’’ E 140° 23’ 15.2’’ E

002° 02’ 02.8’’ S 000° 51’ 40.5’’ S 005° 24’ 22.6’’ S 004° 01’ 26.2’’ S 004° 42’ 59.0’’ S 006° 56’ 37.2’’ S 006° 43’ 45.0’’ S 006° 48’ 13.4’’ S 007° 07’ 16.0’’ S 006° 31’ 39.9’’ S 007° 33’ 32.3’’ S 007° 04’ 12.0’’ S 007° 45’ 54.4’’ S 007° 12’ 16.6’’ S 007° 21’ 19.4’’ S 007° 03’ 19.7’’ S 007° 21’ 04.7’’ S 008° 00’ 19.4’’ S 007° 40’ 02.8’’ S 007° 28’ 05.2’’ S 007° 18’ 12.9’’ S 007° 56’ 47.6’’ S 007° 00’ 48.9’’ S 008° 15’ 20.1’’ S 007° 57’ 18.2’’ S 000° 02’ 64.0’’ U 002° 51’ 20.9’’ S 002° 12’ 03.0’’ S 002° 33’ 49.9’’ S 002° 41’ 35.0’’ S 003° 54’ 00.0’’ S 001° 24’ 14.0’’ S 000° 40’ 13.0’’ S 003° 33’ 20.0’’ U 011° 95’ 6.6’’ N 008° 35’ 15.4’’ S 008° 32’ 37.5’’ S 010° 10’ 12.9’’ S 008° 40’ 31.1’’ S 008° 50’ 49.8’’ S 003° 43’ 10.0’’ S 003° 16’ 40.6’’ S 020° 05’ 92.2’’ U 000° 51’ 29.8’’ S 000° 52’ 11.8’’ S 008° 29’ 20.8’’ S

175

176


6

Bidang Pengendalian Pos dan Informatika Control of Posts and Information Technology


1. POLICIES AND REGULATIONS

Sesuai Permenkominfo No. 17/PER/M. KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, tugas dan fungsi pengendalian pos dan informatika, yang meliputi monitoring, evaluasi, serta pencegahan dan penertiban terhadap penyelenggaraan pos, telekomunikasi , dan penyiaran dilaksanakan oleh Direktorat pengendalian Pos dan Informatika. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat

According to MCIT Regulation Nr. 17/PER/M. KOMINFO/10/2010 on the Organization and Administration of the Ministry of Communication and Information Technology, the duties and functions of the posts and information control, which covers monitoring, evaluation including prevention and orderly implementation of postal, telecommunications, and broadcast conducted by Directorate for Control of Posts and Informatics. In order to carry out its duties and functions, the


Pengendalian Pos dan Informatika berfokus pada upaya-upaya untuk mengawal ketiga penyelenggaraan tersebut agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Directorate for Control of Post and Informatics focus on efforts to oversee the implementation of all three fields to run in accordance with the legislation.

Di bidang penyelenggaraan pos, yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika masih sebatas pada upaya pembinaan, belum sampai pada tindakan penertiban yang berujung kepada sanksi denda maupun pidana, mengingat peraturan pelaksanaan atas UU Nomor 38 Tahun 2009 belum terbit.

In the field of posts implementation, conducted by Directorate for Control of Posts and Informatics is still limited to guidance effort, not yet to the enforcement leading to fines and criminal sanctions, reminding that the implementing regulation under law Nr. 38 of 2009 has not been published.

Berbeda halnya dengan penyelenggaraan pos, untuk penyelenggaraan telekomunikasi, disamping upaya terus-menerus untuk melakukan pembinaan, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika pada tahun 2012, telah melaksanakan operasi penertiban di beberapa wilayah. Operasi penertiban ini berhasil menutup beberapa penyelenggaraan telekomunikasi ilegal dan mengantar pelakunya ke meja hijau.

Unlike the posts implementation, the telecommunications implementation besides it’s continues efforts to direct, the Directorate for Control of Posts and Informatics in the year 2012 has been carrying out orderly operations in some areas. This enforcement operation successfully shut down several illegal telecommunications operations and drove the perpetrators to court.

Sementara itu, di bidang penyiaran, pada tahun 2012 Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika berfokus untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggara penyiaran radio yang akan/ telah memasuki masa perpanjangan izin. Hasil monev ini selanjutnya digunakan oleh Menteri sebagai bahan pertimbangan dalam memperpanjang atau mencabut izin penyelenggaraan penyiaran.

Meanwhile, in the field of broadcasting, the focus of the Directorate for Control of Posts and Informatics in 2012 is to monitor and evaluate of radio broadcasting operators who will / have entered a period of permit renewal. The monitoring and evaluation results will then be used by the Minister consideration background in extending or revoking broadcasting provision licenses/permits.

2. CAPAIAN TAHUN 2012

2. ACHIEVEMENTS IN 2012

A. PENANGANAN PELANGGARAN KEPATUHAN PENYELENGGARA POS DAN INFORMATIKA

A. HANDLING OF POSTS AND INFORMATION TECHNOLOGY OPERATOR COMPLIANCE VIOLATION

Penanganan pelanggaran dilakukan mulai dari penyampaian surat peringatan sampai dengan operasi penertiban terhadap penyelenggara pos dan telekomunikasi yang diduga melanggar hukum. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta peraturan pelaksanaannya dan UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos beserta peraturan pelaksanaannya.

The handling of violations is carried out by an initial submission of warning letter to the law enforcement operations against posts and telecommunications technology operators that are suspected of violating the law. The legal basis of this activity is Law Nr. 36 of 1999 on Telecommunications and its implementating regulation and Law No. 38 of 2009 on Posts and its implementing regulations.

177

178


Penyelesaian pelanggaran hukum dipilih sebagai indikator dalam tingkat kepatuhan mengingat: a) Dalam penyelenggaraan pos dan informatika, terutama di bidang penyelanggaraan telekomunikasi, ditemukenali banyak kasus pelanggaran hukum. a. Menjaga kewibawaan regulator dan kepastian hukum b. Menimbulkan efek jera bagi penyelenggara yang melanggar hukum. c. Menghindari kerugian pendapatan negara dari pajak dan non pajak d. Melindungi penyelenggara yang memiliki izin dari kompetisi yang tidak sehat dengan penyelenggara ilegal.

Completion of lawlessness is selected as an indicator in the obedience level considering: a. The implementation of posts and information technology , especially in the field of telecommunications implementation identified to have many cases of law violations. b. Maintaining the regulator authority and the rule of law c. Building the wary effect for operators violating the law. d. Avoid state loss of revenues from tax and and non-tax e. Protecting operators with permit from unfair competition with illegal operators.

Dari 726 kasus pelanggaran kepatuhan yang ditemukenali oleh Direktorat Pengendalian pos dan Informatika pada tahun 2012, dapat ditangani dan diselesaikan sebanyak 476 kasus. Kasus pelanggaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Out of 726 cases of compliance violation identified by the Directorate for Control of Posts and Informatics in 2012, 476 cases were addressed and resolved. The offenses can be broken down as follows:

Tabel 6.1 Rincian Penanganan Kasus Pelanggaran Kepatuhan di Bidang Pos dan Informatika Tahun 2012 Table 6.1 Details of the Handling of Compliance Violations Cases in the Field of Post and Information Technology in 2012 No.

Jumlah Pelanggaran / Number of Violations

Bentuk Penanganan / Handling Form

Jumlah yang diselesaikan / The number of completed

%


Kasus Pelanggaran Kepatuhan Penyelenggara Pos dalam Kewajiban Menyampaikan LKO / Posts Operators Compliance Abuse Cases in their Obligations to Deliver the Operation Reports 1.

229 penyelenggara operator/ 229 Implementor Operator

Surat Peringatan / Memorandum

103 penyelenggara/ Operators

44,98%

Kasus Penyelenggara Ilegal di Bidang Pos / Illegal Organizers case in the field of Post 2.

12 penyelenggara operator/ 12 operator implementor

Pemberian Surat Teguran dan penyegelan / Provision of the letter of Reprimand and sealing

12 penyelenggara / operator

100%

Kasus Pelanggaran Operasional Penyelenggaraan di Bidang Pos/ Abuse cases of Operational Implementation in the Posts Field 3.

5 penyelenggara tidak beroperasional sesuai izin / 5 operators does not operate based on permit

Surat Peringatan dan usulan Pencabutan izin/ Warning letter and proposed revocation of permit

5 penyelenggara/ operator

100%

Setelah mendapatkan SP-1, 103 penyelenggara menyampaiakan LKO, 126 sisanya diberi SP-2/ after receiving Warning Letters-1, 1 03 the operators deliver their Operation Reports, the remaining 126 were given Warning Letters -2


No.

Jumlah Pelanggaran / Number of Violations

Bentuk Penanganan / Handling Form

Jumlah yang diselesaikan / The number of completed

%


Kasus Kepatuhan Penyelenggara Telekomunikasi dalam Kewajiban Menyampaikan LKO / Telecommunication Operators Compliance Cases in Delivering Operation Report 4.

223 penyelenggara / operators

Surat Peringatan / Warning Letters

205 penyelenggara / Operators

91,93%

Setelah mendapatkan SP (1, 2, 3), 205 penyelenggara menyampaiakan LKO, 18 selebihnya diusulkan untuk dicabut izinnya / After receiving Warning Letters (1, 2, 3), 205 operators handle their operation report in, the other 18 are proposed for their permit to be revoked

70,59%

4 penyelenggara tidak ditemukan, dan 1 penyelenggara tidak terbukti melanggar hukum / 4 operators were not found, and 1 operator have not been proven to violated the law

Kasus Penyelenggara Ilegal di Bidang Telekomunikasi/ Illegal Operator Cases in the Telecommunication Field 5.

17 penyelenggara/ operators

Surat Peringatan dan penghentian operasional penyelenggaraan/ Warning letters and termination of operators implementation

12 penyelenggara / operator

Kasus Pelanggaran Operasional Penyelenggaraan di Bidang Telekomunikasi/ Abuse cases Operational Implementation in Telecommunications Sector 6.

8 penyelenggara melakukan PKS dengan penyelenggara ilegal/ 8 operators did cooperation agreement with illegal operators

Surat Peringatan, Pemutusan Perjanjian Kerjasama dengan penyelenggara ilegal, dan penghentian operasional perusahaan ilegal/ Warning letter, Termination of Cooperation Agreement with illegal operators, and termination of illegal company’s operations

8 penyelenggara / operators

100%

8 penyelenggara memutuskan PKS dan mengakuisisi dan/atau mengalihkan pelanggan / 8 operators discontinue cooperation agreement and did acquisition and/or divertion of customers

Kasus Kepatuhan dalam Pembayaran PNBP BHP Telekomunikasi/ Compliance Case in the Payment of PNBP BHP Telecommunications 7.

86 wajib bayar / 86 obligated payers

Surat Peringatan/Tagihan/ Warning letter / bill

74 wajib bayar/ obligated payers

86,05%

Setelah diberi surat peringatan/tagihan (1 s.d. 3), 74 wajib bayar melakukan pembayaran, 12 sisanya diusulkan untuk dicabut izinnya/ After being given a warning letter / bill (1 to 3), 74 obligated payers did pay, the remaining 12 is proposed for their permit to be revoked

Kasus Kepatuhan dalam Pembayaran PNBP BHP Telekomunikasi/ Compliance Case in the Payment of PNBP BHP Telecommunications 8.

146 penyelenggara belum menyampaikan permohonan perpanjangan izin / 146 organizers have not submitted their permit renewal application

Surat Teguran / letter of Reprimand

Surat Peringatan / Memorandum

39,04%

Setelah diberi surat teguran 1, 57 penyelenggara menyampaikan permohonan perpanjangan Broadcasting License, sisanya 89 penyelenggara dikenakan Surat Teguran ke 2. / After being given the warning letter 1, 57 operators delivered their Broadcasting License extension, the remaining 89 operators will receive the second warning letter.

179

180


Dari penanganan kasus hasil operasi penertiban penyelenggara telekomunikasi, pada tahun 2012 telah diproses ke pengadilan 3 (tiga) perkara yang merupakan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan penertiban penyelenggara telekomunikasi tahun 2011. Hasilnya 2 (dua) perkara telah divonis oleh pengadilan yaitu perkara penyelenggara ISP ilegal atas nama Metronet di Yogyakarta dengan vonis 5 bulan penjara dan denda Rp. 8 juta, dan perkara penyelenggaraan ISP ilegal PT. Skynet Info Solution Semarang dengan vonis 8 bulan penjara (masa percobaan 1 tahun) dan denda Rp. 5 juta. Sedangkan 1 (satu) perkara penyelenggara ISP ilegal PT. Indo Abadi Semarang masih dalam proses P21.

From the cases of orderly handling the telecommunications operators, 3 (three) cases were processed in court in 2012, these cases were the follow up of the implementation of the telecommunications operators in 2011. The result are 2 (two) cases already have been convicted by a court i.e. the case illegal ISP in the name of Metronet in Yogyakarta with a 5 month jail sentence and a fine of Rp. 8 million, and the case of illegal ISP, PT. Skynet Solution Info in Semarang with 8 month jail sentence (1 year probation) and a fine of Rp. 5 million. Whereas one (1) case of illegal ISP, PT. Indo Abadi Semarang is still in the process of P21.

B. MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PENYELENGGARA POS

B. MONITORING AND EVALUATION POSTS IMPLEMENTATION

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi atas penyelenggaraan pos adalah UU No 6 Tahun 1984 tentang Pos, terakhir diganti dengan UU No 38 tahun 2009 tentang Pos dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan.

The legal foundations for the implementation of posts evaluation are Law Nr. 6 year 1984 on posts, last replaced by Law Nr. 38 year 2009 on Posts and the Ministry of Transportation Regulation KM No. 5 year 2005 on the Implementation of Courier Services

Laporan penyelenggaraan pos digunakan sebagai indikator penting dalam tingkat kepatuhan penyelenggara pos mengingat kelalaian terhadap kewajiban penyampaiannya dapat berujung pada sanksi pencabutan izin. Disamping itu, laporan penyelenggaraan juga dibutuhkan Pemerintah untuk menghitung kontribusi sektor ini pada perekonomian nasional, mengetahui kualitas layanan, dan merumuskan kebijakan di bidang pos.

Report of post implementation is used as an important indicator of the level of compliance by posts operators given the negligence of delivery may result in the saction of license revocation. In addition, the operator reports also is required by the Government to calculate contribution from this sector to the national economy, knowing the quality of the service, and to formulate policy in the posts policy

Target laporan penyelenggaraan yang masuk adalah sebanyak 50% (245) laporan. Jumlah penyelenggara yang menyampaikan laporan kegiatan operasional semester 1 dan 2 tahun 2011 adalah sebanyak 345 dari 490 penyelenggara yang aktif (70,41%). Berbagai upaya telah dilakukan agar Penyelenggara Pos tertib terhadap Pemenuhan kewajiban mereka dalam menyampaikan LKO (Laporan Kegiatan Operasional) diantaranya melalui kegiatan bimbingan teknis dan pembinaan langsung melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggara Pos.

Target of incoming reports from operators is as much as 50% (245) reports. The number of providers who deliver operational activity reports from the 1st and 2nd semesters in 2011 was as much as 345 of the 490 active operators (70.41%). Various attempts have been done for the Posts Operators fulfill their obligations orderly in delivering the LKO (Operation Reports) through activities such as technical assistance and direct training through Monitoring and Evaluation of Post Operators.

OF


C. MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI

C. MONITORING AND EVALUATION OF TELECOMMUNICATIONS OPERATORS

Pelaksanaan Evaluasi Tahunan dan Lima Tahunan terhadap penyelenggara telekomunikasi merupakan amanah UndangUndang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelengaraan Telekomunikasi, beserta turunannya, dan secara eksplisit komitmen yang hendak dievaluasi dituangkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk masing-masing penyelenggara.

The implementation of Annual and FiveYear Evaluation of the telecommunications operators is mandated by Law Nr 36 of 1999 on Telecommunication and Government Regulation Nr. 52 of 2000 on the Telecommunication Implementation, and its derivative, and explicitly commitment that will be evaluated stipulated in the Minister of Communications and Information Technology Decree on Telecommunications Operations Provision License for each operators

Evaluasi (penilaian) bertujuan untuk menilai apakah penyelenggara telekomunikasi sudah memenuhi standar penyelenggaraan yang telah ditetapkan dan apakah penyelenggara telah memenuhi komitmen yang ada dalam izin penyelenggaraan (modern licencing).

Evaluation (assessment) aims to assess whether the telecommunication operators meets the standards of implementation established and whether the operators has met the commitments contained in the operation license (modern licencing).

Sampai dengan Desember 2012, jumlah izin penyelenggaraan telekomunikasi sebanyak 473 izin. Dari 473 izin, ditargetkan dapat dievaluasi sebanyak 70%. Pelaksanaan evaluasi dimulai dari penerimaan dokumen LKO tahun 2011 dilanjutkan dengan verifikasi faktual ke lapangan dengan melakukan sampling.

As of December 2012, the number of operation license released was as many as 473 permits. From 473 of those, 70% was targeted to be evaluated. The evaluation started by the receipt of operations report documents in 2011, followed by factual verification, sampling, to the field.

Pada tahun 2012, dari 115 izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, 109 (94,78%) diantaranya memenuhi kewajibannya menyampaikan LKO tahun 2011. Sementara itu, dari 342 izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi, 329 (96,20%) diantaranya memenuhi kewajibannya menyampaikan LKO tahun 2011.

In 2012, 115 telecommunications networks operation license, 109 (94.78%) of them meet their obligations hand over their operational report in 2011. Meanwhile, of the 342 telecommunications services operation licenses/permits, 329 (96.20%) of them Directorate for Control of Post and Information Technology ed LKO (Operation Reports) meet its obligations in 2011 them meet their obligations hand over their operational report in 2011.

Pada tahun 2012, dari 72 izin penyelenggaraan yang memasuki masa evaluasi 5 tahunan, Ditjen PPI menargetkan mampu mengevaluasi sedikitnya 70 persenya (50 izin). Capaian evaluasi 5 tahunan untuk tahun 2012 adalah sebanyak 69 izin penyelenggaraan (95,83%). Sedangkan capaian evaluasi tahunan untuk tahun 2012 adalah sebanyak 438 dari 473 izin penyelenggaraan (92,60%), 35 sisanya tidak dapat dievaluasi karena belum menyampaikan LKO (Laporan Kinerja Operasi).

In 2012, from 72 operation license include into the 5-year evaluation period, the Directorate General of Posts and Information Technology Implementation targets to evaluate at least 70 percent (50 permits). The goal of the 5-year evaluation in 2012 is as many as 69 operation license (95.83%). While the annual performance evaluation for the year 2012 is as much as 438 out of 473 provision licenses (92.60%), the remaining 35 could not be evaluated because their operations report has not been given.

181

182


D. TELEDENSITAS TELEPONI

d. Telephony Teledensity

Pada Tahun 2011, pertumbuhan pelanggan telepon selular dan PSTN mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, selular meningkat sebesar 18,23% dan PSTN meningkat sebesar 3,58%. Hal ini bertolak belakang dengan pertumbuhan pelanggan FWA yang mengalami penyusutan sebesar 8,02%. Pada Tahun 2011 jumlah pelanggan telepon seluler hampir mencapai angka 250 juta pelanggan dan melebihi proyeksi jumlah penduduk Tahun 2011 berdasarkan data BPS yaitu 241.000.000 orang, maka dapat dikatakan hampir seluruh penduduk Indonesia telah menjadi pelanggan telepon selular.

In the year 2011, the growth of mobile phone consumers and landlines has increased compared to the previous year. Mobile phone consumers increased by 18.23% and landlines increased by 3.58%. The reverse condition is the decrease of FWA consumers by 8.02%. In the year 2011, the number of mobile phone consumers almost reached 250 million people and exceeding the projected population based on Central Statistical Body data in 2011 of 241,000,000 people, meaning that the entire population of Indonesia has a been mobile phone consumers.

Tabel 6.2 Teledensitas Teleponi Tabel 6.2 Telephony Teledensity No.

Jumlah Pelanggan/ Number of Consumers 1 PSTN / landlines 2 FWA / Fixed Wireless Access 3 Selular / Cellular Total

8.674.228 21.703.843 140.548.743 170.926.814

No. 1 2 3 No.

Growth Pelanggan / Customer growth PSTN / landlines FWA / Fixed Wireless Access Selular / Cellular

2008

2009

2010

2011

8.423.973 26.385.654 163.676.961 198.486.588

8.351.937 32.579.126 211.290.235 252.221.298

8.650.716 29.966.764 249.805.619 288.423.099

2008 (%)

2009 (%)

2010 (%)

0 0 0

-2,89 21,57 16,46

-0,86 23,47 29,09

2011 (%) 3,58 -8,02 18,23

Teledensitas 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) Teledencity 1 PSTN / landlines 3,81% 3,65% 3,51% 3,59% 2 FWA / Fixed Wireless Access 9,53% 11,44% 13,71% 12,43% 3 Selular / Cellular 61,70% 70,97% 88,91% 103,65% Total 75,04% 86,06% 106,14% 119,68% Jumlah Penduduk berdasarkan data BPS / Total Population based on Central Statistical Body 227.779.100 230.632.700 237.641.326 241.000.000*) *)Based on Central Statistical Body projection data in 2011 Sumber: Direktorat Pengendalian Pos dan informatika Tahun 2012 Source: Directorate for Control Post and Informatics in 2012


E. PENCAPAIAN TKDN PENYELENGGARA SELULER 3G SESUAI DENGAN PERMEN KOMINFO NO. 7 Tahun 2006

E. DOMESTIC COMPONENT LEVEL (TKDN) ACHIEVEMENTS OF 3G MOBILE OPERATOR IN ACCORDANCE WITH MINISTER OF COMMUNICATION REGULATION NO. 7 of 2006

a. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Capital Expenditure (Capex)

a. Domestic Component level (TKDN) Capital Expenditure (Capex)

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Penyelenggara Telekomunikasi, diatur bahwa TKDN capex pada penyelenggara jasa telekomunikasi seluler berbasis 3G sebesar minimal 30 %.

Based on the Ministry of Communication and Information Technology Regulation No. 7 of 2006 regarding the Terms of Use Radio Frequency Band 2.1 GHz for Cellular Mobile Network Operation and Regulation of the Minister of Communications and Information Technology Number 41 of 2009 on Procedures for Assessment of Domestic Component Achievement in Telecommunications Operator, provided that DCL capex (TKDN Capex) on mobile telecommunications provider based 3G at least 30%.

Indikator ini dipilih dengan alasan bahwa capaian minimal TKDN dapat: a. Mendorong penggunaan produk dalam negeri secara maksimal b. Memacu industri telekomunikasi untuk selalu meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta mutu produknya guna meraih kepercayaan konsumen dalam negeri. c. Mendorong tumbuhnya produk-produk baru dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang telekomunikasi. d. Memperkuat basis produksi nasional agar mampu bersaing di pasar dalam negeri dan menjadi prioritas bagi belanja e. Membangun kesadaran serta menciptakan pemahaman bahwa industri dalam negeri telah mampu memenuhi kebutuhan pada tingkat tertentu. f. Membangun kecintaan bangsa Indonesia terhadap produk dalam negeri.

The indicators chosen for the reason that the achievement of a minimum of DCL (TKDN) able: a. To encourage the use of domestic products to the maximum b. To Encourage the telecommunications industry to constantly improve the level of Domestic Component (TKDN) as well as product quality in order to gain the trust of consumers in the country. c. To encourage the growth of new products to meet the domestic needs of the community in the field of telecommunications. d. TO strengthen national production base in order to compete in the domestic market and a priority for expenditure e. TO Build awareness and create an understanding that the domestic industry has been able to make ends meet on a certain level. f. To Develop a love of Indonesia to domestic products.

Tabel di bawah ini memperlihatkan prosentase pencapaian TKDN Capex Tahun Buku 2011 hasil verifikasi Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika terhadap 6 perusahaan penyelenggara 3G, yakni Telkomsel, Axis Telekom Indonesia, XL Axiata, Smart Telecom, HCPT, dan Indosat.

The table below shows the achievement of TDKN CAPEX in percentage from the year 2011, verified by the Directorate for Control of Post and Information Technology to 6 companies of 3G operators, namely Telkomsel, Axis Telekom Indonesia, XL Axiata, Smart Telecom, HCPT, and Indosat

183

184


Tabel 6.3 Prosentase Tingkat Komponen Dalam Negeri Capex Penyelenggara 3G Table 6.3 Percentage Domestic Component Level (TKDN) Capex of 3G Operators NO. PENYELENGGARA OPERATOR

TOLAK UKUR CAPEX CAPEX BENCHMARK

TKDN HASIL SELF ASSESMENT TKDN RESULTED FROM SELF- ASSESMENT

1. PT. TELKOMSEL ≥ 30 % 36,50 % 2. PT. INDOSAT 39,68 % 3. PT. XL AXIATA 45,84 % 4. PT. HCPT 56,67 % 5 PT. AXIS TELECOM 37,61 % 6 PT. SMART TELECOM 49,09 % Sumber : Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Tahun 2012 / Source : Directorate for Control of Post and Information Technology in 2012

TKDN HASIL VERIFIKASI TKDN RESULTED FROM VERIFICATION 35,40 % 32,34 % 41,65 % 35,39 % 41,84 % 38,06 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh penyelenggara 3G telah memenuhi TKDN untuk Opex sebesar ≥ 30 %. Penyelenggara dengan TKDN Opex terkecil adalah PT. Indosat yakni sebesar 32,34% lebih besar dari syarat minimal sebesar 30%.

The table above shows that all of the 3G operators have met the TDKN for Opex as much as ≥ 30%. The smallest TDKN Opex operator is PT. Indosat with 32.34% slightly greater than the minimum requirement of 30%.

b. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Operational Expenditure (Opex)

b. Domestic Component level Operational Expenditure (Opex)

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Operational (Operational Expenditure/ Opex) pada Penyelenggara Telekomunikasi dan, ketentuan TKDN Opex adalah sebesar minimal 50% pada penyelenggara jasa telekomunikasi seluler berbasis 3G.

Based on the Ministry of Communication and Information Technology Regulation No. 7 of 2006 regarding the 2.1 GHz Radio Frequency Band Terms of Use for Cellular Mobile Network Operation and the Ministry of Communication and Information Technology Regulation Nr. 14 of 2010 on the Assessment Procedure of Domestic Component Level (TKDN) Operational Expenditure Achievement (Opex) to Telecommunication Operators and the provision of Opex TDKN least 50% for 3G-based mobile cellular telecommunications operator.

Tabel di bawah ini memperlihatkan prosentase pencapaian TKDN Opex Tahun Buku 2011 hasil verifikasi Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika terhadap 6 perusahaan penyelenggara 3G, yakni Telkomsel, Axis Telekom Indonesia, XL Axiata, Smart Telecom, HCPT, dan Indosat.

The table below shows the percentage of the Opex TDKN achievement in the 2011 year book, verified by the Directorate for Control of Post and Information Technology to 6 (six) 3G operators companies namely Telkomsel, Axis Telekom Indonesia, XL Axiata, Smart Telecom, HCPT, and Indosat

Tabel 6.4 Prosentase Tingkat Komponen Dalam Negeri Capex Penyelenggara 3G Table 6.4 Percentage of Domestic Component Level of Opex of 3G Operators NO. PENYELENGGARA OPERATOR

TOLAK UKUR CAPEX CAPEX BENCHMARK

TKDN HASIL SELF ASSESMENT TKDN RESULTED FROM SELF- ASSESMENT

1 PT. TELKOMSEL ≥ 50 % 87,78 % 2 PT. INDOSAT 89,16 % 3 PT. XL AXIATA 82,34 % 4 PT. HCPT 74,73 % 5 PT. AXIS TELECOM 83,21 % 6 PT. SMART TELECOM 99,76 % Sumber : Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Tahun 2012 / Source : Directorate for Control of Post and Information Technology in 2012

TKDN HASIL VERIFIKASI TKDN RESULTED FROM VERIFICATION 81,77 % 75,52 % 81,05 % 74,61 % 75,65 % 75,40 %

(TKDN)


Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh penyelenggara 3G telah memenuhi TKDN untuk Capex sebesar ≥ 50 %. Penyelenggara dengan TKDN Capex terkecil adalah PT. HCPT yakni sebesar 74,61% lebih besar dari syarat minimal sebesar 50%.

The table above shows that all of the 3G operators have met the TDKN for Capex by ≥ 50%. The operators with the smallest Capex is PT. HCPT which amounted to 74.61% greater than the minimum requirement of 50%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target yang ditetapkan sebesar ≥30% untuk CAPEX dan ≥50% untuk OPEX terlampaui.

It can be concluded that the target of ≥ 30% for CAPEX and ≥ 50% OPEX has been exceeded

c. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Perangkat BWA

c. Domestic Component level (TKDN) The BWA (Broadband Wireless Access) Devices

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Broadband), diatur Nirkabel (Wireless ketentuan TKDN Perangkat BWA untuk TKDN sebesar minimal 30% untuk subscriber station (SS) dan minimal 40% untuk base station (BS) pada penyelenggara jasa BWA

Based on the Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia No. 7 of 2009 concerning the Settlement of Radio Frequency Band for the requirement of Wireless Broadband Service, regulate the DCL of BWA device for a minimum of 30% for the subscriber station (SS) and a minimum of 40% for the base station (BS) in BWA service providers

Berikut hasil prosentase pencapaian TKDN Perangkat BWA Tahun Buku 2011 dari 3 (tiga) perusahaan penyelenggara BWA yaitu First Media, Telkom dan Indosat Mega Media.

Here are the achievements of TDKN BWA device for the 2011 Book Year from 3 (three) BWA operator companies namely the First Media, Telkom and Indosat Mega Media.

Tabel 6.5 Prosentase Tingkat Komponen Dalam Negeri Perangkat BWA Table 6.5 Percentage of Domestic Component of BWA Devices NO.

PENYELENGGARA / OPERATOR

TKDN HASIL VERIFIKASI / TDKN RESULTED FROM VERIFICATION

TKDN HASIL SELF ASSESMENT / TDKN RESULTED FROM SELF ASSESSMENT

BASE STATIONS (BS) TOLAK UKUR PERANGKAT / BS / DEVICE BASELINE

1

PT. FIRST MEDIA

≥ 40 % Verifikasi Langsung pada sertifikasi perangkat BS dan SS / Direct verification to BS and SS device certification

Xirka Huawei tipe / type DBS3900 ZTE tipe / type ZTE/2XMBW (B9100,R9100)

SUBSCRIBER STATIONS (SS)

NILAI TKDN / VALUE (%)

TOLAK UKUR SS / BASELINE

PERANGKAT / DEVICE

58,05%

≥ 30 %

ZTE tipe/ type AX226

NILAI TKDN / VALUE (%) 38,93% 38,34%

42,96%

2

PT. TELKOM

Verifikasi Langsung pada sertifikasi perangkat BS dan SS / Direct verification to BS and SS device certification

TRG tipe / type 46,48% TRGMAX-BS-ODU-23F TRGMAX-BS-ODU-33F 47,75%

TRG tipe / typeTRGMAXSS-ODU-23F TRGMAX-SS-ODU-33F 34,20%

3

PT. IM2

Verifikasi Langsung pada sertifikasi perangkat BS dan SS / Direct verification to BS and SS device certification

HiMAX331 tipe 59,52% HiMAX331-BS v2 LEN tipe LENMAXd-BS 47,19%

HiMAX331 tipe HiMAX331-SS v3 LEN tipe LENMAXd-SS

Sumber : Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Tahun 2012 / Source : Directorate for Control of Post and Information Technology in 2012

37,18% 41,62%

185

186


Dari hasil perhitungan Capex dan Opex baik berdasarkan self assessment maupun hasil verifikasi dari masing-masing penyelenggara 3G dan penyelenggara BWA, diketahui bahwa seluruh penyelenggara 3G dan BWA telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang TKDN.

From the calculation of both Capex and Opex based on self-assessment and verification of each 3G and BWA operators, note that all of the 3G and BWA operators have met the provisions governing the TDKN

F. KEPATUHAN PENYELENGGARA SELULER TERHADAP STANDAR KUALITAS

F. CELLULAR OPERATOR COMPLIANCE TO QUALITY STANDARDS

Standar Kualitas layanan seluler diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M.KOMINFO/4/2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Bergerak Selular.

Mobile service quality standards is regulated under the Ministry of Communication and Information Technology Regulation Nr. 12/ PER/M.KOMINFO/4/2008 on Quality of Service Standards for Basic Telephony Services On Mobile Cellular Network. In order to ensure the accuracy of the information on the achievement of quality of service standards reported by operators, the Directorate for Control of Posts and Informatics Technology assessed (audit) and measured the ongoing year refering to the Regulation of the Director General of Resources, Post Devices and Informatics No. 55/DIRJEN/2011 on the Assessing Procedure for Quality of Service Standards Achievement on Basic Telephone Services. Quality of service achievement in terms of service performance that includes parameters of Bill Performance, Activation Request Compliance, Handling of Customer’s General Complaints and Level of Services Disturbance Report are obtained from the verification (audit) of the 2011 financial year of each operator. The following Table 6.6 shows the achievement of Quality Standard Mobile Service Operators from the 10 (ten) cellular providers (Telkomsel, Axis Telekom Indonesia, XL Axiata, Smart Telecom, HCPT, Indosat, Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, Bakrie Telecom, telecom Smartfren, and Telkom) based on benchmarks / parameters contained in the Minister of Communications and Information Technology Regulation No. 12 of 2008

Dalam rangka menjamin kebenaran informasi tentang pencapaian standar kualitas pelayanan yang dilaporkan oleh penyelenggara, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika melakukan penilaian (audit) dan pengukuran tahun berjalan dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 55 /DIRJEN/2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pencapaian Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar. Pencapaian kualitas pelayanan dalam hal kinerja pelayanan yang meliputi parameter Kinerja Tagihan, Pemenuhan Permohonan Aktivasi, Penanganan Keluhan Umum Pelanggan, dan Tingkat Laporan Gangguan Layanan diperoleh dari hasil verifikasi (audit) terhadap kinerja tahun buku 2011 masingmasing penyelenggara. Tabel 6.6 berikut ini memperlihatkan pencapaian Standar Kualitas Pelayanan Penyelenggara Seluler dari 10 (sepuluh) penyelenggara seluler (Telkomsel, Axis Telekom Indonesia, XL Axiata, Smart Telecom, HCPT, Indosat, Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, Bakrie Telecom, Smartfren telecom, dan Telkom) berdasarkan tolok ukur/ parameter yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2008.


Tabel 6.6 Hasil Verifikasi (Audit) Kinerja Pelayanan Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular Tahun Buku 2011 Table 6.6 Verification Results (Audit) of Cellular Mobile Network Operator Services Performance for the year 2011 No

1

2

3

4

Kinerja Pelayanan / Service Performance Standar Kinerja Tagihan / Standard of Billing Performance

Standar Pemenuhan Permohonan Aktivasi / Standard of Activation Request Fulfillment

Parameter

Prosentase keluhan atas akurasi tagihan dalam satu bulan / Percentage of complaints over billing accuracy within one month Prosentase penyelesaian keluhan atas akurasi tagihan yang diselesaikan dalam 15 hari kerja / Percentage of complaints settlement to bill accuracy completed within 15 business days Prosentase penyelesaian keluhan atas akurasi charging pra bayar yang diselesaikan dalam 15 hari kerja / Percentage of complaints settlement to accuracy of prepaid charging completed within 15 business days

Tolak Ukur / Benchmark ≤ 5%

Axis Telecom

XL Axiata

STI

HCPT

Telkomsel

1,35%

0,62%

0,03%

0,66%

0,22%

Smartfren

Smart Telecom

Indosat

N/V *)

N/V *)

0,09%

N/V *)

97,41%

N/V *)

93,10%

N/V *)

98,20%

N/V *)

100%

N/V *)

93,61%

N/V *)

0,93

> 90%

93,80%

95,23%

100%

97,53%

99,06%

N/V *)

> 90%

98,31%

97,82%

94,44%

97.03%

98,08%

N/V *)

Prosentase pemenuhan permohonan aktivasi pasca bayar dalam waktu 5 hari kerja / Percentage of postpaid activation request fulfillment within 5 business days Prosentase pemenuhan permohonan aktivasi pra bayar dalam waktu 24 jam / Percentage of prepaid activation request fulfillment within 24 hours

> 90%

Standar Penanganan Keluhan Umum Pelanggan / Standard of Customers General Complaint Handling

Prosentase penanganan keluhan umum pelanggan yang ditanggapi dalam periode 12 bulan / Percentage of handling of customers general complaints responded within a period of 12 months

≥ 85%

Standar Tingkat Laporan Gangguan Layanan / Standard on Service Disturbance Report Rate

Jumlah laporan gangguan layanan untuk setiap 1000 pelanggan / Number of service disturbance report per 1000 customers

< 50

99,89%

100%

100%

100%

92,37%

N/V *)

> 98%

100,00%

100%

100%

100%

100%

N/V *)

89,31%

98,74%

100%

100%

100%

N/V *)

1,03

11,87

0,14

6,97%

1,46

N/V *)

Keterangan / Annotation : N/V = paramater tidak dapat dinilai sehubungan data tidak valid (berupa summary bukan raw data ), data tidak lengkap atau data tidak ada / parameter cannot be valued due to invalid data (in the form of summary instead of raw data), incomplete data or unavailable data N/V*) = PT. Smart Telecom dan PT. Smartfren Telecom, Tbk. hanya menyampaikan data QoS Layanan kuartal IV tahun 2011 / PT. Smart Telecom and PT. Smartfren Telecom, Tbk. only submitted the QoS data of quarter IV of 2011 Sumber: Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Source: Directorate for Control of Post and Information Technology in 2012

187

188


Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 8 operator, 2 operator yakni PT. Smart Telecom dan PT. Smartfren Telecom, tidak dapat dilakukan penilaian pada 4 parameter kinerja pelayanan, karena kedua operator tersebut hanya memberikan data kuartal IV, dimana data tersebut tidak valid untuk dijadikan sebagai rujukan penilaian. Sementara itu 6 (75%) operator lainnya dinyatakan memenuhi standar kualitas.

The table above shows that out of 8 operators, 2 operators namely PT. Smart Telecom and PT. Smartfren Telecom, can not be assessed based on 4 parameters of service performance, because both operators only provide their quarter IV data, where those data are not valid to be used as reference valuation. While the 6 (75%) other operators were found to comply with quality standards.

G. MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PENYELENGGARA PENYIARAN

G. MONITORING AND EVALUATION OF BROADCASTING OPERATORS

Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika terhadap penyelenggara penyiaran lembaga penyiaran swasta Jasa Penyiaran Radio maupun televisi yang telah memiliki izin penyelengaraan penyiaran (IPP). Monev dilakukan setiap tahun terhadap penyelenggara penyiaran yang akan memasuki masa perpanjangan izin (5 tahun untuk radio dan 10 tahun untuk televisi). Kegiatan monitoring dan evaluasi didahului dengan kegiatan bimtek/sosialisasi mengenai Tata Cara Perpanjangan IPP terhadap Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio dan Televisi.

Monitoring and evaluation (monev) is conducted by the Directorate for Control of Post and Information Technology towards broadcasting operators of private broadcasting institution for Radio and television services, those that already have the Broadcasting Operation License (IPP). monev is conducted every year for broadcasting operators who will enter their license renewal period (5 years for radio and television 10 years). Monitoring and evaluation activities is preceded by Bimtek (Technical Guidance) activities / dissemination of IPP Renewal Procedures for Private Broadcasting Institution with Radio and Television Broadcasting Services

Sampai dengan tahun 2014, yang merupakan obyek monev dalam rangka perpanjangan izin adalah lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio, mengingat untuk televisi, baru akan memasuki masa perpanjangan izin pada tahun 2015.

Until 2014, the object of monev in order to renew permits is private broadcasting institution of radio broadcasting service, recalling that for television, the renewal period license will be in 2015

Jumlah LPS Jasa Penyiaran Radio Pemegang IPP Tahun 2007 dan 2008 yang telah dan akan berakhir masa berlaku izinnya adalah 504 LPS Jasa Penyiaran Radio. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah 484 LPS Jasa Penyiaran Radio. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 LPS Jasa Penyiaran Radio ditemukenali telah mengajukan permohonan migrasi dari frekuensi AM ke FM dan telah disetujui permohonannya dalam FRB sebelum berakhirnya masa berlakunya IPP sehingga hanya sebanyak 435 LPS Jasa Penyiaran Radio yang memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan perpanjangan IPP di tahun 2012.

The amount of LPS (Private Broadcasting Institution), Radio Broadcasting Services , holders of IPP (Broadcasting Operation License ) in the year 2007 and 2008 that have and will end its license validity period are 504 LPS of Broadcasting Services Radio. In the year 2012, monitoring and evaluation has been carried out to some 484 LPS Radio Broadcasting Services. Of these, 49 LPS Radio Broadcasting Services has been identified to have applied for migration from AM to FM frequency and it has been approved in Joint Meeting Forum before their Broadcasting Operation License validity period expires. Therefore, only as much as 435 LPS Radio Broadcasting Services has the obligation to apply for Broadcasting Operation License extension in the year 2012.


Tabel 6.7 Rekapitulasi Hasil Monev Terhadap Lembaga Penyiaran yang Masa Berlaku Izinnya Berakhir di Tahun 2012 dan 2013 Terkait dengan perpanjangan izin Table 6.7 Monev Summary Results of Broadcasting Agencies with expired license in 2012 and 2013 related to license renewal No

1 2

Tahun Terbit IPP / Year of IPP Publication

Sudah mengajukan Perpanjangan IPP / IPP has proposed renewal Belum mendapat IPP Perpanjangan / Not Obtained IPP renewal

2007 2008

Total

Sudah mendapat IPP Perpanjangan / Obtained IPP Renewal

Sub Total

Belum Mengajukan Perpanjangan Izin / Has not requested for permit renewal

Total

245 39

54 3

299 42

52 42

351 84

284

57

341

94

435

Sumber: Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Tahun 2012 Source: Directorate for Control of Post and Information Technology in 2012

Dari Tabel di atas diketahui bahwa dari 435 LPS Jasa Penyiaran Radio, sampai dengan akhir Desember 2012, terdapat 341 LPS Jasa Penyiaran Radio yang telah mengajukan permohonan perpanjangan IPP dan masih ada sejumlah 94 LPS Jasa Penyiaran Radio yang belum mengajukan permohonan perpanjangan IPP. Hasilnya dirangkum dalam Tabel 6.8 sampai dengan Tabel 6.9 berikut ini.

From the above table, it is known that from 435 Privare Broadcaster - Radio Broadcasting Services, until the end of December 2012, there were 341 Privare Broadcaster - Radio Broadcasting Services that has applied for license renewal and there are still 94 Privare Broadcaster - Radio Broadcasting Services which have not applied for broadcasting license renewal. The results are summarized on Table 6.8 to Table 6.9 below.

Tabel 6.8 Rekapitulasi Hasil Monev Terhadap Lembaga Penyiaran yang Masa Berlaku Izinnya Berakhir di Tahun 2012 dan 2013 Terkait dengan Migrasi Frekuensi Table 6.8 Monev Summary Results of Broadcasting Institution which license expires in 2012 and 2013 Related to Frequency Migration No

Tahun Terbit IPP / Year of Broadcasting License Publication

Migrasi / Migration Migrasi AM-FM Diajukan Sebelum Jatuh Tempo IPP / AM-FM Migration is proposed before Broadcasting License Expires

Migrasi AMFM diajukan Bersamaan dengan Perpanjangan / Broadcasting License AM-FM Migration is proposed along with IPP renewal

Migrasi AM-FM Tanpa Izin / AM-FM Migration Without Permits

1 2007 2 2008 Sub total

39 10

12 2

27 7

49

14

34

Total

97

Tetap / Constant

Total

312 75

390 94

387

484

Sumber: Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Tahun 2012 Source: Directorate for Control of Post and Information Technology in 2012

Dari Tabel di atas diketahui bahwa dari 484 LPS Jasa Penyiaran Radio, terdapat 97 LPS Radio yang melakukan migrasi dari AM ke FM, 34 diantaranya melakukan migrasi tanpa izin, selebihnya sebanyak 387 masih tetap menggunakan frekuensi yang sama dengan yang tercantum di IPP.

From the table above, it is known that out of 484 Private Broadcaster - Radio Broadcasting Services, there are 97 Private Broadcaster Radio migrating from AM to FM, 34 of them migrate without permission, the rest as much as 387 still uses the same frequency as that listed in the Broadcasting Operation License.

189

190


Tabel 6.9 Rekapitulasi Hasil Monev Terhadap Lembaga Penyiaran yang Masa Berlaku Izinnya Berakhir di Tahun 2012 dan 2013 Terkait dengan Sertifikasi Pemancar Table 6.9 Monev Summary Results of Broadcasting Agencies which license expires in 2012 and 2013 Related to Transmitters Certification No

Tahun Terbit IPP / Year of Broadcasting Operation License Publication

1 2 Total

Sudah Sertifikasi / Certified

Belum Sertifikasi / Uncertified

Total

2007 2008

297 66

54 18

351 84

363

72

435

Sumber: Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Tahun 2012 Source: Directorate for Control of Post and Information Technology year 2012

Dari Tabel 6.9 di atas diketahui bahwa dari 435 LPS radio, sampai dengan akhir Desember 2012, yang sudah sertifikasi pemancar sebanyak 363 LPS Jasa Penyiaran Radio, dan yang belum sertifikasi perangkat sebanyak 72 LPS Jasa Penyiaran Radio.

From Table 6.9 above, it is known that out of 435 LPS radio, until the end of December 2012, 363 P rivate Broadcaster - Radio Broadcasting Services transmitter has been certified, and there were 72 Private Broadcaster - Services Radio Broadcasting uncertified devices.

Tabel 6.10 Rekapitulasi Hasil Monev Terhadap Lembaga Penyiaran yang Masa Berlaku Izinnya Berakhir di Tahun 2012 dan 2013 Terkait dengan Status Operasional Table 6.10 Monev Summary Results of Broadcasting Agencieswhich license expires in 2012 and 2013 Related to Operational Status No

1 2

Jatuh Tempo Perpanjangan IPP / Broadcasting License Renewal Expires

2012 2013

Status Operasional / Operational Status Aktif / Active

Total

Off Air

340 79

11 5

Total 419 16 Sumber: Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Tahun Source: Directorate for Control of Post and Information Technology 2012

Dari Tabel di atas diketahui bahwa dari 435 LPS Jasa Penyiaran Radio, sampai dengan akhir Desember 2012, yang beroperasi sebanyak 419 LPS Jasa Penyiaran Radio, sisanya sebanyak 16 tidak beroperasi (off air).

351 84 435

From the table above, it is known that out of 435 Private Broadcaster - Radio Broadcasting Services, until the end of December 2012, those operation are as many as 419 Private Broadcaster - Broadcasting Services Radio, the remaining 16 were not operating (off air).


H. PENCAPAIAN PNBP TERHADAP PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI

H. NON-TAX STATE REVENUE ACHIEVEMENTS OF TELECOMMUNICATIONS OPERATORS

Berdasarkan pasal 26 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, setiap Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi sebesar 0,5% dari pendapatan kotor Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Under article 26 of Law No. 36 of 1999 on Telecommunications and Article 3 of Government Regulation No. 7 of 2009 on Types and Tariffs of Non-Tax State Revenue applied by the Department of Communications and Information Technology, each Network Operator and Telecommunications Services is obligated to pay the Telecommunications Operating Rights by 0.5% of their gross revenue from operating telecommunication.

Berikut target dan capaian PNBP dari BHP Telekomunikasi dari tahun 2008 sampai dengan 2012.

The following are the targets and achievements of Non-Tax State Revenue from Telecommunications - Rights to Use Fees of the year 2008 to 2012.

Tabel 6.11 Target dan Realisasi PNBP BHP Telekomunikasi Tahun 2008 s.d. 2012 Table 6.11 Target and Realization of Non-Tax State Revenue of Rights to Use Fees - Telecommunications in the year 2008 to 2012 No.

Tahun / Year

Dasar Hukum / Legal Basis

Tarif / Fare

1 2 3 4 5

2008 2009 2010 2011 2012

PP No. 28 Th 2005 PP No. 7 Th 2009 PP No. 7 Th 2009 PP No. 7 Th 2009 PP No. 7 Th 2009

1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Target (Rp) 1.069.857.142.857 559.908.620.749 571.106.793.164 589.810.355.061 598.541.911.405

Realisasi (Rp) / Realization 960.272.968.331 644.619.442.059 574.012.245.634 599.972.916.682 660.259.148.536

% 89,76 115,13 100,51 101,72 110,31

Sumber: Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Tahun 2012 Source: Directorate for Control of Post and Informatics in 2012

3. DATA UMUM PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

3. GENERAL DATA ON THE OPERATIONS OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

A. PENYELENGGARAAN POS

A. POSTS IMPLEMENTATION

Data penyelenggaraan pos yang disajikan merupakan data dari Direktorat Pos, PT. Pos Indonesia dan data perusahaan penyelenggara pos badan usaha milik swasta (BUMS) yang berstatus kantor pusat. Data penyelenggara pos BUMS diperoleh dari laporan kegiatan operasional tiap semester yang telah disampaikan kepada Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika sampai dengan semester 1 tahun 2012.

The posts implementation data presented are data from the Directorate of Posts, PT. Pos Indonesia and posts operational companies, private owned enterprise (BUMS) with the status of the head office. Post implementation data is obtained from operational activity report for each semester that have been submitted to the Directorate of Post and Information Control until the 1st semester 2012.

191

192


3.1 DATA PENYELENGGARAAN POS PT. POS INDONESIA

3.1 DATA OF IMPLEMENTATION

PT.

POS

3.1.1 Jumlah Kantor Pos

3.1.1 Number of Post Offices

Infrastruktur PT. Pos Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2. Jejaring infrastruktur PT. Pos Indonesia yang disebut Fasilitas Fisik Pelayanan (FFP), sampai triwulan II tahun 2012 berjumlah 3.633 unit. Jumlah tersebut didominasi oleh kantor pos cabang luar kota (Kpc Lk) sebanyak 2.646 unit, diikuti oleh kantor pos cabang dalam kota (Kpc Dk) 768 unit, kantor pos pemeriksa (Kprk) 207 unit, mail processing center (MPC) sebanyak 7 unit serta sentral giro dan laporan keuangan, kantor pos udara, kantor pos laut, kantor filateli dan museum prangko masing-masing sebanyak 1 unit. Penyediaan jumlah kantor cabang luar kota yang jauh lebih banyak sejalan dengan kondisi geografis Indonesia yang didominasi oleh wilayah perdesaan. Data lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

The infrastructure of PT. Pos Indonesia spread all over Indonesia, as can be seen in Table 2.1 and 2.2. The network infrastructure of PT. Pos Indonesia called Physical Facilities Services (FFP), until the II quarter of 2012 amounted to 3,633 units. The number is dominated by out of the city post office branches (KPC Lk) 2,646 units, followed by in the city post office branches (KPC Dk) 768 units, postal inspectors (Kprk) 207 units, mail processing center (MPC) 7 units and the central giro and financial reports, air post office, sea post office, philatelic offices and stamps museum each as much as 1 unit. Provision of the higher number of branches outside the city is in line with Indonesia’s geography which is dominated by rural areas. The data can be seen clearly on Table 2.1 below.

Tabel 6.12 Rekapitulasi Jumlah Fasilitas Fisik Pelayanan (FFP) PT. Pos Indonesia (Persero) s/d Triwulan II Tahun 2012 Table 6:12 Summary of the Total Physical Facilities Services (FFP) PT. Pos Indonesia (Persero) to the II Quarter year 2012 NO

JENIS FFP / Type of physical Facilities Services

1 2 3 4

Kp Tipe Type A,B,C,D,E (Kprk) Kp Tipe Type F-G/Kpc Dk Kp Tipe Type F-G/Kpc Lk Sentral Pengolahan Pos (Berdiri sendiri:MPC/SPP) Post Processing Central (Stand alone: MPC / SPP) SGLK Kantor Tukar Pos Udara / Air Post Office Exchange Kantor Tukar Pos Laut / Post Office Exchange Museum Pos Indonesia / Indonesian Post Museum

5 6 7 8

JUMLAH / AMOUNT 207 768 2646 7 1 1 1 1

Jumlah / Total 3633

INDONESIA


Tabel 6.13 Jaringan Operasional PT. Pos Indonesia Tahun 2012 Table 6:13 Operational Network PT. Pos Indonesia in 2012 URAIAN / Commentary JUMLAH / Amount I.

UPT Layanan ( A ) / Technical Implementation Unit Service (A) a. Kp Tipe Type A,B,C,D,E (Kprk) 207 b. Kp Tipe Type F-G/Kpc Dk 768 c. Kp Tipe Type F-G/Kpc Lk 2.646 II. UPT Non Layanan ( B ) / Non Service Technical Implementation 7 III. Kantor Tukar / Exchange Office 2 IV. SGLK 1 V. Museum ( C ) 1 VI. Loket Ekstensi / Extension Counters 271 VII. Pelayanan Pos Bergerak / Mobile Postal Service (unit) 2.076 VIII.Pelayanan Pos Lainnya / Other Postal Service a. Waralaba / Franchise 18 b. Mailing Room 359 c. Rumahpos / Postal House 1.573 d. Agenpos / Post Agent 318 e. Agenpos Desa / Village Post Agent 427 f. Agenpos Koperasi / Postal Agent Cooperation g. Dipo Bpm h. Posserba i. Pos Desa / Village Post 807 j. Kantor Pos Desa / Village Postal Office 1.426 k. Warpos Kesra l. Pos Sekolah / School Post IX . Fasilitas Pos Lainnya / Other Postal Facilities a. Kotak Pos Tersedia / Available Mail Box 57.768 b. Kotak Pos Disewa / Rented Mail Box 36.361 c. Tromol Pos / Postal Box 1.070 d. Bisurat Terpasang / Set Bisurat 4.099 e. Peti Pos / Postal trunk 199

Jumlah sarana pos dalam bentuk kantor pos yang terdiri dari UPT layanan tipe A, B, C, D, E (Kprk), UPT layanan tipe F-G (Kpc Dk) dan UPT layanan tipe F-G (Kpc Lk) pada tahun 2012 berjumlah 3621 unit, meningkat 1,09% dibanding tahun sebelumnya. Kantor pos paling banyak terdapat di divisi regional VI dengan jumlah 692 atau mencakup 19,11% dari total keseluruhan kantor pos. Jumlah kantor pos paling sedikit terdapat di wilayah divisi regional II dengan persentase 4,20%. Data lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini.

The number of postal facilities in the form of post offices consists of Technical Implementation Unit (UPT) service types A, B, C, D, E (Kprk), UPT services type FG (Dk KPC) and UPT service type FG (Lk KPC) in the year 2012 amounted to 3,621 units, increased 1.09% over the previous year. The largest number of post offices can be found in VI regional division with 692 or covering 19.11% of the overal total post office. The smallest numbers of post offices in the region can be found in the II regional division with 4.20% of its percentage. The data can be clearly seen in Table 2.3 below.

193

194


Tabel 6.14 Perkembangan Jumlah Kantor Pos Berdasarkan Divisi Regional Sampai Tahun 2012 Table 6. 14 Growth of Post Office Based on Regional Division up to 2012 No

Divisi Regional Pos / Regional Postal Division

2008

2009

2010

2011

2012

1 I 299 302 306 306 161 2 II 215 215 215 214 152 3 III 304 304 304 304 190 4 IV 374 374 375 379 198 5 V 334 334 337 348 210 6 VI 574 619 621 627 692 7 VII 484 484 486 497 675 8 VIII 207 207 208 207 330 9 IX 308 308 309 314 455 10 X 273 276 276 277 375 11 XI 101 109 109 109 183 Jumlah / Total 3473 3532 3546 3582 3621

Gambar 6.1 Perkembangan Jumlah Kantor Pos di Tiap Divisi Regional Figure 6.1 Growth of Post Office in Each Regional Division

Gambar 6.2 Distribusi Kantor Pos (total) menurut Wilayah Divisi Regional s/d Triwulan II Tahun 2012 Figure 6.2 Distribution of Post Offices (total) based on the Region Regional Division up to the II Quarter year 2012 161 4%

375 10%

183 5%

152 4%

190 5% 198 6% 198 6%

455 13%

330 9%

692 19% 675 19%


3.1.2 Pelayanan Pos Bergerak

3. 1.2 Mobile Postal Service

Pelayanan Pos Bergerak merupakan upaya PT. Pos Indonesia untuk memperluas jangkauan pelayanan pos dan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan pos dalam bentuk penyediaan sarana dalam bentuk Pos Keliling Kota, Pos Keliling Desa, dan Pos Pasar Keliling (Pos Sarling). Jumlah pelayanan pos bergerak pada tahun 2012 tidak mengalami peningkatan dari tahun 2011, yakni sebanyak 2.076 unit dengan rincian 211 unit adalah pos keliling kota, 1600 unit adalah pos keliling desa, dan 265 unit adalah pos sarling.

Mobile Postal Service is an effort by PT. Pos Indonesia to extend the coverage of its postal services and to make it easier for the community to obtain postal services in the form of facility provision such as City Mobile Post , Rural Mobile Post, and Market Mobile Post (Pos Sarling). The number of mobile postal services in 2012 did not experience any increase from 2011, as many as 2,076 units with details of city mobile post 211 units, rural mobile posts 1600, and market mobile post 265 units.

Tabel 6.15 Sebaran Jumlah Pelayanan Pos Bergerak Menurut Jenis dan Divre Tahun 2012 Table 6.15 Distribution Amount of Mobile Postal Service by Type and Regional Division In 2012 URAIAN / Commentary DIVISI REGIONAL POS / Postal Regional Division Pos Keliling Kota / City Mobile Post (Unit) Pos Keliling Desa / Village Mobile Post (Unit) Pos Sarling / Market Mobile Post (Unit) Jumlah / Total (Unit)

I

II

III

IV

6 136 21

16 88 36

11 176 23

108 56 39

140

210

203

163

V

JUMLAH/ Amount

VI

VII

VIII

IX

X

XI

16 250 7

17 392 31

18 250 45

2 51 18

10 93 25

5 104 19

2 4 1

211 1.600 265

273

440

71

128

128

7

2.076

313

Gambar 6.3 Jumlah Pelayanan Pos Bergerak di Seluruh Divre s/d Triwulan II Tahun 2012 Figure 6.3 The number of Mobile Postal Services in all Regional Division up to the II Quarter year 2012

Berdasarkan data distribusi penyediaan pelayanan pos bergerak, persebaran penyediaan pos pelayanan bergerak sampai tahun 2012 ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa kecuali untuk Pos Sarling. Untuk jenis pos keliling desa, keberadaan unit pos keliling ini paling banyak berada di Pulau Jawa dengan jumlah terbanyak di Divre VI (392 unit), diikuti Divre V dan VII (masing-masing 250 unit). Di

Based on the distribution data of the mobile postal services provisioning, until 2012 the distribution of these services is still concentrated in Java Island Except For Market Mobile Post. For the rural mobile post, the presence of the mobile postal units lies most in Java island, with the highest number in VI Regional Division (392 units), followed by Regional Division V and VII (250 units each).

195

196


kawasan Tengah dan Timur Indonesia, pos keliling desa relatif sangat sedikit yaitu kurang dari 100 unit di setiap Divre kecuali di Divre X yang mencakup Pulau Sulawesi yang mencapai jumlah 104 unit. Data lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

In the Central and Eastern region of Indonesia, the rural post is relatively fewer than 100 units in each Regional Division except in the X Division which includes Sulawesi Island that reached to 104 units. The data can be seen clearly in the image below.

Gambar 6.4 Prosentase Sebaran Pelayanan Pos Bergerak Tahun 2012 Figure 6.4 The Distribution Percentage of Mobile Postal Service In Year 2012 2 1%

10 5 5% 2% 10 5%

6 3%

11 5%

16 8%

18 8% 17 8% 16 8% 108 51%

3.1.3 Jangkauan Pelayanan Pos

3.1.3 Postal Service Coverage

Analisis jangkauan pelayanan pos dilakukan untuk melihat tingkat jangkauan pelayanan pos dalam melayani penduduk melalui sarana pos yang tersedia di masing-masing tingkatan melalui sarana fisik pos yang dimiliki berupa kantor pos, pelayanan pos bergerak dan pelayanan pos lainnya. Jangkauan pelayanan secara khusus menggambarkan tingkat jangkauan pada daerah bukan pusat pemerintahan kabupaten/kota atau pelayanan terhadap penduduk yang jauh dari pusat kota. Jangkauan pelayanan pos yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu jangkauan pelayanan pos di kecamatan, jangkauan pelayanan pos di lokasi transmigrasi dan jangkauan pelayanan pos di kelurahan/desa1.

The postal service coverage analysis is conducted to see the level of coverage range in serving the population by means of post that are available at each level through postal physical means in the form of postal office, mobile postal service and other postal services. The service coverage specifically describes the level of coverage in the regional level, not in the distric/city central governance level or services to the residents living far from the city center. The postal service coverage done by PT. Pos Indonesia can be divided into 3 (three) postal service coverage namely the sub-district level, in the transmigration sites and in the village.

• Jangkauan Pelayanan Pos di Kecamatan

• Sub District Postal Service Coverage

Upaya menyediakan pelayanan pos kepada masyarakat di tingkat kecamatan dilakukan melalui kantor pos, kantor pos cabang (kabupaten, dalam kota, luar kota), kantor pos desa dan kantor pos keliling.

Th efforts to provide postal services to the public at the subdistrict level through the post office,the post office branch (district, in town, out of town), rural post offices and mobile post offices.


Kecamatan yang dilayani kantor pos pada tahun 2012 berjumlah 3.939 dengan jumlah terbanyak dilayani oleh kantor pos cabang luar kota sebanyak 2.205 unit dan paling sedikit dilayani oleh kantor pos kabupaten sebanyak 195. Data lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini.

The sub-districts served by the post offices in 2012 amounted to 3,939 with the highest number served by the post office branch out of town as much as 2,205 units and the least was served by the district post office as much as 195. The data can be clearly seen in Table 2.5 below.

Tabel 6.16 Jangkauan Pelayanan Pos di Kecamatan Tahun 2012 Table 6:16 Postal Service Coverage in the Sub-istrict Year 2012 URAIAN / Commentary AREA Jumlah Kecamatan / Total Sub District Dilayani / Served by Kp- A s.d. E (Kprk) Dilayani / Served by Kp- F s.d. G (I.K.Kab) Dilayani / Served by Kp- F s.d. G (d/h Kpc Dk) Dilayani / Served by Kp- F s.d. G (d/h Kpc Lk) Dilayani / Served by Kpd Dilayani / Served by Pkk/Pkd

• Jangkauan Transmigrasi

Pelayanan

JUMLAH/ Amount

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

390 19 21 20 217 84 29

186 15 17 26 111 5 12

270 16 33 24 153 26 18

210 20 61 79 45 5

399 18 1 63 238 93 13

614 33 6 52 471 38 14

602 30 3 34 378 137 20

219 14 17 9 132 39 8

404 20 32 12 193 142 5

470 13 42 22 179 154 60

175 10 23 3 54 71 14

Pos

di

Lokasi

• Postal Service Coverage Transmigration Location

Pelayanan pos ke daerah transmigrasi dilakukan oleh PT. Pos Indonesia dalam rangka mendukung program pemerintah sekaligus memberikan layanan bagi kawasan transmigrasi.

in

3.939 208 195 326 2.205 834 198

the

Postal services to the transmigration area are conducted by PT. Pos Indonesia in order to support the government programs as well as providing services for the transmigration area.

Tabel 6.17 Jangkauan Pelayanan Pos di Lokasi Transmigrasi Tahun 2012 Table 6:17 Post Service Coverage in the Transmigration Area Year 2012 URAIAN / Commentary AREA Jumlah Lokasi Transmigrasi / Total Transmigration Location Dilayani / Served by Kp- A s.d. E (Kprk) Dilayani / Served by Kp- F s.d. G (I.K.Kab) Dilayani / Served by Kp- F s.d. G (d/h Kpc Lk) Dilayani / Served by Kpd Dilayani / Served by Pkd Dilayani / Served by Rmp Dilayani Agenpos Desa / Served by Village Postal Agent

I

II

III

IV

37 6 1 4 24 2

106 - 14 1 55 36 -

268 - 83 117 68 -

-

-

-

-

-

Dari Tabel 6.17 di atas dapat dilihat bahwa jangkauan pelayanan di lokasi transmigrasi terdapat di Pulau Sumatera (Divre I, II, dan III), serta di Indonesia bagian timur (Divre IX, X, dan XI). Sedangkan di Pulau Jawa (Divre IV,V,VI, dan VII) tidak ada lokasi transmigrasi yang dilayani oleh kantor pos. Hal ini dikarenakan daerah tujuan transmigrasi adalah Pulau Sumatera dan wilayah Indonesia bagian Timur.

V

JUMLAH/ Amount

VI

VII

VIII

IX

X

XI

- - - - - -

- - - -

-

18 - 8 - 1 9 -

277 - 75 2 85 113 2

146 34 1 23 68 12

92 - 23 1 35 33 -

944 243 6 320 351 16

-

-

-

-

-

-

-

-

From Table 6.17 above, it can be seen that the service coverage in the transmigration sites are located in Sumatra (Regional Division I, II, and III), as well as in eastern Indonesia (Regional Division IX, X, and XI). Whereas in Java Island (Regional Division IV, V, VI, and VII) no transmigration sites were served by the post office. This is because the migration destination target is Sumatra Island and the eastern area of Indonesia.

197

198


• Jangkauan Pelayanan Pos di Kelurahan/ Desa

• Postal Service Coverage in the Village

Jangkauan pelayanan di kelurahan/desa dilakukan melalui berbagai unit pelayanan agar dapat menjangkau semua kelurahan/ desa di Indonesia yang jumlahnya mencapai 70.605 kelurahan/desa. Sampai dengan tahun 2012, jumlah kelurahan/desa yang terjangkau pelayanan pos di seluruh Indonesia baru mencapai 30.381 kelurahan/desa. Artinya baru 43,03% yang terjangkau layanan pos, sisanya 56,97% masih belum terjangkau oleh pelayanan pos. Data lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.7 di bawah ini.

The services coverage in the village is carried out through various service units in order to reach all villages in Indonesia, which accounted for 70,605 villages. Until the year 2012, the number of villages able to be reached by postal services throughout Indonesia has only reached 30 381 villages. It means that only 43.03% is covered by postal service, the remaining 56.97% still can not be reached by the postal service. The data can be clearly seen in Table 2.7 below.

Tabel 6.18 Jangkauan Pelayanan Pos di Kelurahan/Desa tahun 2012 Table 6.18 Postal Service Coverage in Villages Year 2012

URAIAN / Commentary Divisi Regional Pos / Postal Regional Division

I

a. Jumlah Kelurahan/Desa / Total Villages 11.341 1. Dilayani / Served by KP-A - C/LE/Pkk/Ap 592 2. Dilayani / Served by KP-D - E (d/h Kpc LK) 1.064 3. Dilayani / Served by Kpd 258 4. Dilayani / Served by Pkd 75 5. Dilayani Pos Desa / Served by village postal 230 6. Dilayani Agenpos Desa / served by village postal agent 46 7. Dilayani served by Warpos Kesra 101 Jumlah kel/desa terjangkau Total villages outreached 2..366 % kel/desa terjangkau / % of vilages outreached 20,86 Jumlah Kal/desa belum terjangkau Total villages unreached 8.975 % kal/desa belum terjangkau % of villages unreached 79,14

II

III

4.773 7.176 602 570 556 1.020 15 87 446 546

IV

V

2.110 655 1.416 141 164

5.255 710 1.304 267 1.018

VI

VII

8.889 8.381 818 753 2.332 1.812 117 405 1.432 919

VIII

IX

X

JUMLAH/ Amount XI

2.905 9.585 7.343 2.847 254 374 221 156 708 1.036 884 304 126 432 465 213 199 285 195 28

70.605 5.705 12.436 2.526 5.307

270

259

117

372

568

139

199

207

180

117

2.658

22 118

7 91

15 200

45 218

47 213

49 127

40 93

37 147

12 59

3 59

323 1.426

2.029 2.580

2.708

3.934

5.527 4.204

1.619 2.518 2.016

880

30.381

42,51 35,95 128,34

74,86

62,18 50,16

55,73 26,27 27,45 30,91

43,03

(598)

1.321

3.362 4.177

1.286 7.067 5.327 1.967

40.224

57,49 64,05 (28,34)

25,14

37,82 49,84

44,27 73,73 72,55 69,09

56,97

2.744 4.596

1.1.4 Data Produksi PT. Pos Indonesia

1.1.4 PT. Pos Indonesia Production Data

Seiring dengan proses perkembangan dan lingkungan bisnis, PT Pos Indonesia juga telah melakukan redefinisi terhadap produk dan layanannya sejak tahun 2011. Salah satu produk yang masih dominan memberikan kontribusi pendapatan adalah produk Surat dan Paket dengan pemisahan kategori layanan menjadi layanan biasa (standar) dan prioritas (kilat khusus). Barang cetakan sudah tidak menjadi produk primadona PT. Pos Indonesia sehingga proses penanganannya diarahkan ke surat biasa.

Along with the development process and business environment, PT Pos Indonesia has also redefined its products and services since 2011. One product that is still dominantly contributed to the revenue is the Mail and Package products, with separation of categories by regular services (standard) and priority (express). Printed material is no longer a prominet product of PT. Pos Indonesia so the handling process is directed to the regular mail.


Pada tahun semester 1 tahun 2012, jumlah produksi surat standar PT. Pos Indonesia mencapai 15.590.140 surat, sedangkan surat kilat khusus mencapai 15.544.740 surat. Jumlah produksi paket standar mencapai 787.580 sedangkan paket kilat khusus mencapai 487.278. Data lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini.

In the 1st semester of 2012, the total production of standard mail by PT. Pos Indonesia reached 15,590,140 letters, while express mail reached 15,544,740. The total production of standard package reached 787.580 while the express package reached 487 278. The data can be clearly seen in Table 2.8 below.

Tabel 6.19 Jumlah Produksi Surat dan Paket PT. Pos Indonesia First semester Tahun 2012 Table 6:19 Number of Mail and Package Production PT. Pos Indonesia in First semester Year 2012 JENIS PRODUKSI / Product Type Jumlah / Total SURAT STANDAR / Standard Mail 15.590.140 SURAT KILAT KHUSUS / Express Mail 15.544.740 PAKET STANDAR / Standard package 787.580 PAKET KILAT KHUSUS / Express package 487.278

Gambar 6.5 Jumlah Produksi Surat dan Paket PT. Pos Indonesia Figure 6.5 Number of Mail and Package Production of PT. Pos Indonesia

Sumber: Diolah dari Tabel 2.8 Source: Adapted from Table 2.8

Tabel 6.20 Jumlah Produksi Surat dan Paket PT. Pos Indonesia Berdasarkan Divisi Regional Table 6:20 Number of Mail and Package Production PT. Pos Indonesia Based on Regional Division Jumlah Produksi / Total Production

Divre / Regional Division

SURAT STANDAR / Standard Mail

SURAT KILAT KHUSUS / EXPRESS MAIL

PAKET STANDAR / Standard Package

PAKET KILAT KHUSUS / EXPRESS PACKAGE

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

310.244 174.610 304.008 4.546.085 1.543.424 2.478.832 1.795.984 3.548.316 333.629 300.890 254.119

866.465 758.355 772.933 6.320.516 1.351.973 1.998.786 1.193.073 503.436 884.279 652.439 242.485

21.871 30.724 42.109 233.979 111.515 161.330 100.166 31.293 39.130 8.021 7.442

13.132 38.124 28.661 119.833 61.669 63.677 66.617 14.559 46.362 25.123 9.521

Sumber: Laporan PT. Pos Indonesia, 2012 Source: Report of PT. Pos Indonesia, 2012

199

200


Gambar 6.6 Produksi Surat dan Paket PT. Pos Indonesia di Tiap Divisi Regional Semester 1 Tahun 2012 Figure 6.6 Mail and Package Production PT. Pos Indonesia in Each Regional Division in First semester in 2012

Surat standar mengalami penurunan jumlah produksi pada semester 1 tahun 2012 dibandingkan dengan produksi semester 1 tahun 2010 dan 2011. Pada semester 1 tahun 2012, nilai produksi surat standar sebesar 15.590.140, turun sebesar 14,7% dibandingkan dengan jumlah produksi semester 1 tahun 2011 yang tercatat berjumlah 18.291.133 surat. Nilai produksi semester 1 tahun 2011 ini juga mengalami penurunan sebesar 3% dibandingkan dengan jumlah produksi semester 1 tahun 2010 yang mencapai jumlah 18.857.031 surat. Berbeda dengan produksi surat standar, produksi surat kilat khusus, paket standar dan paket kilat khusus justru mengalami pertumbuhan positif dari semester 1 tahun 2010 sampai semester 1 tahun 2012.

Standard Mail has decreased the amount of production in first semester of 2012 compared to the production in first semester Year 2010 and 2011. In first semester of 2012, the production value of standard mail amounted to 15,590,140, a decrease of 14.7% compared to first semester Year 2011 recorded as much as 18,291,133 mails. The production value of first semester year 2011 also decreased by 3% compared to the production of first semester in 2010 totaled 18,857,031 letters. Unlike the production of standard mail, the production of express mail, standard packages and express package experienced a positive growth from first semester of 2010 to first semester in 2012

Potret kinerja produk Surat Standar dan Surat Kilat Khusus selama tahun 2010 sd 2012 dapat tergambarkan pada Tabel 2.10 berikut :

Images of product performance of Standard Mail and Express Mail during 2010 till 2012 are illustrated in Table 2.10 below:

Tabel 6.21 Perkembangan Jumlah Produksi Surat dan Paket PT. Pos Indonesia Table 6.21 Growth of Mail and Package Production PT. Pos Indonesia JENIS PRODUKSI / Production Type SURAT STANDAR / standard mail SURAT KILAT KHUSUS / express mail PAKET STANDAR / standar package PAKET KILAT KHUSUS / express package Sumber: Laporan PT. Pos Indonesia, 2012 Source: Report of PT. Pos Indonesia, 2012

2010 Sem 1 18.857.031 10.374.701 394.034 385.500

Sem 2 22.862.064 13.154.466 642.428 625.297

Sem 1

2011

18.291.133 14.356.473 733.400 427.237

Sem 2

2012 Sem 1

21.214.554 15.265.855 969.288 546.550

15.590.140 15.544.740 787.580 487.278


Tabel 6.21 Perkembangan Jumlah Produksi Surat dan Paket PT. Pos Indonesia table 6.21 Growth of Mail and Package Production PT. Pos Indonesia

1.1.5 Data Sumber Daya Manusia Indonesia

PT. Pos

1.1.5 Human Resource Data of PT. Pos Indonesia

Jumlah pegawai PT. Pos Indonesia pada semester 1 tahun 2012 sebanyak 16.946 orang, menurun 0,18% dibandingkan jumlah SDM pada semester 1 tahun 2011 yang tercatat sebanyak 16.976 orang. Penurunan ini terjadi karena penambahan SDM baru tidak diimbangi dengan pengurangan SDM yang pensiun. Perkembangan Jumlah pegawai PT. Pos Indonesia Tahun 2010-2012 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

The number of employees of PT. Pos Indonesia in 1st semester of 2012 as many as 16,946 people, down 0.18% compared to the number of HR in 1st semester in 2011 that there were 16,976 people. The decrease is due to the addition of a new staff is not balanced by the reductions of other retired. The growth of employees of PT. Pos Indonesia in year 20102012 can be seen in the figure below

Gambar 6.8 Perkembangan Jumlah Pegawai PT. Pos Indonesia Tahun 2010-2012 Figure 6.8 Growth of Employees PT. Pos Indonesia Year 2010-2012

201

202


A. Data Pegawai Pendidikan

Berdasarkan

Tingkat

A. Employees Data Based on Education Level

Sebagian besar pegawai PT. Pos Indonesia berlatar belakang pendidikan SMA dengan jumlah 11.018 orang atau mencapai 65% dari jumlah keseluruhan pegawai. Latar belakang pendidikan paling sedikit adalah setingkat D4 dengan jumlah hanya 1 orang atau hanya 0,01% dari keseluruhan pegawai. Data lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Most of the employees of PT. Indonesian have a high school educational background with 11,018 staffs or reached 65% of the total employees. The least educational background is D4 with only 1 (one) person or just 0.01% of the total employees. The data can be clearly seen in the table and figure below.

Tabel 6.22 Jumlah Pegawai PT. Pos Indonesia Berdasarkan Tingkat Pendidikan Semester 1 Tahun 2012 Table 6:22 The number of Employees of PT. Pos Indonesia by Education Level in first Semester of 2012 Tingkat Pendidikan / Education Level Jumlah / Total Komposisi (%) / Composition (%) SD / Elementary School 1450 8,56 SMP / Junior High School 2603 15,36 SMA / Senior High School 11018 65,02 D1 138 0,81 D2 8 0,05 D3 416 2,45 D4 1 0,01 Sarjana Muda / Higher Education 52 0,31 S1 1164 6,87 S2 92 0,54 S3 4 0,02 TOTAL

16946

100

Gambar 6.9 Tingkat Pendidikan Pegawai PT. Pos Indonesia First semester tahun 2012 Figure 6.9 Employee Education Level of PT. Pos Indonesia in first Semester of 2012

416 2% 138 1%

1 0% 8 0%

92 1%

52 0% 1164 7%

4 0% 1450 9% 2603 15%

11018 65%

Perkembangan jumlah pegawai PT. Pos Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2012 berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The growth of employees of PT. Pos Indonesia from 2010 until 2012 based on the level of education as shown in the table below.


Tabel 6.23 Perkembangan Jumlah Pegawai PT. Pos Indonesia Berdasarkan Pendidikan Tahun 2010-2012 Table 6:23 The growth of Employee of PT. Pos Indonesia Based Education Year 2010-2012 Tingkat Pendidikan / Education Level SD Elementary SMP / Junior High SMA / Senior High D1 D2 D3 D4 Sarjana Muda / Higher Education S1 S2 S3 TOTAL

Sem 1

2010 Sem 2

1.537 2.794 11.416 105 6 295 2 46 984 87 4 17.276

1463 2708 11301 112 8 315 1 48 1010 91 3 17.060

Sem 1

2011 Sem 2

1388 2613 11275 117 8 336 1 49 1094 91 4 16.976

1521 2689 11086 128 8 364 1 51 1144 96 4 17.092

2012 Sem 1 1450 2603 11018 138 8 416 1 52 1164 92 4 16.946

B. Data Pegawai Berdasarkan Divisi Regional (Divre)

B. Employees Data Based on Regional Division (Divre)

Pegawai PT. Pos Indonesia paling banyak berada di wilayah pos divisi regional V yang meliputi provinsi Jawa Barat dengan jumlah 2519 orang atau mencapai 14,86% dari keseluruhan pegawai. Jumlah pegawai paling sedikit berada di Divre XI dengan jumlah hanya 435 orang atau hanya mencapai 2,57% dari jumlah keseluruhan pegawai PT. Pos Indonesia. Data lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

The employees of PT. Pos Indonesia mostly are in the post area of Regional Devision V that covers the province of West Java with 2519 people or 14.86% of the total employees. The least employees were in Regional Division XI with only 435 people or only reached 2.57% of the total employees of PT. Pos Indonesia. The data can be clearly seen in the table and figure below.

Gambar 6.10 Sebaran Pegawai PT. Pos Indonesia di Seluruh Divisi Regional Figure 6.10 The Distribution of Employees of PT. Pos Indonesia in All Regional Division

203

204


Gambar 6.11 Sebaran SDM PT. Pos Indonesia Berdasarkan Divisi Regional First semester Tahun 2012 Figure 6.11 The Distribution of Human Resources of PT. Pos Indonesia Based on Regional Division in First semester of 2012 Kantor XI Pusat 3% 4% I X II 7% 6% 6% III IX 6% 7% VIII 6%

IV 12% VII 14%

V 15%

VI 14%

Tabel 6.24 Perkembangan Jumlah Pegawai PT. Pos Indonesia Berdasarkan Divisi Regional Tahun 2010-2012 Table 6.24 Growth of Employees of PT. Pos Indonesia Based Regional Division Year 2010-2012 Divre / Regional Division

Sem 1

I II III IV V VI VII VIII IX X XI Kantor Pusat / Head Office TOTAL

2010 Sem 2

1206 987 1106 2215 2273 2520 2555 990 1199 1063 437 725 17276

1208 991 1088 2202 2258 2404 2517 990 1172 1044 435 751 17060

Sem 1

2011 Sem 2

1184 987 1074 2181 2227 2436 2517 965 1137 1025 430 813 16976

1177 969 1054 2123 2546 2402 2458 969 1127 1019 445 803 17092

2012 Sem 1 1156 976 1037 2095 2519 2409 2433 962 1124 1035 435 765 16946

1.1.6 Data Pendapatan PT. Pos Indonesia

1.1.6 Revenue Data of PT. Pos Indonesia

Pada tahun 2012, pendapatan PT. Pos Indonesia sebesar 3 trilyun rupiah, naik sebesar 10,15% dibandingkan nilai pendapatan tahun 2011 yang tercatat sebesar 2,7 trilyun rupiah. Perkembangan nilai pendapatan PT. Pos Indonesia Tahun 2010 s/d 2012 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

In 2012, the revenue of PT. Pos Indonesia amounted to 3 trillion Rupiah, up 10.15% compared to the recorded revenues value in 2011 that amounted to 2.7 trillion Rupiah. The development of the revenue value of PT. Pos Indonesia in the year 2010 until 2012 can be seen in the figure below.


Gambar 6.12 Perkembangan Pendapatan PT. Pos Indonesia Tahun 2010-2012 Figure 6.12 The Revenue Development of PT. Pos Indonesia Year 2010-2012

Nilai pendapatan terbesar berasal dari divisi regional pos V (Provinsi Jawa Barat) dengan nilai pendapatan 632,1 milyar rupiah dan pendapatan paling rendah berasal dari Divre I sebesar 30,1 milyar rupiah. Data lebih jelas dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini.

The largest revenue value comes from the V regional division (West Java Province) with a value of 632.1 billion Rupiah revenues and the lowest income derived from I Division amounted 30.1 billion Rupiah. The data can be clearly seen in the figure and table below.

Gambar 6.13 Sebaran nilai Pendapatan PT. Pos Indonesia di Seluruh Divisi Regional First semester Tahun 2012 Figure 6.13 Distribution of Revenue of PT. Pos Indonesia from the Entire Regional Division First semester Year 2012 30133 1%

364028 12%

123124 4%

115942 4% 100056 3%

194834 7%

632107 21%

399348 13%

489167 16%

527042 17%

60643 2%

Tabel 6.25 Perkembangan Nilai Pendapatan PT. Pos Indonesia Tahun 2010-2012 Table 6.25 The Revenue Developments of PT. Pos Indonesia Year 2010-2012 Divre / Regional Division

Nilai Pendapatan (Dalam Juta Rupiah) / Income Value ( In Million Rupiah ) 2010

I II III IV V VI VII VIII IX X XI Total Pendapatan / Total Income

124.765 130.276 164.736 729.795 260.929 333.289 310.814 151.972 154.854 111.070 60.626 2.533.126

2011 135.267 136.250 174.240 739.458 267.489 395.244 391.827 168.984 164.137 112.890 70.948 2.756.734

2012 30.133 123.124 115.942 100.056 632.107 60.643 527.042 489.167 399.348 364.028 194.834 2.533.126

205

206


1.1.7 Standar Waktu Tempuh

1.1.7 Standard Travel Time

Standar Waktu Penyerahan atau dikenal dengan SWP pada layanan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia adalah rentang waktu pengiriman surat dan paket sampai diterima oleh si alamat (penerima). Dari 79.507.478 kiriman surat dan paket yang selama satu semester, sebanyak 23.983.149 kiriman (30,16%) dapat dikirimkan 1 hari setelah surat dan paket diserahkan oleh konsumen (dalam waktu H+1). Sebanyak 20.575.799 (25,88%) surat dan paket dapat dikirimkan setelah hari kedua (H+2), dan 13.168.485 surat dan paket dapat dikirimkan setelah hari ketiga (H+3).

The standard delivery times are known as SWP on the services performed by PT Pos Indonesia spans from the sending time of mail and package until it is received by the addressee (recipient). From 79,507,478 of mail and packages sent during one semester, a total of 23,983,149 posts (30.16%) can be sent 1 day after the mail and package is submitted by the customer (within the H +1). A total of 20,575,799 (25.88%) mail and packages can be sent after the second day (H +2), and 13,168,485 mail and packages can be sent after the third day (H +3).

Gambaran kinerja SWP untuk produk Surat dan Paket selama tahun 2012 dapat dijelaskan pada tabel dan gambar berikut ini:

The potrait of the SWP performance for the products such as Mail and Package during the year 2012 can be described in the following tables and figures:

Tabel 6.26 Laporan Standar Waktu Penyerahan Surat dan Paket PT. Pos Indonesia First semester Tahun 2012 Table 6.26 Report of Standard Delivery Times for Mail and Package by PT. Pos Indonesia in First semester in 2012 Wil

Total Kiriman /

H+0

H+1

H+2

H+3

H+4

H+5

H+6

H+7

H+8

H+9

H +10

H +11

H +12

H +13

H +14

H >14

I

421,611

1,221,564

1,329,480

943,129

516,475

242,123

131,326

59,676

36,66

22,959

11,642

7,674

6,744

4,585

3,697

16,979

4,976,324

II

220,746

729,377

952,308

866,838

575,981

274,58

152,978

91,051

58,994

38,458

25,393

18,181

15,254

10,88

8,516

52,487

4,092,025

III

195,352

660,88

1,018,696

916,95

588,68

318,526

200,785

124,181

88,365

63,389

44,927

34,389

28,163

20,48

17,31

107,87

4,428,938

IV

4,586,134

9,737,751

7,641,705

3,340,165

1,096,759

419,472

188,189

97,034

53,321

35,654

24,961

18,463

13,99

9,586

9,338

41,52

27,314,042

V

188,363

682,035

1,008,233

935,224

580,252

339,33

194,644

124,945

77,829

54,425

44,095

30,324

23,489

16,72

13,46

89,562

4,402,927

VI

796,39

2,796,231

1,990,222

1,110,542

366,388

121,352

46,851

22,556

11,057

6,573

4,757

3,221

2,947

2,061

1,62

7,52

7,290,288

VII

943,744

3,240,836

2,124,466

1,431,971

528,784

141,221

51,307

31,005

17,595

6,541

4,667

3,295

2,29

1,217

1,007

3,989

8,533,935

VIII

776,446

3,412,603

2,639,325

1,909,289

822,269

213,014

69,681

33,556

17,837

13,144

7,636

5,506

5,794

3,643

2,997

12,411

9,945,151

IX

241,255

668,452

776,259

687,694

435,505

198,347

95,625

55,687

30,891

18,906

11,988

8,355

6,168

5,36

3,733

21,48

3,265,705

X

270,132

722,8

887,239

775,842

516,488

297,767

177,293

111,337

68,917

46,99

33,458

23,743

16,995

12,84

10,03

66,741

4,038,612

XI

45,591

97,184

191,157

246,104

177,741

110,132

75,616

48,904

35,202

25,421

19,318

15,728

14,42

9,755

8,852

53,311

1,174,436

3,583

13,427

16,699

4,723

921

182

61

59

27

14

1

12

3

1

1

7

39,721

11

9

10

14

25

30

63

78

102

144

150

163

274

294

257

3,75

5,374

8,689,358

23,983,149

20,575,799

13,168,485

6,206,268

2,676,076 1,384,419

800,069

496,797

332,618

232,993

169,054

136,531

97,422

80,815

477,625

79,507,478

Total of Posts

Kantor Pusat *) Total

*) data error sehubungan dengan migrasi sistem aplikasi *) Data error related to the migration of applications system Gambar 6.14 Persentase Kiriman Surat dan Paket Per Standar Waktu Tempuh Figure 6.14 The Percentage of Mail and Package Sent Per Standard Travel Time 800069 232993 496797 332618 169054 136531 1384419 1% 0% 0% 1% 0% 0% 2% 97422 2676076 80815 0% 8689358 3% 0% 11% 477625 6206268 0% 8%

13168485 17%

23983149 30%

20575799 26%


2.2 Data Penyelenggara Pos Badan Usaha Milik Swasta

2.2 Data of Posts Operator of Private Business Entities

2.2.1 Data Produksi Penyelenggara Pos Badan Usaha Milik Swasta

2.2. 1 Data of Posts Operator Production Data of Private Business Entities

Jumlah produksi penyelenggara pos BUMS pada semester 1 tahun 2012 mencapai volume 40,17 juta koli dan berat 348 ribu ton. Jumlah produksi paling banyak adalah paket pos dengan volume mencapai 24 juta koli dan berat 279 ribu ton. Jumlah produksi paling kecil adalah sekogram dengan volume produksi 31 ribu koli dan berat 1 juta ton. Data lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.16 di bawah ini.

The number of posts production of private business entities posts operator in 1st semester of 2012 reached a volume of 40.17 million bales and weighs 348 tons. The largest number of production is post parcel with the volume reaching 24 million bales and weighs 279 tons. The smallest number of production is sekogram (literature for blind people) with a volume of 31 thousand bales production volume and weight of 1 million tons. The data can be clearly seen in Table 2.16 below

Tabel 6.27 Produksi Pos dari Penyelenggara Pos Badan Usaha Milik Swasta First semester Tahun 2012 Table 6.27 Post Production of Private Entities Post Operator in first Semester of 2012 JENIS PRODUKSI / Production /Type

Barang cetakan / Printed Matter Paket / Package Bungkusan Kecil / Small Parcel Sekogram / Literature for blind people Surat Kabar / Newsletter TOTAL

Gambar di bawah ini menggambarkan jumlah produksi dari penyelenggara pos badan usaha milik swasta mulai dari semester 1 tahun 2010 sampai semester 1 tahun 2012.

Tahun / Year 2012 First semester KOLI / BALE KG 7.258.055 24.877.892 7.866.970 31.258 143.402 40.177.577

12.059.871 279.506.308 49.435.520 1.161.110 5.853.381 348.016.189

The figure below illustrates the number of post production of private business entities Post Operator started from 1st semester of 2010 until 1st semester of 2012.

Gambar 6.15 Volume Produksi Penyelenggara Pos Swasta First semester Tahun 2012 (Koli) Figure 6:15 Production Volume of Private Post Operator in 1st Semester of 2012 (Bales)

207


208

Gambar 6.16 Berat Produksi Penyelenggara Pos Swasta First semester Tahun 2012 (Kg) Figure 6.16 The Weight of Private Post Operators Production in 1st Semester of 2012 (Kg)

Tabel 6.28 Perkembangan Produksi Penyelenggara Pos BUMS Tahun 2010-2012 Table 6:28 Private Business Entities Post Operators Production Development in 2010-2012 2010 Sem1

JENIS PRODUKSI

Barang cetakan / Printed matter Paket / package Bungkusan Kecil / small parcel Sekogram / literature for blind people Surat Kabar / newsletter TOTAL

2011 Sem1

Sem2

2012 Sem1

Sem2

KOLI

KG

KOLI

KG

KOLI

KG

KOLI

KG

KOLI

7.929.751

10.981.533

8.742.745

12.075.701

7.929.751

10.981.533

8.744.520

12.080.117

7.258.055

19.748.060

165.074.325

20.494.805

860.365.752

19.748.568

165.091.365

20.504.527

860.407.796

7.643.540

23.638.210

15.906.613

50.699.042

7.644.985

23.640.950

15.907.913

50.700.956

7.866.970

49.435.520

154.217

5.619.552

3.989.324

5.124.548

154.217

5.619.552

3.989.324

5.124.548

31.258

1.161.110

207.651

50.801.471

174.992

51.028.514

207.651

50.801.471

174.992

51.028.514

143.402

5.853.381

35.683.219

256.115.091

49.308.479

979.293.557

35.685.172

256.134.871

49.321.276

979.341.931

KG 12.059.871

24.877.892 279.506.308

40.177.577 348.016.189

Sumber: Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, laporan kegiatan operasional, 2010-2012 Source: Directorate of Post and Information Technology Control, operations reports, 2010-2012

2.2.2 Data Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pos Badan Usaha Milik Swasta

2.2.2 Posts Operator Human Resources Data of Private Business Entities

Jumlah penyelenggara pos BUMS pada semester 1 tahun 2012 tercatat sebanyak 25.416 orang. dengan jenjang pendidikan utama adalah setingkat SLTA (65%) dan jenjang pendidikan terendah tidak tamat SD. Data lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.18 di bawah ini.

The number of posts operators PBE in 1st semester of 2012, there were 25,416 people, with primary education level of high school level (65%) and the lowest levels of education by not completing primary school. The data can be clearly seen in Table 2.18 below


Tabel 6.29 Jumlah SDM Penyelenggara Pos BUMS First semester Tahun 2012 Table 6:29 Post Operators Number of HR PBE First semester Year 2012 Tingkat Pendidikan / Education Level Tahun / Year 2012 Sem 1 TTSD Uncompleted Elementary 28 SD Elementary 240 SLTP Junior High 1.198 SLTA Senior High 16.642 DIII Diploma 3.251 S1 Bachelor 4.084 S2 Master 241 TOTAL 25.416 Gambar 6. 17 Tingkat Pendidikan SDM Penyelenggara Pos BUMS First semester Tahun 2012 Figure 6. 17 PBE Posts Operator HR Education Level First semester Year 2012

2859 12%

44 403 0% 2% 790 1529 3% 7%

2183 10%

15390 66%

Jumlah SDM penyelenggara pos BUMS pada semester 1 tahun 2012 sebesar 25. 416 orang, meningkat 3,93% dibandingkan jumlah SDM semester 1 tahun 2011 yang berjumlah 24. 455 orang. Perkembangan jumlah SDM penyelenggara pos BUMS dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Post Operator HR numbers of PBE in 1st semester of 2012 amounted to 25,416 people, an increase of 3.93% compared to the HR Number in First semester year 2011 which amounted to 24,455 people. The post operator HR number of PBE can be seen in the table below

Tabel 6.30 Perkembangan Jumlah SDM Penyelenggara Pos BUMS Tahun 2010-2012 Table 6:30 PBE Post Operators HR Number Development in 2010-2012 Tingkat Pendidikan / Education Level TTSD SD / Elementry SLTP / Junior High SLTA / Senior High DIII / Diploma S1 / Bachelor Degree S2 / Master Degree TOTAL

Sem 1

2010 Sem 2

44 403 1529 15390 2183 2859 790 22.751

45 373 1521 16472 2333 2890 858 24.074

Sem 1

2011 Sem 2

44 407 1561 16372 2523 3195 804 24.455

45 386 1569 17532 2680 3258 871 25.910

2012 Sem 1 28 240 1198 16642 3251 4084 241 25.416

209

210


2.2.3 Data Pendapatan Penyelenggara Pos Badan Usaha Milik Swasta

2.2.3 Private Business Operators Revenue Data

Nilai pendapatan penyelenggara pos Badan usaha Milik Swasta pada semester 1 tahun 2012 tercatat sebanyak Rp. 650,6 milyar rupiah seperti pada Tabel 2.20 di bawah ini.

The Private Business Entities post operators revenue in 1st semester of 2012 totaled Rp. 650.6 billion rupiah, as shown in Table 2.20 below

Entities

Post

Tabel 6.31 Nilai pendapatan penyelenggara pos BUMS first semester tahun 2012 Table 6.31 PBE Post Operators Revenue Value in 1st Semester of 2012 Uraian / Commentary

Jumlah / Total (Rp)

Nilai Pendapatan Tahun / Revenue Value Year 2010 • First semester • Semester 2

815.155.785 1.746.108.708

Nilai Pendapatan Tahun / Revenue Value Year 2011 • First semester • Semester 2

650.186.285.641 668.119.839.736

Nilai Pendapatan Tahun / Revenue Value Year 2012 • First semester

650.654.741.504

Gambar 6.18 Perkembangan Nilai Pendapatan Penyelenggara Pos BUMS Tahun 2010-2012 Figure 6.18 PBE Post Operators Revenue Value Development in 2010-2012

4 . P E N Y E L E N G G A R A A N TELEKOMUNIKASI

4.TELECOMUNICATIONS IMPLEMENTATION

4.1. DATA UMUM TELEKOMUNIKASI

4.1 TELECOMUNICATIONS IMPLEMENTATION PUBLIC DATA

PENYELENGGARAAN

4.1.1. SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI

4.1.1 HUMAN RESOURCES COMMUNICATION OPERATOR

IN

Sumber daya manusia yang dimaksud dalam buku ini adalah karyawan yang bekerja pada penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi.

The referred Human resources in this book are the employees who work on the telecommunications network and service providers.


Tabel 6.32 Komposisi Karyawan Penyelenggara Telekomunikasi Berdasarkan Pendidikan Table 6:32 Employee Composition of Telecommunications Operators by Education Tingkat Pendidikan / Education Level SD/SMP / Elementry School SMA/SMK / Vocational/High School Diploma / Diploma S1 / Undergraduate S2/S3 / Postgraduate

Pria / Male 1,419 10,721 8,055 14,638 2,439

2010 Wanita / Female 110 2,578 2,303 4,735 574

Total 1,529 13,299 10,358 19,373 3,013

2011 Pria / Wanita / Male Female 1,024 61 8,176 1,824 7,980 2,534 18,578 6,301 2,695 608

Total 1,085 10,000 10,514 24,879 3,303 49,781

47,572

TOTAL

Sumber: Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Tahun 2012 Source: Directorate for Control of Post and Information Technology Year 2012

Tabel 3.1 diatas menunjukkan bahwa dibanding tahun 2010, sumber daya manusia yang bekerja pada penyelenggaraan telekomunikasi pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebanyak 2.209.

Table 3.1 above shows that compared to 2010, human resources working in telecommunications in 2011 increased by 2,209.

Karyawan dengan pendidikan sarjana strata satu (S-1) merupakan karyawan terbanyak, yakni mencapai 24.879 pada tahun 2011, mengalami peningkatan sangat signifikan yakni mencapai 28,42% , berkebalikan dengan itu, yang berpendidikan SD/ SMP dan SMA/ SMK justru mengalami penurunan yang sama signifikannya yakni mencapai 40,92%.

The largest number of employees which increased significantly, for 28.42%, and reached 24.879 in 2011 are the undergraduate degree (S-1) employees, in contrast to, the elementary and high school/vocational school degree employees have decreased equally significant quantity, for about 40.92%.

Gambar 6.19 Komposisi Karyawan Penyelenggara Telekomunikasi Berdasarkan Pendidikan Pic 6.19 Employee Composition of Telecommunications Operators by Education.


Gambar 6.20 Komposisi Karyawan Penyelenggara Telekomunikasi berdasarkan jenis Kelamin Pic 6.20 Employee Composition of Telecommunications Operators by Gender

22%

23%

78%


77%

211

212


4.1.2. CAPEX DAN TELEKOMUNIKASI

OPEX

DI

BIDANG

4.1.2 CAPEX AND TELECOMMUNICATIONS

OPEX

IN

Tabel 6.33 Capex dan Opex Penyelenggara Telekomunikasi Table 6.33 Capex and Opex Telecommunications Provider CAPEX & OPEX

TOTAL / AMOUNT

CAPEX Rp 63.140.570.555.483 OPEX Rp 139.964.911.930.179 TOTAL Rp 203.105.482.485.662 Sumber: Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Tahun 2012 Source: Directorate for Control of Post and Information Technology Year 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa total Opex penyelenggara telekomunikasi tahun 2011 mencapai lebih dari dua kali lipat dari total Capexnya.

The above table shows that the total Opex providers in 2011 was more than double that of the total Capex.

4.2. DATA PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

4.2 TELECOMMUNICATION NETWORK OPERATOR DATA

Definisi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah Kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

The definition of telecommunications network operator which based on the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 1999 on Telecommunications is the act of provision and/or service of telecommunications networks which enables the operation of telecommunications.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta turunannya, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas :

Under Law No. 36 of 1999 on Telecommunications and its derivatives, telecommunications network implementation consists of:

1. Penyelenggara jaringan tetap, terdiri dari : a. Penyelenggara jaringan tetap lokal: • Circuit switch (PSTN/ FWA) • Packet switch b. Penyelenggara jaringan tetap jarak jauh (SLJJ) c. Penyelenggara jaringan tetap international (SLI) d. Penyelenggara jaringan tetap tertutup

1. Fixed network operators, consist of: a. Local fixed line network operators: • Circuit switch (PSTN / FWA) • Packet switch b. Fixed network operators (NDD) c. International fixed network operators (SLI) d. Network operators remain closed

2. Penyelenggaraan jaringan bergerak, terdiri dari : a. Penyelenggara jaringan bergerak terestrial radio trunking b. Penyelenggara jaringan bergerak seluler c. Penyelenggara jaringan bergerak satelit

2. Operation of mobile networks, consisting of: a. Terrestrial mobile radio trunking network operator b. Mobile cellular network operator c. Satellite mobile network operator


4.2.1. Jumlah Izin Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi

4.2.1 Number of Telecommunications Network Operator License

Luas wilayah Indonesia dan jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar menjadikan Indonesia menjadi pasar yang baik bagi industri telekomunikasi. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan penyelenggara telekomunikasi dari tahun ke tahun. Sampai dengan akhir Desember 2012, sebanyak 125 izin dari 105 perusahaan sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi di Indonesia. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sejumlah 112 izin dari 92 penyelenggara jaringan telekomunikasi. Peningkatan terbanyak terdapat pada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switch sebesar 58,92%.

The total area of Indonesia and the population is large enough to make Indonesia a good market for the telecommunications industry. This is indicated by the growth of telecommunication operators from year to year. As of the end of December 2012, a total of 125 licenses from 105 telecommunication operator companies in Indonesia. This amount is higher than the previous year, in amount of 112 licenses from 92 telecommunication operators. The biggest increase in packet switch based local fixed line network operators is 58.92%.

Tabel 6.34 Jumlah Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Table 6.34 Number of Telecommunication Network Operator License NO. JENIS JARINGAN / NETWORK TYPE IZIN PENYELENGGARAAN / OPERATION LICENSE PERTUMBUHAN / 2011 2012 GROWTH (%) A. JARINGAN TETAP / FIXED LINE NETWORK 95 107 12,63% I. JARINGAN TETAP LOKAL / Local Fixed Line Network 22 32 45,45% - BERBASIS CIRCUIT SWITCHED (PSTN/FWA) / CIRCUIT SWITCH (PSTN/FWA) 5 5 0,00% - BERBASIS PACKET SWITCHED / PACKET SWITCH 17 27 58,82% II. JARINGAN TETAP TERTUTUP / CLOSED FIXED LINE NETWORK

68

70

2,94%

III. JARINGAN TETAP SLJJ / FIXED LINE DOMESTIC CALL NETWORK

2

2

0,00%

IV. JARINGAN TETAP SLI / FIXED LINE INTERNATIONAL CALL NETWORK 3 3 0,00% Catatan : Penyelenggaraan FWA dikategorikan sebagai penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas (KM. 23 / 2004) Note: FWA operation is categorized as local wireless fixed line network operation with low mobility (KM. 23/2004) B.

JARINGAN BERGERAK / MOBILE NETWORK

17

18

5,88%

I. JARINGAN BERGERAK TERESTRIAL TRUNKING / TERRESTIAL MOBILE RADIO TRUNKING 8 9 12,50%

II. JARINGAN BERGERAK SELULER / CELLULAR MOBILE NETWORK

8

8

0,00%

III. JARINGAN BERGERAK SATELIT / SATELITE MOBILE NETWORK JUMLAH TOTAL IZIN / TOTAL LICENSES JUMLAH TOTAL PENYELENGGARA / TOTAL OPERATORS

1 1 0,00% 112 92

125 105

11,61% 14,13%


4.2.2. Komposisi Kepemilikan Saham

4.2.2 Shareholding Composition

Pada tahun 2012, dari 105 perusahaan penyelenggara jaringan telekomunikasi tercatat mayoritas sebanyak 55 perusahaan merupakan perusahaan dengan kepemilikan

In 2012, the 105 companies listed as telecommunications network operators in majority by 55 companies with the company shareholding are 100% domestic stocks.

213

214


sahamnya adalah 100% saham dalam negeri. 6 perusahaan penyelenggara jaringan telekomunikasi merupakan perusahaan yang dikuasai oleh publik yaitu PT. Bakrie Telecom Tbk, PT. First Media Tbk, PT Indosat Tbk, PT. Smartfren Telecom Tbk, PT. Telkom Tbk dan PT XL Axiata Tbk. Sebanyak 10 perusahaan belum terdata komposisi sahamnya dikarenakan izinnya terbit pada Tahun 2012 sehingga belum diwajibkan melakukan pelaporan.

Six corporate telecommunications network operators are companies owned by the public, namely PT. Bakrie Telecom Tbk, PT. First Media Tbk, PT Indosat Tbk, PT. Smartfren Telecom Tbk, PT. Telkom Tbk and PT XL Axiata Tbk. A total of 10 companies have not listed due to its composition permits which issued in year 2012, which are not required to report.

Tabel 6.35 Komposisi Kepemilikan Saham Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi / Table 6.35 Telecommunications Network Operator Shareholding Composition KEPEMILIKAN SAHAM JUMLAH PERUSAHAAN*) SHARE OWNERSHIP TOTAL COMPANIES*) SAHAM DALAM NEGERI 100 % / 100 % DOMESTIC SHAREHOLDING 55 SAHAM ASING >50 % / >50 % FOREIGN STOCK 13 SAHAM ASING <50% / <50% FOREIGN STOCK 8 SAHAM GABUNGAN + PUBLIK / PUBLIC AND JOINT STOCK 6 *) sebanyak 13 perusahaan belum mengirimkan laporan kepemilikan saham dan 10 perusahaan merupakan izin baru di tahun 2012 / Thirteen companies have not yet submitted shareholding reports and ten companies registered new licenses in 2012 Sumber: Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Tahun 2012 Source: Directorate for Control of Post and Information Technology Year 2012 Gambar 6.21 Kepemilikan Saham Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Picture 6.21 Telecommunications Network Operator Shareholding


3.2.4. DATA TELEKOMUNIKASI

PELANGGAN

JARINGAN

Secara umum, market share pelanggan telekomunikasi di Indonesia berdasarkan teknologinya (FWA/CDMA, Seluler/GSM, dan PSTN) dapat dilihat pada Gambar … berikut. 8.351.937; 3,31%

32.579.126; 12,92%

2010

211.290.235; 83,77%

4.2.3 Telecommunication Subscribers Data

Network

In general, market share of the Indonesian telecommunication subscribers by technology (FWA/CDMA, Cellular/GSM and PSTN) could be seen in picture below.

8.650.716; 3,00%

29.966.764; 10,39%

2011

249.805.619; 86,61%



Gambar di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010, teknologi seluler mendominasi pasar yakni mencapai 83,77%, dominasi ini semakin meningkat pada tahun 2011 yakni mencapai 86,61%. Sementara itu, pelanggan FWA/CDMA justru mengalami penurunan. Kondisi ini diperkirakan akan menjadi tren pada beberapa tahun ke depan, dimana seluler akan semakin mendominasi pasar, sementara FWA/CDMA semakin kehilangan pelanggannya.

The picture above shows that in 2010, the mobile technology dominates the market which reached 83.77%, this has increased more in 2011, reaching 86.61%. Meanwhile, subscribers of FWA/CDMA has decreased. This condition is expected to be a trend in the next few years, which will increase dominating the mobile market, while FWA/CDMA is losing subscribers.

Selanjutnya, Tabel dibawah ini menunjukkan rincian pelanggan FWA, selular dan PSTN setiap penyelenggara pada periode 2010 – 2011.

Furthermore, the table below shows details of FWA subscribers, every cellular and PSTN operators in the period 2010-2011.

Tabel 6.37 Pelanggan FWA, Seluler dan PSTN Table 6.37 FWA, Cellular and PSTN Subscribers NO OPERATOR BRAND TAHUN 2010 TAHUN 2011 PASCA PRABAYAR JUMLAH PASCA PRABAYAR BAYAR PREPAID PELANGGAN BAYAR PREPAID POSTPAID SUBSCRIBER POSTPAID A. PELANGGAN JARTAPLOK MOBILITAS TERBATAS (FWA) / FIXED WIRELESS ACCESS (FWA) SUBSCRIBERS 1 PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK FLEXI 546.495 17.614.783 18.161.278 467.610 13.769.912 2 PT. BAKRIE TELECOM, TBK ESIA 65.056 12.961.678 13.026.734 56.876 14.365.531 3 PT. INDOSAT, TBK STARONE 61.123 489.008 550.131 53.105 175.779 4 PT. SMARTFREN, TBK SMARTFREN 3.845 837.138 840.983 9.041 1.068.910

14.237.522 14.422.407 228.884 1.077.951

JUMLAH PELANGGAN FWA / FWA SUBSCRIBERS 676.519 31.902.607 B. PELANGGAN JARINGAN BERGERAK SELULER / MOBILE CELLULAR SUBSCRIBERS 1 PT. INDOSAT, TBK INDOSAT 1.102.178 43.170.139 2 PT. TELKOMSEL SIMPATI/HALO 2.126.504 91.883.945 3 PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA CERIA 680 347.847 4 PT. AXIS TELECOM INDONESIA AXIS 2.672 9.726.792 5 PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATION HCPT 70.000 16.200.000 6 PT. XL AXIATA, TBK XL 289.979 40.060.895 7 PT. SMART TELECOM SMART 90.179 3.978.037 8 PT. SMARTFREN, TBK SMARTFREN 109.441 2.130.947

32.579.126

586.632

44.272.317 94.010.449

1.188.000 50.525.000 2.187.858 104.828.717

51.713.000 107.016.575

348.527 9.729.464

11.876 1.828

213.379 16.780.418

225.255 16.782.246

16.270.000 40.350.874 4.068.216 2.240.388

90.000 300.000 87.453 107.771

19.940.000 46.100.000 5.388.016 2.055.303

20.030.000 46.400.000 5.475.469 2.163.074

JUMLAH PELANGGAN SELULER / CELLULAR SUBSCRIBERS 3.791.633 207.498.602 C. JARINGAN TETAP (WIRELINE/ PSTN) / FIXED LINE (WIRELINE/ PSTN) 1 PT. INDOSAT, TBK 2 PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK 3 PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI JUMLAH PELANGGAN PSTN / PSTN SUBSCRIBERS TOTAL PELANGGAN FWA, SELULER & PSTN / FWA, CELLULAR & PSTN SUBSCRIBERS 4.468.152 239.401.209

211.290.235


29.380.132

JUMLAH PELANGGAN SUBSCRIBER

3.974.786 245.830.833

29.966.764

249.805.619

46.953

46.953

8.302.818

8.601.680

2.166

2.083

8.351.937

8.650.716

252.221.298

288.423.099

4.561.418 275.210.965

215

216


3.2.4.1. Pelanggan FWA (CDMA)

4.2.2.1 FWA Subscribers (CDMA)

Pelanggan Fixed Wireless Access (FWA) mengalami penurunan sebesar 8,02% pada tahun 2011 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi dikarenakan penurunan yang cukup besar pada pelanggan Flexi Telkom sekitar 3,9 juta pelanggan. Dan pada tahun 2011 pelanggan Esia Bakrie Telecom melebihi pelanggan Telkom Flexi. Sebagaimana tahun 2010, pada tahun 2011 pelanggan FWA tetap masih didominasi oleh 2 (dua) penyelenggara FWA yaitu Telkom (Flexi) dan Bakrie Telecom (Esia).

Fixed Wireless Access (FWA) Subscribers has decreased by 8.02% in 2011 compared to previous years. The decrease was due to a substantial decline in Telkom Flexi subscribers for approximately 3.9 million subscribers. And in 2011 Bakrie Telecom’s Esia subscribers exceed Telkom Flexi subscribers. As of 2010, in the year 2011 FWA subscribers still dominated by two (2) FWA operators, Telkom (Flexi) and Bakrie Telecom (Esia).

Gambar 6.22 Pelanggan FWA (CDMA) Picture 6.22 FWA Subscriber (CDMA)


Terjadi perubahan yang cukup signifikan untuk penguasaan pasar FWA di Indonesia dikarenakan penurunan jumlah pelanggan FWA Telkom Flexi, hal ini terlihat pada tahun 2010 lebih dari 50% pasar FWA dikuasai oleh Telkom Flexi pada tahun 2011, Bakrie Telecom (Esia) dan Telkom Flexi berbagi pasar masingmasing sebesar 48,13% dan 47,51%. Sisanya, Indosat Starone dan Smartfren berbagi pasar FWA masing-masing sebesar 0,76% dan 3,6%. Market share pelanggan FWA dapat dilihat pada gambar 6.23 di bawah ini.

Significant changes which occurred to FWA market share in Indonesia due to decreasing number of FWA Telkom Flexi subscribers, as seen in the year 2010 which for more than 50% market were dominated by Telkom Flexi FWA in 2011, Bakrie Telecom (Esia) and Telkom Flexi market share, respectively amounted to 48.13% and 47.51%. The rest, StarOne and Indosat FWA Smartfren market share amounted to 0.76% and 3.6%. The market share of FWA subscribers could be seen in the image below.


Gambar 6.23 Market Share FWA (CDMA) Picture 6.23 FWA Market Share (CDMA) 1,69%

39,98%

2,58%

0,76%

48,13%

2010

3,60%

2011 47,51%

55,75%


3.2.4.2. Pelanggan Seluler (GSM)

4.2.2.2 Cellular Subscriber (GSM)

Pelanggan selular di Indonesia hingga tahun 2011 mencapai 249,80 juta pelanggan atau terjadi peningkatan sebesar 18,23% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan yang cukup besar pada pelanggan Telkomsel yaitu sekitar 13 juta pelanggan. Pesatnya pertumbuhan pelanggan selular menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi seluler di Indonesia.

Cellular subscribers in Indonesia until 2011 reached 249.80 million for an increase of 18.23% from the previous year. This increase was due to a significant increase in Telkomsel subscribers for about 13 million subscribers. The rapid growth of mobile subscribers showed high public demand for cellular communication services in Indonesia.

Gambar 6.24 Pelanggan Seluler (GSM) Picture 6.24 Cellular Subscribers (GSM)


Sampai dengan tahun 2011, dominasi pasar seluler masih dikuasai oleh 3 (tiga) penyelenggara selular yaitu Telkomsel yang mencapai 107 juta pelanggan (42,84%), diikuti oleh pelanggan Indosat yang mencapai 51,7 juta pelanggan (20,7%) dan pelanggan XL Axiata di urutan ketiga dengan 46,4 juta

Until 2011, the cellular market dominance was still dominated by the 3 (three) mobile operators such as Telkomsel subscribers which reached 107 million (42.84%), followed by Indosat subscribers which reached 51.7 million subscribers (20.7%) and XL Axiata subscribers in third place with 46.4 million

217

218


pelanggan (18,57%). Market share pelanggan selular dapat dilihat pada Gambar 3.7 di bawah ini.

1,93%

7,70%

Gambar 6.25 Market Share Seluler (GSM) Picture 6.25 Cellular Market Share (GSM) 0,87% 2,19%

1,06%

20,95%

19,10%

subscribers (18.57%). Market share of mobile subscribers could be seen in Picture 3.7 below.

20,70%

18,57%

2010

8,02%

4,60%

2011

6,72% 44,49%

0,16%

42,84% 0,09%


3.2.4.3. Pelanggan PSTN

4.2.2.3 PSTN Subscribers

Untuk pelanggan PSTN di Indonesia pada Tahun 2011 adalah sebesar 8,65 juta pelanggan yang didominasi oleh Telkom yang memiliki jumlah pelanggan terbesar yaitu sebesar 8,6 juta pelanggan. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan pelanggan PSTN sebesar 3,58% dari tahun sebelumnya. Selain Telkom, dua penyelenggara PSTN yang menyelenggarakan jaringan tetap lokal adalah Indosat dengan produk I-phone dan PT. Batam Bintan Telekomunikasi.

PSTN subscribers in Indonesia in the year 2011 had reached the amount of 8.65 million subscribers which dominated by Telkom, which has the largest number of subscribers in the amount of 8.6 million subscribers. This figure shows an increase of 3.58% PSTN subscribers from the previous year. In addition to Telkom, which organized the two PSTN local fixed network operators are Indosat with I-phone product and PT. Batam Bintan Telekomunikasi.

Gambar 6.26 Pelanggan PSTN Picture 6.26 PSTN Subscribers

Sumber : diolah dari Tabel 3.11 Source: based on Table 3.11


Dalam penguasaan pasar PSTN, Telkom sangat mendominasi dengan penguasaan pasar PSTN sebesar 99,43%, sedangkan Indosat dan BBT mengalami perubahan jumlah pelanggan yang tidak signifikan yaitu masing-masing 0,54% dan 0,02%. Market share pelanggan PSTN dapat dilihat pada Gambar 3.9 di bawah ini.

0,56%

0,03%

In the PSTN market share, Telkom dominated the PSTN market share for about 99.43%, while Indosat and BBT had number of subscribers change which were not significant, respectively 0.54% and 0.02%. PSTN subscribers market share could be seen in Picture 3.9 below.

Gambar 6.27 Grafik Market Share PSTN Picture 6.27 PSTN Market Share Chart 0,02% 0,54%

2011

2010

99,41%

99,43%


3.2.5. DATA TRAFIK TELEKOMUNIKASI

4.2.3 TELECOMMUNICATION TRAFFIC DATA

3.1.2.1 Data Trafik FWA

3.1.2.1 FWA Traffic Data Gambar 6.28 Grafik Trafik FWA Picture 6.28 FWA Traffic Chart


219

220


Gambar 3.10 di atas menunjukan bahwa pada tahun 2010, trafik jaringan Esia (PT. Bakrie Telecom Tbk) jauh di atas pesaingpesaingnya, berbeda dengan tahun 2008 dan 2009 di mana trafik dari ke empat pemain (terutama dibanding dengan flexi) relatif tidak jauh berbeda. Bila data trafik ini disandingkan dengan data pelanggan, dimana pada tahun 2010 pelanggan flexi masih lebih tinggi dari pelanggan Esia, maka bisa disimpulkan bahwa pelanggan Esia lebih banyak melakukan atau menerima panggilan dibanding pelanggan Flexi. Pada tahun 2011, trafik Esia menurun sangat signifikan bila dibanding tahun 2010, sementara Flexi justru mengalami peningkatan trafik outgouing yang sangat fantastis pula. Bila dilihat pelanggan Esia yang mengalami peningkatan, fenomena trafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2011, sebagian besar pelanggan Esia pada posisi idle (sangat jarang melakukan/menerima panggilan).

In Picture 3.10 above, shows that in 2010, Esia network traffic (PT Bakrie Telecom Tbk) was above its competitors, in contrast to 2008 and 2009 where the traffic from the four operators (especially compared with flexi) was relatively not much different . When data traffic is juxtaposed with customer data, which in 2010 was still higher for the Flexi subscribers than the Esia subscribers, it can be concluded that more Esia subscribers make or receive calls than Flexi subscribers. In 2011, Esia traffic decreased significantly when compared to 2010, while it had increasing traffic, Flexi outgouing traffic was very fantastic. Based on increasing Esia subscribers, the phenomenon of above traffic shows that in 2011, most of the Esia subscribers were in the idle position (hardly make/receive calls).

3.1.2.2 Data Trafik Seluler

3.1.2.2 Cellular Data Traffic Gambar 6.29 Trafik Seluler Picture 6.29 Cellular Traffic


Sebagai penyedia jasa seluler dengan pelanggan terbanyak, layanan seluler dari Telkomsel merupakan layanan seluler yang paling tinggi trafiknya, diikuti oleh XL dan

As mobile service providers with the most subscribers, Telkomsel’s cellular service had the highest traffic, followed by XL and Indosat. Unlike XL and Indosat which had ups and


Indosat. Berbeda dengan XL dan Indosat yang mengalami pasang surut, grafik trafik Telkomsel secara konsisten mengalami tren peningkatan dari tahun 2008 sampai 2011.

downs, Telkomsel traffic chart has consistently in an upward trend from 2008 to 2011.

3.1.2.3 Data Trafik PSTN

3.1.2.3 PSTN Data Traffic Gambar 6.30 Trafik PSTN Picture 6.30 PSTN Traffic


Trafik panggilan keluar (outgoing) Telkom pada tahun 2010 menurun sangat tajam, yakni hanya 38,01% bila dibanding tahun 2009, dan kembali naik tajam hampir tiga kali lipat pada tahun 2011. Sementara itu untuk Indosat, pada tahun 2008, 2010, dan 2011 data trafiknya digabung dengan data trafik FWA, mengingat pelanggan PSTN Indosat relatif sedikit, hal ini karena Iphone, sebagai produk PSTN dari Indosat, terfokus pada korporat.

Telkom outgoing traffic in 2010 had declined very sharply, which was only 38.01% compared to 2009, and sharply rose again which almost in triple amount in 2011. Meanwhile, Indosat, in 2008, 2010, and 2011 data is merged with the FWA data traffic, given to the relatively few Indosat PSTN subscribers. It is because the Iphone, as PSTN products from Indosat, has its main focus on corporate.

3.1.2.4 Data Trafik Sambungan Langsung Internasional (SLI)

3.1.2.4 International Call Traffic Data

Gambar 6.31 Trafik SLI Picture 6.31 International Call Traffic


221

222


Trafik outgoing nampak jauh lebih rendah dibanding dengan trafik incomingnya untuk semua operator, fenomena ini setidaknya menjelaskan bahwa pihak luar negeri memiliki sumber keuangan lebih baik dari pihak yang dipanggil di dalam negeri. Sementara itu, layanan SLI dari Indosat menunjukkan bahwa ketika trafik incomingnya turun tajam pada tahun 2010, outgoingnya justru naik signifikan hingga mencapai tiga kali lipat bila dibanding tahun sebelumnya, tetapi kembali turun signifikan pada tahun 2011.

The outgoing traffic appears much lower than incoming traffic for all carriers, this phenomenon is at least clarify that foreign companies have better financial resources for their companies in Indonesia. Meanwhile, Indosat’s IDD service from the incoming traffic shows that the traffic fell sharply in 2010, the outgoing traffic actually rose significantly reaching to three-fold compared to the previous year, but fell back significantly in 2011.

3.1.2.5 Data Trafik Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ)

3.1.2.5 Domestic Long Distance Call Data Traffic

Gambar 6.34 Trafik SLJJ Picture 6.34 Domestic Long Distance Call Data Traffic


Gambar di atas menunjukkan bahwa data trafik tahun 2011 tidak tercantum. Hal ini dikarenakan Telkom menggabungkan data trafik SLJJ ke dalam trafik PSTN, dan Indosat menggabungkan data trafik SLJJ ke dalam trafik FWA.

The picture above shows that the traffic data in 2011 was not listed. For the reason that Telkom combined their traffic data into the PSTN long distance call data traffic, and Indosat’s long distance call traffic was combined into the FWA data traffic.


3.1.3 ARPU (AVERAGE REVENUE PER USER)

3.1.3 ARPU (AVERAGE REVENUE PER USER)

Berikut ini ditampilkan data ARPU untuk semua layanan dari seluruh operator.

The following chart shows the ARPU data for services of all operators.

Gambar 6.35 ARPU FWA Picture 6.35 FWA ARPU


Gambar 6.36 ARPU Seluler Picture 6.36 Cellular ARPU


223

224


Gambar 6.37 ARPU PSTN Picture 6.37 PSTN ARPU


Pada rentang tahun 2008 sampai dengan 2010, baik FWA, seluler maupun PSTN mengalami tren penurunan ARPU. Tren kenaikan ARPU hanya terlihat pada layanan seluler pasca bayar dari XL Axiata dan layanan FWA dari Mobile 8. Data di atas mengindikasikan bahwa layananlayanan telekomunikasi tertentu sudah mulai mengalami saturasi (kejenuhan).

In the range of year 2008 to 2010, whether the FWA, cellular and PSTN ARPU showed a decreasing trend. An upward trend in ARPU occurred in post-paid mobile services from XL Axiata and the FWA services from Mobile 8. The above data indicate that certain telecommunications services had started experiencing saturation.

3.1.4 Persebaran Infrastruktur

3.1.4 Infrastructure Distribution

3.1.4.1 Persebaran Pembangunan Transceiver Station (BTS) 2G

Base

3.1.4.1 2G Base Transceiver Station (BTS) Construction Distribution

Terdapat 8 penyelenggara jaringan bergerak seluler yaitu Telkomsel, Indosat, XL Axiata, HCPT, Axis Telekom Indonesia, Smart Telecom, Smartfren Telecom dan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia yang memiliki kewajiban membangun Base Transceiver Station (BTS) 2G sesuai dengan komitmen yang tertuang di dalam izin penyelenggaraan modern licensing. Adapun data persebaran jumlah BTS dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

There are 8 mobile cellular network operator Telkomsel, Indosat, XL Axiata, HCPT, Axis Telekom Indonesia, Smart Telecom, Telecom Smartfren and Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, which have the obligation to construct the 2G Base Transceiver Station (BTS) in accordance with the set out commitments in the modern licensing. The data for the number of base stations distribution is shown in Picture below.


Gambar 6.38 Persebaran BTS 2G Penyelenggara Seluler Picture 6.38 Cellular Operators 2G BTS Distribution


Dari gambar 6.38 diketahui bahwa pada tahun 2012, jumlah BTS 2G terbanyak di Pulau Jawa yaitu 50.785 BTS. Hal ini disebabkan konsentrasi penduduk dan pelanggan masih di Pulau Jawa.

From the picture 6.38, it is shown that in 2012, the highest number of 2G BTS in Java is 50,785 BTS. This is due to the population concentration of the customer is still in Java.

225

226


3.1.4.2 Persebaran NODE-B 3G

3.1.4.2 NODE-B 3G Distribution

Terdapat 5 penyelenggara jaringan bergerak seluler 3G yaitu Telkomsel, Indosat, XL Axiata, HCPT, Axis Telekom Indonesia yang memiliki kewajiban membangun Node-B sesuai dengan komitmen yang tertuang didalam izin penyelenggaraan modern licensing. Adapun data persebaran jumlah Node-B dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

There are five 3G mobile cellular network operators, Telkomsel, Indosat, XL Axiata, HCPT, Axis Telekom Indonesia, which have the obligation to build Node-B in accordance with the commitments set out in the modern licensing of operating license. The distribution data of of Node-B could be seen in the following picture.

Gambar 6.39 Persebaran NODE-B 3G Penyelenggara Seluler Per Provinsi Picture 6.39 Cellular Operators 3G NODE-B Distribution in each Province



Dari Gambar di atas diketahui bahwa untuk jumlah Node-B 3G terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yakni mencapai 4.934 Node-B 3G. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan jaringan 3G tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat disebabkan karena pertumbuhan penduduk dan demand akan layanan broadboand yang cukup tinggi di provinsi ini.

From the picture above, it is shown that the number of most 3G Node-B found in province of Jawa Barat, reaching 4,934 3G Node-B. This suggests that the need for the 3G network is the highest in the province of Jawa Barat, due to population growth and the high demand of broadboand services in this province.

Dan dari Gambar tersebut diketahui pula pembangunan Node-B 3G di wilayah timur Indonesia masih sangat timpang bila dibanding wilayah Jawa. Sebagai contoh, jumlah Node-B 3G di Provinsi Maluku Utara hanya 12 titik. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk yang relatif rendah, biaya instalasi yang mahal dan sulitnya akses untuk mendapatkan jaringan backbone yang baik.

And based on the Image, 3G Node-B construction in eastern Indonesia is inadequate when compared to Java. For example, the number of 3G Node-B in North Maluku province just has 12 points. This occurs because the population is relatively low, expensive installation costs and the access difficulty to get a good backbone network.

3.1.4.3 Persebaran Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Fixed Wireless Access (FWA/ CDMA)

3.1.4.3 Fixed Wireless Access (FWA / CDMA) Base Transceiver Station (BTS) Construction Distribution

Terdapat 4 penyelenggara jaringan tetap lokal dengan mobilitas terbatas atau Fixed Wireless Access (FWA/CDMA) yaitu Indosat, Telkom,Bakrie Telecom dan Smartfren Telecom yang memiliki kewajiban membangun Base Transceiver Station (BTS) sesuai dengan komitmen yang tertuang didalam izin penyelenggaraan modern licensing. Adapun data persebaran jumlah BTS dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

There are four local fixed network operators with limited mobility or Fixed Wireless Access (FWA/CDMA), namely Indosat, Telkom, Bakrie Telecom and Telecom Smartfren who have obligation to construct the Base Transceiver Station (BTS) in accordance with the commitments set out in the modern licensing of operating license. The base stations distribution data is shown in the picture below.

227

228


Gambar 6.40 Persebaran BTS FWA Penyelenggara FWA Per Provinsi Picture 6.40 Fixed Wireless Access (FWA / CDMA) Base Transceiver Station (BTS) Construction Distribution in each Province



Dari Gambar… diketahui bahwa untuk jumlah BTS FWA terbanyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta, yakni sebanyak 3.166 BTS. Sama halnya dengan pembangunan BTS 2G dan Node 3G, masih terjadi ketimpangan di wilayah Indonesia bagian barat dan timur dalam pembangunan BTS FWA.

From Picture 6.4, for the highest amount of FWA BTS is located in Jakarta in amount of 3,166 base stations. Similar with the construction of 2G BTS and 3G Node, inadequancy persists in the western and eastern part of Indonesia for the construction of FWA BTS.

3.2. Data Penyelenggaraan Telekomunikasi

Jasa

3.2. Telecommunication Service Operation Data

Definisi penyelenggaraan jasa telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

Definition of telecommunications services operation based on the Law of the Republic of Indonesia Number. 36 of 1999 on telecommunications is the telecommunication provision and or service which enable the telecommunications operation.

3.2.1. Ijin Telekomunikasi

Jasa

3.2.1. Telecommunication Service Provider License

telekomunikasi

Telecommunication service provider license consists of:

1. Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi (Jasnita), terdiri dari : a. Jasa Panggilan Premium (Premium Call) b. Jasa Kartu Panggil (Calling Card) c. Jasa Pusat Layanan Informasi (Call Center) d. Jasa Teleponi Dasar

1. Value Added Telephony Service (Jasnita) Operation, consists of: a. Premium Call services b. Calling Card service c. Call Center Service d. Basic Telephony Service

2. Penyelenggaraan Jasa Multimedia, terdiri dari : a. Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) b. Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Point/NAP) c. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) d. Jasa Sistem Komunikasi Data (Siskomdat)

2. Multimedia Service Operation, consisting of: a. Internet access service (Internet Service Provider / ISP) b. Internet Interconnection Services (Network Access Point / NAP) c. Voice over Internet Protocol (Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik/ITKP) d. Data Communications Systems Services (Siskomdat)

Pada posisi tahun 2011 untuk penyelenggaraan Jasnita terdapat sebanyak 44 izin penyelenggaraan sementara untuk jasa multimedia sebanyak 297 izin penyelenggaraan. Jumlah izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

In 2011, there were 44 temporary operating license for the operation for Jasnita, while the multimedia services were provided for 297 license. The amount of telecommunications services license could be seen in the following table:

Penyelenggara

Izin Penyelenggaraan terdiri atas :

jasa

229

230


Tabel 6.38 Jumlah Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Table 6.38 The Number of Telecommunication Service Provider License NO. JENIS JARINGAN / NETWORK TYPE IZIN PENYELENGGARAAN PERTUMBUHAN OPERATION LICENSE GROWTH (%) 2011 2012 A. JASA MULTIMEDIA / MULTIMEDIA SERVICE 297 309 4,04% I. ISP 210 223 6,19% II. NAP 49 48 -2,04% III. VoIP 27 27 0,00% IV. SISKOMDAT 11 11 0,00% B. JASA NILAI TAMBAH TELEPONI / TELEPHONY VALUE ADDED SERVICE 45 39 -13,33% I. CALL CENTER 9 10 11,11% II. PREMIUM CALL 24 18 -25,00% III. CALLING CARD 10 9 -10,00% IV. BASIC TELEPHONY 2 2 0,00% JUMLAH TOTAL IZIN / TOTAL LICENSES 342 348 1,75% Sumber: Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Tahun 2012 Source: Directorate for Control of Post and Information Technology Year 2012

Izin Penyelenggara jasa multimedia terdapat penambahan pada izin penyelenggaraan jasa koneksi internet (internet service provider – ISP) sebanyak 14 penyelenggara dan penambahan 1 izin penyelenggaraan Internet Teleponi untuk Kepentingan Publik (ITKP), selain itu terdapat pencabutan izin jasa multimedia dengan rincian 1 (satu) penyelenggara ISP, 1 (satu) penyelenggara ITKP dan 1 (satu) penyelenggara NAP.

In 2012, multimedia service providers license has addition to the internet connection operating license (internet service provider ISP) in amount of 14 operators and addition of one operating license for Internet Telephony Services for the Public Interest (VoIP), beside the revocation of multimedia service license with details, one Internet Service Provider, one VoIP operator, and one NAP operator.

Selain 3 izin penyelenggaraan yang dicabut izinnya, terdapat 1 (satu) penyelenggara yang mengembalikan izin penyelenggaraan ITKP yaitu PT. Mobicom Selularindo Gemilang, namun belum dilakuan pencabutan izin.

In addition to the three operators which operating licenses was revoked, there is 1 (one) organizers that returned the VoIP operating license, but not yet revoked.

Pencabutan dan Pengembalian izin Jasa Multimedia NO. TINDAKAN JENIS JASA MULTIMEDIA ISP NAP ITKP SDKT 1 2.

Pencabutan Izin Pengembalian Izin

1 -

1 -

1 1

-


Pencabutan dan Pengembalian izin Jasa Nilai Tambah Telephoni NO. TINDAKAN JENIS JASA MULTIMEDIA Premium Call Calling Card Call Center

Jasa Telp Dasar

1 2.

-

Pencabutan Izin Pengembalian Izin

5 1

1 2


- -


Penyelenggaraan izin Jasa Nilai Tambah Telephoni pada tahun 2012 terdapat 3 penyelenggara yang mengembalikan izin penyelenggaraan Jasnita yaitu penyelenggaraan Calling Card PT. Multimedia Nusantara dan PT. Mora Telematika Indonesia serta izin penyelenggaraan Premium Call PT. Centrin Nuansa Teknologi.

In the value-added services operating license, in 2012, 1 (one) Call Center Operational License was given. And also there are six operating license revocation with details of five premium call operating licenses and one calling card license. In addition to license revocation, there are 3 that returns the operators license

Selanjutnya berikut ini akan disajikan data-data yang bersumber dari laporan penyelenggaraan. Untuk tahun 2010 data bersumber dari : 149 penyelenggara ISP, 36 penyelenggara NAP, 19 penyelenggara ITKP, 8 penyelenggara Siskomdat, dan 20 penyelenggara Jasnita, sedangkan untuk data pada tahun 2011 bersumber dari LKO 204 penyelenggara ISP, 49 Penyelenggara NAP, 26 Penyelenggara ITKP, 11 penyelenggara Siskomdat dan 39 penyelenggara Jasnita. Untuk lebih jelasnya dapat dilihal pada Tabel berikut.

Furthermore, in the following table will be presented the data from the reports of the operation. For the year 2010, the data is from: 149 ISP, 36 NAP operators, 19 Telephony Service for Public operators, 8 Data Communication System operators, and 20 Value Added Service providers, while the data in 2011 from is LKO 204 ISP, 49 NAP operators, VoIP Provider 26, 11 Data Communication System providers and 39 value added Service providers. See the table below for more details.

Tabel 6.39 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sebagai Sumber Data Table 6.39 Operation Reports as Source of Data NO. JENIS IZIN / LICENSE TYPE JUMLAH LAPORAN REPORTS 2010 2011 A. JASA MULTIMEDIA / MULTIMEDIA SERVICES 1. ISP 149 204 2. NAP 36 49 3. VoIP 19 26 4. DATA COMMUNICATION SYSTEM 8 11 B. jASA BIILAI TAMBAH TELEPONI / TELEPHONY VALUE ADDED SERVICES 20 39 Sumber: Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Tahun 2012 Source: Directorate for Control of Post and Information Technology Year 2012

3.2.2.2. Jumlah E1. Call Originasi dan Call Terminasi pada Layanan Jasa ITKP

3.2.2.2. Amount of E1. Origination and Termination Call on VoIP Services

Data berikut merupakan perbandingan penyelenggaraan ITKP pada tahun 2010 dan 2011.

The following data as comparison of VoIP operations in 2010 and 2011.

Tabel 6.40 Jumlah Call, Kartu Terjual dan E1 pada Layanan ITKP Table 6.40 Amount of Calls, Sold Cards and E1 on VoIP Services No. 1. 2. 3. 4. 5.

Originasi, terminasi, kartu terjual, E1 out, dan E1 in 2010 2011 Origination, Termination, Sold Cards, Out and In E1 Call originasi (per bulan) / Origination call (monthly) 178.907.994 1.317.643.537 Menit Call terminasi (per bulan) / Termination call (monthly) 131.549.290 1.233.330.230 Menit Rata-rata kartu terjual (per bulan) / Average sold card (monthly) 7.150 9.745 E1 Outgoing / Outgoing E1 79 131 E1 Incoming / Incoming E1 46 21


231

232


3.2.2.3. Kode Akses Penyelenggara ITKP

3.2.2.3. VoIP Provider Access Code

Dalam menjalankan bisnis ITKP, para penyelenggara wajib menggunakan nomor kode akses yang dikeluarkan oleh Direktorat Telekomunikasi, Ditjen PPI. Adapun daftar penyelenggara berikut nomor kode aksesnya dapat dilihat di Tabel … berikut.

In VoIP business, the providers must use the access code number issued by the Telecommunications Directorate, Post and Information Technology’s Implementation Directorate. The list of provider access code number could be seen in the following Table.

Tabel 6.41 Penomoran Kode Akses untuk Penyelenggara ITKP Table 6.41 Access Code Numbering for VoIP Provider No Nama Perusahaan / Company Name Kode Akses / Access Code Single stage Double stage 1. PT. Atlasat Solusindo 01018 17000; 17018 2. PT. Andalan Sekar Makmur 17033 3. PT. Bakrie Telecom, Tbk 01010 17010 4. PT. Cyberindo Aditama 01086 17086 5. PT. XL Axiata, Tbk 01000 17080 6. PT. Gaharu Sejahtera 01019 17019; 17088 7. PT. Indo Pratama Teleglobal 01077 17077 8. PT. Indonesia Comnets Plus 01006 17006 9. PT. Indo Internet 17030 10. PT. Indosat, Tbk 01016 17001; 17011 11. PT. Jasnita Telekomindo 01055 17055 12. PT. Khasanah Timur Indonesia 17020 13. PT. Mobile-8 Telecom 01068 17068 14. PT. Mobicom Selularindo Gemilang 01065 17065 15. PT. Primedia Armoekadata Internet 01099 17098; 17099 16. PT. Power Telecom 17021 17. PT. Palapa Pacific 01088 17078 18. PT. Satria Widya Prima 01012; 01070 17012; 17070 19. PT. Stacall Siskom 01007 17007 20. PT. Sejahtera Globalindo 01002 17002 21. PT. Sistelindo Mitralintas 01079 17079 22. PT. Supra Primatama Nusantara 17050 23. PT. Surya Waringin Mas 01066 17066 24. PT. Smartfren Telecom 01033 17003 25. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 01017 17071; 17017;17085 26. PT. Telindo Nusantara 01089 17089 27. PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) 01052 Sumber: Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Tahun 2012 Source: Directorate for Control of Post and Information Technology Year 2012

Beda Single stage dengan double stage adalah untuk single stage, pelanggan jasa ITKP langsung tersambung ke jaringan telepon tanpa melalui nomor telepon penghubung atau server tertentu, sementara untuk double stage pelanggan harus melalui nomor telepon penghubung dan melalui proses validasi

The difference between Single stage and double stage is, for the single stage, the VoIP subscriber is directly connected to the telephone network without connecting through the phone number or a specific server, for the double stage, the customer goes through the telephone number and validation process.

3.2.2.4. Kode Akses Penyelenggara Jasa Call Center

3.2.2.4. Call Center Service Access Code

Seperti halnya pada layanan ITKP, untuk penyelenggaraan layanan call center juga dibutuhkan kode akses yang digunakan untuk menghubungi agen call center. Berikut adalah kode akses yang dimiliki oleh penyelenggara call center .

Similar with VoIP services, for the operation of call center service also require access code which is used to contact the call center agent. The following table list the call center service providers access code.


Tabel 6.42 Kode Akses untuk Penyelenggara Call Center Table 6.42 Call Center Service Access Code NO. Nama Perusahaan / Company Name (1) 1 Aplikanusa Lintasarta 14052 2 Asean Indonesia Akses 14046 3 Bakrie Telecom 14061 4 Infomedia Nusantara 14005 5 Jasnita Telekomindo 14000 6 Karyaputra Suryagemilang 14088 7 Lintas Nusantara Telekomunikasi 8 Mora Telematika Indonesia 14081 9 Prolindo Prima Karya 14017

(2) 14077 14080 14041

Nomor Kode Akses / Access Code Number (3) (4) (5) (6) (7) (8)

14090 14045

14098 14047

14049

14022

14099 14008

14010

14055

14070

14044

14027

(9)

(10)

14009

14004


3.2.3. Data Pelanggan Jasa Telekomunikasi

3.2.3. Data of Telecommunication Service Subscribers

Data pelanggan jasa telekomunikasi sesuai dengan izin penyelenggaraan dibagi menjadi jasa multimedia dan jasa nilai tambah teleponi, dan untuk penyelenggaraan jasa multimedia dibagi kembali menjadi pelanggan ISP, NAP, ITKP dan Siskmodat. Untuk pelanggan ISP dan NAP perlu dilakukan klarifikasi yang lebih mendalam terhadap data yang disampaikan oleh penyelenggara.

The data of the telecommunication service customer in accordance with the operating licenses is divided into multimedia services and value-added telephony services, and for the operation of multimedia services is subdivided into ISP, NAP, VoIP and Data Communication System subscribers. For the ISP and NAP subscribers, it is required to do in-depth clarification for the submitted data by the organizer.

3.2.3.3. Pelanggan Internet Teleponi untuk Kepentingan Publik (ITKP)

3.2.3.3. VoIP Subscribers

Layanan ITKP dipergunakan untuk melakukan panggilan (originasi) atau menerima panggilan (terminasi) baik domestik maupun internasional dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan menggunakan jaringan clear channel, biaya yang lebih murah tersebut disebabkan karena penyelenggara menggunakan jaringan internet. Berikut merupakan pelanggan ITKP pada tahun 2010 dan 2011.

The VoIP service is used to make (origination) or receive (termination) calls both domestically and internationally at cheaper price than clear channel network. The cheaper price is because the provider use the Internet. Here is a VoIP subscribers in 2010 and 2011.

233

234


Tabel 6.43 Pelanggan ITKP Berdasarkan Jenis Pelanggan Table 6.43 VoIP Subscribers based on Subscribers Type NO. PROPINSI / PROVINCE 2010 2011 PERSONAL PERUSAHAAN PERSONAL PERUSAHAAN PERSONAL CORPORATE PERSONAL CORPORATE 1 ACEH 392 0 463 0 2 SUMATERA UTARA 8,212 468 10,524 607 3 BENGKULU 0 0 4 0 4 JAMBI 0 0 6 0 5 RIAU 119 0 259 0 6 LAMPUNG 534 0 659 0 7 SUMBAR 0 0 6 0 8 BABEL 0 0 5 0 9 SUMATERA SELATAN 2,533 229 3,250 321 10 KEPULAUAN RIAU 0 0 36 4 11 DKI JAKARTA 44,265 8,605 57,601 5,639 12 BANTEN 1,464 16 2,178 0 13 JAWA BARAT 19,760 549 27,030 704 14 JAWA TENGAH 15,585 521 22,647 558 15 JAWA TIMUR 24,939 2,433 40,365 2,407 16 DIY 39 16 5,393 0 17 BALI 1,484 500 5,400 693 18 NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0 0 19 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0 0 20 KALIMANTAN BARAT 55 33 7 0 21 KALIMANTAN TIMUR 0 34 11 0 22 KALIMANTAN SELATAN 0 3 11 0 23 KALIMANTAN TENGAH 0 0 2 0 24 GORONTALO 0 0 0 0 25 SULAWESI UTARA 186 89 14 0 26 SULAWESI SELATAN 908 62 1,044 0 27 SULAWESI TENGGARA 687 721 936 312 28 SULAWESI BARAT 0 0 0 0 29 SULAWESI TENGAH 0 1 0 0 30 MALUKU 0 0 0 0 31 MALUKU UTARA 0 0 0 0 32 PAPUA BARAT 0 0 0 0 33 PAPUA 17 0 0 0 TOTAL 121,179 14,280 177,851 11,245 Sumber: Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Tahun 2012 Source: Directorate for Control of Post and Information Technology Year 2012

3.2.3.4. Jasa (Siskomdat)

Sistem

Komunikasi

Data

3.2.3.4. Data Communication System Service (Siskomdat)

Jumlah pelanggan jasa Siskomdat pada tahun 2011 terdapat 10.768 pelanggan yang dapat dibagi perprovinsi, selain itu terdapat pelanggan siskomdat sebesar 8.033 yang tidak dapat terbagi perprovinsi sehingga total pelanggan siskomdat sebanyak 18.801 pelanggan dengan mayoritas menggunakan teknologi kabel.

Data Communication System Service subscribers in 2011 were 10.768 subscribers of total sum of all provinces, and there are Data Communication System Service subscribers for 8033 which could not be divided in each province in amount of 18.801 subscribers using cable technology.


Tabel 6.44 Pelanggan Siskomdat Berdasarkan Teknologi Akses ke Pelanggan Table 6.44 Data Communication System Service Subscribers based on Technology Access to the Subscribers NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

PROPINSI KABEL TEMBAGA PROVINCE COPPER WIRE ACEH 4 SUMATERA UTARA 334 BENGKULU 1 JAMBI 3 RIAU 33 LAMPUNG 3 SUMBAR 5 BABEL 1 SUMATERA SELATAN 10 KEPULAUAN RIAU 1 DKI JAKARTA 3,436 BANTEN 454 JAWA BARAT 1,390 JAWA TENGAH 474 JAWA TIMUR 1,013 DIY 12 BALI 28 NUSA TENGGARA BARAT 3 NUSA TENGGARA TIMUR 1 KALIMANTAN BARAT 8 KALIMANTAN TIMUR 16 KALIMANTAN SELATAN 9 KALIMANTAN TENGAH 2 GORONTALO 0 SULAWESI UTARA 2 SULAWESI SELATAN 12 SULAWESI TENGGARA 3 SULAWESI BARAT 0 SULAWESI TENGAH 0 MALUKU 2 MALUKU UTARA 0 PAPUA BARAT 0 PAPUA 0

Sub Total

7,260

SATELIT SATELITE 39 117 11 23 48 10 73 12 154 1 769 6 225 117 221 183 103 7 7 38 42 110 25 1 128 169 11 19 38 20 27 44 56 2,854

FIBER OPTIC FIBRE OPTIC 0 5 0 0 1 1 0 0 1 0 104 3 8 1 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 143

511

Data yang tidak dapat di breakdown, karena data besifat nasional The National Data which could not be broken down. NO. CAKUPAN LAYANAN SERVICE COVERAGE 1

KABEL TEMBAGA COPPER WIRE

NASIONAL

SATELIT SATELITE 8,033

Sub Total 8,033 TOTAL SUBSCRIBERS 18,801


FIBER OPTIC FIBRE OPTIC

LAINNYA OTHERS 3 22 12 3 32 12 2 2 11 0 201 10 39 25 41 4 17 2 1 5 21 9 3 0 2 26 2 0 1 2 1 0 0

LAINNYA OTHERS

235

236


3.2.4. Data Point of Present

3.2.4. Point of Presence Data

PoP merupakan ttitk terdepan untuk menyebarkan layanan penyelenggaan jasa multimedia. Setiap penyelenggara jasa multimedia memiliki kewajiban membangun Point of Present (PoP) sesuai dengan komitmen yang tertuang di dalam modern licensing. Data sebaran jumlah PoP per propinsi dapat dilihat pada tabel berikut.

PoP is a leading point which deploy multimedia service. Each multimedia service provider has an obligation to develop Point of Presence (PoP) in accordance with the commitments set out in the modern licensing. Distribution data of the number of PoP per province could be seen in the following table.

Tabel 6.45 Jumlah PoP dan Jumlah Penyelenggara Jasa Multimedia Tahun 2011 berdasarkan Provinsi Table 6:45 Number of PoPs and Total Multimedia Service Provider in 2011 by Province No

PROVINCE

ISP

VoIP

NAP

Jumlah Jumlah PoP PoP

2010

2011

7

11

38

SISKOMDAT Data Communication System Jumlah PoP

Jumlah

PoP

Penyelenggara

Penyelenggara

Penyelenggara

Penyelenggara

Amount of

Amount of

Amount of

Amount of

Providers

Providers

Providers

2010

Providers

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

5

8

1

1

1

1

2

7

2

4

0

54

20

28

8

9

6

9

10

29

10

13

2011

2010

2011

0

0

0

4

8

3

5

1

Aceh

2

Sumatera Utara

3

Bengkulu

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Jambi

9

14

9

10

2

2

2

2

2

8

2

4

0

0

0

0

5

Riau

15

24

12

22

6

6

5

6

5

9

5

9

6

1

3

1

6

Lampung

11

23

10

15

4

4

3

4

4

15

4

7

3

0

2

0

7

Sumatera Barat

6

8

5

7

3

4

2

4

1

4

1

3

0

0

0

0

8

Kepulauan Babel

2

2

2

2

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

9

Sumatera Selatan

13

32

11

23

4

5

4

5

4

20

4

15

4

5

3

3

10

Kepulauan Riau

24

38

16

19

4

6

3

6

12

18

11

11

4

8

3

2

11

Jakarta

385

578

50

23

24

16

21

105

238

29

55

20

216

6

23

12

Banten

64

83

24

3

4

1

4

4

15

3

10

6

19

3

3

13

Jawa Barat

191

266

56

142

23

28

9

28

28

89

15

47

15

57

5

13

14

Jawa Tengah

111

179

34

125

26

30

5

25

16

77

9

49

3

6

3

4

15

Jawa Timur

98

185

46

121

21

27

10

27

23

99

15

59

10

36

3

10

16

DI Yogyakarta

45

69

20

43

4

4

4

4

8

16

7

11

2

2

2

2

17

Bali

42

78

25

57

7

11

6

10

14

26

14

23

5

11

3

8

18

Nusa Tenggara Barat

4

6

4

6

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

19

NTT

5

4

4

4

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

20

46

Kalimantan Barat

9

9

8

3

4

2

4

4

3

4

3

1

2

1

2

21 Kalimantan Timur

30

36

15

22

6

7

3

7

10

15

8

8

2

4

2

4

22 Kalimantan Selatan

29

27

9

17

3

5

2

5

1

2

1

2

0

2

0

2

23 Kalimantan Tengah

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Gorontalo

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

25 Sulawesi Utara

8

7

6

7

1

4

1

4

3

4

3

4

0

0

0

0

13

11

12

8

2

7

2

6

7

11

6

6

4

7

3

4

1

1

11

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

26 Sulawesi Selatan 27 Sulawesi Tenggara

8

184

28 Sulawesi Barat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Sulawesi Tengah

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Maluku

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

31 Maluku Utara

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

32 Papua Barat

3

2

2

2

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

33 Papua

5

4

3

4

0

0

0

0

2

2

2

2

0

0

0

0

1176

1757

417

937

156

194

184

270

713

160

352

89

384

45

86

Total*)


89


Gambar 6.41 Sebaran PoP ISP dan NAP di Seluruh Provinsi Figure 6:41 PoP ISP and NAP Distribution in all provinces SEBARAN POP ITKP DI SELURUH PROVINSI

SEBARAN POP SISKOMDAT DI SELURUH PROVINSI

POP ISP DISTRIBUTIO IN ALL PROVINCESS

POP NAP DISTRIBUTIO IN ALL PROVINCESS


237

238


Gambar 6.42 Sebaran PoP ITKP dan SISKOMDAT di Seluruh Provinsi Picture 6.42 VoIP and Data Communication System PoP in all Provinces



Dari Gambar … di atas terlihat bahwa PoP terbanyak terdapat pada penyelenggaraan ISP sebanyak 1.757, disusul PoP penyelenggaraan NAP sebanyak 713, kemudian PoP penyelenggara Siskomdat sebanyak 384 dan terakhir PoP penyelenggara ITKP sebanyak 194. Untuk detail perbandingan PoP penyelenggaraan jasa multimedia terlihat pada grafik di bawah ini.

From the picture above shows that the most ISP PoP, in amount of 1,757, is in ISP operation, followed by NAP operation, 713 PoPs, then PoP Communication Data System provider for 384 POPs and 194 PoP VoIP providers. For detailed comparison PoP multimedia services is shown in the chart below.

239

240


7

Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI) Office for Provider and Managing Financial Provision for Telecommunication and Informatics

A. KEBIJAKAN DAN REGULASI

A. POLICIES AND REGULATIONS

1. UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION (USO)

1. UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION (USO)

USO adalah suatu program penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika pedesaan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: 32/PER/M.KOMINFO/ 10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi. Program tersebut akan memenuhi ketersediaan telekomunikasi pedesaan untuk daerah pelosok desa diseluruh Indonesia. Melalui program USO diharapkan

USO is a program that provides access to telecommunications and information technology services throughout the country which is implemented based on Regulation of Ministry of Communications and Information and Technology N0: 32/PER/M.KOMINFO /10/2008 on Telecommunications Universal Services Obligation. This program will meet the availability of rural telecommunications for rural villages across Indonesia. The USO


terpenuhinya ketersediaan dan keterhubungan akses telekomunikasi diseluruh pelosok daerah di Indonesia khususnya daerah terpencil, perbatasan dan daerah yang secara ekonomis belum berkembang.

program is expected to fulfill the availability of telecommunications access and connectivity across remote areas in Indonesia, especially in remote areas, border areas and economically underdeveloped.

Target pelaksanaan program USO sampai akhir tahun 2012 mencakup Desa Berdering 33.184 SSL, Desa Pinter 131 SSL, Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) 5.748 PLIK, Mobile PLIK (M-PLIK) 1.907 M-PLIK, Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Nusantara Internet Exhange (SIMM-NIX) 1 paket, Nusantara Internet Exchange (NIX) 33 Ibukota Propinsi, Internasional Internet Exchange (IIX) 4 Ibukota Propinsi, Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika di Daerah Perbatasan dan Pulau Terluar (TelinfoTuntas) 286 BTS, Penyediaan Wifi Kabupaten 745 PoP, PLIK Sentra Produktif 1.235 PLIK, Upgrade Desa Pinter 1.330 SSL.

Target of the USO program through the end of 2012 including Desa Berdering 33,184 SSL, Desa Pinter 131 SSL, Subdistricts Internet Service Center (PLIK) 5748 PLIK, Mobile PLIK (M-PLIKs) 1907 M-PLIK, Management Information Systems and Monitoring Nusantara Internet Exhange (SIMM-NIX) 1 package, Nusantara Internet Exchange (NIX) 33 Province Capital Cities, International Internet Exchange (IIX) 4 Province Capital Cities, Provision of Telecommunications and Informatics Access Services in the Border Area and Outer Islands (Telinfo-tuntas) 286 BTS, District Wifi Supply 745 PoPs, there were 1.235 Productive-Area PLIKs, 1.330 SSL Upgraded Desa Pinter.

2. DESA BERDERING

2. DESA BERDERING

Desa Berdering merupakan layanan teleponi dasar yaitu layanan telepon seluler dan SMS (short message service), bagi daerahdaerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan, dan daerah yang tidak layak secara ekonomis serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya membuka aksesbilitas layanan komunikasi dan informasi didaerah terpencil dengan harga yang terjangkau. (foto diganti)

Desa Berdering is the basic telephony service cellular phone services and SMS (short message service), for remote areas, planting areas, border areas, and areas that are not economically viable and unreached areas of telecommunication access and services in all regions of Indonesia . The purpose is to open the accessibility of information and communication services in remote areas at affordable prices.

Saat ini Semester II tahun 2012 dari target 33.184 SLL terealisasi 31.092 SLL, kontrak dengan PT. Telkomsel sebanyak 25.412 SSL telah selesai 100%, dan kontrak dengan PT. Icon+ sebanyak 7.772 SLL baru selesai 5.680 SSL (73%)

Currently the second half of 2012 from 33,184 SLL targeted; 31,092 SLL were realized, a contract with PT. Vodacom was 25 412 SSL and 100% has been completed, and a contract with PT. Icon+ was 7,772 SLL and recently 5680 SSL (73%) has been completed.

3. DESA PUNYA INTERNET (DESA PINTER)

3. THE VILLAGE CONNECTED TO INTERNET ACCESS (DESA PINTER)

Desa Pinter merupakan program layanan penyedia akses internet yang ditempatkan di blankspot desa-desa yang membutuhkan akses informasi. Tujuannya adalah agar masyarakat setempat mendapatkan informasi yang edukatif dan mampu meningkatkan perekonomiannya.

Desa Pinter is an Internet access service provider program which is stationed in blankspot villages who need access to information. The aim of this program is local communities could receive educational information and of course to elevate the economy.

241

242


Kontrak dengan PT. Telkomsel sebanyak 100 SSL telah selesai 100%, kontrak dengan PT. Icon+ sebanyak 31 SLL belum terealisasi. karena masih konsentrasi untuk menyelesaikan Desa Dering.

Contract with PT. Vodacom was 100 SSLs and has completed 100%, the contract with PT. Icon + 31 SLL as yet realized, due to concentrate on finishing Desa Dering .

4. PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN (PLIK)

4. INTERNET SERVICE SUBDISTRICT (PLIK)

Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) merupakan penyediaan akses internet yang sehat, murah, dan aman, di ibukota kecamatan yang menjadi wilayah USO. PLIK dibangun untuk memberikan akses informasi dengan media internet kepada masyarakat dengan kontent-kontent yang edukatif dan mampu mendukung perekonomian di kecamatan setempat. (foto diganti) Capaian pembangunan sampai Semester II tahun 2012, PLIK yang awalnya target 5.748 paket, saat ini terbangun 5.939 PLIK. Pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya oleh Penyedia Jasa (PT. SIMS, PT. Jastrindo, PT. Telkom dan PT. Aplikanusa Lintasarta).usat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) merupakan penyediaan akses internet yang sehat, murah, dan aman, di ibukota kecamatan yang menjadi wilayah USO. PLIK dibangun untuk memberikan akses informasi dengan media internet kepada masyarakat dengan kontent-kontent yang edukatif dan mampu mendukung perekonomian di kecamatan setempat. Capaian pembangunan PLIK yang awalnya target 5.748 paket, saat ini terbangun 5.897 paket. Pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya oleh Penyedia Jasa (PT. SIMS, PT. Jastrindo, PT. Telkom dan PT. Aplikanusalintasarta).

Subdistricts Internet Service Center (PLIKs) is providing a healthy, inexpensive, and safe Internet access, in the capital subdistrict area of ??the USO. PLIKs were built to provide access to information to the public with educative media-contains internet and able to support the economy of the local subdistrict. Achievement of the development until the second half of 2012, which initially targeted 5748 PLIKs package, now 5939 PLIKs were built. Work has been carried out entirely by the Service Providers (PT SIMS, PT. Jastrindo, PT. Telkom and PT. Aplikanusa Lintasarta). Subdistricts Internet Service Center (PLIKs) is providing a healthy, inexpensive, and safe Internet access, in the capital subdistrict area of ??the USO. PLIKs are built to provide access to information to the public with educative media-contains internet and able to support the economy of the local subdistrict.

5. MOBILE PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN (M-PLIK)

5. MOBILE - SUBDISTRICT SERVICE CENTER (M-PLIK)

Mobile PLIK (M-PLIK) merupakan Pusat Layanan Internet Kecamatan yang bersifat bergerak (menggunakan mobil) untuk akses internet yang sehat, aman, edukatif, cepat, dan murah. Tujuannya adalah melayani daerah-daerah kecamatan yang belum terjangkau akses informasi dan internet.

Mobile PLIKs (M-PLIKs) is a vehicle (by car) Subdistrict Internet Service Center to access the healthy, safe, educational, fast, and inexpensive internet. The purpose is to serve the subdistrict areas that hasn’t been reached by information and internet access.

Target penyediaan MPLIK sebanyak 1.907 unit diseluruh Indonesia, pada semester II 2012 ini terealisasi 1.802 unit. Rincian pelaksanaan pekerjaan M-PLIK oleh Penyedia Jasa adalah : PT. Telkom, PT. Aplikanusa Lintasarta, PT.

Providing 1907 units throughout Indonesia as the target of MPLIK, in the second semester of 2012; 1802 units were built. The implementation of M-PLIKs jobs detail by the Service Provider were: PT. Telkom,

CENTRE

FOR

INTERNET


Wahana Inovasi Nusantara, PT. Multidata Rancana Prima, PT. Jogja Digital dan PT. Radnet. Sedangkan sisanya sebanyak 105 unit saat ini dalam tahap pengadaan yang merupakan pengadaan tahap ke-2 untuk wilayah NAD.

PT. Aplikanusa Lintasarta, PT. Wahana Inovasi Nusantara, PT. Multidata Rancana Prima, PT. Jogja Digital and PT RadNet. While the remaining 105 units currently in the procurement phase which is the stage of 2nd phase of procurement for the NAD area.

6. SIMMLIK (SISTEM INFORMASI MONITORING DAN MANAJEMEN LAYANAN INTERNET KECAMATAN)

6. SIMMLIK : MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS AND MONITORING of INTERNET ACCESS SERVICE FOR SUBDISTRICT

SIMMLIK (Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan) merupakan Gerbang Layanan Internet Kecamatan (Gateway LIK) di Jakarta yang memungkinkan layanan 5.748 PLIK dapat diselenggarakan secara terpusat dan terjamin keberlangsungan layanannya (sustainability).

SIMMLIK (Management Information Systems and Monitoring of Internet Access Service for Subdistrict) is an Internet Services Gateway for Subdistrict (Gateway LIK) in Jakarta, which enables 5748 PLIKs service can be centrally organized and sustainability of the service is guaranteed.

Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK) memiliki fungsi manajemen jaringan dan monitoring Service Level Agreement (SLA) layanan internet kecamatan dan distribusi konten. Penyediaan SIMMLIK ini merupakan amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 20/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan.

SIMMLIK has the function to manage network and monitor the Service Level Agreement (SLA) internet service for subdistrict and content distribution. Providing this SIMMLIK was mandated by Minister of Communications Number: 20/PER/M.KOMINFO/12/2010 about SIMMLIK

Pengoperasian PLIK dikendalikan oleh SIMMLIK yang berfungsi antara lain mendukung layanan Internet Sehat dan Aman (INSAN) di setiap PLIK, mengatur dan menyebarkan konten, selain itu juga berfungsi mendukung akses komunikasi antar PLIK, yaitu kemampuan untuk melakukan instant messaging (data, voice, video) dan layanan surat elektronik/ electronic mail ( e-mail ) yang dapat digunakan antar pelanggan/ user PLIK secara aman, serta optimalisasi bandwidth.

PLIKs Operation is controlled by SIMMLIK that supports Healthy and Safe Internet (INSAN) in each PLIKs, manage and distribute content, and also serves to support communication access between PLIKs, which is the ability to conduct instant messaging (data, voice, video) and electronic mail service/electronic mail (e-mail) that can be used between the customer / user PLIKs safely, and optimizing bandwidth.

Pada tahun 2012 ini, pekerjaan masih dalam tahap penyelesaian yaitu proses integrasi antara SIMM-LIK dengan seluruh PLIK, hal ini masih perlu waktu mengingat adanya perbedaan konfigurasi dan struktur setiap pelaksana PLIK (4 Penyediaan Jasa).

In 2nd semester of 2012, the work was still in the process in finishing stage, it’s the integration between the SIMMs-LIK with the rest PLIK, it still needs time to remember a configuration and structure differences of each PLIK implementation (4 Preparation Services).

7. RADIO KOMUNITAS

7. COMMUNITY RADIO

Radio komunitas adalah radio yang didirikan oleh komunitas di suatu daerah. Radio komunitas yang diberdayakan oleh Kominfo berada di desa terpencil, terutama diperbatasan

Community Radio is a radio established by the communities in the area. Community radio, powered by MCIT in remote villages, especially in the border with the purpose to

243

244


dengan tujuan memberikan acara informatif dan menghibur kepada masyarakat setempat. Pembangunan radio komunitas ini berdasarkan instruksi menteri komunikasi dan informatika Nomor 01/INST/M. KOMINFO/03/ 2011 tentang pelaksanaan desa informasi diwilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Hingga saat ini jumlah radio komunitas yang telah berjalan sejumlah 76 titik, yaitu pada setiap wilayah program desa informasi di seluruh Indonesia. Radio komunitas dikelola oleh Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk oleh Kementrian Komunikasi dan Infomatika melalui Ditjen IKP (Informasi dan Komunikasi Publik) yang beranggotakan masyarakat setempat.

provide informative and entertaining event to the local community. Establishment of community radio is based on Ministry of Communications No.01/INST/M KOMINFO/03 / 2011 concerning the implementation of information village in the borders with neighboring Indonesia. Up to now the number of community radio has run a number of 76 points, on each of Desa Informasi area program in Indonesia. Community radio is managed by the Information Society Group (KIM) set up by the Ministry of Communications through DG Informations and Public Communications (IKP) membered by the local community.

8. NIX (NUSANTARA INTERNET EXCHANGE)

8. NIX (NUSANTARA INTERNET EXCHANGE)

Nusantara Internet Exchange (NIX) merupakan suatu bentuk perwujudan tersedianya akses internet yang cepat, berkualitas, sehat, aman,dan murah didaerah. Internet Exchange (IX) adalah tempat secara fisik bertemunya koneksi antar penyelenggara internet maupun penyedia konten untuk saling bertukar data. NIX akan tersedia diseluruh provinsi Indonesia, tujuannya adalah agar para penyelenggara telekomunikasi dan penggunaan layanan internet dapat engakses internet menjadi lebih cepat, berkualitas dan tarif layanan yang murah. NIX dibangun di 5 kota yaitu: Medan, Palembang, Makasar, Jayapura, dan Ternate.

Nusantara Internet Exchange (NIX) is a manifestation on the availability of fast internet access, quality, and healthy, safe, and inexpensive in the regions. Internet Exchange (IX) is a place physically convergence the connection of internet providers and content providers to exchange data. NIX will be available throughout the province of Indonesia, the aim is for telecommunication and internet services usage can access internet faster, better quality and inexpensive service rates. NIX is built in 5 cities they are Medan, Palembang, Makassar, Jayapura, and Ternate.

9. IIX (INTERNATIONAL EXCHANGE)

9. IIX (INTERNATIONAL INTERNET EXCHANGE)

INTERNET

IIX (International Internet Exchange) merupakan bentuk perwujudan tersedianya akses internet yang cepat, berkualitas, sehat, aman dan murah untuk akses internasional. Secara teknis pengerrtian IIX adalah tempat pertukaran tempat traffic dengan source (berasal) dan destination (tujuan) dari mancanegara ke lokal dan sebaliknya serta antar mancanegara.

IIX (International Internet Exchange) is a form of manifestation of fast internet access, quality, healthy, safe and inexpensive for international access availability. Technically, definition of IIX is a traffic exchange point with the source (origin) and destination from foreign to local and the contrary as well as between foreign countries.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor: 02/ PER/M.KOMINFO/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010-2014, dan pada tahun 2012 ada 4 (empat) ibukota provinsi yang memiliki internet exchange yaitu 4 Lokasi (Medan, Balikpapan, Denpasar, Jayapura).

Regulation of the Minister No. 02/PER/M. KOMINFO/1/2010 on Strategic Plan Ministry of Communications and Information Technology 2010-2014, and in 2012 there are 4 (four) of the provincial capitals that have internet exchange namely 4 locations (Medan, Balikpapan, Denpasar, Jayapura).


Tujuan tersedianya layanan IIX secara spesifik adalah : 1. Mengurangi Latency; 2. Meningkatkan kecepatan dan QoS (Quality of Service); 3. Meningkatkan perkembangan konten local; 4. Internet Murah melalui Pengurangan Cost Operasional para penyelenggara Internet Service Provider (ISP)/Network Access (NAP)/ Provider Konten; 5. Rencana lokasi pembangunan IIX adalah Medan, Batam, Jakarta dan Pontianak.

The purposes of IIX service provision specifically are: 1. Reducing Latency; 2. Maximizing speed and QoS(Quality of Service); 3. Improving local content development; 4. Inexpensive Internet through Operational Cost Reduction of Internet Service Provider (ISP) / Network Access Provider (NAP) / Content operators; 5. IIX Construction Site Plan namely Medan, Batam, Jakarta and Pontianak.

B. CAPAIAN KINERJA 2012

B. PERFORMANCE ACHIEVEMENT IN 2012

1) Jumlah Desa Dering yang beroperasi

1) Number of Operated Desa Dering

Peraturan Menteri Nomor 32/PER/M. KOMINFO/10/2008 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal mengamanatkan dalam pasal 4 penyediaam Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (Desa Dering) dalam bentuk : a. Penyediaan akses dan/atau layanan telekomunikasi di WPUT; b. Penyediaan akses berupa penyediaan jaringan end-to-end yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi; c. Penyediaan layanan telekomunikasi berupa penyediaan layanan teleponi (memanggil dan dipanggil), short message service (SMS), dan jasa akses internet.

Minister Regulation No. 32/PER/M. KOMINFO/10/2008 on the Provision of Universal Service Obligations mandated in Article 4 the provision of Telecommunications and Informatics Access Services Rural (Desa Dering) in the form: a. Access provisioning to and / or telecommunications services in WPUT (Telecommunications Universal Services Area) b. Providing access to such a provision of end-to-end network that allows the telecommunications operation c. Provision of telecommunications services such as the provision of telephony services (calling and being called), short message service (SMS), and Internet access services.

Tujuan dari penyediaan akses ini mempunyai peran strategis dalam menunjang dan mendukung kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan serta mencerdaskan kehidupan bangsa serta dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana telekomunikasi didaerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, atau daerah perbatasan serta daerah yang tidak layak secara ekonomis.

The purpose of this access provisioning has a strategic role in supporting economic activity, strengthen defense and security and the intellectual life of the nation and alson can meet the needs of telecommunications infrastructure in lagging regions, remote areas, planting areas or border areas as well as areas that are not economically viable .

Teknologi yang digunakan adalah merupakan teknologi netral dengan perangkat minimal yang harus ada di fasilitas telekomunikasi dimaksud antara lain : a. FWT (Fixed Wireless Telephone)/ Handset; b. Billing display/ alat pencatat pulsa telepon c. Power supply (PLN-APB/SC)

The technology is being used is a neutral technology with minimum devices that telecommunications facilities should have, they are: a. FWT (Fixed Wireless Telephone)/ Handset; b. Billing display c. Power supply (PLN-APB/SC)

245

246


d. Billboard sign (papan plang) e. Antena yagi (jika sinyal lemah dan menggunakan teknologi selular) f. Antena VSAT dan perangkat VSAT (jika sama sekali tidak ada sinyal).

d. Billboard signage e. Yagi antenna (if the signal is weak and using cellular technology) f. VSAT antenna and VSAT devices (if there is no signal at all).

Telah dilakukan pelelangan umum terhadap penyediaan dimaksud dan penyedia jasanya adalah PT. Telekomunikasi Seluler (PT. Telkomsel) untuk wilayah Indonesia bagian barat dan PT. Indonesia Comnets Plus (PT. Icon Plus) untuk Indonesia bagian timur.

Public bid for the supply and service providers have been held with PT. Telkomsel for the western part of Indonesia and PT. Indonesia Plus Comnets (PT Icon Plus) for the eastern part of Indonesia.

Penyediaan desa dering ini merupakan kontrak multiyears yang mempunyai target sejumlah 33.184 Satuan Sambungan Layanan (SSL), hingga akhir bulan Desember 2012 telah terpasang 31.092 SSL. Masih terdapat sisa dari target yang mengalami keterlambatan yaitu pada daerah Timur (Sulawesi, Maluku, Papua), hal ini dikarenakan masih adanya desa nomaden (berpindah), faktor geografis, cuaca, transportasi dan keamanan. Adapun rician pembanguna Desa Dering dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Provision of Desa Dering is a multiyears contract that has a target of 33.184 Service Connection Units (SCU), at the end of December 2012 31.092 SCU has been installed. But there is still a remnant of the target has been delayed on the East (Sulawesi, Maluku, Papua), this is due to the persistence of rural nomadic (mobile), geographical, weather, transportation and security. The details of Desa Dering establishment can be seen in the table below:

NO.

PROPINSI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT JAMBI BENGKULU RIAU SUMATERA SELATAN LAMPUNG KEP. BABEL KEPULAUAN RIAU JAWA BARAT BANTEN DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR MALUKU MALUKU UTARA IRIAN JAYA BARAT PAPUA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA REALOKASI TOTAL

TARGET 3.847 2.976 1.804 805 997 716 1.704 767 159 88 1.187 682 - 1.552 19 1.579 178 388 2.027 986 1.187 1.128 636 710 576 768 2.247 474 184 744 236 905 928 - 33.184

DESA DERING TERPASANG 3.847 2.976 1.804 805 997 716 1.704 767 159 88 1.187 682 1.552 19 1.579 178 388 2.027 986 1.187 1.128 636 445 407 753 1.279 314 182 804 215 861 720 31.392

PENYEDIA PT. TELKOMSEL (25.412 SSL)

PT. ICON+ (7.772 SSL)


2) Jumlah Desa Punya Internet (Pinter) Yang Beroperasi (Upgrade Desa Dering menjadi Desa Pinter)

2) Number of the Operated Internet Connected Village (Upgrading Desa Dering into Desa Pinter)

Program Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO (Upgrading Desa Pinter) merupakan program penyediaan akses internet di desa-desa WPUT yang sebelumnya telah terpasang perangkat telepon umum perdesaan (Desa Dering). Upgrading Desa Pinter dilaksanakan berbasis berbasis Internet Sehat dan Aman (INSAN) dan wajib menggunakan operating system maksimal 1 (satu) berbasis opensource, dan berlisensi.

Provision of Telecommunications and Informatics Services Access Program for USO Rural Area (Upgrading Desa Pinter) is a program to provide Internet access in Telecommunication Universal Services Area (WPUT) that the rural payphone devices (Desa Dering) had previously been installed. Upgrading Desa Pinter was conducted on Healthy and Safe (INSAN) Internet-based and the using maximum of 1 (one) based on open source and licensed operating system as a mandatory.

Penyediaan Infrastruktur Pinter meliputi :

Upgrading

Desa

Provision of Upgrading Infrastructure incluces:

Desa

Pinter

a. Penyediaan infrastruktur jaringan akses end-to-end untuk penyelenggaraan Jasa Akses Telekomunikasi Dan Informatika Perdesaan KPU/USO (Upgrading Desa Pinter) yang terhubung dengan gateway pengguna jasa di Jakarta; b. Penyediaan infrastruktur jaringan akses end-to-end berbasis routing yang efisien dan efektif; c. Penyediakan layanan jasa akses internet yang memiliki kecepatan transfer data (throughput) sekurang-kurangnya sebesar 128 Kbps (uplink) dan 512 Kbps (downlink), dimana referensi pengukurannya dilakukan dari client Desa Pinter ke SIMMLIK; d. Menggunakan Internet Protocol (IP) publik pada client Desa Pinter dan menyampaikan identitas IP Public tersebut secara berkala ke BP3TI; e. Menjamin interoperability dari sistem jasa akses internet yang dibangun dengan sistem milik penyelenggara jasa akses internet lainnya; f. Penyediaan fungsi DNS: g. Penyediaan sistem pembagian dan penentuan utilisasi bandwith; h. Menjamin integrasi secara end to end.

a. End-to-end Access network infrastructure provisioning for the implementation of Telecommunications and Informatics Access Services for Rural USO (Upgrading Village Pinter) that connected to the service users’ gateway in Jakarta; b. Provide end-to-end access network infrastructure based on routing that efficient and effective; c. The provision of internet access services with data transfer rate (throughout) of at least 128 Kbps (uplink) and 512 Kbps (downlink), with the measurement reference is made ??from the Desa Pinter client to SIMMLIK; d. Using the public Internet Protocol (IP) address on Desa Pinter client and deliver Public identity IP periodically to BP3TI; e. Ensure the interoperability of access services internet systems that built with systems of other’s Internet access service providers; f. Providing DNS functions g. Provision of distribution systems and etermination of bandwidth utilization; h. Guaranteeing end-to-end integration.

Perangkat dan Sarana Pendukung Upgrading Desa Pinter terdiri dari : a. Komputer terdiri dari : • 2 (dua) unit Personal Komputer lengkap dengan peripheralnya; • Sistem Operasi berlisensi dan maksimal

Devices and Supporting Facilities for Upgrading Desa Pinter consist of: a. Computers: • 2 (two) units of Personal Computer with peripheral; • Licensed Operation System and max 1

247

248


b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

• 1 (satu) berbasis opensource; • Aplikasi penggunaan akses konektivitas; • Anti virus berlisensi; 1 (satu) unit Printer Multi Fungsi Aplikasi perkantoran standard Aplikasi Perhitungan Biaya Pemakaian (Billing System); 1 (satu) paket perangkat last mile connectivity 1 (satu) unit Switch Hub 1 (satu) unit Wireless Access Point Fungsi Router Horisontal dan vertikal structure cabling 1 (satu) unit UPS minimal 1.5 KVA Meubeler dan Pendukung lainnya : • Meja dan kursi komputer 2 (dua) unit • Rambu penunjuk lokasi 1 (satu) unit • Rambu papan nama 1 (satu) unit

b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

• (one) with opensource • Application using connectivity access • Licensed Anti virus; 1 (one) unit of Multifunction Printer Standard offices Application Software Billing System Calculation Application Software; 1 (one) package of last mile connectivity 1 (one) unit Switch Hub 1 (one) unit Wireless Access Point Router Fuction Horizontal dan vertical structure cabling 1 (one) unit UPS min 1.5 KVA Meubeler and other supporters : • Computer Desk and chair 2 (two) units • Locatioan Signage 1 (one) unit • Sinange 1 (one) unit

Kendala/permasalahan : kondisi geografis, transportasi dan cuaca.

Obstacles / problems : transportation and weather.

Sedangkan untuk capaian pelaksanaan upgrade Desa Pinter ini, dari target sebanyak 1.330 untuk tahun 2012, hanya dapat terbangun sejumlah 198. Capaian yang hanya 14% ini dikarenakan oleh kondisi geografis, transportasi dan cuaca yang tidak mendukung.

As for the achievements of this upgrading Desa Pinter implementation, from a target of 1.330 in 2012, but only 198 were built. The only 14% achievement was due to geography, transportation and unfavorable weather.

Rincian realisasi penyediaan Desa Pinter beserta upgrading Desa Pinter per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

Realization details of Desa Pinter provisioning and its upgrading Desa Pinter as per December 31, 2012 are as follows :

NO.

PROPINSI

1. NAD 2. SUMATERA UTARA 3. SUMATERA BARAT 4. JAMBI 5. BENGKULU 6. RIAU 7. SUMATERA SELATAN 8. LAMPUNG 9. KEP. BABEL 10. KEPULAUAN RIAU 11. JAWA BARAT 12. BANTEN 13. DKI JAKARTA 14. JAWA TENGAH 15. D.I. YOGYAKARTA 16. JAWA TIMUR 17. BALI 18. NUSA TENGGARA BARAT 19. NUSA TENGGARA TIMUR 20. KALIMANTAN BARAT 21. KALIMANTAN SELATAN 22. KALIMANTAN TENGAH 23. KALIMANTAN TIMUR

TARGET 9 7 4 3 3 3 3 3 4 1 6 4 - 10 3 5 3 3 6 4 3 9 4

DESA DERING TERPASANG 9 7 4 3 3 3 3 3 4 1 6 4 10 3 5 3 3 6 4 3 9 4

PENYEDIA PT. TELKOMSEL (100 SSL)

geography,


NO.

PROPINSI

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

MALUKU MALUKU UTARA IRIAN JAYA BARAT PAPUA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA REALOKASI TOTAL NO.

TARGET

TERPASANG

3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 - 131


PENYEDIA

- 100

PROPINSI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

DESA DERING

TARGET - 340 340 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 140 - - 100 - - - - 210 - - 1.330

PT. ICON+ (31 SSL)

UPGRADE DESA DERING TERPASANG - 98 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 98

PENYEDIA - PT. TSEL PT. TSEL - - PT. TSEL RADNET PT. ICON+ PT. ICON+ -

249

250


3) Jumlah PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan) Yang Beroperasi

) Number of Operated Internet Service Center for Subdistrict

Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) merupakan pembangunan sarana umum untuk melakukan akses internet di ibukota kecamatan yang menjadi bagian dari wilayah USO.

Internet Service Center for SubDistrict (PLIKs) is a development of public facilities to access internet in the capital district of USO region.

Pengoperasian PLIK dikendalikan oleh Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Internet Kecamatan yang berfungsi antara lain mendukung layanan Internet Sehat dan Aman (INSAN) di setiap PLIK, mengatur dan menyebarkan konten, Komunikasi PLIK, yaitu kemampuan untuk melakukan instant messaging (data, voice, video) dan layanan surat elektronik/ electronic mail ( e-mail ) yang dapat digunakan antar pelanggan/ user PLIK secara aman, serta optimalisasi bandwidth. Sarana dan prasarana pendukung adalah sebagai berikut :

PLIKs Operation controlled by Management Information Systems and Internet Monitoring for SubDistrict that supports Healthy and Safe Internet (INSAN) in each PLIKs, manage and deploy content, PLIKs Communications, the ability to conduct instant messaging (data, voice, video) and electronic mail services / electronic mail (e-mail) that can be used between the customer / user PLIKs safely, and bandwidth optimilization. Supporting infrastructures were as follows:

1. Akses Internet, uplink 128 Kbps dan downlink 256 Kbps. 2. Perangkat dan Sarana Pendukung a. Komputer terdiri dari :1 (satu) Komputer sebagai Server dan 5 (lima) Personal Komputer sebagai Client; b. printer dan Scanner; c. peripheral Jaringan; d. Meubeller untuk Komputer; e. Rambu Penunjuk Lokasi dan Rambu Papan Nama; f. Catudaya; g. Backup Catudaya; h. Operating System (OS) untuk PC sebagai Client dan Server i. Keamanan Jaringan. j. Daftar Tarif

1. Internet Access, uplink 128 Kbps and downlink 256 Kbps. 2. Devices and Infrastructures a. Computer consists of :1 (one) as Server and 5 (five) Personal Computer for Client; b. Printer and Scanner; c. Network peripheral; d. Meubeller for Computer; e. Sinages; f. Power Supply; g. Backup Power Supply; h. Operating System (OS) for PC as Client and Server i. Network Security j. Price List

Realisasi penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan hingga per tanggal 31 Desember 2012 telah beroperasinya 5.939 PLIK dari targetnya sebanyak 5.748 PLIK dengan rician sebagai berikut :

Relazation on Internet Services Centre provisioning for Subdistrict until 31st December 2012, from 5,748 PLIKs as targeted and 5.939 PLIKs has been operated, with details as follows:


NO.

PROPINSI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.


TARGET

PLIK TERPASANG

260 337 200 134 117 143 180 129 79 78 448 206 - 478 113 532 90 125 213 173 156 132 158 84 74 103 207 128 72 135 88 224 152 - 5.748

260 337 200 134 117 143 180 129 79 78 448 206 507 126 532 100 147 223 206 166 137 171 93 81 113 227 134 72 129 88 224 152 5.939

PENYEDIA PT. TELKOM PT. JASINDO DINAMIKA

PT. SIMS

PT. SIMS PT. JASTINDO PT. LA

PT. TELKOM

4) Jumlah Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) Yang Beroperasi

4) Number of Operated Internet Service Center for SubDistrict (PLIKs)

Penyediaan Mobil Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) merupakan Penyediaan Jasa Pusat Layanan Internet Kecamatan yang bersifat bergerak dan merupakan amanat dari Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/12/2010. MPLIK ini merupakan sinergi kegiatan KPU/ USO dengan Community Access Point (CAP). Adapun Sarana dan Perangkat Pendukung MPLIK, adalah sebagai berikut :

Provision of Mobile-Internet Services for SubDistrict (M-PLIKs) is a mobile Internet Services Center for SubDistrict Provisioning and mandated in Article 5 of Regulation of the Minister of Communications No. 48/ PER/M.KOMINFO/11/2009 concerning Internet Access Services In Region of Universal Internet Telecommunications Services for SubDistrict, as amended by Regulation of the Minister of Communications No.19/PER/M. KOMINFO/12/2010. MPLIK is a synergy of / USO activities with Community Access Point (CAP). The Facilities and Supporting Devices MPLIKs, were as follows:

251

252


1.

1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat), terdiri dari : a. 1 (satu) unit chasis mobil standar minibus; b. 1 (satu) paket modifikasi karoseri khusus untuk layanan akses internet bergerak. Komputer terdiri dari : a. 1 (satu) Komputer sebagai Server; b. 6 (enam) Personal Komputer berupa Laptop/notebook sebagai Client. c. Sistem Operasi/OS (operating system) berlisensi untuk server dan client minimal 2 (dua) berbasis open sources. d. Aplikasi perkantoran standard untuk client minimal 2 (dua) berbasis open sources. e. Aplikasi Perhitungan Biaya Pemakaian (Billing System), pada server. f. Anti virus, pada server dan client. 1 (satu) perangkat yang memiliki Fungsi Routing; 1 (satu) Switch hub 8 port dan 1 (satu) Wireless access point; 1 (satu) set perangkat media transmisi menggunakan spectrum frekuensi radio; Catudaya : a. 1 (satu) Generator Listrik; b. 1 (satu) UPS 1500 KVA. 1 (satu) layar LCD TV 40 inci; 1 (satu) DVD Player dan home theatre system; 1 (satu) Pengeras Suara; 1 (satu) GPS; 1 (satu) Rambu Penunjuk Lokasi Fasilitas M-PLIK, yang bersifat mobile atau mudah terpasang; Meubeler dan Pendukung lainnya : a. 1 (satu) Meja dan kursi untuk Server; b. 6 (enam) Kursi yang memadai untuk 5 (lima) Client atau lebih; c. 2 (dua) tenda peneduh/kanopi seukuran bidang mobil.

1. 1 (one) unit of four wheels vehicles consists of : a. 1 (one) unit chasis car with minibus standard; b. 1 (one) package of specialy modified body car to serve the mobile internet service. 2. Computer: a. 1 (one) Computer as Server; b. 6 (six) PC in laptops/notebooks as Client. c. Licensed OS for server and client min 2 (two) opensource-based. d. Standard office application for client min 2 (two) open sources-based. e. Billing System Calculation Application in server. f. Anti virus, in server and client. 3. 1 (one) package with Routing Function; 4. 1 (one) Switch hub 8 port anddan 1 (one) Wireless access point; 5. 1 (one) set of transmission device with radio frequentcy spectrum; 6. Power Supply : a. 1 (one) Generator; b. 1 (one) UPS 1500 KVA. 7. 1 (one) l LCD TV 40’; 8. 1 (one) DVD Player and home theatre system; 9. 1 (one) Loud Speaker; 10. 1 ((one) GPS; 11. 1 (one)) Neon Sinage of M-PLIK Facilitises, which are mobile and easy to built 12. Meubeler other supporters: a. 1 (one) desk and chair for server; b. 6 (six) suitable chair for 5 (five) Clients or more; c. 2 (two) canopy as sizes as the car.

Rincian realisasi penyediaan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) hingga per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

Realization details of Provision of MobileInternet Services for SubDistrict (M-PLIKs) Desa Pinter provisioning up to December 31, 2012 are as follows:

2.

3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11.

12.

NO.

PROPINSI

1. NAD 2. SUMATERA UTARA 3. SUMATERA BARAT 4. JAMBI 5. BENGKULU

TARGET 105 96 114 50 45

M-PLIK DILOKASI 96 114 50 45


NO.

PROPINSI

6. RIAU 7. SUMATERA SELATAN 8. LAMPUNG 9. KEP. BABEL 10. KEPULAUAN RIAU 11. JAWA BARAT 12. BANTEN 13. DKI JAKARTA 14. JAWA TENGAH 15. D.I. YOGYAKARTA 16. JAWA TIMUR 17. BALI 18. NUSA TENGGARA BARAT 19. NUSA TENGGARA TIMUR 20. KALIMANTAN BARAT 21. KALIMANTAN SELATAN 22. KALIMANTAN TENGAH 23. KALIMANTAN TIMUR 24. MALUKU 25. MALUKU UTARA 26. IRIAN JAYA BARAT 27. PAPUA 28. SULAWESI UTARA 29. GORONTALO 30. SULAWESI TENGAH 31. SULAWESI BARAT 32. SULAWESI SELATAN 33. SULAWESI TENGGARA REALOKASI TOTAL

TARGET 50 105 45 14 14 64 35 - 120 8 132 24 40 75 77 84 98 72 32 32 26 50 16 44 45 24 105 60 6 1.907

M-PLIK DILOKASI 50 105 45 14 14 64 35 120 8 132 24 40 75 77 84 98 72 32 32 26 50 16 44 45 24 105 60 6 1.802

5) Jumlah Kabupaten Yang Memiliki Layanan Wifi

5) Total of District that have Wifi Service Jalin KPU/USO (USO Services of Internet Access to Public)

Program Jalin KPU/USO merupakan penyediaan layanan jasa akses internet untuk umum dengan teknologi Wifi di wilayah Kabupaten/ Kota yang ditempatkan di tempat umum/ sekolah/kantor instansi pemerintah dimana penetapan lokasi layanan merupakan hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Program is providing Internet access services to public with Wireless technology in District/City placed in a public place/school/ government office where the service location determination was the result of coordination with the Provincial/District/City.

Penyediaan Infrastruktur :

Provision of Infrastructure:

a. Jaringan akses end-to-end dari PoP ke NOC penyedia jasa untuk kemudian terhubung dengan NIX Propinsi KPU/USO terdekat. b. Jaringan akses end-to-end berbasis routing yang efisien dan efektif (least cost routing); c. Penyediaan fungsi Wireless Access Point, DNS, PROXY Cache, AAA; d. Menjamin interoperability dari sistem jasa akses internet yang dibangun dengan sistem milik penyelenggara jasa akses internet lainnya;

a. End-to-end Access network from PoP to NOC provider and then connect to nearby USO Provincial NIX. b. End-to-end Access network routing based that efficient and effective (least cost routing); c. Provide function Wireless Access Point, DNS, PROXY Cache, AAA; d. To ensure the interoperability of access services internet systems that built with systems of other’s Internet access service providers;

253

254


Penyediaan layanan jasa akses internet untuk publik dengan teknologi Wifi berbasis Internet Sehat dan Aman (INSAN) dan wajib dioperasikan selama 24 jam. Layanan Internet Wifi kabupaten KPU/USO (JALINKPU/USO) merupakan layanan tidak berbayar. Pengoperasian, pemeliharaan dan pengelolaan atas jasa akses internet untuk publik dengan teknologi Wifi oleh penyedia jasa selama 48 (empat puluh delapan) bulan.

Provision of internet access services for the public with Wifi technology based on Healthy and Safe Internet (INSAN) and shall be operated for 24 hours. The Districts USO Internet Access Services (JALIN-KPU/USO) Wifi Internet Service is a free service. Operation, maintenance and management of Internet access services for public with Wifi technology are endorsed by services provider for 48 (forty eight) months.

Penyediaan layanan jasa akses internet untuk umum dengan teknologi wifi yang memiliki spesifikasi sebagai berikut :

The provision of internet access services to public with wifi technology has the following specifications:

1. Kecepatan transfer data (throughput) : • sekurang-kurangnya sebesar 1024 Kbps (CIR 1:1) untuk koneksi Terresterial (Lokal dan Internasional); • sekurang kurangnya sebesar 1024 Kbps (CIR 1:4) untuk koneksi VSAT (Lokal dan Internasional). 2. Latensi maksimal : • 150 ms untuk koneksi terrestrial; • 750 ms untuk koneksi VSAT. 3. Packet loss maksimal : • 2%, untuk koneksi Terresterial; • 5%, untuk VSAT.

1) Data Transfer Speed (throughput) : • At least 1024 Kbps (CIR 1:1) for Terresterial connection (Local and Internasional); • At least 1024 Kbps (CIR 1:4) for VSAT (Local and Internasional). 2) Latency: • 150 ms for terrestrial connection; • 750 ms for VSAT. 3) Max Packet loss : • 2%, for Terresterial; • 5%, for VSAT.

Berikut konfigurasi umum Jalin KPU/USO :

Following is a general configuration of Jalin KPU /USO:

  Sedangkan untuk capaian pelaksanaan penyediaan layanan jasa akses internet untuk umum dengan teknologi Wifi di wilayah Kabupaten/Kota ini, dari target sebanyak 745 untuk tahun 2012, hanya dapat terbangun sejumlah 134. Capaian yang hanya 18% ini dikarenakan oleh lamanya pemilihan lokasi, kondisi geografis, transportasi dan cuaca yang tidak mendukung.

As for the achievements of the internet access services provisioning implementation for the public with Wifi technology in the district/ city, from the target of 745 for the year 2012, but only 134 have managed to be built. The 18% failure was due to the length of for the location selection, geography, transportation and unfavorable weather.


Rincian realisasi penyediaan wifi kabupaten per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut : NO.

Realization details of District Wifi provision per 31st December 2012 were as follows:

PROPINSI

WIFI KABUPATEN

TARGET

DILOKASI

1.

NAD

23

23

2.

SUMATERA UTARA

33

33

3.

SUMATERA BARAT

19

19

4.

JAMBI

11

-

5.

BENGKULU

10

-

6.

RIAU

23

-

7.

SUMATERA SELATAN

15

-

8.

LAMPUNG

14

-

9.

KEP. BABEL

14

-

14

-

10.

KEPULAUAN RIAU

11.

JAWA BARAT

26

-

12.

BANTEN

8

-

13.

DKI JAKARTA

-

-

14.

JAWA TENGAH

35

-

15.

D.I. YOGYAKARTA

16.

JAWA TIMUR

17.

BALI

18.

NUSA TENGGARA BARAT

20

21

19.

NUSA TENGGARA TIMUR

42

20.

KALIMANTAN BARAT

28

-

21.

KALIMANTAN SELATAN

26

-

22.

KALIMANTAN TENGAH

28

-

23.

KALIMANTAN TIMUR

28

-

24.

MALUKU

22

11

25.

MALUKU UTARA

18

7

26.

IRIAN JAYA BARAT

27.

PAPUA

28.

SULAWESI UTARA

29.

GORONTALO

30.

SULAWESI TENGAH

31.

SULAWESI BARAT

32. 33.

-

38

-

9

22

7

58

13

30

-

12

-

22

-

10

-

SULAWESI SELATAN

58

-

SULAWESI TENGGARA

24

-

REALOKASI

-

-

745

134

TOTAL

5

6) Jumlah PLIK Sentraproduktif

6) Number of Productive-Area of Internet Service Center for Subdistrict (PLIK Sentraproduktif)

Untuk dapat mendukung perkembangan ekonomis maka diperlukan dukungan berupa informasi melalui akses media internet, maka sarana dan prasana telekomunikasi perlu ditempatkan di tempat- tempat yang memang menjadi pusat perekonomian di wilayah KPU USO, maka sampai dengan bulan Desember 2012 jumlah PLIK yang di tempatkan dilokasi

In order to support the economic development, the support of information through internet media access is required. Therefore the infrastructure and telecommunications infrastructures need to be located in places that are at the center of the economy in the USO area. Until December 2012 the numbers of PLIKs that were placed in the location of

255

256


sentra produktif sebanyak 358 PLIK. Sedangkan keterlambatan dikarenakan masih dalam tahap penempatan karena sulitnya faktor geografis, cuaca, dan keamanan juga dikarenakan oleh keterlambatan dalam penetapan lokasi dan ketersediaan listrik.

productive centers were 358 PLIKs. Delays of placement were due to the difficulty of geographic, weather, and safety factors also due to availability of electricity and the delay in determining the location.

Rincian mengenai target dan capaian terhadap indikator Jumlah PLIK di sentraproduktif sampai dengan Bulan Desember 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Details on targets and achievements against indicators Number PLIKs in the productivecenters until December 2012 can be seen in the table below:

NO.

PROPINSI

1. NAD 2. SUMATERA UTARA 3. SUMATERA BARAT 4. JAMBI 5. BENGKULU 6. RIAU 7. SUMATERA SELATAN 8. LAMPUNG 9. KEP. BABEL 10. KEPULAUAN RIAU 11. JAWA BARAT 12. BANTEN 13. DKI JAKARTA 14. JAWA TENGAH 15. D.I. YOGYAKARTA 16. JAWA TIMUR 17. BALI 18. NUSA TENGGARA BARAT 19. NUSA TENGGARA TIMUR 20. KALIMANTAN BARAT 21. KALIMANTAN SELATAN 22. KALIMANTAN TENGAH 23. KALIMANTAN TIMUR 24. MALUKU 25. MALUKU UTARA 26. IRIAN JAYA BARAT 27. PAPUA 28. SULAWESI UTARA 29. GORONTALO 30. SULAWESI TENGAH 31. SULAWESI BARAT 32. SULAWESI SELATAN 33. SULAWESI TENGGARA REALOKASI TOTAL

PLIK SENTRA PRODUKTIF

TARGET 40 40 40 40 35 40 40 40 40 35 35 35 35 35 35 35 35 40 40 40 40 40 40 35 35 35 40 45 31 24 36 50 29 - 1.235

DILOKASI - 97 46

- 45 31 24 36 50 29 358

7) Jumlah Daerah Perbatasan dan Pulau Terluar (Telinfo-Tuntas) Yang Memiliki Akses Telekomunikasi

7) Number of Border Areas and Outer Islands (Telinfo-Tuntas) Which Have Telecommunications Access

Program Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika di Daerah Perbatasan dan Pulau Terluar (Telinfo-Tuntas) KPU/USO merupakan salah satu upaya penyediaan jaringan akses telekomunikasi di daerah perbatasan dan pulau terluar dalam rangka

The Telecommunication Access Provisioning Program and Information Services of the Border areas and Outer Islands (Telinfo-Tuntas) / USO is one of the efforts to provide access to telecommunications networks in the border areas and outer islands in order to serve


melayani masyarakat di dearah tersebut dan memperkokoh pertahanan dan keamanan nasional. Dengan adanya layanan tersebut diharapkan akses informasi dapat berjalan dengan lancar dan mempertebal sense of belonging masyarakat di kawasan tersebut. 1. Program tersebut menyediakan sarana dan prasarana telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya jasa akses telekomunikasi dan informatika di daerah perbatasan dan pulau terluar yang berupa: a. Antena; b. BTS, BSC, MSC, SGSN; c. Handphone; d. Sistem monitoring BTS; e. Tower/Menara; f. Ruang perangkat/Kabinet; g. Mechanical electrical antara lain: catu daya dan cadangan, grounding system, penangkal petir, system pengkabelan; h. Site reporting system and alarm; i. Pagar pengamanan site.

the community in the area and strengthen national defense and security. The availability of information access services is expected to run smoothly and strengthen the community sense of belonging in the region.

2. Menyediakan jasa layanan sambungan telepon selular dengan kemampuan: a. Layanan teleponi (memanggil dan dipanggil/incoming and outgoing) b. Internasional roaming berupa layanan suara dan layanan data. c. Layanan Emergency Call d. Layanan Cell Broadcast System

2. Providing cellular telephone services with the ability to: a. telephony services (calling and being phoned / incoming and outgoing) b. International roaming services such as voice and data services. c. Emergency Call Service d. Service Cell Broadcast System

3. Mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana TELINFO-TUNTAS serta layanan TELINFO-TUNTAS 4. Menjamin ketersediaan layanan distribusi pulsa di lokasi.

3. Operate and maintain the infrastructure of TELINFO-TUNTAS and TELINFO-TUNTAS services 4. Ensure the availability of phone credit distribution at the site.

1. The program provides telecommunications infrastructure to enable the access to telecommunications and information services in the border areas and outer islands in the form of: a. Antenna; b. BTS, BSC, MSC, SGSN; c. Mobilephone; d. BTS monitoring system; e. Towers; f. Space device / Cabinet; g. Mechanical electrical among others: power supply and backup, system grounding, lightning protection, cabling systems; h. Site reporting system and alarm; i. site security fence.

Tahapan proses pelaksanaan penyediaan Telinfo Tuntas Stages of the Telinfo Tuntas provisioning implementation process

257

258


Lokasi Telinfo Tuntas di Nanaenoe, Nusa Tenggara Timur Location of Telinfo Tuntas di Nanaenoe, Nusa Tenggara Timur

Pembangunan Telinfo Tuntas di Camar Bulan, Kalimantan Barat Construction of Telinfo Tuntas di Camar Bulan, Kalimantan Barat

NO

PERMASALAHAN / PROBLEMS

KETERANGAN / REMARKS

1.

Pengadaan Material Sipil / Civil Procurement

2. 3.

Transportasi / Transportation Kondisi Cuaca / Weather Community Sitac Issue/Community Issue / Sitac Issue/Community Issue Topografi / Topography Relokasi Site / Relocation Site

Material sipil (Batu, semen, pasir, besi, air tawar) yang tidak tersedia di site dan sekitarnya / Civil Materials (Stone, cement, sand, iron, fresh water) are not available on the site and surrounding Keterbatasan moda transportasi ke site / Limitations of transportation mode to site Hujan lebat, angin, badai, gelombang laut, bendera tengkorak dari Adpel / Heavy rain, wind, storms, ocean waves, a skull flag of Adpel Issue ini berpotensi ini terjadi pada setiap tahap pekerjaan / This issue could potentially occur at every stage of the task Mayoritas lahan berbatuan/berkarang / The majority of land rocks /rocky coral Pencarian site-site terkendala dengan coverage Telkomsel, permintaan PEMDA dan topografi / Constraints in the search of sites is due to Telkomsel coverage, local government requests and topography Penerbitan IMB masih banyak terkendala birokrasi dari PEMDA dengan aturan-aturan yang berlaku di setiap PEMDA / Publishing building permits (IMB) is constraint by local government bureaucracy with rules applicable in each local government Adanya ritual khusus yang dipersyaratkan oleh warga setempat untuk melakukan proses pekerjaan yang memakan waktu dan effort lebih yang tidak diduga sebelumnya / Unexpected special ritual as prerequisite by local residents to implement that takes more time and effort

4. 5. 6.

7.

Birokrasi Pemda / Government Bureauracracy

8.

Ritual Adat / Indigenous Ritual


Rincian realisasi penyediaan telinfo tuntas per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut : NO.

PROPINSI

1. NAD 2. SUMATERA UTARA 3. SUMATERA BARAT 4. JAMBI 5. BENGKULU 6. RIAU 7. SUMATERA SELATAN 8. LAMPUNG 9. KEP. BABEL 10. KEPULAUAN RIAU 11. JAWA BARAT 12. BANTEN 13. DKI JAKARTA 14. JAWA TENGAH 15. D.I. YOGYAKARTA 16. JAWA TIMUR 17. BALI 18. NUSA TENGGARA BARAT 19. NUSA TENGGARA TIMUR 20. KALIMANTAN BARAT 21. KALIMANTAN SELATAN 22. KALIMANTAN TENGAH 23. KALIMANTAN TIMUR 24. MALUKU 25. MALUKU UTARA 26. IRIAN JAYA BARAT 27. PAPUA 28. SULAWESI UTARA 29. GORONTALO 30. SULAWESI TENGAH 31. SULAWESI BARAT 32. SULAWESI SELATAN 33. SULAWESI TENGGARA REALOKASI TOTAL

Details on telinfo tuntas provisioning realization as per December 31, 2012 are as follows: TELEFINDO TUNTAS

TARGET 9 17 1 - 2 7 4 1 - 38 1 2 - - - 2 3 4 30 28 1 - 20 42 20 21 20 5 - 1 - 6 1 - 286

DILOKASI 18

PENYEDIA PT. Telkomsel (18 lokasi sudah on air, 32 lokasi finish tower, 182 lokasi proses perizinan dan distribusi perangkat, 54 lokasi dalam proses sitac) / PT. telkomsel (18 locations On Air, 32 locations is in tower finishing stage, 182 locations on licensing process and equipment distribution, 54 locations in sitac process)

18

8) Jumlah Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Radio Komunitas di Daerah Perbatasan

8) Number of Community Broadcasting (LPK) Community Radio Broadcasting Services of the Frontier

Pengembangan layanan telekomunikasi broadcasting melalui Radio komunitas, layanan akses internet dan desa dering di daerah-daerah tertentu.

Development of telecommunication services through Community radio broadcasting, Internet access services and Desa Dering in certain areas.

Adapun Pengembangan Radio Komunitas melalui penyediaan alat dan perangkat radio komunitas didaerah perbatasan dan daerah terpencil. Penyediaan ini berdasarkan Instruksi menteri komunikasi dan informatika nomor 01/INS/M.KOMINFO/01/2010 tentang pelaksanaan program desa informasi di wilayah perbatasan indonesia dengan negara tetangga.

The Development of Community Radio through the provision of community radio tools and devices in remote and border areas. The provision was based on Instruction of the Minister of Communication and Information Technology 01/INS/M.KOMINFO/01/2010 on Number of Program execution of information villages in the border region with Indonesias’ neighboring country.

259

260


Target Penyediaan Radio Komunitas merupakan penyediaan bertahap, yang telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Nomor :02/PER/M.KOMINFO/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014, dimana Jumlah Desa Informasi yang dilengkapi radio komunitas adalah sebagai berikut :

The Provision Target of Community Radio was done gradually, which has been governed by the the Minister Regulation No. 02/ PER/M.KOMINFO/1/2010 on Ministry of Communications and Information Technology Strategic Plan in 2010-2014, where the number of radio-equipped village community information were as follow :

Jumlah Desa Informasi yang dilengkapi Radio Komunitas The total of Information Villages that equipted with Community Radio Tahun / Year 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Radio Komunitas Total of Community Radio

15 76 200 350 500

Realisasi

Realization

• Pada Tahun 2010 telah dilaksanakan pelelangan untuk Penyediaan alat dan perangkat radio komunitas untuk 15 (lima belas) desa informasi. • Realisasi Tahun 2011 adalah sebanyak 76 Desa Informasi. • Pada tahun 2012 tidak ada pengadaan dikarenakan masih menunggu terbitnya regulasi yang mengatur radio komunitas untuk daerah perbatasan.

• In 2010 an auction was held for the provision of community radio tools and devices for 15 (fifteen) information villages. • Realization of the year 2011 were as much as 76 information villages. • In 2012 there was no provision because still waiting for the publication of regulations governing community radio for the border areas

9) Jumlah Ibukota Provinsi yang memiliki Nusantara Internet Exchange (NIX)

9) Total of Provincial Capital that have Nusantara Internet Exchange (NIX)

Nasional Internet Exchange (NIX) merupakan upaya untuk mendukung tersedianya akses internet yang cepat dan murah. Secara umum Nasional Internet Exchange adalah tempat dimana secara fisik bertemunya koneksi antar penyelenggara internet maupun penyedia konten untuk saling bertukar data.

National Internet Exchange (NIX) is an attempt to support the availability of fast and inexpensive internet access. In general, the National Internet Exchange is a place where the physical meeting point between the internet providers connection and content providers to exchange data.

Saat ini Indonesia baru memiliki 2 (dua) buah Internet Exchange besar yaitu Nasional Internet Exchange JK2 di Gedung Cyber yang dikelola oleh Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII) dengan memiliki koneksi ke dua buah titik pertemuan lain yaitu Nasional Internet Exchange JK1 di CBD dan Nasional Internet Exchange JK3 di Plaza Kuningan, selain itu APJII juga memiliki Nasional Internet Exchange di Yogyakarta dan di Surabaya dimana kedua Nasional Internet Exchange ini masih belum saling terkoneksi. Selain Nasional Internet Exchange APJII, terdapat open

Currently, Indonesia has only 2 (two) major Internet Exchange, namely the National Internet Exchange JK2 in Cyber ??Building managed by Association of Indonesian Internet Service Providers (APJII) having connection to two other meeting point that is the National Internet Exchange JK1 in the CBD and National Internet Exchange JK3 at the Plaza Kuningan, moreover APJII also has National Internet Exchange in Yogyakarta and Surabaya where both the National Internet Exchange is still not connected to each other. Other than National Internet Exchange APJII, there is the National


Nasional Internet Exchange yang diberi nama NICE (National Inter Connection Exchange) yang dikelola oleh data center IDC dengan lokasi di Gedung Cyber.

Internet Exchange of open-named NICE (National Inter Connection Exchange), which is managed by IDC data center located in Cyber Building.

Nasional Internet Exchange direncanakan akan tersedia diseluruh propinsi Indonesia. Tujuan

National Internet Exchange is planned to be available in all provinces of Indonesia.

Nasional Internet Exchange adalah agar para penyelenggara telekomunikasi dan pengguna layanan internet dapat mengakses internet lebih cepat, berkualitas dan tarif layanan yang murah. Hal ini untuk menumbuhkan industri konten nasional agar dapat tumbuh dan pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

The purpose of National Internet Exchange is for the telecommunication and internet services users to be able to access the Internet faster, with quality and inexpensive service rates. This is to foster national content industries to grow and in turn support improved quality of life of the community.

Nusantara Internet Exchange (NIX) merupakan bentuk perwujudan tersedianya akses internet yang cepat, berkualitas, sehat, aman dan murah di daerah. Internet Exchange adalah tempat secara fisik bertemunya koneksi antar penyelenggara internet maupun penyedia konten untuk saling bertukar data.

Nusantara Internet Exchange (NIX) is a form of manifestation of the availability of fast, quality, healthy, safe and inexpensive internet access in the area. Internet Exchange is a physical meeting point for the connection between the convergence of internet providers and content providers to exchange data.

Penyediaan Nusantara merupakan amanat :

Exchange

Provision of Nusantara Internet Exchange is the mandate:

1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21/PER/M. KOMINFO/12/2010 tentang Penyediaan Nusantara Internet Exchange Layanan Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi;

1) Minister of Communications and InformationTechnology Regulation Number 21/PER/M.KOMINFO/12/2010 on the Provision of Nusantara Internet Exchange Internet Services In Telecommunications Universal Service Area;

2) Peraturan Menteri Nomor : 02/PER/M. KOMINFO/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014, bahwa Prosentase ibukota provinsi yang memiliki National Internet Exchange pada tahun 2014 adalah 100%.

2) Ministerial Regulation No. 02/PER/M. KOMINFO/1/2010 about Ministry of Communications and Information Technology Strategic Plan in 2010-2014, the percentage of the provincial capital with the National Internet Exchange in 2014 was 100%.

3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, bagian Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik, serta Kebijakan : 003, bahwa pada tahun 2010 tersedia Internet Exchange (IX) KPU/USO di 4 Propinsi.

3) Presidential Instruction No. 1 Year 2010 on Accelerating Implementation of Priority National Development in 2010, Priority part 10: Disadvantage, Frontier, Outermost, and Post-Conflict area and Policy: 003, that in 2010 provided Internet Exchange (IX) Commission / USO in 4 Provinces

Kebijakan di atas, didasarkan pada kenyataan bahwa Internet Exchange saat ini di Indonesia hanya memiliki 2 (dua) buah internet Exchange

The policy above, is based on the fact that the current Internet Exchange in Indonesia has only two (2) units of the Internet Exchange

Internet

261

262


besar yaitu IIX JK2 di Gedung Cyber yang dikelola oleh APJII dengan memiliki koneksi ke dua buah titik pertemuan lain yaitu IIX JK1 di CBD dan IIX JK3 di Plaza Kuningan. Selain itu APJII memiliki IIX di Yogyakarta dan di IIX Surabaya dimana kedua IX ini masih belum saling terkoneksi.

that IIX JK2 in Building Cyber??-run APJII to have connections to two others, the meeting point of JK1 IIX at CBD and IIX JK3 at the Plaza Kuningan. Moreover APJII has IIX in Yogyakarta and IIX in Surabaya where both IX is not yet interconnected.

Gambar Arsitektur IIX saat ini Architectural Design of the current IIX

Selain IIX APJII, terdapat open IX yang diberi nama NICE (National Inter Connection Exchange) yang dikelola oleh data center IDC dengan lokasi di Gedung Cyber.

Besides APJII IIX, there is also open IX named NICE (National Inter Connection Exchange) managed by the IDC data center located in Cyber Building.

NIX akan tersedia diseluruh propinsi Indonesia. Tujuan NIX adalah agar para penyelenggara telekomunikasi dan pengguna layanan internet dapat mengakses internet menjadi lebih cepat, berkualitas dan tariff layanan yang murah sehingga industri konten nasional dapat tumbuh dan pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

NIX will be available throughout the province of Indonesia. NIX target is for the telecommunication and internet services users able to access a faster, with high quality and inexpensive service tariff internet service to prosper the national content industry and ultimately support improved quality of the community.

Ruang Lingkup Pekerjaan Penyediaan NIX adalah antara lain : 1. Penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan perangkat dan ruangan Internet Exchange di ibukota propinsi melalui kegiatan: a. Penyediaan dan pemeliharaan perangkat interkoneksi internet dan sarana pendukung; b. Pengoperasian Internet Exchange; c. Penyediaan sarana dan prasarana data center. d. Pengawasan dan pelaporan kegiatan pemanfaatan Internet Exchange. 2. Penyediaan Link Penghubung antar Internet Exchange.

NIX Scope of Work Provisioning are: 1. The provision, operation and maintenance of equipment and Internet Exchange room in the provincial capital through: a. The provision and maintenance of internet interconnection equipment and supporting facilities; b. Operation of Internet Exchange; c. Provision facilities and data center infrastructure. d. Monitoring and reporting of the use of the Internet Exchange. 2) Provision of liaison between the Internet Link Exchange.


Akses dan Link Penghubung ini meliputi : a. Akses dan link penghubung antar Internet Exchange Propinsi KPU/USO; b. Akses dan link Penghubung dengan penyedia Internet Exchange Propinsi KPU/USO terdekat. c. Akses trafik nasional / terhubung dengan IIX atau OIXP. d. Kapasitas Link Terestrial Minimal 2 x STM1 dan VSAT dengan latency : Min 150 ms dan untuk Kapasital Link VSAT minimal  Link Utama = 15 Mbps dan Link Cadangan = 10 Mbps.

a. b. c. d.

Access and Link Connector include: Access and connecting link between Provincial Internet Exchange USO; Access and link Liaison with Internet Exchange provider Provincial USO nearby. national traffic access / connect with IIX or OIXP. A minimum of Terrestrial Link Capacity 2 x STM1 and VSAT with latency: 150 ms Min and for minimal VSAT Link - Main Capacity Link = 15 Mbps and 10 Mbps Link Reserves =.

Fungsi NIX lebih spesifik:

NIX specific functions:

1. Pertukaran trafik nasional antar penyelenggara jasa telekomunikasi (spesifik untuk berbasis protokol internet) dan penyelenggara transaksi dan sistem elektronik, sehingga penyedia Internet Exchange Propinsi KPU/USO dalam menjalankan fungsi dimaksud sekurangkurangnya harus mampu : a. Mengelola sarana dan prasarana peering antar penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi (spesifik untuk berbasis protokol internet) dan penyelenggara transaksi dan sistem elektronik; b. Menyediakan akses dan link penghubung antar Internet Exchange Propinsi KPU/USO dan IIX dan atau OIXP.

1) The exchange of traffic between the national telecommunications provider (specific to Internet protocol-based) and the provider of the transactions and electronic systems, so that the provider of Provincial Internet Exchange USO in carrying out the functions referred to at least be able to:

2. Pendorong pertumbuhan konten, sehingga penyedia Internet Exchange Propinsi KPU/ USO dalam menjalankan fungsi dimaksud sekurang-kurangnya harus mampu : a. Mengelola sarana dan prasarana Web Cache; b. Mengelola sarana dan prasarana colocation untuk penyelenggara telekomunikasi, penyelenggara sistem dan transaksi elektronik; c. Mengelola sarana dan prasarana Mirror SIMMLIK.

2) Content growth driver, so that Provincial Internet Exchange USO providers in carrying out the functions referred to at least be able to: a. Manage Web Cache facilities and infrastructure; b. Manage colocation facilities and infrastructure for telecommunications provider, electronic organizers and transaction systems; c. Manage infrastructure SIMMLIK Mirror.

3. Penyediaan sarana pengamanan jaringan dan konten, sehingga penyedia Internet Exchange Propinsi KPU/USO dalam menjalankan fungsi dimaksud sekurangkurangnya harus mampu : a. Mengelola sarana dan prasarana filter konten; b. Mengelola sarana dan prasarana pengamanan jaringan.

3. Provision of network security and content, so the provider of Internet Exchange Provincial USO in carrying out the functions referred to at least be able to:

a. Managing facilities and infrastructure of peering between service providers and telecommunication network (specifically for Internet protocol-based) and organizer of the transactions and electronic systems; b. Providing access and connecting link between Provincial Internet Exchange KPU / USO and IIX and or OIXP.

a. Manage content filtering facilities and infrastructure; b. Manage network security infrastructure

263

264


a. b. c. d.

Network Operating Center

Server

Electricity Generator

Meeting Room

Gambar NIX

NO.

Kendala/permasalahan : pencarian lokasi/ tanah, proses perizinan (IMB), cuaca, kondisi keamanan,

Obstacles/issues encountered: search for location/land plot, building permits (IMB) process, weather, and security.

Rincian realisasi penyediaan NIX per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

The NIX provisioning realization details as per December 31, 2012 are as follows:

PROPINSI / PROVINCE

NIX

2011 2012 1. NAD / NAD - Pelaksanaan / On Progress 2. SUMATERA UTARA / NORTH SUMATRA Beroperasi / In Operation (PT. Moratel) - 3. SUMATERA BARAT / WEST SUMATRA - Pelaksanaan / On Progress 4. JAMBI / JAMBI - Pelaksanaan / On Progress 5. BENGKULU / BENGKULU - Pelaksanaan / On Progress 6. RIAU / RIAU - Pelaksanaan / On Progress 7. SUMATERA SELATAN / SOUTH SUMATRA Beroperasi / In Operation (PT. Moratel) 8. LAMPUNG / LAMPUNG - Pelaksanaan / On Progress 9. KEP. BABEL / BANGKA BELITUNG ISLAND - Pelaksanaan / On Progress 10. KEPULAUAN RIAU / RIAU ISLAND - Uji Fungsi / Commissioning 11. JAWA BARAT / WEST JAVA - Pelaksanaan / On Progress 12. BANTEN / BANTEN - Pelaksanaan / On Progress 13. DKI JAKARTA / SPECIAL CAPITAL CITY REGION (DKI) OF JAKARTA - Pelaksanaan / On Progress 14. JAWA TENGAH / CENTRAL JAVA - Pelaksanaan / On Progress 15. D.I. YOGYAKARTA / SPECIAL REGION OF JOGJAKARTA - Pelaksanaan / On Progress 16. JAWA TIMUR / EAST JAVA Beroperasi / In Operation (PT. Moratel) 17. BALI / BALI Beroperasi / In Operation (PT. Moratel) 18. NUSA TENGGARA BARAT / WEST NUSA TENGGARA - Pelaksanaan / On Progress 19. NUSA TENGGARA TIMUR / EAST NUSA TENGGARA - Pelaksanaan / On Progress 20. KALIMANTAN BARAT / WEST KALIMANTAN - Pelaksanaan / On Progress 21. KALIMANTAN SELATAN / SOUTH KALIMANTAN - Pelaksanaan / On Progress 22. KALIMANTAN TENGAH / CENTRAL KALIMANTAN - Pelaksanaan / On Progress


NO.

PROPINSI / PROVINCE

NIX

2011 2012 23. KALIMANTAN TIMUR / EAST KALIMANTAN Penyelesaian / Completion (PT. Telkom) 24. MALUKU / MALUKU - Pelaksanaan / On Progress 25. MALUKU UTARA / NORTH MALUKU Penyelesaian /Completion (PT. Satata NT) 26. IRIAN JAYA BARAT / WEST IRIAN - Pelaksanaan / On Progress 27. PAPUA / PAPUA Penyelesaian / Completion (PT. Satata NT) 28. SULAWESI UTARA / NORTH SULAWESI - Pelaksanaan / On Progress 29. GORONTALO / GORONTALO - Pelaksanaan / On Progress 30. SULAWESI TENGAH / CENTRAL SULAWESI - Pelaksanaan / On Progress 31. SULAWESI BARAT / WEST SULAWESI - Pelaksanaan / On Progress 32. SULAWESI SELATAN / SOUTH SULAWESI Penyelesaian / Completion (PT. Telkom) 33. SULAWESI TENGGARA / SOUTH EAST SULAWESI - Pelaksanaan / On Progress REALOKASI / REALLOCATION - TOTAL Tender Tahap I 2010 Tender Tahap II 2011 (4 Paket - 8 Propinsi) / (13 Paket - 25 Propinsi) / Bid phase 1 of 2010 Bid Phase II of 2011 (4 Packages - 8 Provinces) (13 Package - 25 Provinces)

10) Jumlah Ibukota Provinsi Yang Memiliki Internasional Internet Exchange (IIX)

10) Number of Provincial Capital Cities that Have International Internet Exchanges (IIX)

International Internet Exchange (IIX) merupakan bentuk perwujudan tersedianya akses internet yang cepat, berkualitas, sehat, aman dan murah untuk akses internasional. Secara teknis pengertian Internasional Internet Exchange (IIX) adalah tempat pertukaran trafik internet dengan source (berasal) dan destination (tujuan) dari internasional ke lokal dan sebaliknya serta antar internasional. Sehingga tujuan tersedianya layanan IIX secara spesifik adalah :

International Internet Exchange (IIX) is the embodiment of a fast, quality, healthy, safe and inexpensive internet access to international networks. On technical aspect, International Internet Exchange (IIX) is defined as an exchange point of internet traffic between source and destination, whether from international to local network or vice versa, as well as between international networks. Hence, the IIX service is specifically provided for the following purposes:

1. Mengurangi Latency; 2. Meningkatkan kecepatan dan QoS(Quality of Service); 3. Meningkatkan perkembangan konten local; 4. Internet Murah melalui Pengurangan Cost Operasional para penyelenggara Internet Service Provider (ISP)/Network Access Provider (NAP)/Konten; 5. Lokasi pembangunan IIX adalah Medan, Batam, Jakarta dan Pontianak.

1. Reducing Latency; 2. Increasing speed and QoS (Quality of Service); 3. Enhancing the development of local contents; 4. Inexpensive internet cost through the reduction of operational costs of Internet Service Providers (ISP)/Network Access Providers (NAP)/Contents; 5. IIX is to be developed in Medan, Batam, Jakarta and Pontianak.

265

266


8

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Indonesian Telecomunications Regulatory Body (BRTI)

1. Selayang pandang BRTI

1. BRTI Overview

Telekomunikasi mempunyai sifat yang berubah terus menerus, nyaris tidak bertepi dan mampu mengubah tatanan wajah dunia, merubah pola pikir manusia, mempengaruhi perilaku dan kehidupan umat manusia. Telekomunikasi saat ini sudah menjadi kebutuhan hidup yg disejajarkan dengan human right.

Telecommunications is a fickle techology, barely edged and capable of changing the face of the world order, changing the mindset of people, influencing behavior and human life. Telecommunications nowadays is a necessity of life that aligned with human rights.

Hampir satu dekade telekomunikasi Indonesia memasuki sejarah baru. Lewat Undang-undang Nomor 36/1999 tentang Telekomunikasi, sektor ini resmi menanggalkan privilege

Telecommunications in Indonesia has entered a new history for nearly a decade. Through Law No. 36/1999 on Telecommunications, this sector officially abandons its monopoly


monopolinya untuk segera bertransisi ke era kompetisi. Kompetitor baru pun diundang masuk menjadi operator jaringan maupun jasa di sektor ini. Banyak kalangan berlega hati menyambut lahirnya undang-undang telekomunikasi tersebut. Apalagi tahun itu lahir juga Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

privileges to convert immediately to the era of competition. New competitors are invited to become network operators and services in this sector. The people is happy to welcome the birth of the telecommunications law. Moreover, in the exact same year the Law No. 5/1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition was also issued.

Namun ternyata kompetisi telekomunikasi jauh panggang dari api. Muncul banyak pihak meminta dibentuknya badan regulasi independen. Sebuah Badan Regulasi Mandiri (IRB-Independent Regulatory Body) yang diharapkan dapat melindungi kepentingan publik (pengguna telekomunikasi) dan mendukung serta melindungi kompetisi bisnis telekomunikasi sehingga menjadi sehat, efisien dan menarik para investor.

But apparently telecommunications competition was away from the expectation. Many parties called for the establishment of independent regulatory agencies. An Independent Regulatory Body (IRB-Independent Regulatory Body) which is expected to protect the public interest (telecommunications users) and to support and protect the competitive telecommunications business to become healthy, efficient and attractive for investors.

Tanggal 11 Juli 2003 akhirnya pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 31/2003 tentang penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). BRTI adalah terjemahan IRB versi pemerintah yang diharapkan pada akhirnya menjadi suatu Badan Regulasi yang ideal.

On July 11, 2003 the government finally issued a Decree of the Minister of Transportation No. 31/2003 on the establishment of the Indonesian Telecommunications Regulatory Body (BRTI). BRTI is a translation of the IRB in government version which is expected to become an ideal Regulatory Agency.

Komentar yang banyak muncul kemudian adalah pemerintah dianggap setengah hati karena salah satu personel BRTI sekaligus menjadi Ketua adalah Dirjen Postel. Kepmenhub No. 31/2003 tersebut [telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 25/Per/M.Kominfo/11/2005 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.31 tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia] juga tidak memberi wewenang eksekutor kepada BRTI. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 67 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen Perhubungan dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sehingga dipertanyakan efektivitas BRTI dalam mengawal kompetisi telekomunikasi.

Comment to this matter was the Government considered to be half-hearted because one of BRTI personnel was also the chairman of the Director General of Posts and Telecommunications. Decree of Minester of Transportation No. 31/2003 [had been amended by Regulation of the MCIT No. 25/ Per/M.Kominfo/11/2005 about the First Amendment to Decree of the Minister of Transportation No.. KM.31 of 2003 concerning the Indonesian Telecommunications Regulatory Agency] did not give executor authority to the BRTI. It is contained in the Ministry of Transportation No. 67/2003 concerning Employment Relations between the MCIT with the Indonesian Telecommunications Regulatory Body, so the BRTI effectiveness in guarding telecommunications competition was questioned.

Namun terlepas dari polemik di atas, menjadi tugas bersama untuk mendorong agar BRTI yang sudah terbentuk ini dapat bekerja maksimal sehingga dapat memacu perkembangan industri telekomunikasi lewat

But apart from the above polemic, a common task to encourage BRTI already formed to work optimally so as to spur the development of the telecommunications industry through competitive climate, improve efficiency and

267

268


iklim kompetisi, meningkatkan efisiensi dan memproteksi kepentingan publik secara de facto dan de jure.

protect the public interest in de facto and de jure.

• Dasar Hukum

• Legal Basis

1. Keputusan Menteri Perhubungan No. 31/2003 tentang penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

1. Decree of Minister of Transportation No. 31/2003 concerning eshtablisment of Indonesian Telecommunication Regulatory Body (BRTI).

2. Kepmenhub No. 31/2003 tersebut telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 25/Per/M.Kominfo/11/2005 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.31 tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia juga tidak memberi wewenang eksekutor kepada BRTI. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 67 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen Perhubungan dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No: 36/PER/M. Kominfo/10/2008 tentang penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 31/PER/M. KOMINFO/8/2009 tentang perubahan atas peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika no : 36/PER/M. Kominfo/10/2008 tentang penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

2. Decree of Minister of Transportation No. 31/2003 has been amended by Regulation of the MCIT No.25/Per/M.Kominfo/11/2005 on the First Amendment to Decree of the Minister of Transportation No. KM.31 of 2003 concerning the Indonesian Telecommunications Regulatory Body also did not give the executor authority to BRTI. It is contained in the Decree of Ministry of Transportation No. 67 of 2003 concerning Employment Relations between the Ministry of Communications with the Indonesian Telecommunications Regulatory Body. 3. Regulation of MCIT No. 36/PER M.KOMINFO/10/2008 concerning eshtablishment of Indonesian Telecommunications Regulatory Body. 4. Regulation of MCIT No. 31/PER/M. KOMINFO/8/2009 concerning amandement of Regulation of MCIT No. 36/PER/M. KOMINFO/10/2008 on eshtablihment of BRTI.


• Struktur Organisasi

• Organization Structure

Berikut gambar bagan struktur organisasi Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. 

Organization Structure Indonesian Telecommunications Regulatory Body

• Tugas dan Fungsi

• Duties and Roles

Sesuai KM. 31/2003

As mandated in KM.31/2003

A. Pengaturan, meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu : 1. Perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi; 2. Standar kinerja operasi; 3. Standar kualitas layanan;

A. Arrangement, including Designing and Establishing telecommunications networks and the requirements of telecommunications services, they are: 1. Permissions on telecommunications network and telecommunications services; 2. Operatinal performance standard; 3. Service quality standards; 4. Interconnection costs;

269

270


4. Biaya interkoneksi; 5. Standar alat dan perangkat telekomunikasi.

5. Standard telecommunication equipment.

B. Pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu : 1. Kinerja operasi; 2. Persaingan usaha; 3. Penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi.

B. Monitoring the telecommunications network and telecommunications services, namely:

C. Pengendalian terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu : 1. Penyelesaian perselisihan antar penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi; 2. Penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi; 3. Penerapan standar kualitas layanan.

C. Control over the telecommunications networks operators and telecommunications services providers, namely: 1. Settlement of the disagreement between the telecommunications network operators and the telecommunications services providers. 2. The use of telecommunication equipments; 3. Service quality standards

Sesuai KM. 67/2003

As mandated in KM. 67/2003

Fungsi Pengaturan • Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang perizinan jaringan dan jasa telekomunikasi yang dikompetisikan sesuai Kebijakan Menteri Perhubungan. • Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang standar kinerja operasi penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi. • Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang biaya interkoneksi. • Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang standardisasi alat dan perangkat telekomunikasi.

Management Function • Develop and establish the requirements regarding telecommunications networks and services licences which were contested as per Minister of Transportation Policies. • Develop and establish requirements on operational performance standards in the use of telecommunications network and services. • Develop and establish requirements on interconnection charges. • Develop and establish requirements on standardization of telecommunication equipment.

Fungsi Pengawasan • Mengawasi kinerja operasi penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi yang dikompetisikan. • Mengawasi persaingan usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi yang dikompetisikan. • Mengawasi penggunaan alat dan perangkat penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi yang dikompetisikan.

Monitoring Function Fungsi • Monitoring operational performance on telecommunications network and services operations that contested. • Monitoring business competition of telecommunications network and services operations that contested. • Monitoring on the use of telecommunications network and services equipment that contested.

1. Operational performance; 2. Business competition; 3. The use of telecommunication equipments.


Fungsi Pengendalian • Memfasilitasi penyelesaian perselisihan. • Memantau penerapan standar kualitas layanan.

Controlling Function • Facilitating the settlement of disagreements. • Supervising the service quality standard implementation.

• Profil KRT

• KRT (Telecommunications Committee) Profile

Lihat di www.brti.or.id

Visit www.brti.or.id

2. Kebijakan dan regulasi

2. Policies and Regulations

a. Pemberlakuan rezim SMS interkoneksi mengakhiri sistem Sender Keep All (SKA) per tanggal 31 Mei 2012 pukul 24.00.

a. The implementation of SMS interconnection regime to end the Sender Keep All (SKA) system as at May 31, 2012 at 24.00.

Perubahan skema interkoneksi menjadi berbasis biaya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk menyalurkan trafik SMS sehingga iklim kompetisi industri telekomunikasi dapat menjadi lebih baik. Dengan diterapkannya SMS berbasis biaya, para penyelenggara juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Skema interkoneksi SMS berbasis biaya ini juga diharapkan akan dapat mengurangi SMS yang tidak diinginkan (Spam) yang terbukti telah banyak merugikan masyarakat banyak.

The changes from interconnection scheme into the cost-based is to serve justice for the telecommunications network used to deliver SMS traffic so that the climate of competition in telecom industry can be better. With the implementation of cost based- SMS, the providers are also expected to improve the quality of services that applied to the public. Cost-based SMS interconnection scheme is also expected to reduce unwanted SMS (Spam), which was proven to have caused many loss to society.

Adapun biaya interkoneksi SMS mengikuti hasil perhitungan biaya interkoneksi tahun 2010, yaitu sebesar Rp 23,- / per SMS (sedangkan  tarif pungut yang menjadi beban konsumen adalah biaya interkoneksi ditambah  beberapa komponen biaya lainnya), dan BRTI menetapkan implementasi interkoneksi SMS berbasis biaya akan berlaku mulai tanggal 1 Juni 2012 jam 00.01 WIB .

The SMS interconnection charges are following the calculation of interconnection charges in 2010, amounting to Rp 23, - / per SMS (while collection rates that charges to the consumer are interconnection costs plus some other cost components), and BRTI set cost-based SMS interconnection implementation will apply from dated June 1, 2012 at 0:01 pm.

b. Rencana seleksi kanal 3G

b. 3G Channel Selection Plan

Seleksi 3G diharapkan mulai dapat direalisasikan awal seleksinya sebelum akhir tahun 2012, maka akhirnya mulai tanggal 14 Desember 2012 ini rencana seleksi layanan 3G yang dimaksud mulai diumumkan oleh Kementerian Kominfo. Dengan adanya seleksi yang ditargetkan akan dapat diselesaikan pada bulan Maret 2013, berbagai hal dapat

Selection of 3G is expected to be realized before the end of 2012, then it finally began on December 14, 2012 the 3G service selection plan is started to be announced by the MCIT. With the selection of the target will be completed in March 2013, many things can be achieved, including expectations of the public, especially users of 3G service have the

Regulatory

271

272


diperoleh, diantaranya harapan masyarakat khususnya pengguna layanan 3G dapat untuk memperoleh kualitas layanan komunikasi data (seperti misalnya internet) dan layanan 3G lainnya dapat terpenuhi dengan baik.

data communication services (such as the Internet) quality and other 3G services can be fulfilled.

Seleksi ini pada dasarnya adalah dalam rangka penetapan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio kepada pengguna pita frekuensi radio tambahan pada pita frekuensi radio 2.1 GHz, sehingga dipandang perlu untuk melaksanakan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 berdasarkan evaluasi komparatif ( beauty contest ) .

Basically, this selection is following the Radio Frequeny Spectrum Band License to the users of additional radio frequency bands on the 2.1 GHz radio frequency band, so it is necessary to implement Additional Radio Frequency Band Users Selection on 2.1 GHz Radio Frequency Band for Implementation of IMT-2000 based on the comparative evaluation (beauty contest).

c. Revisi PM No. 1 Tahun 2009 tentang jasa penyediaan konten

c. Revision on Regulation of Minister No. 1 of 2009 concerning Content Provisioning Service

Pemerintah akan memperketat penyelenggara an jasa penyediaan konten melalui revisi terhadap Peraturan Menkominfo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (Short Messaging Service/SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast) dan sejumlah perizinan. Misalnya, izin prinsip dan izin penyelenggaraan. Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Informatika yang mengatur masalah ini sudah disiapkan, bahkan sudah melewati tahap uji publik.

The government will tighten the operation of content provisioning service through a revision of the MCIT Regulation No. 1 of 2009 on the Implementation and Delivery of Short Messaging Service (SMS) to Many Destinations (Broadcast) and a number of permissions. For example, the principle permits and operating licenses. Draft Ministerial Regulation (RPM) Communications and Information Technology which set up this problem had been prepared, and even had passed public testing phase.

Peraturan dimaksud adalah RPM tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Telekomunikasi Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas. Pasal 5 ayat (1) RPM menyebutkan penyelenggara jasa penyediaan konten wajib mendapatkan izin penyelenggaraan jasa dari Direktur Jenderal. RPM ini disusun antara lain untuk meminimalisir kerugian konsumen atau pengguna telepon genggam akibat penyedotan pulsa dan bom pesan layanan singkat (short message service).

The Regulation in questioned is the RPM concerning Content Provisioning Service on Cellular Mobile Telecommunications Networks and Wireless Local Fixed Network with Limited Mobility. Paragraph 5 Article (1) RPM mentioned content provisioning service providers must obtain permission of the service operations from the Director General. RPM was developed in part to minimize the loss of customers or users of mobile phones due to the credit suction and short message service (short message service) bombs.

Kementerian telah membuka ruang publik agar masyarakat memberikan masukan. Batas akhir uji publik adalah 17 Desember lalu. Semua masukan, akan dipetakan bersama oleh Kominfo dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

The Ministry has opened the public so that people could give some inputs. The deadline for public testing was 17 December. All entries would be mapped with the Communication and Information Technology together with the Indonesian Telecommunications Regulatory Body (BRTI).


d. Gagasan awal penataan ulang bisnis telekomunikasi berbasis CDMA

d. The initial idea rearrangement CDMAbased telecom business

Berdasarkan kenyataan yang ada, performa CDMA sudah mulai menurun. Semua operator CDMA sudah mengalami penurunan pendapatan. Amerika sebagai pengguna terbesar CDMA sudah mulai berpaling menggunakan GSM. Sehingga spare perangkat dan ahli maintenance CDMA menjadi sangat langka. Dan diprediksikan dalam 5 tahun ke depan, bisnis CDMA akan mati. BRTI sudah mengadakan rapat dengan operator-operator CDMA dan mengusulkan agar diadakan merger, akan tetapi masih terbentur dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, permasalahan ini belum dapat diselesaikan di tahun 2012 dan masih akan berlanjut di tahun berikutnya.

Based on the facts, CDMA performance has begun to decline. All CDMA operators have experienced a decline in income. United States as the largest CDMA users have started turning to use GSM. So spare equipment and maintenance experts CDMA become very scarce. And predicted in the next 5 years, the CDMA business will die. BRTI already held meetings with CDMA operators and suggested to have a merger, but still collided with the existing regulations. Therefore, this problem can not be solved in the year 2012 and will continue in the next year.

Lawful

e. Standarization of the Lawful interception

e. Standarisasi interception

perangkat

f. Persetujuan izin seluler Bakrie Telekom

f. Bakrie Telekom Mobile License Approval

PT. Bakrie Telecom di izinkan untuk memiliki lisensi FWA hanya dengan evaluasi berdasarkan aturan PM I tahun 2010.

PT. Bakrie Telecom is allowed to have the FWA license only with evaluation based on the rules of Minister Regulation No. I/2010.

3. Penanganan telekomunikasi

3. Telecommunications Handling

kasus

di

bidang

Cases

a. Saksi dan saksi ahli pada kasus pencurian pulsa, Bareskrim Polri

a. Witness and expert witness in cellular phone credit theft, Criminal Investigation Police

Menindaklanjuti rekomendasi Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, BRTI dan Penyelenggara Telekomunikasi pada tanggal 10 Oktober 2011 dan hasil pertemuan dengan pemangku kepentingan industry telekomunikasi pada tanggal 11 OKtober 2011 termasuk Polda Metro Jaya dan Bareskrim, maka berdasarkan surat yang dikirim oleh BRTI ke yang di tujukan kepada Badan Reserse Kriminal MABES POLRI dan POLDA METRO JAYA, BRTI menyampaikan laporan dugaan Penipuan melalui layanan telekomunikasi. Laporan tersebut merupakan laporan masyarakat ke call center BRTI 159.

Following the House of Representatives – Commission I Hearing with MCIT, Telecommunications Operators and BRTI on October 10, 2011 and also from the results of the meeting among telecommunications industry stakeholders with the Jakarta Police and Criminal Investigation Agency (Bareskrim) on October 11, 2011, and then also based on a letter sent by BRTI which was appointed to the Police Headquarter Criminal Investigation Agency and Jakarta Police, the BRTI was reporting an allegations of telecommunications services fraud. This report was a report from the public to BRTI 159call center.

273

274


b. Sidang gugatan perdata dari content provider Extent Media dan Era Cahaya Brilliant

b. The trial of a civil action filed by the content provider Extent Media and Era Cahaya Brilliant

Pengadilan telah memutuskan untuk menolak gugatan perdata yang diajukan oleh provider Exten Media dan Era Cahaya Brilliant yang diajukan kepada Ketua BRTI karena kurang bukti. Dan saat ini PT. Extent Media dan PT. Era Cahaya Brilliant mengajukan banding, akan tetapi berkas bandingnya belum diterima.

The court has decided to reject the law suit filed by the provider Exten Media and Brilliant Light Era submitted to the Chairman of BRTI due to lack of evidence from the litigant. And now PT. Extent Media and PT. Brilliant Light Era appealing, but the appeal papers has not been received yet.

c. Mediasi proses hukum pailit telkomsel

c. Proceedings mediation of telkomsel bankruptcy

Telkomsel mendapatkan keputusan pailit sejak tanggal 14 September 2012 karena mempunyai utang sebesar Rp. 5,8 miliar ke PT. Prima Jaya Informatika. Sejak jatuhnya putusan pailit tersebut, Telkomsel berada di bawah pengawasan Kurator. Telkomsel tidak terima terhadap keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengajukan kasasi ke Mahkama Agung. Pada tanggal 21 November 2012, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi PT. Telkomsel, sehingga PT. Telkomsel tidak jadi pailit.

Telkomsel got the bankruptcy penalty from September 14, 2012 due to having debts of Rp. 5.8 billion to PT. Prima Jaya Informatics. Due to the bankruptcy penalty, Telkomsel was under the supervision of the Curator. Telkomsel did not accept the decision of the Central Jakarta District Court and had appealed to the Supreme Court . On November 21, 2012, the Supreme Court (MA) granted the appeal, and now PT. Telkomsel is no longer bankrupt.


d. Kasus IM2

d. IM2 Case

Upaya penjelasan kerjasama IM2-Indosat sudah sesuai dengan regulasi. Adapun beberapa tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

The effort to explain IM2 – Indosat cooperations in accordance to the regulations. Numbers of actions taken were as follows:

1. Siaran TV Live bedah kasus IM2 di MNC TV 2. Menyususn paper tinjauan akademis dan regulative 3. Menyusun ulasan substansi tuduhan 4. Menyusun analis logika LSM-KTI 5. Membuat laporan hasil penyelidikan Kejati Jabar 6. Mengirim surat kepada Menteri 7. Mengirim surat & dokumen penjelasan kepada Sekretariat Kabinet 8. Mengirim surat & dokumen penjelasan kepada Jaksa Agung 9. Mengirim surat & dokumen penjelasan kepada Ketua DPR RI 10. Mengirim surat & dokumen penjelasan kepada Presiden DPR RI

1. Live TV Broadcast on IM2 case study on MNC TV 2. Drafting academic and regulative review papers. 3. Prepare review the substance of allegations 4. Prepare NGO-KTI logic analyst 5. Make an inquiry report of West Java High Prosecutor Office 6. Send a letter to the Minister 7. Sending explanation letters and documents to the Cabinet Secretariat 8. Sending explanation letters and documents to the Attorney General 9. Sending explanation letters and documents to the Chairman of the House of Representatives 10. Sending explanation letters and documents to the President of the House of Representatives.

275

276


9

Anggaran Ditjen PPI Tahun 2012 Fiscal Year 2012 in DG PPI


A. ANGGARAN TAHUN 2012

A. FISCAL YEAR 2012

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika pada Tahun Anggaran 2012 mendapatkan anggaran sebesar Rp.1,767,030,150,- terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan, yaitu :

Directorate General of Post and Information Technology Implementation in Fiscal Year 2012 received a budget of Rp. 1, 767,030,150, - consists of 8 (eight) activities, namely:

1.

Pelaksanaan Pengamanan jaringan internet / Implementation of Security internet network Rp. 20,100,000,000,-

2.

Pembinaan dan Pengembangan Layanan Khusus Informatika / Guidance and Development of Information Technology Special Service

Rp. 23,958,892,000,-

Pengendalian Penyelenggaraan Pos Dan Informatika / Control of Posts and Information Technology

Rp. 21,889,255,000,-

Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos / Guidance and Development of Posts

Rp. 29,736,657,000,-

Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi / Telecommunications Guidance and Development of

Rp. 27,552,942,000,-

Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran / Broadcasts Guidance and Development

Rp. 24,054,264,000,-

3.

4.

5.

6.

7.

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika / Other Management and Technical Supports in DG Posts and Informatics Rp. 121,228,940,000,-

8.

Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan sarana Dan Prasarana Informatika / Implementation of Empowerment and Equitable Development of Information Technologies Facilities and Infrastructure Rp 1,498,509,200,000,JUMLAH Rp. 1,767,030,150,000,-

277

278


REALISASI ANGGARAN DITJEN PPI TAHUN 2012 BUDGET REALIZATION OF FISCAL YEAR 2012 IN DG PPI NO

1.1 1.2

1.3

1.4 1.5

1.6 1.7

1.8

UNIT KERJA / WORK UNIT

DIPA / DIPA (Budget Implementation Form

IDSRTII / IDSRTII Direktorat Telsus / Directorate of Special Telecommunications Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika / Directorate of Control of Post and Information Technology Direktorat Pos / Directorate of Posts Direktorat Telekomunikasi / Directorate of Telecommunications Direktorat Penyiaran / Directorate of Broadcasting Sekretariat Ditjen PPI / Secretariat of The Directorate General of Post and Information Technology (Ditjen PPI) BP3TI / BP3TI

97.403.074.000

JUMLAH DITJEN PPI

BELANJA PEGAWAI / PERSONNEL EXPENDITURE

REALISASI / REALIZATION BELANJA BARANG BELANJA MODAL / MATERIAL / CAPITAL EXPENDITURE EXPENDITURE

JUMLAH REALISASI / AMOUNT REALIZED

%

20.100.000.000 22.458.892.000

17.737.796.162 20.128.075.063

1.005.780.191 669.353.901

18.743.576.353 20.797.428.964

93,25 92,60

21.689.255.000

20.451.773.793

510.399.000

20.962.172.793

96,65

28.236.657.000

25.557.687.033

1.049.473.500

26.607.160.533

94,23

26.052.942.000

23.955.658.483

315.809.450

24.271.467.933

93,16

22.554.264.000

16.930.429.386

5.077.710.000

22.008.139.386

97,58

15.037.218.805

70.629.360.786

2.421.387.500

88.087.967.091

90,44

1.498.509.200.000

1.356.143.171

1.205.918.687.107

-

1.207.274.830.278

80,57

1.737.004.284.000

16.393.361.976

1.401.309.467.813

11.049.913.542

1.428.752.743.331

82,25

Dari tabel diatas, terlihat bahwa realisasi anggaran Ditjen PPI per 31 Desember 2012 termasuk BPPPTI, yaitu 82,25%. Apabila kita lihat realisasi anggaran Ditjen PPI tanpa BP3TI, untuk tahun 2012 terjadi peningkatan yang signifikan dalam penyerapan anggaran, dari 77,12% menjadi hampir 92%. Adapun beberapa kendala dalam penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

From the foregoing table, it can be seen that the budget realization of The Directorate General of Post and Information Technology Implementation per 31 December 2012 including the BPPPTI, amounted to 82.25%. If we assess the budget realization of The Directorate General of Post and Information Technology Implementation without the BP3TI, there was a significant increase in 2012 in budget disbursement, namely from 77.12% to nearly 92%. Whereas some of the obstacles in budget disbursement are as follows:

• Pengadaan e-office Ditjen PPI gagal karena ketidak sesuaian spesifikasi dengan e-office Kemenkominfo sehingga tidak bisa terintegrasi, serta waktu lelang yang tidak memungkinkan

• The procurement of e-office of The Directorate General of Post and Information Technology Implementation

• Pengadaan Sewa Gedung Ditjen PPI tidak jadi karena anggaran tidak mencukupi untuk menyewa 4 lantai Gedung Merdeka

• The procurement of Building Lease for The Directorate General of Post and Information Technology Implementation was cancelled because the budget of Rp. 2 billion was not sufficient to lease 4 stories of Gedung Merdeka (Merdeka Building) • Optimization of budget on procurement (Budget Saving) in the amount of Rp. 2.5 billion


• BP3TI : 1. Telkomsel kesulitan menagih karena kesalahan memenuhi persyaratan tagihan CDR (karena ada perubahan billing/Data USO hilang karena ada perubahan Bill System). Dan upaya menemukan data hanya mampu sekitar 60% dari total tagihan. 2. Perkiraan tagihan triwulan I dari beberapa proyek tender akhir 2011 tidak bisa terealisasi karena seluruh proyek baru selesai tahun 2012, misal NIX Tahap ke II di 25 Propinsi dan proyek-proyek lain disebabkan perizinan Pemda seperti IMB, Penetapan Lokasi, dan Listrik.

• BP3TI : 1. Telkomsel had a difficulty in conducting billing due to errors in the completion of CDR bill requirements (the USO data loss due changes to Billing System). In the attempt to recover data, only 60% could be retrieved. 2. Estimated bills of first quarter from several bid projects could not be realized at the 2011 as all new projects just completed in 2012, for example NIX Phase II in 25 provinces and other projects. This is due to the permit process with the Regional Government, namely with regards to building permit (IMB), Determination of Location, and Electricity

Catatan: Turunnya Izin dari Pemda sangat lambat

Note: The permit issuance process from the Regional Government was very slow

279

280


10

Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2013 Priority Program And Activities in 2013

A. BIDANG POS

A. POSTS

1. PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN MENTERI TENTANG STANDAR LAYANAN POS KOMERSIAL.

1. ESTABLISHMENT OF DRAFT OF MINISTER REGULATION CONCERNING STANDARD OF COMMERCIAL POST SERVICE.

a. Sebagai amanat RPP tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos akan disusun Peraturan Menteri Kominfo tentang Standar Layananan Pos Komersial. b. Sedangkan posisi terakhir dari RPP tersebut

a. As mandated on Draft Bill regarding Implementation of Law No. 38 of 2009 on the Post, will be prepared a Regulation of MCIT concerning Standard of Commercial Post Service. b. While the last progress of the Draft Bill has


telah disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan diharapkan pada awal tahun akan disahkan oleh Bapak Presiden RI. c. Output yang diharapkan adalah tersusunnya draft Peraturan Menteri Kominfo

been delivered to Minister Coordinator for Economic Affair c. Expected output is the Regulation of MCIT is eshtablished.

2. VERIFIKASI KEWAJIBAN UMUM POS TAHUN 2013

2. VERIFICATION OF POST SERVICE OBLIGATION IN 2013

PELAYANAN

UNIVERSAL

• Pelaksanaan Verifikasi Kewajiban Pelayanan Umum Pos tahun Tahun 2013 direncanakan akan dilaksanakan di 2.357 Kantor Pos Cabang LPU di seluruh Indonesia.

• The execution of Verification of Post Universal Service Obligation in 2013 is planned to be conducted in 2,357 USO Post Office Branches throughout Indonesia.

• Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan verifikasi lapangan (sampling) terhadap Kantor Pos Cabang LPU di 2.357 kantor Pos.

• The activity is to verify samples on the USO Post Office Branch in 2,357 Post Offices.

yang dihasilkan adalah • Output terlaksananya verifikasi untuk layanan pos universal yang dilaksanakan di KPC LPU.

• Expected output is verification for USO is conducted in USO Post Office Branch.

3. LOMBA DESAIN PRANGKO NASIONAL TAHUN 2013

3. NATIONAL STAMPS DESIGN CONTEST 2013

• Seperti tahun sebelumnya, Lomba Desain Prangko dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan desain prangko yang melibatkan partisipasi masyarakat.

• Following the previous year, Stamp Design Contest conducted to get a stamp design and also involving the community participation.

• Adapun kategori yang dilombakan terdiri dari 3 (tiga) Kelompok Usia, yaitu : a. Kelompok Usia A : Usia lebih dari 20 tahun b. Kelompok Usia B : Usia lebih dari 13 s.d 20 tahun c. Kelompok Usia C : Usia sampai dengan 13 tahun

• There are 3 (three) categories of Age Group: a. Age Group – A : More than 20 years of age b. Age Group – B : More than 13 up to 20 years of age c. Age Group – C : Up to 13 years of age

• Kegiatan yang dilaksanakan adalah menyebarluaskan lomba tersebut dan melakukan penjurian atas desain prangko yang dilombakan.

• The activity is to disseminate the contest and conduct judging for the contested stamps.

• Output yang dihasilkan adalah 3 pemenang lomba desain prangko dari masing-masing Kelompok Usia.

• The expexted result is to have 3 winners of the stamp design contest form each Age Group.

281

282


4. LOMBA MENULIS NASIONAL 2013

SURAT

REMAJA

• Lomba Menulis Surat Remaja Nasional Tahun 2013 dilaksanakan dalam rangka partisipasi Indonesia pada Lomba Menulis Surat Remaja Internasional Tahun 2013 yang akan diselenggarakan oleh Universal Postal Union (UPU).

4. NATIONAL TEEN LETTER WRITING CONTEST 2013 LOMBA MENULIS SURAT REMAJA NASIONAL 2013 •

Lomba Menulis Surat Remaja Nasional Tahun 2013 dilaksanakan dalam rangka partisipasi Indonesia pada Lomba Menulis Surat Remaja Internasional Tahun 2013 yang akan diselenggarakan oleh Universal Postal Union (UPU). National Teen Letter Writing Contest in 2013 is held in order to participate in International Teen Letter Writing Contest in 2013 that organized by Universal Postal Union (UPU)

•

There is only one category, is the Age Group under 15 years old.

•

Expected outputs are to have 3 winners of teen letter writing contest, and the first prize winner will be participated in International Teen Letter Writing Contest in 2013.

• Adapun kategori yang dilombakan terdiri dari 1 (satu) katagori kelompok usia di bawah 15 tahun. • Output yang dihasilkan adalah 3 pemenang lomba menulis surat remaja, pemenang pertama akan diikutsertakan pada Lomba Menulis Surat Remaja Internasional Tahun 2013.

B. BIDANG TELEKOMUNIKASI

B. TELECOMMUNICATION

1. DRAFT PERATURAN MENTERI TENTANG JASA TELEKOMUNIKASI

1. DRAFT OF MINISTER REGULATION ON TELECOMMUNICATION SERVICE

• Kelompok Kerja Regulasi Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dalam Transisi Era Konvergensi

• Work Unit of Regulation of Telecommunication Service Implementation in Convergence Era Transition

2. RUU TELEKOMUNIKASI

2. REGULATION DRAFT ON TELECOMMUNICATION • Work Unit of Regulation Telecommunications

• Kelompok Kerja Telekomunikasi

Penyusunan

RUU

Draft

on

C. BIDANG INFRASTRUKTUR KPU/USO

C. USO INFRASTRUCTURES

1. Pemanfaatan ICT Fund Pemanfaatan ICT Fund untuk Tahun 2013, targetnya pada akhir tahun 2013 adalah dilaksanakannya tender untuk Palapa Ring Paket 2 dan 3 yaitu di wilayah Indonesia Timur.

1. ICT Fund Utilization ICT Fund utilization in 2013, the target is by the end of 2013 the bids for Palapa Ring Package 2 and 3 are conducted in Eastern Part of Indonesia.

2. Penyediaan Jasa Akses Publik Layanan Internet WIFI Kabupaten KPU/USO Pembangunan penyediaan jasa akses publik layanan internet WIFI Kabupaten tahun 2013 sebanyak 745 access point yang tersebar di Kabupaten wilayah Indonesia

2. Provisioning of Wireless Internet Connection Provider for Public Access Service in USO District for 745 access point spreads to all Districts in Indonesian territory.


3. Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika di Daerah Perbatasan dan Pulau Terluar (Telinfo-tuntas) KPU/USO Pembangunan penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika di daerah perbatasan dan pulau terluar (telinfo-tuntas), untuk tahun 2013 diprioritaskan dengan pembangunan menara BTS dengan jumlah 286 BTS diseluruh wilayah perbatasan dan terluar Indonesia.

3. Provision of USO Telecommunication and Informatics Access Service in Border Areas and Outer Islands of Indonesia (Telinfotuntas) Development of access provisioning to telecommunications and information services in the border areas and outer islands (telinfotuntas), for the year 2013 the construction of 286 BTS towers throughout the border and outer islands of Indonesia is prioritized.

4. MPLIK Pembangunan Mobile-Pusat Layanan Internet Kecamatan untuk tahun 2013 yaitu sebagai tindak lanjut program kegiatan tahun 2012 (1.907 MPLIK) yang belum semuanya terbangun (1.802 MPLIK), dan diprioritaskan untuk daerah Nangroe Aceh Darusalam yaitu sejumlah 105 MPLIK.

4. MPLIK (Mobile – Subsdistrict Internet Service Center ) Development of Mobile – Subsdistrict Internet Service Center in 2013 is a continuation of the 2012 program (1,907 MPLIKs) that hasn’t been built completely (1,802 MPLIKs), and construction of 105 MPLIKs in Nangroe Aceh Darusalam is prioritized.

5. NIX Rencana target pembangunan Nusantara Internet Exchange (NIX) pada tahun 2013 yaitu melanjutkan pembangunan NIX di 33 ibukota propinsi.

5. NIX Rencana target pembangunan Nusantara Internet Exchange (NIX) pada tahun 2013 yaitu melanjutkan pembangunan NIX di 33 ibukota propinsi. The Plan of development target on Nusantara Internet Exchange (NIX) in 2013 is to continue the construction of NIX in 33 capital provinces.

6. IIX Rencana target pembangunan International Internet Exchange (IIX) pada tahun 2013 yaitu melanjutkan pembangunan NIX di 4 ibukota propinsi.

6. IIX Plan of development target on International Internet Exchange (IIX) in 2013 is to continue the construction of IIX in 33 capital provinces.

7. PLIK Sentra Produktif Untuk menunjang pertumbuhan daerah yang potensial di bidang usaha kecil dan menengah, dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, Kemenkominfo tahun 2013 berencana akan membangun 1.235 Pusat Layanan Internet Kecamatan di pusat-pusat atau sentra produktif.

7. Productive Area PLIK To support the growth of potential area in small and medium enterprises, and also to elevate regional economic growth, Ministry of Communication in 2013 plans to build 1,235 Internet Service Center for SubDistrict in centers or productive areas.

8. Upgrading Desa Dering Menjadi Desa Pinter Untuk memberikan informasi yang sama antara daerah perkotaan dan pedesaan, Kemenkominfo akan mengupgrade fasilitas telepon desa dering menjadi Desa Pinter atau desa punya internet, sejumlah 1.330 SSL di

8. Upgrading Desa Dering Into Desa Pinter To provide equitable information both in urban and rural areas, Ministry of Communications and Information Technology plans to upgrade the facilities of Desa Dering into Desa Pinter

283

284


D. BIDANG PENYIARAN

D. BROADCASTING

1. Implementasi Penyiaran TV Digital

1. Implementation of Digital TV Broadcasting

• Monitoring dan evaluasi Pembangunan infrastruktur MuX TV Digital oleh LP3M di Zona 4,5,6,7 dan 14 • Seleksi TV digital Tahap 2 di zona 1 dan 14 ( Aceh+Sumut dan Kaltim+Kalsel) • Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek TV Implementasi TV digital di 12 lokasi • Penetrasi Siaran TV Digital sebesar 27% dari jumlah populasi Indonesia.

• Monitoring and evaluation of Digital TV Mux infrastructure development by LP3M in Zone 4,5,6,7 and 14 • Digital TV Selection Phase 2 in Zone 1 and 14 (Aceh + North Sumatera and East Kalimantan + South Kalimantan) • Dissemination and Technical Guidance on Digital TV in 12 locations are executed. • Digital TV Broadcasting penetration of 27% from the total of Indonesian population.

2. ITTS Phase II

2. ITTS Phase II

• Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur dan perangkat transmisi di 60 (enam puluh) lokasi dengan tujuan meningkatkan cakupan layanan kembali menjadi 42% wilayah dan 88% populasi. • Keenampuluh (60) lokasi untuk proyek ITTS-2 telah disurvey pada awal tahun 2012, dan pada tahun 2013 Kemkominfo telah siap untuk melangkah ke tahap selanjutnya dan mengharapkan terjadinya realisasi dari pendanaan softloan untuk proyek ini melalui proses antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Donor

• Improve and enhance the infrastructure and transmission devices in 60 (sixty) locations with the purpose to elevate the service range back into 42% of area and 88% of population. • All sixties (60) locations for ITTS-2 project has been surveyed in the beginning of 2012, and in 2013 MCIT has prepared to move on to the next phase and expecting to have the realization of soft loan funding for this project through some process between Indonesian Government and the Donor Country.

3. Roadmap Penyiaran

3. Broadcasting Roadmap

• Tersusunnya Draft Peraturan Presiden tentang Grand Design dan Road Map Penyiaran. • Pada akhir tahun 2013 diharapkan sudah dilakukan uji publik.

• Draft of Presidential Regulation on Grand Design and Broadcasting Roadmap • Public testing by the end of 2013 is expected to be finished.


Disusun oleh : Tim Evaluasi dan Pelaporan, Bagian PPL. Setditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika

285

286



287

288


Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos & Informatika Directorate General of Posts and Information Technology Implementation

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia

Recommend Documents