KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN GEOLOGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR:75.KI73/BGL/2012 TENTANG KODE ETIK PEJABAT FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN GEOLOGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, Menimbang
a.
bahwa penetapan Kode Etik Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi adalah sebagai pelaksanaan dari Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor n.K Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi yang cepat tanggap, profesional, mandiri, disiplin, beratanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, diperlukan peningkatan pengetahuan dan pengamalan etika pegawai;
c. bahwa untuk peningkatan pengetahuan, pengamalan etika maka dipandang perlu menetapkan Kode Etik Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi dengan Keputusan Kepala Badan Geologi. Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik InddonesiaTahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Iembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.
Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33547);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 4450);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai;
5.
Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6.
Peraturan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67/KEP/MK.WASPAN/1O/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka kreditnya;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2005 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 72.K Tahun 2012 tanggal16 Januari 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. MEMUTUSKAN Menetapkan
KEPUTUSAN KEPALA BADAN GEOLOGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KODE ETIK PEJABAT FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI. BAB 1 PENGERTIAN UMUM Pasal1
Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1.
Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 serta pegawai lainnya yang bekerja pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM),
2.
Penyelidik Bumi adalah Pegawai Negeri Sipil di Iingkungan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi Pemerintah lainnya yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyelidikan kebumian;
3. Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atau prestasi yang telah dicapai oleh seorang Penyelidik Bumi dalam mengerjakan butir rincian kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyelidik Bumi; 4.
IImu Kebumian adalah pengetahuan t ent ang bidang kebumian yang disusun secara sistematis menurut metoda-metoda tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dibidang kebumian;
5.
Penyelidikan Kebumian adalah suatu kegiatan/usaha yang dilakukan dengan metoda baku untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan ilmu kebumian, dimulai dari tahap perencanaan penyelidikan, persiapan penyelidikan, pelaksanaan penyelidikan hingga evaluasi dan analisis hasil penyelidikan;
6.
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
7.
Pimpinan Unit Kerja adalah Pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk memimpin suatu unit kerja sebagai bagian dari organisasi;
8.
Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi adalah pimpinan instansi masing-masing atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9.
Pembebasan Sementara adalah pembebasan Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dalam jangka waktu tertentu karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyelidik Bumi, tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat, diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan cuti di luar tanggungan negara;
10. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan Fungsional Penyelidik Bumi, bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil; 11. Karya Tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun secara kelompok maupun perorangan yang membahas sesuatu pokok bahasan dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi dan diskripsi, analisis permasalahan, dan saran-saran pemecahannya; 12. Organisasi Profesi adalah organisasi dari ahli bidang kebumian yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan disiplin ilmu pengetahuan di bidang Penyelidikan kebum ian;
13 . Kode Etik Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi Badan Geologi Kemenetrian Energi dan Sumber daya Mineral yang selanjutnya disebut Kode Etik Penyelidik Bumi, adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungi serta pergaulan hidup seharihari ; 14. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik Penyelidik Bumi; 15. Pejabat yang berwenang adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) atau pejabat lain yang ditunjuk; 16. Majelis Kode Etik Badan Geologi yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah Majelis yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi; 17. Terperiksa adalah Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelidik Bumi; 18. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi yang melangga r peraturan perundang-undangan; 19. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Penyelidik Bumi; 20. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang dan atau kelompok secara tertulis maupun tidak tertulis dengan ident it as pelapor yang jelas kepada pejabat atau atasan Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi untuk menerima dan menindaklanjuti tentang telah atau diduga sedang terjadi pelanggaran Kode Etik Penyelidik Bumi; 21. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai perm intaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat atau atasan Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etika Penyelidik Bumi;
BAB II TUJUAN DAN RUANG L1NGKUP Bagian Kesatu Tujuan Pasal2
Tujuan Kode Etik Penyelidik Bumi adalah: a.
Meningkatkan disiplin Pejabat Fungsional Penyelid ik Bumi;
b.
Menjamin terpeliharanya tata tertib;
c.
Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif;
d.
Menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesiona l;
e.
Meningkakan citra dan kinerja Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi.
Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal3 1.
Ruang Lingkup Kode Etik Penyelidik Bumi meliputi sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan baik tertulis maupun tidak tertulis bagi seluruh Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi;
2.
Kode Etik Penyelidik Bumi merupakan kode etik bagi seluruh Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi;
3.
Kepala Badan Geologi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan keputusan kode etik dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan Kode Etik Penyelidik bumi dapat dapat menunjuk pejabat lain;
4.
Dalam menyusun Kode Etik Penyelidik Bumi menggunakan prinsip dasar sebagai berikut: a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kode Etik Pegawai Badan Geologi dan Pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; b. Disusun dalam bahasa yang mudah dipahami dan diingat; c. Dijabarkan dengan kondisi dan karaktristik kerja penyelidikan kebumian .
BAB III KODE ETIK Pasal4
Dalam pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi setiap Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik sebagai berikut:
1.
Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berlaku;
2.
Bersikap jujur dan tegas;
3.
Melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan dan " Petunjuk Teknis Penyelidik Bumi;
4.
Melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur (SOP) yang berlaku;
5.
Bekerja inovatif secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna;
6.
Konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan tugas;
7.
Memberikan pelayanan informasi yang jelas, lengkap, dan benar kepada pemangku kepentingan;
8. Tidak memenfaatkan data dan atau informasi sesuai tugas dan fungsi untuk memperoleh keuntungan pribadi pegawai atau pihak lain; 9.
Mengamankan informasi dan data yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dengan cara :
a. Mengamankan file atau berkas b. Mengamankan password komputer dan tidak membocorkan kepada pegawai dan pihak lain yang tidak berhak. c. Tidak mengizinkan orang yang tidak berhak berada dalam ruangan kerja 10. Loyal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban; 11. Tidak memanfaatkan data dan atau informasi sesuai tugas dan fungsi untuk memperoleh keuntungan pribadi pegawai atau pihak lain; 12. Bertanggung jawab dalam memelihara dan mengamankan semua dokumen dan inventaris kantor dalam pelaksanaan tugas; 13. Tidak menyampaikan informasi kepada pihak ketiga diluar kewenangannya; 14. Berpenampilan rapi dan sopan; 15. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan tidak diskriminatif; 16. Tidak menggungunakan fasilitas kantor untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain; 17. Tidak memanfaatkan kewenangan jabatan dan pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain; 18. Tidak menerima atau memberi fasilitas baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya seperti hiburan, jamuan, perjalanan wisata, sponsorship, dan jasa lainnya; 19. Tidak melakukan pertemuan dengan pihak lain dalam urusan kantor untuk kepentingan diri sendiri sendirijgolonganjkelompok; 20. Bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan atau partai politik; 21. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor; 22. Melaporkan kepada atasannya jika ada situasi konflik kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas; 23. Menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi Iingkungan kerja; 24. Berperilaku hemat energi dan air; 25. Tidak merendahkanjmeremehkan martabat orang lain; 26. Tidak melakukan pelecehan seksual; 27. Tidak mengkonsumsi minuman keras; 28. Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah; 29. Tanggap terhadap laporan yang berkaitan dengan pelasanaan tugas kedinasan; 30. Menerima umpan balik secara obyektif; 31. Menghormati norma ilmiah keilmuan masing-masing; 32. Bersedia menerima dan memberi kritik yang konstruktif; 33. Mengendalikan diri dalam berinteraksi; 34. Bekerja secara profesional. PasalS
Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi dilarang/tidak boleh: 1.
Merusak citra dan atau nama baik Istansi Pemerintahjlnstansi Pembina dan sesama Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi atau PNS lainnya;
2. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Struktural;
3.
Meno lak untuk diangkat dalam dan diserahi tugas sebagai Pejabat Struktural;
4.
Memberikan informasi dan data Negara yang bersifat rahasia/penting diluar kepentingan dinas;
5.
Membuat karya tulis yang bersifat plagiatisme (karya tulis ganda);
6.
Melaksanakan tugas yang bersifat tidak efisien dan t idak kondusif;
7.
Mengajukan DUPAK untuk dinilaikan idak sesuai dengan prosedur penilaian DUPAK. BAB IV SANKSI Pasal6
1.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik Penyelidik Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal4;
2.
Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi yang melanggar Kode Etik Penyelidik Bumi dijatuhi sanksi. Pasal7
Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 berupa sanksi moral dan administratif. Pasal8 1.
Pelaksanaan sansksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka;
2. Sanksi mo ral dapat berupa permohonan maaf lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan. Pasal9 Sanksi admin istratif berupa rekomendasi dari majelis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. PasallO Putusan sidang majelis bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan.
Pasal 11 1. Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan oleh Pejabat aynag berwenang yang memuat jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan;
2. Penyampaian sanksi moral secara tertutup yang hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh rendah dari pegawai yang bersangkutan; 3. Penyampaian sanksi moral terbuka dapat diberikan/diumumkan seperti dalam suatu upacara; 4. Dalam penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus disebutkan pelanggaran Kode Etik Penyelidik Bumi yang dilakukan oleh Penyelidik Bumi; 5. Dalam hal tempat kedudukan pejabat yang berwenang dan tempat pegawai yang dikenakan sanksi moral berjauhan, pejabat yang berwenang dapat menunjukan pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan sanksi moral tersebut dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh rendah dari pegawai yang bersangkutan; 6. Sanksi moral berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang dan diterima pegawai yang bersangkutan;
7.
Dalam hal pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut;
8. Keputusan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja; 9. Dalam hal pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat persyaratan penyesalan, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. BABV TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK Pasal 12 1.
Penanganan pelanggaran Kode Etik Penyelidik Bumi dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis oleh: a. Masyarakat; b. Pegawai; c. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penerimaan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani kepegawaian; 3. Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam katagori pelanggaran Kode Etik Penyelidik Bumi, maka unit kerja yang menangani kepegawaian mengirimkan berkas perkara serta mengusulkan kepada pejabat/atasan pegawaijpejabat pembina kepegawaian dimaksud untuk membentuk majelis; 4.
Unit kerja yang menangani kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta saran hukum kepada pengemban fungsi pembinaan hukum;
5.
Dalam melaksanakan tugasnya, majelis dan unit kerja yang menangani kepegawaian bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah;
6. Sidang majelis dilaksanakan secara cepatdan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sudah menjatuhkan keputusan; 7.
Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa pemberian sanksi administratif oleh Ketua majelis, diajukan kepada atasanjpimpinan terperiksa paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan siding. BAB VI MAJELIS Pasal 13
1.
Majelis bersifat otonom, dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Badan Geologi;
2. Pimpinan unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan wewenangnya untuk membentuk Majelis di lingkungannya masing-masing kepada serendah-rendahnya Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian . Pasal14 1. Anggota Majelis berjumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang;
2. Susunan keanggotaan Majelis terdiri dari: a. 1 (satu) orang Ketua; b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
c. 1 (satu) Sekretaris merangkap anggota; d. 2 (dua) 4 (empat) orang anggota. 3. Keanggotaan Majelis dapat dijabat secara bergantian dengan jangka waktu tertentu; 4.
Pangkat dan Jabatan Anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa.
Pasal 15 Majelis mempunyai tugas: a.
Mengawasi penerapan Kode Etik Penyelidik Bumi;
b. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik Penyelidik Bumi; c.
Membuat rekomendasi pemberian sanksi administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Pasal 16
Majelis dalam melaksanakan tugas berwenang untuk: a.
memanggil Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi untuk didengar keterangannya sebagai terperiksa;
b. menghadirkan saksi dan saksi ahli untuk didengar keterangannya; c.
mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terperiksa, saksi dan saksi ahli mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terperiksa;
d. memutuskan/menetapkan terperiksa terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelidik Bumi; f.
menjatuhkan sanksi secara alternatif atau kumulatif. Pasal 17
1. Ketua Majelis berkewajiban : a. melaksanakan koordinasi dengan anggota majelis untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara pelanggaran Kode Etik Penyelidik Bumi; b. menentukan jadual persidangan; c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya; d. memimpin jalannya sidang; e. menjelaskan alasan dan tujuan persaidangan; f. mengatur anggota majelis untuk mengajuan pertanyaan kepada te rperiksa, saksi, dan saksi ahli; g. mempertimbangkan saran, pendapat dari anggota majelis untuk merumuskan putusan sidang; h. menandatangani putusan sidang; i. membacakan putusan hasil sidang;
j.
menandatangani berita acara persidangan.
2. Wakil Ketua Majelis berkewajiban: a. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis;
b. Memimpin sidang apabila Ketua Majelis berhalangan; c. Mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis; d. Menendatangani berita acara persidangan. 3. Sekretaris Majelis berkewajiban: a. Menyiapkan administrasi kepearluan sidang; b. Membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terperiksa, saksi dan saksi ahli yang diperlukan; c. Menyusun berita acara persidangan; d. Menya ipkan konsep putusan sidang; e. Menyampaikan surat putusan sidang kepada terperiksa; f. Membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terperiksa; g. Menandatangani berita acara persidangan. 4.
Anggota Majelis berkewajiban: a. Mengajukan pertanyaan kepada terperiksa, saksi dan saksi ahli untuk kepentingan peneriksaan; b. Mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta ataupun tidak;
c.
Mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan penijauan di lapangan. Pasal 18
1. Anggota Majelis yang tidk setuju menandatangani putusan sidang;
terhadap
putusan
sidang harus tetap
2. Ketidaksetujuan sebagaimana simaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara persidangan . Pasal 19 1. Sidang Majelis tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terperiksa setelah dipanggil secara sah tiga kali berturut-turut yang bersangkutan tidak hadir;
2.
Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waaktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya 5 (lima) hari kerja;
3.
Bahan pemeriksaan adalah berkas perkara terperiksa, surat-surat yang berkaitan, keterangan saksi yang dapat dihadirkan;
4.
Sidang majelis tetap memberikan putusan sidang walaupun terperiksa tidak hadir dalam persidangan. BABVII KEPUTUSAN MAJELIS Pasal 20
1.
Keputusan Majelis berifat final dan keputusan yang diambil tidak dapat diajukan keberatan;
2.
Keputusan sidang majelis dapat diumumkan kepada masyarakat;
3. Salinan putusan sidang majelis disampaikan kepada Kepala Badan Geologi. Pasal 21 1. Atasan langsung dari Penyelidik Bumi yang melanggar Kode Etik Penyelidik Bumi berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan Sidang Majelis atas sanksi yang telah dijatuhkan;
2.
Biaya penyelenggaraan sidang majels dibebankan kepada anggaran masingmasing unit kerja.
BAB VIII TERPERIKSA Pasal22 1. Terperiksa berhak : a. Mengetahui susunan keanggotaan majelis sebelum pelaksanaan sidang; b. Menerima dan mempelajari isi berkas perkara paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang; c. Mengajukan pembelaan; d. Mengajukan sanksi dalam proses pemeriksaan naupun persidangan; e. Menerima salinan putusan sidang 2 (dua) hari kerja setelah putusan dibacakan; 2. Terperiksa berkewajiban : a. Memenuhi semua penggilan; b. Menghadiri sidang sampai dengan selesai;
c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP); d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang majelis; e. Berlaku sopan dan santun. 3. Terperiksa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memberikan keterangan yang benar secara tertulis dan ditandatangani. Pasal 23 Dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Geologi ini, maka Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 201.K Tahun 2011 tanggal 24 Juni 2011 Tentang Kode Etik Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dinyatakan tidak berlaku. Pasal24 Keputusan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya M ineral ini mula i berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya .
SALINAN Keputusan Kepala Badan Geologi ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepala Badan Kepegawaian Negara; Sekretaris Jenderal KESDM; Inspektur Jenderal KESDM; Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM; Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi KESDM; 7. Sekretaris dan Kepala Pusat di lingkungan Badan Geologi; 8. Seluruh Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi melalui Kepala Pusat di lingkungan Badan Geologi.
